BAB I PENDAHULUAN...Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 I-6 B. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu

kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat

strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga,

persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan

datang, serta merupakan pengejawantahan jatidiri. Terwujudnya

kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas

kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui

pemenuhan kebutuhan papan masyarakat. Dengan demikian upaya

menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah

satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang

seutuhnya adalah sangat strategis.

Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia

sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam

kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam

mengelola perumahan dan permukiman. Penyusunan arahan untuk

penyelenggaraan perumahan dan permukiman, sesungguhnya

secara lebih komprehensif telah dilakukan dalam bentuk

Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan, namun


penekanannya masih terbatas kepada aspek perumahan saja. Secara

sederhana permasalahan perumahan dan permukiman ini adalah

tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan

dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan

menempatinya.

Permasalahan perumahan dan permukiman tidak hanya

menjadi isu nasional akan tetapi juga merupakan permasalahan

yang juga harus diselesaikan bersama antara pemerintah pusat,

provinsi dan daerah. Untuk menyinkronkan kebijakan pembangunan

bidang perumahan dan permukiman antara pemerintah pusat,

provinsi dan daerah maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman mengawalinya dengan melakukan revisi renstra.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan merupakan dokumen

perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiamn

untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat

indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: 1)

Persiapan penyusunan renstra; 2) Penyusunan rancangan Renstra;

3) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan 4) Penetapan Renstra.


Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan memiliki keterkaitan dengan dokuman

perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.

Keterkaitan renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan dengan Rencana Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021;

renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Jawa Tengah dan dengan renja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan diuraikan sebagai

berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan mengacu pada tugas dan

fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati

Kabupaten Grobogan Nomor 54 Tahun 2106 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan

dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan; Peraturan Daerah Kabupaten

Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan


Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-

2021 dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

2. Penyusunanan Renstra mengacu pada Renstra Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan, dan Hasil

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten

Grobogan.

Tahapan penyusunan renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Grobogan dapat digambarkan dalam bagan diagram alir sebagai

berikut.


Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra SKPD Kab/

Kota

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten Grobogan

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat

strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima

tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan

evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi

Renja.


B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan


Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UU Nomor 16 dan 17

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-

kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4279);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



8. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5188);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 4575)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);


15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat




Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008,


19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



Republik Indonesia Nomor 4698);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);


tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran



tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5615);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun

2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 3);


25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310)

26. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan

dan Permukiman Di Daerah;

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor

12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase

Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

1451);

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 02/prt/m/2016 tentang Peningkatan

Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172 );


30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 38/prt/m/2015 tentang Bantuan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216 );

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025;



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan

Tahun 2011-2031;


Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2013 Nomor 4);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

38. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian

Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan (Berita Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 54);

39. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Grobogan Tahun

2016-2021;


C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimaan adalah menyediakan

dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang

mencakup gambaran kinerja; permasalahan; isu strategis; tujuan

dan sasaran, strategi dan kebijakan; program dan kegiatan Perangkat

Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai

berikut:

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima

tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam

mendukung Visi dan Misi Bupati.

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan

pengendalian dan evaluasi kinerja.


3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

D. Sistematika Penulisan


Permukiman Kabupaten Grobogan 2016-2021 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan serta sistematika penulisan renstra Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Bab ini menjabarkan tugas, fungsi, dan struktur

organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan, sumber daya,

kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.


Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini memuat identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas


Kabupaten Grobogan; telaah visi misi dan program

Bupati/ Wakil Bupati; telaah renstra Kementrian

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; telaah renstra

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Propinsi Jawa tengah, telaah Rencana Tata Ruang

Wilayah(RTRW) Kabupaten Grobogan dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten

Grobogan, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas


Kabupaten Grobogan.


Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas


Kabupaten Grobogan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas


Kabupaten Grobogan yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah

pelaksanaan renstra Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 II- 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN

RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN GROBOGAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi


Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan

Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris, membawahkan:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Sub Bagian Umum.

3. Bidang Perumahan, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Teknis Perumahan;

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan;

c. Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan.


4. Bidang Permukiman, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Teknis Permukiman;

b. Seksi Air Bersih dan Sanitasi;

c. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman.

5. Bidang Penataan Bangunan Gedung, membawahkan :

a. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung;

b. Seksi Pengawasan Bangunan Gedug;

c. Seksi Perizinan dan Sertifikasi Bangunan Gedung.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Struktur organisasi organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:


Gambar 2.1 : Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

2. Uraian Tugas


Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor

54 Tahun 2016 tentang Keududkan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Grobogan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di

bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan.


Untuk melaksanakan tugas tersebut dan fungsi dari masing-masing

komponen struktur dijabarkan sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah

dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas pokok

tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan

kawasan permukiman dan pertanahan;

b. Pengokoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di

bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan

pertanahan;

c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan

rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;

d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di

bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan

pertanahan;

e. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas

dan fungsinya.


2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan

koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan

pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-

menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana

dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol,

perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta

penyusunan perencanaan program dan pelaporan. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan

kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman dan pertanahan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas

ketatausahaan, adminitrasi umum dan surat-menyurat;

d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan,

urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat,

ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan

perencanaan program dan penyusunan pelaporan;


e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan

pertanggungjawaban keuangan;

f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perumahan

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan

kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi

dan pelaporan kegiatan dibidang Pembangunan perumahan,

pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas

lingkungan perumahan. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

pembangunan perumahan, pengembangan perumahan

swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang




c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang



d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembangunan

perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan

kualitas lingkungan perumahan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang


swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Permukiman

Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pemberian

rekomendasi dan fasilitasi teknik, pelaksanaan, pengendalian dan

pengawasan di bidang pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana

prasarana permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:


pengelolaan air bersih, sanitasi dan sarana prasarana

permukiman;


b. Pengokoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang


permukiman;



permukiman;

d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan air

bersih, sanitasi dan sarana prasarana permukiman;



permukiman; dan



5. Bidang Penataan Bangunan Gedung

Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi,

evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pembangunan gedung,

pengawasan bangunan gedung dan fasilitasi perizinan dan


sertifikasi bangunan gedung. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:


penataan bangunan gedung;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penataan

bangunan gedung;


penataan bangunan gedung;

d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penataan

bangunan gedung;


penataan bangunan gedung; dan



6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian

tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai

dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing

dan bersifat mandiri.


B. Sumber Daya

Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan terdiri dari sumber daya manusia

(pegawai) dan sumber daya asset. Masing-masing sumber daya

tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam

mencapai kinerja birokrasi. Kualitas SDM yabng baik akan

mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran

Perangkat Daerah. Komposisi jumlah pegawai di Dinas


Grobogan tercatat sejumlah 74 orang dengan rincian, 30 orang

ASN dan 44 orang Pegawai kontrak dengan perjanjian kerja (Non

ASN). Komposisi jumlah pegawai diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017 No Tingkat

Pendidikan PNS Non PNS Jumlah

L P L P

1 Sekolah Dasar 1 0 0 0 1

2 SMP 1 0 0 0 1

3 SMA 1 4 9 3 17

4 Diploma 3 / D3 2 0 1 3 6

5 Starata 1/ S1 12 3 17 11 43

6 Strata 2/ S2 5 1 0 0 6

Jumlah Total 22 8 27 17 74 Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Grobogan, 2017


Tabel diatas menunjukan bahwa komposisi pegawai

berdasarkan tingkat pendidikan cenderung cukup baik. Hal ini

dapat dilihat dengan presentase pegawai yang berpendidikan

sarjana/ S1 sebesar 58,10% (43 orang). Sedangkan Pagawai

dengan pendidikan pasca sarjana/ S2 sebanyak 6 orang atau

sebesar 8,10 %.

Berdasarkan golongan terdapat 1 satu) orang dengan

golongan I; 4 (empat) orang dengan golongan II; 18 (delapan belas)

orang dengan golongan III dan 7 (tujuh) orang golongan IV.

Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan di

lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimab

Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

dan Jenis Kelamin Tahun 2017 No Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 Golongan IV 6 1 7

2 Golongan III 11 7 18

3 Golongan II 2 2 4

4 Golongan I 1 0 1

Jumlah Total 20 10 30 Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Grobogan, 2017

2. Sumber Daya Aset

Sumber daya aset prasarana dan sarana yang dimiliki

oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.


Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2017 No Nama/ Jenis Aset Jumlah Kondisi

Baik Rusak Rusak Berat

1 Dump Truck 2 2

2 Staion Wagon 2 1 1

3 Truck Arm Roll 1 1

4 Mobil Tinja 1 1

5 Sepeda Motor 12 12

6 Kendaraan Bermotor Roda Tiga

Lain-lain

6 6

7 Global Positioning System (GPS) 13 13

8 Laser Meter Digital 4 4

9 Alat Ukur Theodolite 2 2

10 Hammer Test 2 2

11 Waterpass Digital 2 2

12 Penyemprot Tangan (Hand

Sprayer)

1 1

13 Mesin Pemotong Rumput 1 1

14 Mesin Ketik Manual Standar (14-

16)

2 2

15 Mesin Ketik Listrik Standar 1 1

16 Lemari Besi 5 5

17 Rak Besi/Metal 8 8

18 Rak Kayu 3 3

19 Filling Besi/Metal 2 7

20 White Board 2 2

21 Overhead Projektor 1 2

22 Layar Proyektor/Screen 1 1

23 Lemari Kayu 13 13

24 Rak Kayu 2 2

25 Meja Kayu/Rotan 51 45 6

26 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 14 1 13

27 Meja Rapat 15

28 Kursi Rapat 19 37

29 Kursi Tamu 1 1

31 Kursi Putar 19 2 2

31 Kursi Biasa 18 18

32 Kursi Lipat 110 36

33 Meja Komputer 2 2

34 Meja Tamu 1 1

35 Mesin Potong Rumput 1 1

36 Tempat Sampah 470 470

37 Lemari Es 1 1

38 AC Split 1 1

39 AC Split 10 10

40 AC Split 4 4


No Nama/ Jenis Aset Jumlah Kondisi

Baik Rusak Rusak Berat

41 AC Split 4 4

42 Kipas Angin 1 1

43 Kipas Angin 4 4

44 Exhause Fan 5 5

45 Televisi 1 1

46 Sound System 1 1

47 Sound System 1 1

48 Wireless 1 1

49 Unit Power Supply 5 5

50 Unit Power Supply 9 9

51 Alat Hiasan/Gorden 20 20

52 Tangga Alumunium 2 2

53 Dispenser 3 2 1

53 Mimbar/Podium 1 1

54 Gergaji Mesin/Chainsaw 2 2

55 Alat Pemadam Portable 8 8

56 Mainframe 1 1

57 Personal Computer Unit (P.C) 39 35 4

58 Lap Top 5 2 3

59 Note Book 42 40 2

60 Ipad/Komputer Tablet 2 2

61 Monitor 2 2

62 Printer 64 58 6

63 Meja Kerja Pejabat Eselon III 9 9

64 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 7 7

65 Meja Kerja Pegawai Non

Struktural

35 35

66 Meja Tamu Ruangan Biasa 1 1

67 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 11 11

68 Kursi Kerja Pegawai Non

Struktural

2 2

69 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 1 1

70 Camera + Attachment 17 17

71 Layar Proyektor/Screen 1 1

72 Handycam 5 5

73 Camera Electronic 4 3 1

74 Handy Talky 6 6

75 Facsimile 1 1

76 Box Telephone 1 1

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Grobogan, 2017


C. Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan


Kabupaten Grobogan baru dibentuk pada tahun 2016, hal ini sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

Peraturan Bupati Grobogan nomor 54 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas

Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan. Urusan perumahan dan

permukiman pada struktur Organisasi Perangkat Daerah yang lama

menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan

Kabupaten Grobogan, sehingga kinerja pelayanan yang disajikan

merupakan turunan dari Perangkat Daerah lama yang masih relevan

dengan kondisi sekarang.


Kabupaten Grobogan merupakan dinas yang menjadi unsur

pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang serta urusan perumahan rakyat, kawasan

permukiman dan pertanahan.


Gambaran umum kondisi pelayanan urusan pekerjaan

umum dan penataan ruang dapat dilihat dari indikator kinerja

Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas kawasan

kumuh yang ditetapkan SK Bupati, Persentase cakupan pelayanan

sanitasi, dan Persentase cakupan pelayanan air minum. Untuk

urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat dari

indikator kinerja bidang perumahan dan kawasan permukiman

diantaranya Cakupan Rumah layak Huni, Cakupan Rumah layak

Huni yang terjangkau dan Persentase Cakupan Lingkungan Yang

Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum.

Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas

kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati menunjukkan realisasi

0,085 % pada tahun 2011 dan 0,054 % pada tahun 2015. Hal

tersebut menunjukkan penurunan luasan kawasan kumuh di

Kabupaten Grobogan pada akhir tahun pengukuran Tahun 2015.

Realisasi persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi

menunjukkan kecendurungan peningkatan, yaitu sebesar 59% pada

tahun 2011 menjadi 64 % pada tahun 2015.

Untuk kinerja pelayanan air minum tercatat realisasi

persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

pada tahun 2011 sebesar 66,4 % meningkat pada tahun 2015 menjadi

75 %. Hal ini sejalan dengan arahan RPJMN III (2015-2019) dimana

Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan target 100-0-100,


yaitu 100% akses air minum yang layak, 0% kawasan kumuh dan

100% akses sanitasi.

Realisasi persentase IMB yang diterbitkan pada tahun 2011

adalah sebesar 33 % dan meningkat menjadi 48 % pada tahun 2015.

Untuk kinerja realisasi cakupan rumah layak huni yang

terjangkau di Kabupaten Grobogan masih rendah, tahun 2011

sebesar 15 %, tahun 2015 meningkat menjadi 25 %. Adapun Realisasi

kinerja cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung

prasarana sarana utilitas umum tahun 2011 sebesar 50,00 %,

meningkat menjadi 58,00 % pada tahun 2015.


Pencapaian kinerja pelayanan pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2016-2021

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Capaian Kineja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Tahun 2011 -2015 NO Indikator Kinerja Satuan Target Renstra Perangkat Daerah

pada Tahun ke- Realisasi Capaian pada Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi

% 61 62 63 64 65 59 60 61 63 64 96,72 96,77 96,83 98,44 98,46

2 Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas

kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati.

% 0,090 0,081 0,072 0,063 0,054 0,085 0,078 0,070 0,062 0,054 94,44 96,30 97,22 98,41 100,00

3 Persentase penduduk

yang mendapatkan air minum yang aman

% 67,50 70,00 72,50 75,00 77,50 66,40 69,70 70,60 73,30 75 98,37 99,57 97,38 97,73 96,77

4 Persentase jumlah

IMB yang diterbitkan % 40,00 42,50 45,00 47,50 50,00 33,00 35,50 40,00 45,50 48,00 82,50 83,53 88,89 95,79 96,00

5 Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau

% 17 19 21 23 25 15,0 17,50 20,0 22,50 25,00 93,913 96,581 97,479 98,347 99,301

6 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung

prasarana sarana utilitas umum

% 53 54,50 56 58,50 60 50 51,50 53 55,50 58 94,340 94,495 94,643 94,872 96,667



Tabel 2.7 Capaian Anggaran Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Tahun 2011 -2015 NO Program/

Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke-

(Rp.-,000) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-

(Rp.-,000) Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

675.274 1.114.880 1.313.575 1.551.301 1.660.357 611.410 1.004.421 1.198.372 1.259.587 1.346.695 90,54 90,09 91,23 81,20 81,11 19,71 17,11

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.861.880 10.979.305

10.378.414

9.189.699 9.220.846 5.773.527 10.253.791 9.995.820 8.777.912 8.822.595 98,49 93,39 96,31 95,52 95,68 9,48 8,85

3 Program

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

117.000 117.000 117.000 150.000 150.000 103.563 106.167 51.985 99.461 144.434 88,52 90,74 44,43 66,31 96,29 5,09 6,88

4 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

28.910 65.000 80.000 125.000 138.562 26.250 55.309 59.417 98.705 77.323 90,80 85,09 74,27 78,96 55,80 36,81 24,12

5 Program Pengembangan Data/Informasi

250.000 69.000 580.000 1.774.000 1.247.282 240.286 42.339 198.452 499.421 519.195 96,11 61,36 34,22 28,15 41,63 37,91 16,66

6 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

2.850.000 15.037.477

34.518.400

19.844.850

17.152.093

2.561.649 13.745.415 28.140.903 17.644.899 14.775.317 89,88 91,41 81,52 88,91 86,14 43,18 41,97

7 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

1.966.906 2.948.906 3.006.6010

4.071.193 7.855.416 1.870.479 2.838.531 2.725.738 2.801.665 4.710.137 95,10 96,26 90,66 68,82 59,96 31,91 20,29

8 Program Pembangunan

Saluran

150.000 2.067.450 1.770.000 9.275.000 11.636.080

147.826 1.870.694 1.534.731 5.850.136 10.206.384 98,55 90,48 86,71 63,07 87,71 138,75 133,25


NO Program/ Kegiatan

Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.-,000)

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.-,000)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Drainase/ Gorong-Gorong

9 Program Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

8.416.000 7.112.000 16.285.000

12.950.000

11.350.000

7.737.322 6.551.712 11.831.893 9.672.495 2.172.872 91,94 92,12 72,66 74,69 19,14 6,16 -7,6



D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas


Grobogan

Untuk lebih menfokuskan pencapaian Visi dan Misi Bupati

Kabupaten Grobogan di bidang perumahan dan permukiman serta

untuk melaksanakan tugas dan fungsi dinas secara efektif dan efisien,

maka dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang dianggap

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan

memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta

situasi dan kondisi lingkungan.

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada lima

tahun yang akan datang antara lain:

a. Rendahnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap

pembiayaan perumahan;

b. Iklim usaha pembangunan perumahan masih belum dapat

memaksimalkan seluruh potensi.

c. Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara

prasarana dan sarana permukiman belum optimal.

d. Mekanisme kemitraan yang efektif antara dunia usaha,

masyarakat dan pemerintah belum terbentuk secara

maksimal.


e. Keterpaduan kebijakan antara pusat dan daerah dalam

menyelesaikan permasalahan perumahan dan permukiman di

daerah harus terus ditingkatkan;

f. Terbatasnya lahan yang tersedia untuk lokasi pembangunan

perumahan dan permukiman.

g. Terbatasnya informasi kepada masyarakat tentang perumahan

dan permukiman.

h. Rendahnya kesadaran stakeholder akan permasalahan kebutuhan

dasar air minum dan sanitasi yang berimplikasi pada rendahnya

pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi.

2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama lima

tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah,

Keputusan Menteri, Perda yang mendukung dibidang

perumahan dan permukiman;

b. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) serta dukungan angaran bantuan keuangan Provinsi

dan DAK untuk penyelenggaraan perumahan dan

permukiman di daerah;

c. Tingginya permintaan masyarakat/ investor terhadap

kepemilikan rumah;


d. Adanya sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD

kabupaten seperti APBN, APBD provinsi, kepanjangannnya ZIS,

CSR dan sumber-sumber lain;

e. Adanya potensi keberlanjutan program-program rutin terkait

dengan pengurangan rumah tidak layak huni dan kawasan

kumuh.

f. Adanya penyediaan dana untuk penyediaan infrastruktur Air

Minum dan Sanitasi yang bersumber pada pendanaan yang

berasal dari luar APBD Kabupaten seperti APBN, APBD

provinsi, dari pihak swasta (CSR) maupun dukungan dari

NGO Internasional.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 III-1

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan

sebuah permasalahan yang terus berlanjut dan akan terus

meningkat, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk,

dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi

yang semakin berkembang. Permasalahan perumahan dan

permukiman ini adalah tidak sesuainya jumlah hunian yang

tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah

masyarakat yang akan menempatinya.

Pesatnya angka pertumbuhan penduduk yang tidak

sebanding dengan penyediaan sarana perumahan menyebabkan

permasalahan ini semakin pelik dan serius.

Pembangunan perumahan dan permukiman diperkotaan

banyak yang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang kota,

inilah yang menyebabkan keadaan perkotaan semakin hari

semakin tidak jelas arah pengembangannya.

Belum optimalnya perencanaan pembangunan perumahan

dan permukiman berakibat pada lemahnya arah kebijakan

pengembangan, tumpang tindihnya rencana aksi pengembangan

antar sektor, dan tidak fokusnya dalam menentukan prioritas

pengembangan perumahan dan pemukiman.


Penyediaan perumahan dan pemukiman juga harus diikuti

dengan penyediaan prasarana dasar seperti penyediaan air bersih,

sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan kotoran, air

limbah, tata bangunan, saluran air hujan, penanggulangan bahaya

kebakaran, serta pencemaran air, udara, dan tanah yang memadai.

Penyediaan prasarana dasar tersebut membutuhkan biaya yang

cukup besar. Hal ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan

penyediaan anggaran oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan

pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman yang

lainnya adalah adanya kecenderungan meningkatnya biaya

pembangunan, termasuk biaya pengadaan tanah yang tidak

sebanding dengan kenaikan angka pendapatan masyarakat,

sehingga standar untuk memenuhi kebutuhan akan hunian

menjadi semakin tinggi.

Berdasarkan kepada kebijaksanaan dasar negara kita yang

menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas

perumahan yang layak, tetapi juga mempunyai peran serta dalam

pengadaannya. Menurut kebijaksanaan ini dapat kita simpulkan

bahwa pemenuhan pembangunan perumahan adalah tanggung

jawab masyarakat sendiri, baik itu secara perorangan maupun

secara bersama-sama, pada point ini peran pemerintah hanyalah

sebagai pengatur, pembina dan membantu serta menciptakan iklim

yang baik agar masyarakat dapat memenuhi sendiri kebutuhan

akan perumahan mereka. Masyarakat bukanlah semata-mata objek


pembangunan, tetapi merupakan subjek yang berperan aktif dalam

pembangunan perumahan dan pemukiman. Perangkat

kelembagaan dibidang perumahan, merupakan satu kesatuan

sistem kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan perumahan

secara berencana, terarah dan perpadu, baik itu yang berfungsi

sebagai pemegang kebijaksanaan, pembinaan dan pengaturan pada

berbagai tingkat pemerintahan, maupun lembaga-lembaga

pelaksana pembangunan di sektor pemerintah dan swasta.

Hal lain yang juga berhubungan dengan permasalahan

pembangunan perumahan dan permukiman adalah permasalahan

kelembagaan. Pengembangan unsur-unsur pelaksana

pembangunan perumahan dan permukiman harus lebih

dikembangkan lagi, khususnya kelembagaan pada tingkat daerah,

baik itu yang bersifat formal maupun non-formal yang dapat

mendukung swadaya masyarakat dalam bidang perumahan dan

permukiman.


Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan

Nomor 54 Tahun 2016 tentang Keududkan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas


Grobogan mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan


permukiman dan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut

dan fungsi dari masing-masing

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya permasalahan

dan faktor yang mempengaruhi pelayanan di lingkungan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai

berikut:

1. Sekretariat

1) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;

2) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik urusan

perumahan dan permukiman;

3) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

4) Pengelolaan asset yang kurang maksimal;

2. Bidang Perumahan

Kondisi kinerja awal pada awal tahun 2015 berikut beberapa

permasalahan yang dihadapi Bidang Perumahan pada Dinas


Grobogan adalah :

1) Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

terhadap perumahan yang sehat dan layak huni

2) Menurunnya kualitas lingkungan perumahan sehingga

berpotensi tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;

3) Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan

rumah sehat dan layak huni;


4) Mahalnya harga lahan yang ikut mempengaruhi kemampuan

masyakat untuk memiliki rumah yang layak;

5) Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas

umum di lingkungan perumahan/ permukiman.

6) Cakupan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten

Grobogan masih rendah, yaitu 61,07%.

7) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung

prasarana sarana utilitas umum masih rendah yaitu 58 %.

3. Bidang Permukiman


permasalahan yang dihadapi Bidang Permukiman pada Dinas


Grobogan adalah :

1) Masih belum terpenuhi sarana dan prasarana kawasan

permukiman yang ditunjukkan dengan luas kawasan

kumuh yang belum tertangani sebesar 77,32 Ha;

2) Rendahnya cakupan pelayanan air minum akses aman

yaitu 75 %.

3) Rendahnya cakupan pelayanan sanitasi layak yaitu 64 %

4) Terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah

rumah tangga;

5) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat (air bersih, sanitasi, dill);


6) Masih banyak saluran drainase lingkungan dalam kondisi

rusak dan belum terintegrasi antara saluran primer,

sekunder dan tersier;

7) Masih banyak ruas jalan lingkungan permukiman dalam

kondisi kurang baik.

4. Bidang Penataan Bangunan Gedung


permasalahan yang dihadapi bidang Penataan Bangunan

Gedung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan adalah :

1) Masih rendahnya persentase rumah, gedung dan bangunan

lainnya yang memiliki IMB yaitu sebesar 48 % ;

2) Kurangnya sosialisasi tertib IMB kepada warga masyarakat;

3) Belum adanya data base bangunan gedung yang ada di

seluruh wilayah Kabupaten Grobogan;

4) Banyaknya pelanggaran perda bangunan gedung;

5) Belum ada penindakan secara tegas terhadap pelanggaran

pelanggaran izin bangunan;

6) Belum optimalnya pengelolaan program di bidang

pengawasan bangunan;

7) Kurangnya pengawasan bangunan secara kontinyu.


B. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan

yang ingin dicapai (Clarity of direction) berdasarkan situasi dan

kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah

menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah

daerah tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi

Bupati/Wakil Bupati Grobogan, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Grobogan Yang Sejahtera Secara

Utuh dan Menyeluruh”

Penjelasan dari Visi Kabupaten Grobogan adalah sebagai

berikut.

1) Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung

maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten

yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara

moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten

Grobogan dapat terpenuhi sandang, pangan, kesehatan,

pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi,

mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan

perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain

terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa

aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari


ancaman kemanan dan ketertiban lingkungan.

2) Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung

maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan

yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara

moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan

masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandai dengan

menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan

masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan

menurunnya kesenjangan antar wilayah.

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Grobogan,

maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan,

perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air;

2) Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan

3) Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri,

perdagangan, koperasi dan pariwisata;

4) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan

pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan

pelayanan sosial dasar lainnya;

5) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan

penyerapan tenaga kerja


6) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola

pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik.

7) Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup

dan kualitas penataan ruang

8) Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan

pelestarian budaya masyarakat

9) Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar

wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan

penanggulangan kemiskinan.


mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan

pemerintah daerah urusan perumahan dan permukiman

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan

tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu

Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan,

perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air.

Tujuan dari misi ke-1 yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

adalah Meningkatkan pemenuhan akses permukiman, air minum

dan sanitasi yang layak dengan sasaran Berkurangnya kawasan

kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan

sanitasi. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong


pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman terhadap

pencapaian Visi Misi dan Program Bupati/ Wakil Bupati

Grobogan.


Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terhadap

Pencapaian Visi Misi dan Program Bupati/ Wakil Bupati Grobogan No Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Permasalahan Pelayanan Faktor

Penghambat Pendorong

1 Misi: Membangun dan meningkatkan

infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-permukiman dan sumberdaya air;

1. Masih belum terpenuhi sarana dan prasarana kawasan permukiman yang

ditunjukkan dengan luas kawasan kumuh yang belum tertanganai;

2. Menurunnya kualitas permukiman sehingga berpotensi tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;

3. Terbatasnya kualitas lingkungan perumahan;

4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan

sanitasi, dll) 5. Terbatasnya akses pelayanan air minum

perpipaan 6. Belum optimalnya pengembangan

pelayanan Pengolahan air limbah terpusat (Sistem sewerage);

7. Kurangnya ketersediaan air baku sebagai sumber air minum;

8. Masih banyak ruas jalan lingkungan permukiman dalam kondisi kurang baik;

9. Belum optimalnya pengelolaan program di bidang pengawasan bangunan;

1. Kebutuhan SDM 2. Pertumbuhan penduduk yang

cukup tinggi; 3. Permintaan rumah yang

semakin meningkat dengan lahan terbatas;

4. Terbatasnya sumber daya air; 5. Keterbatasan anggaran; 6. Terbatasnya jaringan air bersih 7. Terbatasnya database teknis

terkait bidang tugas organisasi.

8. Rendahnya partisipasi publik dalam upaya pemenuhan pelayanan perumahan di masyarakat.

❖ Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi

tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;

❖ Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;

❖ Komitmen pimpinan dalam

pengelolaan manajemen ; ❖ Penguatan kelembagaan yang

dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten

❖ Peraturan perundangan-undangan yang jelas.

2 Tujuan:

Meningkatkan pemenuhan akses permukiman, air minum dan sanitasi yang layak

3 Sasaran: Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi


C. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat telah ditetapkan sebuah visi yang diarahkan

untuk mencapai pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat untuk tahun Tahun 2015-2019. Visi tersebut

yaitu:

"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong"

Untuk mencapai perwujudan visi di atas, telah dirumuskan 5

misi yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air

termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air,

kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, guna menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka

kemandirian ekonomi;

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung

konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan

pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing

bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan

konektivitas daratan dan maritim;


3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar

yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia

Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran di dukung

industri konstruksi yang berkualitas

5. untuk mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah,

terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan

perdesaan, dalam kerangka NKRI;

6. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk

mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,

pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan

pengawasan yang ketat.

Dengan memperhatikan visi misi Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019, sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan mengarah dan ikut mendukung

pencapaian misi Kementerian, sebagai berikut:

Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar

yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia

Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.


Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir

periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta

dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai

dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam

RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan

infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan

tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan

cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan,

mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan,

memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan

gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih

lanjut, keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis dijabarkan

sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan

berkelanjutan didukung industri konstruksi yang

berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar

daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan

perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini

akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:


a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat

pemerintahan

b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan,

pemrograman dan penganggaran.

c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas

konstruksi nasional.

2. Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat untuk mendukung

ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan

energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik dalam rangka kemandirian

ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran

strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan

energi; dan

b. Meningkatnya ketahanan air.

3. Tujuan 3 : Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas

nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi,


dan pelayanan sistem logistik nasional bagi

penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang

berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan

maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran

strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi

penguatan daya saing; dan

b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

4. Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat untuk mendukung

layanan infrastruktur dasar yang layak guna

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia

sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”,

akan dicapai melalui sasaran strategis:

a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur

dasar permukiman dan perumahan;

b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan

infrastruktur permukiman;

c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan

perumahan


5. Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang

meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan

pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan

pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan

dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui

sasaran srategis, yaitu:

a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;

b. Meningkatnya sumber daya manusia yang

kompeten dan beintegritas;

c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja

tinggi dan berintegritas;

d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan

hukum, data dan informasi publik, serta sarana

dan prasarana.

Peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dapat lihat pada Gambar 3.1.

http://www.docudesk.com/deskpdf/pdf-studio/buy-studio-x-now




Gambar 3.1 : Peta Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat


Berikut ditampilkan permasalahan pelayanan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

berdasarkan sasaran strategis renstra Kementerian Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor

penghambat dan pendorong.


Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Berdasarkan

Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannnya

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra Kementerian

PU & PR

Permasalahan Pelayanan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan


Faktor


1 Meningkatnya dukungan

layanan infrastruktur dasar

permukiman dan perumahan

1. Menurunnya kualitas lingkungan

perumahan;

2. Kurangnya prasarana sarana utilitas umum di lingkungan perumahan;

3. Belum terpenuhinya target 100% akses

terhadap air bersih dan 100% akses

terhadap sanitasi;

4. Belum optimalnya penanganan PSU kawasan permukiman

Belum ada peraturan

pengelolan PSU

❖ Komitmen pimpinan

dalam pengelolaan

manajemen ; ❖ Penguatan

kelembagaan yang

dilakukan secara

menyeluruh dan

terus menerus oleh Pemerintah

Kabupaten

2 Meningkatnya kualitas dan

cakupan pelayanan

infrastruktur permukiman;

Belum terpenuhinya target

100% akses terhadap air

Bersih, target 0% permukiman kumuh dan

100% akses terhadap sanitasi

Keterbatasan anggaran

pelaksanaan kegiatan

bidang perumahan dan

permukiman

Banyak sumber-

sumber pendanaan

yang berasal dari luar

APBD daerah seperti

APBN, CSR dan sumber-sumber lain.

3 Meningkatnya penyediaan

dan pembiayaan

perumahan

1. Terbatasnya kemampuan pemerintah

dalam menyediakan rumah sehat dan

layak huni;

2. Mahalnya harga lahan yang ikut

mempengaruhi kemampuan masyakat untuk memiliki rumah yang layak;

3. Belum ada kajian kebutuhan rusun untuk

memenuhi kebutuhan rumah layak huni

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR)

Belum tertanganinya

permasalahan kebutuhan

rumah (backlog), besarnya

rumah tidak layak huni

dan besarnya kawasan kumuh yang menjadi

kewenangan daerah

Investasi di bidang

properti yang cukup

tinggi.

Sumber: Hasil Analisis, 2017


D. Telaah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mendukung Visi

dan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2014-208, Visi tersebut

adalah:

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten

Korupsi, Mboten Ngapusi”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 7

(tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,

Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan

Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan,

Menanggu-langi Kemiskinan dan Pengangguran;

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa

Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi,

Mboten Ngapusi”;

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk

Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan

Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat

Hidup Orang Banyak;


6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi

Kebutuhan Dasar Masyarakat;

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan

Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Berdasarkan unsur visi dan misi tersebut diatas yang terkait

dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Groogan adalah Misi :

Misi ke - 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk

Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar,

pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan irigasi dan air baku

melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta

pemenuhan standar pelayanan minimal.

Tujuan dan sasaran renstra Dinas Perumahan dan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai

berikut:

1. Tujuan 1 : Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah

yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan

berorientasi pada pelayanan prima dengan sistem

birokrasi yang transparan dan akuntabel serta

bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tujuan 1 ini

akan dicapai melalui sasaran strategis:


a. Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran;

b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

yang menunjang kineraj aparatur dinas;

c. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur

dinas;

d. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur;

e. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan

dinas yang transparan

2. Tujuan 2 : Meningkatkan hunian yang layak pada lingkungan

permukiman yang berkualitas dan tertib

administrasi pertanahan. Tujuan 2 ini akan dicapai

melali sasaran strategis sebagai berikut:

a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah

layak huni;

b. Meningkatnya kualitas lingkungan

permukiman;

c. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan;

d. Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan

pembangunan perumahan, kawasan

permukiman dan pertanahan


Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Jawa Tengah tahun 2014-2018, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan mengarah dan ikut mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 2 : Meningkatkan hunian yang layak pada lingkungan

permukiman yang berkualitas dan tertib administrasi

pertanahan.

Dengan sasaran strategis:

a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

b. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;

c. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan;

d. Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan

perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Berikut ditampilkan permasalahan pelayanan Dinas


berdasarkan sasaran strategis renstra Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan

tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong.


Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Berdasarkan

Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannnya

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra Kementerian PU & PR

Permasalahan Pelayanan Dinas


Faktor


1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak

huni;

1. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sehat dan

layak huni;

2. Mahalnya harga lahan yang ikut

mempengaruhi kemampuan masyakat

untuk memiliki rumah yang layak; 3. Belum ada kajian kebutuhan rusun

untuk memenuhi kebutuhan rumah

layak huni bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR)

Belum tertanganinya permasalahan kebutuhan

rumah (backlog), besarnya

rumah tidak layak huni

dan besarnya kawasan

kumuh yang menjadi kewenangan daerah

1. Investasi di bidang properti yang cukup

tinggi;

2. Sumber pendanaan

yang berasal dari luar

APBD daerah

2 Meningkatnya kualitas

lingkungan permukiman;

1. Belum terpenuhinya target 100% akses

terhadap air Bersih, target 0%

permukiman kumuh dan 100% akses terhadap sanitasi;

2. Belum optimalnya penanganan PSU

kawasan permukiman

Belum ada peraturan

pengelolan PSU

Peraturan perundangan

yang mendukung

dibidang perumahan dan permukiman

3 Meningkatnya keterpaduan

pelaksanaan pembangunan

perumahan, kawasan permukiman dan

pertanahan

1. Belum tersedianya basis data dan

keterpaduan program penanganan

perumahan dan kawasan permukiman; 2. Belum tersedianya kebijakan

pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman tingkat kabupaten (RKP dan

RP3KP);

Kurangnya keterpaduan

kebijakan antara

pemerintah pusat dan daerah dalam

menyelesaikan

permasalahan perumahan

dan permukiman

Potensi keberlanjutan

program-program rutin

terkait pengurangan rumah tidak layak huni

dan kawasam kumuh

Sumber: Hasil Analisis, 2017


E. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk

perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam

pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta

mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib,

teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Grobogan diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara

rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam

penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, sinkronisasi tersebut

bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang

wilayah dengan program dan kegiatan dibidang perumahan/

permukiman. RTRW Kabupaten Grobogan 2011-2031 bertujuan

mewujudkan ruang Kabupaten yang produktif, berdaya saing,

dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di bagian

timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan

didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan

dan pariwisata.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut,

maka peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan lebih pada penyediaan infrastruktur wilayah

yang mengarah pada penyelenggaraan perumahan dan permukiman

yang berwawasan lingkungan. Lebih lanjut tujuan penataan ruang


di Kabupaten Grobogan dalam RTRW 2011-2031 diterjemahkan

dalam 7 poin kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

a) Pengembangan sistem pusat pelayanan dengan

mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di

seluruh wilayah Kabupaten terutama dalam koridor

pengembangan Kedungsepur;

b) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan

prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi

strategis Kabupaten di bagian timur Jawa Tengah;

c) Pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan

agropolitan Kutosaringan yang berdaya saing dalam skala

pelayanan nasional;

d) Pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan

Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil

komoditasnya;

e) Pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya

tampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi

pengembangan wilayah berkelanjutan;

f) Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam

mendukung ketahanan pangan nasional; dan

g) Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan

keamanan negara.


Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup

rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur

ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial

yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam

perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas


2011-2030.

I. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

1. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

a. Kawasan perkotaan Purwodadi sebagai bagian dari PKN

Kendal-Demak- Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi yang

selanjutnya disebut Kedungsepur;

b. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) meliputi: 1)Kawasan perkotaan

Purwodadi; 2)Kawasan perkotaan Gubug; dan 3)Kawasan

perkotaan Godong.

c. PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) meliputi: 1)Kawasan

perkotaan Wirosari; dan 2)Kawasan perkotaan Kradenan.

d. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi: 1)Kawasan

perkotaan Tegowanu; 2)Kawasan perkotaan Tanggungharjo;

3)Kawasan perkotaan Kedungjati; 4)Kawasan perkotaan

Klambu; 5)Kawasan perkotaan Brati; 6)Kawasan perkotaan

Grobogan; 7)Kawasan perkotaan Penawangan; 8)Kawasan


perkotaan Karangrayung; 9)Kawasan perkotaan Toroh;

10)Kawasan perkotaan Geyer; 11)Kawasan perkotaan

Pulokulon; 12)Kawasan perkotaan Gabus; 13)Kawasan

perkotaan Ngaringan; dan14)Kawasan perkotaan

Tawangharjo.

2. Rencana Fungsi Pusat Kegiatan

a. PKL dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan

perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala

regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;

b. PKLp dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan

perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal,

pendidikan, kesehatan, peribadatan; dan

c. PPK dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat

pelayanan skala kecamatan yaitu fasilitas pendidikan,

kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, serta

perekonomian.

II. Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan

Rencana pengembangan PPL dengan fungs utama sebagai

pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan pelayanan

permukiman perdesaan meliputi: 1)Desa Karangasem

Kecamatan Wirosari; 2)Desa Boloh Kecamatan Toroh; 3)Desa

Jeketro Kecamatan Gubug; 4) Desa Nambuhan Kecamatan


Purwodadi; 5)Desa Putatsari Kecamatan Grobogan; 6)Desa

Truwolu Kecamatan Ngaringan; 7)Desa Simo Kecamatan

Kradenan; 8)Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo; 9)Desa

Sedadi Kecamatan Penawangan; 10)Desa Telawah Kecamatan

Karangrayung; 11)Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati;

dan 12) Desa Jambon Kecamatan Pulokulon.

III. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

1. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat, yang terdiri atas:

a. Jaringan jalan provinsi di wilayah kabupaten;

b. Jaringan jalan kabupaten;

c. Pengembangan dan peningkatan jembatan.

2. Rencana Sistem Jaringan Kereta Api

a. Pengembangan jalur kereta api regional, meliputi: 1)Jalur

kereta api semarang-surabaya; 2)Jalur kereta api semarang-

solo dan 3)Pengembangan jalur ganda kereta api meliputi

jalur Purwodadi-Surabaya sebagai jalur perkeretapian

Semarang-Surabaya.

b. Pengembangan jalur kereta api komuter, meliputi: 1)Jalur

Kedungjati-Tuntang-Ambarawa dan 2)Jalur Semarang-Cepu.

c. Pengembangan stasiun kereta api, berupa peningkaatan

fungsi stasiun, meliputi: 1)Stasiun Gundih di Kecamatan

Geyer; 2)Stasiun Kedungjati di Kecamatan Kedungjati dan

Stasiun Ngrombo di Kecamatan Toroh.


d. Peningkatan pelayanan kereta api, terdiri atas:

1)Pengembangan fasilitas operasi dan keselamatan kereta api;

dan 2)Pengembangan sistem informasi kereta api.

3. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya

a. Rencana pengembangan sistem jaringan energi;

❖ Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas

bumi berlokasi sejajar jalur kereta api Semarang-Surabaya

meliputi pembangunan jalur pipa gas Blora-Grobogan-

Demak-Semarang dan jalur pipa gas Gresik-Semarang,

melalui Kecamatan Gabus, Kecamatan Kradenan,

Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Toroh, Kecamatan

Penawangan, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan

Godong, Kecamatan Gubug dan Kecamatan Tegowanu.

❖ Rencana pengembangan gardu induk distribusi berupa

peningkatan gardu induk listrik di Kecamatan Purwodadi;

❖ Rencana pengembangan pembangkit listrik berupa

peningkatan interkoneksi jaringan listrik Jawa - Bali.

❖ Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik

❖ Rencana pengembangan energi alternatif meliputi:

pengembangan energi alternatif tenaga surya, angin, dan

biogas.


b. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi

❖ Pengembangan jaringan kabel berupa pembangunan

jaringan telepon kabel di semua kawasan perkotaan dan

peningkatan kapasitas pelayanan Sentral Telepon Otomat

(STO) yang terdapat di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan

Wirosari, Kecamatan Toroh, Kecamatan Godong, dan

Kecamatan Gubug.

❖ Pengembangan sistem nirkabel meliputi: 1)Pembangunan

jaringan telepon tanpa kabel yang menjangkau semua

kawasan; 2)Pembangunan jaringan layanan internet pada

fasilitas umum di PKL, PKLp, PPK, dan PPL; dan

3)Pembangunan menara telekomunikasi bersama di

seluruh kecamatan.

c. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air

❖ Sistem WS berupa peningkatan pengelolaan DAS pada

jaringan sumber daya air WS Strategis Nasional Jratun

Seluna meliputi: 1)DAS Jragung; 2)DAS Tuntang; 3)DAS

Serang-Lusi; dan 4)DAS Juwana.

❖ Jaringan irigasi meliputi: 1)Jaringan irigasi primer yang

melalui seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kedungjati;

2)Jaringan irigasi sekunder yang melalui seluruh

kecamatan kecuali Kecamatan Kedungjati; dan 3)Jaringan

tersier yang tersebar di wilayah kabupaten.


❖ Daerah irigasi, meliputi:

1). Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak

5 (lima) meliputi :

• Daerah irigasi Sedadi terletak di Kecamatan

Penawangan, Kecamatan Godong dan Kecamatan

Karangrayung dengan luas kurang lebih 7.080 ha

sebagai daerah irigasi lintas kabupaten;

• Daerah irigasi Glapan terletak di Kecamatan Gubug,

Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggungharjo,

Kecamatan Godong dan Kecamatan Karangrayung

dengan luas kurang lebih 9.277 ha sebagai daerah

irigasi lintas kabupaten;

• Daerah irigasi Klambu terletak di Kecamatan

Klambu dengan luas kurang lebih 879 ha sebagai

daerah lintas kabupaten;

• DI Sidorejo terletak di Kecamatan Geyer, Kecamatan

Toroh, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan

Penawangan, Kecamatan Godong dan Kecamatan

Karangrayung dengan luas kurang lebih 7.856 ha

sebagai daerah irigasi utuh kabupaten;


• Daerah irigasi Bendung Dumpil terletak di

Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Kradenan,

Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Purwodadi,

Kecamatan Wirosari, Kecamatan Tawangharjo,

Kecamatan Kradenan, Kecamatan Grobogan,

Kecamatan Brati dan Kecamatan Klambu dengan

luas kurang lebih 9.818 ha sebagai daerah irigasi

utuh kabupaten.

2). Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi

meliputi daerah irigasi Bendung Kedungwaru terletak di

Kecamatan Ngaringan dengan luas kurang lebih 644 ha

sebagai daerah irigasi lintas Kabupaten.

3). Daerah irigasi kewenangan Kabupaten sebanyak 165

(seratus enam puluh lima) daerah irigasi dengan luas

kurang lebih 14.804 (empat belas ribu delapan ratus

empat) hektar.

❖ Sistem Prasarana Air Baku

1). Pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan sumber

air baku permukaan yang terdiri atas:

• Peningkatan pengelolaan waduk;

• Peningkatan pengelolaan embung;


• Pembuatan embung baru tersebar di kecamatan-

kecamatan untuk kebutuhan air baku, pertanian dan

pengendalian banjir;

• Pemanfaatan secara optimal dan proporsional

sumber mata air untuk air

2). Pemanfaatan dan pengelolaan sumber air baku bawah

tanah berupa penggunaan air bawah tanah secara

proporsional dan terkendali.

❖ Sistem pengendalian banjir meliputi: pembangunan,

rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bangunan-

bangunan pengendali banjir berupa bendung, waduk,

embung, dan bangunan pelimpah yang berada di

Kecamatan Gubug, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan

Tegowanu, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Grobogan,

Kecamatan Ngaringan, Kecamatan Wirosari, Kecamatan

Gabus, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Geyer,

Kecamatan Bratii, Kecamatan Toroh dan Kecamatan

Purwodadi.


4. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah

lainnya

a. Sistem Pengelolaan Sampah, meliputi:

❖ Rencana pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)

dengan sistem sanitary landfill terdapat di Kecamatan

Purwodadi;

❖ Rencana pengembangan lokasi TPSST (Tempat

Pemrosesan Sementara Sampah Terpadu), meliputi:

• Revitalisasi TPSST eksisting di Kecamatan Gubug,

Kecamatan Godong, dan Kecamatan Wirosari; dan

• Pembangunan TPSST baru tersebar di Kecamatan

Tegowanu, Kecamatan Tanggungharjo, Kecamatan

Kedungjati, Kecamatan Penawangan, Kecamatan

Karangrayung, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer,

Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Kradenan,

Kecamatan Gabus, Kecamatan Klambu, Kecamatan

Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo

dan Kecamatan Ngaringan.

❖ Pola operasi pewadahan individu dan pewadahan

komunal;

❖ Pengangkutan dilakukan dari transfer depo dan wadah

komunal ke TPA atau untuk pengumpulan langsung dari

sumber-sumber sampah besar langsung ke TPA; dan


❖ Sampah dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3 R

(Reuse, Reduce, Recycle).

b. Sistem Drainase, meliputi:

❖ Saluran primer yaitu sistem saluran yang memanfaatkan

aliran sungai-sungai utama di Kabupaten Grobogan;

❖ Saluran sekunder yaitu sistem saluran berupa selokan

yang dikembangkan mengikuti jaringan jalan utama; dan

❖ Pengembangan drainase kabupaten dengan

mengintegrasikan sistem drainase dengan sistem DAS dan

Sub DAS.

c. Sistem penyediaan air minum mencakup sistem jaringan

perpipaan dan sistem jaringan non perpipaan terlindungi

dengan rencana cakupan pelayanan mencapai 80% wilayah

Kabupaten Grobogan, meliputi:

❖ IPA Tegowanu dengan debit 25 liter/detik melayani

kawasan perkotaan tegowanu;

❖ IPA Penawangan dengan debit 30 liter/detik melayani

kawasan perkotaan penawangan; dan

❖ Sistem penyediaan air minum di tiap kawasan perkotaan

dari sumber mata air dengan sistem pengaliran gravitasi.


d. Sistem pengelolaan air limbah, meliputi:

❖ Sistem pembuangan air limbah (sewage) mencakup sistem

pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

yang terletak di kawasan peruntukan industri meliputi:

1)Kecamatan Tegowanu; 2)Kecamatan Gubug;

3)Kecamatan Tanggungharjo; 4)Kecamatan Godong;

5)Kecamatan Penawangan; 6)Kecamatan Karangrayung;

7)Kecamatan Purwodadi; 8)Kecamatan Wirosari; dan

9)Kecamatan Pulokulon.

❖ Sistem pembuangan air buangan rumah tangga

(sewerage) yang pengelolaannya terdiri atas pengolahan

sanitasi setempat (on site sanitation) untuk industri, hotel

rumah makan, dan rumah tangga, serta pengolahan

sanitasi terpusat (off site sanitation) bagi kompleks

perumahan baru dan rumah sakit; dan

❖ Sistem pembuangan air limbah (sewage) mencakup sistem

pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

(IPLT) yang terletak di Kecamatan Purwodadi.

e. Jalur dan ruang evakuasi bencana alam meliputi :

❖ Jalur dan ruang evakuasi bencana banjir, terletak di :

• Jalan raya Gubug-Semarang dengan ruang evakuasi

berada di kantor Kecamatan Tegowanu untuk

Kecamatan Tegowanu;


• Jalan raya Gubug-Semarang dan Gubug-Godong

dengan ruang evakuasi berada di kantor Kecamatan

Gubug untuk Kecamatan Gubug;

• Jalan Godong-Purwodadi dengan ruang evakuasi

berada di kantor Kecamatan Godong untuk Kecamatan

Godong;

• Jalur Grobogan ke arah Pati dengan ruang evakuasi

berada di kantor Kecamatan Grobogan untuk

Kecamatan Grobogan;

• Jalan Godong-Karangrayung dengan ruang evakuasi

berada di kantor Kecamatan Karangrayung untuk

Kecamatan Karangrayung;

• Ruas Jalan Purwodadi-Surakarta dengan ruang

evakuasi berada di kantor Kecamatan Geyer untuk

Kecamatan Geyer;

• Ruas Jalan Grobogan-ke arah Kudus dengan ruang

evakuasi berada di kantor Kecamatan Brati untuk

Kecamatan Brati;

• Ruas Jalan Puwodadi-Geyer ke arah Surakarta dengan

ruang evakuasi berada di Kantor Kecamatan Toroh

untuk Kecamatan Toroh; dan


• Ruas Jalan Suprapto-Diponegoro-ke arah Surakarta

dan ruas jalan Suprapto-Gajah Mada-ke arah Semarang

dengan ruang evakuasi berada di GOR Purwodadi

untuk Kecamatan Purwodadi.

❖ Jalur dan ruang evakuasi bencana tanah longsor

menyesuaikan lokasi kejadian tanah longsor dengan

ruang evakuasi berada di kantor desa dan/atau kantor

kecamatan.

f. Pengembangan sistem proteksi kebakaran meliputi:

❖ Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam

lingkup kota, lingkungan, dan bangunan;

❖ Sistem proteksi kebakaran mencerminkan layanan yang

disepakati oleh pemangku kepentingan, terdiri atas:

• pencegahan kebakaran;

• pemberdayaan peran masyarakat;

• pemadam kebakaran; dan

• penyelamatan jiwa dan harta benda.

❖ Sistem proteksi kebakaran akan diatur lebih lanjut dalam

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten

Grobogan.


Rencana Pola Ruang Wilayah sesuai dengan RTRW

Kabupaten Grobogan 2011-2031 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung, terdiri atas:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan

bawahannya;

b. Kawasan perlindungan setempat;

c. Kawasan ruang terbuka hijau;

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

e. Kawasan rawan bencana alam;

f. Kawasan lindung geologi; dan

g. Kawasan lindung lainnya

Kawasan lindung plasma nutfah seluas kurang lebih 2.424

(dua ribu empat ratus dua puluh empat) hektar meliputi:

1)Kecamatan Gabus; 2)Kecamatan Brati; 3)Kecamatan

Grobogan; 4)Kecamatan Tawangharjo; 5)Kecamatan Geyer;

6)Kecamatan Toroh; 7)Kecamatan Kradenan; 8)Kecamatan

Pulokulon; 9)Kecamatan Kedungjati; dan 10)Kecamatan

Karangrayung.

2. Kawasan Budidaya terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas kurang lebih

70.153 Ha yang terdiri dar: 1) kawasan hutan produksi


terbatas seluas kurang lebih 3.568 Ha dan 2)kawasan hutan

produksi tetap dengan luas kurang lebih 3.568 Ha.

b. Kawasan peruntukan hutan rakyat

Merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat

dengan tanaman kehutanan dengan luas kurang lebih 10.707

Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

c. Kawasan peruntukan pertanian;

d. Kawasan peruntukan perikanan;

Kawasan peruntukan perikanan budidaya dengan komoditas

mujahir, nila, tawes, gurami, dan lele meliputi budidaya kolam,

sungai, dan waduk yang tersebar di seluruh wilayah

kabupaten.

e. Kawasan peruntukan pertambangan;

f. Kawasan peruntukan industri;

g. Kawasan peruntukan pariwisata;

h. Kawasan peruntukan permukiman

❖ Kawasan permukiman perkotaan ibukota kabupaten berupa

kawasan permukiman perkotaan Purwodadi; dan Kawasan

permukiman perkotaan ibukota kecamatan yang terdapat di

seluruh kecamatan.

❖ Permukiman perdesaan berada di PPL (Pusat Pelayanan

Lingkungan).


i. Kawasan peruntukan lainnya

Merupakan kawasan pertahanan dan keamanan negara

meliputi:

❖ Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan

Purwodadi;

❖ Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di seluruh

kecamatan;

❖ Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Purwodadi;

dan

❖ Kepolisian Sektor (Polsek) tersebar di seluruh kecamatan.


Kabupaten Grobogan mempunyai kewajiban untuk mendukung

program-program perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam

Lampiran VII tentang Indikasi Program. Dimana terdapat 3 indikasi

program utama yaitu:

1. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang (jaringan

transportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain);

2. Indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang

(kawasan lindung dan budidaya);

3. Indikasi program utama dan pengembangan kawasan strategis

kabupaten.


Program-program yang memerlukan dukungan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara langsung

antara lain:

A. Perwujudan Struktur Ruang

1). Perwujudan pusat kegiatan

a. Penyusunan zoning regulasi dan perda peraturan zonasi;

b. Penguatan pusat kegiatan lokal;

• Penyusunan RDTR dan perdanya;

• Pengembangan penyediaan prasarana dasar perkotaan

(sanitasi, air minum dan persampahan)

c. Penguatan pusat pelayanan kawasan;

• Penyusunan RDTR dan perdanya;



d. Penguataan pusat pelayanan lokal;

• Penyusunan RTR dan RPJMD KTP2D;



2). Perwujudan Sistem Prasarana

a. Sumberdaya Air

❖ Pengembangan sistem jaringan drainase

• Penyediaan drainase permukiman yang memadai


❖ Pengembangan sistem jaringan prasarana air baku

• Pembangunan sarana prasarana untuk

pengelolaan sumber air baku;

• Pengembangan, penelitina dan pemetaan sumber

air baku;

• Pembatasan jumkah sumur bor di tiap kecamatan

maksimal 30 % dari jumlah rumah tangga yang

ada, serta pembatasan penambahan dan

penggunaan sumur bor bagi kepentingan non

rumah tangga dalam skala besar (industri,

perdagangan jasa, dll) lebih dari 10 % dari jumkah

eksisiting.

b. Prasarana Lingkungan

❖ Pengelolaan Air Bersih

• Pengembangan sistem perpipaan air bersih

perdesaan dengan meningkatkan kapasitas

jaringan yang telah ada maupun pembangunan

jaringan baru;

• Pengembangan sistem perpipaan air bersih

perkotaan dengan meningkatkan kapasitas

jaringan yang telah ada maupun pembangunan

jaringan baru;


• Penyediaan air bersih pada daerah rawan

kekeringan.

❖ Pengembangan mitigasi bencana alam

• Pemetaan daerah rawan bencana alam;

• Fasilitasi penyediaan ruang evakuasi bencana alam

B. Perwujudan Pola Ruang

1). Perwujudan Kawasan Lindung

a. Ruang Terbuka Hijau

❖ Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik;

• Pengembangan taman RT dan RW pada pusat unit

perumahan dan kawasan permukiman

b. Rawan Bencana Alam

❖ Penanganan kawasan rawan bencana alam

• Perbaikan sarana prasarana yang rusak akibat

bencana;

❖ Pengelolaan kawasan rawan bencana alam

• Kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi

jaringan frainase pada kawasan rawan bencana

banjir.

2). Perwujudan Kawasan Budidaya

a. Peruntukan Permukiman

❖ Pengembangan kawasan permukiman perkotaan

• Penyusunan RP4D;


• Penataan kawasan permukiman padat dan kumuh;

• Pengembangan rumah sehat huni;

• Penyiapan kasiba dan lisiba;

• Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

perkotaan

❖ Pengembangan kawasan permukiman perdesaan;

• Pengembangan prasarana dan sarana lingkungan

permukiman pada KTP2D;

• Pengembangan prasarana dan sarana lingkungan

permukiman pada kawasan agropolitan.

C. Perwujudan Kawasan Strategis

1). Perwujudan Kawasan Strategis Perkotaan

a. Pengaturan penataan bangunan dan lingkungan;

❖ Database bangunan gedung;

❖ RTBL kawasan;

❖ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

F. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Grobogan

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat

Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-

2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan


kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah serta merumuskan

mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari 9 program

prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun

2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka

terpilih 2 program prioritas yang terindikasi dapat berpengaruh

negatif terhadap isu-isu strategis.

Program Prioritas

(9 program – 2 program terindikasi dapat berpengaruh negatif)

1. Pembangunan Infrastruktur dilakukan secara merata dan

proporsional di seluruh wilayah daerah atau difokuskan pada

lokasi yang relatif tertinggal, dengan tetap memperhatikan aset

dan nilai-nilai budaya lokal, tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan denan menggunakan bahan, material, dan alat/

teknologi yang ramah lingkungan dan penyediaan jalur hijau

maupun ruang terbuka hijau lainnya, memaksimalkan lahan

yang ada dengan tetap memperhatikan KDB (Koefisien dasar

Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau) minimal,

serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh. dan

menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan

lindung, dan kawasan rawan bencana.


3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di

pedesaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan

menggunakan bahan, material, dan alat/teknologi yang ramah

lingkungan dan penyediaan ruang terbuka hijau lainnya,

memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan

KDB (Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien

dasar Hijau) minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran

vegetasi dan peneduh. dan menghindari pembangunan pada

lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

Misi 1 "Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan'-

jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan

sumberdaya air"

(6 program – 4 program terindikasi dapat berpengaruh negatif)

1. Peningkatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan tetap memperhatikan

kondisi pelengkap dan perlengakapan jalan tertutama peningkatan

dan penyediaan drainase, dan dapat menambah kantung/celukan

parkir, memaksimalkan lahan yang ada, serta meningkatkan fungsi

sebaran vegetasi dan peneduh, dan menghindari pembangunan pada

lahan produktif, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

Menyiapkan lahan pertanian produktif pengganti;


2. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan dilakukan

secara merata diseluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kondisi

pelengkap dan perlengakapan jalan tertutama peningkatan dan

penyediaan drainase, dan dapat menambah kantung/celukan parkir.

5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

dilakukan secara proporsional diseluruh wilayah atau difokuskan

pada lokasi yang memiliki pergerakan (LLAJ) yang tinggi.

6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dilakukan secara

proporsional atau difokuskan pada lokasi yang memiliki akses

terbatas, disertai monitoring terkait emisi gas buang (uji emisi secara

rutin) dan dapat dilakukan dengan pengembangan transportasi masal.

Memaksimalkan lahan yang ada dengan tetap memperhatikan KDB

(Koefisien dasar Bangunan) maksimal dan KDH (Koefisien dasar Hijau)

minimal, serta meningkatkan fungsi sebaran vegetasi dan peneduh,

dan menghindari pembangunan pada lahan produktif, kawasan

lindung, dan kawasan rawan bencana.


G. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena

dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang

akan datang. Penentuan isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dilakukan dengan menggunakan metode

Focus Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu

strategis pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Masih ada 77,32 Ha permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan

pada tahun 2015

2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

yaitu masih rendahnya persentase penduduk yang mendapatkan

air minum yang aman yaitu : 75 %, dan masih rendahnya

persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi yaitu : 64 %;

3. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah

sehat dan layak huni. Cakupan Rumah Layak Huni Yang

terjangkau baru sebesar 61,07 % ;

4. Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum

di lingkungan perumahan permukiman. Hal ini ditunjukkan oleh

persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang

didukung prasarana sarana utilitas umum yang rendah yaitu

sebesar 58 %;


5. Persentase rumah, bangunan dan gedung yang memiliki IMB

masih rendah yaitu sebesar 48 %;

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 IV-1

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses

air minum dan sanitasi;

2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan bidang perumahan dan

permukiman

3. Terciptanya Pengendalian Tata Bangunan secara menyeluruh dan

Berkesinambungan;

B. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah tersebut diatas

maka ditetapkan sasaran tahunan sebagai berikut:

1. Tersedianya hunian layak pada lingkungan perumahan dan

permukiman yang serasi, selaras dan seimbang;

2. Tersedianya sistem penyediaan Air Minum yang memadai;

3. Tersedianya Sistem Pengelolaan Sanitasi yang memadai

4. Tersedianya kawasan perumahan dan permukiman dengan

didukung prasarana sarana utilitas umum yang memadai;


5. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja bidang perumahan dan

permukiman

6. Terlaksananya penyediaan dokumen Teknis Pengendalian Tata

Bangunan;

Dalam Tabel 4.1 ditunjukkan hubungan antara tujuan jangka

menengah dan sasaran tahunan berikut indikatornya


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan

/Sasaran Satuan

Kondisi Awal

Target

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 6 9 10 11 12 13

1 Berkurangnya

kawasan kumuh

dan meningkatnya

cakupan akses

air minum dan

sanitasi;

Persentase

berkurangnya

kawasan kumuh

terhadap luas

kawasan

kumuh yang

ditetapkan SK

Bupati

Ha 77,32 47,32 37,32 27,32 17,32 7,32 0

% 0,054 0,045 0,036 0,027 0,018 0,009 0,000

Persentase

cakupan

pelayanan

sanitasi

% 70,00 74,54 80 85 90 95 100

[A1]

Persentase cakupan

pelayanan air

minum

% 45,7 48 51 54 57 60 63[A2]



/Sasaran Satuan

Kondisi Awal

Target

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tersedianya

hunian layak

pada

lingkungan perumahan dan

permukiman

yang serasi,

selaras dan

seimbang

Persentase

kawasan

kumuh yang

tertangani oleh Diperakim Kab.

Grobogan

% 0,054 0,045 0,035 0,025 0,0 0,0 0,0

Tersedianya sistem

penyediaan Air

Minum yang

memadai

Persentase Cakupan

Pengembangan

air minum

akses aman

yang tertangani oleh Disperakim

Kab. Grobogan

% 75 76,7 78,4 80,1 81,77 83,47 85,17

Tersedianya

Sistem

Pengelolaan

Sanitasi yang memadai

Persentase

Cakupan

Pengelolaan

Sanitasi layak yang tertangani

oleh Disperakim

Kab. Grobogan

% 64 67,5 71 74,5 78 81,5 85



/Sasaran Satuan

Kondisi Awal

Target

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tersedianya

kawasan

perumahan dan

permukiman dengan

didukung

prasarana

sarana utilitas

umum yang

memadai

Persentase

Cakupan

layananan PSU

yang tertangani oleh Disperakim

Kab. Grobogan

% 58,00 58,50 59,00 59,50 60,00 60,50 70,00

3 Terciptanya

Pengendalian

Tata Bangunan

secara

menyeluruh dan Berkesinambung

an

Rasio

Rekomendasi

Teknis IMB

dengan IMB

yang diterbitkan

% 0 0 0 100 100 100 100

Terlaksananya

penyediaan

dokumen Teknis

Pengendalian

Tata Bangunan

Jumlah

rekomendasi

teknis IMB yang diterbitkan

surat 0 0 0 180 360 540 720



/Sasaran Satuan

Kondisi Awal

Target

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4 Meningkatnya

kinerja dan

pelayanan bidang

perumahan dan permukiman

Nilai IKM

indeks - - - 69 71 73 75

Meningkatkan akuntabilitas

dan kinerja

bidang

perumahan dan

permukiman

Nilai AKIP indeks - - CC B B B A

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 V-1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah

Kabupaten Grobogan yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten

Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh “ ada 3

(tiga) misi yang harus dilaksanakan terkait tugas pokok dan fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Grobogan. Ketiga misi tersebut dituangkan dalam rumusan tujuan

dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas


Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-

jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya

air

Untuk mewujudkan misi ini, Dinas Perumahan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

merumuskan Tujuan, Sasaran dan Strategi sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan akses air

minum dan sanitasi. Untuk mewujudkan tujuan ini sasaran berikut

strategi yang yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Sasaran 1.1 :

Tersedianya hunian layak pada lingkungan perumahan dan

permukiman yang serasi, selaras dan seimbang.


Adapun strategi yang dipergunakan untuk mencapai sasaran 1.1 ini

adalah meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan

permukiman melalui pengurangan kawasan kumuh. (strategi 1.1.1)

Sasaran 1.2 :

Tersedianya sistem penyediaan Air Minum yang memadai.


adalah Meningkatan akses air minum melalui fasilitasi teknis,

stimulasi maupun bantuan SPAM kepada daerah rawan bencana

kekeringan (strategi 1.2.1)

Sasaran 1.3 :

Tersedianya Sistem Pengelolaan Sanitasi yang memadai.


adalah meningkatkan akses sanitasi melalui fasilitasi teknis, dan

stimulasi pembangunan sanitasi di lingkungan permukiman kumuh

dan kawasan urban (strategi 1.3.1)

Sasaran 1.4 :

Tersedianya kawasan perumahan dan permukiman dengan didukung

prasarana sarana utilitas umum yang memadai.


adalah :

1.4.1 Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan

permukiman melalui pengembangan utilitas umum

1.4.2 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui fasilitasi

teknis pembangunan rumah layak huni;

1.4.3 Meningkatkan aksesabilitas rumah layak huni melalui

stimulasi rumah layak huni.

Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata

kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan

publik


Untuk mewujudkan misi ke-6 ini, Dinas Perumahan Dinas



Tujuan 2 :

Meningkatnya kinerja dan pelayanan bidang perumahan dan

permukiman. Untuk mewujudkan tujuan ini sasaran berikut strategi

yang yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Sasaran 2.1 :

Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja bidang perumahan dan

permukiman.


adalah Meningkatkan kapasitas penatalaksanaan, dinas secara

terukur dan berkesinambungan. (strategi 2.1.1)

Misi 7 : Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan

hidup dan kualitas penataan ruang

Untuk mewujudkan misi ke-6 ini, Dinas Perumahan Dinas



Tujuan 3 :

Terciptanya Pengendalian Tata Bangunan secara menyeluruh dan

berkesinambungan. Untuk mewujudkan tujuan ini sasaran berikut

strategi yang yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Sasaran 3.1 :

Terlaksananya penyediaan dokumen Teknis Pengendalian Tata

Bangunan.


adalah pengendalian pemanfaatan ruang fokus pada pengendalian

tata bangunan. (strategi 3.1.1)


B. ARAH KEBIJAKAN

Untuk lebih memfokuskan strategi pembangunan yang

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, perlu ditetapkan arah

kebijakan yang harus ditempuh. Adapun arah kebijakan dari semua

strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Strategi 1.1.1 : Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan

dan permukiman melalui pengembangan utilitas umum,

dituangkan melalui arah kebijakan sebagai berikut :

1.1.1.1 Pengurangan kawasan kumuh dengan memfokuskan pada

kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan

permukiman kumuh; peremajaan lingkungan kumuh dan

pembangunan sarana prasarana pengelolaan dasar jalan

lingkungan, serta drainase lingkungan

Strategi 1.2.1 : Meningkatan akses air minum melalui fasilitasi

teknis, stimulasi maupun bantuan SPAM kepada daerah rawan

bencana kekeringan, dituangkan melalui arah kebijakan sebagai

berikut :

1.2.1.1 Peningkatan akses air minum di daerah rawan bencana

kekeringan dengan terus memberdayakan masyarakat

setempat serta memberikan pendampingan secara

menyeluruh dan berkesinambungan


Strategi 1.3.1 : Meningkatkan akses sanitasi melalui fasilitasi

teknis, dan stimulasi pembangunan sanitasi di lingkungan

permukiman kumuh dan kawasan urban, dituangkan melalui

arah kebijakan sebagai berikut :

1.3.1.1 Peningkatan akses sanitasi permukiman kumuh dan

kawasan urban dengan terus memberdayakan masyarakat

setempat serta memberikan pendampingan secara


Strategi 1.4.1 Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan

dan permukiman melalui pengembangan utilitas umum,


1.4.1.1 Pengembangan kualitas dan kuantitas prasana dan sarana

utilitas umum di kawasan perumahan secara terukur, dan

berkesinambungan

Strategi 1.4.2 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni

melalui fasilitasi teknis pembangunan rumah layak huni,


1.4.2.1 Pemberian fasilitasi teknis dengan memprioritaskan pada

peningkatan kapasitas teknis pengembangan rumah layak

huni bagi seluruh stakeholder yang menangani secara

terukur dan berkesinambungan


Strategi 1.4.3 Meningkatkan aksesabilitas rumah layak huni

melalui stimulasi rumah layak huni, dituangkan melalui arah

kebijakan sebagai berikut :

1.4.3.1 Peningkatan pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak

layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan

golongan rentan serta pengembangan perumahan swadaya

Strategi 2.1.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan

keuangan daerah serta kualitas pelayananan publik urusan

perumahan dan permukiman, dituangkan melalui arah kebijakan

sebagai berikut :

2.1.1.1 Peningkatan pengelolaan administrasi, peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan kinerja

aparatur secara berjenjang, terukur,transparan, akuntabel

dan berkesinambungan

Strategi 3.1.1 : Pengendalian pemanfaatan ruang fokus pada

pengendalian tata bangunan, dituangkan melalui arah kebijakan

sebagai berikut :

3.1.1.1 Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penguatan

kelembagaan serta peraturan perundangan terkait bangunan

gedung, peningkatan layanan IMB, fasilitasi kemudahan

dalam mengurus IMB, pendataan bangunan gedung. serta

pengendalian dan pengawasan bangunan gedung


Tabel 5.1 menunjukkan hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi dan Kebijakan


Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh

Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Berkurangnya

kawasan kumuh

dan meningkatnya

cakupan akses air

minum dan sanitasi;

1.1 Tersedianya hunian

layak pada

lingkungan

perumahan dan

permukiman yang serasi, selaras dan

seimbang

1.1.1 Meningkatkan

kualitas lingkungan

perumahan dan

permukiman melalui

pengurangan kawasan kumuh

1.1.1.1 Pengurangan kawasan kumuh dengan

memfokuskan pada kegiatan pembangunan

sarana prasarana dasar lingkungan

permukiman kumuh; peremajaan

lingkungan kumuh dan pembangunan sarana prasarana pengelolaan dasar jalan

lingkungan, serta drainase lingkungan.

1.2 Tersedianya sistem

penyediaan Air

Minum yang

memadai

1.2.1 Meningkatan akses

air minum melalui

fasilitasi teknis,

stimulasi maupun

bantuan SPAM kepada daerah rawan

bencana kekeringan;

1.2.1.1 Peningkatan akses air minum di daerah

rawan bencana kekeringan dengan terus

memberdayakan masyarakat setempat serta

memberikan pendampingan secara


1.3 Tersedianya Sistem

Pengelolaan Sanitasi

yang memadai

1.3.1 Meningkatkan akses

sanitasi melalui

fasilitasi teknis, dan

stimulasi pembangunan

sanitasi di

lingkungan

permukiman kumuh

dan kawasan urban

1.3.1.1 Peningkatan akses sanitasi permukiman

kumuh dan kawasan urban dengan terus

memberdayakan masyarakat setempat serta

memberikan pendampingan secara menyeluruh dan berkesinambungan


1.4 Tersedianya

kawasan perumahan dan

permukiman dengan

didukung prasarana

sarana utilitas

umum yang

memadai

1.4.1 Meningkatkan

kualitas lingkungan perumahan dan

permukiman melalui

pengembangan

utilitas umum

1.4.1.1 Pengembangan kualitas dan kuantitas

prasana dan sarana utilitas umum di kawasan perumahan secara terukur, dan

berkesinambungan

1.4.2 Meningkatkan

ketersediaan rumah layak huni melalui

fasilitasi teknis

pembangunan rumah

layak huni

1.4.2.1 Pemberian fasilitasi teknis dengan

memprioritaskan pada peningkatan kapasitas teknis pengembangan rumah

layak huni bagi seluruh stakeholder yang

menangani secara terukur dan

berkesinambungan

1.4.3 Meningkatkan aksesabilitas rumah

layak huni melalui

stimulasi rumah

layak huni.

1.4.3.1 Peningkatan pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk

masyarakat berpenghasilan rendah dan

golongan rentan serta pengembangan

perumahan swadaya

Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan

publik


2. Meningkatnya

kinerja dan

pelayanan bidang

perumahan dan

permukiman

2.1 Meningkatkan

akuntabilitas dan

kinerja bidang

perumahan dan

permukiman

2.1.1 Meningkatkan

kapasitas

penatalaksanaan,

dinas secara

terukur dan

berkesinambungan

2.1.1.1 Peningkatan pengelolaan administrasi,

peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur dan peningkatan kinerja aparatur

secara berjenjang, terukur,transparan,

akuntabel dan berkesinambungan


Misi 7 : Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang


3. Terciptanya

Pengendalian Tata Bangunan secara

menyeluruh dan

berkesinambungan

3.1 Terlaksananya

penyediaan dokumen Teknis

Pengendalian Tata

Bangunan .

3.1.1 Pengendalian

pemanfaatan ruang fokus pada

pengendalian tata

bangunan.

3.1.1.1 Pengendalian pemanfaatan ruang melalui

penguatan kelembagaan serta peraturan perundangan terkait bangunan gedung,

peningkatan layanan IMB, fasilitasi

kemudahan dalam mengurus IMB,

pendataan bangunan gedung. serta

pengendalian dan pengawasan bangunan

gedung

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 VI-1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan

Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan melalui tujuan dan sasaran

serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu

penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan

yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut,

maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Grobogan menyusun rencana program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu sebagai berikut :

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Indikator Program:

1. Persentase perumahan/ permukiman kumuh perkotaan

Rencana Kegiatan:

a. Penetapan kebijakan, strategi dan program bidang permukiman;

b. Penunjangan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dalam

rangka percepatan pembangunan infrastruktur;

c. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk di Kelurahan;

d. Pemeliharaan Rutin/ berkala Prasarana dan Sarana Jalan

Lingkungan;

e. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Lingkungan

Permukiman Penduduk di Kelurahan;

f. Pemeliharaan Rutin/ berkala Drainase Lingkungan

g. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Penduduk di

Kelurahan;

h. Penunjangan KOTAKU;


2. Program Pengembangan Perumahan

Indikator Program:

1. Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni;

2. Persentase Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau;

3. Persentase cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang

didukung prasarana sarana utilitas umum;

Rencana Kegiatan:

a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan;

b. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan;

c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan;

d. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat

kurang mampu;

e. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;

f. DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman;

g. Penunjangan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman.

4. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Indikator Program:

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang

aman;

Rencana Kegiatan:

a. DAK Air Minum Reguler;

b. DAK Air Minum Penugasan;

c. Penunjangan DAK Air Minum;

d. Hibah Khusus Pamsimas;

e. PAMSIMAS Reguler APBD;

f. Hibah Air Minum Pedesaan;

g. Pembangunan SPAM;

h. Penunjangan PAMSIMAS.


5. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air

Limbah

Indikator Program:

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah;

Rencana Kegiatan:

a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

b. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

c. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah;

d. Hibah Air Limbah Setempat;

e. DAK Sanitasi;

f. Penunjangan DAK Sanitasi;

g. Penunjangan SANIMAS;

6. Program Pemanfaatan Ruang

Indikator Program: : Persentase penerbitan rekomendasi teknis

terkait IMB

Rencana Kegiatan:

a. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual

Penataan Bangunan Gedung;

b. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan penataan bangunan gedung

lintas kabupaten/kota;

c. Penyusunan norma, standar, dan kriteria Penataan Bangunan

Gedung;

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penataan Bangunan Gedung;

e. Pelatihan aparat dalam Penataan Bangunan Gedung.

f. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung

Negara


7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Program:

Persentase pemenuhan kebutuhan pelaksanaan adminidtrasi

perkantoran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan


Rencana Kegiatan:

a. Penyediaan jasa surat menyurat;

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Penyediaan alat tulis kantor;

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

kantor;

f. Penyediaan makanan dan minuman;

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;

i. Pengelolaan kebersihan, keamanan dan transportasi;

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Program:

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Rencana Kegiatan:

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;

c. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor;

d. Pengadaan pakaian dinas perumah dan kawasan permukiman;

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

f. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor.


9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Program:

Persentase SDM yang mengikuti pelatihan/bintek/diklat teknis,

maupun administrasi urusan perumahan rakyat dan kawasan

permukiman

Rencana Kegiatan:

a. Pendidikan dan pelatihan non formal;

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Indikator Program:

Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan

Rencana Kegiatan:

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

b. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif

pada renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

dapat dilihat pada tabel 6.1.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 VII-1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat

Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk

mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator

kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan

secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat

penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan

daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai

ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan

pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan

kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja


pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan

menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima

tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat

daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1

berikut ini.


Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Satuan

Kondisi Awal

RPJMD Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Akhir

RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

1 Persentase Cakupan Pelayanan

Air Minum

% 45,7 48 51 54 57 60 63 63

2 Persentase berkurangnya

kawasan kumuh terhadap luas

kawasan kumuh yang

ditetapkan SK Bupati.

% 0,054 0,045 0,036 0,027 0,018 0,009 0,000 0,000

Ha 77,32 47,32 37,32 27,32 17,32 7,32 0,00 0,00

3 Persentase Cakupan Pelayanan

Sanitasi

% 70 74,54 80 85 90 95 100 100[A1]

4 Cakupan Rumah layak Huni % 58 58,5 59 59,5 60 60,5 70 70[A2]

5 Cakupan Rumah layak Huni

yang terjangkau

% 25 27,5 30 35 40 45 50 50

6 Persentase Cakupan

Lingkungan Yang Sehat dan

Aman yang didukung

prasarana sarana utilitas

umum

% 62,2 66,4 70,6 74,8 79 83,2 85 85

7 Persentase penerbitan

rekomendasi teknis terkait IMB

% 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 65

8 Persentase Indeks Kepuasan

Masyarakat % 73,2 74 75 76- 77 78 79 79

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 VIII-1

BAB VIII

PENUTUP

A. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016-

2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan

pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada

masa transisi, maka Renstra Tahun 2016-2021 dapat digunakan

sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun

2021 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan

Tahun 2005 - 2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan rencana strategis (renstra)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Grobogan tahun 2016-2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan agar

mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan

program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-

baiknya.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 VIII-2

2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang

pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama

yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja)

yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun

waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan

kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas


Grobogan wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, maka

perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara

berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat

nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan

Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

CASCADING DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN GROBOGAN

SASARAN STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air

TUJUAN : Meningkatkan pemenuhan akses permukiman, air minum dan sanitasi yang layak

SASARAN : Berkurangnya kawasan kumuh dan

meningkatnya cakupan akses air minum dan sanitasi

INDIKATOR SASARAN : Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas kawasan kumuh yang ditetapkan SK

Bupati (0% dan 0 Ha), Persentase cakupan pelayanan sanitasi (85%) Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang

aman ( 85,17%)

INDIKATOR : Persentase kawasan kumuh yang tertangani oleh Diperakim Kab. Grobogan

(0% & 0 Ha)

SASARAN STRATEGIS

1Tersedianya hunian layak

pada lingkungan

perumahan dan

permukiman yang serasi,

selaras dan seimbang

INDIKATOR : Persentase Cakupan layananan PSU yang tertangani oleh Disperakim Kab.

Grobogan (70%)

SASARAN STRATEGIS 4 Tersedianya kawasan

perumahan dan permukiman dengan didukung prasarana

sarana utilitas umum yang memadai

INDIKATOR : Persentase

Cakupan Pengembangan SPAM yang tertangani oleh Disperakim

Kab. Grobogan (85,17%)

SASARAN STRATEGIS

2Tersedianya sistem

penyediaan Air Minum

yang memadai

INDIKATOR : Persentase Cakupan Pengelolaan Sanitasi

yang tertangani oleh Disperakim Kab. Grobogan (85%)

SASARAN STRATEGIS

3Tersedianya Sistem

Pengelolaan Sanitasi yang

memadai

PROGRAM : Lingkungan Sehat

Perumahan

INDIKATOR : Persentase perumahan/ permukiman

kumuh perkotaan (0% &0 Ha)

KEGIATAN :

1. Penetapan kebijakan, strategi dan program bidang permukiman

2. Penunjangan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur;

3. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk di Kelurahan;

4. Pemeliharaan Rutin/ berkala Prasarana dan Sarana Jalan Lingkungan

5. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Lingkungan Permukiman Penduduk di Kelurahan;

6. Pemeliharaan Rutin/ berkala Drainase Lingkungan

7. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Penduduk di Kelurahan

8. Penunjangan KOTAKU

PROGRAM Pengembangan Perumahan

INDIKATOR : Persentase Cakupan Ketersediaan

Rumah Layak Huni (70%) Persentase Cakupan rumah layak huni yang terjangkau

(50%) Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan

Aman yang didukung prasarana sarana

utilitas umum (70%)

KEGIATAN :

1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan;

2. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan;

3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan;

4. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

5. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

6. DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman

7. Penunjangan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman

PROGRAM Penyediaan dan

Pengolahan Air Baku

INDIKATOR : Persentase penduduk yang mendapatkan

air minum yang aman (85,17%)

KEGIATAN :

1. DAK Air Minum Reguler; 2. DAK Air Minum

Penugasan; 3. Penunjangan DAK Air

Minum; 4. Hibah Khusus

Pamsimas 5. PAMSIMAS Reguler

APBD 6. Hibah Air Minum

Pedesaan; 7. Pembangunan SPAM; 8. Penunjangan

PAMSIMAS.

PROGRAM Pengembangan Kinerja

Pengolahan Air Minum dan Air Limbah

INDIKATOR : Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang

memadai (85%)

KEGIATAN :

1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

2. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

3. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah;

4. Hibah Air Limbah Setempat;

5. DAK Sanitasi; 6. Penunjangan DAK

Sanitasi; 7. Penunjangan

SANIMAS.


KABUPATEN GROBOGAN

PROGRAM : Pelayanan Administrasi

Perkantoran

PROGRAM Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

INDIKATOR : Persentaseketersediaan administrasi perkantoran

INDIKATOR : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaantugas dan fungsi

INDIKATOR : Persentase SDM yang mengikuti pelatihan /bintek

/diklat teknis, adminsitrasi maupun administrasi urusan perumahan dan permukiman

INDIKATOR : Persentase pemenuhan laporan capaian

kinerja dan keuangan

KEGIATAN : 1. Pengadaan

perlengkapan gedung kantor;

2. Pengadaan pakaian dinas;

3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

5. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor;

6. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

KEGIATAN : 1. Penyediaan jasa surat

menyurat; 2. Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3. Penyediaan alat tulis kantor;

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;

6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

7. Penyediaan makanan dan minuman;

8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;

10. Pengelolaan kebersihan, keamanan dan transportasi.

KEGIATAN : 1. Pendidikan dan

pelatihan non formal;

KEGIATAN : 1. Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang

akuntabel dan kualitas pelayanan publik

TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

SASARAN : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada

unit-unit pelayanan publik Pemda

INDIKATOR SASARAN : Rata-rata skor survey kepuasan masyarakan (SKM) (78)


INDIKATOR : Nilai AKIP (B)

SASARAN STRATEGIS

1Meningkatkan

akuntabilitas dan kinerja

bidang perumahan dan

permukiman


KABUPATEN GROBOGAN

Misi 7 : Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas

penataan ruang

TUJUAN : Meningkatkan kualitas penataan ruang

SASARAN : Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang dan

terkendalinya alih fungsi lahan.

INDIKATOR SASARAN :

Persentase Kawasan memiliki RTBL (100%), Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (71,948 Ha)


INDIKATOR : Rasio Rekomendasi Teknis IMB

dengan IMB yang diterbitkan (100%)

PROGRAM Pemanfaatan Ruang

INDIKATOR : Jumlah Rekomendasi Teknis IMB

yang diterbitkan ( 720 Surat )

KEGIATAN : 1. Sosialisasi kebijakan, norma,

standar, prosedur dan manual Penataan Bangunan Gedung;

2. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan penataan bangunan gedung lintas kabupaten / kota;

3. Penyusunan norma, standar, dan kriteria Penataan Bangunan Gedung;

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penataan Bangunan Gedung;

5. Pelatihan aparat dalam Penataan Bangunan Gedung;

6. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung Negara .

SASARAN STRATEGIS

1Terlaksananya

penyediaan dokumen

Teknis Pengendalian Tata

Bangunan

targetRp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)Target

Rp (dalam

ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

Persentase cakupan

pelayanan sanitasi

Persentase cakupan

pelayanan air minum

Tersedia nya

hunian layak

pada lingku

ngan peruma

han dan

permukiman

yang serasi,

selaras dan

seimbang

Persentase kawasan

kumuh yang tertangani

oleh Diperakim Kab.

Grobogan

% 0,045 0,045 0,036 0,027 0,018 0,009 0 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

5.670.725 4.476.352 4.858.219 5.284.732 5.610.376 6.298.529

% 0,045 0,045 0,036 0,027 0,018 0,009 0

Penetapan

kebijakan, strategi

dan program bidang

permukiman

Frekuensi survey dan

pra survey bidang

permukiman dan

Jumlah Dokumen

teknis bidang

permukiman

kali /tahun dan

jumlah dokumen

2 dan 2 2 dan 2 125.000 2 dan 2 125.000 2 dan 2 125.000 2 dan 2 125.000 2 dan 2 125.000 2 dan 2 200.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penunjangan

Bantuan Keuangan

Khusus kepada

desa dalam rangka

percepatan

pembangunan

infrastruktur

Jumlah desa yang

mendapatkan fasilitasi

teknis dalam rangka

percepatan

pembangunan

infrastruktur

desa 50 50 100.000 50 100.000 50 110.000 50 121.000 50 133.100 250 200.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penataan

Lingkungan

Permukiman

Penduduk di

Kelurahan

Jumlah lingkungan

permukiman yang

ditata

Lingkungan (RT/

RW/ Kelurahan)

7 Kelurahan 7 Kelurahan 2.145.725 7 Kelurahan 2.001.352 7 Kelurahan 2.223.219 7 Kelurahan 2.623.732 7 Kelurahan 2.720.776 7 Kelurahan 3.467.029 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

PROGRAM

LINGKUNGAN

SEHAT

PERUMAHAN

Berkurang nya

kawasan kumuh

dan meningkat

nya cakupan

akses air minum

dan sanitasi

Kab.

Groboga

n

Persentase

perumahan/

permukiman kumuh

perkotaan

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

2017

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

2020

Persentase

berkurangnya kawasan

kumuh terhadap luas

kawasan kumuh yang

ditetapkan SK Bupati

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2021

Tujuan Sasaran KodeProgram dan

Kegiatan

Indikator Tujuan /

Sasaran / program

(outcome) / kegiatan

(output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2016)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra Perangkat

Daerah (2021)Unit Kerja

OPD Penang

gung jawab

Lokasi

2016 2018 2019

targetRp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)Target

Rp (dalam

ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

2017 2020


Kegiatan

Indikator Tujuan /

Sasaran / program


(output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2016)




OPD Penang

gung jawab

Lokasi

2016 2018 2019

Pemeliharaan Rutin/

berkala Prasarana

dan Sarana Jalan

Lingkungan

Volume jalan

lingkungan yang

terpelihara dengan

baik

Lingkungan (RT/

RW/ Kelurahan)

7 Kelurahan 7 Kelurahan 850.000 7 Kelurahan 750.000 7 Kelurahan 750.000 7 Kelurahan 750.000 7 Kelurahan 750.000 7 Kelurahan 750.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Pembangunan

saluran

drainase/gorong-

gorong Lingkungan

Permukiman

Penduduk di

Kelurahan

Volume saluran

drainase/ gorong-

gorong yang terbangun

di lingkungan

permukiman penduduk

Lingkungan (RT/

RW/ Kelurahan)

7 Kelurahan 7 Kelurahan, 37

paket pekerjaan

6.011.679 7 Kelurahan, 10

paket pekerjaan

2.995.500 7 Kelurahan 2.995.500 7 Kelurahan 2.995.500 7 Kelurahan 2.995.500 7 Kelurahan 2.995.500 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Pemeliharaan

Rutin/ berkala

Drainase

Lingkungan

Volume saluran

drainasi yang

direhabilitasi

Lingkungan (RT/

RW/ Kelurahan)

7 Kelurahan 7 Kelurahan 850.000 7 Kelurahan 500.000 7 Kelurahan 500.000 7 Kelurahan 500.000 7 Kelurahan 600.000 7 Kelurahan 500.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Pembangunan

Jalan Lingkungan

Permukiman

Penduduk di

Kelurahan

Volume jalan

lingkungan yang

terbangun

Lingkungan (RT/

RW/ Kelurahan)

7 Kelurahan 7 Kelurahan, 154

paket pekerjaan

25.438.321 7 Kelurahan, 67

paket pekerjaan

17.214.379 7 Kelurahan 17.214.379 7 Kelurahan 17.214.379 7 Kelurahan 600.000 7 Kelurahan 17.214.379 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penunjangan

KOTAKU

Jumlah wilayah

/lingkungan kumuh

yang mendapatkan

fasilitasi teknis dalam

rangka percepatan

pembangunan

infrastruktur di

kawasan kumuh

Jumlah kawasan

/ Luasan

Kawasan (Ha)

23 / 107,32 50 0 50 - 50 150.000 50 165.000 50 181.500 250 181.500 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Berkurang nya

kawasan kumuh

dan meningkat

nya cakupan

akses air minum

dan sanitasi

targetRp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)Target

Rp (dalam

ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

2017 2020


Kegiatan

Indikator Tujuan /

Sasaran / program


(output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2016)




OPD Penang

gung jawab

Lokasi

2016 2018 2019

Persentase Cakupan

Pengembangan SPAM

yang tertangani oleh

Disperakim Kab.

Grobogan

% 75,00 76,70 78,40 80,10 81,77 83,47 85,17 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

PROGRAM

PENYEDIAAN DAN

PENGOLAHAN AIR

BAKU

4.927.368 3.889.561 4.221.371 4.591.974 4.874.930 5.472.875 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Persentase penduduk

yang mendapatkan air

minum yang aman

% 75,00 76,70 78,40 80,10 81,77 83,47 85,17 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

DAK Air Minum

Reguler

Jumlah Jaringan air

bersih di desa yang

dibangun menggunakan

DAK Air Minum Reguler

desa 12 12 3.674.208 10 3.149.595 2 467.117 2 491.974 2 500.000 3 600.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

DAK Air Minum

Penugasan

Jumlah Jaringan air

bersih di desa yang


DAK Air Minum

Penugasan

desa 10 10 3.000.000 10 2.819.640 10 2.804.254 10 2.800.000 10 2.824.930 10 2.896.221 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Hibah Khusus

Pamsimas

Jumlah Jaringan air

bersih di desa yang


Dana Hibah Khusus

Pamsimas

desa 0 1 250.000 0 - 1 250.000 1 250.000 2 500.000 2 500.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

PAMSIMAS Reguler

APBD

Jumlah Jaringan air

bersih di desa yang


Dana PAMSIMAS

Reguler APBD

desa 0 1 300.000 1 300.000 1 300.000 1 300.000 2 300.000 2 300.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Hibah Air Minum

Pedesaan

Jumlah Jaringan air

bersih di desa yang


Hibah Air Minum

Pedesaan

desa 0 1 200.000 0 - 1 200.000 1 200.000 2 200.000 2 200.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Pembangunan

SPAM

Jumlah Jaringan air

bersih di desa yang

dibangun di daerah

bencana rawan

kekeringan

desa 0 1 350.000 0 - 0 - 1 350.000 2 350.000 2 700.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penunjangan

PAMSIMAS

Periode fasilitasi teknik

dan stimulasi

PAMSIMAS

bulan 0 12 96.225 10 100.000 12 200.000 12 200.000 12 200.000 12 276.654 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Tersedianya

sistem

penyediaan Air

Minum yang

memadai

Berkurang nya

kawasan kumuh

dan meningkat

nya cakupan

akses air minum

dan sanitasi

targetRp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)Target

Rp (dalam

ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

2017 2020


Kegiatan

Indikator Tujuan /

Sasaran / program


(output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2016)




OPD Penang

gung jawab

Lokasi

2016 2018 2019

Persentase Cakupan

Pengelolaan Sanitasi

yang tertangani oleh

Disperakim Kab.

Grobogan

% 64 67,5 71 74,5 78 82 85 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KINERJA

PENGOLAHAN AIR

MINUM DAN AIR

LIMBAH

5.155.851 4.069.921 4.417.117 4.804.905 5.100.981 5.726.654 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Persentase penduduk

yang terlayani sistem

air limbah yang

memadai

% 64 67,5 71 74,5 78 82 85 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penyediaan

prasarana dan

sarana air limbah

Jumlah paket jaringan

air limbah di kawasan

perumahan dan

permukiman

paket 0 4 1.000.000 4 741.781 4 1.000.000 4 1.000.000 4 1.000.000 4 1.000.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Fasilitasi teknik

pengolahan air

limbah

Jumlah kelurahan /

kecamatan yang

mendapatkan fasilitasi

teknik pengolahan air

limbah

kel / kec 0 7 / 19 300.000 7 / 19 300.000 7 / 19 300.000 7 / 19 300.000 7 / 19 300.000 7 / 19 300.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Rehabilitasi/

pemeliharaan

sarana dan

prasarana air

limbah

Jumlah paket jaringan

air limbah di kawasan

perumahan dan

permukiman yang di

pelihara

paket 0 4 1.000.000 4 1.000.000 4 1.000.000 4 1.000.000 4 1.000.000 4 1.000.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Hibah Air Limbah

Setempat

Jumlah rumah yang

mendapatkan paket

Hibah Air Limbah

Setempat

unit 0 200 600.000 4 600.000 4 600.000 4 600.000 4 600.000 4 600.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

DAK Sanitasi Jumlah Jaringan air

limbah di desa yang


DAK Sanitasi

paket 0 4 1.655.851 4 120.000 4 1.117.117 4 1.504.905 4 1.800.981 4 2.273.346 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penunjangan DAK

Sanitasi


dan stimulasi DAK

sanitasi

bulan 0 12 300.000 12 214.070 12 200.000 12 200.000 12 200.000 12 276.654 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penunjangan

SANIMAS


dan stimulasi SANIMAS

bulan 0 12 300.000 12 214.070 12 200.000 12 200.000 12 200.000 12 276.654 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Kab.

Groboga

n

Tersedianya

Sistem

Pengelolaan

Sanitasi yang

memadai

Berkurang nya

kawasan kumuh

dan meningkat

nya cakupan

akses air minum

dan sanitasi

targetRp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)Target

Rp (dalam

ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

2017 2020


Kegiatan

Indikator Tujuan /

Sasaran / program


(output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2016)




OPD Penang

gung jawab

Lokasi

2016 2018 2019

Tersedianya

kawasan

perumahan dan

permukiman

dengan

didukung

prasarana

sarana utilitas

umum yang

memadai

Persentase Cakupan

Pengembangan Utilitas

Lingkungan

Perumahan yang

tertangani oleh

Disperakim Kab.

Grobogan

% 58,50 58,50 59,00 59,50 60,00 60,50 70,00 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

8.448.792 6.669.299 7.238.243 7.873.702 8.358.878 9.384.155 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Kab.

Groboga

n

58,50 58,50 59,00 59,50 60,00 60,50 70,00 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Persentase Cakupan

Ketersediaan Rumah

Layak Huni

58,50 58,50 59,00 59,50 60,00 60,50 70,00

Persentase Cakupan

rumah layak huni yang

terjangkau

27,50 27,50 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

Penetapan

kebijakan, strategi,

dan program

perumahan

Frekuensi survey dan

pra survey bidang

perumahan dan

Jumlah Dokumen

teknis bidang

perumahan

kali /tahun dan

jumlah dokumen

2 2 125.000 2 125.000 2 125.000 2 125.000 2 125.000 2 125.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Koordinasi

penyelenggaraan

pengembangan

perumahan

Frekuensi koordinasi

dengan stakeholder

bidang perumahan

triwulan 4 4 100.000 4 100.000 4 100.000 4 100.000 4 100.000 4 100.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan di bidang

perumahan

Jumlah peserta

sosialisasi perda

penyerahan prasarana

sarana dan utilotas

perumahan dan

permukiman

jumlah peserta /

jumlah

kecamatan

25 / 19 25 / 19 100.000 25 / 19 100.000 25 / 19 100.000 25 / 19 100.000 25 / 19 100.000 25 / 19 100.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Berkurang nya

kawasan kumuh

dan meningkat

nya cakupan

akses air minum

dan sanitasi

PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

Persentase Cakupan

Lingkungan Yang

Sehat dan Aman yang

didukung prasarana

sarana

utilitas umum

targetRp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)Target

Rp (dalam

ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

2017 2020


Kegiatan

Indikator Tujuan /

Sasaran / program


(output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2016)




OPD Penang

gung jawab

Lokasi

2016 2018 2019

Fasilitasi dan

stimulasi

pembangunan

perumahan

masyarakat kurang

mampu

Jumlah

keluarga/RT/RW/

Keluraahan yang

mendapatkan

stimulasi/ bantuan

pembangunan rumah

tidak layak huni

Jumlah Wilayah 4 Kecamatan 4 Kecamatan 423.792 4 Kecamatan 244.299 4 Kecamatan 413.243 4 Kecamatan 423.792 3 Kecamatan 423.792 19 Kecamatan 423.792 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Pembangunan

sarana dan

prasarana rumah

sederhana sehat

Jumlah sarana dan

prasarana rumah

sederhana sehat yang

terbangun

unit 0 100 1.000.000 50 500.000 50 500.000 80 824.910 90 910.086 100 1.000.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

DAK Fisik Bidang

Perumahan dan

Permukiman

Jumlah sarana dan

prasarana rumah yang

terbangun

menggunakan DAK

Fisik Bidang

Perumahan dan

Permukiman

unit 0 32 6.400.000 27 5.300.000 29 5.700.000 30 6.000.000 32 6.400.000 37 7.335.363 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penunjangan DAK

Fisik Bidang

Perumahan dan

Permukiman

Periode Penunjangan

DAK Fisik Bidang

Perumahan dan

Permukiman

bulan 0 12 300.000 12 300.000 12 300.000 12 300.000 12 300.000 12 300.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Nilai IKM indeks

Meningkatkan

akuntabilitas dan

kinerja bidang

perumahan dan

permukiman

Nilai AKIP indeks

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.499.514 1.499.514 1.499.514 1.499.514 1.499.514 7.497.570

Persentase

tersedianya

administrasi

perkantoran

% 100 100 100 100 100 100 100

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Periode pemenuhan

kebutuhan surat

menyurat perkantoran

bulan 12 12 91.275 12 91.275 12 91.275 12 91.275 12 91.275 60 456.375 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Kab.

Groboga

n

Meningkatnya

kinerja dan

pelayanan bidang

perumahan dan

permukiman

Berkurang nya

kawasan kumuh

dan meningkat

nya cakupan

akses air minum

dan sanitasi

targetRp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)Target

Rp (dalam

ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

2017 2020


Kegiatan

Indikator Tujuan /

Sasaran / program


(output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2016)




OPD Penang

gung jawab

Lokasi

2016 2018 2019

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Periode pemenuhan

jasa telephone, internet,

air dan listrik kantor

bulan 12 12 125.000 12 125.000 12 125.000 12 125.000 12 125.000 60 625.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penyediaan alat tulis

kantor

Periode pemenuhan

kebutuhan alat tulis

kantor

bulan 12 12 316.239 12 316.239 12 316.239 12 316.239 12 316.239 60 1.581.195 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penyediaan Barang

Cetak dan

Penggandaan

Periode pemenuhan

kebutuhan barang cetak

dan penggandaan

bulan 12 12 100.000 12 100.000 12 100.000 12 100.000 12 100.000 60 500.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penyediaan

komponen instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Periode pemenuhan

penerangan perkantoran

bulan 12 12 150.000 12 150.000 12 150.000 12 150.000 12 150.000 60 750.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Periode pemenuhan

makan dan minum

pegawai, rapat serta

jamuan tamu

bulan 12 12 140.000 12 140.000 12 140.000 12 140.000 12 140.000 60 700.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Rapat-rapat

Koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Periode pemenuhan

rapat koordinasi dan

biaya perjalanan

koordinasi dan

konsultasi luar daerah

bulan 12 12 350.000 12 350.000 12 350.000 12 350.000 12 350.000 60 1.750.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Rapat-rapat

Koordinasi dan

konsultasi didalam

daerah

Periode pemenuhan

rapat koordinasi dan

biaya perjalanan

konsultasi dalam daerah

bulan 12 12 15.000 12 15.000 12 15.000 12 15.000 12 15.000 60 75.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Pengelolaan

kebersihan,

keamanan dan

transportasi

Periode pemenuhan

pengelolaan kebersihan,

keamanan dan

transportasi kantor

bulan 12 12 200.000 12 200.000 12 200.000 12 200.000 12 200.000 60 1.000.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

Periode pemenuhan

bahan bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

bulan 12 12 12.000 12 12.000 12 12.000 12 12.000 12 12.000 60 60.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Meningkatnya

kinerja dan

pelayanan bidang

perumahan dan

permukiman

targetRp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)Target

Rp (dalam

ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

2017 2020


Kegiatan

Indikator Tujuan /

Sasaran / program


(output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2016)




OPD Penang

gung jawab

Lokasi

2016 2018 2019

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

432.858 832.858 926.144 1.023.758 1.126.134 2.599.790

Persentase

terpenuhinya sarana

dan prasarana

aparatur sesuai

kebutuhan

% 100 100 100 100 100 100 100

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Periode pemenuhan

perawatan dan

pemeliharaan bangunan

kantor

bulan 12 12 60.000 12 60.000 12 66.000 12 72.600 12 79.860 60 338.460 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Periode pemenuhan

perawatan dan

pemeliharaan

kendaraan dinas/

operasional

bulan 12 12 50.000 12 50.000 12 55.000 12 60.500 12 66.550 60 282.050 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Periode pemenuhan

perlengkapan gedung

kantor

bulan 12 12 240.358 12 240.358 12 264.394 12 290.833 12 319.916 60 1.355.859 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Kab.

Groboga

n

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlatan Kantor dan

Rumah Tangga

Periode pemenuhan

perawatan dan

pemeliharaan peralatan

kantor dan rumah

tangga

bulan 12 12 30.000 12 30.000 12 33.000 12 36.300 12 39.930 60 169.230 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Pengadaan pakaian

dinas perumahan

rakyat dan kawasan

permukiman

Pemenuhan pakaian

pegawai Dinas

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan

steel 0 100 52.500 100 52.500 100 57.750 100 63.525 100 69.878 400 52.691 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Rehabilitasi sedang/

berat gedung kantor

Volume Gedung kantor

yang direhab

unit 0 0 0 1 400.000 1 450.000 1 500.000 1 550.000 4 401.500 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBER DAYA

MANUSIA

150.000 150.000 175.000 175.000 200.000 200.000

Persentase aparatur

yang telah mengikuti

bimtek/ pelatihan/

diklat

% 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya

kinerja dan

pelayanan bidang

perumahan dan

permukiman

targetRp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)Target

Rp (dalam

ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

2017 2020


Kegiatan

Indikator Tujuan /

Sasaran / program


(output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2016)




OPD Penang

gung jawab

Lokasi

2016 2018 2019

Pendidikan dan

pelatihan non formal

Persentase aparatur

yang telah mengikuti

bimtek/ pelatihan/

diklat

% 100 100 150.000 100 150.000 100 175.000 100 175.000 100 200.000 100 200.000

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Persentase

terpenuhinya dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

dan dokumen

penatausahaan

keuangan

% 100 100 100 100 100 100 100

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja Dinas

Perumahan Rakyat

dan Kawasan

Permukiman

Jumlah Dokumen dan

Periode Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman

dokumen / bulan 5 / 12 bulan 5 / 12 bulan 100.000 5 / 12 bulan 100.000 5 / 12 bulan 100.000 5 / 12 bulan 100.000 5 / 12 bulan 100.000 5 / 12 bulan 100.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penyusunan Laporan

Keuangan Dinas

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

Jumlah dokumen

laporan

pertanggungjawaban

keuangan dinas serta

jenis pelaporan

keuangan lainnya dan

periode pelaporan

dokumen / bulan 1 / 12 bulan 1 / 12 bulan 50.000 1 / 12 bulan 50.000 1 / 12 bulan 50.000 1 / 12 bulan 50.000 1 / 12 bulan 50.000 1 / 12 bulan 50.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Rasio Bangunan ber

IMB persatuan

bangunan

kec 12 19 19 19 19 19 19 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Persentase penerbitan

rekomendasi teknis

terkait IMB

Dokumen 0 3 3 3 3 3 3 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Terciptanya

Pengendalian

Tata Bangunan

secara

menyeluruh dan

Berkesinambu

ngan

Terlaksana nya

penyediaan

dokumen Teknis

Pengendalian

Tata Bangunan

Meningkatnya

kinerja dan

pelayanan bidang

perumahan dan

permukiman

targetRp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)target

Rp (dalam

ribuan)Target

Rp (dalam

ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

2017 2020


Kegiatan

Indikator Tujuan /

Sasaran / program


(output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(2016)




OPD Penang

gung jawab

Lokasi

2016 2018 2019

PROGRAM

PEMANFAATAN

RUANG

17.750.000 6.100.000 6.150.000 6.200.000 6.250.000 6.350.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Persentase penerbitan

rekomendasi teknis

terkait IMB

% 50,00 52,50 55,00 57,50 60,00 62,50 65,00

Sosialisasi

kebijakan, norma,

standar, prosedur

dan manual

Penataan Bangunan

Gedung

Jumlah peserta

sosialisasi dan

cakupan wilayah

sosialisasi

orang / kec 0 50 / 3 100.000 50 / 3 100.000 50 / 3 100.000 50 / 3 100.000 50 / 3 100.000 60 / 4 150.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Koordinasi dan

fasilitasi

penyusunan

penataan bangunan

gedung lintas

kabupaten/kota

Periode Koordinasi

dan fasilitasi

penyusunan penataan

bangunan gedung

lintas kabupaten/kota

bulan 0 12 200.000 12 200.000 12 200.000 12 200.000 12 200.000 12 200.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Penyusunan norma,

standar, dan

kriteria Penataan

Bangunan Gedung

Periode Penyusunan

norma, standar, dan

kriteria Penataan

Bangunan Gedung,

Jumlah Dokumen

Tahunan Penataan

Bangunan Gedung

(HSBGN) dan Jumlah

Dokumen Teknis

Lainnya

bulan dan Dok

HSBGN dan Dok

Teknis

12 dan 1 dan 0 12 dan 1 dan 2 500.000 12 dan 1 dan 2 550.000 12 dan 1 dan 3 600.000 12 dan 1 dan 3 650.000 12 dan 1 dan 3 700.000 12 dan 1 dan 3 750.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Monitoring, evaluasi

dan

pelaporanPenataan

Bangunan Gedung

Periode Monitoring,

evaluasi dan

pelaporanPenataan

Bangunan Gedung

bulan 0 12 150.000 12 150.000 12 150.000 12 150.000 12 150.000 12 150.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Pelatihan aparat

dalam Penataan

Bangunan Gedung

Jumlah Peserta

Pelatihan aparat dalam

Penataan Bangunan

Gedung

orang 0 12 100.000 12 100.000 12 100.000 12 100.000 12 100.000 12 100.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Pembangunan /

Peningkatan

Infrastruktur

Bangunan Gedung

Negara

Jumlah Bangunan

Gedung Negara Yang

Dibangun /

Direhabilitasi

unit 0 7 kegiatan 16.700.000 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 5 5.000.000 Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Kab.

Groboga

n

Terciptanya

Pengendalian

Tata Bangunan

secara

menyeluruh dan

Berkesinambu

ngan

Terlaksana nya

penyediaan

dokumen Teknis

Pengendalian

Tata Bangunan

Documents

BAB I PENDAHULUAN...Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 I-6 B. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana