Assalamualaikum Wr. Wb.

LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN

DOSEN PEMBIMBING :NAFI’AH,S.Pd.I.,M.Pd

Disusun oleh :

• RUKMIYATI

NIM : 4130013015

• UCIK LAILATUL MAGHFIROH

NIM : 4130013017

LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN

PENGERTIAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN

LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN

MASALAH PENERAPAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN

CARA MENGATASI MASALAH PENERAPAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN

PENGERTIAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN

Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Hukum adalah aturan baku yang patut ditaati. Sedangkan pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan (Depdikbud, 1992:232).

Jadi, landasan hukum adalah suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan tertentu dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan (Pidarta , 2007:43).

1. Undang – Undang Tentang Pendidikan

2. Peraturan Pemerintah3. Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional4. Pendidikan Indonesia

menurut UUD 19455. Undang-undang RI Nomor

20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

6. PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

LANDASAN HUKUM

PENDIDIKAN

1. UNDANG – UNDANG TENTANG PENDIDIKAN

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

d. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

2. PERATURAN PEMERINTAHa. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008

tentang Gurub. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009

tentang Dosenc. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008

tentang Pendanaan Pendidikand. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

1. KETENAGAANa. Permendiknas RI Nomor. 12 th

2007 tentang Standar Pengawas Sekolah

b. Permendiknas RI Nomor 13 th 2007 tentang Standar Kepala Sekolah

2. SERTIFIKASI GURU DAN DOSENa. Permendiknas RI Nomor 11 Ta

hun 2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

3. AKREDITASI SEKOLAH

a. Permendiknas RI No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah

PENDIDIKAN INDONESIA MENURUT UUD 1945

Pasal 31Ayat 1 “ Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran ”Ayat 2 “ Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ”Ayat 3 “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional”

Pasal 32Ayat 1 “ Memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya ”Ayat 2 “ Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional ”

Masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia

• Pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi : “Tiap – tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Pada kenyataannya masih banyak warga negara baik dari kelompok masyarakat miskin, daerah tertinggal dan sebagainya yang belum mendapatkan pengajaran

• pasal 6 ayat 1 bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, hukum tersebut masih belum bisa dilaksanakan.

CARA MENGATASI MASALAH PENERAPAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN DI INDONESIA

• Memberikan dorongan kepada peserta didik dan masyarakat untuk belajar secara terus menerus, tidak cukup hanya dengan tamat SD saja namun harus sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

• Mengurangi beban kerja anak-anak jika mereka harus membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya

• Membantu untuk merangsang kemauan belajar anak-anak dan peserta didik

• Memberikan kesempatan belajar bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti proses pendidikan baik formal ataupun non formal

• Para pendidik harus rela berkorban dan meluangkan waktu demi berhasilnya proses dan tujuan pendidikan

• Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan kepada semua pihak akan pentingnya pendidikan dan kerugian bila hidup tanpa pendidikan

KESIMPULAN

• Landasan hukum pendidikan adalah asumsi – asumsi yang bersumber dari peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan.

• Banyak sekali landasan hukum pendidikan di Indonesia diantaranya adalah : UUD 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah N0.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Minimal empat dasar hukum itulah yang menjadi dasar hukum bagi pendidikan di Indonesia.

Demikian Presentasi dari Kelompok 1

Sekian Terima Kasih

Good Bye and See You ^_^