Upload
vanhanh
View
230
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERTANIAN-RIDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGANSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TAHUN 2017
LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
TANAMAN PANGANTAHUN 2016
KEMENTERIAN PERTANIAN-RIDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGANSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TAHUN 2017
KEMENTERIAN PERTANIAN-RIDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGANSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALJl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520Kotak Pos 7264, 7301/JKSPMTelepon : (021) 7806819Faksimile : (021) 78844209Email : [email protected]
: [email protected] : http://tanamanpangan.deptan.go.id
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP
Laporan Tahunan 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
karena berkat karunia-Nya Laporan Tahunan Sekretariat
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 dapat
diselesaikan.
Laporan tahunan ini merupakan gambaran pelaksanaan
kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
tahun 2016. Materi pokok yang disajikan mencakup 3 M
(Man, Money, Material) sesuai tupoksi Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan meliputi kegiatan bidang perencanaan, bidang umum,
bidang keuangan dan perlengkapan serta bidang data, evaluasi dan
layanan rekomendasi.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi pelaksanaan kegiatan,
hasil-hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi serta sebagai bahan
koordinasi dan tindaklanjut tugas-tugas lingkup Sekretariat Direktorat
Jenderal dengan Unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan maupun antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan
laporan ini, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, Februari 2017
Sekretaris Direktorat Jenderal,
Dr. Ir. Maman Suherman, M.M NIP 196009081987031003
i
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP
Laporan Tahunan 2016
RINGKASAN
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah
satu Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian
Umum; BagianEvaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan Kelompok
Jabatan Fungsional.
2. Perencanaan dan penyusunan anggaran tahun 2017yang sesuai
dengan tujuan dan sasaran hasil restrukturisasi program kegiatan dan
sistem penganggaran khusus lingkup Ditjen Tanaman Pangan
mengacu pada buku pokok-pokok kebijakan, Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 238/PMK.02/2015, Kumpulan Peraturan Menteri
Keuangan terkait standar biaya, dan Standar Biaya Masukan TA. 2017.
3. Penyusunan RAPBN 2017 juga mengacu pada ketentuan-ketentuan
yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2017-2019, Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2017, serta Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017.
4. Pagu sementara Ditjen Tanaman Pangan TA. 2017 sebesar Rp6,9
triliun yang dialokasikan pada kegiatan: a) Pengelolaan Produksi
Tanaman Aneka Kacang dan Umbi sebesar Rp1,2 triliun, b)
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia sebesar Rp4,3 triliun, c)
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan sebesar
Rp196 miliar, d) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari
Gangguan OPT dan DPI sebesar Rp213,6 miliar, e) Dukungan
Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan sebesar Rp240 miliar, f) Pengembangan Metode Pengujian
Mutu Benih Benih dan Penerapan Sistim Mutu Laboratorium Pengujian
Benih Rp17,6 miliar, g) Pengembangan Peramalan Serangan
Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT sebesar Rp25 miliar, dan h)
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp788
miliar
5. Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2017 memiliki tema “Memacu
Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan
Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan
Antar Wilayah”. Hal-hal yang menjadi isu strategis dalam Rencana
iii
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2016
Kerja Pemerintah tahun 2017 antara lain: a) pemenuhan pencapaian
target RPJMN 2015-2019, b) melanjutkan direktif Presiden (sesuai
sidang kabinet), dan c) menangani isu terkini yaitu kedaulatan pangan
pada dimensi pembangunan sektor unggulan.
6. Rambu-rambu umum kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian
tahun 2016 yang perlu diperhatikan salah satunya adalah: a)
memperhatikan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kegiatan yang
bersifat multi-years dan memperhatikan kegiatan yang harus
dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang, b) melakukan refocusing
dan efisiensi anggaran ke arah kegiatan yang berdampak pada
pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, pengurangan pengangguran
dan pengentasan kemiskinan, c) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
harus sejalan dengan prioritas pembangunan dan Tupoksi Eselon-I
guna mencapai sasaran pada Renstra Kementerian Pertanian, d) RKA
agar disusun secara cermat, dilengkapi TOR dan RAB, sehingga
membantu memperbaiki penyerapan anggaran dan meminimalisir revisi
DIPA/POK, dan e) efisiensi dalam alokasi anggaran pos belanja barang
(perjalanan dan rapat-rapat), dan tingkatkan belanja modal dan bansos,
termasuk untuk belanja infrastruktur.
7. Komponen input yang dibatasi dalam APBN Kementerian Pertanian
Tahun 2017 antara lain: a) penyelenggaraan rapat, rapat dinas,
seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan
sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan
sesederhana mungkin, b) pemasangan telepon baru, kecuali untuk
satker yang belum ada sama sekali, c) pembangunan gedung baru
yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tupoksi
(antara lain mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung
pertemuan), kecuali untuk gedung yang bersifat pelayanan umum dan
gedung/bangunan khusus (antara lain : laboratorium, gudang), dan d)
pengadaan kendaraan bermotor, kecuali: (a) kendaraan fungsional
(seperti ambulan untuk rumah sakit; kendaraan roda dua untuk
petugas lapangan); (b) pengadaan kendaraan bermotor untuk satker
baru yang sudah ada ketetapan Meneg-PAN dan RB dilakukan secara
bertahap sesuai dana yang tersedia; (c) penggantian kendaraan
operasional yang benar-benar rusak berat sehingga secara teknis
tidak dapat dimanfaatkan lagi; (d) penggantian kendaraan yang rusak
berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang
besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan
tidak diperbolehkan dialokasikan biaya pemeliharaannya (didukung
oleh berita acara penghapusan); (e) kendaraan roda 4 dan atau roda 6
v
iv
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP
Laporan Tahunan 2016
untuk keperluan antar jemput pegawai dapat dialokasikan secara
sangat selektif.
8. Kerjasama Internasional, yang meliputi: kerjasama di bidang politik,
sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi,
berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Fungsi kerjasama
internasional: a) memperlancar hubungan ekonomi baik dalam bentuk
pertukaran hasil produksi dan faktor-faktor produksi serta
memperlancar sistem pembayaran antar negara, b) menciptakan
kerjasama secara timbal balik antar negara melalui perjanjian ataupun
melalui badan/organisasi internasional.Dengan adanya kerjasama
dengan pihak-pihak terkait baik dalam dan luar negeri, maka
diperlukan suatu koordinasi agar pengelolaan kerjasama tersebut
sesuai dengan prosedur dan dapat dilakukan monitoring serta evaluasi
atas kerjasama tersebut.
9. Program kegiatan utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada
tahun 2016 dalam peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai
diantaranya: teknologi tanam jajar lewogo, teknologi hazton, desa
pertanian organik, pengembangan padi hibrida, desa mandiri benih,
perbaikan jaringan irigasi, percetakan sawah baru, traktor, benih
bersubsidi. Kegiatan baru alokasi APBN-P 2016 yang terkait dengan
Ditjen Tanaman Pangan adalah; 1) kegiatan pengembangan jagung di
lahan khusus, 2) pengembangan mina padi dan 3) pengembangan
padi dengan teknologi salibu.
10. Kementerian Pertanian selaku koordinator Tim Pokja PUG lingkup
Kementerian Pertanian berupaya untuk menggali peluang-peluang
yang sudah ada di Kementerian Pertanian terkait program/kegiatan
serta fasilitas yang dapat mengungkit penilaian ini. Salah satu yang
dapat diangkat kembali adalah website PUG yang sudah dibangun
sejak tahun 2014 dan saat ini kondisinya sedang mati suri.Kementan
dinilai dapat mendokumentasikan dan menginformasikankegiatan
terkait gender dan perlindungan anak sampai pada tingkat pelaksana
kegiatan (petani). Walaupun kegiatan PUG tidak berdampak langsung
kepada produksi dan bukan menjadi kegiatan prioritas, namun tetap
konsisten dilakukan.
11. Realisasi PNBP bulan tahun 2016pusat sebesar Rp1,41 miliar
(133,80%) dari target yang ditetapkan Kementerian Pertanian sebesar
Rp1,05 miliar, dan daerah sebesar Rp11,98 miliar (228,885)dari target
yang ditetapkan Kementerian Pertanian sebesar Rp5,23 miliar.
12. Penyelesaian kerugian Negara lingkup Ditjen Tanaman Pangan tahun
2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, dari Rp20,385
v
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2016
miliar menjadi Rp18,831 miliar. Penyelesaian sisa kerugian negara
tahun 2016 sampai dengan akhir Desember 2016 sebesar Rp5,414
miliar.
13. Realisasi anggaran subsidi benih sampai dengan Desember 2016
mencapai Rp419.124.423.972,54, atau 51,82% dari pagu kontrak
Rp808.904.600.000,00.
14. Hasil dari pendataan aset BMN terdapat mutasi tambah dan kurang
barang inventaris s.d 31 November 2016 yaitu terdiri dari Peralatan
dan Mesin sebanyak 22.001 unit dengan nilai Rp303.016.442.879,
sedangkan Aset tetap lainnya sebanyak 467 unit dengan nilai
Rp129.749.875, dan aset tetap yang tidak digunakan 783 unit dengan
nilai Rp2.059.328.526.
15. Proses pemberian penghargaan tingkat nasional dilakukan secara
berjenjang dengan melalui beberapa tahapan penilaian, yaitu penilaian
tingkat provinsi dan penilaian tingkat nasional. Dari hasil verifikasi
lapangan ditetapkan 6 kelompoktani penggerak/pemrakarsa/pelopor di
bidang pembangunan pertanian berprestasi tingkat nasional,
12kelompoktani (4 kelompktani komoditi padi, 4 kelompoktani
komoditas jagung dan 4 kelompoktani kedelai), dan 4 Mantri Tani
berprestasi.
16. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
adalah sebanyak 764 orang. Pegawai tersebut tersebar di Sekretariat
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 261 orang terdiri dari 167 orang
pusat dan 94 orang diperbantukan, Direktorat Perbenihan Tanaman
Pangan 56 orang, Direktorat Serealia 61 orang, Direktorat Aneka
Kacang dan Umbi 54 orang, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
66 orang, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan 72 orang, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan (BBPOPT) 93 orang, Balai Besar Pengujian dan
Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortukultura
(BBPPMBTPH) 62 orang, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman
(BPMPT) 38 orang.
17. E-Kinerja diterapkan karena melihat Daftar Penilai Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) belum mampu menyajikan penilaian pegawai secara
obyektif, terukur, transparan dan adil. E-Kinerja secara terukur
diharapkan mampu memberikan motivasi kerja pegawai sehingga
pegawai lebih produktif dan proaktif. E-Kinerja dimaksudkan/dijadikan
alat ukur yang obyektif dan transparan bagi pegawai, pejabat penilai
Dan Tim Penilai Kerja Pegawai dalam pengambilan keputusan.
Pembayaran tunjngan kinerja yang semula berdasarkan atas kehadiran
vii
vi
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP
Laporan Tahunan 2016
pegawai, kedepan akan dibayarkan berdasarkan capaian kinerja
pegawai.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil, maka semua pejabat struktural dari Eselon I-IV dituntut
memahami secara teknis bagaimana menerapkan ketentuan
penyelesaian pelanggaran disiplin terhadap setiap pelanggaran PNS
yang menjadi bawahannya. Dalam ketentuan PP No 53 tahun 2010
jelas tertulis bahwa atasan langsung mempunyai kewajiban untuk
menindak PNS yang menjadi stafnya apabila melanggar disiplin
pegawai dan akan menerima sanksi yang sama dengan stafnya apabila
atasan langsung tidak bersedia memberikan sanksi kepada stafnya
yang melanggar aturan membuat surat panggilan pemeriksaan,
membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), membuat surat keputusan
pemberian sanksi dan sebagaimana agar PP Nomor 53 Tahun 2010.
19. Nilai konversi IPNBK Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
adalah 89,12 kualifikasi kualitas budaya kerja A (sangat baik),
sedangkan pada tahun 2015 88,04 dengan demikian naik 1.08.IPNBK
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nilai yang paling rendah pada
tahun 2016 terletak pada komitmen. Pada tahun 2015 nilai yang
terendah juga terdapat pada komitmen namun pada tahun 2016
terdapat dengan konversi dari 86,36 menjadi 87,27 naik 0,91.
20. Hari Pangan Sedunia (HPS) dilaksanakan tanggal 28 s.d 30Oktober
2016 di Boyolali Jawa Tengah, pada kesempatan tersebut Presiden
menyampaikan sangat lemah sengitnya kompetisi antara negara, ada
tiga hal yang kedepannya akan diperebutkan oleh semua negara, yaitu
pangan, energi dan sumber daya air, sehingga mulai sekarang kita
harus bisa mengantisipasi, menyiapkan dan melakukan perencanaan
terkait tiga hal tersebut diatas. Dalam rangka mendukung kegiatan Hari
Pangan Sedunia, Indonesia berpartisipasi melaksanakan peringatan
HPS melalui Kementerian Pertanian sebagai penyelenggara. Kegiatan
HPD diawali dengan Upaya Khusus Kementerian Pertanian dalam
pencapaian swasembada pangan khususnya padi dan jagung yang
telah memperoleh hasil yang menggembirakan dan akan dilanjutkan
dengan Upaya Khusus menuju swasembada daging sapi dengan
adanya Upsus SIWAB (Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting).
21. Pada Temu Koordinasi Kehumasan disampaikan bahwa Humas harus
mampu menjalankan kewenangan agenda setting atau counter berita
informasi yang keluar dari media konvensional dengan konten tidak
berimbang dimasyarakat dan harus berdialog dan bertukar informasi
dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik dan
masukan secara maksimal.
ix
vii
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2016
22. Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IVDPRRI ini dilaksanakan di
Provinsi Lampung, diawali dialog dengan para petani ubikayu yang
pada saat ini merasakan sangat dirugikan dengan harga jual ubi kayu
yang sangat rendah. Dari hasil dialog tersebut antara lain, Anggota
Komisi IV DPR-RI, sepakat akan membawa persoalan harga ubikayu ini
dalam rapat kerja DPR-RI dalam waktu dekat, sehingga petani ubikayu
akan mendapat keuntungan yang lebih baik, mengingat urusan harga
ini berkaitan dengan beberapa lembaga/instansi terkait.Lokasi
kunjungan berikutnya, Komisi IV DPR RI bersama Direktur Jenderal
Tanaman Pangan adalah mengunjungi kelompok P3A Tirto Makmur di
Desa Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, dimana di lokasi ini telah
dibangun Jaringan Irigasi Tersier (JIT), sepanjang 585 m2, sehingga
saat ini para petani di Desa Rejomulyo ini telah melaksanakan
pertanaman 3 kali dalam setahun (IP-3), dengan varietas yang ditanam
adalah Ciherang dan hasil produktivitas nya sebesar 7,6 ton/ha.
23. Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain; pengamanan fisik,
kesiagaan, kewaspadaan, keterampilan perlu terus dibina dan
dikembangkan melalui peningkatkan kemampuan dan keterlampilan
petugas satuan pengamanan. Salah satu upaya adalah meningkatan
pengetahuan dan keterampilan para petugas satuan pengamananyang
mengarah kepada peningkatan: a) pengetahuan dan wawasan dibidang
keamanan; b) sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi
kepada keamanan dan ketertiban instansi maupun masyarakat; c)
profesionalisme dan ketrampilan personil satuan pengaman; d)
kepedulian terhadap masyarakat dilingkungan instasi; e) Efisiensi,
efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan
semangat dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan
organisasinya.
24. NTP sektor pertanian secara nasional pada Desember 2016 sebesar
101,49 naik 0,18% dibandingkan NTP November 2016 sebesar 101,31.
Hal ini karena kenaikan It sebesar 0,53%, lebih besar dibandingkan
kenaikan Ib sebesar 0,36%. Sementara NTP subsektor tanaman
pangan (NTPP) pada periode yang sama juga mengalami kenaikan
sebesar 0,01%, dari 98,17 pada November 2016 menjadi 98,18 pada
Desember 2016. Hal ini karena kenaikan It sebesar 0,40%, lebih besar
dibandingkan kenaikan Ib sebesar 0,39%.
25. Fluktuasi rata-rata harga kebutuhan pokok antar triwulan tahun 2016
cukup bervariasi, terendah Rp7,5 ribu pada komoditi minyak goreng
curah dan tertinggi Rp113,9 ribu pada komoditi daging sapi. Fluktuasi
viii
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP
Laporan Tahunan 2016
rata-rata harga pokok pada komoditas tanaman pangan kedelai lokal
Rp16,04 ribu, beras medium Rp14,16 ribu.
26. Produksi tanaman pangan tahun 2016 (Prakiraan 2016) padi mencapai
79.141.352 juta ton GKG, jagung 23.164.915 juta ton pipilan kering,
kedelai 885.575 ribu ton biji kering, kacang tanah 560.940 ribu ton biji
kering, kacang hijau 279.132 ribu ton biji kering, ubikayu 20.637.495
juta ton umbi basah dan ubijalar 2.083.654 juta ton umbi basah.
Dibandingkan tahun 2015, produksi padi naik 4,97%, jagung naik
18,11%, kedelai turun 8,06%, kacang tanah turun 7,35%, kacang hijau
naik 2,83%, ubikayu naik 5,43%, dan ubijalar naik 5,55%. Sedangkan
jika dibandingkan dengan sasaran produksi tahun 2016, padi mencapai
98,57%%, jagung 96,52%, kedelai 80,51%, kacang tanah 83,10%,
kacang hijau 104,54%, ubikayu 85,80% dan ubijalar 85,26%.
Peningkatan produksi padi,jagung, dan kacang hijau tahun 2016
(Prakiraan 2016) dibandingkan tahun 2015 (ATAP) didukung oleh
meningkatnya produktivitas dan luas panen tahun 2016. Sedangkan
menurunnya produksi Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubijalar
Tahun 2016 (Prakiraan 2016) sebagian besar disebabkan oleh
menurunnya luas panen.
27. Aplikasi SMART/SIMONEV dari Kementerian Keuangan memudahkan
K/L dalam melakukan monitoring capaian kinerja atas pelaksanaan
RKA-K/L tahun anggaran berjalan setiap saat dan melaporkan
kondisi/keadaan (progress/kendala) yang dihadapi oleh KPA atas
pelaksanaan kegiatan RKA-K/L kepada atasan langsungnya (kantor
pusat) secara on line setiap saat.
28. Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran dan Kegiatan Pembangunan
Tanaman Pangan Tahun 2016 antara lain: Realisasi serapan anggaran
APBN Ditjen Tanaman Pangan posisi 28 Oktober 2016 sebesar
Rp4,167 triliun atau 54,78% dari pagu anggaran Rp7,607triliun,
sementara realisasi fisik secara umum belum mencapai target sesuai
dengan yang diharapkan, dan relatif lebih rendah dari serapan
anggarannya. Faktor-faktor penyebab rendahnya serapan anggaran
antara lain adanya perubahan jenis belanja sosial transfer uang
menjadi belanja pemerintah/kontraktual yang sebagian besar belum
memiliki e-katalog, adanya revisi APBN (revisi penghematan jilid I dan
II), kurangnya kualitas, kapasitas dan jumlah SDM pelaksana program
dan kegiatan terutama di kabupaten/kota.
29. Langkah-langkah percepatan anggaran dan pelaksanaan fisik kegatan
2 bulan kedepan antara lain melalui: 1) menyusun kembali jadwal
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan revisi anggaran; 2) Satker daerah
ix
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2016
harus lebih intensif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan
KPPN setempat; 3) menyusun rencana kerja dan langkah-langkah
percepatan, serta target waktu penyelesaian setiap tahapan yang
diuraikan secara rinci per kegiatan; 4) untuk Bantuan Pemerintah
berupa transfer barang agar segera diselesaikan proses tagihannya,
dengan mencermati dokumen tagihan secara lengkap dan teliti; dan 9)
meningkatkan monitoring dan evaluasi realisasi keuangan (SPM/SP2D)
dan fisik (harian, mingguan, bulanan).
30. Selama tahun 2016 telah dilaksanakan Rapat Pimpinan Kementerian
Pertanian sebanyak 10 kali Rapim B Ditjen Tanaman Pangan
sebanyak 10 kali, Rapat Kerja (Raker) Mentan sebanyak 8 kali,
dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR
sebanyak 8 kali.
31. Realisasi anggaran APBN Sektoral Ditjen Tanaman Pangan (Pusat dan
Daerah) sampai dengan bulan Desember 2016 mencapai Rp4,721
triliun (62,06%) dari pagu anggaran berdasarkan DIPA revisi sebesar
Rp7,607 triliun. Sedangkan serapan anggaran Sekretariat Ditjen
Tanaman Pangan sebesar Rp78.279.505.566 (85,13%) dari pagu
anggaran Rp91.955.041.000, realisasi per bagian yaitu: 1) Bagian
Perencanaan realisasi Rp6.427.524.805 (86,52%) dari pagu anggaran
Rp7.429.012.000, 2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan realisasi
Rp46.956.880.236, (87,59%) dari pagu anggaran Rp53.610.754.000, 3)
Bagian Umum realisasi Rp19.993.158.103, (81,22%) dari pagu
anggaran Rp24.617.318.000, dan 4) Bagian Evaluasi dan Layanan
Rekomendasi Rp4.901.942.422, (77,83%) dari pagu anggaran
Rp6.297.957.000.
32. Realisasi anggaran APBN Sektoral Ditjen Tanaman Pangan (Pusat)
sampai dengan bulan Desember 2016 mencapai Rp186,092 miliar
(28,63%) dari pagu anggaran berdasarkan DIPA revisi sebesar
Rp454,675miliar.
33. Beberapa permasalahan yang ditemui baik dalam dalam pelaksanaan
anggaran dan kegiatan tahun 2016, baik dari segi administrasi maupun
teknik, yang telah dilakukan tindaklanjut, serta saran perbaikan
kedepan.
x
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP
Laporan Tahunan 2016
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i
RINGKASAN .................................................................................................. iii
DAFTAR ISI ................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xv
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................. 1
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN .............. 5
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN ................................................................ 35
BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM ............................. 39
BAB V. PELAKSANAAN BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN .......... 67
BAB VI. REALISASI ANGGARAN DITJEN TP TAHUN 2016 ................... 97
BAB VII. PERMASALAHAN DAN TINDAKL LANJUT ..............................101
BAB VIII. PENUTUP ...................................................................................103
LAMPIRAN
xi
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP
Laporan Tahunan 2016
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Ditjen TP ............................................... 15
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama ............................................................... 16
Tabel 3. Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun 2017 ................... 16
Tabel 4. Alokasi Anggaran Ditjen TP Sesuai Hasil Trilateral Meeting
Tahun 2017 .................................................................................. 21
Tabel 5. Rincian PAgu Per Kegiatan Tahun 2017 ..................................... 24
Tabel 6. Realisasi SPM dan Realisasi SP2D ............................................ 36
Tabel 7. Tagihan Yang Telah Diverifikasi Tahun 2016 ............................. 36
Tabel 8. Kerugian Negara Lingkup Ditjen TP Tahun 2016 ....................... 37
Tabel 9. Perkembangan Realisasi Subsidi Benih Tahun 2016 ................. 37
Tabel 10. Daftar Barang Mutasi Tambah dan Kurang Barang Inventaris
Tahun 2016 .................................................................................. 38
Tabel 11. Laporan SIMAK BMN Tahun 2016 .............................................. 38
Tabel 12. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Golongan
Tahun 2016 .................................................................................. 42
Tabel 13. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Pendidikan .................. 43
Tabel 14. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Jenis Kelamin ............. 44
Tabel 15. Daftar Pendidikan Dan LAtihan Pimpinan III dan IV ................... 50
Tabel 16. Hasil IKM Lingkup Kementerian Pertanian .................................. 51
Tabel 17. Hasil Ekspose Eselon I Lingkup Kementan ................................. 53
Tabel 18. Mutasi Pegawai Ditjen TP Mengurangi Bezeting Tahun 2016 ... 54
Tabel 19. Jumlah Pegawai Ditjen TP Pensiun BUP,
Pensiun Dini, dan Meninggal ....................................................... 55
Tabel 20. Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Pertanian dan
Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2016 .................................. 67
Tabel 21. Rata-rata Harga Kebutuhan Pokok Tahun 2016 ......................... 68
Tabel 22. Target Luas Tanam Padi, Jagung, Kedelai, Cabai,
Bawang Merah Dan SIWAB Tahun 2017 .................................... 75
Tabel 23. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kewenangan
Bulan Desember Tahun 2016 ...................................................... 97
Tabel 24. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Bulan Desember Tahun 2016 ...................................................... 97
xiii
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Laporan Tahunan 2016
Tabel 25. Realisasi Anggaran APBN Sektoral Berdasarkan
Kegiatan Utama Bulan Desember 2016 ...................................... 98
Tabel 26. Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Provinsi
Bulan Desember 2016 ................................................................. 98
Tabel 27. Realisasi Anggaran Satker Ditjen TP (Pusat) Berdasarkan
Unit Kerja Eselon II Tahun 2016 .................................................. 99
xiv
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP
Laporan Tahunan 2016
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP .............. 4
xv
1
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
PENDAHULUAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu
Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas pokok memberikan
pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal
menyelenggarakan fungsi: 1).koordinasi, dan penyusunan rencana dan
program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman pangan; 2)
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 3) evaluasi dan
penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan
kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman
pangan; dan 5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan.
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari: Bagian Perencanaan; Bagian
Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Umum; Bagian Evaluasi dan
Pelaporan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
A. Bagian Perencanaan
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta
kerja sama di bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas,
Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman
pangan; (2) penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di
bidang tanaman pangan; dan (3) penyiapan penyusunan kerjasama di
bidang tanaman pangan.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Perencanaan
terdiri dari:
1. Subbagian Program, mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang
tanaman pangan.
I
2
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Subbagian Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang tanaman
pangan.
3. Subbagian Kerja Sama, mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan kerja sama di bidang tanaman pangan.
B. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan
urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan
fungsi: (1) pelaksanaan urusan perbendaharaan, Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP), penyiapan pengujian dan penerbitan Surat
Perintah Membayar (SPM); (2) pelaksanaan urusan akuntansi dan
verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan (3)
pelaksanaan urusan perlengkapan.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Keuangan dan
Perlengkapan terdiri dari:
1. Subbagian Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan urusan
perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan
penyiapan bahan pengujian dan penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM).
2. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan,mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan
verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Subbagian Perlengkapan,mempunyai tugas melakukan urusan
perlengkapan.
C. Bagian Umum
Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan
penyusunan organisasi, tatalaksana, reformasi birokrasi, urusan
kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik,
serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan evaluasi dan penyusunan
organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan
urusan kepegawaian; (2) penyiapan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan
masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan (3)
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
3
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Umum terdiri
dari:
1. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian,mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi,
tatalaksana dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan
kepegawaian.
2. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakatmempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan, litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan
masyarakat, serta informasi publik dan urusan perpustakaan.
3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga,mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
D. Bagian Evaluasi Dan Layanan Rekomendasi
Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan
kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman
pangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Evaluasi dan Pelaporan
menyelenggarakan fungsi: (1) pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan; (2)
pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta
laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman
pangan; dan (3) pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman
pangan.
Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pelaporan terdiri dari:
1. Subbagian Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di
bidang tanaman pangan.
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan,mempunyai tugas melakukan
analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan.
3. Subbagian Layanan Rekomendasi,mempunyai tugas
melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman
pangan.
E. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi
melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
4
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
berlaku. Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional secara rinci
adalah sebagai berikut:
a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa Jabatan
Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya;
b. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris
Direktorat Jenderal;
c. Jumlah tenaga fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas
kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja;
d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang mendukung
pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki posisi
strategis sebagai jembatan antara Eselon II lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan dan instansi terkait lainnya dalam mewujudkan visi
dan misi pembangunan tanaman pangan.
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP
5
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN
1. Pedoman Anggaran
Dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian
Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA
2017 yang efektif dan efisien sesuai anggaran berbasis kinerja, maka
untuk mempertajam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
secara bertahap dilakukan penyempurnaan.Penyempurnaan dimaksud
tidak lepas dari dua hal, yaitu penyempurnaan menyangkut manajemen
program kegiatan dan penyempurnaan manajemen penyusunan
dokumen anggaran dalam bentuk aplikasi RKA-K/L DIPA.
Salah satu program prioritas pembangunan Kementerian Pertanian
yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan tanaman pangan di atas adalah Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
Terkait dengan uraian di atas dan dalam rangka penyusunan dokumen
anggaran yang efektif dan efisien diperlukan adanya Data Pendukung
Penyusunan Anggaran yang sesuai hasil restrukturisasi program dan
kegiatan Kementerian/Lembaga pada tahun anggaran 2017.
Dalam upaya mempersiapkan bahan dan referensi untuk
merencanakan dan menyusun anggaran tahun 2017 sesuai dengan
tujuan dan sasaran hasil restrukturisasi program kegiatan dan sistem
penganggaran khusus lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Sub Bagian
Anggaran menyiapkan dua buku pegangan, yang diperlukan untuk
perencanaan tingkat pusat maupun daerah sebagai bahan referensi
Penyusunan Dokumen Anggaran/RKA-KL DIPA Tahun 2017, yaitu:
a. Buku Pokok - Pokok Kebijakan Penganggaran
b. Buku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015
tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak
(Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kepada Menteri Keuangan
c. Buku Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan terkait Standar Biaya,
seperti:
- PMK Nomor 71/PMK.02/2013
- PMK Nomor 51/PMK.02/2014
- PMK Nomor 195/PMK.02/2014
II
6
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- PMK Nomor 10/PMK.02/2016
- PMK Nomor 13/PMK.02/2013
d. Buku Standar Biaya Masukan TA 2017 yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran
Pengadaan buku tersebut merupakan hasil koordinasi bersama
Kementerian Keuangan yang menerbitkan buku diatas.Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan dalam hal ini hanya melaksanakan
penggandaan sesuai peruntukannya dan dilaksanakan oleh pihak
ketiga.
Secara ringkas buku pedoman tersebut diatas dapat diaplikasikan
sebagai referensi untuk menyusun dokumen anggaran, seperti
meningkatkan akun-akun yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan
norma penyusun anggaran berdasarkan program, fungsi, kegiatan,
sub kegiatan, komponen, sub komponen dan akun/belanja sesuai
dengan tantangan kegiatan. Selain itu juga dapat memberikan
gambaran terkait dengan pelaksanaan maupun pertanggung-
jawaban dan pelaksanaan kegiatannya.
2. Dokumen Perencanaan Anggaran
a. Bahan Nota Keuangan dan RAPBN
Proses penyusunan bahan nota keuangan dan rancangan APBN
merupakan proses yang secara periodik dilalui dan disusun oleh
semua Kementerian dan Lembaga sebagai bahan usulan
perencanaan kegiatan dan anggaran satu tahun kedepan.
Selanjutnya himpunan bahan-bahan nota keuangan dari
Kementerian/Lembaga tersebut disampaikan ke Kementerian
Keuangan sebagai salah satu bahan dalam sidang kabinet.
Bahan Nota Keuangan dan RAPBN juga merupakan salah satu
perwujudan pelaksanaan kewajiban yang diamantkan oleh
konstitusi, dimana setiap tahun Pemerintah menyusun dan
mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (RUU APBN) beserta Nota Keuangannya
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Hal tersebut
didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) UUD 1945 Amendemen keempat yang berbunyi: “(1)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan
Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah; (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.
Penyusunan RAPBN 2017 mengacu pada ketentuan-ketentuan
yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2017–
2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, serta
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun
2017, sebagaimana telah disepakati dalam pembicaraan
pendahuluan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI). Proses dan mekanisme penyiapan,
penyusunan, dan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2017, juga
dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
b. Dokumen Pemantapan Perencanaan
Perencanaan mempunyai andil yang cukup besar bahkan mencapai
50% terhadap keberhasilan suatu program/kegiatan. Perencanaan
yang kurang baik akan berdampak kurang baik pula terhadap
pencapaian keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan.
Demikian juga sebaliknya, perencanaan yang dilakukan dengan
baik dan cermat akan membawa keberhasilan.
Untuk mengupayakan dan memfasilitasi agar proses perencanaan
berjalan dengan baik, khususnya di sub sektor tanaman pangan,
maka diperlukan adanya koordinasi diantara unit terkait di lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, terutama antara masing-
masing perencana di setiap unit Eselon II lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan. Hal tersebut mendesak sangat
diperlukan terlebih-lebih pembangunan saat ini berbasis
kinerja.Dimana didalamnya terdapat unsur penilaian terhadap
berhasil dan tidaknya pelaksanaan suatu program dan kegiatan.
Salah satu upaya untuk mempertajam dan menyamakan persepsi
antara perencana di lingkup Direktorat Jenederal Tanaman Pangan,
maka dibentuk Tim Perencana yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Tanaman Pangan.
Tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pertanian dan
ekonomi yang sangat penting dan strategis, karena sub sektor
8
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor bagi
pemenuhan pangan bagi rakyat Indonesia, dan sekaligus sebagai
sumber pendapatan bagi bangsa Indonesia.Dalam konteks
tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki satu
program sebagai wilayah tanggung jawab tugas pokok dan fungsi,
yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu
Tanaman Pangan.
Dalam mengoptimalkan kinerja dan mendorong akuntabilitas kinerja
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan dan sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Nasional
Pembangunan Pertanian Tahun 2016, maka Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan melaksanakan Pertemuan Pemantapan
Perencanaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun
2016 dengan Dinas Pertanian Provinsi seluruh Indonesia.
c. Rancangan Output Kegiatan Berbasis Kinerja
Sebagai ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah
keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang diharapkan
(outcome) sehingga dapat diketahui efektivitas dan efisiensi kinerja
sebuah Lembaga. Untuk itu, diperlukan dokumen penganggaran
sebagai sumber informasi yang mengukur efektivitas dan efisiensi
kinerja secara jelas dan terperinci.Hal tersebut dapat dicapai
melalui restrukturisasi program/kegiatan dan adanya pedoman yang
memberikan arahan penerapan konsep-konsep PBK secara
operasional dan sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun anggaran dengan
pendekatan anggaran terpadu (unified budget), kerangka
pengeluaran jangka menengah/KPJM (Medium Term Expenditure
Framework/MTEF) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK
(Perfomance Based Budgeting). Penyusunan anggaran ini
dilakukan dengan menyusun dokumen anggaran yang disebut
"Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)".
Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran
yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk
efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai
Pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 kementerian negara/lembaga
diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator
kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. lndikator kinerja
9
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
(performance indicators) dan sasaran (target) merupakan bagian
dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja.
Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung
alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem
ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran
(outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan
terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang
dialokasikan.
Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis
kinerja adalah:
- Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (ouput) dan
dampak (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan;
- Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai
dalam satu tahun anggaran;
- Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian
negara/lembaga.
d. Dokumen POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)
Sebagai ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah
keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang diharapkan
(outcome) sehingga dapat diketahui efektivitas dan efisiensi kinerja
sebuah Lembaga. Untuk itu, diperlukan dokumen penganggaran
sebagai sumber informasi yang mengukur efektivitas dan efisiensi
kinerja secara jelas dan terperinci.Hal tersebut dapat dicapai
melalui restrukturisasi program/kegiatan dan adanya pedoman yang
memberikan arahan penerapan konsep-konsep Penganggaran
Berbasis Kinerja (PBK) secara operasional dan sederhana dengan
bahasa yang mudah dipahami.
Secara siklus perencanaan, setiap tahun disusun dokumen-
dokumen anggaran diantaranya Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK).
e. Penyusunan Bahan Usulan Kegiatan dan Anggaran Ditjen TP
Penyusunan rencana kerja lingkup Ditjen Tanaman Pangan
dilakukan secara bottom-up yaitu berjenjang dari tingkat bawah ke
jenjang yang lebih tinggi. Anggaran kinerja disusun untuk mencapai
prestasi kerja/kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan dapat
diukur pencapaiannya sesuai dengan tingkat keluaran dan hasil
yang diharapkan. Mekanisme pengelolaan dana dilakukan melalui
pola dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan. Dana
dekonsentrasi dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat
10
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
non fisik, misalnya: pembinaan, pelatihan, bimbingan, monev
sedangkan dana tugas pembantuan merupakan kegiatan-kegiatan
bersifat fisik atau menunjang dalam proses pelaksanaan kegiatan
fisik. Dana tugas pembantuan tersebut sebagian besar dialokasikan
ke kabupaten dan kota. Dalam rangka menyiapkan bahan usulan
anggaran sebagai bahan penyusunan RKAKL, SP-RKAKL, DIPA
dan POK akan dipersiapkan melalui kegiatan “penyusunan bahan
usulan anggaran”.
f. Dokumen Revisi Anggaran
Perencanaan pembangunan tanaman pangan merupakan satu
kesatuan dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian dan
merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan pembangunan
nasional.Perencanaan pembangunan nasional disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap
terhadapperubahan.Pembangunan tanaman pangan dilaksanakan
dengan menggabungkan kebijakan pusat (top down policy) dan
perencanaan daerah (bottom up planning), sehingga sinergitas
kebijakan, program dan kegiatan di tingkat pusat dan daerah
terlaksana dengan baik.Proses penyusunan rencana kerja dan
anggaran kinerja dilakukan melalui mekanisme perencanaan
partisipatif di tingkat lapangan dengan melibatkan seluruh
masyarakat dan stakeholder melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan pertanian secara berjenjang mulai dari
lokasi, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, regional dan nasional.
Sehubungan dengan hal di atas, proses penyusunan RKA-K/L
2016, Ditjen Tanaman Pangan melakukan koordinasi perencanaan
yang melibatkan unsur pusat (Unit Eselon-I terkait lingkup Deptan
dan Unit Eselon-II lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan UPT Pusat)
dan daerah (Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan),
UPTD-BPSBTPH (Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura) dan UPTD-BPTPH (Balai
Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura).
Kegiatan yang sudah disusun dalam dokumen anggaran dengan
baik dalam pelaksanaannya ada beberapa yang mengalami
penyesuaian sesuai dengan perubahan kebijakan, kondisi
keperluan mendesak, ataupun keperluan lainnya sesuai unit kerja
masing-masing di pusat dan daerah. Dengan demikian sebagai
konsekuensi logisnya akan terjadi perubahan dokumen anggaran
(RKA-KL/ DIPA/POK). Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui
11
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
tahapan revisi baik di pusat maupun di daerah, sesuai dengan
koridor dan kewenangan masing-masing.
Untuk itu dalam rangka menyusun perubahan-perubahan dokumen
anggaran TA 2016 dialokasikan kegiatan penyusunan dokumen
revisi anggaran.
3. Rapat Koordinasi Pagu Anggaran
Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari
penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).Penyusunan APBN tersebut meliputi penyusunan dokumen
RKA-K/L termasuk Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum
Negara (RDP-Bendahara Umum Negara). RKA-K/L adalah dokumen
rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian
Anggaran Kementerian/Lembaga.
Penganggaran sebagai suatu system mengatur kedua proses
penyusunan dokumen anggaran tersebut, terutama berkenaan dengan
proses penyiapan penganggaran (budget preparation) yang mengatur 3
(tiga) materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi
anggaran dan proses penganggaran.
Pendekatan yang digunakan dalam penganggaran terdiri dari
pendekatan: penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja
(PBK) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Klasifikasi
anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi klasifikasi:
organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Proses penganggaran
merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarannya
dimulai dari Pagu Anggaran sampai dengan penetapan Pagu Alokasi
anggaran K/L yang bersifat final.
Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2016 Pagu Anggaran 2017
merupakan tindaklanjut dari penyusunan anggaran terpadu yang
dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan. Integrasi atau keterpaduan proses penyusunan RKA-K/L
dimaksudkan agar menghasilkan dokumen RKA-K/L yang berkualitas
dan akuntabel.
Penyusunan RKA-K/L Direktotrat Jenderal Tanaman Pangan TA 2017
(Pagu Sementara) dalam pelaksanaan program dan kegiatan tanaman
pangan TA 2017 khususnya antara pusat dengan daerah sesuai
dengan arah kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan serta
12
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan dalam upaya
meningkatkan pengembangan tanaman pangan.
Struktur kegiatan dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan dirumuskan ke dalam 8 kegiatan, yaitu:
a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
sebesar Rp1,2 triliun
b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia sebesar Rp4,3 triliun
c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
sebesar Rp196 miliar
d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT
dan DPI sebesar Rp213,6 miliar
e. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp240 miliar
f. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Benih dan
Penerapan Sistim Mutu Laboratorium Pengujian Benih Rp17,6
miliar
g. Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu
Tumbuhan OPT sebesar Rp25 miliar, dan
h. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebesarRp788
miliar
4. Rakor Alokasi Anggaran
Menteri Keuangan meminta kepada seluruh K/L untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017,
dengan menekankan beberapa hal yang harus dibatasi dalam
pelaksanaan APBN 2017 yaitu kegiatan pejalanan dinas, pembentukan
tim yang mensyaratkan honor, pelaksanaan rapat dinas, rapat kerja,
seminar, pengadaan kendaraan dinas dan pembangunangedungbaru.
Dalam rangka penyusunan RKA-K/L tahun 2017 diharapkan dapat
mengurangi tanda bintang atau blokir pada dokumen DIPA dan RKA-
K/L. Dari hasil evaluasi selama ini penyebab bintang itu adalah
masalah-masalah administratif yaitu: TOR dan RAB yang belum
lengkap, yang sebenarnya bisa diselesaikan sebelum dilakukannya
pembahasan dengan komisi terkait di DPR, pembahasan dan
penelaahan dengan Kementerian Keuangan dan juga Bappenas.
Kemudian Interaksi K/L dengan komisi terkait di DPR juga diperlukan,
diupayakan setelah dilakukan pembahasan dengan Komisi di DPR agar
langsung mendapatkan persetujuan.
13
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Pemerintah Pusat memfasilitasi rencana pembangunan pertanian
daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional berdasarkan
pertimbangan kesesuaian rencana daerah dengan: (1) tata ruang
pengembangan ekonomi dan penggunaan sumberdaya alam, aspek
lingkungan dan peningkatan kapasitas, (2) pencapaian daya saing
nasional atas dasar keunggulan komparatif wilayah dan komoditas,
potensi sumberdaya, pusat-pusat pertumbuhan, potensi pasar, potensi
komoditas secara nasional, (3) pemberdayaan wilayah tertinggal,
pengentasan kemiskinan dan pemerataan, dan (4) kebijakan nasional,
ketahanan pangan, kebijakan perdagangan internasional, kebijakan
makro, dan pembangunan sarana prasarana dalam lingkup nasional.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu ada mekanisme
perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan yang dibangun
dalam kerangka mempertemukan arah dan kebijakan nasional (top-
down policy) dengan perencanaan dari daerah (bottom-up planning).
Untuk penyusunan program dan kegiatan TA 2017, pemerintah Pusat
melakukan pertemuan koordinasi penyusunan program dan kegiatan
pembangunan pertanian tanaman pangan guna mensosialisasikan
kebijakan nasional dan membangun komitmen Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya juga melaksanakan
pertemuan koordinasi penyusunan program dan kegiatan
pembangunan pertanian tanaman pangan guna mensosialisasikan
kebijakan nasional dan membangun komitmen Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyusunan program dan kegiatan
TA 2017.
Dalam upaya memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan tanaman pangan, koordinasi yang lebih intensif
senantiasa dilakukan antarkomponen terkait di pusat dan daerah
lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Salah satu kegiatan koordinasi yang setiap tahun anggaran
dilaksanakan yaitu melalui Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-K/L.
Keluaran yang dihasilkan pada pertemuan koordinasi ini adalah
dokumen RKA-K/L Alokasi Anggaran.
5. Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019
a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tugas: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman
pangan lainnya.
Fungsi:
14
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan,
penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen,
pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai,
dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit
dan perlindungan tanaman pangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan,
penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen,
pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai,
dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit
dan perlindungan tanaman pangan
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya,
peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil
produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya,
serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman
pangan
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan
perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan
pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi,
jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta
pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan
pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi,
jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta
pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
15
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
NO Sasaran Sumber Data
-Tercapainya Produktivitas Padi (ku/ha)
-Tercapainya Produktivitas Jagung (ku/ha)
-Tercapainya Produktivitas Kedelai (ku/ha)
-Tercapainya Produktivitas Ubi Jalar (ku/ha)
-Terlaksananya penggunaan benih unggul
bersertifikat untuk padi (%)
-Terlaksananya penggunaan benih unggul
bersertifikat untuk jagung (%)
-Terlaksananya penggunaan benih unggul
bersertifikat untuk kedelai (%)
-Terlaksananya luas areal tanaman Padi aman dari
gangguan OPT dan terkena DPI (%)
-Terlaksananya luas areal tanaman jagung aman
dari gangguan OPT dan terkena DPI (%)
-Terlaksananya luas areal tanaman kedelai aman
dari gangguan OPT dan terkena DPI (%)
-Terlaksananya luas areal tanaman ubi kayu aman
dari gangguan OPT dan terkena DPI (%)
Terlaksananya luas areal tanaman ubi jalar aman
dari gangguan OPT dan terkena DPI (%)
Terlaksananya luas areal tanaman kacang tanah
aman dari gangguan OPT dan terkena DPI (%)
Terlaksananya luas areal tanaman kacang hijau
aman dari gangguan OPT dan terkena DPI (%)
Dinas Pertanian
Prov/Kab/Kota,
BPS, BPSBTPH,
Laboratorium
Swasta, Instansi
lainnya
2. Terwujudnya Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan mendukung
peyediaan bahan baku bioindustri
dan bioenergi berkelanjutan
-Tercapainya Produktivitas Ubi Kayu (ku/ha)
Terwujudnya Peningkatan Produksi
dan daya saing tanaman pangan
1.
Indikator Kinerja Utama
Tabel 1.Indikator Kinerja Utama Ditjen TP
b. Sekretariat Ditjen TP
Tugas: memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan.
Fungsi:
a. Bidang tanaman pangan
b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan
c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana,
pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan
masyarakat serta informasi publik
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian
layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan, dan
16
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
No Sasaran Sumber Data
Jumlah Dokumen layanan dukungan manajemen
Eselon I
Jumlah Dokumen layanan internal (Overhead)
Jumlah Dokumen layanan perkantoran
Terselenggaranya pelayanan
administrasi dan pelayanan teknis
lainnya secara profesional dan
berintegrasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan
1.
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pertanian
Prov/Kab/Kota,
BPS, BPSBTPH,
Laboratorium
Swasta, Instansi
lainnya
Rupiah PLN RMP PLN HLN PNBP BLU Jumlah1)
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian443.216 0 0 1.000 2.857 0 447.073
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Pertanian53.790 0 0 0 0 0 53.790
3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan7.303.515 0 0 0 630 0 7.304.146
4 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Hortikultura
1.211.176 0 0 0 0 0 1.211.176
5 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
1.325.626 0 0 0 846 0 1.326.472
6 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat1.982.024 0 0 0 13.274 29.734 2.025.033
7 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian
6.537.354 9.000 2.000 0 0 0 6.548.354
8 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian
Bio-Industri Berkelanjutan1.225.638 213.000 49.000 0 17.390 0 1.505.028
9 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan
Pelatihan Pertanian
1.189.287 152.588 0 0 4.507 0 1.346.381
10 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat
557.785 82.977 24.840 1.380 0 0 666.982
11 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan
Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati455.886 0 0 0 56.886 0 512.772
12 Program Pendidikan Menengah Pertanian 50.200 0 0 0 0 0 50.200
22.335.497 457.565 75.840 2.380 96.391 29.734 22.997.406Jumlah
ProgramSumber Pendanaan (Rp Juta)
No
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan.
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama
6. Rancangan Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2017
Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2017 memiliki tema “Memacu
Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan
Kesempatan KerjaSertaMengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan
Antar Wilayah”. Hal-hal yang menjadi isu strategis dalam Rencana
Kerja Pemerintah tahun 2017 antara lain:
a. Pemenuhan pencapaian target RPJMN 2015-2019
b. Melanjutkan direktif Presiden (sesuai sidang kabinet)
c. Menangani isu terkini yaitu kedaulatan pangan pada dimensi
pembangunansektor unggulan.
Melalui Surat Bersama antara Menkeu dan Kepala Bappenas, Pagu
Indikatif Kementerian Pertanian Tahun 2017 sebesar Rp22,34 triliun
dimana pagu indikatif Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
sebesar Rp7,98 triliun.
Tabel 3.Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun 2017
17
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Dalam menuyusun rencana kerja Kementerian Pertanian perlu
dilakukan refocusing baik dari sisi anggaran, program, kegiatan,
komoditas, wilayah dan satker. Beberapa hal yang menjadi prioritas
dalam penyusuan Rencana Kerja Kementerian Pertanian yaitu:
a. Alokasi Anggaran 2017, terdiri dari:
- Program Prioritas dan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia
- Komoditas Strategis
- Lokus Wilayah andalan
- Pembangunan/Pengembangan (kawasan)
b. Penyusunan Program, terdiri dari:
- Pencapaian Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai
- Pembangunan pertanian di wilayah daerah perbatasan
- Pembangunan Pertanian di wilayah daerah tertinggal.
c. Fokus Komoditas
Komoditas Strategis Padi, Jagung, Kedelai, Sapi/Kerbau, Tebu,
Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih.
d. Fokus Wilayah
- Wilayah program/kegiatan sesuai dengan wilayah
pengembangan kawasan andalan
- Tidak dialokasikan tersebar hampir merata di Kabupaten/Kota
- Wilayah kegiatan berupa kawasan atau non kawasan
- Skalanya memadai dengan target sasaran nasional/regional
e. Refocusing Kegiatan
- Kegiatan di wilayah bukan refleksi kegiatan-kegiatan unit
organisasi di Pusat, tetapi didasarkan atas kebutuhan lapangan
sesuai target/sasaran nasional yang ditetapkan
- Tidak semua kegiatan direktorat hadir di wilayah/ sebagai satker,
tetapi tergantung “need assessment” lapangan.
- Regulasi harus diperkuat, tidak hanya bertumpu pada instrumen
bantuan.
- Pembangunan tidak dirancang tergantung pada APBN, tetapi
APBN hanya sebagai “trigger” Replikasi Nasional, harus
dirancang dengan melibatkan investasi masyarakat (swasta,
petani) dan APBD.
18
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
f. Refocusing Satker
- Tidak setiap Eselon I memiliki satker di setiap Dinas
Provinsi/Kabupaten.
- Jumlah Satker dikurangi sesuai dengan fokus program, fokus
komoditas, fokus wilayah.
- Satker 2017 yang telah sesuai dengan rambu-rambu 2016
dipertahankan agar ada keberlanjutan.
- Satker UPTD agar di integrasikan antar eselon I terkait.
- Adanya komponen pendukung/ terkait di integrasikan pada
Satker yang ada/yang programnya dominan.
g. Beberapa rambu-rambu umum kegiatan dan anggaran Kementerian
Pertanian tahun 2016 yang perlu diperhatikan antara lain:
- Memperhatikan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kegiatan
yang bersifat multi-years dan memperhatikan kegiatan yang
harus dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang.
- Melakukan refocusing dan efisiensi anggaran ke arah kegiatan
yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal,
pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus sejalan dengan
prioritas pembangunan dan Tupoksi Eselon-I guna mencapai
sasaran pada Renstra Kementerian Pertanian.
- RKA agar disusun secara cermat, dilengkapi TOR dan RAB,
sehingga membantu memperbaiki penyerapan anggaran dan
meminimalisir revisi DIPA/POK.
- Penyelesaian RKA harus tepat waktu dan disiplin anggaran.
- Efisiensi dalam alokasi anggaran pos belanja barang (perjalanan
dan rapat-rapat), dan tingkatkan belanja modal dan bansos,
termasuk untuk belanja infrastruktur.
- Memberikan presentase/porsi anggaran untuk kegiatan di daerah
yang lebih besar dibandingkan dengan alokasi daerah.
- Untuk belanja pegawai, memperhitungkan: (a) kenaikan gaji
pokok dan pensiun 10%; (b) kenaikan uang makan PNS; (c)
pengangkatan CPNS mengacu pada prinsip zero growth (hanya
untuk mengganti pegawai yang pensiun); dan (d) penuntasan
Reformasi Birokrasi.
- Untuk PNBP agar: (a) memperbaiki pemungutan dan penyetoran
PNBP; (b) optimalisasi sumber-sumber PNBP dan besaran tarif;
19
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
(c) peningkatan pemasukan PNBP dan pemanfaatan yang lebih
seimbang.
- Kegiatan PHLN agar: (a) membiayai kegiatan produktif
mendorong ekonomi dan kesejahteraan petani; (b) penarikan LN
tepat waktu dan mempertimbangkan kesiapan dan dana; (c)
meningkatkan ketertiban dan ketaan dalam alokasi, pemanfaatan
dan pelaporan hibah dan (d) harus mempertimbangkan
penyediaan dana pendampingnya.
- Pada pos belanja subsidi pertanian (benih dan pupuk) diarahkan
untuk meningkatkan produktivitas mendukung kedaulatan
pangan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip alokasi yang
tepat sasaran, sistem penyaluran pola tertutup dengan RDKK,
menggunakan basis data yang tepat dan valid, dan penyaluran
yang lebih akuntabel.
h. Beberapa komponen input yang dibatasi dalam APBN Kementerian
Pertanian Tahun 2017 antara lain:
- Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan,
lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi
pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana
mungkin.
- Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker yang belum ada
sama sekali.
- Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung
menunjang untuk pelaksanaan tupoksi (antara lain mess, wisma,
rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan), kecuali untuk
gedung yang bersifat pelayanan umum dan gedung/bangunan
khusus (antara lain : laboratorium, gudang).
- Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali: (a) kendaraan
fungsional (seperti ambulan untuk rumah sakit; kendaraan roda
dua untuk petugas lapangan); (b) pengadaan kendaraan
bermotor untuk satker baru yang sudah ada ketetapan
Meneg-PAN dan RB dilakukan secara bertahap sesuai dana
yang tersedia; (c) penggantian kendaraan operasional yang
benar-benar rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat
dimanfaatkan lagi; (d) penggantian kendaraan yang rusak berat
yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang
besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris
dan tidak diperbolehkan dialokasikan biaya pemeliharaannya
(didukung oleh berita acara penghapusan); (e) kendaraan roda 4
20
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai dapat
dialokasikan secara sangat selektif.
7. Rapat Trilateral Meeting
Pembahasan penetapan pagu indikatif Kementerian Pertanian Tahun
2017. Berdasarkan Surat Bersama (SB) Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan
tentang Pagu Indikatif dan RKP Tahun 2017 menetapkan Pagu Indikatif
Kementerian Pertanian Tahun 2017 sebesar Rp22,337 miliar.
Sesuai dengan fokus utama Kementerian Pertanian dalam pencapaian
Swasembada Padi Jagung dan Kedelai, maka Pagu indikatif Ditjen
Tanaman Pangan tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp7,119 miliar.
Hasil kesepakatan Trilateral Meeting telah mengalokasikan pagu
indikatif sampai dengan tingkat indikator kegiatan, namun pada rapat
pembahasan dengan Biro Perencanaan disepakati bahwa setiap
Eselon I dapat melakukan penyesuaian atas rancangan alokasi
Bappenas.
Rancangan anggaran Ditjen Tanaman Pangan menurut hasil Trilateral
Meeting sebesar Rp7,19 miliar yang dialokasikan untuk delapan
kegiatan yang diutamakan untuk pengelolaan budidaya padi, jagung
dan kedelai. Secara rinci alokasi anggaran Ditjen Tanaman Pangan
sesuai usulan Bappenas dapat dilihat pada tabel berikut:
21
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Anggaran
(Rp)
Anggaran
(Rp)
1761Pengelolaan Produksi Tanaman
Aneka Kacang dan Umbi 2.479.017.500 1.864.797.500
1 Luas budidaya kedelai 700.000 Ha 2.132.500.000 700.000 Ha 1.550.000.000
- Intensif ikasi 400.000 Ha 1.120.000.000 400.000 Ha 800.000.000
- Ekstensif ikasi 300.000 Ha 1.012.500.000 300.000 Ha 750.000.000
2 Luas budidaya Ubi Kayu 25.000 Ha 160.750.000 25.000 Ha 160.750.000
3 Luas budidaya Ubi Jalar 2.500 Ha 12.325.000 2.500 Ha 12.325.000
4 Luas budidaya Talas 1.000 Ha 13.725.000 500 Ha 6.862.500
5 Luas budidaya Kacang Tanah 5.000 Ha 24.312.500 2.500 Ha 12.157.500
6 Luas budidaya Kacang Hijau 5.000 Ha 24.312.500 2.500 Ha 12.156.250
7 Luas budidaya Kacang Koro 200 Ha 1.092.500 100 Ha 546.250
8 Pembinaan dan Pengaw alan 1 Paket 110.000.000 1 Paket 110.000.000
1762Pengelolaan Produksi Tanaman
Serealia 5.022.144.100 3.859.125.500
1 Luas budidaya padi Jajar Legow o 4.600.000 Ha 3.332.600.000 4.600.000 Ha 2.278.350.000
- Padi Inbrida 3.750.000 Ha 1.335.000.000 4.350.000 Ha 1.548.600.000
- Padi Hibrida 700.000 Ha 1.330.700.000 150.000 Ha 285.150.000
- Padi Hazton 150.000 Ha 666.900.000 100.000 Ha 444.600.000
2 Luas budidaya jagung hibrida 1.500.000 Ha 1.276.500.000 1.500.000 Ha 1.125.000.000
3 Luas penanaman padi organik 4.000 Ha 80.130.000 4.000 Ha 80.130.000
4 Luas budidaya gandum 750 Ha 1.894.500 750 Ha 1.894.500
5 Luas budidaya sorghum 1.000 Ha 251.000 1.000 Ha 251.000
6 Pembinaan dan Pengaw alan 1 Paket 330.768.600 1 Paket 373.500.000
1763Pengelolaan Sistem Penyediaan
Benih Tanaman Pangan 196.082.000 196.082.000
1Luas penanaman untuk perbanyakan
benih sumber Tanaman Pangan32 Balai 18.069.000 32 Balai 18.069.000
2Jumlah Balai Benih yang melakukan
pengaw asan dan sertif ikasi32 Balai 63.405.000 32 Balai 63.405.000
3Jumlah pendampingan dan penguatan
desa mandiri benih 31 Provinsi 22.493.000 31 Provinsi 22.493.000
4 Jumlah Desa Mandiri Benih 200 Desa 42.000.000 200 Desa 42.000.000
5 Pembinaan dan Pengaw alan 1 Paket 50.115.000 1 Paket 50.115.000
1764Penguatan Perlindungan Tanaman
Pangan dari Gangguan OPT dan DPI 205.368.254 205.368.254
1 Luas penerapan PHT 16.750 Ha 30.082.400 16.750 Ha 30.082.400
2 Luas Penerapan DPI 350 Ha 1.709.450 350 Ha 1.709.450
3 Gerakan Pengendalian OPT 756 Kali 20.775.000 756 Kali 20.775.000
4 Sarana Penanggulangan OPT/DPI 1 Paket 21.150.000 1 Paket 21.150.000
5 Pembinaan dan Pengaw alan 1 Paket 131.651.404 1 Paket 131.651.404
5885Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan843.000.000 702.022.633
1 Jumlah Sarana pascapanen padi 5.054 Unit 680.676.000 4.150 Unit 558.926.150
2 Jumlah Sarana pascapanen jagung 2.001 Unit 56.814.000 1.500 Unit 42.589.500
3 Jumlah Sarana pascapanen kedelai 300 Unit 8.472.000 250 Unit 7.060.000
4Jumlah unit pengolahan hasil tanaman
pangan 140 Unit 10.250.000 140 Unit 10.250.000
5Jumlah Fasilitasi Sertif ikasi Pertanian
Organik Tanaman Pangan 75 Sertif ikat 6.570.000 75 Sertif ikat 6.570.000
6 Jumlah informasi harga pasar 276 Unit 4.968.000 276 Unit 4.968.000
7 Pembinaan dan Pengaw alan 1 Paket 75.250.000 1 Paket 71.658.983
1766
Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya pada Ditjen Tanaman
Pangan
253.000.000 250.555.599
1 Dokumen Manajemen Tanaman Pangan 4 Dokumen 250.000.000 4 Dokumen 247.555.599
2Dukungan sarana produksi dan alsintan
kaw asan perbatasan dan tertinggal 30 Unit 3.000.000 30 Unit 3.000.000
1767
Pengembangan Metode Pengujian
Mutu Benih dan Penerapan Sistem
Mutu Laboratorium Pengujian
Benih
16.604.350 16.604.350
1 Jumlah Metode Pengujian Mutu Benih 10 Metode 5.550.000 10 Metode 5.550.000
2 Pembinaan dan Pengaw alan 1 Paket 11.054.350 1 Paket 11.054.350
1768
Pengembangan Peramalan
Serangan Organisme Pengganggu
Tumbuhan
25.083.253 25.083.253
1Jumlah Teknologi Pengamatan,
Peramalan dan Pengendalian OPT 15 Model 13.148.263 15 Model 13.148.263
2 Pembinaan dan Pengaw alan 1 Paket 11.934.990 1 Paket 11.934.990
9.040.299.457 7.119.639.089
Perubahan Sesuai Trilateral
Meeting (4 Mei 2016)
Volume
Jumlah
Usulan Eselon II
(31 Maret 2016)
Volume
Kode Uraian Kegiatan/IKK
Tabel 4. Alokasi Anggaran Ditjen TP Sesuai Hasil Trilateral Meeting
Tahun 2017
22
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
8. Rapat Penyusunan Rencana Kerja Ditjen Tanaman Pangan
Sebagai tindak lanjut Rapat Pembahasan Trilateral Meeting maka
Ditjen Tanaman Pangan melakukan penyesuaian atas Rencana Kinerja
(Renja) yang telah diusulkan oleh Bappenas.Rapat penyusunan renja
tersebut melibatkan seluruh Koordinator Perencanaan lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
a. Beberapa hal penting yang didiskusikan dalam pembahasan
penyesuaian Renja Ditjen Tanaman Pangan adalah sebagai
berikut:
- Arahan Biro Perencanaan:
Anggaran sebesar Rp7,119 triliun agar diamankan untuk
padi, jagung, dan kedelai
Bappenas kurang cermat membagi SEB, sehingga harus
melakukan refocusing antar Eselon II di masing-masing
Eselon I.
- Arahan Kepala Bagian Perencanaan:
Kabag Perencanaan mendukung alokasi anggaran untuk
pangan alternatif (gandum, sorgum, ubikayu, ubijalar,
kacang tanah, dan kacang hijau). Hal tersebut dikarenakan
adanya struktur organisasi tersebut di Ditjen Tanaman
Pangan, sehingga tidak mungkin untuk dihilangkan. Namun,
alokasi tersebut hanya untuk melakukan pembinaan secara
umum saja.
Target Budidaya Padi, Jagung, dan Kedelai sudah dikunci
oleh Bappenas, sehingga tidak dapat diturunkan tapi boleh
dinaikan.
- Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
Target budidaya intensifikasi kedelai seluas 400.000 ha
Target perluasan areal tanam kedelai sebesar 300.000 ha.
PAT merupakan perluasan areal, dimana masih kurang
tenaga kerja dan belum ada traktor dalam paket PAT (perlu
komitmen bersama)
Untuk komoditas ubikayu 25.000 ha, ubijalar 2.500 ha,
kacang tanah 2.500 ha, kacang hijau 2.500 ha, talas 500 ha,
kacang koro 100 ha sesuai dengan potensi daerah masing-
masing.
23
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
- Direktorat Serealia
Target budiaya padi sebesar 4.600.000 ha, target budidaya
jagung sebesar 1.500.000 ha, budidaya padi organik 4.000 ha,
budidaya gandum 750 ha dan budidaya sorghum 1.000 ha.
- Direktorat Perbenihan
Anggaran untuk pemberdayaan penangkaran benih ditahun
2017 tidak dialokasikan dan desa seribu desa mandiri benih 200
Desa.
- Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan
PPHT seluas 16.750 ha dan PPDPI seluas 350 ha.
- Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Panganmengalokasikan sarana pascapanen padi 4.150 unit,
sarana pascapanen jagung 1.500 unit, sarana pascapanen
kedelai 250 unit, UPH 140 unit, sertifikat pertanian organik 75
sertifikat dan informasi harga sebanyak 276 unit.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
mengalokasikan 30 unit dukungan sarana produksi dan alsintan
perbatasan dan tertinggal
- Balai Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan
Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
Balai Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan
Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
mengalokasikan 10 metode pengujian mutu benih
- Balai Pengembangan Peramalan Serangan Organisme
Pengganggu Tumbuhan
Balai Pengembangan Peramalan Serangan Organisme
Pengganggu Tumbuhan mengalokasikan 15 model teknologi
pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT
Melihat realitas tersebut, secara indikatif konsekuensi dari perubahan
jumlah output akan berdampakpada perubahan produksi yaitu:
a. Produksi padi tercapai sekitar 76,266 juta ton gabah kering giling
b. Produksi jagung tercapai sekitar 21,354 juta ton pipilan kering
c. Produksi kedelai tercapai sekitar 2,76 juta ton biji kering
d. Produksi ubi kayu tercapai sekitar 27,072 juta ton
24
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
RupiahPHLN+
PDN
PNBP+
BLUSBSN Jumlah 2018 2019 2020
1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 1.864.797,50 - - - 1.864.797,50 1.958.037,50 2.055.939,50 2.158.736,90
1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 3.859.125,50 - - - 3.859.125,50 4.052.081,80 4.254.685,90 4.467.420,20
1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 196.082,00 - - - 196.082,00 205.886,10 216.180,40 226.989,40
1764
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan
OPT dan DPI 204.737,90 - 630,30 - 205.368,20 240.074,60 274.370,90 313.864,80
1766
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan 250.555,60 - - - 250.555,60 117.033,20 121.479,10 126.111,00
1767
Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan
Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih 16.604,40 - - - 16.604,40 17.758,00 18.870,00 20.050,00
1768
Pengembangan Peramalan Serangan Organisme
Pengganggu Tumbuhan 25.083,30 - - - 25.083,30 24.006,00 26.037,00 26.163,00
5885 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 702.022,60 - - - 702.022,60 802.300,00 836.064,00 870.068,00
7.119.008,80 - 630,30 - 7.119.639,10 7.417.177,20 7.803.626,80 8.209.403,30
KegiatanKode
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Jumlah
e. Produksi ubi jalar tercapai sekitar 2,7 juta ton
f. Produksi kacang tanah tercapai sekitar 755.750 ton
g. Produksi kacang hijau tercapai sekitar 300.350 ton.
9. Alokasi Pagu Indikatif Ditjen Tanaman Pangan TA. 2017
a. Rincian Pagu
Alokasi Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun
2017 sebesar Rp7.119.639.100.000, terdiri dari Rupiah Murni
sebesar Rp7.119.008.800.000, PNBP sebesar Rp630,3 juta.
Tabel 5. Rincian Pagu Per Kegiatan Tahun 2017
b. Rekapitulasi Daftar Kegiatan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Pangan mempunyai 8 (delapan) kegiatan utama.
- Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi
Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi tahun
2017 sebesar Rp.1.296.900.000.000,- dengan output utama : a)
penerapan budidaya Kedelai seluas 700.000 Ha, b) penerapan
budidaya aneka kacang dan umbi 33.100 Ha, g) pembinaan,
pengawalan, pendampingan dan monev.
- Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia tahun 2017
sebesar Rp3.859.125.500.000, dengan output utama: a)
penerapan budidaya padi seluas 4.604.000 ha, b) penerapan
budidaya jagung seluas 1.500.000 ha dan serealia lainnya
seluas 1.750 ha, c) pembinaan, pengawalan, pendampingan
dan monev.
25
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
- Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman
Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman
tahun 2016 sebesar Rp196.082.000.000, dengan output utama :
a) dokumen-dokumen bidang perbenihan sebanyak 34 provinsi,
b) perbanyakan benih sumber tanaman pangan sebanyak 545
ha, c) terlaksananya pembangunan desa mandiri benih
sebanyak 200 desa d) terlaksanaya pengawasan dan sertifikasi
benih seluas 86.860 ha dan e) penguatan desa madiri benih
1.132 desa.
- Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari
Gangguan OPT dan DPI
Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari
Gangguan OPT dan DPI tahun 2017 sebesar
Rp205.368.200.000,- dengan output utama a) pengujian mutu
produk sebanyak 2.350 sertifikat, b) penguatan perlindungan
dari gangguan OPT dan DPI sebanyak 34 provinsi, c) PPPHT
sebanyak 16.750 ha, d) PPDPI sebanyak 350 ha, e) pembinaan,
pengawalan, pendampingan dan monev.
- Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Kegiatan penanganan pascapanen tahun 2017 sebesar
Rp702.023.000.000.000,- dengan output utama: a) sarana
pascapanen tanaman pangan sebayak 7.420 unit, b) unit
pengolahan hasil sebanyak 140 unit, c) pengembangan
standarisasi mutu sebanyak 75 unit, d) pengembangan pasa
dan investasi sebanyak 278 unit.
- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya tahun 2017
sebesar Rp250.555.600.000, dengan output utama yaitu: a)
sarana produksi serta alsintan di daerah perbatasan sebanyak
18 unit, b) sarana produksi serta alsintan di daerah tertinggal
sebanyak 12 unit gaji dan c) layanan kantor, ULP, dukungan
manajemen teknis lainnya.
- Kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih
Kegiatan pengembangan metode pengujian benih tahun 2017
sebesar Rp16.604.000.000, dengan output utama: a) metode
pengujian mutu benih sebanyak 10 metode, dan b) dukungan
pembinaan kegiatan.
26
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan OPT
Kegiatan pengembangan peramalan serangan OPT tahun 2016
sebesar Rp15.332.300.000, dengan output utama: a) Model
Pengamatan Peramalan dan Pengendalian OPT Pangan
sebanyak 12 unit, b) penerapan dan pengembangan peramalan
OPT sebanyak 24 provinsi dan c) dukungan pembinaaan
kegiatan OPT.
10. Fasilitasi Kegiatan Kerjasama dalam dan Luar Negeri
Kerjasama internasional dan peran Indonesia di dunia internasional
merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena Indonesia
merupakan bagian dari dunia internasional. Kerja sama internasional
adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan
negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan
untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional,
yang meliputi: kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan
keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar
negeri masing-masing. Fungsi kerjasama internasional:
(1) memperlancar hubungan ekonomi baik dalam bentuk pertukaran
hasil produksi dan faktor-faktor produksi serta memperlancar sistem
pembayaran antar negara, (2) menciptakan kerjasama secara timbal
balik antar negara melalui perjanjian ataupun melalui badan/organisasi
internasional.Dengan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait
baik dalam dan luar negeri, maka diperlukan suatu koordinasi agar
pengelolaan kerjasama tersebut sesuai dengan prosedur dan dapat
dilakukan monitoring serta evaluasi atas kerjasama tersebut.
Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama di Kementerian
Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka
diupayakan untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama dalam dan luar
negeri tersebut.Di samping itu pula turut berperan serta dalam upaya
persamaan pemahaman pengetahuan tentang kerjasama yang
dilaksanakan.
11. CF-SKR
Dana CF-SKR merupakan dana hasil pemanfaatan dana hibah
program SKR, digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi dan
pembangunan sosial, termasuk membantu petani kecil dan kurang
mampu dalam meningkatkan produksi pangan. Kegiatan CF SKR
sudah dimulai sejak tahun 2004 dan akan berakhir tahun 2017.
Kegiatan CF-SKR tahun 2016 adalah kegiatan terakhir untuk
pelaksanaan yang sifatnya teknis, sedangkan tahun 2017 hanya ada
27
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
dana untuk Sekretariat SKR guna membuat laporan dan merapikan
adminsitrasi kegiatan dana CF SKR sejak ada (tahun 2002 – 2016).
Kegiatan CF SKR TA 2016 ada 3 kegiatan teknis dan Sekretariat SKR,
yaitu:
Improvement production of peanut and sweet potato = Ditjen
Tanaman Pangan
Sustainable horticulture development in the highland area = Ditjen
Hortikultura
Farmer empowerment through apprenticeship activities in farmer
agricultural rural training center and establishment of agribusiness
laboratory for young farmers under the framework program of CF –
SKR = Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
Ditjen Tanaman Pangan mendapatkan alokasi anggaran Rp4,5miliar
dari CF SKR yang merupakan usulan dari Direktorat Aneka Kacang
dan Umbi, nomor registrasi : 71113301. Proposal telah beberapa kali
mengalami revisi, yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada,
yaitu:
Proposalnya berjudul “Peningkatan produksi kacang tanah, ubikayu
dan ubijalar” alokasi anggaran Rp4.499.860.000,- lokasi kegiatan di
8 provinsi dan 18 kabupaten, dengan total luasan 1.850 ha dan
melibatkan sekitar 1.850 petani.
Sesuai surat terakhir per akhir Desember 2015, proposal berjudul :
Peningkatan Produksi Kacang Tanah dan Ubijalar, alokasi Rp.4,5
miliar dengan lokasi pada 5 provinsi dan 14 kabupaten seluas 1.050
ha.
Lokasi kegiatan : Banten (Kab. Pandeglelang : ubijalar), Jawa Barat
(Kab. Tasik, Garut, Cianjur : kacang tanah dan Kab. Ciamis, Kuningan
dan Sukabumi : ubijalar), Jawa Tengah (kab. Jepara : kacang tanah
dan Kab. Pati : kacang tanah & ubijalar dan Kab. Karang Anyar untuk
ubijalar), Jawa Timur (Kab. Blitar, Magetan dan Tulung Agung :
ubijalar) dan Bali untuk kacang tanah di Kab. Karangasem.
Perkembangan pertengahan Januari 2016, telah disampaikan usulan
rencana penarikan hibah luar negeri (hibah terencana dan pencairan
melalui KPPN) dan rupiah murni pendamping. Rencana penarikan
anggaran akan dimulai Februari bertahap sampai Desember 2016 dan
proporsional sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan. Sampai
akhir Januari 2016, kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat
Aneka Kacang dan Umbi adalah : pembuatan pedoman teknis dan
CPCL, rapat persiapan.
28
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Hasil diskusi dimintakan bahwa nama Tim Pokja dapat berjumlah 2
(dua) orang dari masing-masing Eselon I, melibatkan sekretariat dan
direktorat teknis pelaksana kegiatan. Hal ini untuk lebih memudahkan
dan memperlancar kegiatan dan koordinasi.Dari Ditjen Tanaman
Pangan, mengusulkan dari Sekretariat Ditjen TP dan Direktorat Aneka
Kacang dan Umbi, sebagai pelaksana teknis kegiatan CF SKR 2016.
12. PertemuanStakeholders Meeting on Project Idea Formulation –Organic
Village Development with Gender Approach
Pertemuan Stakeholders Meeting on Project Idea Formulation –
Organic Village Development with Gender Approachini diinisiasi oleh
FAO untuk menggali informasi mengenai pertanian organik yang
dilakukan oleh Kementerian Pertanian, terkait dengan berakhirnya
proyek Strengthening and Revitalization of Integrated Pest
Management Implementation and Pesticides Management System in
Indonesia (TCP/INS/3403) yang dilaksanakan oleh Direktorat
Perlindungan Tanaman Pangan.
Penjelasan mengenai pertanian organik yang diberikan oleh Badan
Ketahanan Pangan dan Kepala Bagian Penyusunan Kebijakan
Program dan Wilayah, Biro Perencanaan menguatkan keyakinan
bahwa lahan yang digunakan pada proyek TCP/INS/3403 dapat
dikategorikan sebagai lahan pertanian organik.
Organic Village Development with Gender Approach merupakan salah
satu action plan untuk kegiatan Landscape IPM Project. FAO berharap
proyek ini dapat dilaksanakan sebagai kelanjutan proyek
TCP/INS/3403 dan kemudian diintegrasikan dengan mainstreaming
gender. Penerapan mainstreaming gender ini merupakan mandat yang
diberikan oleh FAO kepada seluruh country office sesuai dengan hasil
sidang FAO ke-154 di kantor pusat FAO di Roma, Italia.
Atas saran Bpk. Prayudi, maka diputuskan bahwa Proyek Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan menjadi focal point Proyek Organic
Village Development with Gender Approach.TCP Facility adalah dana
yang akan digunakan untuk menyusun project document dalam
mendukung pelaksanaan proyek. Project document tersebut akan
dikerjakan oleh konsultan yang ditunjuk oleh FAO. Setelah project
document disetujui, maka proyek dapat diajukan ketahapan
selanjutnya untuk menjadi Technical Cooperation Program (TCP).
Penjabaran proyek lebih lengkap akan dijelaskan dalam project
document.
Apabila diperlukan, focal point gender Kementerian Pertanian siap
memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
29
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
bersama dengan Badan Ketahanan Pangan sebagai Koordinator Desa
Organik.
13. Kegiatan Penyusunan Booklet
Kegiatan kerjasama luar negeri bidang pertanian selain untuk
memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan pertanian juga bisa
dimanfaatkan untuk mendukung diplomasi Indonesia di forum
internasional melalui pemberian bantuan berupa pengiriman tenaga
ahli, pelatihan/magang petani, serta alat mesin pertanian.Kegiatan
kerjasama luar negeri bidang pertanian diharapkan memberikan
manfaat yang positif bagi pengembangan pertanian di Indonesia
khususnya masyarakat petani sekaligus promosi bagi produk
pertanian, alat mesin pertanian dan tenaga ahli Indonesia.Indonesia
memposisikan diri sebagai negara yang sejajar dengan Negara mitra
sehingga tidak lagi hanya sebagai Negara penerima bantuan
saja.Kegiatan kerjasama dalam negeri berupa kerjasama dengan
Kementerian/Lembaga, Universitas dan stakeholder lainnya.
Untuk memfasilitasi dan memperlancar kegiatan kerjasama dalam dan
luar negeri Ditjen Tanaman Pangan menyusun booklet yang berfungsi
untuk menginformasikan program dan kegiatan Ditjen Tanaman
Pangan. Diharapkan dengan adanya booklet ini dapat meningkatkan
kerjasama bidang pertanian khususnya tanaman pangan dalam
mendukung mewujudkan program tahun 2015-2019.
Tujuan diselenggarakan pertemuan penyusunan booklet adalah untuk
memfasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk :
a. Memberikan informasi secara singkat, jelas &up date (terkini).
b. Menyebarluaskan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan.
14. Pertemuan Koordinasi Kerjasama Bidang Tanaman Pangan
Program kegiatan utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada
tahun 2016 dalam peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai
diantaranya: teknologi tanam jajar lewogo, teknologi hazton, desa
pertanian organik, pengembangan padi hibrida, desa mandiri benih,
perbaikan jaringan irigasi, percetakan sawah baru, traktor, benih
bersubsidi. Kegiatan baru alokasi APBN-P 2016 yang terkait dengan
Ditjen Tanaman Pangan adalah; 1) kegiatan pengembangan jagung di
lahan khusus, 2) pengembangan mina padi dan 3) pengembangan
padi dengan teknologi salibu.
Sehubungan beragamnya program kegiatan yang baru, diperlukan
persamaan persepsi dan informasi untuk memahami dan memahami
30
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
kegiatan dimaksud bagi staf perencanaan lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan. Pada kesempatan ini, dihadirkan narasumber yang
akan menjelaskan tentang kegiatan mina padi, desa organik dan desa
mandiri benih yang dilakukan oleh Ditjen Tanaman Pangan. Selain
juga dihadirkan juga pembelajaran kegiatan mina padi yang dilakukan
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP. Ditjen TP mempunyai
Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
KKP, tentang kerja sama pengelolaan minapadi yang ditandatangani 7
Maret 2013 dan berlaku 3 tahun.
Oleh karena itu pertemuan koordinasi kerjasama bidang tanaman
pangan ini bertujuan yaitu:
1) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja eselon II
lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan instansi terkait
dalam rangka meningkatkan kerjasama dibidang tanaman pangan,
2) Melakukan pembekalan pengetahuan tentang program kegiatan
pokok dan kerjasama yang ada di Ditjen Tanaman Pangan
3) Kunjungan lapang kegiatan strategis tanaman pangan.
Adapun sasaran Pertemuan Koordinasi Kerjasama Bidang Tanaman
Pangan, adalah sinergisitas unit kerja Eselon II lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan dan instansi terkait dalam rangka
meningkatkan kerjasama dibidang tanaman pangan.
Selain pertemuan, diadakan kunjungan lapang pada pertemuan
koordinasi ini yaitu:
1) Kegiatan percontohan kegiatan minapadi, yang merupakan binaan
dan percontohan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP
dengan FAO/Food Agriculture Organization Kelompok tani Mina
Makmur di Dusun Kandangan, Kecamatan Seyegan, Kabupaten
Sleman, DIY.
Melihat perkembangan dan kegiatan minapadi yang telah dilakukan
oleh KKP dan FAO, dan diskusi langsung dengan ketua dan
anggota kelompoktani pelaksana kegiatan. Saat tinjauan di
lapangan, kondisi ikan belum optimal untuk dipanen dan
direncanakan akan panen September 2016, sedangkan pertananan
padi sedang tumbuh bulir padi.
2) Lokasi Pembibitan dan Penampungan Ikan untuk Program
Minapadi Kelompok Pembudidaya ikan “Minamurakabi, Cibuk
Kidul, Margoluwih” di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman,
DIY.
31
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Terdapat banyak petak/kolam ikan untuk pembibitan dan pasca
panen dari lokasi minapadi sebelum dipasarkan.Kelompok tani ini
yang menyiapkan kebutuhan benih ikan dan menyalurkan hasil
panen dari kegiatan minapadi yang dilakukan anggota kelompok
tani. Kondisi ini membuat harga beli benih ikan dapat ditekan dan
harga jual hasil panen ikan dapat lebih tinggi, yang menguntungkan
petani
3) Pengolahan dan Industri Hasil PerikananKelompok tani UKM
keripik belut „CitraRasa‟ di Desa Kraci II Margoluwih, Kec. Seyegan,
Kabupaten Sleman, DIY
Pengolahan UKM ini mengolah beragam hasil ikan dari kegiatan
minapadi yang ada disekitar desa dan memasarkannya, Kelompok
ini merupakan binaan dari Kem.Koordinator Usaha Mikro Kecil dan
Menengah/UMKM, dan telah beberapa kali mendapatkan pelatihan
untuk pengolahan dan pengemasan hasil olehan, dll.
Beberapa hasil usaha dari kelompok tani : keripik belut, beragam
abon ikan, sambal kering ikan, nugget ikan, dan keripik lainnya
(keripik bayam, kenikir, dll).
4) Kelompok Tani Desa Mandiri Benih
Kelompok tani di Dusun Watupecah, Desa Sumberrejo, Kecamatan
Tempel, Kabupaten Sleman, DIY
Kelompoktani ini telah mempunyai gudang penyimpanan benih dan
lantai jemur, dan peralatan, motor/kendaraan penganggut, alat
timbanagn, alat pengemasan dan karung platik, dan perlengkapan
lainnya dengan kondisi tarawat dengan baik.
5) Desa Pertanian Organik
Kelompok Tani Rukun, di Padasan, Pakembinangun, Pakem,
Kabupaten Sleman, DIY. Kelompok tani Rukun berdiri sejak 2001,
mengkhususkan untuk kegiatan padi organik varietas unggul lokal,
yaitu : Sembada Hitam, Sembada Merah dan Mentik Susu. Luas
areal garapan :seluas 19,1 ha dan luasan untuk organik seluas 9,95
ha. Tahun 2010 kelompok tani ini mengajukan sertifikasi organik
oleh Dinas Pertanian DIY dan tahun 2011 mendapatkan sertifikat
organik dari Persada dengan no.SNI 6729/2013.Tahun 2015 juga
mendapatkan sertifikasi organik dengan SNI no. 019/LSPO-007-
IDN/2610/2015.
Standar sistem pertanian organik : pupuk dari sintetik ke organik,
blok area/pembatas lahan organik, pembuatan bio-pestisida, dan
purifikasi air irigasi.
32
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Rencana kelompok tani Rukun dimasa mendatang : menjadikan
Dusun Padasan menjadi pusat pertanian organik, membangun
pusat pelatihan organik dan agrowisata produk organik,
memperluas areal pertanian organik, memperluas jaringan
pemasaran produk organic, perbaikan labeling produk organik,
meningkatkan kapasitas produksi pupuk organic, dan beternak
kambing.
15. Pengarusutamaan Gender
Tahun 2016 KPPPA akan melaksanakan penilaian untuk APE,
menindaklanjuti hal ini Biro Perencanaan-Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pertanian selaku koordinator Tim Pokja PUG lingkup
Kementerian Pertanian berupaya untuk menggali peluang-peluang
yang sudah ada di Kementerian Pertanian terkait program/kegiatan
serta fasilitas yang dapat mengungkit penilaian ini. Salah satu yang
dapat di angkat kembali adalah website PUG yang sudah dibangun
sejak tahun 2014 dan saat ini kondisinya sedang mati suri. Beberapa
informasi terkait rapat, yaitu:
a. Tanggal 22 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Ibu, di istana
wakil presiden RI telah diberikan penghargaan Anugerah Parahita
Ekapraya Tahun 2016 Tingkat Mentor kepada Kementerian
Pertanian. Ada 4 K/L yang mendapatkan anugerah tersebut, yaitu
:Bappenas, Kem. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Kem.Keuangan dan Kementan. Penghargaan diberikan langsung
oleh Wakil Presiden RI kepada Staf Ahli Menteri Bidang
Infrastruktur Pertanian (Dr.Ani Andayani). Tahun 2016 anugerah
Parahita diberikan kepada 12 KL, 17 Pemda provinsi dan 84
Pemda Kabupaten/kota, yang dinilai berhasil dalam melaksanakan
berbagai inovasi inspirasi tentang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak secara berkesinambungan melalui integrasi isu
gender (perempuan dan pemenuhan hak anak).
b. Pemberian penghargaan APE ini diinisiasi oleh Kementerian
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak/KPPA yang
telah dilakukan sejak tahun 2004 dan dinilai setiap 2 tahun, dengan
4 kategori : pratama, madya, utama dan mentor. Kementerian
Pertanian telah mendapatkan penghargaan APE sejak tahun 2012
yaitu APE Pratama, 2014 APE Madya dan tahun 2016 APE
Mentor (naik 2 tingkat). Sambutan dari KPPA, Kementan dinilai
dapat mendokumentasikan dan menginformasikan kegiatan
terkait gender dan perlindungan anak sampai pada tingkat
pelaksana kegiatan (petani). Walaupun kegiatan PUG tidak
33
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
berdampak langsung kepada produksi dan bukan menjadi kegiatan
prioritas, namun tetap konsisten dilakukan.
c. Konsekuensi penghargaan APE tingkat Mentor untuk Kementan,
akan dijadikan acuan bagi seluruh provinsi/kabupaten di Indonesia,
sehingga diperlukan upaya lebih baik dan terencana untuk
mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya. Beberapa usulan
kegiatan untuk memperbaiki kegiatan terkait gender, adalah:
- Memperkuat dokumentasi kegiatan terkait gender (foto, laporan
kegiatan, informasi kegiatan, film)
- Dibuat format laporan gender yang seragam untuk setiap
eselon I, dan dikumpulir oleh koordinator (Biro Perencanaan),
dibuat dalam bentuk CD, Website perlu diaktifkan kembali, dll
sehingga mempermudah jika diperlukan oleh pihak luar dan
tertib arsip.
- Memperkuat jejaring informasi dengan pihak daerah (Pemda,
Dinas, Universitas, PSW) guna mempermudah sharing dan
menambah informasi.
- Dibuatkan buku seriterkait PUG di Kementan – bahan awal bisa
didapatkan dari tulisan Success Story setiap eselon I yang telah
dibuat tahun 2016.
- Dibuatkan bahan tayangan dari Sekretariat PUG yang berisikan
kegiatan gender di Kementan dan perkembangannya, untuk
mempermudah bagi anggotaTim yang diminta mewakili
Kementan.
d. Masing-masing eselon I diingatkan untuk dapat melengkapi berkas
terkait kegiatan PUG, diantaranya:
- Penyiapkan 6 prasyarat dari kegiatan responsif gender (GAP,
GBS, TOR, Penandaaan di RKA-KL, PedomanTeknis, dan
kustioner)
- Membuat kajian MDS-untuk mempermudah melihat
perkembangan data PUG dan mempermudah analisa.
- SK Tim Kementan dan Ditjen (Eselon I)
34
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
35
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
PELAKSANAAN KEGIATAN
BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
1. Pengelolaan Gaji TA. 2016, menyiapkan laporan pajak penghasilan
pribadi PPh 21 pegawai TA. 2016, melakukan pembayaran tunjangan
kompensasi kerja, uang makan, uang lembur, honor tenaga kontrak,
kekurangan dan susulan gaji, tunjangan kematian (uang duka, gaji
terusan) Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Pengelolaan Perbendaharaan
a. SK Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Satker Pusat,
UPT Pusat, dan Satker Daerah Pengelola Dana Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2016
b. Pengelolaan Keuangan Satker Tahun Anggaran 2016
- Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak
1.648 SPP yang meliputi: SPP UP/TUP 7 SPP, SPP GUP 84
SPP, Nihil 1131 SPP dan SPP LS 1.444 SPP
- Melakukan pemeriksaan/verifikasi pembebanan anggaran dan
kegiatan sebanyak 21.229 tagihan baik tunai maupun LS
c. Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP Tahun Anggaran 2016
- Realisasi PNBP Satker Ditjen TP (Pusat) sebesar Rp1,408
miliar(133,80%), terdiri dari fungsional Rp875 juta dan umum
Rp532juta dari target yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan sebesar Rp1,051 miliar.
- Realisasi PNBP Satker Ditjen TP (Daerah) sebesar Rp11,982
miliar(228,88%), terdiri dari fungsional Rp4,759 miliar, dan
umum Rp7,223 miliar dari target yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan sebesar Rp5,235 miliar. Hingga akhir
tahun 2016 sebanyak 59 satker.
3. Perkembangan Realisasi Keuangan Satker Pusat
Perkembangan penyerapan anggaran tahun 2016 untuk DIPA Satker
Pusat Ditjen Tanaman Pangan TA 2016 adalah sebesar
Rp186,092miliar (28,63%) dari pagu anggaran Rp694,98miliar.
a. Realisasi anggaran berdasarkan sumberdana dari pagu sebesar
Rp649.979.093.000, realisasi Rp186.626.426.238 (28,63%)
meliputi: 1) Rupiah Murni Rp648.703.036.000, realisasi
Rp185.180.579.667 (28,55%), 2) Dana PNBP
Rp627.475.000,realisasi Rp394.418.960(62,86%), 3)
III
36
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp648.582.000, realisasi
Rp517.291.300 (79,76%).
b. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dari pagu sebesar
Rp649.979.093.000, realisasi Rp186.092.289.927(28,63%) meliputi:
1) Belanja Pegawai Rp40.035.099.000, realisasi Rp37.500.890.220
(93,67%), 2) Belanja Barang Jasa Rp604.051.121.000, realisasi
Rp143.754.499.133 (23,89%), 3) Belanja Modal Rp5.892.873.000,
realisasi Rp4.836.900.574 (80,19%).
c. Uang Persediaan Satker
Realisasi pembayaran uang persediaan Satker sebesar
Rp11.280.368.826, realisasi sudah 100%.
4. Pelaksanaan Verifikasi Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan Satker Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan dengan DIPA Nomor SP.DIPA-
018.03.1.238251/2016 tanggal 07 Desember 2015, Pejabat
Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) telah menerbitkan
SPM sampai dengan bulan Desember 2016 yaitu: SPM TU 1, SPM
GUP 27, SPP NIHIL 25, SPP LS 1.861.
Tabel 6.Realisasi SPM dan Realisasi SP2D
5. Verifikasi Terhadap Tagihan LS dan Non LS
Verifikasi terhadap tagihan yang akan ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
dimana Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan untuk
menandatangani Surat Permintaan Pembayaran terhadap tagihan
langsung dari seluruh tagihan yang dilakukan oleh PPK lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Tabel 7. Tagihan Yang Telah Diverifikasi Tahun2016
No Uraian Jumlah SPM (Rp) SP2D (Rp)
1 UP 1 500.000.000 500.000.000
2 TU 6 56.270.368.826 56.270.368.826
3 GUP 84 6.440.138.952 6.440.138.952
4 NIHIL 113 49.953.296.000 49.953.296.000
5 LS 1.444 129.698.854.975 129.698.854.975
6 Pajak - 18.675.715.168 9.134.881.257
1.648 261.538.373.921 251.997.540.010 Jumlah
REKAPITULASI SPM DAN SP2D
No Uraian Jumlah Berkas
1 SPJ Langsung 1.530
2 SPJ Non Langsung 3.302
37
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
(Rp)
Sisa KN
s.d. Des 20151. KINERJA 13,216,058,587.44 3,642,446,328.17 16,858,504,915.61 4,195,823,544.71 12,662,681,370.90
a. Itjen 11,054,712,836.16 3,583,341,026.67 14,638,053,862.83 3,630,312,719.17 11,007,741,143.66
b. BPKP 2,161,345,751.28 59,105,301.50 2,220,451,052.78 565,510,825.54 1,654,940,227.24
2. BPK RI 6,652,351,801.03 154,417,750.00 6,806,769,551.03 1,154,417,750.00 5,652,351,801.03
3. Investigasi Itjen 516,365,417.55 63,400,000.00 579,765,417.55 63,400,000.00 516,365,417.55
20,384,775,806.02 3,860,264,078.17 24,245,039,884.19 5,413,641,294.71 18,831,398,589.48
Sisa KN s.d
Desember 2016
Tambahan KN Tahun 2016
(s.d Desember 2016)TemuanNo
Jumlah
Jumlah KN Tahun 2016
(s.d Desember 2016)
Tindak Lanjut KN Tahun
2016 (s.d Desember 2016)
6. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Realisasi Subsidi
Benih
- Penyelesaian Kerugian Negara Lingkup Ditjen Tanaman Pangan.
Pada tahun 2016 sisa Kerugian Negara lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015,
dari Rp20,385 miliar menjadi Rp18,831 miliar. Penyelesaian sisa
kerugian negara tahun 2016 sampai dengan akhir Desember
sebesar Rp5,414 miliar.
Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kerugian
negara lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain:
melakukan penagihan langsung ke satker dinasatau pihak auditan,
memberikan surat teguran secara tertulis, mengajukan
penghapusan terhadap temuan yang telah diputuskan oleh
pengadilan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait,
melakukan workshop percepatan penyelesaian tindaklanjut hasil
pemeriksaan.
Tabel 8 Kerugian Negara Lingkup Ditjen TP Tahun 2016
- Subsidi Benih
Realisasi subsidi benih s.d Desember 2016 sebesar Rp419,174
Miliar (51,82%) dari pagu kontrak Rp808,905 Miliar. Secara rinci
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 9. Perkembangan Realisasi Subsidi Benih Tahun 2016
38
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
7. Pengelolaan Aset
Hasil dari Pendataan Aset BMN terdapat Mutasi Tambah dan Kurang
barang Inventaris s.d 31Desember 2016 yaitu terdiri dari peralatan
dan mesin sebanyak 22.001 unit dengan nilai Rp303.016.442.879,
sedangkan aset tetap lainnya sebanyak 467 unit dengan nilai
Rp129.749.875, dan aset tetap yang tidak digunakan 783 unit dengan
nilai Rp2.059.328.526. Data aset 1 s.d 31Desember 2016 terdapat
sedikit perubahan dikarenakan data persediaan dan pengadaan belum
bisa diinput keseluruhan karena setiap Direktorat belum mengirimkan
datanya.
Tabel 10. Daftar Barang Mutasi Tambah dan Kurang Barang
InventarisTahun2016
8. Identifikasi Laporan SIMAK-BMN dan SAK
Tidak terdapat perbedaan pada Neraca antara laporan SIMAK-BMN
dan Laporan SAK tingkat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun
2016
Tabel 11. Laporan SIMAK BMN Tahun 2016
Kuantitas Nilai (Rp)
1 Tanah 314.254 177.581.614.563
2 Peralatan dan Mesin 22.001 303.016.442.876
3 Gedung dan Bangunan 35 25.668.694.930
4 Jaringan 10 430.524.000
5 Aset Tetap Lainnya 467 129.749.875
6 Aset Tetap Lain yg tdk digunakan 70 376.334.417
7 Software 29 425.348.700
6 Aset Tak berwujud lainnya 8 415.564.600
336.874 508.044.273.961 Jumlah
No Nama AkunSaldo per 31 Des' 2016
No. Uraian AkunSIMAK BMN
(Rp)
SAIBA
(Rp)
Selisih Absolut
(Rp)
1 Persediaan 1.183.823.811.184 777.608.333.582 406.215.477.602
2 Persediaan Blm Diregister 0 522.973.760.285 (522.973.760.285)
3 Tanah 204.284.390.044 204.351.078.044 (66.688.000)
4 Peralatan dan Mesin 545.293.659.019 524.548.324.169 20.745.334.850
5 Peralatan dan Mesin Blm Diregister 0 4.570.000 -4.570.000
6 Gedung dan Bangunan 116.988.077.484 111.727.079.484 5.260.998.000
7 Jalan, Irigasi dan Jaringan 24.748.693.846 24.240.753.846 507.940.000
8 Aset Tetap Lainnya 3.892.919.324 3.892.919.324 0
9 Konstruksi Dalam Pengerjaan 89.402.400 93.972.400 (4.570.000)
10 Akumulasi Penyusutan -454.886.549.710 -434.989.103.305 -19.897.446.405
11 Aset Tak Berwujud 1.274.529.816 1.274.529.816 0
12 Aset Lain-lain 4.536.277.409 4.566.327.409 (30.050.000)
13 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -3.554.955.952 -3.572.465.677 17.509.725
1.626.490.254.864 1.736.720.079.377 (110.229.824.513)Jumlah
39
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Dari tabel diatas permasalahan berupa selisih absolut nilai pada
aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN sudah terselesaikan, hal tersebut
disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
Kendala pada aplikasi pada saat pengiriman file dari SIMAK ke
SAIBA
Pengumpulan backup aplikasi di tingkat wilayah belum dilakukan
verifikasi akhir sehingga backup yang direstore di tingkat Eselon I
selisih pada aplikasi
Permasalahan selama penyusunan adalah sebagai berikut:
Operator SIMAK-BMN tidak mengirimkan laporan kepada SAK
Operator SAK dan SIMAK-BMN tidak melakukan Rekonsiliasi Data
secara Rutin (setiap bulan)
Terjadinya salah pembebanan pada mata anggaran sehingga
terjadi DIPA minus
Laporan SAK yang masuk 100% sedangkan SIMAK-BMN yang
masuk 91%
Perbaikan pada aplikasi persediaan berupa realisasi persediaan 526
tetapi belum dilakukan e-rekon ulang sehingga muncul persediaan
belum diregister pada neraca Eselon I SAIBA.
40
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
41
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
PELAKSANAAN KEGIATAN
BAGIAN UMUM
1. Pemberian Penghargaan pada Kelompoktani dan Mantri Tani
Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016
Pemberian penghargaan ini diberikan kepada Kelompoktani yang
berhasil dalam mengelola usaha tani sub sektor tanaman pangan
khususnya komoditi padi, jagung dan kedelai, karena komoditas
tersebut merupakan komoditi yang sangat berpengaruh dalam upaya
mendukung program swasembada pangan dan Petugas/Mantri Tani
yang merupakan ujung tombak pengumpul data-data statistik pertanian
tanaman pangan.
Pemberian penghargaan kepada kelompoktani dan mantri tani tahun
2016 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Tanaman Pangan Nomor 83/HK.310/C/10/2016 tentang Kelompoktani,
Mantri Tani, Petugas Perbenihan, Produsen/Penangkar Benih,
Petugas POPT, Petugas PPOPT-PHP, Laboratorium PHP,
Kelompoktani Pengembang Agens Hayati (PAH), dan Petania
Pengembangan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Berprestasi
Tahun 2016 dan Pemberian penyerahan penghargaan ditetapkan
dengan SK Menteri Pertanian Nomor709/Kpts/KP.5901/10/2016
tentang Pemberian Penghargaan Kepada Penggerak/Pemrakarsa/
Pelopor Di Bidang Pembangunan Pertanian Berprestasi Tingkat
Nasional Tahun 2016.
Proses pemberian penghargaan tingkat nasional dilakukan secara
berjenjang dengan melalui beberapa tahapan penilaian, yaitu penilaian
tingkat provinsi dan penilaian tingkat nasional. Penilaian tingkat
provinsi dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi yang melakukan penilaian
didaerahnya, yang kemudian mengusulkan 1 Kelompok Tani (padi,
jagung, kedelai) dan 1 Mantri Tani terbaik kepada tim penilai pusat
untuk dilakukan penilaian tingkat nasional. Tim penilai pusat yang
anggotanya berasal dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan akan
memverifikasi usulan dari provinsi. Tim Penilai Provinsi dan Pusat
dalam melakukan penilaian/verifikasi mengacu pada Buku Petunjuk
Pelaksanaan Penghargaan Kelompoktani/Mantri Tani Berprestasi
Bidang Tanaman Pangan Tingkat Nasinal yang diterbitkan dari tim
pusat. Dari hasil verifikasi lapangan ditetapkan 6 kelompoktani
penggerak/pemrakarsa/pelopor di bidang pembangunan pertanian
berprestasi tingkat nasional, 12kelompoktani (4 kelompktani komoditas
IV
42
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
IB IC ID Gol I IIA IIB IIC IID Gol II IIIA IIIB IIIC IIID Gol III IVA IVB IVC IVD IVE Gol IV Jml
1 Ditjen TP - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1
2 Setditjen TP 1 1 2 4 16 23 43 14 96 27 72 26 25 150 3 4 1 2 1 11 261
- Pusat - - - 8 6 14 14 42 16 58 16 25 115 2 4 1 2 1 10 167
- Diperbantukan (Daerah) 1 1 2 4 8 17 29 - 54 11 14 10 - 35 1 - - - - 1 94
3 Dit. Perbenihan TP - - - - 3 2 2 - 7 7 18 3 9 37 6 5 1 - - 12 56
4 Dit. Serealia - - - - 3 3 3 4 13 3 14 5 16 38 6 4 - - - 10 61
5 Dit. Aneka Kacang dan Umbi - - - - 2 2 1 2 7 7 15 6 12 40 3 4 - - - 7 54
6 Dit. Perlindungan TP - - - - 1 3 3 5 12 7 19 12 9 47 2 3 2 - - 7 66
7 Dit. PPHTP - - - - 2 3 4 3 12 12 23 4 13 52 5 2 1 - - 8 72
8 BBPOPT Jatisari - - - - 5 7 7 11 30 14 26 11 8 59 3 1 - - - 4 93
9 BBPPMBTPH Cimanggis - - - - - 3 7 3 13 5 17 10 12 44 2 1 2 - - 5 62
10 BPMPT - - - - - - 4 1 5 5 10 10 7 32 1 - - - - 1 38
1 1 2 4 32 46 74 43 195 87 214 87 111 499 31 24 7 2 2 66 764 Jumlah
No Unit Kerja
Golongan
padi, 4 kelompoktani komoditas jagung dan 4 kelompoktani kedelai),
dan 4 Mantri Tani berprestasi.
Pemberian Penghargaan kepada Kelompoktani dan Mantri Tani
Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016 diserahkan bersamaan
waktunya dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 di
Boyolali Jawa Tengah.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia
a. Keadaan Pegawai Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tahun 2016
- Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun
2016berdasarkan golongansebanyak 764 orang, untuk
golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 195 orang,
golongan III sebanyak 499 orang, dan golongan IV 66 orang.
Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 12. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Golongan
Tahun 2016
Pegawai tersebut tersebar di Sekretariat Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan 261 orang terdiri dari 167 orang pusat dan 94
orang diperbantukan, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
56 orang, Direktorat Serealia 61 orang, Direktorat Aneka
Kacang dan Umbi 54 orang, Direktorat Perlindungan Tanaman
Pangan 66 orang, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan 72 orang, Balai Besar Peramalan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) 93 orang, Balai Besar
Pengujian dan Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan
dan Hortukultura (BBPPMBTPH) 62 orang, dan Balai Pengujian
Mutu Produk Tanaman (BPMPT) 38 orang.
43
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang ada di masing-
masing unit kerja Eselon II, maka dapat digambarkan klasifikasi
tingkat pendidikan melalui dari tingkat SD s.d S3 seperti terlihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 13. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Pendidikan
Bila dilihat dalam tabel tingkat pendidikan yang paling banyak
adalah pegawai yang berpendidikan sarjana 315 orang dan urutan
kedua adalah SLTA sebanyak 224 orang serta urutan ketiga adalah
S2 sebanyak 118 orang.Apabila dibandingkan dengan tahun 2015
pegawai yang berpendidikan S1 317 orang dan urutan kedua
adalah SLTA sebanyak 254 orang serta urutan ketiga adalah S2
sebanyak 112 orang, Diploma/Sarjana Muda sebanyak 52 orang,
SLTP sebanyak 15 orang, SD sebanyak 16 orang sedangkan pada
tahun 2015 sebanyak 112 orang.
- Jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis
Kelamin
Dari jumlah PNS sebanyak 764 orang yang ada di Ditjen Tanaman
Pangan, pegawai laki-laki masih menduduki urutan paling tinggi
yaitu sebanyak 437 orang (57,20%), sedangkan perempuan
sebanyak 327 orang (42.80%).
S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD Jml
1 Ditjen TP 1 - - - - - - - - - 1
2 Setditjen TP 2 30 91 - - 11 - - 110 10 7 261
- Pusat 2 28 58 - - 11 - - 57 6 6 168
- Diperbantukan (DPK) - 2 33 - - - - - 53 4 1 93
3 Dit. Perbenihan TP 1 13 26 - - 2 - - 12 - 2 56
4 Dit. Serealia 1 15 24 - - 3 - - 14 2 2 61
5 Dit. Aneka Kacang dan Umbi 1 11 25 - 2 1 - - 12 1 1 54
6 Dit. Perlindungan TP 1 13 34 - - 3 - - 14 1 - 66
7 Dit. PPHTP - 18 33 - - 7 - - 13 - 1 72
8 BBPOPT Jatisari - 2 34 1 - 10 - - 45 1 - 93
9 BBPPMBTPH Cimanggis - 12 27 - - 5 - - 18 - - 62
10 BPMPT - 4 21 - - 7 - - 6 - - 38
7 118 315 1 2 49 - - 244 15 13 764 Jumlah
No Unit Kerja
Pendidikan
44
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 14. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Jenis Kelamin
Dilihat dari data yang ini menunjukkan bahwa pegawai laki-laki
masih mendominan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, akan
tetapi perbedaan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan tidak
terlalu jauh. Jika melihat pada tahun 2015 terdapat sedikit
pergeseran jumlah laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2015
pegawai laki-laki jumlah 439 orang (56,72%) dan jumlah pegawai
perempuan 335 orang (43,28%). Bila dibandingkan tahun 2016
jumlah laki-laki berkurang 2 orang dan perempuan berkurang 8
orang.
b. Sosialisasi Penerapan E-Kinerja
Perkembangan perapan E-Kinerja lingkup Ditjen Tanaman Pangan,
dapat laporkan hasil sebagai berikut:
- Terdapat 3 modul utama dalam pembangunan aplikasi E-Kinerja
yaitu modul pegawai, modul pejabat penilain dan modul atasan
pejabat penilai (banding). Pada setiap modulnya terdapat menu
Data Kepegawaian dan Prestasi Kerja. Mekanisme Penilaian
Kinerja adalah sebagai berikut:
Awal tahun pegawai melakukan entry data sasaran kerja
masing-masing, termasuk di dalamnya yaitu kuantitas
output, kualitas, waktu dan biaya bagi pejabat struktural.
Kemudian atasan langsung akan mengoreksi dan
menyepakati sasaran dimaksud.
Laki-Laki Perempuan
1 Ditjen TP 1 - 1
2 Setditjen TP 171 90 261
- PUSAT 112 55 167
- Diperbantukan (DPK) 59 35 94
3 Dit. Perbenihan TP 29 27 56
4 Dit. Serealia 40 21 61
5 Dit. Aneka Kacang dan Umbi 29 25 54
6 Dit. Perlindungan TP 29 37 66
7 Dit. PPHTP 37 35 72
8 BBPOPT Jatisari 65 28 93
9 BBPPMBTPH Cimanggis 25 37 62
10 BPMPT 11 27 38
437 327 764
57,20 42,80 100,00 %
No Unit KerjaJenis Kelamin
Jumlah
Jumlah
45
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Selanjutnya setiap awal bulan setiap pegawai melakukan
penaksiran sendiri atas capaian kinerjanya (self appraisal).
Hasil self appraisal dikirim ke pejabat penilai untuk dikoreksi
dan ditetapkan.
- Aplikasi E-Kinerja terkait dengan Tugas Jabatan, Tugas
Tambahan dan Kreatifitas hingga hasil capaian kinerjanya
setiap bulan, ada 3 indikator kinerja pada aplikasi yaitu 0-60
(merah), 61-90 (kuning), dan > 90 (Hijau).
- E-Kinerja diterapkan karena melihat Daftar Penilai Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) belum mampu menyajikan penilaiam pegawai
secara obyektif, terukur, transparan dan adil. E-Kinerja secara
terukur diharapkan mampu memberikan motivasi kerja pegawai
sehingga pegawai lebih produktif dan proaktif. E-Kinerja
dimaksudkan/dijadikan alat ukur yang obyektif dan transparan
bagi pegawai, pejabat penilai dan tim penilai kerja pegawai
dalam pengambilan keputusan. Pembayaran tunjngan kinerja
yang semula berdasarkan atas kehadiran pegawai, kedepan
akan dibayarkan berdasarkn capaian kinerja pegawai.
- Dasar Hukum
UU ASN No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(pasal 75, 76 dan 77).
PP No 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) PNS.
PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Permentan RB No 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.
Perka BKN No 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Prestasi Kerja.
Permentan 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian.
- Aplikasi E-Kinerja dibangun berbasis web sehingga aplikasi ini
nantinya bias diakses oleh setiap pegawai kapan saja dan
dimana saja. Aplikasi E-Kinerja dibangun dengan tujuan: 1).
diharapkan akan menjadi sebuah instrument pengukuran kinerja
yang obyektif dan transparan bagi pegawai pejabat penilai,
penerapan 2). penerapan aplikasi ini juga diharapkan dapat
menjadi alat pengendali kinerja pegawai yang lebih efektif dan
efisien 3). hasil pengukuran kinerja setiap bulannya akan
46
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
menjadi dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja bagi
pegawai Kementerian Pertanian.
- Selanjutnya kegiatan sosialisasi ini melakukan simulasi aplikasi
E-Kinerja.
c. Penilaian Daftar Usul Penilai Angka Kredit (DUPAK) Pengawas
Benih Tanaman (PBT) Periode Kenaikan Pangkat Oktober
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karir
Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman serta sebagai
pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya.
Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah salah satu
jabatan dalam Rumpun Ilmu Hayat Pertanian yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk
melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari
penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan
peredaran benih dan penerapan sistem mutu. Para Pengawas
Benih Tanaman yang telah melaksanakan tugasnyatersebut
menuangkan kegiatan dan hasil karyanya dalam bentuk bukti fisik
yang tersusun berupa Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
untuk usulan kenaikkan pangkat Pejabat Fungsional bersangkutan.
Sesuai Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 09/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Dan
Angka Kreditnya, Instansi Pembina Pejabat Fungsional Pengawas
Benih adalah Kementerian Pertanian. PBT diwajibkan untuk
menyampaikan DUPAK kepada Instansi Pembina minimal satu kali
dalam satu tahun untuk dilakukan penilaian.Hasil penilaian tersebut
digunakan sebagai dasar kenaikkan pangkat yang bersangkutan.
Penilaian DUPAK dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yaitu
periode April dan Oktober 2016, untuk periode Oktober 2016 jumlah
DUPAK yang akan dinilai 123 orang. Dengan jumlah tersebut, maka
perlu dilaksanakan penilaian satu atap, agar penerbitan SK
Kenaikkan Pangkat sesuai dengan periode yang ditentukan.
Pejabat Fungsional yang mengajukan DUPAK dari unit kerja pusat
maupun daerah berjumlah 123 orang dengan rincian:
- PBT Kementerian (Gol II – III/d) : 8 orang
- PBT Pusat (Gol IV/a –IV/c) : 97 orang
47
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Permasalahan antara lain:
- Berkas kepegawaian yang dilampirkan untuk penilaian DUPAK
tidak lengkap, HAPAK/PAK yang dilampirkan tidak runut
sehingga menghambat untuk membuat konsep daftar hasil
penilaian DUPAK
- Pejabat Fungsional PBT yang berada di pangkat puncak masih
ada yang tidak mengirimkan DUPAK untuk angka kredit
pemeliharaan setiap tahun sehingga ada pejabat fungsional
PBT yang diberhentikan
- Pejabat Fungsional PBT tergantung pada angka kredit dari
tugas pokok, belum banyak menyentuh pengembangan profesi
sehingga kesulitan dalam memenuhi angka kredit untuk naik
pangkat berikutnya
- Pejabat Fungsional PBT belum memenuhi kaidah-kaidah
penulisan Karya Tulis Ilmiah yang dipersyaratkan
- Usulan DUPAK Calon PBT maupun PBT yang diajukan tidak
sesuai dengan bukti fisik yang ada, masih ada daftar butir
kegiatan yang tidak diisi sesuai dengan Bukti Fisik.
Saran dan upaya pemecahan masalah yaitu:
Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif mengenai pelaksanaan
jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman, dari Penyusunan
DUPAK sampai dengan penulisan Karya Tulis Ilmiah.
d. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka semua pejabat
struktural dari Eselon I - IV dituntut memahami secara teknis
bagaimana menerapkan ketentuan penyelesaian pelanggaran
disiplin terhadap setiap pelanggaran PNS yang menjadi
bawahannya. Selama ini sering kali terjadi salah pemahaman
seolah-olah penindakan pelanggaran disiplin PNS merupakan
tanggung jawab kepegawaian ataupun yang membidangi
kepegawaian sehingga atasan langsung merasa tidak bertanggung
jawab terhadap pelanggaran disiplin pegawai terhadap stafnya yang
melanggar.Dalam ketentuan PP Nomor 53 tahun 2010 jelas tertulis
bahwa atasan langsung mempunyai kewajiban untuk menindak
PNS yang menjadi stafnya apabila melanggar disiplin pegawai dan
akan menerima sanksi yang sama dengan stafnya apabila atasan
48
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
langsung tidak bersedia memberikan sanksi kepada stafnya yang
melanggar aturan.
Berkaitan dengan hal tersebut, setiap atasan langsung harus
melakukan penerapan disiplin pegawai yang meliputi pemahanman
terhadap PP 53 Tahun 2010 dengan benar, membuat surat
panggilan pemeriksaan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP),
membuat surat keputusan pemberian sanksi dan sebagaimana agar
PP Nomor 53 Tahun 2010 dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Untuk itu kegiatan ini diharapkan menjadi agen penerapan
PP Nomor 53 Tahun 2010 di unit kerja masing-masing.
Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan disiplin pegawai
antara lain:
- Masih kurangnya penerapan teknis pelaksanaan hukuman
disiplin pegawai yang berakibat pada kesulitan dalam penerapan
hukuman disiplin didalam pengawasan pelanggaran disiplin yang
dilakukan dan juga dalam prosedur pelaksanaan izin perkawinan
dan perseraian PNS
- Masih adanya keengganan para pejabat struktural atasan
langsung untuk menjatuhkan sanksi kepada staf yang melanggar
karena merasa kasihan dan merasa tiak terlalu penting untuk
dilakukan
- Adanya kesulitan pengelola kepegawaian didalam membuat
tahapan hukuman disiplin PNS dan pembuatan izin perceraian
dikarenakan belum paham benar tentang tata cara pembuatan
BAP bagi yang terkena hukuman disiplin dan Berita Acara
Merukunkan bagi yang ingin melakukan proses perceraian
Untuk itu diperlukan pemahaman pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta PP Nomor 10
Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan
dan perceraian
e. Kegiatan Pengembangan Karakter SDM
Kegiatan pengembangan karakter SDM pertanian sudah menjadi
agenda rutin Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, hal ini
dilakukan dalam rangka peningkatan kreatifitas, kebersamaan,
kepercayaan diri serta motivasi pegawai dalam bekerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kegiatan
Pengembangan Karakter ini antara lain bertujuan: a) mempererat
tali persaudaraan dan rasa kekeluargaan atau kebersamaan antar
sesama pegawai termasuk antar pimpinan dan bawahan, b)
meningkatkan daya kreatifitas, motivasi kerja yang dapat
49
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian, c) meningkatkan
kekompakan diantara para pegawai sehingga dapat semangat
bekerja, d) dapat mengembangkan diri dan tim dalam kerjasama
dalam bekerja, e) dapat merencanakan kegiatan strategis secara
bersama-sama dalam satu tim, f) dapat meningkatkan
kesepahaman diantara peserta yang dapat meningkatkan rasa
toleransi dan kebersamaan
Kegiatan ini merupakan tahun kelima dan yang mengikuti kegiatan
pengembangan karakter adalah perwakilan pegawai setiap unit
kerja Eselon II termasuk UPT lingkup Ditjen. Tahun 2016 kegiatan
Pengembangan Karakter SDM dilaksanakan pada tanggal 26s.d 28
Mei 2016 di Kamojang Resort dan Spa Garut, Jawa Barat, adapun
jumlah peserta sebanyak 142 orang.
Pelaksanaan kegiatan ini dipandu oleh Tim Outbond dari Hotel
Kamojang Resort dan SPA Garut, Jawa Barat, dan siraman rohani
dari Pondok Pesantren Darut Tauhid.Metode pelaksanaan kegiatan
melalui permainan dan pemberian motivasi.
Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan permainan-permainan
dalam mengembangkan karakter tersebut adalah:
- Meningkatkan kepercayaan diri
- Menumbuhkan rasa keberanian dan kesiapan mengambil resiko
- Menumbuhkan prinsip siap menang dan sipa kalah di dalam
suatu kompetisi
- Meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan
- Membangkitkan kepekaan dan saling pengertian antar
kelompok
- Menumbuhkan motivasi dan berperan aktif peserta
- Menciptakan kebersamaan antar peserta disuatu kelompok
- Melatih setiap peserta untuk mengembangkan jiwa
kepemimpinan
- Membuat peserta mampu menganalisis masalah serta
menempatkan sumber daya
- Manusiasesuai dengan potensi dan teknik yang dimilikinya
f. Pendidikan dan Latihan Pimpinan (DIKLATPIM)
Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut DIKLATPIM
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompentensi
kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang
jabatan struktural.Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut
50
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
DIKLATPIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompentensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai
dengan jenjang jabatan struktural.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengikuti DIKLATPIM 2016
untuk Pejabat Eselon III dan IV. DIKLATPIM III DAN IV
dilaksanakan pada bulan Maret s.d. Agustus 2016 di BBPPSDMP
Ciawi Bogor.
Tabel 15.Daftar Pendidikan dan Latihan Pimpinan III dan IV
3. Ekspose Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2016
Rapat Ekspose Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2016,
dilaksanakan tanggal 5 Desember 2016 di Puslitbang Perkebunan
Cimanggu Bogor, dengan hasil rapat sebagai berikut:
a. Tahun 2016 pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian
Pertanian.
b. Metode yang digunakan adalah survei dengan menggunakan
kuesioner yang berdasarkan Permentan No 78 tahun 2013, sebagai
alat bantu pengumpulan data. Pengisian kuesioner tersebut dua
periode Januari s.d Juni dan Juli s.d. November 2016 pada saat
No Nama Gol Jabatan Waktu Tempat
Ir. Mustaghfirin
196209011989031000
2 Ir. Mutiara, M.M 26 April s.d 6 Agustus 2016
196111011992032001
3 Richenly Nanlohy, S.P, M.Si
196908222000032006
IV/a Kasi Pengembangan
Kedelai Dit. AKABI
3 s.d. 17 Maret 2016, tanggal 28
Maret s.d. 19 April 2016, dan
tanggal 20 s.d. 25 Juni 2016
Komplek Bumi
4 Memed Jamhari, S.P.
196605151992031002
III/c Kasi Informasi dan
Dokumentasi BBPOPT
3 s.d. 17 Maret 2016, tanggal 28
Maret s.d. 19 April 2016, dan
tanggal 20 s.d. 25 Juni 2016
Komplek Bumi
5 Ir. Muhammad Lindu Basyah,
M.M. 196204131991031001
IV/a Analis Program/Kegiatan
Pembangunan Pertanian
Direktorat Serealia
16 s.d. 31 Maret 2016, tanggal 11
April s.d. 3 Mei 2016, tanggal 18
s.d. 23 Juli 2016
Komplek Surya
6 Rika Batra, S.P, M.Si
197508282003122001
III/c Kepala Subbagian
Evaluasi dan Pelaporan
Setditjen TP
16 s.d. 31 Maret 2016, tanggal 11
April s.d. 3 Mei 2016, tanggal 18
s.d. 23 Juli 2016
Komplek Surya
7 Tukiman, S.TP, M.Si
197612182005011001
III/c Kasubag Keuangan dan
Perlengkapan,
BBPPMBTPH
28 April s.d. 14 Mei 2016, tanggal
23 Mei s.d. 14 Juni 2016, tanggal
15 s.d. 20 Agustus 2016
Komplek Bumi
8 Suw arman, SP
196807201989021000
Komplek Bumi
Diklatpim Tk. III
1 IV/a Kabid Program dan
Evaluasi BBPOPT
1 s.d. 11 Maret 2016, tanggal 21
Maret s.d. 12 April 2016, tanggal
13 s.d. 17 Juni 2016
Komplek Surya
IV/b Kasubdit Kelembagaan
POPT
Komplek Surya
Diklatpim Tk. IV
III/d Kasi Program, Bidang
Program dan Evaluasi
BBPOPT
28 April s.d. 14 Mei 2016, tanggal
23 Mei s.d. 14 Juni 2016, tanggal
15 s.d. 20 Agustus 2016
51
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
N O Unit KerjaN ilai
IKM
Ko nversi
N ilai
Kualitas
IKM Keterangan
1 Ditjen Tanaman Pangan 3.35 83.64Sangat
B aik3 UPT/UKPP
2 Ditjen Perkebunan 3.36 83.92Sangat
B aik4 UPT/UKPP
3 Biro Hukum dan Informasi Publik 3.27 81.72Sangat
B aik1 UPT/UKPP
4 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 3.3 82.5Sangat
B aik23 UPT/UKPP
5 Badan Karantina Pertanian 3.35 83.88Sangat
B aik52 UPT/UKPP
6 Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok UPT Karantina
7Balai Besar Pengembangan Pengujian M utu Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura3.23 80.68 Baik UPT Ditjen TP
8 Balai Pengujian M utu dan Sertifikasi Produk Hewan UPT Ditjen PKH
9Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
Pertanian2.94 73.51 Baik 1 UPT/UKPP
10 Badan Litbang Pertanian 3.21 80.3 Baik 65 UPT/UKPP
11 Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian 3.19 79.64 Baik
UPT Badan Penelitian
dan Pengembangan
Pertanian
12Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian3.22 80.59 Baik
UPT Badan Penelitian
dan Pengembangan
Pertanian
13 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 3.27 81.69 Sangat Baik 19 UPT/UKPP
14 Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian 3.27 81.72 Sangat BaikUPT Badan Karantina
Pertanian
Tidak hadir
Tidak hadir
pelanggan menyerahkan sampel untuk diuji atau mengambil jasa
layanan.
Tabel 16.Hasil IKM Lingkup Kementerian Pertanian
c. Nilai IKM Kementan tahun 2016 adalah 3,26 (konversi nilai 81,40)
dengan kualitas IKM A (Sangat Baik). Untuk tahun 2015 adalah
3,20 (konversi nilai 80,08) dengan kualitas IKM B (Baik) terdapat
peningkatan nilai IKM.
d. IKM UPT lingkup Ditjen TP Tahun 2015 adalah 3,31 dengan
konversi IKM 82.86 dengan Mutu Pelayanan A. Dengan demikian
dapat disampaikan IKM lingkup Ditjen TP naik 0,04 dan nilai
konversi 0,78. Nilai yang terendah pada unsur “Kecepatan
Pelayanan. Adapun solusi yang akan dilakukan adalah
penambahan SDM, penambahan alat pengujian dan
pengembangan keterampilan.
e. Nilai IKM harus dimasukkan di web masing-masing UPT maupun
Eselon I pembinanya karena merupakan salah satu unsur
penunjang Reformasi Birokrasi.
4. Indeks Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara (IPNBK)
Rapat Ekspose Pengukuran Indeks Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja
dapat dilaporkan hasil sebagai berikut:
a. Tahun 2016 pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya
Kerja Aparatur Negara (IPNBK) menggunakan Peraturan Menteri
52
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.070/6/2015 tentang Pedoman
Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja Di Lingkungan
Kementerian Pertanian, sedangkan tahun 2014 menggunakan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/6/2013
tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya
Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian
b. Maksud dan tujuan IPNBK
Maksud: sebagai acuan setiap pimpinan unit kerja dalam
melakukan monitoring dan evaluasi penerapan nilai dasar
budaya kerja pada unit kerja yang dipimpinnya, dengan
demikian dapat diketahui penerapan nilai budaya kerja pada
setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian
Tujuan: untuk memperoleh data dan informasi yang akurat
tentang hasil penerapan nilai budaya kerja pegawai di unit kerja
masing-masing, sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam
pengambilan keputusanuntuk memperbaiki dan menggerakkan
peningkatan budaya kerja pegawai di lingkungan Kementerian
Pertanian.
c. Tahap pelaksanaan pengukuran IPNBK lingkup Kementerian
Pertanian yaitu:
Setiap unit kerja Eselon I menyebarkan kuesioner IPNBK
dilingkungan unit kerjanya
Penarikan kembali kuesioner yang telah diisi masing-masing
oleh unit kerja Eselon I
Pengolahan data IPNBK oleh masing-masing unit kerja Eselon I.
Eskpose hasil pengolahan
Hasil dari ekspose setiap Eselon I lingkup Kementerian
Pertanian tersebut kemudian direkap menjadi IPNBK
Kementerian Pertanian, secara rinci dapat dilihat pada table
berikut ini.
53
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
No Unit Kerja
Nilai
Konversi
IPNBK
Kualifikasi Kualitas
Budaya Kerja
1 Setjen Kementan 87,36 A (Sangat Baik)
2 Itjen Kementan 89,71 A (Sangat Baik)
3 Ditjen PSP 87,45 A (Sangat Baik)
4 Ditjen TP 89,12 A (Sangat Baik)
5 Ditjen Horti 88,36 A (Sangat Baik)
6 Ditjen Perkebunan 87,90 A (Sangat Baik)
7 Ditjen PKH 90,84 A (Sangat Baik)
8 Badan Litbangtan 88,67 A (Sangat Baik)
9 Badan PPSDMP 89,12 A (Sangat Baik)
10 Badan Ketahanan Pangan 87,86 A (Sangat Baik)
11 Badan Karantina Pertanian 88,55 A (Sangat Baik)
Tabel 17. Hasil Ekspose Eselon I Lingkup Kementan
d. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai
nilai IPNBK tertinggi yaitu nilai konversi 90,84, dan yang
mempunyai nilai IPNBK terendah adalah Badan Ketahanan Pangan
dengan nilai konversi nilai 87,86 namun demikian semuanya
mempunyai kualifikasi kualitas budaya kerja A (Sangat Baik).
e. Nilai konversi IPNBK Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun
2016 adalah 89,12 kualifikasi kualitas budaya kerja A (sangat
baik), sedangkan pada tahun 2015 88,04 dengan demikian naik
1.08.
f. IPNBK Ditjen TP Nilai yang paling rendah pada tahun 2016 terletak
pada komitmen. Pada tahun 2015 nilai yang terendah juga terdapat
pada komitmen namun pada tahun 2016 terdapat dengan konversi
dari 86.36 menjadi 87.27 naik 0.91.
Nilai IPNBK adalah merupakan salah satu data dukung pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, nilai yang diperoleh dari setiap unit kerja Eselon I
mempunyai klasifikasi budaya kerja A (sangat baik) hal ini harus sejalan
sebanding dari perolehan nilai.
5. Mutasi Pegawai Yang Mengurangi dan Menambah Bezeting
a. Pengangkatan CPNS dan PNS Masuk ke Ditjen Tanaman Pangan
Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang
mutasisebanyak 13 orang PNS.Daftar nama Pegawai Ditjen TP
yang pindah antar instansi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
54
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tabel 18. Mutasi Pegawai Ditjen TP Mengurangi Bezeting
Tahun 2016
b. Pensiun Pegawai
Pada tahun 2016 jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan yang memasuki masa purna bakti berkurang, hal ini
dikarenakan ada perpanjangan batas usia pensiun sesuai UU
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi
58 tahun, sehingga yang memasuki usia 56 tahun pada tahun 2015
banyak yang melanjutkan kembali, namun ada beberapa orang
yang tidak melanjutkan, beberapa orang mengajukan pensiun dini,
dan meninggal dunia. Jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan
tahun 2016yang telah pensiun BUP, pensiun dini, meninggal dunia
sebanyak 24 orang.
TMT
Baru Masuk
Ir.Laurensius Sihaloho,MBA
Dr. Drs. Sarw o Edhi, S.P M.M
Ir. Nani Mokodongan, M.M
Alfisa Visnu F
M. Adityo Pradana, S.H
Tyas Mila Z, S.P
Rein Suadamara, S.P, MEng III/c BKP 26/05/2016
Wiji Astutingingsih, S.P, M.M III/d PVT, Setjen 2/4/2016
9 Nitam Kasim III/a BPTP Gorontalo 2/3/2016
10 Non Botutihe, S.P III/b BPTP Gorontalo 5/1/2016
11 Lukman II/b BPTP Aceh 20/04/2016
12 Sofyan, S.P III/b Badan Litbang 24/11/2016
No Nama Pegaw ai/ NIP GolUnit Kerja
27/10/2016
2 IV/b Ditjen Horti 20/04/2016
1 IV/d Itjen Kementan
1/5/2016
5 III/a Pemda Prov. Jateng 1/1/2016
4 IV/b Pemda Prov. Gorontalo
7
9/9/2016
6 III/b Pemda Prov. Jateng 1/4/2016
6 III/a Pemda Prov. Jateng
8
55
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
No Nama Gol Unit Kerja TMT Ket
1 Ir. Kasw anda, MS IV/b Setditjen TP 1/12/2016 Pensiun
195811081984031000
2 Dra. Yulianti Sri Hastuti IV/a Setditjen TP 1/8/2016 Pensiun
195807061984032000
3 Siti Nurjanah Na,S.SOS,M.Si IV/a Setditjen TP 1/6/2016 Pensiun
195805101981032000
4 Yanti Dharma III/b Setditjen TP 1/6/2016 Pensiun
195805311980032000
5 Endang Susw aty III/b Setditjen TP 1/10/2016 Pensiun
195809231982022000
6 Slamet Sariman II/a Setditjen TP 1/5/2016 Pensiun
195804131982021000
7 Joice Delianti, S.E,M.M III/c Setditjen TP 1/3/2016 Meninggal dunia
197806142001122000
8 Sudirman III/c Setditjen TP 9/9/2016 Meninggal dunia
195905121995031000
9 Sundari III/a Setditjen TP 1/11/2016 Meninggal dunia
196409042000032000
10 Ir. Wasitohadi IV/a Dit. Serealia 1/10/2016 Pensiun
19580917198703 002
11 Eddy Surachman III/b Dit. Serealia 1/3/2016 Meninggal dunia
198010182007011000
12 Ir. Donna Purba III/d Dit. AKABI 1/7/2016 Pensiun
195806131986032000
13 Suhaemi I/d Dit. AKABI 1/6/2016 Pensiun
195805011997031000
14 Sukarni II/a Dit. AKABI 1/12/2016 Pensiun
195812021998032000
15 Sunardi II/b Dit. AKABI 1/12/2016 Meninggal dunia
196805042007011000
16 Ir. Feroza Sulvia, M.Si IV/a Dit. Perbenihan TP 1/4/2016 Pensiun
196502111992112000
17 Harini III/b Dit. Perbenihan TP 1/8/2016 Pensiun
195807271982022000
18 Ir. Bambang Jaya, M.ENG IV/b Dit. PPHTP 1/6/2016 Pensiun
195805041985031000
19 Dian Handayani, M.Si IV/a Dit. PPHTP 1/5/2016 Meninggal dunia
19650814198903200
20 Suparmo III/b Dit. PPHTP 1/4/2016 Meninggal dunia
195909181988031000
21 Sigit Subali III/b Dit.Perlindungan TP 1/8/2016 Pensiun
19580714198202 1 001
22 Sri Lestari III/b Dit. Perlindungan TP 1/9/2016 Pensiun
195808041985032000
23 Ir. Sarsito Wahono GS, M.M IV/c BBPOPT 1/6/2016 Pensiun
195605021982021000
24 Dra. Tantri Yulianti IV/a BPMPT 1/8/2016 Pensiun
195807061985032000
Tabel 19. Jumlah Pegawai Ditjen TP Pensiun BUP, Pensiun Dini,
dan Meninggal
56
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
6. Kehadiran Pegawai lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan dan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Dengan adanya tunjangan kinerja daftar kehadiran pegawai menjadi
sangat penting, dikarenakan ada kaitannya pemotongan tunjangan
kinerja bagi pegawai yang tidak masuk, terlambat masuk kerja atau
terlambat berdasarkan Permentan Nomor 45/Permentan/OT.140/
4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Kehadiran
Pegawai lingkup ditjen Tanaman Pangan sudah menggunakan mesin
handkey. Daftar rekapitulasi kehadiran pegawai lingkup Sekretariat
Ditjen Tanaman Pangan dan lingkup Ditjen Tanaman Pangan tahun
2016 dapat dilihat pada lampiran.
7. Melakukan Pembuatan SK sebanyak 183 SK lingkup Ditjen TP
8. Kegiatan Evaluasi Implementasi Perundang-Undangan dan
Keterbukaan Informasi Publik
Kegiatan Evaluasi Implementasi Perundang-Undangan dan
Keterbukaan Informasi Publik, dengan hasil sebagai berikut:
a. Sekretaris Direktorat Jenderal
Dalam paparan tentang mekanisme pembentukan peraturan
perundang-undangan beliau menekankan bahwa sebagai birokrat
jangan asal mengeluarkan keputusan/regulasi.Selain itu beliau juga
menekankan pentingnya memahami tentang teori kewenangan.
b. Biro Humas dan Informasi Publik
Dalam paparan materi tentang keterbukaan informasi publik
mendukung UPSUS beliau menekankan bahwa Kementan telah
mengaplikasikan UU KIP dengan maksimal, dimana kementan telah
memiliki sebuah Aplikasi Silayan/Simforta untuk mendukung KIP di
Kementan.
c. LK3I
Memberikan pemahaman tentang sengketa informasi, dimana kita
diajak memahami tentang dasar hukum/legal standing di dalam
sengketa informasi publik dimana UU KIP tidak berdiri sendiri.
d. BKPM
Presiden Jokowi memberikan arahan bahwa pilar ekonomi salah
satunya adalah investasi.Dimana salah satu hal menonjol dari
investasi di bidang tanaman pangan di dominasi oleh penanaman
modal asing.
57
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Di samping itu dijelaskan tentang jenis-jenis usaha terbuka dan
tertutup di bidang tanaman pangan.
e. LKPP
Dalam pemaparannya, memaparkan bahwa KIP dalam PBJ adalah
hal positif.Namun tidak semua kesalahan
dituduhkankepadapanitia.Pengadaan harus berbasis pada
kebutuhan.
f. KPK
- Perbaikan sistem pengadaan belum mengakomodir terjadinya
transaksional pengadaan. Selain itu potensi konflik kepentingan
(Conflict of Interest) yang sangat tinggi akan berkorelasi positif
dengan potensi korupsi.
- KPK melakukan upaya pencegahan korupsi pada PBJ dengan
mendorong hal-hal berikut ini, antara lain:
Independensi kelembagaan dan SDM pelaksana pengadaan
barang dan jasa
Optimalisasi whistleblowing system
Optimalisasi vendor management system
Standarisasi kualitas barang/jasa dan harga
Optimalisasi peran Inspektorat Pengawasan sejak
perencanaan program dan anggaran hingga evaluasi/audit
kemanfaatan barang/jasa
- Upaya pencegahan korupsi pada perizinan dapat dilakukan
dengan cara:
Keterbukaan Informasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka
menciptakan pelayanan yang transparan, cepat dan adil
bagi pengguna layanan
Melakukan upaya yang lebih serius dalam menghilangkan
pemberian/penerimaan Gratifikasi dalam perizinan
9. Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXV Tahun 2016
Berpartisipasi pada Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXVI
tahun 2016 pada tanggal 28 s.d 30 Oktober tahun 2016 di Komplek
Pemerintahan Kab. Boyolali Jawa Tengah. Dalam sambutannya
Presiden menyampaikan sangat lemah sengitnya kompetisi anytra
negara. Ada tiga hal yang kedepannya akan diperebutkan oleh semua
negara, yaitu pangan, energi dan sumber daya air, sehingga mulai
sekarang kita harus bisa mengantisipasi, menyiapkan dan melakukan
58
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
perencanaan terkait tiga hal tersebut diatas. Dalam rangka mendukung
kegiatan Hari Pangan Sedunia, Indonesia berpartisipasi melaksanakan
peringatan HPS melalui Kementerian Pertanian sebagai
penyelenggara. Kegiatan HPD diawali dengan Upaya Khusus
Kementerian Pertanian dalam pencapaian swasembada pangan
khususnya padi dan jagung yang telah memperoleh hasil yang
menggembirakan dan akan dilanjutkan dengan Upaya Khusus menuju
swasembada daging sapi dengan adanya Upsus SIWAB (Upaya
Khusus Sapi Induk Wajib Bunting). Pada Hari Pangan Sedunia (HPS)
ke-36 tahun 2016 ini masyarakat diajak dan diperlihatkan hasil atau
capaian program pembangunan pertanian.Serta mensyukuri capaian
khususnya selama 2 tahun pemerintahan Kabinet Kerja.Dimana fokus
kabinet kerja pada sektor pertanian yaitu mewujudkan kedaulatan
pangan dan mensejahterakan petani.
10. Konferensi Pers Realisasi Musim Tanam Padi, Jagung dan Kedelai
Dalam jumpa pers tersebut Dirjen Tanaman memaparkan
perkembangan realisasi musim tanam 2014/2015 sampai dengan
Februari tahun 2016. Padi seluas 6.868.192 ha atau lebih rendah
417,734 ha dibanding musim tanam 2013/2014, jagung seluas
2.149.094 ha atau lebih rendah 25.415 ha dibanding musim tanam
2013/2014 dan kedelai seluas 183.846 ha atau lebih rendah 42.306 ha
dibanding musim tanam 2013/2014. Hasil juga menyampaikan data
angka sementara produksi padi, jagung, dan kedelai 2016.
Kementan menetapkan sasaran produksi padi sebesar 76.226.000 ton,
naik dari tahun 2015 sebesar 75.361.248 ton. Perkiraan produksi
tersebut didasarkan pada luas area tanam di tahun ini sebesar
14.314.742 ha, naik dari tahun lalu 14.115.475 ha.
Adapun sasaran produksi jagung tahun ini mencapai 24 juta ton pipilan
kering. Target produksi itu ditopang dengan luas panen sebesar 4,56
juta ha dan peningkatan produktivitas 51,4 kg/ha. Dibandingkan
realisasi produksi jagung tahun 2015 lalu sebesar 19,6 juta ton pipilan
kering, artinya pemerintah menargetkan kenaikan produksi sebesar
4,38 juta ton pipilan kering atau sebesar 22,38%.
Untuk komoditas kedelai, target kenaikan produksi tahun 2016 ini
mencapai 55,75% atau sebesar 536.901 ton. Untuk luas panen
ditaksir meningkat dari 613.885 ha menjadi 953.213 ha. Adapun
produktivitas diperkirakan meningkat sebesar 1,57 kg/ha dari 1,56
kg/ha.
Menyangkut alokasi subsidi benih tahun 2015, untuk padi hibrida seluas
3.940,000 ha (166.500 ton) , untuk padi hibrida seluas 100.000 ha
59
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
(1.500ton) untuk jagung hibrida seluas 100.000 ha (1.500 ton) dan
kedelai seluas 300.000 ha (15.000 ton).
Sedangkan data untuk serangan OPT utama, kekeringan, dan
kebanjiran pada lahan padi, jagung, dan kedelai dapat disampaikan
pada tanaman padi 2015 sampai dengan Februari 2015. Untuk
serangan OPT Utama yang terkena seluas 34.287 ha (1,38%) dan yang
puso seluas 44 ha (0,002%) dari luas tanam.
Untuk tanaman jagung dan kedelai yang terkena serangan masing-
masing seluas 2.146 ha atau 0,49% (jagung), 705 ha atau 0,12%
(kedelai) dan yang puso seluas 2 ha atau 0,0005% (jagung). Untuk
kondisi yang terkena banjir dapat disampaikan di pertanaman padi yang
terkena seluas 46.653 ha (1,87%), pusonya 9.126 ha (0,37 ha),
tanaman jagung seluas 777 ha (0,18%), puso 51 ha (0,01%) dan
kedelai seluas 119 ha (0,02%) pusonya 57 ha (0,01%).
Direktur Pengadaan Bulog (Wahyu) menyampaikan bahwa untuk tahun
2016, kita ditargetkan sesuai RKAP untuk bisa menyerap hingga sekitar
4 juta ton beras mulai bulan Maret, April, dan Mei 2016.
Pada waktu panen raya yang diperkirakan akan jatuh hingga tiga bulan
tersebut, dinilai sebagai waktu di mana harga beras lebih murah dari
biasanya atau setara dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Tahun ini Bulog ditargetkan melakukan pengadaan beras hingga 4 juta
ton yang diantaranya 3,2 juta ton untuk pelayanan publik (PSO) dan
800.000 ton beras komersil, pengadaan Gabah Kering Panen (GKP)
minimal sebesar 1,25 juta ton.
Terkait dengan waktu yang bersamaan dengan musim hujan saat ini,
Bulog memiliki strategi agar bisa melakukan pengadaan gabah dengan
volume besar melalui kerjasama dengan beberapa pihak, antara lain
dengan sejumlah BUMN yang memiliki mesin pengering berkapasitas
1.500 ton per hari.
Lalu ada pihak swasta yang memiliki fasilitas pengeringan berkapasitas
750 ton per hari, serta BUMD di Indramayu dan Sulawesi Selatan yang
memiliki fasilitas serupa dengan kapasitas 500 ton per hari. Total
adanya 2.750 ton kapasitas pengering yang dimiliki per hari saat ini.
Idealnya, Bulog harus memiliki mesin pengering dengan kapasitas
pengeringan 5.000 ton per hari.
11. Panen Jagung Hibrida BIMA 20-URI
Panen jagung hibrida dilaksanakan di areal penangkaran benih
kelompoktani sinar harapan di Labuhan Toposo Donggala Sulawesi
Tengah. Pada panen jagung ini Dirjen Tanaman Pangan memberikan
60
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
apreasiasi atas penangkaran benih ini dan diharapkan mampu
memenuhi kebutuhan benih jagung khususnya di Sulteng. Hal ini
sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk
mewujudkan “zero impor jagung”. Masyarakat Sulteng agar terus
berkontribusi dalam peningkatan produksi jagung ini.
Gubernur Sulteng, berkomitmen untuk menjadikan Sulteng sebagai
sentra benih jagung hibrida BIMA 20-URI. Sehingga ketersediaan benih
jagung di Sulteng dapat terpenuhi. Gubernur Sulteng juga berkomitmen
untuk meningkatkan luas areal tanam jagung yang akan disepakati
dalam waktu dekat dengan Bupati/Walikota se-Propinsi Sulawesi
Tengah.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Donggala juga menyatakan
komitmennya peningkatan produksi jagung. Semua masyarakat
Labuan Toposo tanam jagung, termasuk Kepala Desa.Bupati bersama
masyarakat di 16 kecamatan dan 158 desa mendukung penuh upaya
pemerintah untuk tidak impor jagung.
Acara panen tersebut dilanjutkan dengan melakukan gerakan tanam
jagung komposit di Kelompok Tani Sinar Harapan di Labuhan Toposo
Donggala.Penanaman dilakukan pada areal seluas 50 ha. Kemudian
dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara BULOG dengan
rangka pembelian jagung apabila harga di bawah HPP dengan syarat
kadar air maksimal 15% dan tidak berjamur. Penandatanganan MoU
tersebut disaksikan bersama oleh Dirjen Tanaman Pangan, Gubernur
Sulteng dan Bupati
12. Gerakan Tanam dan Panen JagungDalam Rangka Kedaulatan Pangan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didampingi Gubernur Sulawesi
Utara Olly Dondokambey, Kasdam VII/Wirabuana Brigjen TNI
Supartodi dan Bupati Minahasa Utara Vonnie Aneke Panambunan
melakukan Gerakan Tanam dan Panen Jagung bersama Kementerian
Pertanian RI, TNI AD dan Pememerintah Provinsi Sulut dalam rangka
Kedaulatan Pangan di Minahasa Utara pada tanggal 26 Agustus 2016.
Panen Jagung dilaksanakan di lahan seluas 400 ha dan penanaman
jagung hibrida secara simbolis di lahan seluas 15.000 ha, di Desa
Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Hadir pada
acara tersebut Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulut, Kapolres
Kabupaten Minahasa Utara, Danrem 131/Stg, Kasiter Rem
131/Stg, Paban Ster Mabes TNI AD, Dandim 1310/Btg, Babinsa
pendamping, KTNA Kabupaten Minahasa Utara
serta masyarakat/kelompoktani.
61
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Agenda ini merupakan salah satu wujud aktualisasi nyata dari
komitment kita bersama untuk terus memaajukan sektor pertanian dan
peternakan di bumi nyiur melambai ini sebagaimana yang telah
dituangkan dalam visi dan misi pembangunan daerah tahun 2016-2021
serta sejalan dengan program oprasi daerah selesaikan kemiskinan.
Dalam sambutanya Menteri Pertanian menyampaikan bahagia melihat
panen sudah meningkat, untuk panen jagung tahun lalu hanya 5.000 ha
sedangkan untuk tahun ini sampai dengan hari ini sudah mncapai 9.000
ha dan saya minta di akhir tahun mencapai 20.000 ha. Lebih lanjut
Mentan mengatakan bahwa tahun depan pemerintah akan menambah
bantuan 100.000 ha untuk Sulawesi Utara tetapi dengan syarat
produksi tahun ini meningkat” ujarnya. Disela-sela sambutanya Mentan
melakukan dialog dengan para petani, keluhan dari Ketua KTNA
Kabupaten Minahasa Utara yang mengatakan bahwa sulitnya
mendapat pupuk beberapa bulan ini, menanggapi hal tersebut, Mentan
meminta distributor pupuk di Sulawesi Utara untuk selalu menyedikan
pupuk untuk petani, “apabila ada distributor yang tidak mendistribusikan
pupuk kepada petani, izin distribusinya dicabut “tegasnya. Mentan juga
menyampaikan pesan Bapak Presiden kepada seluruh masyarakat dan
Petani bahwa Presiden memerintahkan agar Pemerintah harus
berpihak dan memnatu rakyat kecil, kita harus bantu mereka, dia
adalah saudara kita, jangan biarkan mereka menangis sendirian, kita
harus hadir ditengah mereka.
Sementara itu ditempat yang sama dalam sambutanya Bupati
Minahasa Utara menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dan
strategis mengingat Kabupaten Minahasa Utara sedang giat-giatnya
melaksanakan pembangunan khususnya di sektor pertanian sebagai
implementasi visi pembangunan daerah yaitu Minahasa Utara menjadi
kabupaten agribisnis, pariwisata dan industri secara berkelanjutan di
tahun 2021.
Pada kesempatan itu pula Mentan menyerahkan bantuan secara
simbolis kepada para Petani yaitu : Motor Roda Tiga 28 unit, Traktor
Roda Dua 150 unit, Pompa Air 36 unit, Rice Transplanter 16 unit,
Combine Harvester Kecil 237 unit, Combine Hervester Sedang 90 unit,
Power Trhreser 30 unit, Cornsheler 480 unit, mengakhiri kunjungannya
di Provinsi Sulawesi Utara. Menteri Pertanian memimpin Rapat
KoordinasiPangan Mentan mempertanyakan kesanggupan dan
kesiapan para Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota terkait Luas Tambah
Tanam di masing-masing Kab/Kota selain itu Mentan mengatakan
petani jangan takut hasil produksi tidak terserap karena pihaknya sudah
62
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
bekerja sama dengan swasta yang berjanji menyerap 8 juta ton jagung
rakyat.
13. Gerakan Tanam Padi MT 2016/2017
Menteri Pertanian melakukan gerakan tanaman padi MT 2016/2017 di
laksanakan tanggal 17 Oktober 2016 dihamparan seluas 450 ha
dengan Kelompoktani Pendekar Desa Sukadame Kec. Pagelaran, Kab.
Pandeglang Banten.
Menteri Pertanian dalam kegiatan ini didampingi oleh Gubernur Banten,
Bupati Pandeglang, Danrem 06/04, Wakapolda, Anggota DPRD
Kab.Pandeglang, Direktur Serealia dan Sekretaris Ditjen Tanaman
Pangan beserta seluruh jajaran SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten
Pandeglang.
Pencanangan Gerakan Tanam Padi Musim Tanam ini dilakukan
dihamparan seluas 450 ha dengan menggunakan benih varietas
ciherang dan IPB.
Menteri Pertanian mengucapkan terima kasih kepada seluruh peta
yang ada di negeri ini karena produksi kita meningkat menjadi 2 juta
ton, dan itu adalah hasil dari kerja keras kita semua.
Mentan juga menbandingkan negara Singapura yang luas negaranya
sangat kecil dibanding Banten, dan saat negara Singapura bisa maju
karena mereka bekerja lebih lama daripada penduduk di negeri ini.
Mentan juga mengingatkan para wartawan untuk tidak berhenti
memberitakan kemajuan yang telah dicapai seperti harga beras tahun
ini Rp7.400/kg sedangkan tahun lalu di tanggal yang sama masih
Rp9.000/kg, tahun lalu kita impor bawang dan sekarang tidak, impor
jagung turun 60% dan masih banyak yang lainnya.
Dalam dialognya dengan beberapa petani, Menteri Pertanian
memberikan bantuan tambahan kepada petani langsung berupa
combaine harvester, traktor dan alat pengolah kompos untuk menjadi
pupuk organik
Disamping bantuan-bantuan lainnya disampaikan juga oleh para petani
bahwa kurang baiknya irigasi serta jalan yang masih banyak kerusakan
itu masih menjadi kendala besar yang berefek harga gabah masih
dibawah HPP.
14. Percepatan Musim Tanam Padi dan Bantuan Alsintan
Menteri Pertanian dan Ketua MPR RI melakukan kunjungan kerja di
Desa Baktirasa, Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan pada
tanggal 30 Desember 2016. Kunjungan ini dalam rangka percepatan
musim tanam padi. Dalam kunjungan ini juga dilaksanakan penyerahan
63
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
bantuan alat mesin pertanian(alsintan) untuk petani di Lampung
Selatan dengan bantuan ini berupa handtraktor roda dua sebanyak 27
unit, traktor roda 4 sebanyak 2 unit, rice transplanter 5 unit dan hand
sprayer 265 unit.
Mentan mengatakan bantuan yang diserahkan tersebut merupakan
upaya Kementerian Pertanian untuk mendorong gerakan percepatan
tanam musim rending di wilayah Provinsi Lampung, khususnya di
Kabupaten Lampung Selatan. Dengan harapan dapat meningkatkan
produktivitas padi sawah, terutama Kabupaten Lampung Selatan
merupakan salah satu lumbung padi nasional. “bantuan yang kami
berikan ini merupakan salah satu upaya peningkatan produktivitas padi
untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Untuk itu Mentan
mendorong terus percepatan tanam. Pada kesempatan itu juga
Mentan, Ketua MPR RI, Bupati Lampung Selatan dan Kasdam
Sriwijaya, Anggota DPD RI melakukan tanam padi menggunakan alat
Rice Transpalter. Dengan alat itu petani bisa menanam padi 1 ha hanya
dalam waktu 2-3jam saja, sehingga lebih efektif dan murah ongkos
produksi. Terakhir Mentan berpesan agar penggunaan alat haruslah
diimbangi dengan pemeliharaanya sehingga alat tersebut dapat terus
digunakan sehingga percepatan tanam bisa lebih optimal.
Setelah melaksanakan dialog Mentan beserta rombongan menuju
lokasi pengemukkan sapi di PT Juang Jaya tidak jauh dari lokasi
tanam. Mentan berharap pihak perusahaan bisa membina para
peternak sapi lokal atau melakukan transfer khowledge terhadap
masyarakat sekitar sehingga masyarakat sekitar juga sudah bisa
mengembang biakan sapi sendiri.
Hari kedua kunjungan kerja Menteri pertanian melakukan panen raya
padi Gadu Model dan percepatan tanam padi di kota Metro bersama
Ketua MPR RI, Walikota Metro, Kasdam Sriwijaya, Setda Provinsi
Lampung. Mentan dan rombongan melihat para petani sudah bisa
menggunakan rice transplater dengan baik. Dalam waktu kurang dari 5
menit lahan yang disiapkan sudah tertanami semua.
Usai melakukan tanam Mentan dan Ketua MPR RI melakukan panen
padi menggunakan Combine Harvester. Dengan menggunakan
Combine Harvester Mentan berharap lahan yang sudah terpanen bisa
cepat diolah kembali sehingga lahan tersebut dapat lebih produktif.
Dalam sambutannya Mentan berharap dengan semua bantuan yang
diberikan Kementerian Pertanian dapat mendorong Swasembada
Pangan Nasional bahkan menuju Indonesia sebagai Lumbung Pangan
Dunia 2045.
64
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
15. Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI
Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ini dilaksanakan di
Provinsi Lampung, diawali dialog dengan para petani ubi kayu yang
pada saat ini merasakan sangat dirugikan dengan harga jual ubi kayu
yang sangat rendah. Dari hasil dialog tersebut antara lain, Anggota
Komisi IV DPR RI, sepakat akan membawa persoalan harga ubi kayu
ini dalam Rapat Kerja DPR RI dalam waktu dekat, sehingga petani ubi
kayu akan mendapat keuntungan yang lebih baik, mengingat urusan
harga ini berkaitan dengan beberapa lembaga/instansi terkait.
Lokasi kunjungan berikutnya, Komisi IV DPR RI bersama Direktur
Jenderal Tanaman Pangan adalah mengunjungi kelompok P3A Tirto
Makmur di Desa Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, dimana di
lokasi ini telah dibangun Jaringan Irigasi Tersier (JIT), sepanjang 585
m2, sehingga saat ini para petani di Desa Rejomulyo ini telah
melaksanakan pertanaman 3 kali dalam setahun (IP-3), dengan
varietas yang ditanam adalah Ciherang dan hasil produktivitas nya
sebesar 7,6 ton/ha. Dalam dialog dengan para petani di lokasi ini,
Komisi IV DPR-RI meminta agar jaringan yang telah dibangun ini dijaga
dengan baik, sehingga akan memberikan manfaat bagi para
penggunanya. Selain itu, para petani meminta bantuan hand traktor
serta bantuan sapi untuk mengembangkan pupuk organik/kompos.
16. Peningkatan Tata Naskah Dinas dan Ketatausahaan
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka peran aparatur negara
sebagai abdi masyarakat begitu penting karena penilaian masyarakat
terhadap keberhasilan unit kerja adalah apabila unit kerja tersebut
memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terbuka dan mudah
dilaksanakan.
Perangkat lunak yang digunakan sebagai pedoman dalam bekerja
adalah aturan norma, sistem dan prosedur dibidang administrasi. Untuk
mewujudkan administrasi yang tertib dan teratur perlu dilakukan dalam
peningkatan tata naskah dinas.
Peningkatan tata naskah dinas diperlukan guna menunjang kemudahan
dan kelancaran pemerintah di bidang administrasi, antara lain dalam
hal penggunaan blanko surat, blanko surat keputusan dan lain-lain.
Tata naskah dinas merupakan salah satu unsur sarana komunikasi,
penyediaan data kedinasan yang sangat mendukung dalam
melaksanaan tugas sehari-hari dan fungsi pada unit kerja. Pemerintah
selalu berusaha secara terus-menerus memperbaiki kinerja sesuai
dengan tuntutan masyarakat dan perubahan-perubahan yang harus
dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi, Standar Operating
65
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Prosedur (SOP) merupakan salah satu syarat yang harus dibuat oleh
suatu unit organisasi sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Peranan tata naskah dinas sangat menentukan dalam pertumbuhan
dan perkembangan suatu organisasi secara keseluruhan. Segenap
rangkaian mencatat, menghimpun, mengolah, mengagandakan,
mengirim dan menyimpan bahan keterangan dalam setiap kerja sama
yang diatur dari sekelompok kerja manusia untuk mencapai tujuan
tertentu.
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Bahasa yang digunakan di
dalam naskah harus, jelas, tepat, dan menguraikan maksud, tujuan,
serta isi naskah. Untuk itu, perlu diperhatikan pemakaian kata dan
kalimat dalam susunan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah tata
bahasa yang berlaku, yaitu Tata Bahasa Baku Indonesia dan Kamus
Besar Bahasa Indonesia. Ejaan yang digunakan didalam naskah
adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ejaam
Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Instansi Pemerintah, sebagai acuan pengolahan Tata Naskah Dinas
setiap unit kerja yang ada dilingkungan Kementerian Pertanian.
Dengan demikian, diharapkan akan dapat menciptakan kelancaran
komunikasi tulis, keseragaman, kerapihan, dan ketertiban dalam
penyusunan format Naskah Dinas yang efektif dan efisien dilingkungan
Kementerian Pertanian.
Tujuan
c. Menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang berhasil guna dan
berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah umum dan
pembangunan;
d. Memberikan pelayanan yang menjangkau keseluruhan bagian di
lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan berfungsi
sebagai pusat informasi kantor dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang memerlukan;
e. Mendukung pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah dan
melayani masyarakat;
Sasaran
a. Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran
penyelenggaraan tata naskah dinas seluruh instansi pemerintah
66
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pusat dan Daerah dan keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas
dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum.
b. Adanya efisiensi, efektifitas dan ketertiban dalam penyelenggaraan
tata usaha/administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan.
c. Terwujudnya sistem penataan arsip, pengaturan dan penyimpanan
arsip secara logis dan sistematis menggunakan nomor, huruf atau
kombinasi nomor dan huruf sebagai identitas arsip.
17. Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tahun 2016
Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tahun 2016,
dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 September 2016 di Hotel Resort
Prima Cipayung Bogor. Hasil pelatihan sebagai berikut:
a. Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada
pimpinan, meliputi pelayanan sarana dan fasilitas perkantoran
kepada pimpinan, dalam pelaksanaan tugas bidang ketatausahaan
khususnya petugas-petugas yang membidangi teknisi listrik/mesin,
laboratorium, perawat, pemeliharaan bangunan dan pemeliharaan
telepon yang dalam pelaksanaan tugasnya sangat riskan dan
mengandung resiko dibandingkan pekerjaan lainnya. Pelatihan ini
dilaksanakan dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari. Oleh karena itu
diperlukan adanya bimbingan/pelatihan kepada petugas tersebut
melalui bimbingan teori dan praktek sehingga dapat meningkatkan
keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan
pekerjaan sehingga menghasilkan pekerjaan yang memuaskan dan
terjamin keselamatan bagi petugas yang melaksanakannya.
b. Tujuan terwujudnya sistem/tatacara pelayanan yang baik dan
benar, memberikan pelayanan standar kepada pimpinan, dan
adanya penilaian positif atas pelayanan yang dilakukan.
c. Sasaran: Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pelayanan
kepada pimpinan secara maksmimal dan tersedianya petugas
tehnisi kelistrikan/mesin, laboratorium dan perawat yang memiliki
keterampilan dan kemampuan yang handal.
d. Keluaran yang dihasilkan: meningkatnkan kemampuan dan
keterampilan petugas teknis kelistrikan dan mesin, perawat,
laboratorium dalam memberika pelayanan kepada pimpinan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari, dalam pelaksanaan pekerjaan dapat
dijamin keselamatan, aman dan nyaman, resiko kecelakaan dalam
pelaksanaan pekerjaan semakin kecil.
67
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Tanaman Tanaman Tanaman
Pangan Pangan Pangan
1 Januari 102,55 103,94 125,31 129,39 122,20 124,49
2 Februari 102,23 103,31 125,08 128,80 122,35 124,67
3 Maret 101,32 100,69 124,81 126,60 123,18 125,73
4 April 101,22 98,68 124,18 123,61 122,68 125,26
5 Mei 101,55 98,66 124,70 123,74 122,80 125,42
6 Juni 101,47 98,74 125,18 124,46 123,37 126,05
7 Juli 101,39 98,21 125,78 124,57 124,06 126,85
8 Agustus 101,56 98,12 126,16 124,59 124,22 126,98
9 September 102,02 98,53 127,07 125,49 124,56 127,36
10 Oktober 101,71 98,57 126,79 125,64 124,66 127,47
11 Nopember 101,31 98,17 127,13 126,07 125,49 128,42
12 Desember 101,49 98,18 127,81 126,58 125,94 128,92
101,65 99,48 125,83 125,80 123,79 126,47 Rata-rata
No. Uraian
Pertanian
Nilai Tukar Petani (NTP)
Pertanian Pertanian
Indeks Harga
Diterima Petani (IT)
Indeks Harga
Dibayar Petani (IB)
PELAKSANAAN KEGIATAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
1. Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat
tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga
menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa
yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP,
secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.
NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas
kesejahteraan petani, tetapi sampai saat ini NTP masih merupakan
salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. NTP
dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga yang
diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang
dinyatakan dalam persen. Data NTP menggunakan tahun dasar
2007=100, dan mulai November 2013 terjadi penggantian tahun dasar
menjadi 2012=100.
Tabel 20. Nilai Tukar Petani (NTP) Sektor Pertanian dan Subsektor
Tanaman Pangan Tahun 2016
Sumber: BPS (diolah)
NTP sektor pertanian secara nasional pada Desember 2016 sebesar
101,49 naik 0,18% dibandingkan NTP November 2016 sebesar 101,31.
Hal ini karena kenaikan It sebesar 0,53%, lebih besar dibandingkan
kenaikan Ib sebesar 0,36%. Sementara NTP subsektor tanaman
pangan (NTPP) pada periode yang sama juga mengalami kenaikan
sebesar 0,01%, dari 98,17 pada November 2016 menjadi 98,18 pada
Desember 2016. Hal ini karena kenaikan It sebesar 0,40%, lebih besar
dibandingkan kenaikan Ib sebesar 0,39%.
V
68
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Harga Kebutuhan Pokok
Fluktuasi rata-rata harga kebutuhan pokok antar triwulan tahun 2016
cukup bervariasi, terendah Rp7,5 ribu pada komoditi minyak goreng
curah dan tertinggi Rp113,9 ribu pada komoditi daging sapi. Fluktuasi
rata-rata harga pokok pada komoditas tanaman pangan kedelai lokal
Rp16,04 ribu, beras medium Rp14,16 ribu.
Tabel 21. Rata-Rata Harga Kebutuhan Pokok Tahun 2016 (Rp000)
Rata-rata harga kebutuhan pokok tertinggi terjadi pada triwulan IV,
sedangkan terendah terjadi pada triwulan II. Kenaikan rata-rata harga
pada triwulan IV terjadi karena meningkatnya permintaan menjelang
hari raya natal dan tahun baru pada bulan Desember.Komoditas
dengan kenaikan tertinggi rata-rata harga pada triwulan IV, antara lain:
Cabe merah keriting, daging sapi, dan cabe merah biasa
3. Penyusunan Angka Sementara 2015 dan Angka Prognosa 2016
Rapat Koordinasi Penyusunan Angka Sementara 2015 dan Angka
Prognosa 2016, dengan hasil sebagai berikut:
a. Data produksi tanaman pangan meliputi tujuh komoditas utama
yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu
dan ubi jalar, yang setiap tahun dipublikasikan oleh Pemerintah
(BPS) berupa Angka Ramalan (ARAM), Angka Sementara (ASEM)
dan Angka Tetap (ATAP). Data tersebut selain berfungsi sebagai
bahan evaluasi kinerja pembangunan, juga sebagai bahan
masukan untuk penyusunan kebijakan pembangunan
b. Dalam rangka pengelolaan data produksi tanaman pangan secara
baik, diselenggarakan forum pembahasan data produksi tanaman
pangan secara bersama-sama antara jajaran Kementerian
69
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Pertanian dan Badan Pusat Statistik. Forum pembahasan data
produksi tanaman pangan sangat penting dalam menghasilkan data
yang berkualitas dan akuntabel, sekaligus untuk menjalin
komunikasi sehingga tercipta pemahaman yang sama terhadap
data yang dihasilkan
c. Membahas dan menyusun Angka Sementara (ASEM) Tahun 2015
dan Angka Prognosa Tahun 2016 Produksi Tanaman Pangan,
meliputi luas panen, produktivitas dan produksi padi dan palawija
serta mengukur pencapaian produksi komoditas utama tanaman
pangan terhadap target produksi yang ingin dicapai, dan
pencapaian kinerja pembangunan tanaman pangan dibanding
tahun sebelumnya
d. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh setiap provinsi
beserta upaya pemecahannya dalam pencapaian dan peningkatan
produksi tanaman pangan
e. Produksi tahun 2015 (Pra ASEM) padi 75,34 juta ton gabah kering
giling (GKG), jagung 19,61juta ton pipilan kering, kedelai 960.680
ton biji kering, kacang tanah 604.965ton biji kering, kacang hijau
270.378 ton biji kering, ubikayu 21,74juta ton umbi basah, dan
ubijalar 2,26juta ton umbi basah
f. Produksi tahun 2015 (Pra ASEM) apabila dibandingkan dengan
produksi tahun 2014 (ATAP), padi naik 4,49 juta ton GKG (6,35%),
jagung naik597.063ton pipilan kering (3,14%), kedelai naik5.683 ton
biji kering (0,60%), kacang tanah turun33.931ton biji kering (5,31%),
kacang hijau naik 25.789ton biji kering (10,54%), ubi kayu
turun1,69juta ton umbi basah (7,23%), ubi jalar turun 123.904ton
umbi basah (5,20%)
g. Prakiraan produksi tahun 2016 (Pra Angka Prognosa 2016) padi
75,11 juta ton GKG, jagung 20,86juta ton pipilan kering, kedelai
971.785 ton biji kering, kacang tanah 593.340ton biji kering, kacang
hijau 255.379 ton biji kering, ubikayu 22,68juta ton umbi basah, dan
ubijalar 2,23juta ton umbi basah
h. Provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi Pra ASEM
2015 terhadap ATAP 2014 meliputi 22 provinsi dan 12 provinsi
menurun. Provinsi dengan peningkatan terbesar terjadi di 7
provinsi, yaitu: Jawa Tengah (1,65 juta ton), Jawa Timur (757.918
ton), Sumatera Selatan (577.487 ton), Aceh (510.984 ton),
Sumatera Utara (408.348 ton), Lampung (321.831 ton), NTB
(300.755 ton)
70
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
i. Produksi Jagung Pra ASEM 2015 terhadap ATAP 2014 mengalami
kenaikan di 17 provinsi (Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Jateng,
Jatim, Banten, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Sultra,
dan Maluku), dan 17 provinsi lainnya mengalami penurunan
j. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ASEM
2015 terhadap ATAP 2014 sebanyak 13 provinsi (Sumut, Sumsel,
Jateng, Banten, NTB, NTT, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulsel, Sultra,
Sulbar, Maluku, dan Papua Barat) sedangkan 19 provinsi
mengalami penurunan
k. Evaluasi kegiatan statistik pertanian (SP) dan survei ubinan, antara
lain:
Realisasi pemasukan dokumen SP Padi mencapai 98,78% dari
target, dan realisasi pemasukan dokumen SP Palawija mencapai
97,52% dari target
Pelaksanaan ubinan bersama padi di 28 Provinsi sebesar
53,52%. Provinsi yang telah melaksanakan ubinan bersama
diatas 70%, meliputi: Bali 95%, Sumsel 82%, Sulteng 78%, dan
Jambi 73%
Pada periode tahun 2012-2014, rata-rata pemasukan dokumen
SP Alsintan hanya 54,54%
Data luas tanaman pangan yang dibudiyakan di lahan hutan
sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan. Namun, data
tersebut tidak tersedia dalam SIMTP. Oleh karena itu, Dinas
Pertanian diminta melaporkan rekapitulasi luas tanaman pangan
yang dibudidayakan di lahan kehutanan.
l. Pedoman pengumpulan data tanaman pangan mengalami
beberapa perubahan pada tahun 2016 sesuai program pemerintah.
Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan atau refreshing pedum baru
tersebut.
m. Pengadaan alat ubinan tahun 2015 menggunakan spesifikasi
terbaru tidak dapat dilakukan secara optimal karena kendala teknis,
antara lain: Pengadaan tidak bisa dilakukan melalui e-katalog
karena tidak memenuhi persyaratan jumlah penyedia jasa,
komunikasi antara Dinas dan BPS Provinsi dirasa masih kurang,
serta keterlambatan proses pengadaan di sejumlah provinsi
sehingga pengadaan batal dilaksanakan.
n. Data luas tanam bulan Januari 2016 hasil Pokja UPSUS melalui
SMS center agar dilaporkan dan dikoordinasikan kepada BPS
dalam penyusunan data SP bulan Januari 2016, serta dilaporkan
71
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
sesegera mungkin paling lambat tanggal 5 Februari 2016 secara
lengkap dari seluruh kecamatan.
o. Hasil Survey Konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah
Kering Giling (GKG), dan GKG ke beras yang dilakukan oleh
Kementan dan BPS-RI tahun 2012 akan diterapkan pada bulan Juli
2016.
p. Berkaiatan dengan upaya perbaikan kualitas data, pada bulan Juli
2016 BPS-RI akan merilis data SP-Padi yang dikoreksi dan hasil
backcasting produksi padi.
q. Beberapa provinsi menyatakan akan melakukan perbaikan data Pra
ASEM 2015, Padi: Jambi, NTT, Sumut, dan Sulteng; Jagung: Sulut
dan NTT; Kedelai: NTT, Kaltara, Sulsel, dan Sulteng.
r. Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota agar
mensosialisasikan seluruh program dan kegiatan UPSUS
peningkatan padi, jagung dan kedelai kepada BPS provinsi,
kabupaten/kota dan kecamatan dan bersinergi dalam melakukan
pengawalan program, dan pendataan luas panen dan berkoordinasi
aktif dengan BPS dalam melakukan ubinan bersama.
4. Penyusunan Buku Angka Prakiraan Produksi Tanaman Pangan Tahun
2016
Penyusunan Buku Angka Prakiraan Produksi Tanaman Pangan Tahun
2016 bertujuan untuk mempublikasikan angka Prakiraan Produksi
Tanaman Pangan Tahun 2016.Prakiraan produksi tanaman pangan
sebelumnya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statisik (BPS) secara
regular yaitu Angka Ramalan I (ARAM I), Angka Ramalan II (ARAM II)
dan Angka Sementara (ASEM), mulai tahun 2016 BPS tidak
menerbitkan lagi.Namun mengingat Angka Ramalan Statistik Produksi
Tanaman Pangan sangat penting untuk menyusun kebijakan, maka
perlu disusun buku Produksi Tanaman Pangan 2016. Selain prakiraan
angka produksi tujuh komoditas tanaman pangan (padi, jagung,
kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar), juga
disusun angka luas panen dan produktivitas yang disajikan menurut
provinsi secara series dari tahun 2012-2016, maupun rekapitulasi
secara nasional yang dirinci berdasarkan sub round.
Data yang tersaji pada buku tersebut secara nasional sebagai berikut:
produksi padi sebanyak 79,14 juta ton, gabah kering giling (GKG)
tahun 2016 atau mengalami kenaikan sebanyak 3,74 juta ton (4,97%)
dibanding tahun 2015; produksi jagung sebanyak 23,16 juta ton pipilan
kering tahun 2016, mengalami kenaikan sebanyak 3,55 juta ton
(18,11%) di banding tahun 2015; produksi kedelai tahun 2016 sebanyak
72
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
885,58 biji kering mengalami penurunan sebanyak 77,61 ribu ton
(8,06%) dibanding tahun 2015; produksi kacang tanah sebanyak
560,94 ribu ton biji kering tahun 2016, mengalami penurunan sebanyak
44,51 ribu ton (7,35%) dibanding tahun 2015; produksi kacang hijau
sebanyak 279,13 ribu ton biji kering tahun 2016 mengalami
peningkatan sebanyak 7,67 ribu ton (2,63%) dibanding tahun 2015;
produksi ubi kayu sebanyak 20,64 juta ton umbi basah tahun 2016,
mengalami penurunan sebanyak 1,16 juta ton (5,34%) dibanding tahun
2015 dan produksi ubi jalar sebanyak 2,08 juta ton umbi basah tahun
2016, mengalami penurunan sebanyak 213,98 ribu ton (9,31%)
dibanding tahun 2015.
Angka prakiraan tersebut merupakan hasil pembahasan pada Rakor
Penyusunan Prakiraan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016 yang
diselenggarakan pada tanggal 5 s.d 7 Oktober 2016 di Hotel Santika
Premier DI Yogyakarta, yang dibuka oleh Direktur Jenderal Tanaman
Pangan yang dihadiri oleh para penanggungjawab kegiatan UPSUS
Provinsi lingkup Kementerian Pertanian, Kepala Bidang Produksi
Tanaman Pangan atau Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan
se-Indonesia dan Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi se-
Indonesia.
5. Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Angka Ramalan II 2016
Produksi Tanaman Pangan
Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Angka Ramalan II 2016
Produksi Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Oktober
2016, di Hotel Santika, Yogyakarta.
Pokok-pokok rumusan dan kesimpulan rapat koordinasi sebagai
berikut:
a. Prakiraan produksi tahun 2016 (Pra ARAM II 2016) padi 79,14 juta
ton GKG, jagung 23,16juta ton pipilan kering, kedelai 885.575 ton
biji kering, kacang tanah 560.940ton biji kering, kacang hijau
279.132 ton biji kering, ubikayu 20,64juta ton umbi basah, dan
ubijalar 2,08juta ton umbi basah.
Dibandingkan dengan produksi tahun 2015 (ATAP), padi
naik3,74juta ton (4,97%), jagung naik 3,55 juta ton (18,11%),
kacang hijau naik 7.669ton (2,83%), sedangkan kedelai turun77.608
ton (8,06%), kacang tanah turun 44.509 ton (7,35%), ubi kayu turun
1,16 jutaton (5,34%), ubi jalar turun 213.980ton (9,31%).
b. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi padi Pra ARAM II 2016
terhadap ATAP 2015 meliputi 21 provinsi dan 13 provinsi menurun.
73
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Provinsi dengan kenaikan tertinggi: Sumatera Selatan (926.538
ton), Jawa Barat (776.369 ton), Sulawesi Selatan (419.605 ton),
Lampung (405.162 ton), dan Jawa Timur (385.983 ton). Provinsi
dengan penurunan terbesar: NTB (315.572 ton), NTT (94.590 ton),
Kalimantan Timur (79.889 ton), Jawa Tengah (58.958 ton), dan
Kalimantan Tengah (48.107 ton).
c. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi jagung Pra ARAM II
2016 terhadap ATAP 2015 meliputi 30 provinsi dan 3 provinsi
menurun. Provinsi dengan kenaikan tertinggi: Jawa Barat (574.679
ton), Sulawesi Selatan (421.970 ton), Jawa Tengah (347.717 ton),
Sumatera Selatan (335.880 ton), dan NTB (289.639 ton). Provinsi
yang mengalami penurunan: NTT (21.046 ton), Maluku Utara (3.164
ton), dan Papua (1.266 ton).
d. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ARAM II
2016 terhadap ATAP 2015 meliputi 16 provinsi dan 17 provinsi
menurun. Provinsi dengan kenaikan tertinggi: Kalimantan Selatan
(11.975 ton), Sulawesi Utara (10.698 ton), Sumatera Selatan (8.498
ton), Sulawesi Tenggara (3.557 ton), dan Sulawesi Tangah (2.712
ton). Provinsi dengan penurunan terbesar: Jawa Timur (46.877 ton),
Aceh (24.404 ton), Jawa Tengah (19.103 ton), NTB (14.099 ton),
Jawa Barat (7.030 ton).
e. Faktor pendukung peningkatan produksi padiPra ARAMII 2016
terhadap ATAP 2015 adalah peningkatan luas panen seluas
919.098 ha (6,51%).
Faktor pendukung peningkatan produksi jagung Pra ARAM II 2016
terhadap ATAP 2015 adalah peningkatan luas panen seluas
597.143 hektar (15,77%) dan peningkatan produktivitas sebesar
1,05 ku/ha (2,03%).
Faktor penyebab penurunan produksi kedelaiPra ARAM II 2016
terhadap ATAP 2015 adalah penurunan luas panen seluas 26.064
ha (4,24%) dan penurunan produktivitas sebesar 0,62 ku/ha
(3,98%).
Peningkatan luas panen pada komoditas padi dan jagung, didukung
oleh peningkatan luas tanam karena adanya kegiatan UPSUS
tahun 2016.
Penurunan luas panen kedelai disebabkan oleh: kondisi iklim La-
Nina yang tidak kondusif, berkurangnya minat petani, harga yang
tidak kompetitif, dan berkurangnya kegiatan peningkatan produksi
karena penghematan anggaran.
74
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
f. Upaya perbaikan kualitas data produksi padi yang telah dan akan
dilakukan antara lain: (1) data luas tanam/luas panen menggunakan
metode Kerangka Sampel Area (KSA), mengkaji kemungkinan
penggunaan data citra satelit, dan survei luas panen dan luas lahan
tanaman pangan; (2) data produktivitas, antara lain: penerapan
angka konversi GKP ke GKG hasil survei tahun 2012 yang akan
disertai backcasting 10 tahun, melakukan kajian bersama tata cara
ubinan padi Jarwo sebelum diterapkan; (3) penyempurnaan
metodologi survei ubinan.
6. Rapat Koordinasi Data Pangan
Rapat Koordinasi Data Pangan dilaksanakan tanggal 3 November 2016
di RR.Anggota IV BPK-RI.Dengan hasil sebagai berikut:
a. BPK RI melakukan pemeriksaan kinerja atas prosedur perhitungan
produksi padi pada Kementerian Pertanian dan BPS. Pemeriksaan
tersebut diarahkan untuk memberikan penilaian atas kehandalan
Metodologi dan Data yang dihasilkan, salah satu hasil pemeriksaan
mengindikasikan bahwa data luas lahan dan produksi tidak akurat.
Hal tersebut akan berdampak terhadap penyediaan/pengalokasian
anggaran yang kurang efisien
b. Ketidak akuratan data tersebut antara lain disebabkan terjadinya
konflik kepentingan di daerah, sehingga solusi utamanya adalah
pelimpahan tugas perhitungan produksi dari Kementan kepada
BPS agar lebih indefenden (satu data) selaras dengan arahan
Presiden
c. Perlu disusun Peraturan Pemerintah baru untuk merevisi Instruksi
Bersama Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Kepala BPS
Nomor SK 47/DPP/XI/1972 tanggal 20 November 1972 tentang
pelaksanaan Kerjasama Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian
Data Antara BPS dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
7. Rapat Penetapan Target Luas Tambah Tanam Harian Tahun 2017
Rapat Penetapan Target Luas Tambah Tanam Harian Tahun 2017,
dilasanakan tanggal 3 November 2016 di Pusdatin, Setjen, Kementan.
Pokok-pokok pembahasan adalah sebagai berikut:
a. Target luas tanam padi, jagung, kedelai, cabai, dan bawang merah
Tahun 2017:
Target luas tanam padi harian tahun 2017 (Jan-Des 2017) seluas
52.493 ha
Target luas tanam jagung harian tahun 2017 (Jan-Des 2017)
seluas 15.745 ha
75
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Target luas tanam kedelai harian tahun 2017 (Jan-Des 2017)
seluas 2.096 ha
Target luas tanam cabai harian tahun 2017 (Jan-Des 2017)
seluas 940 ha
Target luas tanam bawang merah harian tahun 2017 (Jan-Des
2017) seluas 410 ha
b. Perhitungan target program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting)
2017: Target SIWAB harian tahun 2017 (Jan-Des 2017) seluas 410
ha
c. Perhitungan target tanam harian berdasarkan target bulanan yang
dirata-ratakan per hari.
d. Target tanam padi tahun 2017 (Jan-Des 2017) meningkat 20%
dibandingkan realisasi tahun 2016 (Jan-Des 2016).
e. Target luas tanam bulanan tebu tahun 2017 sedang diselesaikan
oleh Ditjen Perkebunan
Tabel 22. Target Luas Tanam Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang
Merah Dan SIWAB Tahun 2017
Keterangan:
- Target tanam harian tertinggi untuk komodias padi terjadi pada bulan Desember 2017, seluas
98.577 ha
- Target tanam harian tertinggi untuk komodias jagung terjadi pada bulan Desember 2017,
seluas 45.693 ha.
76
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
8. Workshop Aplikasi SIMONEV Program Kegiatan APBN Ditjen Tanaman
Pangan Tahun 2016
Workshop Aplikasi SIMONEV Program Kegiatan APBN Ditjen Tanaman
Pangan Tahun 2016, dengan rumusan sebagai berikut:
a. Pembangunan monev kinerja penganggaran memiliki
fungsiAkuntabilitas (membuktikan dan mempertanggungjawabkan
kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola
kementerian/lembaga bersangkutan),dan peningkatan Kualitas
(mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala
atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan
kinerja di tahun-tahun berikutnya).
b. Aplikasi SMART/SIMONEV memiliki beberapa manfaat, antara lain:
Memudahkan K/L dalam melakukan monitoring capaian kinerja
atas pelaksanaan RKA-K/L tahun anggaran berjalan setiap saat
dan melaporkan kondisi/keadaan (progress/kendala) yang
dihadapi oleh KPA atas pelaksanaan kegiatan RKA-K/L kepada
atasan langsungnya (kantor pusat ) secara on line setiap saat
Meningkatkan kinerja K/L dalam pengelola anggaran yang lebih
baik, karena evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun
anggaran sebelumnya merupakan umpan balik (feedback) untuk
meningkatan kualitas perencanaan tahun anggaran yang akan
datang (quality of spending) menjadi lebih baik
Bahan pertimbangan penerapan sistem ganjaran dan sanksi
dalam penetapan pagu anggaran Kementerian/Lembaga.
c. Peserta yang mewakili satker yang hadir akan berkomitmen untuk
mengisi Simonev yang telah terintegrasi dengan aplikasi PMK
249/2011.Dalam mengisi realisasi fisik kegiatan, Pejabat/Petugas
Monev berkoordinasi dengan pelaksana teknis kegiatan.
d. Untuk mengisi progres kegiatan utama pembangunan tanaman
pada aplikasi menggunakan pedoman pengukuran realisasi fisik
sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan layanan
perkantoran yang dilaksanakan selama satu tahun (12 bulan)
menggunakan rumus (1/12 x 100%) per bulan sedangkan untuk
kegiatan diluar itu menggunakan rumus realisasi dibagi dengan
pagu anggaran.
e. Berdasarkan informasi dari Ditjen Anggaran, aplikasi SMART masih
dapat diakses untuk memperbaiki pengisian output 2015.
77
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
f. Keterlambatan menginput realisasi fisik untuk output berupa
dokumen laporan disebabkan petugas daerah belum memahami
bukti laporan yang dimaksud.
g. Kedepan sedang dirancang pengembangan SMART dengan
OMSPAN (Ditjen Perbendaharaan) dan diharapkan dapat
menjawab kebutuhan masyarakat dari apek implementasi, aspek
manfaat dan aspek konteks.
h. Tindak Lanjut dari pelaksanaan workshop SIMONEV tahun 2016
adalah sebagai berikut:
- Perlu dilakukan pelatihan atau sosialisasi lebih lanjut kepada
petugas Simonev tingkat kabupaten/kota terutama yang belum
pernah mengikuti workshop yang diadakan Ditjen Tanaman
Pangan atau Biro Perencanaan.
- Segera melakukan revisi output sesuai revisi DIPA/RKAKL
terbaru (revisi 2) terutama satker yang mengalam revisi baik
satker provinsi dan satker kab/kota karena terjadi perubahan
volume output dan anggaran.
- Serapan output mengacu kepada serapan anggaran
- Membangun sistem pelaporan kegiatan fisik di lapangan (dari
PPL/Kelompok Tani ke kecamatan/KCD/Koordinator Penyuluh
ke penanggungjawab kabupten/kota untuk satker mandiri
sampai ke penanggunngjawab provinsi)
- Untuk kegiatan yang DIPA nya di provinsi, pelaporan
pelaksanaan fisik di lapangan selain dilaporkan ke
penanggungjawab kabupaten juga dilaporkan ke
penanggungjawab provinsi. Berdasarkan data tersebut, maka
petugas SIMONEV baik di kabupaten satker mandiri dan di
dinas provinsi melakukan input data realisasi fisik ke dalam
aplikasi SMART/SIMONEV.
- Satker agar mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik seperti
penetapan CPCL, kontrak dan sebagainya, karena hal ini akan
memacu peningkatan realisasi keuangan dan fisik.
9. Rapat Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian
Pertanian
Rapat Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian
Pertanian yang telah dilaksanakan pada hari Senin, 25 April di BBP2TP
Cimanggu, Bogor, dengan hasil sebagai berikut:
a. Biro Perencanaan akan segera mengagendakan untuk kembali
mengundang evaluator dari Kemenpan RB dalam membahas
78
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
rekomendasi dan strategi-stategi dalam peningkatan nilai
AKIPKementan
b. Selain mengundang Kemenpan RB, juga mengundang itjen dalam
upaya peningkatan nilai AKIP
c. Akan diadakan pertemuan lanjutan untuk finalisasi Perjanjian
Kinerja dan matriks pemantauan IKK
d. Bila ada perubahan pada PK yg merubah target capaian, maka
harus diadakan revisi
e. Perlunya komitmen dari pimpinan dalam menaikan nilai AKIP
f. Keberhasilan/kinerja Kementan diukur dari produksi bukan dari
berapa alsintan yg disalurkan dll
g. Jika sakip kita sdh dioptimalisasikan maka memudahkan dalam
penyusunan LAKIN sehingga diharapkan Draf LAKIN pertama
sudah siap di bulan Desember
h. BPPSDMP dimintakan informasi lebih detil mengenai kegiatan
pelatihan pelatihan yg dilakukan oleh BP3K, WKPP secara tematik
dimana mendapat dana dari BPPSDMP
i. Kegiatan TTI hakekatnya adalah untuk menekan stabilisasi
harga,dengan memotong mata rantai pemasaran sehingga
pendapatan petani meningkat
j. Nilai tukar petani : indikator eselon 1 yg menjadi IKK Kementan
k. Setiap Eselon I menginventarisir kegiatan-kegiatan apa saja yang
mendukung PK Eselon I dan dipantau triwulanan oleh Eselon I
terkait dan menjadi bagian nilai LAKIP dari Eselon I terkait dan
dikumpulkan ke setjen c.q Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro
Perencanaan Setjen Kementan paling lambat hari kamis, 28 April
2016
l. Semua Eselon I¸agar memantau IKKnya seperti analogkan dengan
pemantauan IKK Kementan dan nanti diupload di website SAKIP
Kementan
m. Merevisi PK kegiatan pengembangan cabe merah, kecil menjadi
aneka cabai. Karena pada PKKementan berbunyi cabai besar, cabe
kecil tetapi PK Ditjen Hortikultura berbunyi aneka cabai
n. Pihak Ditjenbun dimohon melihat RKA-K/L untuk mengetahui
berapa alokasi produksi kelapa sawit dalam mendukung kegiatan
bioindustri, dan mengawal agar PK Kementan tidak ada kegiatan
bioindustri
79
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
o. Setiap Eselon I harap melihat RKA-K/L dalam mendukung RB.
Porsi anggaran (pertemuan, rapat, konsinyasi) yang mendukung
kegiatan RB
p. PK perkebunan point kedua (rata-rata pertumbuhan produksi
Tanaman Perkebunan lainnya): dalam pelaporan capaian IKK harus
disertakan juga penjelasan komoditas
q. Setiap Eselon II lingkup setjen agar juga membuat kegiatan yg
mendukung IKK Eselon 2 terkait
r. PK Eselon 2 di Peternakan ada pembedaaan adanya indikator kerja
(output yang terdapat di RKA-K/L) dan indikator kinerja sesuai
arahan Bpk nanda (evaluator Kemenpan RB). Indikator kerja Ditjen
PKH masih mengalami perubahan
s. Awal bulan Mei target PK sudah masuk dalam website SAKIP
Kementan.
t. Akhir bulan Mei pantauan IKK Eselon I dan Eselon II sudah masuk
dalam Website SAKIP dalam bentuk laporan pantauan IKK
u. Merancang kembali pertemuan dengan Kemenpan RB (Bpk.
Nanda) harus menyesuaikan dengan den jadwal pimpinan (minimal
Eselon III)
v. Setiap Eselon 1 dimintakan data-data terkait SAKIP untuk diupload
ke website SAKIP Kementerian Pertanian.
10. Pelaksanaan Rapim A Kementan sebanyak 11 kali, Rapim B Ditjen
Tanaman Pangan sebanyak 10 kali, Rapat Kerja (Raker) Mentan
sebanyak 8 kali, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV
DPR sebanyak 8 kali tahun 2016
a. Rapat Pimpinan (Rapim) Kemetan RI
- Rapat Pimpinan Senin, 22 Februari 2016 bertempat di Ruang
Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Evaluasi UPSUS Tambah Tanam
Padi s.d Februari 2016; 2) Serapan Anggaran 2016; 3)
Pelaksanaan Pengadaan Distribusi Alsintan; 4) Pelaksanaan
Pengadaaan Distribusi Benih; 5) Pelaksanaan Pengadaan Sapi
Indukan; 6) Pelaksanaan Program Toko Tani Indonesia; 7)
Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan Kamis, 10 Maret 2016 bertempat di Ruang Pola
Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Evaluasi UPSUS Tambah Tanam
Padi s.d Maret 2016; 2) Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Benih di Daerah TA. 2016; 3) Perkembangan
80
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Monitoring Pemberitaan Eselon I di Media Cetak dan Online; 4)
Laporan Kompilasi Kunker Menteri Pertanian; 5) Arahan Menteri
Pertanian.
- Rapat Pimpinan Senin, 11 April 2016 bertempat di Ruang Pola
Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Laporan Realisasi Program
Serapan Gabah (SERGAP); 2) Laporan Serapan Anggaran
2016; 3) Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan Selasa, 10 Mei 2016 bertempat di Ruang Pola
Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Persiapan Pengamanan
Ketersediaan Pangan Hari-Hari Besar Keagamaan (Puasa,
Lebaran); 2) Prediksi Iklim dan Kalender Tanam 2016; 3)
Perkembangan Serapan Gabah (SERGAP); 4) Rencana
Pemotongan Anggaran (APBN-P) 2016; 5) Serapan Anggaran
2016; 7) Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan Selasa, 12 Juli 2016 bertempat di Ruang Pola
Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Evaluasi Perkembangan UPSUS
Pajale 2016; 2) Evaluasi Perkembangan Harga Pangan 2016; 3)
Laporan Serapan Anggaran 2016; 4) Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan Senin, 1 Agustus 2016 bertempat di Ruang
Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Grand Design Pembangunan
Pertanian; 2) Perkembangan Luas Tambah Tanam Padi Juli; 3)
Laporan Serapan Anggaran 2016; 4) Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan Senin, 15 Agustus 2016 bertempat di Ruang
Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Evaluasi Perkembangan UPSUS
Pajale 2016; 2) Ketersediaan dan Harga Pangan 2016; 3)
Laporan Serapan Anggaran 2016; 4) Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan Jumat, 9 September 2016 bertempat di Ruang
Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Penajaman RKA-K/L Tahun 2017;
2) Serapan Anggaran dan Penghematan 2016; 3) Evaluasi
UPSUS Tambah Tanam s.d September 2016; 4) Lain-lain; 5)
Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan Senin, 3 Oktober 2016 bertempat di Ruang
Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
81
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Pertanian dengan agenda: 1) Alokasi Insfrastruktur 2017; 2)
Evaluasi UPSUS Tambah Tanam Padi 2016; 3) Grand Design
Pembangunan Pertanian dan Roadmap Pengembangan
Komoditas 2016-2045; 4) Laporan Serapan Anggaran dan
Penghematan 2016; 5) Lain-lain; 6) Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan Rabu, 16 November 2016 bertempat di Ruang
Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Laporan Kemajuan Luaa Tambah
Tanam UPSUS Pajale; 2) Persiapan dan Percepatan
Pengadaan 2017; 3) Laporan Kesiapan Pengembangan
Embung dengan Kemendes dan Pengembangan Alsintan
dengan Pola Agunan; 4) Serapan Anggaran 2016; 5) Situasi
Ketersediaan dan Harga Pangan; 6) Perkembangan Produksi
dan Harga Cabe, Bawang Merah; 7) Arahan Menteri Pertanian.
- Rapat Pimpinan Jumat, 9 Desember 2016 bertempat di Ruang
Pola Lantai II Kanpus Kementan-RI yang dipimpin oleh Menteri
Pertanian dengan agenda: 1) Laporan Tambah Tanam Padi; 2)
Laporan Pengembangan Jagung dan Kedelai; 3) Laporan
Perkembangan Bawang Merah dan Cabai; 4) Laporan
Percepatan Pengadaan 2017; 5) Laporan Realisasi Anggaran
2016; 6) Laporan Pelaksanaan Sapi Wajib Bunting (SIWAB); 7)
Arahan Menteri Pertanian.
b. Rapat Pimpinan (Rapim) Ditjen TP
- Rapat Pimpinan B Senin, 1 Januari 2016 RR. P2BN Ditjen TP
yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1)
Refleksi/Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TP
Tahun 2015; 2) Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
TP Tahun 2016; 3) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
(SPI) Lingkup Ditjen TP; 4) Arahan Dirjen TP.
- Rapat Pimpinan B Senin, 1 Februari 2016 RR. P2BN Ditjen TP
yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1)
Perkembangan Petunjuk Teknis Lingkup Ditjen TP; 2) Progres
Revisi DIPA 2016; 3) Arahan Dirjen TP.
- Rapat Pimpinan B Senin, 7 Maret 2016 RR. P2BN Ditjen TP
yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1)
Serapan Anggaran dan Langkah Percepatan; 2) Progres
Pengadaan Benih di Pusat; 3) Laporan Hasil Kunjungan ke
Daerah Dalam Rangka Percepatan Pengadaan Benih di
Daerah; 4) Progres Pengadaan Alat Pascapanen di Pusat dan
Daerah; 5)Arahan Dirjen TP.
82
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Rapat Pimpinan B Senin, 4 April 2016 RR. P2BN Ditjen TP yang
dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1) Progres
Pengadaan Benih di Pusat; 2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Direktorat dan Balai Besar; 3) Serapan Anggaran dan Langkah
Percepatan; 4) Progres Revisi DIPA (Revisi Antar Program); 5)
Perencanaan Kas, Pertanggungjawaban Dana UP dan TUP; 6)
Arahan Dirjen TP.
- Rapat Pimpinan B Senin, 6 Juni 2016 RR. P2BN Ditjen TP yang
dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1)
Perkembangan Pengadaan Bantuan Benih di Pusat; 2) Integrasi
Sawit-Jagung dan Salibu; 3) Serapan Anggaran dan
Penghematan Anggaran (APBN-P) 2016; 4) Arahan Dirjen TP.
- Rapat Pimpinan B Senin, 20 Juni 2016 RR. P2BN Ditjen TP
yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1)
Serapan Anggaran dan Rancangan Penghematan Anggaran
(RAPBN-P) 2016; 2) Arahan Dirjen TP.
- Rapat Pimpinan B Senin, 20 Juni 2016 RR. P2BN Ditjen TP
yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1)
Serapan Anggaran dan Rancangan Penghematan Anggaran
(RAPBN-P) 2016; 2) Arahan Dirjen TP.
- Rapat Pimpinan B Senin, 29 Agustus 2016 RR. P2BN Ditjen TP
yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1)
Serapan Anggaran dan Rancangan Pemotongan Anggaran
(APBN-P) 2016 Jilid II; 2) Arahan Dirjen TP.
- Rapat Pimpinan B Senin, 7 November 2016 RR. P2BN Ditjen
TP yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1)
Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2016 dan Persiapan 2017;
2) Arahan Dirjen TP.
- Rapat Pimpinan B Senin, 21 November 2016 RR. P2BN Ditjen
TP yang dipimpin oleh Direktur Jenderal TP dengan agenda: 1)
Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2016 dan Persiapan 2017;
2) Arahan Dirjen TP.
c. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Senin, 25 Januari 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: 1) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I
Tahun 2015; 2) Evaluasi PElaksanaan APBN Tahun 2015; dan
3) Pemaparan DIPA Tahun 2016.
83
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Kamis, 14 April 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: 1) RUU Prioritas Tahun 2016; 2) Evaluasi Kinerja dan
Serapan APBN Triwulan I Tahun 2016; dan 3) Tindak Lanjut
Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang
2015-2016.
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Kamis, 8 Juni 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan agenda:
1) Membahas RKA-K/L Berdasarkan RUU APBN-P Tahun 2016;
dan 2) Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2016.
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Kamis, 13 Juni 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: 1) Membahas APBN-P Tahun 2016; dan 2) Rencana
Kerja Pemerintah Pada RAPBN Tahun 2017.
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Rabu, 22 Juni 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: Membahas APBN-P Tahun 2016.
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Kamis, 5 September 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: 1) Membahas RKA-K/L TA. 2017; 2) Pembahasan
Usulan Program-Program Yang Akan Didanai DAK Berdasarkan
Kriteria Teknis; dan 3) Isu-Isu Aktual.
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Rabu, 5 Oktober 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: Membahas RKA-K/L TA. 2017 Sesuai Hasil
Pembahasan di Badan Anggaran DPR RI
- Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR
RI Senin, 24 Oktober 2016 di RR. Komisi IV DPR RI dengan
agenda: 1) Membahas RKA-K/L TA. 2017 Berdasarkan Hasil
Pembahasan di Badan Anggaran DPR RI; dan 2) Isu-Isu Aktual.
d. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen TP dengan Komisi IV DPR RI
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan
Komisi IV DPR RI Selasa, 2 Februari 2016 di RR. Komisi IV
DPR RI dengan agenda: Gejolak Harga Pakan Ternak Unggas
Dalam Rangka Peningkatan KEsejahteraan Peternak.
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan
Komisi IV DPR RI Senin, 18 April 2016 di RR. Komisi IV DPR RI
dengan agenda: 1) Penetapan Rencana Aksi Panitia Kerja
84
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pupuk dan Pangan, 2) Masukan Panitia Kerja Pupuk dan
Pangan.
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan
Komisi IV DPR RI Kamis, 26 Mei 2016 di RR. Komisi IV DPR RI
dengan agenda: Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan
Komisi IV DPR RI Kamis, 9 Juni 2016 di Hotel Horison Bekasi
agenda: 1) Pendalaman APBN Perubahan TA. 2016, 2)
Membahas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017, 3) Dan lain-lain.
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan
Komisi IV DPR RI Kamis, 15 September 2016 di RR. Komisi IV
DPR RI dengan agenda: Recrutment THL Ditjen TP, Ditjen PSP,
Ditjen Perkebunan, Ditjen PKH, dan PPSDMN Pertanian untuk
dijadikan ASN
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan
Komisi IV DPR RI Jumat, 23 September 2016 di Hotel Aston
Sentul Bogor dengan agenda: Rancangan Kegiatan APBN
Tahun 2017 Masing-masing Eselon I Lingkup Kementerian
Pertanian.
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan
Komisi IV DPR RI Senin, 3 Oktober 2016 di Hotel Century City
Jakarta dengan agenda: Pendalaman Rancangan Kegiatan
APBN Tahun 2017 Masing-masing Eselon I Lingkup
Kementerian Pertanian.
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan dengan
Komisi IV DPR RI Kamis, 24 November 2016 di RR. Komisi IV
DPR RI dengan agenda: 1) Membahas Lebih Lanjut Mengenai
Program-program Yang Didanai oleh DAK Bidang Pertanian;
dan 2) Issu-issu Aktual Bidang Pertanian
11. Kegiatan Prioritas Dipantau Kantor Staf Presiden (KSP) Tahun 2016
Pada tahun 2015 Kantor Staf Presiden (KSP) memantau pelaksanaan
kegiatan yang berkaitan dengan NAWACITA dan janji Presiden pada
kampanye pemilihan Presiden tahun 2014.Kegiatan prioritas yang
dipantau dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan tahun 2016yaitu: 1) Pilot Pemanfaatan Lahan Kering untuk
Tanaman Pangan di 8 Provinsi, 2) Pelaksanaan Bantuan Benih Padi.
85
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Laporan aksi kegiatan prioritas nasional yang dipantau Kantor Staf
Presiden (KSP) Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:
a. Pilot Pemanfaatan Lahan Kering untuk Tanaman Pangan di 8
Provinsi
- B04: petunjuk teknis teknologi tanam jajar legowo tahun 2016
dengan capaian 100%
- B06: penetapan CPCL di 8 provinsi seluas 30.000 ha dengan
capaian penetapan CPCL seluas 42.222 ha (140,74%)
- B09:1) penetapan CPCL di 8 provinsi seluas 150.000 ha dengan
capaian penetapan CPCL 216.349 ha, 2) penyaluran benih padi
sebanyak 1.200 ton dengan capaian 3.542 ton, dan 3)
penanaman seluas 15.000 ha dengan capaian realisasi tanam
73.533 ha. Persentase capaian tersebut 309% dari target
- B12: 1) CPCL di 8 provinsi seluas 300.000 ha dengan capaian
penetapan CPCL 309.811 ha, 2) penyaluran benih padi
sebanyak 12.000 ton dengan capaian 9.130 ton 3) penanaman
seluas 300.000 ha dengan capaian 304.346 ha. Persentase
capaian diisi oleh KSP
b. Pelaksanaan Bantuan Benih Padi
- B04: petunjuk teknis teknologi tanam jajar legowo tahun 2016
dengan capaian 100%
- B06: penetapan CPCL di 3 provinsi dengan capaian penetapan
di 4 provinsi (133,33%)
- B09: 1) penetapan CPCL di 15 provinsi dengan capaian
penetapan CPCL di 15 provinsi, 2) penyaluran benih padi
sebanyak 20.250 ton dengan capaian 34.213 ton. Persentase
capaian tersebut 103% dari target
- B12: 1) CPCL di 31 porvinsi dengan capaian penetapan CPCL
di 30 provinsi, 2) penyaluran benih padi sebanyak 40.500 ton
dengan capaian 36.583 ton persentase capaian tersebut diisi
olek KSP.
12. Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran dan Kegiatan Pembangunan
Tanaman Pangan Tahun 2016
Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran dan Kegiatan Pembangunan
Tanaman Pangan Tahun 2016 dilaksanakan tanggal 26-28 Oktober
2016 di The 101 Hotel Bogor. Setelah memperhatikan arahan Dirjen
Tanaman Pangan (yang diwakili Sesditjen Tanaman Pangan),
pemaparan materi dari narasumber, workshop, dan diskusi diperoleh
pokok-pokok rumusan dan kesepakatan sebagai berikut:
86
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
a. Realisasi serapan anggaran APBN Ditjen Tanaman Pangan posisi
28 Oktober 2016 sebesar Rp.4,167 triliun atau 54,78% dari pagu
anggaran Rp.7,607 triliun dengan rincian: 1) Kegiatan Aneka
Kacang dan Umbi 61,35%, 2) Kegiatan Serealia 40,92%, 3)
Kegiatan Perbenihan 18,94%, 4) Kegiatan Perlindungan 64,23%, 5)
Kegiatan PPHTP 85,54%, 6) Kegiatan Manajemen 60,56%, 7)
Kegiatan Pengujian Mutu Benih TPH 76,07%, dan 8) Kegiatan
Peramalan OPT 73,73%.
b. Realisasi fisik kegiatan pada DIPA Ditjen TP 2016 secara umum
belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, dan relatif
lebih rendah dari serapan anggarannya. Realisasi penerapan
budidaya: padi 1.197.096 ha (52,34%), jagung 878.745`ha
(47,24%), kedelai 276.927 ha (59,57%), ubikayu 3.452 ha (23,88%),
ubi jalar 2.114 ha (76,87%), dan kacang tanah 510 ha (92,73%),
Penerapan PHT (padi, jagung dan kedelai) seluas 13.955 ha
(95,75%), Penerapan Penerapan DPI padi seluas 280 ha (87,50%),
bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman 24.856
unit (94,58%). Realisasi secara lengkap per provinsi, kami
sampaikan pada lampiran laporan ini
c. Faktor-faktor penyebab rendahnya serapan anggaran antara lain
adanya perubahan jenis belanja sosial transfer uang menjadi
belanja pemerintah/kontraktual yang sebagian besar belum memiliki
e-katalog, adanya revisi APBN (revisi penghematan jilid I dan II),
kurangnya kualitas, kapasitas dan jumlah SDM pelaksana program
dan kegiatan terutama di kabupaten/kota
d. Walaupun serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan APBN
masih relatif rendah, namun kinerja outcome lebih baik antara lain
tercermin dari prakiraan produksi tahun 2016 secara nasional untuk
padi dan jagung diprakirakan meningkat cukup signifikan dibanding
tahun 2015. Produksi padi tahun 2016 diprakirakan mencapai
79,141 juta ton GKG (naik 4,97%), produksi jagung 2016
diprakirakan mencapai 23,165 juta ton PK (naik 18,11%) dibanding
tahun 2015, sedangkan produksi kedelai tahun 2016 diprakirakan
mencapai 886 ribu ton BK (turun 8,06%) dari tahun 2015
e. Hubungan antara anggaran dan capaian produksi padi, jagung dan
kedelai sebagian besar provinsi menunjukan korelasi positif antara
serapan anggaran peningkatan produksi
f. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 20 kementerian/lembaga yang
dilaksanakan oleh Bappenas, direkomendasikan langkah-langkah
antara lain: 1) Perbaikan Kualitas Data: Kelengkapan, Validitas,
87
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Relevansi, dan Ketepatan Waktu perlu ditingkatkan, 2) Sistem
evaluasi dan pelaporan, yaitu e-Monev yang telah dibangun perlu
diperkuat, 3) Peran unit kerja monitoring dan evaluasi dalam K/L
perlu diperkuat, 4) Perlu upaya penyelarasan antar penyerapan
anggaran, realisasi fisik, dan capaian indikator, 5) Perlu upaya
peningkatan akurasi penyusunan rencana biaya (unit cost) kegiatan
g. Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara
benar dan sesuai aturan perlu dibangun penguatan SPI di setiap
kegiatan terutama kegiatan prioritas. Titik kritis yang perlu
diperhatikan dalam pelaksanaan bantuan benih pusat antara lain:
penetapan CPCL, penyaluran bantuan benih, pemanfaatan
bantuan, dan penerimaan hasil pekerjaan, serta perlu peningkatan
pemahaman terhadap pedoman umum pelaksanaan bantuan benih
h. Seluruh unit kerja baik pusat maupun daerah selaku
penanggungjawab kegiatan pembangunan tanaman pangan
sepakat akan memperhatikan dan mencermati capaian kegiatan
fisik dan serapan anggaran tahun 2016, serta menindaklanjutihasil
evaluasi dan pengawalan pelaksanaan program kegiatan dan
anggaran Ditjen TP tahun 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat
Jenderal Kementan dan Direktorat Evaluasi Pembangunan Sektoral
Bappenas
i. Langkah-langkah percepatan anggaran dan pelaksanaan fisik
kegatan 2 bulan kedepan antara lain melalui: 1) menyusun kembali
jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan revisi anggaran; 2)
Satker daerah harus lebih intensif melakukan koordinasi dan
komunikasi dengan KPPN setempat; 3) menyusun rencana kerja
dan langkah-langkah percepatan, serta target waktu penyelesaian
setiap tahapan yang diuraikan secara rinci per kegiatan; 4) untuk
Bantuan Pemerintah berupa transfer barang agar segera
diselesaikan proses tagihannya, dengan mencermati dokumen
tagihan secara lengkap dan teliti; dan 9) meningkatkan monitoring
dan evaluasi realisasi keuangan (SPM/SP2D) dan fisik (harian,
mingguan, bulanan)
j. Dalam mempersiapkan tunda bayar kegiatan 2016 ke tahun 2017,
perlu dilakukan langkah-langkah: 1) melakukan addendum kontrak
antara KPA/PPK dengan pihak penyedia barang dan disampaikan
ke KPPN setempat paling lambat tanggal 28 Oktober 2016, 2)
memastikan penyediaan anggaran pada DIPA RKA-K/L 2017
sebesar kegiatan yang ditunda bayar, 3) berkoordinasi secara terus
menerus dengan satker mandiri di masing-masing provinsi, KPPN,
88
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dan pusat, 4) mempersiapkan dan menyelesaikan dokumen
pelaksanaan kegiatan dan tagihan pada akhir tahun 2016
k. Langkah-langkah percepatan persiapan pelaksanaan program
kegiatan tahun 2017 antara lain sebagai berikut: 1) menyegerakan
penetapan calon Pejabat Pengelola Keuangan di masing-masing
Satker; 2) mengupayakan pengurangan jumlah satker di daerah
sehingga alokasi anggaran dapat difokuskan untuk pelaksanaan
kegiatan prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat
petani; 3) menyelesaikan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan TA 2017 paling lambat bulan
Desember 2016; 4) menyegerakan proses pelelangan/tender
pengadaan barang dan jasa, persiapan dapat dimulai pada bulan
November 2016 dan mengupayakan penandatanganan kontrak
pada bulan Januari tahun 2017; 5) mengubah pola kontraktual ke
transfer uang, 6) pendaftaran benih dan pestisida dalam e-katalog,
7) penyempurnaan nomenklatur MAK kegiatan dalam RKA-K/L atau
DIPA yang lebih fleksibel, seperti kegiatan pascapanen (5885)
yang ditempatkan di satker provinsi tidak dirinci di kabupaten, dan
8) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun
2017 secara cermat
l. Untuk menilai kinerja pelaksanaan program dan anggaran, masing-
masing satker agar melakukan evaluasi secara menyeluruh,
meliputi: relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan
dengan mengacu pada pedoman evaluasi kinerja yang dikeluarkan
oleh Bappenas tahun 2012 dan tahun 2013 (dapat diunduh pada
website Bappenas).
Hasil pertemuan ini agar ditindaklanjuti dalam rangka mendorong
percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2016 dan menjadi
bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pada tahun
2017.
13. Rapat Koordinasi SAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2016
Rapat Koordinasi SAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2016
dilaksanakan tanggal 30 November 2016 di Prime Park Hotel Bandung
dihadiri oleh perwakilan Eselon I lingkup Kementan.
a. Beberapa arahan yang disampaikan oleh Kepala Biro pada
pembukaan rakor antara lain sebagai berikut:
- SAKIP merupakan sistem yang terdiri dari komponen dan
merupakan satu kesatuan, yaitu: (1) perencanaan strategis, (2)
perjanjian kinerja, (3) pengukuran kinerja, (4) pengelolaan data
kinerja, (5) pelaporan kinerja dan (6) review dan evaluasi
89
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
kinerja. Keseluruhan komponen ini harus dijalankan secara
sinergis untuk mewujudkan SAKIP yang akuntabel
- Penerapan SAKIP di lingkungan Kementan telah dilaksanakan
sejak tahun 1999 dengan berbagai upaya untuk meningkatkan
kualitas SAKIP. Hasil revieu pelaksanaan SAKIP lingkup
Kementan oleh KemenPanRB menunjukkan peningkatan yang
cukup signifikan dari predikat C tahun 2009 menjadi BB pada
tahun 2015
- Walaupun menunjukkan trend yang positif, namun perlu
dilakukan upaya perbaikan sesuai dengan saran dan
rekomendasi dari KemenPanRB, sehingga hasil evaluasi
menjadi lebih baik dan dapat memenuhi permintaan Menteri
Pertanian yaitu kategori A.
b. Sebagai pedoman pengelolaan SAKIP di lingkungan Kementan,
telah ditetapkan Permentan No 50 tahun 2016 yang mengacu pada
PermenPanRB No 53 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan
SAKIP di Kementerian Pertanian. Permentan Nomor 50 Tahun
2016 memuat Ttahapan Pengelolaan SAKIP mulai dari
perencanaan kinerja (Renstra, Renja, IKU, PK, pengelolaan data
kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, revieu laporan kinerja
dan evaluasi implementasi SAKIP serta koordinator atau
penanggung jawab masing-masing tahapan
c. Hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP lingkup Kementan oleh
KemenPanRB, antara lain:
- Hanya satu unit Eselon I lingkup Kementan yang memiliki
indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan. Disamping
itu terdapat Renstra Eselon I yang tidak jelas hubungan antara
rumusan sasaran dengan indikator kinerjanya
- Terdapat renstra Eselon I yang tidak relevan antara rumusan
tujuan dan sasarannya, Selain itu rumusan tujuan yang terlalu
panjang tidak menggambarkan kondisi yang akan dicapai,
namun hanya kegiatan yang akan dilaksanakan
- Belum sama unit Eselon I menetapkan secara formal IKU yang
baru tahun 2010-2014. Disamping itu terdapat beberapa
indikator kinerja yang tidak relevan dengan rumusan sasaran.
- Terdapat Eselon I yang tidak mengukur dan menjelaskan
capaian target dalam perjanjian kinerja dan analisis tidak
tercapainya target serta solusi sangat minim.
90
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
d. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan
dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.
e. Kriteria indikator kinerja yang baik adalah specific, measurable
(dapat diukur), achievable (dapat dicapai), relevant (sesuai),
timebound (berjangka waktu tertentu), dan trackable (dapat
dipantau atau dikumpulkan).
f. Indikator kinerja utama (Key Performance Indicator) mengacu pada
PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang pedoman
umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi
pemerintah. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi sehingga semua instansi pemerintah
diwajibkan menentapkan IKU.
g. IKU untuk tingkat kementerian/lembaga ditetapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga, tingkat Eselon I ditetapkan oleh Sekjen
lembaga tinggi, dan tingkat provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota.
h. Kualitas IKU yang ditetapkan harus selaras antar tingkatan unit
organisasi. IKU pada tingkat kementerian/lembaga sekurang-
kurangnya menggunakan indikator hasil (outcome), demikiam juga
Eselon I juga menggunakan outcome. Sedangkan Eselon II/SKPD
sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).
i. Pimpinan instansi pemerintah harus melakukan pembinaan dalam
pengembangan dan penetapan kinerja utama di lingkungan masing-
masing.
j. Renstra wajib dilakukan reviu paling kurang satu kali dalam satu
tahun atau sesuai kebutuhan apabila terdapat perubahan kebijakan
dan penganggaran. Demikian juga dengan Renja, PK dan IKU.
Sementara IKU yang baik tidak ada perubahan, yang berubah
hanya volumenya. Dokumen revisi tersebut ditandatangani oleh
Kepala Unit Kerja dan disisipkan atau cetak ulang. Seluruh
dokumen wajib diunggah di WEB SAKIP KEMENTAN.
k. Pelaksanaan atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal
terdiri dari evaluasi implementasi SAKIP dan penilaian
penyimpulan. Evaluasi menyimpulkan hasil penilaian atas fakta
objektif dalam mengimplementasi perencanaan, pengukuran,
pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja, sesuai dengan kriteria
masing-masing komponen yang ada dalam Lembaran Kerja
Evaluasi.
91
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
l. Workshop penyusunan lakin oleh konsultan Value Alignment
Advisory (VA2) disampaikan bahwa pelaporan kinerja (LAKIN)
merupakan salah satu tahapan dalam siklus manajemen kinerja.
LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
dalam menjalankan tugas dan fungsinya atas penggunaan
anggaran.
m. Prinsip dalam menyusun LAKIN antara lainvaliditas dan reliabilitas
data, komitmen dan integritas tinggi, Integrasi dan koordinasi,
penggunaan metode dan tools dan kedalaman analisis
permasalahan.
n. Analisis capaian kinerja terdiri dari:
- Realisasi tahun berjalan terhadap target
- Realisasi tahun berjalan terhadap capaian tahun sebelumnya
- Realisasi tahun berjalan terhadap capaian beberapa tahun
sebelumnya
- Realisasi tahun berjalan terhadap target jangka menengah
Renstra
- Realisasi tahun berjalan terhadap standar nasional
- Analisis terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/
kegagalan kinerja
o. Informasi yang harus ada dalam LAKIN
- Informasi capaian target kinerja.
- Tren capaian target kinerja beberapa tahun terakhir.
- Analisis akar permasalahan.
- Event analysis capaian kinerja dengan perlakukan khusus.
- Akuntabilitas keuangan (sebaiknya dihubungkan dengan
kinerja).
- Rekomendasi perbaikan kinerja Poin penting
Selanjutnya dilakukan latihan penyusunan LAKIN (lembaran kerja)
capaian kinerja dengan sampel UPT lingkup kementan.
14. Menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal TP 2016
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Tahun 2016 mengacu pada PERMENPAN RB No 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
92
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan kinerja merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran.Hal yang terpenting dalam laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil hanalisis terhadap pengukuran kinerja.Laporan Kinerja 2016 ini
menyajikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan Perjanjian Kinerja
yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun 2016.Pemantauan
capaian kinerja ini dilakukan secara triwulan.
Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah
“Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis
lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan”.
Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur
Jenderal Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan.
Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
tahun 2016 mengalami revisi satu kali dari yang pertama ditetapkan
pada saat DIPA awal keluar pada bulan februari 2016. Revisi Perjanjian
Kinerja tersebut ditetapkan pada saat DIPA revisi VI bulan Desember
2016.Pada PK awal target dokumen manajamen tanaman pangan yang
ditetapkan sebanyak 20 jenis dokumen. Sedangkan indikator kinerja
yang ditetapkan di PK revisi adalah sebagai berikut:
1) Dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I terdiri dari 74
dokumen.
2) Dokumen Layanan Perkantoran dengan target 12 bulan layanan.
Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan oleh empat bagian Eselon III
yang ada di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan,
Bagian Umum, dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi.
Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
diperoleh dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah
ditetapkan, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh pelaksanaan
program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan
pelaksanaan kegiatan yang kondusif.
Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2016 digunakan metode
scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 kategori kinerja,
yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-
93
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - <80%) dan (4) kurang berhasil
(capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
15. Workshop Layanan Rekomendasi
Workshop Layanan Rekomendasi dilaksanakan tanggal 2 s.d 4 Mei
2016 di Hotel Padjajaran Suites Bogor. Pokok-pokok hasil rumusan
workshop sebagai berikut:
a. Pengaturan impor jagung harus memperhatikan dan diharmoniskan
dengan produksi dalam negeri, masa panen dan tempat
pemasukan
b. Perlu dikembangkan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan
applicable sesuai dengan kebijakan Presiden
c. Untuk mendukung proses layanan rekomendasi dan perizinan perlu
didukung sarana prasarana yang memadai antara lain pengadaan
sarana pengadaan perangkat yang memiliki tekonologi lebih
canggih, aplikasi yang applicable, SOP yang dapat diterapkan dan
mudah diaplikasikan
d. Melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dengan
melakukan pelatihan dan diskusi
e. Meningkatkan koordinasi dengan BKPM, PPVTP dan koordinasi
agar aplikasi dapat terkoneksi langsung dengan INSW
f. Pelayanan terhadap publik harus disempurnakan dan diperbaiki,
dipercepat sesuai dengan target waktu yang ditetapkan presiden
g. Melakukan penyusunan SK Tim Rekomendasi Teknis Usaha
Ekspor Impor
h. Penunjukan LO Ditjen TP di BKPM sebanyak 2 orang
i. Penyusunan Sistem Pengembangan Aplikasi Online Terpadu
dengan INSW (Ekspor Impor)
j. Penyusunan Sistem Pengembangan Aplikasi Rekomendasi Teknis
Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan
k. Sosialisasi Sistem Pengembangan Aplikasi Online Ekspor Impor
lingkup Ditjen TP dan pengguna (user).
16. Workshop Pengawalan Pengembangan Aplikasi Sistem Online
Workshop pengawalan pengembangan aplikasi sistem online
rekomendasi ekspor-impor tanaman pangan dilaksanakan tangal 2 s.d
4 Juni 2016 di Hotel Bumi Wiyata Depok, workshop ini adalah dalam
rangka merumuskan bentuk sistem aplikasi yang dapat digunakan
dengan cepat, sederhana dan transparan dalam rangka penerbitan
94
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
rekomendasi teknis ekspor impor bidang tanaman pangan, dengan
rumusan hasil dan upaya tindak lanjut sebagai berikut:
a. Berdasarkan pembahasan, kebutuhan aplikasi yang akan
dikembangkan harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:
- Aplikasi dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP,
menggunakan database MySQL dan akan dipasang pada
server dengan sistem operasi CentOs yang tersedia di Pusat
Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), sesuai dengan
spesifikasi yang tersedia di server Pusdatin
- Tersedia menu/dashboard untuk pemohon izin dan staf yang
terlibat proses perizinan di lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan
PPVTPP dalam rangka melakukan proses perizinan dan melihat
status (tracking) perizinan
- Aplikasi menghasilkan keluaran berupa Surat Keputusan (SK)
yang dilengkapi QR-Code untuk otentifikasi dokumen dan
memberikan notifikasi kepada pemohon/staf melalui surat
elektronik
- Aplikasi Sistem Online Ekspor-Impor beras dan jagung Ditjen
Tanaman Pangan dapat diintegrasikan dengan portal Perizinan
Pertanian yang dikembangkan oleh Pusat Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP)
- Aplikasi terkoneksi dengan portal Indonesia National Single
Windows (INSW) dalam rangka pengiriman dan penerimaan
data perizinan
b. Kontrak pengadaan penyempurnaan aplikasi segera diproses
c. Bisnis proses yang dalam proses pemberian rekomendasi teknis
harus disesuaikan dengan batas waktu yang ditentukan dalam
aturan
d. Dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait fungsi Tim Terpadu
Jagung, apakah masih dalam bisnis proses dalam permohonan
rekomendasi teknis atau tidak.
17. Pertemuan Workshop Pengawalan Pengembangan Aplikasi Sistem
Online Rekomendasi Ekspor Impor Tanaman Pangan
Workshop pengawalan pengembangan aplikasi sistem online
rekomendasi ekspor-impor tanaman pangan dilaksanakan tangal 28 s.d
30 September 2016 di Hotel Bumi Wiyata Depok, workshop ini adalah
dalam rangka merumuskan bentuk sistem aplikasi yang dapat
digunakan dengan cepat, sederhana dan transparan dalam rangka
95
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
penerbitan rekomendasi teknis ekspor impor bidang tanaman pangan,
dengan rumusan hasil dan upaya tindak lanjut sebagai berikut:
a. Apakah nama portalnya sudah sesuai?
b. Perlunya dilakukan pelatihan sistem online untuk semua
staf/pejabat yang terlibat dalam pemberian Rekomendasi Ekspor
dan Impor Beras dan Rekomendasi Impor Jagung.
c. Sistem yang sudah ada perlu terus menerus dicoba sambil
menginventarisir beberapa permasalahan yang dihadapi dalam
sistem online tersebut
d. Perlu dibuat Jadwal tentative yang menjadi pegangan bagi semua
pihak untuk dapat mengakses sistem online tersebut
e. Perlunya sosilisasi online yang kontiniu kepada para pelaku usaha
sehingga pada waktu diterapkan semua pihak dapat mengerti dan
mengaksesnya dengan baik
f. Perlu pelatihan sistem online bagi para pelaku usaha sehingga para
pelaku usaha dapat mengerti dan mengakses sistem tersebut
g. Perlunya diberlakukan masa transisi/perubahan dari sistem manual
kepada sistem online, hal ini diperlukan untuk dapat
mensosialisasikan sistem baru lebih tepat sasaran kepada para
pelaku usaha atau importir. Masa transisi juga diperlukan untuk
menghindari penumpukan permohonan apabila sistem online sudah
diberlakukan.
18. Pelatihan Aplikasi Internal Layanan Rekomendasi Bidang Tanaman
Pangan
Pelatihan Aplikasi Pengguna Layanan Rekomendasi Bidang Tanaman
Pangan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2016 di Laboratorium
Komputer Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Tujuan dari
pelatihan Aplikasi Internal Layanan Rekomendasi Bidang Tanaman
Pangan ini antara lain:
a. Meningkatkan kapasitas Petugas Aplikasidan Tim Rekomendasi
Teknis Ditjen Tanaman Pangan.
b. Memberikan gambaran secara mendetail tentang aplikasi yang
digunakan sehingga apabila ada kekurangan dokumen, petugas/tim
rekomendasi teknis dapat langsung mengembalikan/menolak
kepada pemohon melalui sistem online.
f. Pelatihan Aplikasi Pengguna Layanan Rekomendasi Bidang
Tanaman Pangan
Tujuan dari pelatihan Aplikasi Pengguna Layanan
RekomendasiBidang Tanaman Pangan adalah:
96
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Meningkatkan pemahaman dan aplikasi bagi pengguna yang
terkait dengan ekspor di bidang tanaman pangan.
- Menyamakan persepsi dalam penggunaan aplikasi terhadap
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekspor di
bidang tanaman pangan.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait diluar
Kementerian Pertanian untuk mendukung program dan
kebijakan di bidang tanaman pangan.
g. Membuat buku Panduan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bidang
Tanaman Pangan. Buku panduan ini dibuat bertujuan untuk
memberikan informasi bagi masyarakat terutama calon
investor/penanam modal dalam negeri maupun asing untuk
menanamkan modalnya pada sektor pertanian khususnya di bidang
tanaman pangan.
Buku Panduan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bidang Tanaman
Pangan ini berisikan:
- Izin usaha berdasarkan jenis penanaman modal
- Jenis usaha tanaman pangan
- Persyaratan izin usaha
- Izin usaha perbenihan tanaman pangan
- Tata cara pemberian rekomendasi teknis
- Pembinaan dan pengawasan
97
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
REALISASI ANGGARAN DITJEN TANAMAN PANGAN
PUSAT DAN DAERAH TAHUN2016
Pagu APBN Sektoral (018) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun
anggaran 2016 pada program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Tanaman Pangan sebesar Rp7,607triliun, dengan realisasi
penyerapan bulan Desember 2016 mencapaiRp4,721 Triliun (62,06%) dari
pagu anggaran.
Realisasi anggaran berdasarkan jenis satker terbesar terdapat pada Satker
UPT Pusat (BBPPMBTPH Cimanggis dan BBPOPT Jatisari) 85,84%,
Satker Dana Dekonsentrasi (Provinsi) 65,88%, Tugas Pembantuan
(Kabupaten/Kota) 65,05%, dan realisasi terendah pada Satker Pusat
28,61%.
Tabel 23. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kewenangan Bulan
Desember 2016
Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja terbesar terdapat pada
belanja pegawai 94,04%, belanja modal 83,28%, dan realisasi terendah
pada belanja barang 61,83%.
Tabel 24. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Bulan Desember
2016
VI
Pagu
(Rp.000) (Rp.000) (%)
1 Pusat 649,979,093 185,984,318 28.61
2 UPT Pusat 28,362,343 24,345,680 85.84
3 Dekonsentrasi 458,703,570 302,192,367 65.88
4 Tugas Pembantuan 6,470,140,850 4,208,871,686 65.05
7,607,185,856 4,721,394,051 62.06
RealisasiNo. Kewenangan
Jumlah
Pagu
(Rp.000) (Rp.000) %
1 Pegaw ai 49.896.022 46.923.209 94,04
2 Barang 7.548.644.226 4.667.270.899 61,83
3 Modal 8.645.608 7.199.943 83,28
7.607.185.856 4.721.394.051 62,06 Jumlah
No. Jenis BelanjaRealisasi
98
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pagu Revisi
(Rp. 000) (Rp. 000) (%)
1 Papua Barat 53,634,345 45,951,565 85.68
2 Lampung 365,524,775 301,887,354 82.59
3 DKI Jakarta 980,180 784,158 80.00
4 Papua 69,905,484 54,014,945 77.27
5 Maluku 76,499,302 59,058,016 77.20
6 Aceh 261,957,030 199,307,914 76.08
7 Kalimantan Tengah 112,633,123 84,789,122 75.28
8 Maluku Utara 79,713,801 59,029,606 74.05
9 J a m b i 106,824,617 78,657,593 73.63
10 Banten 117,669,193 86,030,785 73.11
11 Gorontalo 166,333,695 121,364,369 72.96
12 Jaw a Tengah 327,614,137 238,597,665 72.83
13 Jaw a Barat 486,007,867 343,623,263 70.70
14 Nusa Tenggara Barat 322,233,855 227,677,467 70.66
15 Sulaw esi Selatan 590,041,811 405,781,527 68.77
16 Sulaw esi Utara 321,594,784 216,232,445 67.24
17 Sulaw esi Tengah 204,721,716 134,012,602 65.46
18 Kalimantan Barat 300,940,040 195,046,207 64.81
19 Sumatera Selatan 470,741,571 297,994,824 63.30
20 DI Yogy akarta 20,745,347 12,952,893 62.44
No. ProvinsiRealisasi 2016 Pagu Revisi
(Rp. 000) (Rp. 000) (%)
21 Nusa Tenggara Timur 230,977,581 142,866,577 61.85
22 Sulaw esi Barat 190,611,681 115,814,796 60.76
23 Sumatera Utara 390,111,021 232,343,552 59.56
24 B a l i 51,808,044 29,728,450 57.38
25 Kep. Bangka Belitung 14,964,435 8,409,439 56.20
26 Sulaw esi Tenggara 152,156,272 85,126,671 55.95
27 Kalimantan Selatan 203,936,592 113,889,373 55.85
28 Jaw a Timur 838,866,410 444,655,294 53.01
29 Kepulauan Riau 832,404 438,328 52.66
30 Sumatera Barat 131,958,877 66,090,420 50.08
31 Kalimantan Utara 25,486,173 12,012,309 47.13
32 R i a u 79,089,751 34,816,404 44.02
33 Bengkulu 96,127,618 37,638,567 39.15
34 Kalimantan Timur 65,600,887 24,439,554 37.25
6,928,844,419 4,511,064,053 65.11
35 Pusat (Ditjen TP) 649,979,093 185,984,318 28.61
36 UPT Pusat 28,362,343 24,345,680 85.84
- BBPPMBTPH Cimanggis 10,000,000 8,861,420 88.61
- BBPOPT Jatisari 18,362,343 15,484,260 84.33
678,341,436 210,329,998 31.01
7,607,185,855 4,721,394,051 62.06Jumlah
No. ProvinsiRealisasi 2016
Jumlah Daerah
Jumlah Pusat
Realisasi anggaran kegiatan utama terbesar terdapat pada kegiatan yaitu:
1) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 89,48%,2)
Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih TPH-Cimanggis 88,61%, 3)
Pengembangan Peramalan OPT-Jatisari 84,33%, 4) Dukungan Manajemen
dan Teknis Lainnya 80,16%, 5) Penguatan Perlindungan TP dari
Gangguan OPT dan DPI 75,63%, 6) Pengelolaan Produksi Tanaman
Aneka Kacang dan Umbi 65,54%, 7) Pengelolaan Produksi Tanaman
Serealia 49,91%, dan realisasi terendah pada kegiatan 8) Pengelolaan
Sistem Penyediaan Benih TP 25,60%.
Tabel 25. Realisasi Anggaran APBN Sektoral Berdasarkan Kegiatan
Utama Bulan Desember 2016
Pagu Anggaran
(Rp.000) (Rp.000) %
1 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 3,832,021,577 1,912,405,749 49.91
2 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 978,965,634 641,646,143 65.54
3 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 455,451,923 116,591,371 25.60
4 Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI 166,952,791 126,259,604 75.63
5 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 1,936,150,288 1,732,394,632 89.48
6 Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih 10,000,000 8,861,420 88.61
7 Pengembangan Peramalan OPT 18,362,343 15,484,260 84.33
8 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 209,281,300 167,750,871 80.16
7,607,185,856 4,721,394,051 62.06
RealisasiNo. Kegiatan
Jumlah
Tabel 26. Realisasi Anggaran Berdasarkan Per Provinsi
Bulan Desember 2016
99
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Anggaran Blokir Realisasi Sisa Anggaran
(Rp000) (Rp000) (Rp000) (Rp000)
1 Produksi Aneka Kacang dan Umbi 29.475.215 8.984.546 18.912.789 64,17 1.577.880
2 Produksi Serealia 94.513.680 85.222.744 8.916.538 9,43 374.398
3 Sistem Penyediaan Benih TP 310.588.577 291.449.137 18.081.627 5,82 1.057.813
4 Penguatan Perlindungan TP dari Gangguan OPT dan DPI 17.889.048 3.366.935 14.262.568 79,73 259.545
5 Dukungan Manajemen dan Tejnis Lainnya pada Ditjen TP 91.955.041 7.943.964 78.279.506 85,13 5.731.571
6 Pengelolaan dan Pemasaran Hasil TP 105.557.532 57.707.601 47.639.263 45,13 210.668
649.979.093 454.674.927 186.092.290 28,63 9.211.876
No Kegiatan
Jumlah
%
1. Satker Ditjen TP (Pusat) pada tahun 2016 berdasarkan kegiatan Eselon
II mendapat anggaran sebesar Rp649.979.093.000 pada Satker Pusat.
Realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya tahun 2016 mencapai Rp186.092.289.927, (28,63%) dari pagu,
dan pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp454.674.927.066, atau
(69,95%). Rincian anggaran dan realisasi perkegiatan sebagai berikut:
1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dengan
pagu sebesar Rp29.475.215.000,realisasi Rp18.912.788.705,
(64,17%), 2) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
Rp94.513.680.000, realisasi Rp8.916.537.762, (9,43%), 3) Pengelolaan
Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Rp310.588.577.000,
realisasi Rp18.081.627.098, (5,82%), 4) Penguatan Perlindungan
Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI sebesar
Rp17.889.048.000, realisasi Rp14.262.256.877, (79,73%), 5) Dukungan
Manajemen dan Teknis Lainnya Rp91.955.041.000, realisasi
Rp78.279.505.566 (85,13%), dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan Rp105.557.532.000, realisasi Rp47.639.262.919
(45,13%).
Tabel 27. Realisasi Anggaran Satker Ditjen TP (Pusat) Berdasarkan
Unit Kerja Eselon II Tahun 2016
2. Pada tahun 2016 Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp91.955.041.000. Realisasi anggaaran
Sedtitjen TP sebesar Rp78.279.505.566 (85,13%), realisasi per bagian
yaitu: 1) Bagian Perencanaan realisasi Rp6.427.524.805 (86,52%) dari
pagu anggaran Rp7.429.012.000, 2) Bagian Keuangan dan
Perlengkapan realisasi Rp46.956.880.236, (87,59%) dari pagu
anggaran Rp53.610.754.000, 3) Bagian Umum realisasi
Rp19.993.158.103, (81,22%) dari pagu anggaran Rp24.617.318.000,
dan 4) Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Rp4.901.942.422,
(77,83%) dari pagu anggaran Rp6.297.957.000.
100
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
101
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT
A. Permasalahan
1. Adanya perubahan kegiatan prioritas diluar perencanaan yang
telah ditetapkan semula, sehingga berpengaruh terhadap
penyelesaian dokumen revisi anggaran.
2. Pelimpahan Aset ex Ditjen PPHP, Aset Satker Inaktif, dan aset
hilang atau tidak diketahui keberadaannya.
3. Sulitnya mencari dokumen pendukung pada temuan TLHP yang
sudah lama dan belum diselesaikan.
4. Hutang pada pihak ketiga yaitu berupa pelaksanaan Tunda Bayar
dan Tunggakan.
5. Peraturan kepegawaian belum sepenuhnya diterapkan.
6. Tertundanya proses pelimpahan pegawai pusat ke daerah.
7. Hasil evaluasi pembangunan tanaman pangan belum digunakan
sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan pada tahun
berikutnya.
8. Arus pelaporan yang kurang lancar dan tidak tepat waktu, sering
direvisi dan format yang tidak sama.
9. Peraturan terbaru yang mengatur terkait ekspor-impor beras
tertentu dan impor jagung belum disahkan oleh Menteri Pertanian.
10. Dokumentasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak
memadai, terdapat kegiatan yang belum dilakukan evaluasi dan
belum dilakukan upaya tindaklanjut, terutama kegiatan terkait
kepegawaian (standar kompetensi, peta jabatan, dsb).
B. Upaya Tindak Lanjut
1. Ditjen Tanaman Pangan telah berupaya melakukan koordinasi ke
Kementerian Perencanaan/Bappenas melalui Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian. Diantaranya terkait dengan perubahan
sasaran prioritas program padi dari 4 juta ha menjadi 1,38 juta ha
dan kedelai dari 500 ribu ha menjadi 210 ribu ha dan sampai
disusunnya perencanaan program dan kegiatan 2017 perubahan
rancangan program tersebut belum mendapat persetujuan dari
Bappenas.
VII
102
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Membentuk tim verifikator laporan keuangan/barang untuk
melakukan verifikasi laporan sesuai dengan daerah binaan.
3. Melaksanakan workshop tentang tindak lanjut hasil
pemeriksanaan yang belum ditindaklanjuti dan menelusuri
keberadaan dokumen pendukung.
4. Penyelesaian Persediaan Bantuan Pemerintah dalam bentuk
uang berpedoman pada surat Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-10743/PB/2016 tanggal 27
Desember 2016.
5. Perlu sosialisasi kembali PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai.
6. Penyampaian surat ke daerah agar pelimpahan pegawai pusat ke
daerah segera diproses.
7. Melakukan koordinasi, komunikasi dan memberikan feed back
atas hasil capaian kegiatan tanaman pangan yang dilaporkan oleh
bagian teknis.
8. Mendorong bagian teknis untuk bisa memantau capaian kegiatan
strategis secara tepat waktu dengan data yang akurat.
9. Memantau revisi peraturan tentang ekspor-impor beras tertentu,
dan impor jagung agar segera terintegrasi dengan PPVTP dan
INSW.
10. Mendorong semua Eselon II untuk menindaklanjuti hasil
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan.
103
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
PENUTUP
Laporan Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun
2016 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan
tugas fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selama
tahun 2016.
Realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
mencapai Rp167,751 miliar 80,16% dari pagu Rp209,072 miliar. Realisasi
tersebut dirinci sebagai berikut: kantor pusat Rp78,185 miliar (85,03%),
dana dekonsentrasi Rp50,217 miliar (80,51%), dan dana tugas
pembantuan Rp39,348 miliar (71,61%).
Pagu kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Satker Kantor
Pusat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp91.955.041.000, dengan
realisasi mencapai Rp78.279.505.566 (85,13%). Jika dirinci per bagian
yaitu: 1) Bagian Perencanaan realisasi Rp6.427.524.805 (86,52%), 2)
Bagian Keuangan dan Perlengkapan Rp46.956.880.236 (87,59%), 3)
Bagian Umum Rp19.993.158.103 (81,22%), dan 4) Bagian Evaluasi dan
Layanan Rekomendasi Rp4.901.942.422 (77,83%).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan tahun 2016 meliputi bidang kesekretariatan, meliputi perencanaan,
keuangan dan perlengkapan, umum, dan evaluasi serta layanan
rekomendasi. Kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan tahun 2016 telah dapat dilaksanakan dengana baik dan mencapai
target yang ditetapkan, terutama dalam menghasilkan dokumen dan
layanan perkantoran, meskipun mengalami self blocking. Semoga kinerja
ini dapat dipertahankan daan ditingkatkan lagi pada masa yang akan
datang.
VIII
104
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
105
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
LAMPIRAN
106
Laporan Tahunan 2016
EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
107
Laporan Tahunan 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ...................................EP
Lampiran 1. Rekapitulasi Cuti Pegawai Ditjen TP 2016
Lampiran 2. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Ditjen TP 2016
Tahunan Alasan
Penting Bersalin Besar Sakit
1 Januari 16 1 2 1 1 21
2 Februari 20 1 1 22
3 Maret 15 1 16
4 April 12 1 13
5 Mai 13 1 14
6 Juni 11 1 1 13
7 Juli 7 2 1 10
8 Agustus 1 1 2
9 September 38 3 1 42
10 Oktober 27 27
11 November 30 ` 1 31
12 Desember 73 1 74
263 9 9 1 3 285Jumlah
Cuti
No Bulan Jumlah
JUMLAH
PEGAWAI TL 0 TL 1 TL 2 PSW 0 PSW 1 PSW 2 A I C S DL TB DP
1 JANUARI 698 7.831 2.369 174 10.286 34 54 28 161 337 192 2.308 540 20
2 FEBRUARI 698 7.056 2.410 132 9.507 8 83 36 96 327 231 3.092 560 20
3 MARET 695 7.163 1.868 138 9.120 12 37 9 141 218 176 4.281 580 21
4 APRIL 687 6.510 1.879 127 8.351 39 58 11 98 140 178 4.883 580 21
5 MEI 685 5.952 1.673 151 7.707 2 65 19 104 198 132 4.891 560 20
6 JUNI 674 7.523 1.737 50 9.243 8 59 14 102 202 132 4.452 594 22
7 JULI 677 4.983 1.372 119 6.421 3 45 25 70 266 135 3.413 433 16
8 AGUSTUS 670 6.713 2.276 152 9.047 18 76 29 96 264 189 4.427 594 -
9 SEPTEMBER 668 6.957 2.089 142 6.996 9 35 24 145 462 225 3.373 611 -
10 OKTOBER 666 7.509 1.879 182 9.480 19 71 12 137 225 205 3.210 630 -
11 NOPEMBER 663 8.328 2.202 194 10.619 21 58 7 138 251 196 2.614 649 -
12 DESEMBER 661 6.125 1.908 131 8.052 21 66 8 114 681 112 3.541 600 -
82.650 23.662 1.692 104.829 194 707 222 1.402 3.571 2.103 44.485 6.931 140
50,76 14,53 1,04 64,38 0,12 0,43 0,14 0,86 2,19 1,29 27,32 4,26 0,09
Ket : MASUK KETERANGAN
TL (Keterlambatan) A : Alfa JAKARTA, JANUARI 2017
TL 0 = < 07.30 (datang tepat waktu) I : Izin
TL 1 = 07.31 s.d. 09.30 (1 s.d. 90 menit) C : Cuti SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,
TL 2 = > 09.30 (> 90 menit) S : Sakit
DL : Dinas Luar
PSW (Pulang Sebelum Waktunya) TB : Tugas Belajar
PSW 0 = > 16.00 (pulang tepat waktu) DP : Diperbantukan
PSW 1 = 14.00 s.d. 15.59 (1 s.d. 90 menit) Dr. Ir. Maman Suherman, M.M.
PSW 2 = < 14.00 (> 90 menit) NIP 196009081987031003
JUMLAH
PERSENTASE
NO UNIT KERJAMASUK PULANG KETERANGAN