38

BAB III

LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM SEWA

MENYEWA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa (ijarah)

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-„iwad

atau upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah

satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan

hidup manusia, seperti sewa menyewa kontrak, menjual jasa dan

sebagainya.1

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab ijarah berasal

dari kata : أجر , yang sinonimnya :

a. أكزي yang artinya : menyewakan, seperti dalam kalimat

ا لثىء أجز : (menyewakan sesuatu).

b. أعطبه أجزا yang artinya : memberikan upah, sepertri

dalam kalimat فلنب عل كذاأجز : ( ia memberikan

pada si fulan upah sekian).

1 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok :

Rajawali Pers, 2017), h.80.

39

c. أثببو yang artinya : memberikan pahala, seperti dalam

kalimat : أجز الله عبده ( Allah memberi harta pada hamba-

Nya).2

Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan

secara syara‟ mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh

karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas

manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah ta‟qil

(menggantungkan) dalam jual beli maka ta‟liq dalam ijarah juga

tidak sah. Akan tetapi menurut mayoritas fuqaha, menyadarkan

ijarah kemasa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual

beli sebagaimana disebutkan dalam masalah sebelumnya.3

Menurut Ali Fikri mengartikan ijarah menurut bahasa

dengan لكزاءأوبيح المفعت ا yang artinya: sewa menyewa atau jual

beli manfaat.4

Sedangkan menurut Rachmat Syafi‟i, ijarah secara bahasa

adalah : المنفعت بيع (menjual manfaat). Sewa menyewa kepada hak

2 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amza ,2009),

h.315. 3 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5,

(Jakarta:Gema Insani,2011), h.387. 4 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, ..., h.316.

40

seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan

miliknya, berdasarkan perjanjian yang di tandatangani antara

petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi

hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang

dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya

sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.5

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam

mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut :

1) Menurut Hanafiyah, ijarah ialah :

متيفيدعقد مقصوليك معلومة فعة المستأن العي من دة جرةبعوض

“ Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang bersifat

manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”6

2) Menurut Malikiyah, ijarah ialah:

فعة وتسميةالت عاقدعلىمن لاتقوب عضالدن الادمى

“ Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang

bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat

dipindahkan.”7

5 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fiqih Muamalah,(Bogor:

Ghalia Indonesia,2011), h.167. 6 Abu Azam Al Hadi. Fikih Muamalah kontemporer,.., h.79. 7 Abu Azam Al Hadi. Fikih Muamalah kontemporer,.., h.79.

41

3) Menurut Asy-Syafi‟iyah, ijarah ialah :

فعةمقصودةمععقد قابلةللبذللومةمباحعلىمن ة

باحةبعوضمعلوموالا

“ Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung

maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti

atau kebolehan dengan pengganti tertentu,”8

4) Menurut Muhammad Al-Khatib bahwa yang dimaksud

dengan ijarah adalah :

فعةبعوضبشروط تليكمن

“pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-

syarat”9

5) Menurut Hasbi Ash-Shidiqie, Ijarah ialah :

م على المبادلة موضوعة الشييءعقد فعة مدودةبن ة دالمنافحليكهابعوضفهيب يغأىت

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa

tertentu,yaitu kepemilikan manfaat denagan imbalan, sama

dengan menjual manfaat”10

8 Abu Azam Al Hadi. Fikih Muamalah kontemporer,.., h.80. 9 Abu Azam Al Hadi. Fikih Muamalah kontemporer,.., h.80.

42

6) Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat

tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut

syarat-syarat tertentu.

7) Menurut Sayyid Syabiq, ijarah ialah suatu jenis akad

untuk mengambil mafaat dengan jalan penggantian.11

Menurut Ali Al-khafif, al-ijarah adalah transaksi terhadap

sesuatu manfaat dengan imbalan.12

8) Menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana

dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau

jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek

transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda

disebut ijarah al‟Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk

ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau

jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah ad-Dzimih atau

upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun

10 Abu Azam Al Hadi. Fikih Muamalah kontemporer,.., h.80. 11

Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fiqih Muamalah,..., h.165. 12

Abu Azam Al Hadi. Fikih Muamalah kontemporer,.., h.80.

43

objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut

al-ijarah.13

Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual beli jasa

(upah mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia,

adapula yang menerjemahkan sewa menyewa yakni mengambil

manfaat dari barang. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijrah

adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah

manfaatnya bukan bendanya oleh karna itu, mereka melarang

menyewakan pohon untuk diambil buahnya domba untuk

diambilkan susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain,

sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.

Menanggapi manfaat diatas Wahbag Al-Juhaili mengutuip

pendapat ibnu Qoyyim dalam I‟lam-Muwaqi‟in bahwa manfaat

sebagai asal ijarah sebagai mana ditetapkan ulama fiqh adalah

asal pasid (rusak) sebab tidak ada landasannya baik dari al-quran,

as-sunnah.ijma, maupun qiyas yang shahih. Menurutnya, benda

yangf mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya

tetap ada, misalnya pohon mengeluarkan buah, pohonnya tetap

13

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, cet.2. (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group,2012). h. 277.

44

ada dan dapat dihukumi manfaatnya, sebagaimana diperbolehkan

dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama

juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan

demikian, sama saja dengan arti manfaat secara umum dengan

benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit

tetapi asalnya tetap ada.14

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat

(hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi

pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli,

tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada

jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek

transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk

memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad

pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam

waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan

14

Rachmat Syafei‟i, Fiqh Muamalah, ( Bandung : Pustaka Setia,

2001), h.122

45

demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan pemilikan,

tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan

kepada penyewa.15

Semua umat bersepakat, bahwa sewa menyewa dan upah

adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah

kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara

mereka yang berbeda pendapat.

15

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,

Cet.XI, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada,2016), h.137

46

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa (ijarah)

Dasara-dasar hukum atau rujukan ijarah Al-Qura‟an, Al-

Sunah, dan Al-Ijma.

a. Al-Qur‟an

1) Q.S. Al-Thalaq : 6

...

“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

untukmu Maka berikanlah kepada mereka

upahnya.”16

2) Q.S. Al-Qashas ayat 26

“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:

"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang

bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja

(pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat

dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib):

"Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu

16

Muhammad Sohib Tohir,Dkk, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Bandung :

Mikraj Khazanah Ilmu,2014 ), h.559.

47

dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas

dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan

tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun

Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu,

Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan

kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk

orang- orang yang baik"17

3) QS. Al-Baqarah ayat 233

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh

orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila

kamu memberikan pembayaran menurut yang

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan

Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang

kamu kerjakan.”18

b. As-Sunah

رضىاللهعنوقال:سألتوعنحنظلةبنق يسىب بالذ الارض كرء عن يج خد ابن رفعي ؤا الناس كان ا ان بو بأس لا ف قال: . والفضة

عهدرسولاللهصلىاللهعليووسلمرونعلىج

17

Muhammad Sohib Tohir,Dkk, Al-Qur‟an dan Terjemah, … , h.388. 18

Muhammad Sohib Tohir,Dkk, Al-Qur‟an dan Terjemah, … , h.37.

48

علىالماذيانات,واق بالالداوالو,واشياءمنى ف ي هلك ى الزرع, ويسلم ى ذا,ذا ذاويسلم

كراءالاذا,وليكنللنوي هلكى لكذا,فلذ ى اس.زجرعنو,فاماشىءمعلوممضمونفلبأسبو

وفيوب يانلمااحلفالمت فقعليومنرواهمسلمكراءالارض اطلقالن هىعن

Dari Handallah bin Qois r.a., katanya: saya

pernah berkata kepada Rafi‟ bin Khadij tentang

sewa tanah dengan emas dan perak. Maka ia

menjawab: “boleh, tidak apa-apa,” karena orang-

orang di zaman Rasulullah SAW menyewakan

(tanah) dengan pohon-pohon yang tumbuh di

jalan-jalan air, hulu-hulu air dan macam-macam

tanaman (yang lain). kemudian rusaklah yang ini

dan selamat yang itu, rusak yang itu, selamat yang

ini dan bagi orang-orang yang tak ada sewaan

lagi, kecuali yang ini karenanya beliau

melarangnya. Adapun sesuatu yang diketahui

dengan jelas dan ada jaminan, maka itu boleh.

(H.R. Muslim)

Bagi yang mujmal (diringkas) dalam hadits ini

ada penjelasan dalam hadits Bukhori Muslim

tentang larangan sewa tanah.”19

19

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Surabaya : Putra

Almarif, 1992), h.473.

49

خالد، عن زريع بن يزيد ثنا حد : د مثد ث نا حداللهثعن هماعكرمة،عنابنعباسرضيعنصلىاللهعليووسلمواعطىالنباحتجمقل:

كراىية الحجاماجرهولو مسلمرواه.عطولي علم“Musaddad menyampaikan kepada kami dari

Yasid bin Zurai‟, dari Khalid, dari Ikrimah bahwa

Ibnu Abbas berkata, : Nabi SAW. berbekam

kemudian memberikan upah kerpada tukang

bekam. Seandainya membayar upah tukang

bekam itu tercela, pasti beliau tidak akan

memberikan upah.”(H.R.Bukhari)20

ث ناابن ث ناهامقال:ثألوحد ث يبانبنف روخ:حدسكجببنث ليمان بنموسىعطاء ف قال:أحد

قال:))منوسلمعليواللهصلىعبداللهأنالنبلي زرعهاأخاه،ولاضف لي زرعها،أوكانتلوأر

يكرىا((قال:ن عم.Syaiban bin Farrukh menyampaikan kepada kami

dari Hammam, dari Sulaiman bin Musa yang

pernah bertanya kepada Atha‟, “Apakah Jabir bin

Abdullah menyampaikan kepadamu bahwa Nabi

SAW. bersabdah, „siapa saja yang memiliki tanah,

hendaklah dia menananminya atau meminjamkan

kepada saudaranya untuk ditanami, namun

20

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Ensiklopedia

Hadits 1 ; Shahih al-Bukhairi 1, (Jakarta : Almahira, 2013), h. 506.

50

janganlah menyewakannya.‟” Atha menjawab,

“iya, benar.”21

قال: عن هما الله عمررضى ابن رسولقالوعناجرهوسلمعليواللهصلىالله االاجي ر ,,اعطو

عرقو،، رواهابنماجوق بلانيف Dari Ibnu Umar r.a., katanya :Rasulullah s.a.w.

bersabdah: “Berilah buruh itu upah sebelum

keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah)22

ابنوعن رضىالله الخدرى النبسعيد ان عنواجرا وسلمعليواللهصلى استأجر قال,,من

اجرتو،، لو الرزاقف ليسم عبد ووصلورواه انقطاع، .وفيومنطريقابح نفةالب ي هقى

Dari Abu Said Al-Khudriyyid r.a., bahwasanya

nabi s.a.w. bersabdah : “Barang siapa yang

menyewa buruh, maka jelaskanlah upahnya

padanya.” (H.R. Abd.Razzak). Dalam hadits ini

ada yang terputus dan Al-Baihaqi

memausulkannya dari jalan Abu Hanifah.23

21

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nasaburi, Ensiklopedia Hadist

4; Shahih Muslim 2,(Jakarta Timur : Amahira, 2012), h.18. 22

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram,..., h.476. 23

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram,..., h.476.

51

c. Ijma‟

Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah

disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama

yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan

masyarakat sangat membutuhkan hal ini. Dalam kenyataan

kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa

rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain orang yang tidak

memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya ijarah maka

orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah

orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu,

dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati

bersama, tanpa harus membeli rumahnya.24

C. Rukun dan Syarat-Syarat Sewa Menyewa (Ijarah)

1. Rukun Sewa Menyewa (ijarah)

Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan

qobul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan

menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal ijarah

.(إكزاء)‟dan ikra (إكتزاء)‟iktira (استئجبر) isti‟jar (إجبرة)

24

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, ..., h.320.

52

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada

empat, yaitu :

a. Aqid, yaitu mujir (orang yang menyewakan) dan

musta‟jir (orang yang menyewakan).

b. Shighat, yaitu ijab dan qobul.

c. Ujrah (uang sewa atau upah).

d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa

atau jasa dan tenaga dari orang yang berkerja.25

Dijelaskan oleh Hendi Suhendi, dalam buku fiqh

muamalah bahwa rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut :

a. Mu‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang melakukan

akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu‟jir

yang memberikan upah dan menyewakan, musta‟jir

adalah orang yang menerima upah untuk melakukan

sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada

mu‟jir dan musta‟jir adalah baligh, berakal, cakap,

melakukan tasharru (mengendalikan harta), dan saling

meridhai. Bagi orang yang berakal ijarah juga ijarah

25

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, ..., h.320.

53

juga disyaratkan mengetahui syarat barang yang

diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah

terjadinya perselisihan.

b. Shighat ijab kabul antara mu‟jir dan musta‟jir, ijab

kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab kabul

sewa menyewa misalnya : “Aku sewakan mobil ini

kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka musta‟jir

menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan

harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah

mengupah misalnya seseorang berkata,”Kuserahkan

kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah

setiap hari Rp. 5.000,00”, kemudian musta‟jir

menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai

apa yang engkau ucapkan”.

c. Ujrah, disyarakan diketahui jumlahnya oleh kedua

belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun

dalam upah mengupah.

54

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan

dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang

disewakan dengan beberapa syarat berikut :

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa

menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan

kegunaannya.

2) Hendalah benda yang menjadi objek sewa

menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan

kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya

(khus dalam sewa menyewa).

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara

yang mubah (boleh) menurut syara‟ bukan hal

yang dilarang (diharamkan).

4) Benda yang disewakan disyarakan kekkal „ain

(zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut

perjanjian dalam akad.26

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan

mengenai rukun ijarah yang terdiri dari :

26

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (jakarta:Rajawali Pers,2014),

h.117-118.

55

1) Sighat ijarah yaitu ijab qobul berupa pernyataan

dari kedua belah pihak yang berakad

(berkontrak)baik secara verbal atau dalam bentuk

lain.

2) Pihak-pihak yaqng berakad, terdiri atas pemberi

sewa/pemberi jasa dan penyewa/pen gguna jasa.

3) Objek akads ijarah: yaitu :

a) Manfaat barang dan sewa; atau

b) Manfaat jasa dan upah.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudahy

banyak dibicarakan dalam akad-akad lain, seperti jual beli, dan

lain-lain. oleh karena itu hal ini tak perlu diperpanjang lagi.

2. Syarat Sewa Menyewa (Ijarah)

Sebagai bentuk transaksi, ijarah dianggap sah harus

memenuhi rukun di atas, disamping rukun juga harus memenuhi

syarat-syaratnya. Syarat ijarah ada empat macam, yaitu :

a. Syarat terjadinya akad (syurut al-in‟iqad)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan

akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihakk yang

56

melakukan akad yaitu berakal. Dala akad ijarah tidak

dipersyaratkam mumayyiz. Dengan adanya syarat ini

maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka

tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak

disyaratkan baligh, taransaksi yang dilakukan anak

kecil yang sudah mumayyiz hukumnya sah. Menurut

Malikiyah, mumayyiz adalah syarat bagi pihak yang

melakukan akad jual beli dan ijarah. Sementara baligh

adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum ijarah

(syurut al-nafasdz). Sementara kalangan Hanafiyah

dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para

pihak yang melakukan akad adalah baligh dan

berakal.

b. Syarat pelaksanaan ijarah (syurut al-al-nafadz)

Akad ijarah dapat terlaksana bila ada kepemilikan

dan penguasaan, karena tidak sah akad ijarah

terhadap barang milik atau dalam penguasaan orang

57

lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan,

maka ijarah tidak sah.27

c. Syarat sah ijarah (Syurut al-syihhah)

Demi sahnya penyewaan, disyaratkan hal-hal berikut

ini :

1) Kedua orang yang berakal saling ridha. Apabila

salah satu dari keduanya dipaksa untuk

melakukan penyewaan maka akad tidak sah.

Allah swt. Berfirman.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu

saling memakan harta sesamamu dengan jalan

yang batil (tidak benar), kecuali dalam

pandangan yang berlaku atas suka sama suka

diantara kamu. Dan, janganlah kamu membunuh

dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang

kepadamu.”(an-Nisa 4:29)28

27

Imam Mustofa, Fiqh Mu‟amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2016), h.106 28

Muhammad Sohib Tohir,Dkk, Al-Qur‟an dan Terjemah,…, h.83.

58

2) Manfaat sesuatu yang diakadkan diketahui secara

sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya

persengketaan. Dan, pengetahuan yang dapat

mencegah terjadinya persengketaan dipeoleh

dengan beberapa hal. Pertama, dengan melihat

benda yang ingin disewa atau dengan

mendeskripsikannya apabila ia dapat dipastikan

dengan deskripsi. Kedua dengan menjelaskan

masa penyewaan, seperti sebulan,setahun,atau

lebih banyak dan lebih sedikit dari itu. Ketiga

dengan menjelaskan pekerjaan yang diinginkan.

3) Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya

secara sempurna dan secara syar‟i. Diantara para

ulama ada yang mensyaratkan ini dan melarang

penyewaan barang milik persyekutuan kepada

selain seketu. Yang demikian itu karena manfaat

barang milik persekutuan tidak bisa diambil

secara sempurna. Ini adalah pendapat Abu

Hanifah dan Zufar.

59

Sementara murut jumhur fuqaha, barang milik

persekutuan boleh disewakan secara mutlak, baik

kepada sekutu maupun kepada orang lain, karena

barang milik pesekutuan memiliki manfaat.

Penyerahan bisa dilakukan dengan pengosongan

atau dengan pembagian manfaat, sebagaimana

hal itu boleh dilakukan dalam jual beli. Dan,

penyewaan adalah salah satu jenis jual beli.

Apabila pembagian manfaat tidak ditentukan

maka penyewaan batal.

4) Barang yang disewa bisa diserahkan bersama

manfaat yang dimuatnya. Tidak boleh

menyewakan binatang yang lepas atau barang

yang dirampas yang tidak mampu direbut

kembali karena tidak bisa diserahkan. Tidak

boleh pula menyewakan tanah yang tidak bisa

menumbuhkan tumbuhan untuk ditanami atau

binatang yang cacat untuk mengangkut barang

60

karena tidak adanya manfaat yang menjadi objek

akad.29

5) Manfaat yang diakadkan hukumnya mubah,

bukan haram dan bukan juga wajib. Tidak boleh

melakukan penyewaan untuk pembuatan maksiat

karena perbuatan maksiat wajib ditingaalkan.

Barang siapa mengupah seseorang untuk

membunuh orang lainsecara zalim atau untuk

membawakan khamar, atau menyewakan rumah

untuk menjadikan tempat penjualan khamar,

tempat pemain judi, atau gereja, maka

penyewaan ini batal. Upah yang diperoleh oleh

peramal (kahin) dan dukun (arraf) dari pekerjaan

keduanya tidak halal karena merupakan imbalan

dari perbuatan haram dan merupakan bagian dari

memakan harta manusia dengan cara yang batil.

Tidak boleh pula mengupah seseorang untuk

mengerjakan shalat dan puasa karena ini

29

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 5, (Jakarta Pusat:Pena Pundi Angkasa,

2013), h148.

61

merupakan fardhu ain yang harus dikerjakan

sendiri oleh orang yang berkewajiban30

6) Imbalan adalah harta yang memiliki nilai dan

diketahui dengan penglihatan atau deskripsi. Ini

adalah harga dari manfaat. Dan, syarat harga

harus diketahui. Rasulullah saw. bersabdah,

مناست أجرأجي ر اف لي علموأجره.

“ Barang siapa yang mengupah seseorang pekerja

maka hendaklah dia memberitahukan upahnya

kepadanya.”

Upah boleh ditentukan nilainya berdaasarakan tradisi.

Suwaid bi Qais berkata, “ Aku dan Makharafah al-Abdi

mendatangan pakaian dar Hajar membawanya ke Mekah. Lalu

Rasulullah saw. mendatangai kami dengan berjalan kaki dan

menawar beberapa buah celana panjang . Kami pun menjualnya

kepada beliau. Dan, disana ada lelaki yang ,menimbang

penukar.31

30

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 5,..., h149. 31

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 5,..., h153.

62

d. Syarat yang mengikat dalam ijarah (syurut al-luzum)

Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu :

1) Barang atau orang yang disewakan harus terhidar

dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya.

Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada

barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau

bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak

memilih untuk melanjutkanatau menghentikan

akad sewa. Bila suatu ketika barang yang

disewakan mengalami kerusakan maka akad

ijarah faskh atau rusaknya dan tidak mengikat

kedua belah pihak.

2) Terhindarnya dari akad dari udzur yang dapat

merusak akad ijarah. Udzur ini bisa terjadi pada

orang atau pihak yang berakad atau pada objek

akad ijarah.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan

mengenai ketentuan Ijarah sebagai berikut :

63

a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan

barang dan/atau jasa.

b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan

dapat dilaksanakan dalam kontrak.

c. Manfaat barang dan jasa harus bersifat dibolehkan

(tidak diharamkan).

d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan

sesuai dengan syariah.

e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara

spesifik sedemikian rupa untuk menghilang

jahalan (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan

sengketa.

f. Speksifikasi manfaat harus dinyatakan dengan

jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga

dikenali dengan spesifikasi atau indentifikasi

fisik.

g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan

wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa

kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagi

64

pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang

dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli

dapat pulan dijadikan sewa atau upah dalam

ijarah.

h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa

(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek

kontrak.

i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa

atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu,

tempat dan jarak.

D. Sifat Ijarah dan Hukumnya

1. Sifat sewa Menyewa (Ijarah)

Ijarah menurut Hanafian adalah akad yang lazim, tetapi

boleh di-fasakh apabilah terdapat udzur, sebagaimana yanga telah

diuraikan sebelum ini. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah

adalah akad yang lazim (mengikat) yang tidak bisa di-fasakh

kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya „aib

(cacat) atau ilangnya obyek manfaat. Hal tersebut oleh karena itu

ijarah adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah.

65

Disamping itu ijarah adalah akad mua‟wadah, sehingga tidak

bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.

Sebagai kelanjuatan dari perbedaan pendapat tersebut,

Hanafiah berpendapat bahwa ijarah batal karena meninggalnya

salah seorang pelaku akad, yakni musta‟jir atau mu‟jir. Hal itu

karena apabila akad ijarah masih tetap maka manfaat yang

dimiliki oleh musta‟jir atau uang sewa yang dimimiliki oleh

mu‟jir berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak

melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan

menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, dan

Hanabillah, ijarah tidak batal karena meninggalnya salah seorang

pelaku akad, karena ijarah merupakan akad yang lazim

(mengikuti) dan akad mu‟awadhah sehingga tidak bisa batal

karena meninggalnya sehingga tidak bisa batal karena

meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.32

2. Hukum Ijarah

Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi

penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang

32

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, ..., h.328.

66

menyewakan ma‟qud „alaih sebab ijarah termasuk jual beli

pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah,

jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang

menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari

kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi

pada syarat. Akad tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa

tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus

diberikan semestinya.

Jafat dan ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa ijarah

fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai

dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.33

E. Macam-macam Ijarah dan Hukumnya

Akad ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama

fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Ijarah yang bersifat manfaat, pada ijarah ini benda atau

barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya

sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan,

33

Rachmat Syafei‟i, Fiqh Muamalah,..., h.122.

67

pakain, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan

dan sebagainya.34

a. Hukum Ijarah Atas Manfaat

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang

mubah , dengan demikian, tidak boleh mengambil

imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti

bangkai dan darah.

1) Cara menetapkan hukum akad ijarah

Menurut Hanafiah dan Malikiyah,

ketetapan hukum akad ijarah (sewa menyewa)

berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi

setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu

manfaat, hal itu karena manfaat dari suatu benda

yang disewa tidak bisa dipenuhi sekaligus,

melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi,

menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah, ketetapan

hukum ijarah (sewa menyewa) itu berlaku secara

34

Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer,..., h.84.

68

kontan hingga masa sewa dianggap seolah-olah

seperti benda yang tampak.

Sebagai akibat dari perbedaan antara

Hanafiyah dan Malikiyah disatu pihak dan

Syafi‟iyah serta Hanabilah di pihak lain, timbul

perbedaan antara mereka dalam masalah

berikutnya.35

2) Cara memanfaatkan barang sewaan

a) Sewa tanah

Dalam sewa tanah, harus dijelaskan tujuannya,

apakah untuk pertanian dan disebut pula jenis

yang ditanamnya, seperti bayam, padi, jagung

atau lainnya. Bangunan bengkel, atau warung,

dan sebagainya. Apabila tujuan tidak

dijelaskan, maka ijarah menjadi fasid. Hal ini

karena manfaat dari tanah berbeda-beda, sesuai

35

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, ..., h.330.

69

dengan perbedaan bangunan, tanaman, dan

jenisnya.36

b) Sewa Binatang

Adapundalam menyewa binatang tunggang

maka harus ada keterangan mengenai waktu

atau tempat. Jika tidak diterangkan salah

satunya, maka ijarah-nyatidak sah. Demikian

juga harus ada keterangan untuk apa binatang

tersebut disewa, seperti membawa beban

barang yang menungganginya karena kedua

hal tersebut berbeda. Juga harus dijelaskan

juga apa yang akan dibawakan di atas binatang

tersebut dan siapa yang akan menungganginya

karena kemanapun memikul beban benda

sesuai dengan barang yang dibawa, dan

manusia juga berbeda-beda dalam

menunggangi hewan tunggangan.37

36

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, ..., h.332. 37

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5,..., h.415.

70

c) Kewajiban penyewa setelah selesainya akad ijarah

Apabila masa sewa telah habis, maka kewajiban

penyewa adalah penyewa (musta‟jir) harus

menyerahkan kunci rumah atau toko kepada

pemiliknya (mu‟jir). Dan apabila yang disewa itu

kendaraan, mak penyewa (musta‟jir) harus

mengembalikan kendaraan yang telah disewanya

ketempat asalnya.38

2. Ijarah yang bersifat perkerjaan, pada ijarah ini

seseorang memperkerjakan untuk melakukan suatu

perkerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis

perkerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur

tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan,

buruh pabrik, dan sebagainya. Ijarah yang seperti ini

ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru

mengaji Al-Qur‟an, pembantu rumah tangga, dan ada

yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau

sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk

38

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, ..., h.333.

71

kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik,

tukang sepatu, dan tukang jahit.39

F. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu perkerjaan, maka kewajiban

pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila

tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak

disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan

penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan

upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang

diterimanya. Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad, sesungguhnya

iya berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu‟jir menyerahkan zat

benda yang disewa kepada musta‟jir, ia berhak menerima

bayarannya karena penyewa (musta‟jir) sudah menerima

kegunaan.

39

Abu Azam Al hadi, Fikih Muamalah kontemporer,..., h.84.

72

Hak menerima upah bagi musta‟jir adalah sebagai berikut:

a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada

hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw.

bersabdah:

رأجره عرقوأعطواالأجي ف ق بلاني

“Berilah upah sebelum keringat pekerja itu kering.”

b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad

sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat

barang yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan

berlangsung.40

G. Batal dan Berakhirnya Akad Sewa Menyewa (ijarah)

Akad ijarah adalah jenis akad yang harus dilaksanakan,

dan salah satu pihak tidak memiliki hak membatalkan karena

merupakan akad timbal balik, kecuali ada hal-hal yang

membatalkan akad yang akan dijelaskan kemudian. Akad ijarah

tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak sedangkan

40

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (jakarta:Rajawali Pers,2014),

h.121.

73

yang diakadkan (hasil kerja) dalam kondisi aman atau selamat.

Ahli waris harus menanngungnya.

Para ulam fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah,

apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama

Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat,

tetapi boleh dibatalkan secara sepihak tetapi terdapat uzur dari

salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau

kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa

akad al-ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang

itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini

dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal

dunia maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh

diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa

manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal).

Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak

membatalkan akad ijarah.41

41

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, cet.2,..., h. 277.

74

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila terdapat hal-hal

sebagai berikut :

1. Muculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang

sewaan ketika sedang berada ditangan penyewa atau

terlihatnya cacat lama padanya.

2. Rusaknya barang sewaan yang ditentukan, seperti rumah

yang ditentukan atau binatang yang ditentukan.

3. Rusaknya sesuatu yang diupahkan untuk dijahit karena

apa yang diakadkan tidak mungkin ditunaikan setelah

kerusaknnya.

4. Diambilnya manfaat yang diakadkan secara sempurna,

diselesaikannya pekerjaan, atau berakhirnya masa

penyewaan, kecuali apabila ada uzur yang menghalangi

berakhirnya penyewaan. Apabila masa penyewaan tanah

pertanian berakhir sebelum tanaman panen. Misalnya,

maka tanah tetap berada ditangan penyewa dengan

membayar sewa yang wajar (ajrul-mitsli) meskipun tanpa

ada kehendak pemilik tanah, demi menghindarkan

75

penyewa dari kerugian karena memanen tanaman

sebelum waktunya.

Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa salah satu

dari dua orang yang berakad boleh membatalkan penyewaan

meskipun dengan uzur yang muncul dari pihaknya. Apabila ia

menyewa sebuah warung untuk dijadikan sebagi tempat

berdagang, misalnya, lalu hartanya terbakar,tercuri atau

terampok, atau dia bangkrut, maka dia memiliki hak untuk

membatalkan penyewaan.42

42

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 5,..., h161.