of 41 /41
Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014 1 A. DASAR HUKUM Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang lama , berkaitan dengan kewenangan daerah, aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah memberikan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 , Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah Daerah melaksanakan prinsip “good governence” yang meliputi transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintah. Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program/kegiatan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan, penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tertuang dalam BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN - koperasi.kulonprogokab.go.idkoperasi.kulonprogokab.go.id/files/lap. Tahunan skpd 2014.pdf · Kompetitif KUMKM Peningkatan Kerjasama Di Bidang HAKI Program Pengembangan

  • Author
    lylien

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of BAB I PENDAHULUAN - koperasi.kulonprogokab.go.idkoperasi.kulonprogokab.go.id/files/lap. Tahunan skpd...

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    1

    A. DASAR HUKUM

    Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah

    disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.

    25 Tahun 1999 yang lama , berkaitan dengan kewenangan daerah, aparatur

    pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

    Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32

    tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah

    memberikan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

    Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta

    menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

    Masyarakat. Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 ,

    Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

    (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

    kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat.

    Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar

    melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai pembinaan

    lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah

    Daerah melaksanakan prinsip good governence yang meliputi transparansi,

    Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan

    fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintah.

    Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

    Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM

    Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah

    Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban

    pelaksanaan program/kegiatan.

    Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan,

    penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

    Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan

    Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tertuang dalam

    BAB I

    PENDAHULUAN

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    2

    Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

    Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan

    pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM

    Kabupaten Kulon Progo tahun 2014, selain itu juga disajikan Laporan Tahunan

    SKPD dan sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor : 120/313/OTDA tertanggal 24

    Januari 2011, dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal, akurat dan

    akuntabel akan dilaksanakan evaluasi pengukuran kinerja mandiri (self assessment)

    terhadap Laporan Tahunan SKPD.

    B. GAMBARAN SKPD

    1. Susunan Organisasi Tata Kerja

    Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang

    Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi

    Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

    a. Kepala Dinas

    b. Sekretariat

    I. Subbag Umum dan kepegawaian

    II. Subbag Perencanaan dan Keuangan

    c. Bidang Kelembagaan

    I. Seksi Lembaga

    II. Seksi Data dan Informasi

    d. Bidang Permodalan

    I. Seksi Pengembangan Permodalan

    II. Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam

    e. Bidang Pemberdayaan

    I. Seksi Pemberdayaan SDM

    II. Seksi Pemberdayaan Usaha

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    3

    Bagan 1

    Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM

    2. Keadaan Pegawai

    Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

    Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 30 orang,

    terdiri dari Jabatan Struktural : 13 Orang dan Staf/fungsional umum: 17 Orang.

    a. Jumlah Pegawai berdasar pendidikan

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    4

    Tabel 1.1

    No Uraian SD SMP SMA Diploma

    I/II/III

    D IV/S1

    S2/S3

    jml

    1

    Sekretariat -

    -

    5

    -

    3

    2

    10

    2

    Bid. Pemberdayaan

    -

    -

    1

    1

    3 1

    6

    3

    Bid. Permodalan -

    - 3 2 2 - 7

    4 Bid. Kelembagaan

    - - 1

    - 5 1 7

    Jumlah - - 10 3 13 4 30

    b. Jumlah pegawai menurut Golongan :

    Tabel 1.2

    No

    Uraian Golongan Jumlah

    I II III IV

    1

    Sekretariat

    - 1 7 2 10

    2

    Bid. Pemberdayaan

    - 1 5 - 6

    3

    Bid. Permodalan

    - - 6 1 7

    4 Bid. Kelembagaan - - 6 1 7

    Jumlah 2 24 4 30

    c. Jumlah pegawai menurut Jabatan struktural dan fungsional :

    Tabel 1.3

    No

    Uraian JFU JFT Eselon Jumlah

    I II III IV

    1

    Sekretariat

    - 1 1 2 4

    2

    Bid. Pemberdayaan

    - 1 2 3

    3

    Bid. Permodalan

    - - 1 2 3

    4 Bid. Kelembagaan - - 1 2 3

    Jumlah - 1 4 8 13

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    5

    d. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan;

    Tabel 1.4

    No

    Uraian Pejabat memenuhi syarat kepangkatan

    Jumlah jabatan yang ada

    1

    Sekretariat

    4 4

    2

    Bid. Pemberdayaan

    3 3

    3

    Bid. Permodalan

    3 3

    4 Bid. Kelembagaan 3 3

    Jumlah 13 13

    e. Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim:

    Tabel 1.5

    No

    Uraian Pejabat memenuhi syarat Diklatpim

    Jabatan yang ada

    1

    Sekretariat

    4 4

    2

    Bid. Pemberdayaan 3 3

    3

    Bid. Permodalan 3 3

    4 Bid. Kelembagaan 3 3

    Jumlah 13 13

    f. Jumlah pejabat yang ada dan harus ada :

    Tabel 1.6

    No

    Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat

    1

    Sekretariat

    4 4

    2

    Bid. Pemberdayaan 3 3

    3

    Bid. Permodalan 3 3

    4 Bid. Kelembagaan 3 3

    Jumlah 13 13

    3. Sarana dan Prasarana

    Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap

    operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    6

    dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi dan UMKM

    Kabupaten Kulon Progo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk

    menunjang kinerja walaupun ada beberapa sarana prasarana yang mengalami

    kerusakan. Selain itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi

    dan sudah memiliki alamat website serta email resmi.

    Gambar 1.1

    Website resmi Dinkop UMKM

    3.1 Sarana dan Prasarana (Aset)

    Tabel 1.7 Sarana Prasarana (Aset) Dinkop UMKM Tahun 2014

    No Nama Barang/Alat

    2014 Jml Kondisi %

    I Tanah dan Bangunan

    1 Tanah 1.000 m 1000 m 100

    2 Ruangan 4 unit 4 Unit 100

    II Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

    1 Komputer (PC) 3 unit 3 Unit 100

    2 Laptop 5 unit 5 Unit 100

    3 Meja kerja 46 bh 39 Unit 84,78

    4 Meja rapat 2 bh 0 0

    5 Meja panjang 1 bh 0 0

    6 Meja ketik 2 bh 0 0

    7 Meja computer 3 bh 3 Unit 100

    8 Meja kursi tamu 2 set 2 set 100

    9 Kursi kayu 45 bh 41 bh 91,11

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    7

    No Nama Barang/Alat

    2014 Jml Kondisi %

    10 Kursi besi 2 bh 2 bh 100

    11 Kursi putar 0 0 0

    12 Almari kayu 9 bh 1 bh 11,11

    13 Almari besi 1 bh 0 0

    14 Filling cabinet kayu 3 bh 3 bh 100

    15 Filling cabinet besi 5 bh 1 bh 20

    16 Wereles 1 unit 0 0

    17 Kipas Angin 1 unit 0 0

    18 AC 1 unit 1 unit 100

    19 LCD Projector 1 unit 1 unit 100

    20 Layar LCD

    21 Mesin tik 3 unit 0 0

    22 Faximile 1 unit 1 unit 100

    23 Fingerscan 1 unit 1 unit 100

    24 Layar LCD 1 unit 1 unit 100

    25 Kursi lipat 20 bh 20 bh 100

    26 Meja LCD 1 buah 1 buah 100

    27 Brankas 1 buah 1 buah 100

    28 Elatase 1 buah 1 buah 100

    29 Printer 0 0 0

    III Alat-alat angkutan

    1 Kendaraan Roda 4 3 unit 2 unit 66,67

    2 Kendaraan Roda 2 9 unit 6 unit 66,67

    Jumlah

    Gambar 1.2 Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    8

    C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

    Tabel 1.8

    Rencana Program dan Kegiatan 2014

    No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Anggaran Kegiatan Anggaran

    1 Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

    Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

    Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

    Juta Rp.

    %

    454.16

    40.65

    556,266,230 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat

    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

    Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

    Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

    Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

    Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

    Penyediaan Alat Tulis Kantor

    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    660,000

    16,200,000

    2,606,300

    14,100,000

    984,775

    2,500,000

    6,052,050

    6,272,000

    601,000

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    9

    No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Anggaran Kegiatan Anggaran

    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

    Penyediaan Makanan dan Minuman

    Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

    Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

    Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

    Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

    Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    610,000

    1,000,000

    5,064,000

    42,600,000

    1,920,000

    21,506,407

    15,748,550

    1,850,000

    55,374,348

    1,000,000

    1,985,850

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    10

    No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Anggaran Kegiatan Anggaran

    Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

    Penyusunan pelaporan keuangan

    Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

    Penyusunan Renstra SKPD

    Penyusunan Rencana Kerja SKPD

    Program Pengawasan dan Pengendalian Program

    Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan

    Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM

    Peningkatan Kerjasama Di Bidang HAKI

    Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

    Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM

    Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha bagi KUMKM

    3,309,600

    3,000,000

    2,338,450

    0

    2,151,600

    34,285,550

    9,635,350

    15,026,950

    155,000,000

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    11

    No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Anggaran Kegiatan Anggaran

    Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

    Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KUMKM

    Revitalisasi/pendataan KUMKM

    Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

    Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

    Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan Keuangan Koperasi

    Penyuluhan, Pelayanan Perijinan Akta Pendirian, Perubahan AD dan Pembubaran Koperasi

    12,954,400

    44,145,250

    30,178,700

    30,285,700

    15,319,400

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    12

    D. SASARAN

    Tabel 1.9 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

    Visi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Berdaya saing menuju Kemandirian, Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat.

    Misi : Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat

    Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

    Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM

    Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

    Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pembinaan secara efektif dan efisien

    Menumbuhkan Koperasi yang dapat melayani kebutuhan anggota, konsisten pada prinsip Koperasi dan memenuhi standar aspek pemeringkatan

    Peningkatan capacity building UMKM.

    Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi

    Sedangkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perubahan

    RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 dan juga dituangkan dalam Perubahan

    Renstra Dinas Koperasi dan UMKM maka indikator pencapaian pelaksanaan program dan

    kegiatan adalah sebagai berikut ;

    Tabel I.10

    Indikator Program dan target yang akan dicapai tahun 2014

    No

    Indikator Satuan

    Target Capaian Setiap Tahun

    Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2011

    Tahun- 2014

    Kondisi Kinerja pada akhir

    periode RPJMD Tahun 2016

    1 2 3 4 5 6

    1 Capaian Jumlah Koperasi Aktif Persen 91,96 92,56 96.50

    2 Capaian Peningkatan Kualitas UMKM

    Persen 79,68 93,82 100

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    13

    A. Urusan Desentralisasi

    1. Urusan Koperasi dan UKM

    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    1) Penyediaan jasa surat menyurat

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 660.000,- realisasi Rp. 660.000,- SDM: 4 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    terpenuhinya jasa persuratan berupa meterai 6000 sebanyak 65 buah, meterai 3000 sebanyak 65 buah dan perangko sebanyak 30 buah

    Hasil (outcomes)

    :

    terkelolanya administrasi keuangan dan persuratan secara tertib selama 12 bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran pekerjaan administrasi

    Dampak (impacts)

    :

    meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

    2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 16.200.000,- realisasi Rp. 11.845.417,- SDM: 4 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

    Hasil (outcomes)

    :

    tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

    Dampak (impacts)

    :

    meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

    3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 2.606.300,- realisasi Rp. 2.251.700,- SDM: 4 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersedianya biaya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 9 unit

    Hasil (outcomes)

    :

    tertibnya administrasi kendaraan operasional yang digunakan dalam pelaksanaan tugas

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan tugas

    BAB II

    PELAKSANAAN

    KEGIATAN

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    14

    4) Penyediaan jasa administrasi keuangan

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 14.100.000,- realisasi Rp. 14.100.000,- SDM: 9 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    terbayarnya hononarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pengurus barang dan Penyimpan Barang selama 12 bulan

    Hasil (outcomes)

    :

    tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang perkantoran

    5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 984.775,- realisasi Rp. 984.500,- SDM: 4 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor sebanyak 8 jenis berupa : sulak bulu 4 buah, sapu cemoro 8 buah, keranjang sampah 6 buah, pengharum mobil 5 botol, prostek 12 botol, glass cleaner 3 botol, glade spray 14 botol, keset 5 buah

    Hasil (outcomes)

    :

    terpenuhinya peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    terciptanya kenyamanan kerja

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

    6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 2.500.000,- realisasi Rp. 2.500.000,- SDM: 12 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja berupa 6 komputer dan printer serta 2 mesin ketik.

    Hasil (outcomes)

    :

    berfungsinya alat kerja yang optimal selama 12 bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran kerja

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kinerja perkantoran

    7) Penyediaan alat tulis kantor

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp.6.052.050,- realisasi Rp. 5.920.850,- SDM:

    4 orang

    Dampak (impacts)

    :

    meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    15

    Keluaran (outputs)

    :

    tersedianya alat tulis kantor sebanyak 24 jenis yaitu:

    Hasil (outcomes)

    :

    terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran kerja SKPD

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kinerja SKPD

    8) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 7.895.850,- realisasi Rp. 7.422.550,-

    SDM: 4 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersedianya barang cetakan dan penggandaan

    keperluan kantor berupa 5 jenis yaitu ;

    Hasil (outcomes)

    :

    terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan

    penggandaan selama 12 bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran kerja

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kinerja SKPD

    9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 601.000,- realisasi Rp. 601.000,-

    SDM: 4 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersedianya komponen instalasi listrik dan

    penerangan ruangan 25 buah berupa :

    Hasil (outcomes)

    :

    terpenuhinya kebutuhan komponen kelistrikan

    perkantoran selama 12 bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran dan kenyamanan kerja

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kinerja SKPD

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    16

    10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 610.000,- realisasi Rp. 610.000,-

    SDM: 4 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

    sebanyak 2 jenis berupa 10 buah bendera dan umbul-

    umbul 2 buah

    Hasil (outcomes)

    :

    terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

    selama 12 bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kinerja SKPD

    11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 1.000.000,- realisasi Rp.1.000.000,-

    SDM: 4 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersedianya bahan bacaan berupa langganan surat

    kabar selama 12 bulan dan buku perundang-

    undangan sebanyak 4 buku

    Hasil (outcomes)

    :

    terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan

    perundang-undangan selama 12 bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    terwujudnya tambahan wawasan dan ilmu

    pengetahuan bagi pegawai

    Dampak (impacts)

    :

    meningkatnya kinerja pegawai

    12) Penyediaan makanan dan minuman

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 5.064.000,- realisasi Rp.

    5.062.000,- SDM: 30 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersedianya makan dan minum jamuan tamu serta

    rapat koordinasi sebanyak 27 orang

    Hasil (outcomes)

    :

    terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat selama 12

    bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kualitas koordinasi dan

    kinerja SKPD

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    17

    13) Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 28.720.000,- realisasi Rp.

    28.405.000,-SDM: 30 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    terlaksananya penyediaan koordinasi dan

    konsultasi ke luar daerah ditingkat Pusat/Luar

    Provinsi 8 kali dan tingkat Provinsi 19 kali

    Hasil (outcomes)

    :

    terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi

    ke luar daerah selama 12 bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kualitas pengambilan

    kebijakan dalam pembinaan KUMKM di daerah

    dan peningkatan kinerja SKPD

    14) Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 1.920.000,- realisasi Rp.

    1.920.000,-SDM: 12 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersedianya makanan dan minuman rapat dan

    tersedianya biaya koordinasi sera konsultasi ke

    dalam daerah sebanyak 48 kali

    Hasil (outcomes)

    :

    terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi

    ke dalam daerah selama 12 bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kinerja SKPD dalam

    pembinaan KUMKM

    15) Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 21.506.407,- realisasi Rp.

    17.689.051,- SDM: 3 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersedianya pembayaran jasa pegawai tidak

    tetap, penjaga malam, staf sekretariat dan staf

    bidang pemberdayaan sebanyak 3 orang selama

    13 bulan.

    Hasil (outcomes)

    :

    terpenuhinya kebutuhan pegawai tidak tetap

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan

    meningkatnya keamanan lingkungan dinas

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    18

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kinerja SKPD

    b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 15.748.550,- realisasi Rp.

    14.897.050,- SDM: 16 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor roda

    2 sebanyak 1 unit

    Hasil (outcomes)

    :

    terpenuhinya 1 kendaraan untuk menunjang

    operasional pelaksanaan tugas kantor selama 12

    bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan

    tugas

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana

    kerja

    2) Pengadaan peralatan gedung kantor

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 1.850.000,- realisasi Rp.

    1.850.000,- SDM: 4 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    terlaksananya pengadaan printer sebanyak 2 unit

    Hasil (outcomes)

    :

    Tersedianya printer untuk menunjang pelaksanaan

    tugas kantor selama 12 bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kenyamanan tugas kantor

    Dampak (impacts)

    :

    meningkatnya sarana dan prasarana kerja

    3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 55.374.348,- realisasi Rp.

    54.215.456,- SDM: 12 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3

    unit dan roda 2 sebanyak 9 unit meliputi service,

    ganti oli, ganti ban, penggantian suku cadang dan

    BBM.

    Hasil (outcomes)

    :

    terpenuhinya jasa servis, ganti oli, ganti ban,

    penggantian suku cadang dan BBM untuk

    kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2

    sebanyak 9 unit

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    19

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan

    tugas

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kinerja SKPD

    4) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 1.000.000,- realisasi Rp.

    1.000.000,- SDM: 4 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    terlaksananya perbaikan mebeleur meja kursi

    sebanyak 5 unit

    Hasil (outcomes)

    :

    terpeliharanya barang mebeleur meja kursi selama

    12 bulan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kenyamanan kerja aparatur

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya kelancaran tugas kantor

    c). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

    Kinerja dan Keuangan

    1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp 1.985.850,- realisasi Rp.

    1.895.150,- SDM: 8 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

    realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen

    Hasil (outcomes)

    :

    tersedianya laporan kinerja sebanyak 1 dokumen

    Manfaat (benefits)

    :

    terwujudnya pengendalian dan evaluasi kegiatan

    Dampak (impacts)

    :

    meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran

    2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 3.309.600,- realisasi Rp.

    3.166.025,- SDM: 8 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

    sebanyak 1 dokumen

    Hasil (outcomes)

    :

    tersedianya laporan keuangan akhir tahun sebanyak

    1 dokumen

    Manfaat (benefits)

    :

    terwujudnya bahan pengendalian dan evaluasi

    kegiatan

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    20

    Dampak (impacts)

    :

    meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran

    d). Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

    1) Penyusunan Renstra SKPD

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 3.000.000,- realisasi Rp.

    2.999.750,- SDM: 12 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersusunnya Renstra Perubahan SKPD sebanyak 1

    dokumen

    Hasil (outcomes)

    :

    tersedianya pedoman penyusunan program kerja

    SKPD sebanyak 1 dokumen

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan

    fungsi SKPD

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kinerja SKPD

    2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 2.338.450,- realisasi Rp.

    2.338.450,- SDM: 7 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersusunnya rencana kerja tahun tahun 2015

    sebanyak 1 dokumen

    Hasil (outcomes)

    :

    tersedianya pedoman perencanaan pelaksanaan

    program dan kegiatan tahun 2015 sebanyak 1

    dokumen

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan

    fungsi SKPD

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kinerja SKPD

    e). Program Pengawasan dan Pengendalian Program

    1) Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 2.151.600,- realisasi Rp.

    2.071.500,- SDM: 15 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersusunnya laporan evaluasi kinerja bulanan,

    triwulanan, semesteran, tahunan selama 12 bulan

    dan terkoordinasinya penerapan SPIP sebanyak 1

    dokumen

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    21

    Hasil (outcomes)

    :

    terlaporkannya hasil identifikasi kemajuan serta

    permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya peningkatan kinerja SKPD

    f). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

    Usaha Kecil Menengah

    2) Pengembangan Usaha KUMKM

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 50.746.750,- realisasi Rp.

    49.348.500,- SDM: 5 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    magang perajin tenun ATBM sebanyak 10 orang

    dan bantuan peralatan produksi ATBM untuk

    Koperasi Tenun Mumbul Kalibawang 1 unit

    Hasil (outcomes)

    :

    terpahaminya materi magang bagi perajin tenun

    dan terpenuhinya kebutuhan peralatan produksi

    ATBM

    Manfaat (benefits)

    :

    pendapatan meningkat

    Dampak (impacts)

    :

    perekonomian masyarakat sekitar meningkat

    1) Peningkatan Kerjasama Di Bidang HAKI

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 36.385.550,- realisasi Rp.

    33.489.788,- SDM: 8 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersosialisasikannya HaKI bagi 25 UMKM dan

    terfasilitasinya pendaftaran HKI sebanyak 9 produk

    UMKM, biaya pemeliharaan dan pendaftaran paten

    2 produk

    Hasil (outcomes)

    :

    terpahaminya materi HKI dan terbitnya HKI serta

    hak paten

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kreativitas dan inovasi dalam

    berusaha serta adanya legalitas dan jaminan

    hukum bagi produk UMKM

    Dampak (impacts)

    :

    meningkatnya pendapatan UMKM, penciptaan

    lapangan kerja baru dan pertumbuhan

    perekonomian masyarakat

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    22

    g). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

    Kecil Menengah

    1) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 9.635.350,- realisasi Rp. 9.635.175,- SDM: 8 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    terpantaunya dan terbinanya pengelolaan penggunaan dana pemerintah yang telah diterima 30 KUMKM

    Hasil (outcomes)

    :

    tertibnya pengelolaan penggunaan dana pemerintah yang telah diterima KUMKM

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya efektivitas penggunaan dana dari pemerintah dan tertagihnya angsuran-angsuran pinjaman perkuatan modal dari KUMKM.

    Dampak (impacts)

    :

    meningkatnya usaha, pelayanan KUMKM dan naiknya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari bunga pinjaman.

    2) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha bagi KUMKM

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 15.026.950,- realisasi Rp. 14.876.375,- SDM: 9 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    terinformasikannya peluang kerjasama/kemitraan KUMKM dengan lembaga lain sebanyak 90 KUMKM

    Hasil (outcomes)

    :

    terjalinnya kerjasama /kemtraan 90 KUMKM dengan lembaga lain

    Manfaat (benefits)

    :

    Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk UMKM serta pangsa pasar yang semakin luas

    Dampak (impacts)

    :

    Meningkatnya pendapatan UMKM serta tumbuhnya ekonomi masyarakat

    3) Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 155.000.000,- realisasi Rp. 153.000.775,- SDM: 8 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    Terlatihnya pengembangan bisnis KUMKM dan tersalurkannya bantuan sarana prasarana produksidan pemasaran 50 KUMKM

    Hasil (outcomes)

    :

    Terpahaminya materi pengembangan bisnis KUMKM dan terpenuhinya kebutuhan peralatan sarana prasarana produksi dan pemasaran 50 KUMKM

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya pendapatan KUMKM

    Dampak (impacts)

    :

    meningkatnya perekonomian masyarakat

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    23

    h). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

    1) Revitalisasi / Pendataan Koperasi

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 12.954.400,- realisasi Rp.

    12.706.850,- SDM: 7 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersusunnya data sebanyak 75 Koperasi

    Hasil (outcomes)

    :

    terupdatenya data sebanyak 75 Koperasi

    Manfaat (benefits)

    :

    tersedianya bahan dasar pembinaan KUMKM

    Dampak (impacts)

    :

    meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan

    kegiatan pemberdayaan KUMKM

    2) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 44.145.250,- realisasi Rp. 41.193.575,-

    SDM: 14 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    tersosialisasinya pronsip-prinsip perkoperasian melalui

    tangkas terampil , sarasehan dan sosialisasi UU No. 17

    tahun 2012 untuk 130 Koperasi

    Hasil (outcomes)

    :

    Terpahaminya prinsip-prinsip perkoperasian melalui

    tangkas terampil, sarasehan dan sosialisasi undang-

    undang untuk 130 Koperasi

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya pemahaman perkoperasian sejak dini

    Dampak (impacts)

    :

    Koperasi lebih maju, berkembang dan berprestasi dalam

    rangka perwujudan ekonomi masyarakt yang lebih baik

    dan merata

    3) Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 30.178.700,- realisasi Rp. 29.797.700,-

    SDM: 15 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    ternilainya kesehatan KSP/USP dan terbinanya KSP/USP

    sebanya 250 unit

    Hasil (outcomes)

    :

    terevaluasinya kesehatan KSP/USP dan terpahaminya

    prinsip-prinsip KSP/USP sebanyak 250 unit

    Manfaat (benefits)

    :

    Terwujudnya KSP/USP yang mampu menjaga kewajaran

    aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen,

    efisiensi, likuaditas, kemandirian dan pertumbuhan serta

    jatidiri Koperasi.

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    24

    Dampak (impacts)

    :

    meningkatnya kualitas kesehatan koperasi dan

    terwujudnya Koperasi yang genuine.

    4) Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha Keuangan Koperasi

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 30.285.700,- realisasi Rp.

    30.285.525,- ,- SDM: 8 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    Terlatihnya auditing dan akuntansi serta manajemen

    pengelolaan 50 Koperasi

    Hasil (outcomes)

    :

    Terpahaminya materi auditing dan akuntansi serta

    manajemen pengelolaan Koperasi

    Manfaat (benefits)

    :

    meningkatnya kinerja pengawas dan

    pengurus/bendahara koperasi dalam mengelola

    keuangan Koperasi.

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya keteraturan dalam pelaporan keuangan

    Koperasi yang komprehensif dan akuntabel

    5) Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi

    Masukan (inputs)

    :

    dana alokasi Rp. 15.755.800,- realisasi Rp.

    14.665.800,- SDM: 8 orang

    Keluaran (outputs)

    :

    terlaksananya penyuluhan terhadap 26 kelompok pra

    Koperasi, proses pelayanan perijinan akta pendirian

    sejumlah 13 koperasi, pembubaran 1 Koperasi dan

    perubahan anggaran dasar untuk 1 Koperasi

    Hasil (outcomes)

    :

    meningkatnya jumlah koperasi yang berbadan hukum

    sebanyak 14 Koperasi

    Manfaat (benefits)

    :

    terwujudnya pengakuan dan legalitas keberadaan

    usaha koperasi dan tersedianya data yang

    kekinian

    Dampak (impacts)

    :

    terwujudnya koperasi yang dapat menjalankan usahanya

    secara legal

    2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

    Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam rangka

    mencapai sasaran RPJMD 2011-2016 yaitu; meningkatnya produktivitas, efisiensi,

    jumlah dan daya saing usaha kecil, rumah tangga, kecil/menengah dan koperasi.

    Beberapa indikator kinerja meliputi : Peningkatan jumlah UMKM, KUMKM yang

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    25

    melaksanakan kemitraan, Jumlah Koperasi, Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat,

    jumlah Koperasi aktif dan peningkatan kuantitas modal KUMKM.

    a). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

    Usaha Kecil Menengah

    Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu peningkatan

    kerjasama di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Pengembangan Usaha

    KUMKM.

    Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah

    terlaksana dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama, Sosialisasi HaKI diikuti 25

    peserta, dilaksanakan untuk memberikan wawasan, pengetahuan tentang

    pentingnya HKI dan tata cara pengajuan HaKI.

    Hak atas kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan atas hasil

    kreasi intelektual (kekayaan intelektual) yang telah diwujudkan secara nyata. Hak

    hukum ini menimbulkan hak monopoli berupa; hak untuk menggunakan sendiri, hak

    untuk memberikan izin dan mengalihkan hak tersebut kepada orang lain, dan hak

    untuk melarang orang lain menggunakan hak tersebut. Hak kekayaan intelektual

    sendiri sebagai hak hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni; hak cipta (copyrights)

    dan hak milik perindustrian (industrial property rights). Khusus untuk hak milik

    perindustrian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten, merek, desain industri,

    desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis.

    Beberapa regulasi yang mengatur HaKI untuk bidang bisnis dan industri,

    yaitu: kekayaan intelektual berupa seni, sastra dan ilmu pengetahuan diberikan hak

    hukum berupa hak cipta (UU No. 19 Tahun 2002); untuk kekayaan intelektual berupa

    temuan di bidang teknologi baik berupa produk atau proses atau pengembangan

    atau penyempurnaan produk atau proses diberikan hak hukum berupa paten (UU

    No. 14 Tahun 2001); untuk logo/symbol dagang sebagai kekayaan intelektual

    diberikan hak hukum berupa merek (UU No. 15 Tahun 2001); untuk kekayaan

    intelektual berupa kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi dua dimensi atau tiga

    dimensi yang mempunyai nilai estetika diberikan hak hukum berupa desain industri

    (UU No. 31 Tahun 2000), sedangkan kekayaan intelektual berupa informasi

    bisnis/teknologi yang mempunyai nilai ekonomi diberikan hak hukum berupa rahasia

    dagang (UU No. 30 Tahun 2000).

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    26

    Dengan terealisasinya kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian HKI ini

    memiliki manfaat bagi penguatan UKM yaitu: Pertama, mendorong UKM

    menghasilkan produk dan proses yang sifatnya kreatif dan inovatif; Kedua, untuk

    meningkatkan income generate UKM dalam melakukan kegiatan usahanya; Ketiga,

    untuk keberlanjutan UKM sendiri dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

    Sedangkan Pengembangan Usaha KUMKM dilaksanakan dengan kegiatan

    magang perajin tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) sebanyak 10 orang di

    kabupaten Jepara dan pemberian bantuan peralatan produksi ATBM untuk Koperasi

    Tenun Mumbul Kalibawang sebanyak 1 unit. Setelah mendapatkan pelatihan

    magang diharapkan dalam pengembangan motif tenun kabupaten Kulon Progo

    semakin baik dan tidak monoton.

    b). Program pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM

    Program ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Pemantauan

    pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM, Peningkatan dan

    Pengembangan jaringan Kerjasama usaha bagi KUMKM dan Penguatan Ekonomi

    KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau.

    Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi UMKM yang berhasil

    memperoleh penerimaan bunga penguatan modal/PAD sebesar Rp.195.200.000,-

    dari target sebesar Rp. 195.275.000,- atau 100,03 %. Kegiatan ini dilaksanakan

    dengan monitoring dana perkuatan modal dari berbagai sumber baik APBN, APBD

    Propinsi, APBD Kabupaten, BUMN maupun lembaga yang lain. Pemantauan

    Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UKM dilaksanakan dengan

    monitoring dan evaluasi perkembangan dana pemerintah pada KUMKM. Tujuan

    dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui

    sejauh mana manfaat dari dana pemerintah yang telah dilaksanakan dan juga

    sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta

    meningkatkan akuntabilitas dana pemerintah.

    Pemantuan pengelolaan dana juga untuk memberikan jaminan terlaksananya

    kegiatan yang menggunakan dana pemerintah sesuai rencana dengan melakukan

    pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan, mencatat kemajuan-

    kemajuan sesuai dengan rencana serta menemukenali kekuatan-kekuatan dan

    masalah yang timbul, sehingga keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang

    menggunakan dana pemerintah ini dapat terlihat dan bagaimana perlu dilakukan

    perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    27

    Selain kegiatan pemantauan pengelolaan dana Pemerintah juga dilaksanakan

    kegiatn peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha bagi KUMKM

    yang dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu : pertama Sosialisasi kemitraan Bank Mandiri

    program Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan untuk

    memberikan informasi tentang permodalan yang dapat diakses melalui Bank Mandiri

    khususnya PKBL, kedua Konsultasi Bisnis Usaha KUMKM melalui PLUT (Pusat

    Layanan Usaha Terpadu) dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan usaha

    UMKM baik dari sisi struktural maupun akses permodalan, ketiga Sosialisasi

    kemitraan BUMD dengan implementasi penyaluran dana LPDB melalui PD Bank

    Pasar untuk 30 Koperasi dan 100 UMKM.

    Sedangkan dalam rangka optimalisasi usaha UMKM di wilayah penghasil

    tembakau maka dilaksanakan kegiatan Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan

    Industri Hasil Tembakau dengan implementasi kegiatan melalui Bintek

    pengembangan bisnis bagi 50 UMKM di wilayah industri penghasil tembakau dan

    pemberian peralatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran bagi Koperasi

    dan UMKM.

    1. KSU Mandiri Kalibiru, Hargowilis Kokap untuk anggota Koperasi (PKL)

    2. KSU AL Amin, Jetis, Gerbosari Samigaluh untuk anggota Koperasi (PKL)

    3. Kelompok Usaha Maju, Duwet, Banjarharjo, Kalibawang (Usaha Slondok)

    4. Kelompok Kobarsari, Jangkang Lor, Sentolo (Tukang Kayu)

    5. Kelompok Ngudi Lestari, Balong, Kaligintung, Temon (Makanan Olahan)

    6. Kelompok Permata, Kopat, Karangsari, Pengasih (Kelompok

    perbengkelan)

    7. Kelompok Mekarsari, Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo (Kelompok

    Usaha Gula Semut)

    Pada tahun 2014 telah berhasil diperoleh bantuan perkuatan permodalan,

    bantuan sarana prasana dan peralatan, untuk pengembangan dan peningkatan

    kualitas Koperasi dan UMKM sebesar total Rp. 11.986.000.000,-. Potensi

    perkembangan Koperasi dan UMKM sangat baik apabila dilihat dari realisasi

    perkuatan permodalan yang diperoleh, sedangkan pemetaan (mapping) persebaran

    dana dan sarana yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    28

    Tabel 2.1 Perkuatan Modal dan Bantuan Sarana bagi Koperasi dan UMKM

    Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014

    NO Nama

    Program

    Penerima Alamat Nominal Sumber

    dana

    1 Revitalisasi

    Pasar

    Tradisional

    KUD

    Gangsar

    Sentolo,

    Kulon

    Progo

    900,000,000

    APBN

    Kemenkop

    UKM

    2 Bantuan

    Peralatan

    Kakao

    KSU Hapsari Kalibawang,

    Kulon

    Progo

    300,000,000

    APBN

    Kemenkop

    UKM

    3 Bansos

    Permodalan

    KSU

    Permata

    Temon,

    Kulon

    Progo

    50,000,000

    APBN

    Kemenkop

    UKM

    KSU Mekar

    Jaya

    Temon,

    Kulon

    Progo

    50,000,000

    APBN

    Kemenkop

    UKM

    KJKS BMT

    Bangun

    Wates,

    Kulon

    Progo

    50,000,000

    APBN

    Kemenkop

    UKM

    KSU BMT

    Giri Makmur

    Gendu

    Jatimulyo

    Girimulyo

    50,000,000

    APBN

    Kemenkop

    UKM

    4 Pendampingan

    KUR

    KSU Hapsari Kalibawang,

    Kulon

    Progo

    22,000,000

    APBN

    Kemenkop

    UKM

    KSU BMT

    Amanah

    Galur Kulon

    Progo

    22,000,000

    APBN

    Kemenkop

    UKM

    1,444,000,000

    5 Dana Bergulir 30 Koperasi Wates

    Kulon

    Progo

    5,000,000,000

    LPDB

    100 UKM Kulon

    Progo

    5,000,000,000

    10.000.000.000

    6 PKBL 8 UMKM Kulon

    Progo

    230,000,000

    ASEI

    7 UMKM Kulon

    Progo

    180,000,000

    Bank

    Mandiri

    410.000.000

    7

    Bantuan

    Peralatan

    2 KOP Kulon

    Progo

    132,000,000

    APBD KAB

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    29

    7 UMKM

    Jumlah 11,986,000,000

    8 KUR 45 UMKM Kulon

    Progo

    4.241.000.000 BPD

    Wates

    10.960

    UMKM

    Kulon

    Progo

    77.174.225.000 BRI

    Jumlah 81.415.225.000

    Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulonprogo, 2014

    Implementasi penyelenggaraan program ini dapat mewujudkan capaian

    kinerja di RPJMD yaitu UMKM yang melaksanakan kemitraan dengan target 375

    KUMKM terealisasi sebesar 515 KUMKM dan Peningkatan kuantitas modal KUMKM

    dengan target 8,5 M terealisasi sebesar 11, 9 M meliputi kemitraan dan penguatan

    modal yang dilakukan KUMKM dengan BUMN melalui Program kemitraan Bina

    Lingkungan (PKBL) BUMN, penguatan modal dari Badan Layanan Umum-Lembaga

    Pengelolaan Dana Bergulr (BLU-LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI.

    Implementasi penyelenggaraan Program ini mewujudkan capaian Indikator

    kinerja RPJMD yaitu; Jumlah UMKM sebesar 33.496 unit apabila dibandingkan

    dengan target pada RPJMD tahun 2014 sebesar 33.491 unit yang meliputi sektor

    pertanian dan non pertanian yang meliputi Pertambangan dan Penggalian, Industri

    Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Perdagangan, Hotel dan Restoran,

    Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan dan Jasa-

    jasa tersebar di 12 Kecamatan dengan kriteria UMKM sesuai UU No. 20 tahun 2008.

    c). Program peningkatan kelembagaan Koperasi

    Program ini dilaksanakan dengan kegiatan revitalisasi pendataan KUMKM,

    sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Koperasi, Pelayanan Perijinan akta pendirian,

    perubahan AD dan pembubaran Koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP dan Diklat

    organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan Koperasi. Melalui program ini

    diharapkan dapat menumbuhkan semangat bagi masyarakat untuk meningkatkan

    dan mengembangkan Koperasi secara modern serta kuat secara kelembagaan.

    Selain itu dengan program ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas

    terhadap Koperasi secara utuh sehingga dapat membuka wacana yang positif

    terhadap Koperasi khususnya bagi generasi muda.

    Kegiatan Revitalisasi/pendataan dilaksanakan dengan sasaran 75 Koperasi

    dengan tujuan untuk mendapatkan data yang up to date sehingga dapat memberikan

    informasi yang akurat bagi pengambil keputusan, masyarakat luas atau pihak yang

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    30

    berkepentingan terhadap data koperasi di kabupaten Kulonprogo. Selain itu dengan

    pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi dan

    masyarakat terhadap koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo sehingga

    Koperasi dapat berkembang dengan lebih maju dan berkualitas.

    Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip Perkoperasian dimulai dengan kegiatan-

    kegiatan menyambut Hari Koperasi ke 67 tahun 2014. Beberapa kegiatan yang

    dilaksanakan yaitu Tangkas Terampil Perkoperasian, diikuti oleh siswa dari 27 SMP

    dan 15 SMA/SMK se-Kulon Progo dengan hasil kejuaraan sebagai berikut : Untuk

    Tingkat SMP dengan hasil sebagai berikut : Juara 1 SMP N 2 Sentolo, Juara 2 SMP

    N 1 Nanggulan, Juara 3 SMP N 1 Panjatan. Untuk Tingkat SMA/SMK dengan hasil

    sebagai berikut : peringkat pertama SMK Maarif I Temon, peringkat kedua SMA N I

    Lendah dan peringkat ketiga SMK N I Girimulyo. Dari hasil kejuaraan tingkat

    Kabupaten ini para juara 1 akan diajukan ke tingkat DIY.

    Kemudian dilaksanakan kegiatan Sarasehan dalam rangka memperingati hari

    Koperasi tingkat kabupaten Kulon Progo yang terpusat di KSU PRI Pepadang

    Kalibawang dengan peserta kurang lebih 110 orang pengurus Koperasi di wilayah

    Kulon Progo. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama

    kemitraan antara Gerakan Koperasi dengan Alfamart serta kemitraan KUMKM

    dengan PT SGM Yogyakarta.

    Selain Rangkaian kegiatan ini, bertepatan dengan Hari Koperasi setiap Tahun

    disampaikan penghargaan tingkat Nasional kepada Koperasi dan Tokoh Koperasi

    yang berprestasi oleh Presiden RI dan Menteri Koperasi dan UKM RI. Untuk tahun

    2014 Bapak Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) dan Ketua

    Puskopsyah Kabupaten Kulon Progo Bapak Haniffudin masing-masing

    mendapatkan Penghargaan Satya Lancana Pembangunan bidang Koperasi dari

    Presiden RI dan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI sebagai wujud

    kepeduliannya terhadap pemberdayan dan pembinaan koperasi dan UMKM di

    Kabupaten Kulon Progo. Koperasi Primkop Kartika B.09 Pengasih juga mendapatkan

    penghargaan Koperasi Berprestasi tingkat nasional untuk kategori Koperasi

    konsumen. Semua Penghargaan ini diserahkan pada Puncak acara Hari Koperasi

    tingkat Nasional pada di Medan Sumatra Utara.

    Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pelayanan perizinan Akta Pendirian,

    Perubahan AD dan pembubaran Koperasi. Dengan dilaksanakannya Pelayanan

    perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi maka akan

    terwujud kepastian hukum bagi koperasi dalam menjalankan usahanya. Dalam

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    31

    memperoleh Badan Hukum ada beberapa proses yang harus dilalui berdasarkan

    Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara

    Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yaitu :

    sebelum mendirikan koperasi, didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian

    kemudian dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan Koperasi yang

    membahas mengenai AD/ART Koperasi, setelah itu dilakukan pembuatan dan

    penyusunan akta pendirian Koperasi oleh Notaris pembuat Akta Koperasi.

    Selanjutnya Notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara

    tertulis kepada pejabat yang berwenang yang akan ditindak lanjuti dengan penelitian

    dan pengecekan terhadap keberadaan Koperasi, dan terakhir apabila permohonan

    diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima

    lengkap, jika permohonan ditolak maka keputusan penolakan dan alasannya

    disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak

    permohonan diajukan. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah :

    a. Penyuluhan dilakukan pada kelompok :

    1. Paguyuban Pedagang Pasar Sentolo, Komplek Pasar Sentolo

    2. Paguyuban Lestari Budaya Jawa Perbowo, Gunung gempal Rt25/11

    Giripeni, Wates

    3. Pra Koperasi Mekar, Jogahan, Temon Wetan, Temon

    4. Paguyuban Pengusaha Kecil, Karangsari, Pengasih

    5. Kelompok Tani Melon Karya Tani (Legowo), Pedukuhan X, Patuk,

    Tirtorahayu, Galur

    6. Kelompok Usaha Mandiri Rejo Lestari, Mendiro, Gulurejo, Lendah

    7. Pra Koperasi Mitra Usaha Sejahtera, Karang, Jatisarono, Nanggulan

    8. LKM Kube Sejahtera 16, Giripurwo, Girimulyo

    9. Koppaneka, Jl. Khudori, Wates

    10. Masjid Muhammad Wonobroto, Tuksono, Sentolo

    11. Pra Koperasi Agung Mandiri Podomoro, Dumpoh, Kebonrejo, Temon

    12. KAKB (Kelompok Asuh Keluarga Binangun), Wates

    13. Forum Rembug Warga Transparansi, Glagah, Temon

    14. Pra Koperasi Gilang, Gemilang, Wates

    15. LKM Agribisnis Rojokoyo Sembodo, Wates

    16. KAKB Ngudi Raharjo, Wates

    17. LKM Kube Sejahtera 21, Mendiro, Gulurejo, Lendah

    18. LKM Rojokoyo Sembodo, Toyan , Triharjo, Wates

    19. Subur Manunggal, Tanjungharjo, Nanggulan

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    32

    20. Pra Koperasi Aneka Usaha, Bendungan, Wates

    21. Kelompok Tani Manunggal Karyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo

    22. Kelompok Tani Prasojo II, Ngentakrejo, Lendah

    23. Pra Koperasi Wijaya, Jatingarang Kidul, Nanggulan

    24. Paguyuban Air Minnum Masyarakat Yogyakarta (Pam Maskarta), Kaligintung,

    Temon

    25. KSU MPM, JL. Raya Wates Purworejo Km 12 Temon

    26. Pim Ranting Muhammadiyah Kokap, Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap

    b. Koperasi yang berbadan hukum :

    1. KSP Legowo No BH: 82/BH/XV.3/IV/2014 tanggal 7 April 2014, beralamat di

    Pedukuhan X, Patuk, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo

    2. Koperasi Perbowo No BH: 83/BH/XV.3/V/2014 tanggal 5 Mei 2014

    beralamat di Jl. Sutijab (Driyan), Wates, Kulon Progo

    3. KSP Mitra Usaha Sejahtera No BH: 84/BH/XV.3/V/2014 tanggal 26 Mei

    2014 beralamat di Karang, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo

    4. KSP Kube Sejahtera 16 Girimulyo No BH: 85/BH/XV.3/VII/2014 tanggal 18

    Agustus 2014 beralamat di Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo.

    5. KSU Agung Makmur Podomoro, No BH: 86/BH/XV.3/VIII/2014 tanggal 18

    Agustus 2014 beralamat di Dumpoh, Kebonrejo, Temon, Kulon Progo.

    6. KJKS Kube Sejahtera 21, No BH: 87/BH/XV.3/X/2014 tanggal 1

    Oktober 2014 beralamat di Mendiro, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo.

    7. KOPPANEKA, No. BH: 88/BH/XV.3/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014

    beralamat di Jl. Khudori No.51 Wates , Kulon Progo.

    8. Koperasi Binangun Sejati, No BH: 89/BH/XV.3/X/2014 tanggal 8 Oktober

    2014 beralamat di Jl. Jogja-Wates Km. 2 Durungan, Wates, Kulon Progo.

    9. KSP Mekar Indah, No BH : 90/BH/XV.3/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014,

    beralamat di Temon Wetan, Temon, Kulon Progo.

    10. KSU Mitra Prima Daya, No BH : 91/BH/XV.3/XI/2014 tanggal 20 November

    2014, beralamat di Driyan, Wates, Kulon Progo.

    11. KSU Rojokoyo Sembodo, No. BH: 92/BH/XV.3/XII/2014 tanggal 3

    Desember 2014 beralamat di Sogan, Wates, Kulon Progo.

    12. KSU Tirto Menoreh, No.BH:93/BH/XV.3/XII/2014 tanggal 10 Desember

    2014 beralamat di Siwates,Kaligintung,Temon,Kulon Progo.

    13. KSP Wijaya, No BH: 94/BH/XV.3/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014

    beralamat di Jatingarang Kidul, Nanggulan, Kulon Progo.

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    33

    c. Koperasi yang melakukan Perubahan Anggaran Dasar :

    Nama Koperasi : PRIMKOPTI

    Alamat : Jl. Purworejo Km 1 Wates,, Kulon Progo

    No BH, tanggal : 1257/BH/XI, tanggal 12 Oktober 1982

    No PAD : 11/PAD/XV.3/XII//2014 tanggal 11 Desember 2014

    d. Koperasi dalam proses pembubaran :

    Nama Koperasi : KSU BMT Dana Mandiri

    Alamat : Jl. Sutijab No.5, Wates, Kulon Progo

    No BH, tanggal : 518/37/BH/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005

    No Pembubaran, tgl : 04/Pemb.BH/XV.3/II/2014 tanggal 3 Februari 2014

    Realisasi dari Pelayanan pengesahan badan hukum Koperasi tahun 2014 ini

    adalah berdirinya Koperasi baru sebanyak 13 Koperasi atau meningkat sebesar 3,3

    % apabila dibandingkan dengan tahun 2013.

    Untuk menilai kinerja Koperasi khususnya KSP/USP maka dilaksanakan

    penilaian Kesehatan Koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menekan

    jumlah koperasi tidak sehat yang ada di Kabupaten Kulonprogo. Program ini

    diselenggarakan dengan beberapa kegiatan antara lain : Pelaksanaan penilaian

    kesehatan didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

    Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan

    Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan berbagai Peraturan Menteri

    Koperasi dan UKM yang menyertainya.

    Penilaian ini bertujuan untuk memacu dan memicu pengelolaan koperasi

    simpan pinjam baik yang berpola konvensional maupun syariah agar dapat dikelola

    secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kewajaran aspek

    permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian

    dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Adapun data kesehatan sebagian KSP/USP

    yang dinilai seperti terlihat dalam tabel berikut

    Tabel 2.2

    Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014

    No Tahun

    Jumla

    h

    yang

    dinilai

    Predikat Kesehatan

    Sehat Cukup Sehat Kurang

    sehat Tidak sehat

    Jml % Jml % Jml % Jml %

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    34

    1 2011 273 123 45,05 130 47,61 20 7,32 0 0

    2. 2012 275 125 45,45 132 48 18 6,54 0 0

    3. 2013 275 136 49,45 127 46,18 12 4,36 0 0

    4. 2014 250 133 53,20 107 42,80 10 4,00 0 0

    Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulonprogo, 2014

    Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan organisasi Koperasi

    maka dilaksanakan kegiatan Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan keuangan

    Koperasi. Terselenggaranya Diklat sebanyak 2 kali meliputi Diklat Akuntansi Simpan

    Pinjam untuk Bendahara/Juru Buku/Pengelola KSP/USP sebanyak 2 angkatan dengan

    peserta 30 orang dan Diklat audit bagi Pengawas Koperasi sebanyak 1 angkatan

    dengan peserta 30 orang Pengawas. Diharapkan dengan pelaksanaan diklat ini dapat

    mengatasi beberapa permasalahan yang sering dihadapi Koperasi yaitu terkait

    administrasi keuangan / pembukuan yang kurang baik dan pengawasan yang kurang

    akuntabel.

    Dampak dari keikutsertaan dalam diklat ini diharapkan dapat meningkatkan

    akuntabilitas para pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga

    tercipta laporan keuangan yang baik dan akhirnya berdampak pada kualitas Koperasi

    yang terpercaya dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Selain itu juga

    bagi pengawas sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap

    pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi melalui langkah-langkah

    pemeriksaan yang meliputi: analisis, pengecekan, komparasi, konfirmasi, footing,

    inspeksi, verifikasi, rekonsiliasi, testing, penelusuran dan vouching (memeriksa

    dokumen dasar).

    Implementasi program diatas dapat mewujudkan beberapa capaian kinerja di

    RPJMD yaitu: Jumlah Koperasi target 363 unit, realisasi capaian 365 unit, Ini

    menunjukkan pengembangan dan pembinaan kelembagaan serta organisasi Koperasi

    tahun 2014 berjalan baik dengan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan berbagai

    pihak baik Pemerintah pusat, Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan

    usaha Milik Daerah (BUMD), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda), Himpunan

    Pengusaha Mikro Kecil Indonesia (Hipmikindo) dan lembaga lainnya. Selain itu

    Implementasi program peningkatan kelembagaan Koperasi dapat mewujudkan capaian

    kinerja di RPJMD yaitu ; Koperasi aktif target 92,56% dengan realisasi capaian 93,15%

    atau 340 Unit.

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    35

    3. INOVASI

    Inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas

    Koperasi dan UMKM khususnya menghadapi dinamika perekonomian global serta

    mengoptimalkan produk unggulan Kulon Progo dengan melakukan Take Over Toko

    Modern Alfamart oleh 3 Koperasi yaitu Koppaneka Wates, Bima Wates dan KSU BMT

    Giri Makmur Girimulyo.

    4. Prestasi Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UMKM

    Prestasi untuk tingkat nasional selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

    1). Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh Penghargaan Satya

    Lancana Pembangunan Bidang Koperasi dari Presiden RI

    2). Bapak Haniffudin, Ketua Puskopsyah Kabupaten Kulon Progo memperoleh

    Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI

    3). Koperasi Primkopkartika B-09 memperoleh penghargaan Koperasi Berprestasi

    untuk kategori Koperasi konsumen

    5. Permasalahan dan Solusi

    a) Permasalahan

    Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM saat ini adalah:

    1) Pembatalan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

    2) Ada beberapa Koperasi yang belum melaksanakan RAT

    3) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada

    tingkat profesionalisme manajemen Koperasi.

    4) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan,

    kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) yang dikelola oleh Koperasi masih

    sangat terbatas dan belum optimal.

    5) Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan

    entrepreneur mentality yang masih kurang

    6) Beberapa LKM atau Kelompok Pra Koperasi belum mengajukan Badan Hukum

    7) Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar,

    menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan

    pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    36

    Solusi

    1) Pembinaan yang berkesinambungan dan bersinergi telah dilakukan oleh Dinas

    Koperasi dan UMKM dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi

    oleh Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang terarah dan tepat

    sasaran dengan implementasi kegiatankegiatan yang terfokus. Di bidang

    organisasi, manajemen, usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan

    hukum Koperasi.

    2) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan melalui

    pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain

    dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam

    aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha,

    kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

    3) Perlu Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan.

    4) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap LKM maupun Kelompok Pra Koperasi yang

    belum berbadan hukum untuk segera beralih menjadi Koperasi sesuai dengan

    dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM dan Keputusan

    Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi

    dan UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor

    900-639A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor

    11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan

    Mikro.

    B. Realisasi Pelaksanaan Urusan

    Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-undang

    Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

    tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri

    Peraturan Menteri yang menyertainya.

    1. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2014 pada Perubahan

    RPJMD Tahun 2011-2016

    1) Indikator Kinerja Daerah

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    37

    Tabel 2.3

    Indikator Kinerja Daerah

    2). Indikator Kinerja SKPD

    Tabel 2.4

    Indikator Kinerja SKPD

    2. Koperasi

    Secara umum jumlah perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun

    2013 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan sebagai berikut :

    Tabel 2.5

    Data Perkembangan Koperasi

    Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014

    No. Uraian Satuan 2013 2014

    1 Jumlah koperasi Unit 353 365

    No Indikator Sasaran Sa

    Tuan Tahun 2013

    Capaian KInerja

    2014

    Target Realisasi

    1 2 3 4 5 6

    Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

    Rp (jt) 476.33 454.16 458.38

    Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

    % 40 40.65 41.21

    No Indikator Program Sa

    Tuan

    Capaian KInerja

    Tahun 2013

    2014

    Target Realisasi

    1 2 3 4 5 6

    Capaian Jumlah Koperasi Aktif % 92,35 92,56 93,15

    Capaian Peningkatan Kualitas UMKM

    % 109,79 93,82 110,67

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    38

    No. Uraian Satuan 2013 2014

    2 Jumlah anggota Orang 80.109 82.343

    3 Jumlah simpanan Rp. 76.795.982.000 84.685.727.126

    4 Jumlah modal

    sendiri Rp. 67.548.123.000 75.241.108.049

    5 Jumlah modal

    luar Rp. 124.627.195.000 142.791.702.938

    6 Volume usaha Rp. 154.030.027.000 164.159.722.253

    7 Jumlah SHU Rp. 4.363.854.000 4.586.280.254

    8 Jumlah asset Rp. 196.539.173.000 218.424.600.335

    Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulonprogo, 2014

    3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

    Dalam` proses pembinaan selama ini ada beberapa hal yang menjadi fokus

    perhatian yaitu terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM, antara lain :

    1. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM pada sumber-sumber informasi

    2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar

    3. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM dalam penguasaan dan pemanfaatan

    teknologi

    4. Kurangnya kemampuan UMKM dalam mengembangkan manajemen

    5. Kurangnya kemampuan UMKM dalam menjalin kemitraan dan mengembangkan

    jaringan usaha.

    Oleh karena itu pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan

    melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain

    dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek :

    pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan

    berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

    Berikut data UMKM kabupaten Kulonprogo yang diperoleh dari Kompilasi dari

    berbagai sumber :

    Tabel 2.6

    Data Perkembangan UMKM Tahun 2013-2014

    No Sektor Ekonomi Th 2013 Th 2014

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    39

    1 Pertanian, Peternakan

    Kehutanan dan Perikanan 1,654 1,691

    2 Pertambangan dan Penggalian 33 53

    3 Industri Pengolahan 20,498 20.105

    4 Bangunan 207 211

    5 Perdagangan, Hotel dan

    Restoran

    a. Hotel dan Restoran 59 59

    b. Pedagang Pasar 1,321 2,000 c. Pedagang di luar pasar 9,336 9.336

    d. Pedaki 113 113

    6 Pengangkutan dan Komunikasi 95 98

    7 Jasa-jasa 75 77

    33.391 33.743

    Sumber data: Kompilasi Data SKPD Kab. Kulonprogo, 2014

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    40

    A. KESIMPULAN

    Urusan Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo adalah Dinas Pelaksana Teknis

    yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sesuai Perda No. 3 Tahun 2008

    tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah.

    Pada Tahun 2014 fungsi tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai

    program/kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2014.

    Realisasi anggaran dapat dirinci sebagai berikut:

    1. Total Anggaran SKPD : Rp. 2.359.388.605,-

    2. Realisasi Belanja SKPD : Rp. 2.319.588.195,-

    3. Realisasi Belanja Modal SKPD : Rp. 73.972.898,-

    4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD : Rp. 481.872.311,-

    5. Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD : Rp. 57.715.456,-

    B. HAMBATAN/PERMASALAHAN

    Dalam melaksanakan urusan wajib Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon

    Progo menghadapi hambatan dan permasalahan, sebagai berikut :

    1. Kurangnya kemampuan aparatur dibidang teknis fungsional karena terbatasnya

    kegiatan diklat teknis baik di tingkat daerah maupun dari tingkat Pusat.

    2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan prasarana penunjang kegiatan

    khususnya dalam pengembangan informasi pasar, informasi investasi dsb;

    3. Keterbatasan ketersediaan anggaran,

    4. Kondisi Koperasi dan UMKM yang pada umumnya masih terbatas baik dalam aspek

    motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, tekhnologi, permodalan, dll;

    5. Kurangnya jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi, termasuk jaringan

    distribusi bagi jalur pemasaran yang efisien;

    6. Kemitraan usaha antar koperasi dan non Koperasi belum terjalin sebagaimana

    mestinya

    7. Kurangnya koordinasi dengan institusi pengampu di tingkat pusat dalam aspek

    perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.

    BAB III

    PENUTUP

  • Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

    41

    C. SARAN

    Berbagai permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan program/kegiatan

    pada Tahun 2013 hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan

    program/kegiatan pada masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi timbulnya

    permasalahan di masa yang akan datang, perlu ditingkatkan koordinasi dengan

    stakeholder maupun instansi yang lain, khususnya dalam hal :

    1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat formal/non

    formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

    2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

    sehingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan secara optimal dalam

    menjalankan tugas sebagai pembina sektor perindustrian, perdagangan dan energi

    sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo.

    3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil menengah perlu

    ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena sektor tersebut

    merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo dan terbukti

    memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang cukup besar.

    Wates, 12 Januari 2014

    Kadinas Koperasi dan UMKM

    Dra. Sri Harmintarti,

    Pembina Tk I/IVb

    NIP. 19620729 199403 2 005