BAB I PENDAHULUAN - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIIP SETDIT 2012 FINAL.pdfLAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012 1 BAB I PENDAHULUAN

LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012

1

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

KKN, serta Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban dalam

pengalokasian dana pembangunan melalui APBN dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.

Metode penyusunan LAKIP telah diatur dalam Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010,

tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Struktur organisasi dan kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura telah diatur dalam Permentan No.56/Permentan/OT.140/9/2011

tanggal 28 September 2011 tentang rincian tugas pekerjaan Eselon I dan II

lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Berdasarkan Permentan tersebut tugas Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura yaitu memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Sekretariat

Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja

sama di bidang hortikultura,

2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan,

3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan

kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,

serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik,

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura,

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura dijabarkan menjadi unit-unit kerja Eselon III untuk menjalankan

tugas operasional. Susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Eselon III

tersebut terdiri dari:


2

1. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana

dan program, anggaran dan kerjasama di bidang hortikultura,

2. Bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan

urusan keuangan dan perlengkapan,

3. Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan

penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan, urusan kepegawaian, hubungan

masyarakat dan informasi publik, serta tata usaha dan rumah tangga,

4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura.

Sebagai institusi pelayanan maka sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura bertujuan untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura, dan

memfasilitasi seluruh stakeholders dalam mengakses seluruh pelayanan yang

disediakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.


3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas

beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen

tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen perencanaan kinerja meliputi;

a) Indikator Kinerja Utama (IKU), b) Rencana Strategis (Renstra), c) Rencana

Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) atau juga sering disebut

sebagai perjanjian kinerja.

2.1 Perencanaan kinerja

2.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura telah ditetapkan dengan peraturan Menteri Pertanian

Nomor 49/Permentan/OT.140/8/2012 (Lampiran 1).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat

Direktorat Jenderal Hortikultura

No. Sasaran Indikator Kinerja

Utama Sumber Data

1. Meningkatnya

kapasitas

manajemen

administrasi,

sumberdaya

manusia sarana

dan prasarana

anggaran, serta

piranti lunak

organisasi

pengembangan

produksi

hortikultura

1. Pelayanan

Manajemen

Laporan dari

pegawai

melalui bagian

tata usaha

2. Pelaporan

Kinerja

Laporan dari

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Hortikultura,

Dinas Teknis

yang

membidangi

hortikultura di

tingkat propinsi

dan kab/kota

3. Dokumen

Manajemen

Laporan dari

Ditjen

Hortikultura,

Dinas teknis


4

No. Sasaran Indikator Kinerja

Utama Sumber Data

yang

Membidangi

Hortikultura di

tingkat

propinsi,

Kab/Kota dan

instansi terkait

lainnya.

4. Lembaga

Pengembangan

Hortikultura

(PMD dan LM3)

Laporan dari

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Hortikultura.

Sumber: Kementerian Pertanian, 2012.

2.1.2 Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal

Hortikultura dan berpedoman pada PP RI No.5 Tahun 2010

tentang RPJMN 2010-2014 serta Rencana Strategis Kementerian

Pertanian 2010-2014, maka telah disusun Rencana Strategis

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2010-2014,

yang mencakup:

2.1.2.1 Visi dan Misi

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dalam

melaksanakan tugas dan fungsi telah berupaya dalam

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

dan pemerintah yang bersih (clean government) dengan

menetapkan norma-norma pokok dalam kepemerintahan

yang baik. Disamping itu Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura dalam melakukan pembinaan dan

memberikan pelayanan teknis serta administratif

kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal

Hortikultura telah menerapkan standar baku dalam

memberikan pelayanan yang mengacu pada tugas pokok

dan fungsi.

Kepedulian kepada masyarakat petani sebagai pelaku

pembangunan hortikultura merupakan prioritas utama

dalam melakukan pembangunan pertanian khususnya

hortikultura. Di samping itu, aparatur pembina selaku

fasilitator, regulator dan dinamisator pembangunan

dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan


5

ketulusan hati dan semangat pengabdian yang tinggi.

Oleh karena itu aparatur pembina hortikultura dalam

melaksanakan pembangunan dilandasi oleh ruh atau

nilai, berupa jiwa yang bersih, pikiran yang peduli dan

hati yang tulus.

Bersih berarti bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli

berarti memberikan perhatian, fasilitasi, pelayanan,

perlindungan, pembelaan, pemberdayaan dan

keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat/petani

hortikultura di atas kepentingan pribadi dan golongan

(demokratis) dan aspiratif. Tulus berarti ikhlas, penuh

pengabdian, jujur dan memiliki integritas.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan

hortikultura dan dinamika lingkungan strategis maka visi

Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah ;

“Menjadi fasilitator yang handal menunjang

pengembangan usaha produksi hortikultura yang

berdaya saing, berkelanjutan dan mensejahterakan

masyarakat pertanian”.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut

Direktorat Jenderal Hortikultura mengemban misi yang

harus dilaksanakan ;

a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Direktorat

Jenderal Hortkultura;

b. Merumuskan kebijakan dan perencanaan program

pengembangan hortikultura yang operasional dan

efisien;

c. Meningkatkan dan melaksanakan sistem monitoring

dan evaluasi program pengembangan hortikultura

yang obyektif dan akuntabel;

d. Meningkatkan sarana dan prasarana Direktorat

Jenderal Hortikultura mendukung pengembangan

hortikultura;

e. Mengembangkan data dan informasi hortikultura;

f. Meningkatkan sistem dan penyebaran informasi

pembangunan hortikultura;

g. Merumuskan peraturan perundang-undangan bidang

pengembangan hortikultura dan pengembangan

kelembagaan.


6

2.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan visi dan misi, Sekretariat Ditjen Hortikultura mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM

aparatur;

b. Meningkatnya perencanaan pengembangan

hortikultura;

c. Meningkatnya evaluasi dan pelaporan

pengembangan hortikultura;

d. Meningkatnya penyediaan dan kualitas data serta

informasi hortikultura;

e. Meningkatnya ketersediaan fasilitas/sarana

mendukung pengembangan agribisnis hortikultura;

f. Meningkatnya pemasyarakatan informasi hasil

pembangunan agribisnis hortikultura;

g. Meningkatnya peraturan perundang-undangan di

bidang hortikultura dan kelembagaan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Direktorat

Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut :

a. Terdidik dan terlatihnya SDM aparatur Ditjen

Hortikultura;

b. Tersedianya rumusan kebijakan dan program

pengembangan agribisnis hortikultura yang

operasional dan efisien;

c. Tersedianya laporan dan evaluasi program

pengembangan agribisnis hortikultura yang

meningkat kualitasnya (obyektif dan akuntabel);

d. Tersedianya data dan informasi hortikultura yang

meningkat kualitasnya (lengkap, akurat dan up to

date);

e. Tercukupinya fasilitas dan sarana pendukung

pengembangan agribisnis hortikultura;

f. Tersosialisasinya hasil-hasil pembangunan agribisnis

hortikultura;

g. Tersusunnya rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang hortikultura.


7

2.1.2.3 Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan

Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

dipengaruhi oleh peningkatan indikator; kualitas SDM

aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat),

pelayanan/fasilitasi pengembangan hortikultura,

monitoring dan evaluasi, produk hukum di bidang

hortikultura, sosialisasi hasil pembangunan hortikultura,

Sistem Informasi Manajemen dan data hortikultura, dan

peningkatan sistem pengarsipan dan administrasi.

Strategi yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi Setditjen Hortikultura adalah sebagai

berikut ;

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Optimalisasi Sarana

Kerja

Untuk dapat membina, sumberdaya manusia petani

pelaku usaha, pembina di Dinas Pertanian dalam

memanfaatkan ketersediaan teknologi, maka SDM

Ditjen Hortikultura harus ditingkatkan

kompetensinya, dibarengi pembinaan mental dan

moral agar memiliki kejujuran, kepedulian dan

ketulusan hati, integritas yang tinggi, untuk dapat

menjadi pembina dan pelaku usaha hortikultura

yang berhasil.

Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM petugas di

bidang hortikultura menjadi hal yang sangat penting

untuk ditangani. Melalui kegiatan magang,

pelatihan, kursus, studi banding dan lain-lain yang

dilakukan di dalam dan di luar negeri diharapkan

mampu meningkatkan kualitas sumber daya

manusia sebagaimana yang diharapkan sehingga

mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kualitas SDM yang baik harus didukung dengan

ketersediaan sarana kerja yang memadai. Oleh

karena itu, fasilitasi sarana kerja dalam menunjang

pengembangan hortikultura akan mendapat

perhatian serius sejalan dengan pemanfaatan

sumberdaya manusia yang tersedia.

2. Pemasyarakatan Hasil Pembangunan Hortikultura

Pemasyarakatan hasil pembangunan hortikultura

dilakukan melalui peningkatan frekuensi promosi,


8

kampanye, sosialisasi atau pemasyarakatan baik di

dalam maupun di luar negeri, melalui media cetak

maupun elektronik untuk menginformasikan dan

menanamkan rasa kecintaan dan kebanggaan

terhadap produk hortikultura nasional.

3. Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan

Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan merupakan

wadah yang tepat untuk menyatukan aspirasi

daerah yang beragam sejalan dengan program

pembangunan nasional. Upaya sinkronisasi dan

koordinasi perencanaan dilakukan melalui

penyusunan rencana kerja, pertemuan nasional,

pertemuan regional yang bersifat internal dan lintas

sub sektor-sektor, konsultasi, dan advokasi

perencana program.

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan

Hortikultura

Pengelolaan sumberdaya yang bijaksana, efektif dan

efisien dilakukan melalui pengendalian teknis dan

administrasi pelaksanaan program, sosialisasi,

monitoring dan evaluasi, serta pelaporan yang

mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas.

5. Pengembangan Data Statistik Hortikultura

Pengembangan data dan informasi dilakukan melalui

penyempurnaan metode pengumpulan data dan

informasi hortikultura, pengembangan sistem

informasi manajemen, pelatihan petugas,

sinkronisasi data statistik hortikultura serta

penyediaan sarana prasarana yang memadai bagi

pengumpulan, pengolahan dan pengujian data.

6. Pemantapan Peraturan Perundangan

Peraturan perundangan dimaksudkan untuk

mendukung pengembangan agribisnis hortikultura

dengan melakukan perlindungan terhadap petani

produsen, pengusaha dan eksportir dalam

menciptakan / menghasilkan produk hortikultura

yang berdaya saing.


9

2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura pada tahun 2012 telah disusun, dan sasaran strategis

yang akan dicapai pada tahun 2012 yang ditetapkan pada

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan disesuaikan dengan sasaran

strategis pada Rencana Strategis 2010-2014. Dalam RKT telah

ditetapkan target-target yang akan dijadikan ukuran tingkat

keberhasilan/kegagalan pencapaiannya. Adapun target Rencana

Kinerja Tahunan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekditjen

Hortikultura Tahun 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target

Meningkatnya kapasitas manajemen

administrasi, sumberdaya

manusia, sarana dan prasarana anggaran serta

piranti lunak organisasi

pengembangan produksi hortikultura

1 Pelayanan Manajemen

Bulan 12

2 Pengelolaan laporan Laporan 7

3 Pengelolaan

dokumen

Dokumen 22

4 Pemberdayaan LM3 Lembaga 80

5 Pemberdayaan Konsorsium Hortikultura

Kelompok PMD

220

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 2.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Sekretaris

Direktorat Jenderal Hortikultura dengan Direktur Jenderal Hortikultura.

Dokumen Perjanjian Kinerja lebih dikenal dengan Penetapan Kinerja (PK)

yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.


10

Tabel 3. Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura Tahun 2012

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura Tahun 2012 pada Lampiran 3.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatnya

kapasitas manajemen

administrasi,

sumberdaya manusia,

sarana dan prasarana

anggaran serta piranti

lunak organisasi

pengembangan

produksi hortikultura

1. Pelayanan Manajemen (bulan) 12

2. Pengelolaan laporan (laporan) 7

3. Pengelolaan dokumen

(dokumen)

22

4. Pemberdayaan LM3 (lembaga) 80

5. Pemberdayaan konsorsium

hortikultura (lembaga)

220

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Untuk melihat realisasi pencapaian kinerja yang telah difasilitasi melalui

APBN maka harus dilakukan pengukuran target yang telah ditetapkan

dibandingkan dengan pencapaian realisasi targetnya. Secara rinci realisasi

pencapaian target penetapan kinerja tahun 2012 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Pembangunan Hortikultura Tahun 2012 Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Dana yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja sebesar Rp. 133.125.582.000,-. Adapun

capaian strategis tersebut diindikasikan dengan:

3.2.1 Pelayanan Manajemen

Pelayanan manajemen merupakan komponen penting yang mendukung

pelaksanaan kegiatan utama yang telah diemban oleh petugas-petugas

di bagian umum. Berbagai output kerja meliputi; pembayaran gaji

pegawai, pembayaran honor, penyediaan ruang-ruang kerja yang

representatif, jamuan delegasi/tamu, keasrian dan kebersihan

lingkungan sarana dan prasarana, keamanan, fasilitasi listrik dan

penerangan, peringatan hari besar keagamaan/kerohanian, keperluan

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi

%

Meningkatnya

kapasitas

manajemen

administrasi,

sumberdaya

manusia, sarana

dan prasarana

anggaran serta

piranti lunak

organisasi

pengembangan

produksi

hortikultura

1. Pelayanan

Manajemen (bulan)

12 12 100

2. Pengelolaan

laporan (laporan)

7 9 128,57

3. Pengelolaan

dokumen

(dokumen)

22 23 104,54

4. Pemberdayaan LM3

(lembaga)

80 79 98,75

5. Pemberdayaan

konsorsium

hortikultura

(Kelompok PMD)

220 220 100


12

sehari-hari perkantoran, sarana olahraga dan ruang-ruang pertemuan

yang nyaman.

Berdasarkan penghitungan capaian kinerja pada aspek pelayanan

manajemen ini mencapai 100% artinya sepanjang 12 bulan Sekretariat

Direktorat Jenderal Hortikultura telah memberikan pelayanan yang

terbaik sepanjang tahun 2012. Hasil ini tentunya merupakan capaian

ketersediaan fasilitas pada tahun sebelumnya.

3.2.2 Pengelolaan Laporan

Pengelolaan laporan dilaksanakan oleh Bagian Evaluasi dan Pelaporan

serta Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Output pengelolaan laporan

pada tahun 2012 telah tercapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan

hasil pengukuran kinerja dari 7 laporan yang direncanakan dikelola pada

tahun 2012 telah direalisasikan sebanyak 9 laporan. Ini berarti bahwa

presentasi realisasi melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu

mencapai 128,57 %.

Beberapa jenis laporan yang dihasilkan secara rutin sebagai berikut :

SAI (Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara (BMN), Sistem

Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV), Laporan Tahunan Satker, Laporan

Triwulan, Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Rapat Pimpinan (RAPIM),

Laporan RAKER DPR, RPSPH (Rekapitulasi Propinsi Statistik Produksi

Hortikultura) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen

Hortikultura.

Gambar 1 . Workshop Penyusunan Laporan SAK dan SIMAK BMN Tahun 2012


13

Laporan tersebut disusun sesuai dengan periode waktu yang telah

ditetapkan yaitu ada mingguan, bulanan, triwulan, tahunan dan

insidentil. Kewajiban membuat dan mengirimkan laporan merupakan

tanggung jawab pusat dan daerah.

Gambar 2. Sosialisasi SIMONEV Pengembangan Hortikultura Tahun 2012

Dalam pembuatan laporan dibutuhkan penyediaan bahan dan berbagai

sumber-sumber informasi terkini seputar hasil pelaksanaan kegiatan dan

perkembangan pembangunan hortikultura.

3.2.3 Pengelolaan Dokumen

Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura selama tahun 2012 yaitu; Renstra Revisi Tahun 2010-2014,

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012, Rencana Kerja

Kementerian Lembaga Tahun (Renja KL) Tahun 2012 , RKAKL Tahun

2012, Penetapan Kinerja (PK)Tahun 2012, DIPA, ROK/POK Tahun 2012,

DUK, Daftar Nominatif Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, DP3, Rekapitulasi

Absensi Kehadiran Kepegawaian, Dokumentasi Arsip, Dokumentasi

Aset, Dokumentasi PNBP, Permentan, Dokumentasi Perpustakaan Digital,

Surat Keputusan Dirjen (LM3 dan PMD), Dokumen Bendahara Gaji,

Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Dokumen Promosi (Banner,

Leaflet, Spanduk), Pedoman (Pedoman Pelaksanaan PAH 2012, Pedum

Bansos, Pedum LM3, Pedum PMD), Dokumen Evaluasi Kegiatan

Strategis Ditjen Hortikultura (SPI).

Dokumen-dokumen tersebut seluruhnya telah direalisasikan dan

merupakan bagian dari proses perencanaan kinerja dan menjadi acuan

dan landasan kerja untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun

berikutnya.


14

Pada tahun 2012 Tim Satuan Pelaksana SPI Sekretariat Ditjen

Hortikultura telah bekerja dengan baik sehingga Sekretariat Direktorat

Jenderal Hortikultura mendapat penghargaan berupa sertifikat Wilayah

Bebas dari Korupsi.

Gambar 3. Sosialiasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Ditjen Hortikultura Tahun 2012

Terhitung dari 22 dokumen yang direncanakan hingga akhir tahun 2012

terwujud 23 dokumen atau pencapaiannya sebesar 104,54 %.

Pencapaian ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik khususnya

bagi para petugas di lingkup Sekditjen Hortikultura sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Gambar 4. Sertifikat Menteri Pertanian Kepada Sekditjen

Hortikultura : Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas

Dari Korupsi Tahun 2012


15

3.2.4 Pemberdayaan LM3

Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah lembaga

yang tumbuh di tengah masyarakat dan telah berperan dalam

pembinaan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Pada

awalnya bantuan LM3 hanya diberikan kepada pondok pesantren, namun

dalam perkembangannya mencakup juga lembaga-lembaga keagamaan

lainnya seperti seminari, paroki, gereja, pasraman, vihara, subak dan

lain-lain. Lembaga tersebut sebagian besar berada di daerah pedesaan

yang mempunyai basis utama perekonomian dalam bidang usaha

pertanian. Pada prinsipnya tujuan dari pelaksanaan LM3 adalah

memberikan penguatan modal bagi lembaga-lembaga keagamaan

tersebut.

Gambar 5. Workshop LM3 Direktorat Jenderal Hortikultura

Tahun 2012 Wilayah Barat

Pada tahun 2012 kegiatan pemberdayaan LM3 ditargetkan sebanyak 80

Lembaga sedangkan realisasinya hanya mencapai 79 lembaga atau

sebesar 98,75 %. Hal ini terjadi karena satu LM3 yang dimaksud

merupakan duplikasi penerima kelompok sasaran pada Eselon di

Kementerian Pertanian. Sesuai Pedoman LM3 Kementerian Pertanian

Tahun 2012 bahwa LM3 yang sudah mendapatkan dana bantuan sosial

dari salah satu Unit Eselon I di Kementerian Pertanian tidak

diperbolehkan mendapatkan alokasi anggaran LM3. Bantuan LM3

tersebut tersebar di 24 propinsi, 61 kabupaten/kota. Dana bantuan

sosial untuk setiap LM3 masing-masing mendapatkan Rp. 100.000.000,-


16

Gambar 6. Workshop LM3 Direktorat Jenderal Hortikultura

Tahun 2012

Kegiatan ini sangat mendukung terwujudnya program Direktorat

Jenderal Hortikultura dalam pencapaian peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu produk hortikultura berkelanjutan. Beberapa hal

yang terus ditekankan oleh instansi pengawas fungsional terkait dengan

pelaksanaan LM3 ini adalah transparansi dan objektifitas yang harus

mendapat rekomendasi dari petugas di daerah sehingga tidak ditemui

lagi adanya lembaga-lembaga yang tidak kompeten tetapi masuk dalam

proses seleksi.

3.2.5 Pemberdayaan Konsorsium Hortikultura

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses

terhadap sumber permodalan dan lemahnya kelembagaan petani. Atas

dasar kondisi tersebut dan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan

petani hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura mengalokasikan

dana APBN untuk Kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD). Tujuan

dari Kegiatan PMD adalah meningkatkan peran tenaga penggerak

(champion) di kawasan hortikultura dalam mendukung pengembangan

agribisnis hortikultura dan memberdayakan kelembagaan petani menjadi

Badan Usaha Milik Petani.

Pemberdayaan konsorsium hortikultura telah dilaksanakan melalui PMD

direncanakan 220 kelompok dan terealisasi sebanyak 220 kelompok

(100 %). Pelaksanaan kegiatan PMD tersebut tersebar di 24 propinsi, 44

kabupaten/kota dengan 44 PMD. Setiap PMD membina 4-5 kelompok,

dimana setiap kelompok mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp. 50.000.000,-.


17

3.3 Analisis Pencapaian Keuangan

Analisis pencapaian keuangan dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian

sasaran strategis yang telah tergambar di Penetapan Kinerja dapat dicapai

dengan ketersediaan anggaran.

Pagu awal sesuai penetapan kinerja (PK) sebesar Rp. 133.125.582.000,- dan

selanjutnya menjadi Rp. 126.135.722.000 karena adanya penghematan sebesar

Rp. 5.489.860.000,- dan pada saat yang sama mendapat tambahan anggaran

dana reward dari Kementerian Keuangan sebesar Rp. 1,5 M yang dimanfaatkan

untuk memperkuat pelaksanaan pengelolaan data dan informasi hortikultura

dengan melaksanakan kegiatan : Sinkronisasi Angka Hortikultura Utama di

5 Propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi

Selatan).

Sampai dengan awal Januari 2013, realisasi Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura sebesar Rp. 121.482.257.000,- (96,31%). Serapan kinerja kegiatan

dukungan manajemen dan teknis lainnya mendukung pelaksanaan program

peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu produk hortikultura

berkelanjutan secara umum sudah cukup baik namun perlu ada identifikasi

terhadap titik-titik kritis yang menyebabkan terjadinya hambatan penyerapan

anggaran yang sebagian besar dikarenakan:

a. Adanya proses revisi DIPA, karena terdapat banyak kegiatan yang

diblokir, sehingga memperlambat realisasi kegiatan;

b. Adanya revisi POK/ROK sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan

jadwal palang yang telah ditetapkan pada awal penyusunan;

c. Beberapa kegiatan yang bersifat pengadaan sehingga membutuhkan proses

tender dan lelang yang panjang melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan)

Ditjen Hortikultura (e-Procurement) ;

d. Beberapa kegiatan dukungan manajemen teknis lainnya pada Direktorat

Jenderal Hortikultura dan pemantauan serta monitoring di daerah tidak

terserap secara optimal.

3.4 Permasalahan Secara umum

Beberapa permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan

kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal

Hortikultura dalam pengembangan hortikultura antara lain :

a. SDM yang menangani kegiatan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya pada

Direktorat Jenderal Hortikultura khususnya Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan masih terbatas;

b. Banyaknya jenis laporan yang harus dibuat oleh petugas evaluasi dan

pelaporan di daerah sementara petugas pelaporan jumlahnya masih

terbatas;


18

c. Reward and Punishment belum diterapkan secara optimal;

d. Inventarisasi dan penilaian aset belum terlaksana secara baik dan

sistematis;

e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan hortikultura perlu diintensifkan;

f. SDM petugas perencanaan, evaluasi, kehumasan dan umum dari aspek

kualitas masih perlu terus ditingkatkan,

g. Ketersediaan fasilitasi penunjang kegiatan di kas bendahara kesatkeran

dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sering terlambat;

h. Reformasi birokrasi belum berjalan optimal, utamanya tingkat kedisiplinan

pegawai;

i. Koordinasi pada lingkup manajemen masih lemah; yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

3.5 Tindaklanjut

Beberapa upaya tindaklanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Hortikultura untuk perbaikan antara lain sebagai berikut.

a. Meningkatkan pelatihan-pelatihan kedinasan, baik untuk petugas perencana,

evaluasi pelaporan, pengelolaan keuangan, kehumasan maupun petugas

yang menangani kedinasan secara umum;

b. Petugas kesatkeran dan jajarannya berupaya mengantisipasi dinamisasi dan

kebutuhan penanggungjawab kegiatan dalam merealisasikan kegiatan sesuai

POK/ROK;

c. Perlu adanya penerapan reward dan punishment dalam mendukung dan

menegakkan reformasi birokrasi yang diyakini dapat meningkatkan kinerja

petugas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;

d. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dalam mengedukasi prinsip-prinsip

koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dalam bertugas;

e. Melakukan inventarisasi aset di lingkup kerja Direktorat Jenderal

Hortikultura;

f. Penegakan Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan SPI

(Sistem Pengendalian Intern).


19

BAB IV PENUTUP

Akselerasi program yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Hortikultura

tahun 2010 yang hanya menjadi satu program pada tahun 2011, memberi

pengaruh positif terhadap cara dan strategi Sekretariat Direktorat Jenderal

Hortikultura dalam mempertajam visi dan misinya menjadi institusi pelayanan

yang handal dalam mendukung setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan

hortikultura.

Hasil dan prestasi yang diraih oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

telah cukup banyak, salah satunya adalah keberhasilan dalam penerapan

Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup Kementerian Pertanian yang telah

diapresiasi oleh Inspektorat Jenderal. Hal ini merupakan upaya serius dan

komitmen tinggi dari jajaran pimpinan di lingkup Sekretariat Direktorat

Jenderal Hortikultura dalam mewujudkan prinsip Akuntabilitas Kinerja.

Diharapkan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura ini juga menjadi

salah satu cerminan dari ketaatan dan transparansi dalam

mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan keuangan negara di tahun

2012.

Documents

BAB I PENDAHULUAN - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIIP SETDIT 2012 FINAL.pdfLAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012 1 BAB I PENDAHULUAN