Paper Lisensi HAKI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi

internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Hak Atas Kekayaan

Intelektual (“HAKI”) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan

usaha yang sehat. Seiring dengan peningkatan ekonomi khususnya di bidang industri

di Indonesia, maka perlindungan hukum terhadap HAKI sangatlah diperlukan. Hal itu

dapat dimengerti karena HAKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi

kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga negara.1 Macam-macam HAKI

yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Paten,

Merek, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Rahasia Dagang, Desain

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam bidang HAKI, maksud dari Lisensi itu sendiri adalah untuk

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan HAKI baik yang berupa

Paten, Merek, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Rahasia Dagang,

Desain Industri atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dari Pemegang/Pemilik HAKI

tersebut berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi,

menggunakan seluruh atau sebagian hak, mengumumkan dan/atau memperbanyak

ciptaan dari suatu HAKI yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat

tertentu.

1 Dr. Eddy Damian, SH., Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, hlm.2.

1

Lisensi diperlukan oleh mereka yang karena kebutuhannya akan teknologi

harus menggunakan ide atau hasil pemikiran orang lain dalam pelaksanaan

kegiatannya. Dengan menggunakan lisensi ini diharapkan akan membantu industri

dalam negeri untuk mencapai tujuannya. Untuk pengalihan teknologi yang baik maka

diperlukan suatu Perjanjian Lisensi yang baik yang dengan jelas memberikan

kebebasan maupun batasan yang diperlukan oleh pemilik ide maupun teknologi atas

hal-hal apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan sehubungan dengan alih

teknologi tersebut.

Dengan memperhatikan arah dan sasaran pembangnunan di Indonesia,

khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk membangun kekuatan industri, faktor

yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan teknologi. Faktor ini penting, karena

pada dasarnya merupakan salah satu kunci yang sifatnya menentukan kehidupan

industri. Bahkan lebih dari itu teknologi adalah faktor penentu dalam pertumbuhan

dan perkembangan industri. Apakah teknologi itu berasal dari negara lain, ataukah

hasil penemuan dan pengembangan bangsa Indonesia sendiri, memiliki arti yang sama

pentingnya.2

Mengingat pentingnya Perjanjian Lisensi ini bagi pertumbuhan dan

perkembangan industri secara khusus dan peningkatan ekonomi secara umum, maka

Pemerintah RI telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan lisensi dan perjanjian

lisensi dalam beberapa undang-undang, khususnya Undang-undang di bidang Hak

Atas Kekayaan Intelektual. Namun dalam perkembangannya, dengan semakin

berkembangnya teknologi, pengaturan mengenai lisensi dan perjanjian lisensi tersebut

2 Drs. C.S.T. Kansil, SH., Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta), hlm. 5.

2

ternyata masih belum dapat membantu proses alih teknologi sebagaimana yang

diinginkan. Oleh karena itu, dapat dipahami jika saat ini ada tuntutan kebutuhan untuk

pengaturan perjanjian lisensi dalam rangka menciptakan peraturan hukum yang lebih

memadai.

Pengaturan mengenai perjanjian lisensi ini penting karena perjanjian lisensi

yang selama ini dibuat dengan berlandaskan pada asas: konsensualisme, pacta sunt

servanda dan kebebasan berkontrak sebagai asas hukum perjanjian, selalu menjadi

ajang perebutan dominasi di antara para pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga

sering menimbulkan perselisihan di antara mereka. Oleh karena itulah perlu dibuat

suatu pengaturan yang lebih baik lagi yang mengikutsertakan pihak di luar pemberi

dan penerima lisensi dalam menentukan hal-hal lainnya sehingga dengan adanya

pengaturan mengenai perjanjian lisensi ini, pembuatan perjanjian lisensi tidak hanya

berdasarkan kesepakatan (consensus) kedua belah pihak tetapi juga berdasarkan

Peraturan Pemerintah yang dibuat untuk itu.

Selain itu sehubungan dengan adanya ketentuan dalam undang-undang HAKI

tentang perjanjian lisensi yang melarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan

akibat merugikan perekonomian Indonesia atau perdagangan yang tidak sehat, perlu

disusun suatu pedoman yang dapat dijadikan tolok ukur bagi instansi yang terkait

untuk menilai perjanjian lisensi apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan atau belum.

2. Pokok Permasalahan

3

Dalam praktek ternyata belum ada kepastian mengenai apakah Perjanjian

Lisensi yang sudah diatur oleh ketentuan perundang-undangan di bidang Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti Paten, Merek dan Hak Cipta sudah cukup

memadai dalam menampung seluruh permasalahan yang ada khususnya dalam

perindustrian.

4

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Lisensi

Hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang Hak

Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”) adalah termasuk memberikan persetujuan atau

izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Seperti misalnya di dalam undang-

undang tentang Merek mengatur bahwa pemilik merek terdaftar berhak memberikan

lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan

menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.3

Dalam beberapa definisi yang ada dalam ketentuan undang-undang di bidang

HAKI diperoleh gambaran bahwa hakekat lisensi atau lisensi yang sebenarnya

adalah Pemberian izin oleh Pemegang HAKI baik yang berupa Paten, Merek, Hak

Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Rahasia Dagang, Desain Industri,

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu kepada pihak lain berdasarkan perjanjian

pemberian hak untuk:

a. Paten

“…menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi

perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu”.

b. Merek

“…menggunakan Merek tersebut, baik seluruh atau sebagian jenis

barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat

tertentu”.

3 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, hlm. 46.

5

c. Hak Cipta

“…mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau

produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu”.

d. Perlindungan Varietas Tanaman

“…menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas

Tanaman”.

e. Rahasia Dagang

“…menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang

diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu”.

f. Desain Industri

“…menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang

diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu”.

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

“…menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan

syarat tertentu”.

2. Pembatasan Terhadap Perjanjian Lisensi

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa lisensi pada dasarnya adalah

perjanjian. Sebagai perjanjian menurut hukum Indonesia maka ia harus tunduk pada

ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka suatu perjanjian

berlandaskan pada asas pacta sunt servanda yaitu bahwa tiap-tiap perjanjian mengikat

atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

6

Di samping berlandaskan pada asas pacta sunt servanda, tiap-tiap perjanjian

juga berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah

salah satu asas yang sangat penting dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah

perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.4 Ini berarti terdapat

kebebasan penuh untuk mengatur apa yang menjadi isi dari perjanjian sejauh

memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Oleh karena itu dapat dimengerti mengapa untuk Perjanjian Lisensi, undang-

undang di bidang HAKI, kecuali Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman

(mengatur mengenai hal itu dalam Peraturan Pemerintah), mengatur pembatasan

terhadap isi Perjanjian Lisensi sebagai berikut:

a. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2001Tentang Paten:

“Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung

maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian

Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan

bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi

pada umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten

tersebut, pada khususnya…” (Pasal 71)

b. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek:

“Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung

maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan

perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat

kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan

teknologi pada umumnya”. (Pasal 47 ayat (1))

4 Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, hlm. 84.

7

c. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

“Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat

menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau

memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak

sehat…” (Pasal 47)

d. Undang-Undang RI No. 30 Tahun 200 Tentang Rahasia Dagang:




sehat…” (Pasal 9 ayat (1))

e. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri:




sehat…” (Pasal 36 ayat (1))

f. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu:




sehat…” (Pasal 28 ayat (1)).

3. Kekosongan Hukum

8

Ketentuan mengenai Lisensi dan Perjanjian Lisensi di Indonesia diatur dalam

peraturan perundang-undangan di bidang HAKI yaitu:

a. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten;

b. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

c. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

d. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas

Tanaman;

e. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;

f. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

g. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu.

Dari seluruh undang-undang tersebut di atas ada Undang-undang yang

memuat ketentuan yang menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai

Perjanjian Lisensi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sementara sebagian

lainnya dalam Keputusan Presiden. Pengaturan lebih lanjut tersebut dapat dilihat

dalam pasal-pasal sebagai berikut:


Pasal 73:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Lisensi diatur dengan

Peraturan Pemerintah”.


Pasal 49:

9

“Syarat dan tata cara permohonan pencatatan Perjanjian Lisensi dan

ketentuan mengenai Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”.

c. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

Pasal 47 ayat (4):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan Perjanjian Lisensi diatur

dengan Keputusan Presiden”.

d. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas

Tanaman;

Pasal 43 ayat (3):

“Ketentuan mengenai Perjanjian Lisensi diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah”.

e. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;

Pasal 9 ayat (3):

“Ketentuan mengenai pencatatan Perjanjian Lisensi diatur dengan

Keputusan Presiden”.

f. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

Pasal 36 ayat (3):



g. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu;

Pasal 28 ayat (3):



10

Mengingat singkatnya pengaturan mengenai Perjanjian Lisensi dalam masing-

masing undang-undang, maka dapat dimengerti bahwa masalah ini harus

ditindaklanjuti dengan pengaturan lainnya sehingga akan lebih jelas lagi ketentuan di

bidang Perjanjian Lisensi ini. Akan tetapi ternyata dalam prakteknya tidak semua UU

tersebut telah ada peraturan pelaksanaannya. Dari semua undang-undang yang ada,

hanya undang-undang di bidang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) saja yang

sudah memiliki pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut yaitu Peraturan

Pemerintah No. 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan

Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh

Pemerintah.

4. Ketidakjelasan Aturan Hukum Mengenai Perjanjian Lisensi Dalam

Undang-Undang Di Bidang HAKI

Sebagaimana diketahui dalam beberapa ketentuan di bidang HAKI tersebut

terdapat pengaturan yang dianggap membatasi pelaksanaan Asas Kebebasan

Berkontrak yaitu:


Pasal 71 ayat (1):

“Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik yang langsung

maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia

atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa

Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada

11

umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten

tersebut pada khususnya”.


Pasal 47 ayat (1):

“Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung

maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan

perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang

menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan

mengembangkan teknologi pada umumnya”.

c. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;

Pasal 47 ayat (1):


menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia

atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak

sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku”.

d. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;

Pasal 9 ayat (1):





berlaku”.

e. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

Pasal 36 ayat (1):

12





berlaku”.

f. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu;

Pasal 28 ayat (1):





berlaku”.

Pasal-pasal tersebut di atas mengatur adanya larangan Perjanjian Lisensi yang

memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan

akibat kerugian pada perekonomian Indonesia ataupun memuat pembatasan baik yang

dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat maupun yang menghambat

kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada

umumnya.

Namun, undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut ataupun

memerintahkan untuk pengaturan lebih lanjut tentang batasan-batasan apa yang dapat

dikategorikan sebagai ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia dan

menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan

13

teknologi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan di dalam aturan hukum mengenai

Perjanjian Lisensi tersebut. Bahkan aturan yang ada tersebut dapat dijadikan dalih

untuk penolakan permohonan pencatatan Perjanjian Lisensi yang merugikan para

pihak. Sebaliknya, ketidakjelasan tersebut juga dapat menjadi semacam tabir yang

menghalangi Direktorat Jenderal HKI untuk dapat menolak mencatatkan perjanjian

lisensi yang sebenarnya mengandung ketentuan-ketentuan yang merugikan

perekonomian Indonesia dan menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam

menguasai dan mengembangkan teknologi. Untuk itu sangat perlu adanya

penyempurnaan atas sistem yang ada agar dapat meningkatkan perkembangan

teknologi di dalam perindustrian di Indonesia.

Dengan tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal apa yang

dianggap merugikan perekonomian Indonesia maupun yang dianggap menghambat

kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi

tersebut maka dikhawatirkan akan terjadi kesimpangsiuran dalam penentuan apakah

suatu Perjanjian Lisensi itu telah melanggar peraturan-peraturan yang ada atau tidak.

14

BAB III

Kesimpulan dan Saran

Sesuai dengan uraian tersebut di atas maka penulis melihat tidak adanya

keseragaman dalam undang-undang mengenai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan

mengenai lisensi yang terdapat dalam undang-undang di bidang HAKI. Disamping itu

masih terdapat kekosongan yang rawan yang dapat mengurangi keberanian dalam

memasuki perjanjian lisensi dan yang pada gilirannya dapat merugikan kepentingan

industri. Oleh karenanya untuk meningkatkan perkembangan teknologi di dalam

perindustrian di Indonesia, diperlukannya penyempurnaan atas sistem yang ada yang

dapat merangsang perkembangan tekonologi dalam rangka perlindungan terhadap

HAKI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu segera dibuatkan

peraturan pelaksana lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam

undang-undang di bidang HAKI. Mengingat ketentuan dalam undang-undang

memberikan pengaturan mengenai lisensi di bidang HAKI dalam berbagai bentuk

peraturan perundang-undangan, maka penulis ini menyarankan agar dibuatkan satu

Peraturan Pemerintah yang bersifat khusus yang akan menampung segala hal

menyangkut lisensi di bidang HAKI ini.

15

Bahan Bacaan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: 2003.

Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Dr. Eddy Damian, SH., Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, Bandung, Alumni, 1999.

Drs. C.S.T. Kansil, SH., Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta), Jakarta, Sinar Grafika, 1997.

Maulana, Insan Budi, Lisensi Paten, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.

Widjaja, Gunawan, Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1997 Tentang Paten.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Republik Indonesia. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

16

Documents

Paper Lisensi HAKI