Upload
gilank-d-sebastian
View
237
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
BAB 1
Pendahuluan
A . Latar Belakang
Hak kekayaan intelektual dewasa ini telah menjadi isu internasional
disamping isu HAM , terorisme dan demokrasi. Indonesia sebagai salah satu
negara yang telah meratifikasi kenvensi WTO dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1994 yang termasuk didalamnya Agremeent on Trade Related Aspects of
Intellectual Proferty Right (TRIPs) , dan beberapa konvensi internasional
lainnya.
Konsekuensinya Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-
undangan HKI dengan konvensi internasional .Hak cipta diatur dengan Undang-
Undang No 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun
1982 , dan disempurnakan dengan Undang-Undsang No 12 Tahun 1997 ,
tarmasuk Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2001 dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan
HAKI .
Dalam perkembanganya masalah HAKI mengalami banya kendala mulai
subjek-subjek HAKI yang relatif sedikit yang memahami HKI dilain pihak pola
pikir masyarakat untuk mendaftarkan HKI relatif masih sedikit. Sementara
pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual semakin meningkat mulai pembajakan
karya orang lain secara tanpa hak , pemalsuan merek , mengedarkan dan menjual
barang hasil pelanggaran HKI terus meningkat .
Maka diperlukan kerja sama dari semua pihak didalam menanggulangi
masalah ini secara komferensi dan menyeluruh . Mulai dari peningkatan
sosialisasi hukum yang berkaitan dengan HKI kepada masyarakat , peningkatan
kinerja aparat penegak hukum uintuk lebih bersikaf aktip dan agresif didalam
menyekat perkembangan kejahatan dibidang HKI .
Dalam hal itu , perkemnbangan didunia hukum HKI itu sendiri perlu
ditingkatkan, tidak hanya meningkatkan pemahaman-pamahaman ,ide-ide juga
1
perkembangan hukum HKI itu sendiri perlu ditingkatkan untuk lebih
menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat .
Maka dari itu ,kami nantinya pada pembahasan ini nantinya mencoba
memaparkan masalah-masalah HKI yang timbul ditengah-tengah masyarakat .
Khususnya pada kesempatan ini mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
yang kami anggap perlu kita kaji dan pahami bersama .
Sirkuit Terpadu itu sendiri adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau
setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-
kurangnya satu dari elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan
serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang
dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik .2
Sedangkan Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan
tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut
adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit
Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan
pembuatan Sirkuit Terpadu.3
Kenapa hal ni dianggap perlu lita pahami dan kaji secara bersama , karena
selain literatur mengenai desain tata letak sirkuit terpadu itu sendiri terbatas , pada
realitanya masyarakat kelas atas masi banyak yang belum mengerti dan
memahami apa itu desain tata letak sirkuit terpadu . Apa lagi dengan msyarakat
menengah kebawah yang pada kenyataannya merekahlah yang banyak diambil
HKI-nya .
1Candra Irawan, 2003 , Hak Kekayaan Intelektual ( Interlletual Properti
Right ) ,UNIB PRESS ,Bengkulu , Hal 1.2 Rama Prabu ( Cyber Journalis ) , Ulasan Peradaban Kita "Cermin Retak
Kekayaan Intelektual , Yahoo.Com. , Hal 3 .
3Ibid ,Halaman 4.
2
B . Rumusan Masalah
Apa yang sebenarnya terkandung di dalam HKI dalam bidang Tata Letak
Sirkuit Terpadu ?
Bagaimana perlindungan hukum HKI didalam bidang Tata Letak Sirkuit
Terpadu ?
Bagaimana perkembangan HKI dibidang Tata Letak Sirkuit Terpadu itu
sendiri di Indonesia ?
C . Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1. Memenuhi tugas kuliah;
2. Mendokumentasikan pemikiran melalui tulisan;
3. Mengekspresikan diri melalui karya seni tulis;
4. Meningkatkan sumber bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNIB;
5. Menambah literatur data / buku di Fakultas Hukum UNIB;
6. Sosialisasi hukum kepada masyarakat.
3
BAB II
Pembahasan
I. Landasan Teori
Ulasan Peradaban Kita "Cermin Retak Kekayaan Intelektual"
Penulis : Rama Prabu ( Cyber Journalis )
HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta
kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam
menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari
hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa
ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.
Menakar pemahaman masyarakat luas tentang Hak Kekayaan Intelektual
memang terasa miris, tidak untuk saling menyalahkan tapi inilah potret yang kini
dipegang bangsa kita, bangsa yang kaya dengan asset dan kaya dengan karya-
karya intelektual yang tinggi, tapi belum juga sadar akan pentingnya HKI. Nenek
moyang kita tidaklah seluruhnya seorang pelaut seperti dalam lagu-lagu, banyak
diantaranya mereka pemikir dan penemu baik sadar atau tidak sadar. Kita
sepatutnya yakin dan percaya bahwa penyelamatan bangsa ini tidak hanya
bertumpu pada bagaimana menjaga selat malaka dan garis terluar pulau-pulau
kita, tapi kesadaran untuk mulai menata kekayaan bangsa sebagai asset nasional
membutuhkan perhatian serius. Ini adalah penyelamatan karya budaya dan mabian
muka peradaban bangsa kita, hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang berbudi
pekerti seperti Ki. Hadjar Dewantara merumuskannya dalam arti budaya. Karena
kekayaan intelektual bangsa Indonesia harus dikukuhkan. Kekayaan Intelektual
dan Hak Kekayaan Intelektual
Walaupun menurut Dirjen Hak Kekayaan Intelektual/HKI Prof. Abdul
Bari Azed yang mengatakan akan segera merevisi UU Hak Cipta, Desain, Paten,
dan Merek yang termasuk dalam HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang
4
meliputi manajemen koreksi hak cipta, pendefinisian ulang desain industri, dan
redefinisi kategori merek, tapi secara umum kekayaan intelektual (KI) merupakan
kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-
karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa
karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya
tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui
curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang
membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat
dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai
contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam
merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat
dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual
manusia.
Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran
atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan
manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang
dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui
curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya yang dapat berupa
ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra sudah sewajarnya diamankan dengan
menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang
dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara
melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen
hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia
Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan
Varietas Tanaman.
HKI merupakan hak privat (private rights) bagi seseorang yang
menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas HKI, seseorang bebas
untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau
tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor,
pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil
karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut
5
mengembangkannya.
Tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum
meliputi: Pertama, Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara
kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang
menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat
pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu; Kedua, Memberikan penghargaan
atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
Ketuga, Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen
HKI yang terbuka bagi masyarakat; Keempat, Merangsang terciptanya upaya alih
informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten; Kelima,
Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan
dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang
berhak.
Sekapur Sirih Undang-Undang tentang Paten, Merek, Hak Cipta, Rahasia
Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Perlindungan
Varietas Tanaman.
Paten
Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Paten adalah hak
eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di
bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu
kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa
produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta
dapat diterapkan dalam industri. Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika
Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang
teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu
Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan
dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau
6
yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu
diajukan dengan Hak Prioritas.
Merek
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hak atas Merek
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang
terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain
untuk menggunakannya. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada
barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis
lainnya. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek Kolektif adalah Merek yang
digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang
diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama
untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa, dalam
Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu
tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan
geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua
faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang
dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi-asal.
Hak Cipta
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah
hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama
yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,
7
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam
bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta
yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau
sastra. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau
pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima
lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a). buku, program
komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua
hasil karya tulis lain; b). ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis
dengan itu; c). alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan; d). lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e). drama atau drama
musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f). seni rupa dalam segala
bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung,
kolase, dan seni terapan; g). arsitektur; h). peta; i). seni batik; j). fotografi; k).
sinematografi; l). terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya
lain dari hasil pengalihwujudan.
Masa berlaku hak cipta itu sendiri dikatakan, ciptaan yang dimiliki oleh 2
(dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal
dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.
Rahasia Dagang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang
Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh
umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia
dagang.
Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul
berdasarkan Undang-undang ini. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi
metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di
bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui
8
oleh masyarakat umum.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di
dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta
dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan
untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa
rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu
dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi
dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan
untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
menganut asas orisinalitas. Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat
dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual Pendesain dan tidak
merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para Pendesain. Selain itu,
Desain Tata Letak sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi juga
merupakan objek perlindungan dari undang-undang ini sebab sebuah Sirkuit
Terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis.
Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan Sirkuit Terpadu berlangsung
sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan Hak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu hanya diberikan untuk masa 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung
sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang.
Desain Industri
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang
Desain Industri, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya
9
yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai
untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditas industri.
Perlindungan Varietas Tanaman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman yang
selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara,
yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang
dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan
negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman
untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan
kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu
tertentu. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok
tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman,
pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe
atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang
sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila
diperbanyak tidak mengalami perubahan. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian
kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan
suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan
mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
Menurut Hilman dan Romadoni (2001) sistem HKI juga telah
menimbulkan suatu perubahan budaya dan cara pandang suatu bangsa dengan:
Satu, Mendorong dokumentasi yang baik pada kegiatan riset. Dua, Mendorong
semangat kompetisi. Tiga, Mendorong kreativitas ilmuwan melalui insentif yang
membuat mereka berkonsentrasi dan menjadi sejahtera sebagai peneliti tanpa
harus menjadi usahawan. Empat, Menciptakan kepedulian dan perhatian pada
sistem ekonomi global, karena HKI terkait dengan masalah perdagangan dan
10
perindustrian. Lima, Mendorong perlindungan hasil riset dan implementasi atau
komersialisasinya. Dan Kadis Perindang Prov. Jabar menulis “HKI dapat menjadi
solusi atas persoalan-persoalan yang menyengkut Intelektual Property Right.
HKI bukanlah penghalang tapi pembuka jalan, HKI bukanlah pengeluaran
biaya tapi income, HKI bukanlah hukuman tapi peluang”. (Klinik HKI,
http://disperidag-jabar.go.id)
Sekapur sirih diatas semoga menjadi pemicu kita untuk mulai menyiapkan
diri dalam memahami lebih jauh akan arti dan guna dari hak-hak atas kekayaan
intelektual yang anda miliki. Jangan ada kata terlambat dalam memulai; karena
negara wajib melindungi warganya, pun warga harus tau cara mencintai produk
negeri sendiri!
II. Pengertian dan Dasar Hukum
Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu :
1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi,
yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu
dari elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta
dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang
dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi
dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah
elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit
Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan
pembuatan Sirkuit Terpadu.
3. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hal eksklusif yang diberikan
oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya,
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
11
Dasar Hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000
Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk
dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen
dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang
sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam
sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi
elektronik.
Lisensi
* Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan,
kecuali jika diperjanjikan lain.
* Pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi
kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan, kecuali jika
diperjanjikan lain.
* Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual.
* Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
* Perjanjian Lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Tata Letak Sirkuit
Terpadu.
Bentuk dan Isi Perjanjian Lisensi
1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan
akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat
ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak
pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana
12
dimaksud dalam butir 1 di atas.
3. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan
Keputusan Presiden.
Pengalihan Hak
1. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan
dengan:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian tertulis; atau
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan.
2. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disertai dengan
dokumen tentang pengalihan hak.
3. Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu wajib
dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak
dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
5. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diumumkan dalam
Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan
hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam
Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
13
Untuk mempermudahkan pengertiannya secara garis besar istilah "desain
tata letak sirkuit terpadu" dibagi dua yaitu "desain tata letak" dan "sirkuit
terpadu", yang masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut:
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi,
yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari
elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling
berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor
yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi
dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah
elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu
dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan
sirkuit terpadu.
Persyaratan :
1. Surat Kuasa ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-
2. Surat Pernyataan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang dilegalisir (jika berbadan
usaha)
5. Foto Copy NPWP (jika berbadan usaha)
III. LINGKUP DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
(DTLST)
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang mendapat perlindungan :
1. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain
tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat
14
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan
sesuatu yang umum bagi para Pendesain.
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut bertentangan dengan perundang-undangan
yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.
a. Subyek DTLST
Penemu desain tata letak sirkuit terpadu disebut pendesain. Pendesain
adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak ekslusif yang
diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain
untuk melaksanakan hak tsb.
Dengan demikian yang memperoleh hak atas suatu desain selain pendesain
adalah yang menerima hak tersebut dari pendesain. Yang berhak memperoleh hak
DTLST adalah pendesain, atau beberapa pendesain dalam hal bekerja bersama
(Pasal 5). Pasal 6 menjelaskan bahwa yang dalam hal hubungan dinas yaitu
pegawai negeri dan instansi terkait adalah instansi yang bersangkutan. Hal ini
dimaksudkan agar suatu desain yang dibuat berdasarkan pesanan , misalnya
instansi pemerintah, tetap dipegang oleh instansinya selaku pemesan, kecuali
diperjanjikan lain.
Ketentuan ini itidak mengurangi hak pendesain untuk mengkalim haknya
apabila DTLST digunakan untuk hal-hak di luar hubungan kedinasan tersebut.
Bila DTLST dibuat atas hubungan kerja, yaitu hubungan di lingkungan swasta,
atau hubungan individu dengan pendesain, orang yang membuat adalah
pendesain dan pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain.
b. Obyek DTLS
Obyek DTLST yang dilindungi adalah yang orisinial. Yang dimaksud
dengan orisinal adalah apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain
15
itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain. Artinya
desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Dan, pada saat desain
itu dibuat bukan merupakan hal yang umum bagi para pendesain. Selain orisinal
desain itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam dunia
industri secara komersial.
Dasar Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan.
Hak pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
1. Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang
lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di
dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
2. Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud adalah pemakaian Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan
pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
IV. Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu
1. Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut
dieksploitasi secara komersial dimana pun atau sejak Tanggal
Penerimaan.
2. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara
komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun
16
terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.
3. Perlindungan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.
4. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan
dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
V . Contoh Kasus Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
1. Kasus Pembajakan Software di Indonesia
By admin Personal Add comments
Kasus pembajakan software di indonesia terus meningkat seiring dengan
meningkat SDM para pengguna softwarenya. dalam hal ini SDM pengguna
software memang meningkat, tapi bukan berati kesadaran untuk menghargai hak
cipta kekayaan intelektual juga meningkat, SDM yang meningkat adalah SDM
yang digunakan untuk bajak membajak, SDM untuk melakukan crack pada
software-software yang dibuat oleh penciptanya. terkadang Seorang lulusan
sarjana komputer atau informatika pun juga hoby bajak membajak.
MEDAN — Berdasarkan laporan Business Software Alliance (BSA) dan
International Data Corporation(IDC) dalam Annual Global Software Piracy Study
2007, Indonesia adalah negara terbesar ke-12 di dunia dengan tingkat pembajakan
software.
“Persentasenya cukup mengkhawatirkan yakni mencapai 84 persen.
Misalnya dari 100 komputer yang diteliti, sebanyak 84 buah diantaranya
menggunakan softwer ilegal. Fenomena ini sangat menyedihkan karena
pembajakan ini mematikan kreasi dan industri software itu sendiri,” kata
Perwakilan BSA Indonesia, Donny A Sheyoputra, di Medan, Selasa.
Ia mengatakan, dewasa ini Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 300
perusahaan yang bergerak di sektor Teknologi Informasi (TI).
17
Dari jumlah itu, hanya 10 perusahaan lokal yang bergerak di industri
software, sisanya lebih banyak berkecimpung diluar software, misalnya
perusahaan sistem integrasi dan service dan perusahaan distributor produk
hardware.
Menurut dia, minimnya jumlah industri software di tanah air dikarenakan
seluruh pengembang software lokal sangat dirugikan oleh pembajakan.
“Software mereka di bajak dan dijual dengan harga sekitar 4-5 dolar
dipasaran, bahkan perangkat lunak yang sudah dijual dengan harga 5 dolar pun
masih dibajak dan dijual dengan harga dua 2 dolar saja. Banyaknya pembajakan
ini juga telah menghapus kesempatan untuk meningkatkan pendapatan industri
lokal senilai 1,8 miliar dolar,” katanya.
Direktur Bamboomedia Cipta Persada, sebuah produser softwer lokal,
Putu Sidarta, mengatakan, maraknya pembajakan software telah menyebabkan
rendahnya kreativitas di industri bidang software ini.
“Berdasarkan laporan para distributor kami diseluruh Indonesia, software
Bamboomedia telah banyak dibajak. Jika produk asli dijual dengan harga
Rp45.000, maka produk bajakannya hanya dijual dipasaran Rp2.500,”katanya. –
ant/ahi.
2. Perlindungan Layout-Desain Sirkuit Terpadu di Pakistan
Pakistan sebagai anggota WTO dan penandatangan Persetujuan
Perdagangan Terkait Aspek Hak Kekayaan Intelektual ("Perjanjian TRIPs")
melakukan di Maroko pada tahun 1995 untuk membuat undang-undang untuk
memasukkan, antara lain, Bagian 35-38 dari Perjanjian TRIPs yang diperlukan
Pakistan untuk membuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi-Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu sesuai dengan Perjanjian tentang HAKI atas Rangkaian
Elektronik Terpadu ("IPIC Perjanjian") dan Perjanjian TRIPs.
Kami sangat senang untuk memberitahu Anda bahwa pada tanggal 12
September 2001 Presiden Pakistan diundangkan Layout Terdaftar-Desain Sirkuit
Terpadu Ordonansi, 2001 yang sesuai dengan TRIPs 'dan persyaratan IPIC
18
Perjanjian's
Ketentuan ini berhubungan dengan undang-undang, antara lain, definisi
"sirkuit terpadu" dan "layout-desain", persyaratan untuk perlindungan, hak
eksklusif, obat dalam kasus pelanggaran, serta eksploitasi dan pendaftaran.
Ketika sebuah layout-desain terdaftar menurut Undang-undang, hak-
pemegang memperoleh sebuah monopoli eksklusif mereproduksi desain layout-
terdaftar secara keseluruhan atau sebagian daripadanya di Pakistan dan
memperoleh hak untuk membatasi setiap orang yang tidak sah dari mengimpor,
menjual atau penyebaran untuk tujuan komersial tata letak desain-terdaftar, atau
sirkuit terpadu di mana tata letak desain-terdaftar didirikan atau artikel dilengkapi
seperti sirkuit terpadu di sejauh terus direproduksi sah mengandung desain lay-
out.
Definisi:
Pasal 2 (c) Undang-undang mendefinisikan sirkuit terpadu berarti "sebuah
produk dalam bentuk akhir atau bentuk peralihan, di mana elemen-elemen,
setidaknya salah satunya adalah elemen aktif, dan beberapa atau semua
interkoneksi adalah integral dibentuk dalam atau pada sepotong bahan yang
dimaksudkan untuk melakukan fungsi elektronik ".
Pasal 2 (d) Undang-undang mendefinisikan layout-desain untuk berarti
"tiga disposisi dimensi, apapun menyatakan, dari unsur-unsur, setidaknya salah
satunya merupakan elemen aktif dan dari beberapa atau semua interkoneksi dari
sirkuit terpadu atau seperti disposisi tiga dimensi dipersiapkan untuk sirkuit
terpadu yang dimaksudkan untuk pembuatan. Kedua definisi ini dekat dengan
definisi yang ditentukan oleh Pasal 2 (i) IPIC Perjanjian.
Pendaftaran:
Ordonansi ini memerlukan pendaftaran wajib sebelum perlindungan
apapun yang diberikan kepada pemegang kanan . Bagian 7 dari Ordonansi
menggambarkan proses perolehan Pendaftaran tersebut . Hal ini membutuhkan
sebuah aplikasi untuk pendaftaran desain-tata letak yang akan diajukan di Kantor
19
Paten .
Ini menyatakan bahwa permohonan pendaftaran desain-layout dapat
diajukan hanya jika desain layout belum dieksploitasi secara komersial atau telah
komersial dieksploitasi setiap tempat di dunia untuk tidak lebih dari dua tahun.
The Ordinance requires an application for registration to contain,- Undang-undang
mengharuskan permohonan pendaftaran mengandung, -
(I) permohonan pendaftaran desain tata letak dan penunjukan singkat dan
tepat daripadanya .
(II) nama, alamat, kebangsaan dan jika berbeda dari alamat, tempat tinggal
kebiasaan pemohon.
Semua aplikasi ini harus disertai oleh :
(I) Surat kuasa, penunjukan wakil pemohon, jika ada (pelamar non-
penduduk diwajibkan untuk diwakili oleh penduduk praktisi hukum
dan berlatih di Pakistan).
(II) Salinan gambar dari desain tata letak dan sampel dari sirkuit
terintegrasi bersama dengan informasi mendefinisikan fungsi
elektronik yang sirkuit terpadu dimaksudkan untuk melakukan,
bagaimanapun, pemohon dapat menghilangkan bagian-bagian seperti
salinan atau gambar yang berkaitan dengan cara pembuatan sirkuit
terpadu, asalkan bagian-bagian disampaikan adalah cukup untuk
memungkinkan identifikasi dari desain-tata letak.
(III) Pembayaran biaya yang ditentukan kepada Kantor Paten.
(IV) Menentukan tanggal eksploitasi komersial pertama dari desain-tata
letak suatu tempat di dunia (jika demikian), dan
(V) Memberikan keterangan yang menentukan hak pemohon.
Pengaruh Perlindungan
Undang-undang baru ini memberikan bahwa tindakan-tindakan berikut ini
akan melanggar hukum jika dilakukan tanpa ijin dari pemegang kanan, yaitu;
(I) Reproduksi, apakah dengan dipasang pada suatu sirkuit terpadu atau
20
sebaliknya, desain tata letak terdaftar secara keseluruhan atau
sebagian daripadanya, kecuali tindakan reproduksi bagian yang tidak
sesuai dengan persyaratan orisinalitas; dan
(II) Mengimpor, menjual atau mendistribusikan untuk tujuan komersial
desain layout terdaftar, atau sirkuit terpadu di mana tata letak desain-
terdaftar didirikan atau artikel dilengkapi seperti sirkuit terpadu di
sejauh terus mengandung melawan hukum direproduksi tata letak -
desain.
Pelanggaran dan Penegakan Hak
Undang-undang ini ditentukan obat pidana sipil maupun terhadap
pelanggaran hak-hak eksklusif dari pemegang kanan. Ini menyediakan
pelanggaran yang akan terdiri dari kinerja dari setiap tindakan yang hanya bisa
dilakukan oleh pemegang-kanan (lihat "Pengaruh Perlindungan" di atas).
Undang-undang mengatur bahwa atas permintaan pemegang hak, atau
lisensinya jika nanti telah meminta pemegang hak untuk melakukan proses
pengadilan untuk bantuan khusus dan pemegang hak menolak atau gagal untuk
melakukannya dalam jangka waktu yang wajar, Pengadilan Negeri dapat
memberikan dan perintah untuk mencegah pelanggaran atau pelanggaran dekat
dan kerusakan penghargaan dan memberikan jaminan obat lain yang diatur dalam
hukum yang relevan yang berlaku.
Pelanggaran dan Sanksi
Undang-undang mengatur bahwa setiap orang yang, tanpa izin, dengan
sengaja melakukan tindakan apapun yang melanggar hukum di bawah undang
mengatakan, ia akan bersalah atas tindak pidana yang dihukum untuk jangka
waktu yang dapat memperpanjang hingga dua tahun, atau dengan denda yang
tidak boleh kurang dari dua ratus ribu rupiah (sekitar US $ 2.000), atau dengan
keduanya.
Pengadilan juga dapat memerintahkan penyitaan, perampasan dan
penghancuran desain tata letak sirkuit terpadu atau artikel dan jika ada bahan atau
21
alat yang telah banyak digunakan dalam pelaksanaan pelanggaran.
BAB III
Penutup
1. Kesimpulan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam
bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian
atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah
bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari
berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen
aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan
peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit
Terpadu.
Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
menganut asas orisinalitas. Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat
dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual Pendesain dan tidak
merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para Pendesain. Selain itu,
Desain Tata Letak sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi juga
merupakan objek perlindungan dari undang-undang ini sebab sebuah Sirkuit
Terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis.
Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan Sirkuit Terpadu berlangsung
sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan Hak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu hanya diberikan untuk masa 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung
sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang.
Dengan adanya fungsi dan peranan tanah HKI terutama mengenai Desain
Tata letak Sirkuit terpadu yang penting ini , maka prosedur dan tata cara
22
pendaftaran HKI nasional perlu disosialisasikan kembali, terutama di dalam aspek
hukum administrasinya .
Hal ini guna untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat
dan fungsi HKI itu sendiri, dilain pihak memperbaiki hukum administrasi nasional
untuk menuju tata hukum yang transparansi dan akuntabilitas .
Karena melihat perkembangan HKI itu sendiri ditengah masyarakat dan
peranan HKI yang tidak hanya bagi subjek hukum itu sendiri , tetapi juga bagi
peningkatan taraf hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional terutama
dalam hal meningkatkan devisa negara untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan.
2. Saran
Didalam upaya meningkatkan aspek hukum HKI terutama dalam bidang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu perlu ditingkatkannya sosialisasi hukum
kepada masyarakat. Hal ini juga dapat dilakukan melalui seminar nasional,
penyuluhan hukum, berita nasional dan juga melalui situs-situs internet. Melihat
banyaknya jalan di dalam meningkatkan tertib administrasi ini maka dari itu
sangat penting adanya peranan dari semua pihak guna mensinergikan fungsi dan
kegunaan sub-sub organ yang dapat dan memiliki peran di dalam tujuan dan cita-
cita hukum yang ingin dicapai.
Hal ini dilandasi dari pengamatan bahwa, tertib hukum khusunya bidang
HKI tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya peningkatan dari pandangan dan
pola pikir masyarakat mengenai fungsi dan peranan dari pendaftaran HKI ke
Dirjan HKI dan aspek hukum dari tindakan itu sendiri.
23
DAFTAR PUSTAKA
a) http://republika.co.id/berita/36399/
Indonesia_Peringkat_12_Pembajakan_Software
b) Tim Lindsey, et.al. ”Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar”,
Bandung: Alumni, 2000.
c) [email protected] Email: [email protected] atau
http://www.pakistanlaw.com .
d) Irawan Candra , 2003 ,Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property
Right ) , Bengkulu : UNIB PRESS.
24