of 82 /82
Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 1 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan Perkebunan Pengembangan perkebunan terus dilakukan melalui berbagai kebijakan dengan tujuan akhir adalah meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang dapat mensejahterakan pekebun sebagai pelaku usaha perkebunan dan rakyat secara luas. Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 bahwa tahun 2015-2019 memasuki periode jangka menengah tahap III yang difokuskan dalam memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Implementasi fokus perencanaan jangka menengah tersebut diakomodir dalam dokumen Rencana Strategis. Rencana Strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2015- 2019 adalah 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; 2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan Perkebunanditjenbun.ppid.pertanian.go.id/doc/16/LAPORAN TAHUNAN/LAPORAN_T… · BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang ... saing kompetitif

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan Perkebunanditjenbun.ppid.pertanian.go.id/doc/16/LAPORAN...

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    Latar Belakang Pembangunan Perkebunan

    Pengembangan perkebunan terus dilakukan melalui berbagai kebijakan

    dengan tujuan akhir adalah meningkatnya produksi dan produktivitas

    tanaman perkebunan yang dapat mensejahterakan pekebun sebagai pelaku

    usaha perkebunan dan rakyat secara luas. Berdasarkan Undang-Undang

    nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

    Nasional (RPJP) 2005-2025 bahwa tahun 2015-2019 memasuki periode jangka

    menengah tahap III yang difokuskan dalam memantapkan pembangunan

    secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya

    saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam

    dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus

    meningkat. Implementasi fokus perencanaan jangka menengah tersebut

    diakomodir dalam dokumen Rencana Strategis.

    Rencana Strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 disusun dengan

    mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana

    tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sesuai amanat Peraturan Presiden nomor

    2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

    tahun 2015-2019. Arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2015-

    2019 adalah 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

    berkelanjutan; 2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 2

    alam yang berkelanjutan; 3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk

    pertumbuhan dan pemerataan; 4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup,

    mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim; 5) penyiapan

    landasan pembangunan yang kokoh; 6) meningkatkan kualitas sumber daya

    manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; dan 7) mengembangkan

    dan memeratakan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut,

    pemerintah menetapkan 9 Agenda Prioritas NAWACITA sebagai jalan

    perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam

    bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

    Pada tahun 2015-2019, sub sektor perkebunan masih menjadi sub sektor

    penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran strategis sub sektor

    perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini

    digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDB; nilai investasi

    yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam

    menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber

    devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan

    penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan

    bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama

    pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal;

    pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergy yang

    bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca

    serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan

    hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 3

    kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha

    budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan

    sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input

    produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi

    kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-

    Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

    Peraturan tentang Perkebunan tersebut menyatakan bahwa perkebunan

    adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia,

    sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan

    pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas

    tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam

    mendukung pembangunannasional. Amanat tersebut mengharuskan

    penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan

    kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa

    negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4)

    meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan

    pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta

    bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku

    usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan

    sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan

    (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 4

    Amanat pembangunan nasional dalam 9 Agenda Prioritas NAWACITA yang

    wajib dilaksanakan Ditjen. Perkebunan dalam pengembangan perkebunan

    tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 mencakup

    2 agenda prioritas diantaranya 1) meningkatkan produktivitas rakyat dan

    daya saing di pasar Internasional dengan sub agenda prioritas akselerasi

    pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan agroindustri berbasis

    komoditas perkebunan; dan 2) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

    menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda

    peningkatan kedaulatan pangan. Selain itu, agenda prioritas terkait

    membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

    (perbatasan, daerah tertinggal dan daerah kawasan timur Indonesia) dan desa

    dalam kerangka negara kesatuan menjadi salah satu arah kebijakan yang akan

    diprioritaskan Ditjen. Perkebunan melalui kegiatan tematik.

    Sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan agroindustri adalah

    peningkatan produksi komoditas andalan dan prospektif ekspor perkebunan

    seperti kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi dan kelapa serta mendorong

    berkembangnya agroindustri di perdesaan. Sedangkan sasaran pokok sub

    agenda prioritas peningkatan kedaulatan pangan adalah tercapainya

    peningkatan ketersediaan pangan dari tebu yang bersumber dari produksi

    dalam negeri untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga dan industri

    rumah tangga.

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 5

    Secara umum pengembangan komoditas perkebunan difokuskan pada 16

    komoditas unggulan yaitu Tebu, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kakao, Kopi,

    Lada, Teh, Pala, Cengkeh, Jambu Mete, Sagu, Kemiri Sunan, Kapas,

    Tembakau dan Nilam. Penentuan komoditas tersebut sesuai dengan

    Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis

    komoditas tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat

    Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura serta

    Keputusan Menteri Pertanian nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tentang

    perubahan lampiran I dari Keputusan Menteri Pertanian nomor

    511/Kpts/PD.310/9/2006. Arah pengembangan komoditas-komoditas

    tersebut dicapai melalui program peningkatan produksi komoditas

    perkebunan berkelanjutan dengan implementasi kegiatan seperti rehabilitasi,

    intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan

    benih bermutu, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan,

    pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan

    pascapanen, pengolahan, fasilitasi pemasaran, standarisasi mutu, pembinaan

    usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas

    dibidang manajemen dan kesekretariatan. Komoditas-komoditas unggulan

    perkebunan yang masih dalam tahap inisiasi tetap dikembangkan dan

    difasilitasi Ditjen. Perkebunan yang diarahkan untuk pemenuhan standar

    pelayanan minimum (SPM) yang meliputi penyediaan benih/ varietas

    unggul, pembangunan/ pemeliharaan kebun sumber benih (demplot, kebun

    induk, kebun entres dan lain-lain), pengendalian OPT, penanganan

    pascapanen, pemberdayaan pekebun, peningkatan kapasitas sumber daya

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 6

    insani (SDI) dan penguatan kelembagaan. Sedangkan dalam tahap

    penumbuhan/ pengembangan selain penguatan aspek budidaya dan

    perlindungan perkebunan juga difasilitasi aspek pengolahan, standarisasi

    mutu dan pemasarannya.

    Arah kebijakan pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN 2015-2019

    diimplementasikan dalam 11 (sebelas) sasaran strategis Kementerian

    Pertanian. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Ditjen. Perkebunan

    bertanggungjawab dalam mendukung pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis

    yang terbagi kedalam 3 (tiga) sasaran strategis utama dan 4 (empat) sasaran

    strategis pendukung. Sasaran strategis Ditjen. Perkebunan juga mengacu pada

    Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 yang fokus dalam

    hal optimalisasi sumber daya alam (sumber daya lahan, sumber daya genetika

    dan sumber daya iklim); pengembangan sumber daya insani yang kompeten

    dan berkarakter (insan berkualitas, modal sosial dan modal politik) pertanian;

    sistem inovasi science and bio-engineering; infrastruktur pertanian/

    perkebunan; sistem usaha tani bio/agro industri dan bio/agro-services

    terpadu; klaster rantai nilai bio-industri; dan lingkungan pemberdayaan bio-

    bisnis melalui pendekatan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan.

    Sasaran strategis utama Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 yang selaras

    dengan kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam

    Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 (edisi revisi) adalah

    mendukung: 1) pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 7

    peningkatan produksi gula nasional; 2) peningkatan komoditas perkebunan

    bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub

    sektor perkebunan yang difokuskan pada pengembangan produk segar dan

    olahan dari 16 komoditas unggulan perkebunan; 3) pemenuhan penyediaan

    bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-

    industry dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui

    kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas

    maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan

    tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya serta penyediaan benih

    kemiri sunan.

    Sedangkan sasaran strategis pendukung Ditjen. Perkebunan tahun 2015-

    2019 adalah mendukung: 1) Peningkatan kualitas sumber daya insani

    perkebunan; 2) Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha

    perkebunan; 3) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik dengan

    menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi,

    supremasi hukum, keadilan, integritas/ komitmen, kejujuran, konsistensi dan

    bebas KKN di lingkungan organisasi Ditjen. Perkebunan; dan 4) Peningkatan

    pendapatan keluarga pekebun yang merupakan resultan dari pencapaian

    sasaran strategis lainnya. Sasaran strategis tersebut, dituangkan dalam

    dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 edisi

    revisi yang substansinya secara garis besar meliputi 1) kondisi umum yang

    meliputi kinerja pendanaan, makro dan mikro pembangunan perkebunan; 2)

    potensi dan tantangan; 3) arah kebijakan, sasaran strategis dan strategi

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 8

    Direktorat Jenderal Perkebunan; 4) visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal

    Perkebunan; 5) program, implementasi agenda prioritas NAWACITA dan

    kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan; 6) proyeksi kebutuhan investasi dan

    ketersediaan APBN Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 dalam

    ruang lingkup kerangka pendanaan; 7) kerangka regulasi dan kerangka

    kelembagaan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019; dan 8)

    dukungan Kementerian/Lembaga dalam pembangunan perkebunan tahun

    2015-2019.

    Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun

    2015-2019 ini diharapkan dapat menjadi acuan perancangan/ perencanaan

    dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan secara nasional

    baik pusat maupun daerah, menjangkau kemitraan lintas bidang, lintas

    sektor, lintas program, lintas pelaku dan lintas Kementerian/Lembaga dalam

    membuka ruang solusi yang lebih lapang seiring dengan semakin luasnya

    rentang potensi, kelemahan, peluang, tantangan dan permasalahan yang

    melingkupi penyelenggaraan perkebunan saat ini dan kedepan termasuk

    dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berimplikasi

    terhadap pengembangan sub sektor perkebunan tahun 2015-2019.

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 9

    BAB II

    KONTRIBUSI PERKEBUNAN TERHADAP PEREKONOMIAN

    NASIONAL

    Subsektor perkebunan memainkan peranan penting dalam 3 aspek

    pembangunan nasional yaitu ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Konstribusi

    sub sektor perkebunan dalam ketiga aspek dalam jangka menengah II secara

    makro/mikro selama periode 2014-2018, sebagai berikut:

    1. Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2014-2018

    PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai

    PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk, menunjukkan

    pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk

    suatu negara, menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara

    keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. PDB dan PNB per

    kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui

    pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Neraca

    Perdagangan atau balance of trade adalah ikhtisar yang menunjukkan

    selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam

    jangka waktu tertentu. Neraca perdagangan suatu negara yang positif,

    menunjukkan negara itu mengalami ekspor yang nilai moneternya

    melebihi impor dan sebaliknya neraca perdagangan negatif/defisit

    neraca perdagangan jika impor lebih tinggi daripada ekspor.

    1.1. Kinerja makro pembangunan perkebunan periode 2014-2018

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 10

    Indikator makro perkebunan ditunjukkan pertumbuhan produk

    domentik bruto (PDB), keterlibatan tenaga kerja perkebunan, investasi,

    neraca perdagangan, ekspor produk dan NTP.

    Tabel 1. Kinerja Makro Perkebunan Tahun 2014-2018

    No Inikator

    Tahun Laju Pertumb. Per Thn

    (%) 2014 2015 2016 2017 2018

    1 Pertumbuhan PDB

    - harga berlaku (Rp milyar)

    398.261 405.292 428.783 471.308 489.249*) 5,32

    - harga konstan 2010 (Rp. milyar)

    338.502 345.165 357.138 373.054 387.502*) 3,44

    2 Keterlibatan tenaga kerja (juta orang)

    22,16 22,37 22,33 23,66 23,91*) 1,94

    3 Neraca Perdagangan Perkebunan (US$ milyar)

    22,95 20,82 17,94 23,22 19,73*) -2,19

    4 Ekspor perkebunan (US$ milyar)

    26,78 23,94 22,12 28,18 24,69*) -0,80

    5 NTP Perkebunan Rakyat

    101,30 97,18 97,86 98,91 97,83*) -0,85

    Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019

    Keterangan: *) angka sementara

    1.1. 1. Pertumbuhan PDB

    Pada nomor 1 di tabel 1 memperlihatkan pertumbuhan PDB

    perkebunan selama kurun waktu 2014-2018 berdasarkan harga berlaku

    dan harga konstan positif, dengan angka pertumbuhan harga berlaku

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 11

    sebesar 5,32% dan harga konstan 3,44%. Tumbuhnya PDB perkebunan

    ini didukung utamanya oleh meningkatnya volume ekspor produk

    sawit meskipun nilai ekspor produk sawit turun, penurunan nilai

    ekspor dipengaruhi oleh harga produk sawit dunia sedang turun

    namun volume ekspor yang meningkat dapat mendorong peningkatan

    PDB. Produk perkebunan lain yang juga meningkat ekspornya seperti

    kopi, lada, kakao, pala, dll. Sedang karet mengalami penurunan volume

    dan harga di pasar ekspor namun secara umum dalam lima tahun

    terakhir kinerja perkebunan tetap dalam trend positif.

    Tabel 2. Produk Domestik Bruto (PDB) Perkebunan terhadap Sektor

    Pertanian Atas Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan 2010

    (Milyar, Rp) Tahun 2014-2018*)

    Sektor Pertanian Tahun Rata-rata

    Prtbh/Th (%) 2014 2015 2016 2017 2018*)

    ATAS HARGA BERLAKU

    Pertanian 1)

    1.069.089,60

    1.161.305,30

    1.242.449,80

    1.318.711,20

    1.389.494,40 6,78

    Perkebunan

    398.260,70

    405.291,50

    428.782,60

    471.307,80

    489.248,80 5,32

    Pangsa Perkebunan thd Pertanian (%)

    37,25 34,90 34,51 35,74 35,21

    ATAS HARGA KONSTAN 2010

    Pertanian 1)

    863.451,10

    889.230,10

    918.181,60

    949.497,00

    985.988,60 3,37

    Perkebunan

    338.502,20

    345.164,90

    357.137,70

    373.054,00

    387.501,50 3,44

    Pangsa Perkebunan thd Pertanian (%)

    39,20 38,82

    38,90 39,29 39,30

    Sumber : Statistik Perkebunan 2019

    Keterangan : *) angka sementara

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 12

    Peran perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat

    besar terutama dalam penyediaan devisa dan penerimaan negara,

    namun perlu juga memberi gambaran peran perkebunan terhadap

    sektor pertanian melalui data produk domestik bruto (PDB) dalam

    kurun 5 tahun terakhir 2014-2018 (2018 angka sementara). Seperti

    terlihat dalam tabel 2., menggambarkan pertumbuhan tinggi Harga

    Berlaku sub sektor perkebunan selama 5 tahun terakhir mencapai 5,32%

    namun angka pertumbuhan ini lebih rendah dibanding pertumbuhan

    sektor pertanian yang mencapai 6,78% namun dari sisi Harga Konstan

    pertumbuhannya lebih tinggi dibanding sektor pertanian.

    1.1. 2. Keterlibatan Tenaga Kerja

    Geliat ekonomi perkebunan yang bergerak positif mendorong minat

    individu untuk terlibat dalam usaha bidang perkebunan sehungga

    diperkirakan sampai akhir tahun 2018 dalam kurun waktu 5 tahun

    terkahir akan terjadi peningkatan keterlibatan tenaga kerja baru bidang

    perkebunan sebanyak 1,75 juta jiwa. Peningkatan ini didorong oleh

    salah satunya stimulus program-program bantuan Pemerintah dalam

    mendukung pengembangan perkebunan seperti program peremajaan

    sawit rakyat yang telah dimulai Tahun 2017, program peremajaan

    &/perluasan &/rehabilitasi &/intensifikasi atau bentuk bantuan lain

    yang didanai melalui APBN.

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 13

    Tabel 3. Perkembangan Jumlah Petani dan Tenaga Kerja (KK+TK)

    Subsektor Perkebunan Komoditas Unggulan Nasional Tahun

    2014 - 2018*) per Komoditas

    No. Komoditas

    Penyerapan Tenaga Kerja

    2014 2015 2016 2017 2018*)

    I. TANAMAN TAHUNAN

    1. Karet 2.434.375 2.464.542 2.479.158 2.506.261 2.517.459

    2. Kelapa Sawit 5.218.322 5.482.931 5.341.873 6.958.975 7.099.497

    3. Kelapa 6.645.040 6.580.816 6.861.363 6.303.184 6.294.606

    4. Kopi 1.827.371 1.848.734 1.845.612 1.838.480 1.839.374

    5. Kakao 1.766.281 1.750.251 1.761.530 1.739.682 1.831.014

    6. Jambu Mete 763.162 735.501 725.951 728.176 725.258

    7. Lada 279.040 273.570 280.808 289.674 290.899

    8. Cengkeh 1.033.225 1.056.432 1.064.566 1.075.922 1.076.408

    9. Teh 214.502 210.851 209.036 185.630 188.072

    10. Pala 187.992 198.032 210.732 235.804 244.314

    11. Kemiri Sunan 2.123 2.247 3.298 3.395 3.317

    12. Sagu 90.983 113.974 90.090 281.676 283.950

    II. TANAMAN SEMUSIM

    13. Tebu 1.066.434 1.023.057 996.769 967.397 961.356

    14. Kapas 6.125 7.729 6.162 4.236 6.342

    15. Tembakau 577.069 567.350 404.439 500.262 493.236

    16. Nilam 50.882 49.059 44.976 37.037 51.182

    Jumlah 22.162.927 22.365.076 22.326.363 23.655.790 23.906.284

    Sumber : Data Statistik Ditjenbun

    Keterangan: *) Angka Sementara

    Dalam tabel 3. Memperlihatkan tenaga-tenaga kerja dan petani yang terlibat dalam

    pengusahaan komoditas perkebunan, periode tahun 2014-2016 banyak keterlibatan

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 14

    petani dan tenaga kerja yang mengusahakan tanaman kelapa namun di tahun 2017

    tenaga kerja dan petani lebih banyak yang terlibat dalam mengusahakan perkebunan

    kelapa sawit bahkan berdasarkan perkiraan tahun 2018 akan lebih banyak lagi yang

    terlibat dalam pengusahaan budidaya tanaman kelapa sawit.

    1.1. 3. Neraca Perdagangan Perkebunan

    selama lima tahun terakhir masih bertumbuh 2,37%, sumbangan surplus

    terbesar masih dari produk sawit hulu dan hilirnya dan seiring semakin

    meningkatnya produk kopi, kakao dan lada dipasar dunia dan secara

    konstan diimbangi oleh naiknya volume perdagangan/ekspor produk-

    produk tersebut meskipun secara nilai/harga CPO/biodiesel dan karet

    mengalami penurunan secara signifikan dan khusus untuk CPO

    mencapai dibawah harga aktual untuk CPO di pasar internasional

    berada pada kisaran 545 dolar AS per ton.

    Tabel 4. Perkembangan Neraca Perdagangan Komoditas Unggulan

    Perkebunan Tahun 2014 - 2018*) per Komoditas

    No. Komoditas Perkebunan

    Neraca Perdagangan (US$ juta)

    2014 2015 2016 2017 2018*)

    1 Karet 4.693,96 3.657,90 3.336,92 5.060,67 3.907,69

    2 Minyak Sawit 17.463,93 15.380,65 14.361,31 18.497,86 16.526,08

    3 Kelapa 1.345,54 1.188,22 1.138,45 1.355,30 1.252,44

    4 Kopi 993,18 1.166,24 960,08 1.153,57 784,21

    5 T e h 110,29 100,30 83,26 88,01 82,20

    6 Lada 274,93 535,37 406,81 231,84 148,24

    7 Tembakau -369,34 -255,54 -348,71 -486,28 -449,60

    8 Kakao 776,15 1.013,99 889,25 474,43 599,18

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 15

    9 Jambu Mete 96,46 170,79 143,24 139,16 105,14

    10 Cengkeh 33,83 46,36 -19,90 -84,54 -11,72

    11 Pala 111,62 99,19 89,38 108,42 110,77

    12 Kapas -1.364,22 -1.059,27 -1.050,34 -1.288,93 -1.300,92

    13 Tebu (molases) -1.213,35 -1.219,81 -2.047,38 -2.032,16 -2.027,88

    Neraca Perkebunan 22.952,98 20.824,40 17.942,36 23.217,37 19.725,81

    Sumber : Data Statistik Ditjenbun

    Keterangan: *) Angka Sementara

    1.1. 4. Nilai Tukar Petani

    NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It)

    terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah

    satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di

    perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari

    produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun

    untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat

    pula tingkat kemampuan/ daya beli petani sampai dengan akhir Tahun

    2017 NTP petani perkebunan rakyat mengalami peningkatan 1,05%

    dibanding dengan Tahun 2016 namun diperkirakan pada tahun 2018

    akan mengalami penurunan kembali dengan angka perkiraan NTP pada

    97,83%. tetapi secara pertumbuhan 5 Tahun terakhir pertumbuhan NTP

    minus 1,81%, penurunan ini dipengaruhi oleh rendahnya harga

    internasional produk perkebunan yang berdampak pada harga jual

    petani.

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 16

    Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima

    petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam

    persentase dan merupakan salah satu indikator dalam menentukan

    tingkat kesejahteraan petani. Indeks harga yang diterima petani (IT)

    adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen

    atas hasil produksi petani. Dari nilai IT, dapat dilihat fluktuasi harga

    barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga

    sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor

    pertanian. IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang

    dihasilkan oleh petani/nelayan

    Indeks harga yang dibayar petani (IB) adalah indeks harga yang

    menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani,

    baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan

    untuk proses produksi pertanian, dari IB dapat dilihat fluktuasi harga

    barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian

    terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang

    diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga

    dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

    Secara umum NTP menghasilkan 3 pengertian :

    - NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik

    dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain

    petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 17

    kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi

    lebih besar dari pengeluarannya.

    - NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan

    NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas.

    Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase

    kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani

    sama dengan pengeluarannya.

    - NTP < 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun

    dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani

    mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil

    dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.

    Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

    Nilai tukar petani dapat bervariasi di setiap daerah dan berfluktuasi

    seiring waktu. Nilai tukar petani dihitung secara skala nasional maupun

    lokal.

    Tabel 5. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Tahun

    2014 - 2018*)) per Provinsi

    No Provinsi Tahun

    2014 2015 2016 2017 2018*)

    1 Aceh 97,38 90,63 91,74 87,49 87,27

    2 Sumatera Utara 97,98 94,26 96,75 98,60 95,88

    3 Sumatera Barat 102,80 95,99 98,27 100,93 99,32

    4 Riau 94,99 92,80 97,26 104,48 95,62

    5 Jambi 97,52 93,88 98,90 105,19 101,87

    6 Sumatera Selatan 100,42 91,87 84,91 87,57 84,37

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 18

    7 Bengkulu 92,76 86,58 80,96 83,99 80,99

    8 Lampung 102,32 97,90 101,99 104,16 96,49

    9 Kep. Bangka Belitung 103,25 107,70 104,45 93,81 77,98

    10 Kepulauan Riau 92,47 87,14 80,13 80,82 74,73

    11 Jawa Barat 99,74 97,58 97,20 100,83 100,58

    12 Jawa Tengah 104,10 99,25 104,19 108,86 109,17

    13 DI. Yogyakarta 114,70 110,32 124,08 121,34 108,34

    14 Jawa Timur 103,60 100,35 100,01 101,13 104,78

    15 Banten 109,83 102,14 97,99 95,41 87,50

    16 Bali 106,61 100,48 103,73 104,50 97,05

    17 Nusa Tanggara Barat 93,74 94,92 94,12 93,76 93,76

    18 Nusa Tenggara Timur 98,72 96,45 95,11 95,47 103,76

    19 Kalimantan Barat 92,79 91,96 91,48 97,89 94,44

    20 Kalimantan Tengah 101,28 94,57 91,73 94,95 90,04

    21 Kalimantan Selatan 93,05 88,95 80,61 82,32 79,74

    22 Kalimantan Timur 102,24 101,71 99,02 96,28 88,45

    23 Sulawesi Utara 96,71 89,90 90,37 87,37 89,71

    24 Sulawesi Tengah 101,64 92,50 92,73 82,29 86,88

    25 Sulawesi Selatan 113,44 105,13 102,38 92,39 96,15

    26 Sulawesi Tenggara 105,66 99,87 101,53 90,54 89,29

    27 Gorontalo 97,71 94,05 97,05 100,34 99,13

    28 Sulawesi Barat 111,56 109,48 115,17 113,92 120,54

    29 Maluku 96,40 93,75 95,28 90,30 86,16

    30 Maluku Utara 99,58 95,74 97,14 94,01 89,51

    31 Papua Barat 103,63 101,67 101,48 98,63 94,78

    32 Papua 98,21 103,24 101,93 100,91 101,41

    Rata-rata Perkebunan 101,30 97,18 97,86 98,91 97,83

    Sumber : BPS

    Catatan : *) angka sementara

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 19

    Dalam tabel 5. Diatas digambarkan perkembangan nilai tukar petani

    secara nasional selama 5 tahun dari 2014-2018 masih mengalami surplus

    dengan rata-rata 108,78 dengan angka NTP tertinggi dicapai pada bulan

    November yaitu 110,75. Orientasi pembangunan saat ini yang berfokus

    pada industri dan modal cenderung mengesampingkan pembangunan

    pertanian pedesaan, sehingga indikator nilai tukar petani tidak masuk

    ke dalam tujuan pembangunan.

    1.2. Devisa dan Penerimaan Negara dari Produk Perkebunan 2014-2018

    devisa adalah sejumlah valuta asing yang berguna untuk membiayai

    seluruh transaksi perdagangan internasional atau perdagangan

    antarnegara. Devisa juga bisa diartikan sebagai kekayaan dalam bentuk

    mata uang asing yang dimiliki oleh suatu negara. Pendapatan Negara

    adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai

    kekayaan bersih. Pendapatan/penerimaan Negara terdiri atas

    penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan

    penerimaan hibah.

    Tabel 6. Devisa dan Penerimaan Negara dari Produk Perkebunan

    No Nama Komoditas

    TAHUN

    2014 2015*) 2016 2017*) 2018

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 20

    1 Ekspor Perkebunan (Juta

    US$) 26.779,60 23.938,85 22.118,01 28.070,38 27.916,88

    2 Cukai Hasil Tembakau

    (Juta Rp.) 116.284.000 126.747.000 146.440.000 152.390.000 152.930.000

    3 Bea Keluar CPO dan

    Turunannya (Juta Rp.) 9.116.239 3.000.358 2.900.000*)

    4 Bea Keluar Biji Kakao

    (Juta Rp.) 182.006 66.221

    Sumber : - Ditjen. Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI (diolah Ditjen. Perkebunan)

    - Buku Statistik Indonesia (BPS RI)

    Catatan: : *) angka sementara

    **) angka sangat sementara

    Pada tabel 6 memperlihatkan 4 (empat) komponen utama pemasukan

    negara dari hasil perkebunan dalam bentuk devisa ekspor, cukai

    tembakau, bea keluar CPO termasuk turunnanya dan bea keluar Kakao.

    Komoditas utama penyumbang ekspor perkebunan adalah karet, kelapa

    sawit (CPO dan turunnanya), kakao, tembakau, pala, lada, kopi, dll.

    a) Ekspor Perkebunan

    Nilai ekspor hasil perkebunan tahun 2018 mengalami penurunan

    sebesar US $152 juta atau 0,55% dibanding tahun 2017 dimana

    tahun 2017 ekspor perkebunan membukukan angka senilai US $28

    milyar lebih dan merupakan nilai ekspor tertinggi selama lima

    tahun terakhir namun masih rendah dibanding nilai ekspor 2010-

    2012 dimana rata-rata nilai ekspor pada periode tersebut diatas US

    $30 milyar. Kenaikan ekspor ini diororng oleh membaiknya harga

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 21

    CPO/minyak sawit dan turunnya di pasar dunia, membaiknya

    harga karet dan juga meningkatnya volume ekspor kopi dan kakao.

    Disamping dari sisi kenaikan harga, meningkatnya nilai ekspor juga

    didukung dengan naiknya permintaan pasar dunia terhadap prduk

    perkebunan.

    b) Cukai Tembakau

    Penerimaan cukai tembakau meningkat cukup besar, sesuai tabel

    diatas terlihat selama lima tahun terakhir terus tumbuh positif

    dimana pada akhir Tahun 2017 mencapai lebih dari Rp146 triliun

    dan mencatat pertumbuhan sebesar... meningkat hampir 2 kali lipat

    dibanding akhir 2011. Cukai yang dipungut akan dikembalikan

    kemasyarakat/wilayah penghasil tembakau melalui Dana Bagi

    Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sesuai Peraturan Presiden

    Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

    DBH-CHT mulai diberikan pada tahun 2008 dengan realisasi sekitar

    200 milyar rupiah dan sampai dengan tahun 2017 mengalami

    peningkatan realisasi sebesar 2,79 triliun rupiah atau mengalami

    pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 67,4%. Pada tahun 2017,

    telah terbit Permenkeu nomor: 28/PMK.07/2017 tanggal 19

    Februari 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana

    Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Pada Bab II

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 22

    penggunaan DBH-CHT (pasal 2) menyatakan prinsip penggunaan

    DBH-CHT ditentukan sebagai berikut:

    − Paling sedikit 50% untuk mendanai program/ kegiatan yang

    terdiri dari peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan

    industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di

    bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal.

    − Paling banyak 50% untuk mendanai program/ kegiatan sesuai

    dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

    Program peningkatan kualitas bahan baku dilaksanakan oleh

    Kementerian Pertanian dalam hal ini dilaksanakan oleh Ditjen.

    Perkebunan. Program peningkatan kualitas bahan baku meliputi

    kegiatan standarisasi kualitas bahan baku, pembudidayaan bahan

    baku berkadar nikotin rendah, penyediaan sarana laboratorium uji

    dan pengembangan metode pengujian, penanganan panen dan

    pasca panen bahan baku, pembinaan dan fasilitasi pembentukan

    dan/ atau pengesahan badan hukum kelompok tani tembakau serta

    pengembangan bahan baku alternative untuk tembakau Virginia.

    c) Bea keluar dan CPO Supporting Fund merupakan satu paket

    pungutan terhadap kegiatan ekspor sawit. Apabila harga rata-rata

    CPO di bawah harga referensi atau patokan (treshold), maka

    eksportir akan dikenakan CPO Supporting Fund sesuai dengan tarif

    yang sudah ditentukan. Tapi jika harga CPO di atas treshold, maka

    selisihnya menjadi penerimaan bea keluar, sedangkan yang di

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 23

    bawah itu masuk jadi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) BLU

    Sawit. Landasan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan

    ekspor minyak sawit adalah dengan mengenakan pajak ekspor

    dalam bentuk Bea Keluar. Tujuan utamanya untuk menjaga

    stabilitas harga di pasaran domestik. Kebijakan Bea Keluar mampu

    mengubah komposisi produksi dan ekspor kelapa sawit Indonesia.

    Dominasi ekspor produk hulu secara bertahap digantikan produk

    hilir kelapa sawit sehingga nilai tambah pengolahan produk

    perlahan dapat dinikmati stakeholder kelapa sawit domestik.

    d) Kecenderungan penurunan penerimaan negara dari BK kakao

    dipengaruhi oleh melemahnya harga internasional untuk

    komoditas kakao sehingga ekspor kakao cenderung menurun.

    Disamping itu kakao Indonesia kurang dapat bersaing di pasar

    Internasional dipengaruhi penjualan kakao basah ditingkat petani

    lebih dominan karena margin harga yang tidak jauh berbeda

    dengan kakao fermentasi. Pesaing bisnis kakao adalah Pantai

    Gading dan Ghana memiliki kualitas kakao lebih baik dan mudah

    diterima di pasar internasional, sehingga harga kakao dunia-pun

    terbentuk dari produk kedua negara ini.

    2. Kinerja Mikro Pembangunan Perkebunan Tahun 2014-2018

    Pengembangan perkebunan terus dilakukan melalui berbagai kebijakan

    dengan tujuan akhir adalah meningkatnya produksi, produktivitas dan

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 24

    mutu tanaman perkebunan yang dapat mensejahterakan pekebun

    sebagai pelaku usaha perkebunan dan rakyat secara luas

    Berikut ini adalah kinerja mikro pembangunan yang telah dicapai dalam

    upayanya mengembangkan komoditas perkebunan selama tahun 2014-

    2018, sebagai berikut:

    2.1. Luas Areal Perkebunan

    Perkembangan luas areal perkebunan dari tahun ke tahun semakin

    meningkat seiring semakin meningkatnya value bisnis komoditas

    perkebunan, secara tradisional kelapa sawit selalu terdepan dalam

    perkembangan penambahan luas lahan diikuti oleh luasan tanaman

    karet, kelapa, kopi, dst . Meskipun persentasi penambahan luas areal

    komoditas besar lebih kecil dari komoditas kecil, namun secara angka

    luasan areal, pertamabhannya lebih besar disbanding komoditas non

    unggulan, berikut data perkembangan luas lahan 16 komoditas

    perkebunan berdasarkan data statistik angka tetap 2017:

    Tabel 7. Luas Areal Perkebunan tahun 2014-2018

    No Komoditas Luas Areal (Ha)

    2014 2015 2017 2017 2018*)

    I. TAN. TAHUNAN

    1. Karet 3.555.946 3.606.245 3.621.102 3.639.048 3.659.129

    2. Kelapa Sawit 10.465.020 10.754.801 11.260.277 11.201.465 14.030.573

    3. Kelapa 3.654.478 3.609.812 3.585.599 3.653.745 3.653.167

    4. Kopi 1.241.712 1.230.495 1.230.001 1.246.657 1.253.796

    5. Kakao 1.740.612 1.727.437 1.709.284 1.720.773 1.730.002

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 25

    6. Jambu Mete 554.315 531.154 522.863 514.491 511.268

    7. Lada 171.920 162.751 167.590 181.390 181.978

    8. Cengkeh 501.378 510.174 535.694 545.027 548.091

    9. The 122.035 118.899 114.891 113.617 113.692

    10. Sagu 128.106 135.484 196.415 185.494 190.454

    11. Pala 140.424 158.326 168.904 178.333 180.205

    12. Kemiri Sunan 1.057 1.062 1.135 1.645 1.622

    II. TAN. SEMUSIM

    13. Tebu 469.227 478.108 454.171 445.075 428.652

    14. Kapas 8.738 3.670 6.118 4.600 5.833

    15. Tembakau 192.809 215.865 209.095 155.950 185.708

    16. Nilam 28.226 20.714 18.626 19.612 18.841

    Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017.

    Ketreangan: * angka sementara

    Memperhatikan data perkembangan luas areal 16 komoditas unggulan

    selama lima tahun terakhir, terdapat 7 komoditas yang masih

    mengalami laju pertumbuhan positif yaitu karet, kelapa sawit, kopi,

    lada, cengkeh, sagu dan pala. Laju pertumbuhan luas areal kelapa sawit

    mencapai lebih 5%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh bertambahnya

    luas tambah tanam tanaman sagu diikuti kelapa sawit. untuk komoditas

    sagu lebih difokuskan dikembangkan di Papau dan Papua Barat karena

    sagu merupakan sumber makanan pokok masyarakat setempat dan

    merupakan tanaman endemik. sedang peningkatan luas tanam sawit

    diorong oleh aspek ekonomi dan menjadi primadona bagi petani

    maupun investor besar tingkat dunia hal ini ditandai masih banyaknya

    PMA/PMDN yang mengajukan izin investasi perluasan areal maupun

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 26

    bukaan baru, selain itu juga didorong oleh investasi

    perseorangan/kelompok/kebun rakyat dengan luas areal kurang dari

    25 hektar.

    Selain komoditas yang bertumbuh positif luas arealnya, terdapat 9

    komoditas yang terus menurun luas arealnya, ada 4 komoditas

    unggulan tanaman semusim semuanya menurun luas arealnya dengan

    penurunan terbesar adalah luas areal kapas dan nilam dengan laju

    penurunnya mencapai diatas 33% sedang tanaman tahunan ada 5

    komoditas.

    2.2. Produksi Perkebunan

    Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam

    pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran

    dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan

    lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan

    kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri

    serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

    Usaha perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai

    resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia.

    Dalam era perdagangan bebas, komoditas perkebunan merupakan salah

    satu komoditas unggulan Indonesia yg mampu memberikan devisa

    negara. Salah satu sisi penting dalam mendukung hal tersebut adalah

    dalam meningkatkan produksi dan dalam perkembangannya produksi

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 27

    16 komoditas utama perkebunan secara masih cenderung fluktuatif,

    berikut data produksi 5 tahun terakhir berdasarkan angka tetap 2017

    dan angka sementara 2018.

    Tabel 8. Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan 2014 – 2018*)

    Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2018.

    Keterangan: *) angka sementara

    No. Komoditas Perkebunan

    Produksi Perkebunan (Ton)

    2014 2015 2016 2017 2018*)

    I. TANAMAN TAHUNAN 1. Karet (karet kering) 3.153.186 3.145.398 3.357.951 3.680.428 3.630.268

    2. Minyak sawit (CPO) 29.278.189 31.070.015 31.730.961 37.965.224 40.567.230

    3. Kelapa (kopra) 3.005.916 2.920.665 2.904.170 2.854.300 2.899.725

    4. Kopi (kopi berasan) 643.857 639.412 663.871 717.962 722.461

    5. Kakao (biji kering) 728.414 593.331 658.399 590.684 593.833

    6. Jambu mete (gelondong kering)

    131.302 137.580 137.094 135.569 136.402

    7. Lada (lada kering) 87.448 81.501 86.334 87.991 88.715

    8. Cengkeh (bunga kering) 122.134 139.642 139.611 113.178 123.399

    9. Teh (daun kering) 154.369 132.615 138.935 146.251 141.341

    10. Pala (biji kering) 32.729 33.711 33.305 32.842 36.242

    11. Kemiri Sunan (biji kering) 3 6 7 2 3

    12. Sagu (tepung sagu) 310.656 423.946 383.613 432.913 470.883

    II. TANAMAN SEMUSIM 13. Tebu (gula kristal putih) 2.579.173 2.497.997 2.204.619 2.121.671 2.174.400

    14. Kapas (serat berbiji) 761 759 932 332 417

    15. Tembakau (daun kering) 198.301 193.790 126.728 181.142 181.308

    16. Nilam (minyak atsiri) 2.103 1.986 2.192 2.207 2.196

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 28

    Produksi karet tahun 2018 diperkirakan tumbuh tinggi karena didorong

    oleh membaiknya harga karet dunia dan juga bertambahnya

    penyerapan produk karet dalam untuk industri dalam negeri dan

    galangan kapal sehingga hal ini mendorong petani semakin rajin

    menoreh pohon karetnya. Sedang pertumbuhan tertinggi produksi

    tanaman perkebunan dicapai oleh kelapa sawit karena bisnis sawit/cpo

    dan minyak sawit lainnya semakin menggiurkan dan memberikan

    return of investment (ROI) tinggi hal ini juga sepadan dengan

    pertambahan luas tambah tanam. Jambu mete dan cengkeh juga

    mengalami pertumbuhan positif namun produksi tahun 2017

    mengalami penurunan dibanding tahun 2017 demikian juga nilam

    mengalami kondisi yang sama tetapi ada nilai plus dimana saat ada

    penurunan luas areal tetapi produksi naik artinya kualitas produk yang

    dihasilkan meningkat. Produksi tertinggi sagu diallami pada tahun 2015

    mencapai diatas 400 ribu ton, sedang tahun-tahun sebelumnya dan

    sesudahnya tidak mampu mendekati produksi 400 ribu ton.

    Peningkatan produksi komoditas-komoditas ini menunjukkan besarnya

    kekuatan sumber daya pekebun dalam mengembangkan suatu

    komoditas yang dapat memberikan jaminan harga yang remuneratif

    meskipun dibatasi oleh berbagai peraturan dan tanpa adanya bantuan

    input produksi dari APBN.

    Komoditas yang mengalami penurunan Produksi yaitu tebu, kapas,

    tembakau, lada, kakao kopi dan kelapa. Kondisi ini didorong oleh

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 29

    menurunnya luas areal tanaman tersebut dimana ada kebijakan

    mengutamakan tanaman pangan (Pajale) sebagai upaya menyangga

    ketersediaan pangan nasional. Namun demikian, peran Pemerintah

    dalam upaya peningkatan produksi tembakau, masih tetap dilakukan

    terutama dalam hal pembinaan dan pengawalan serta pemberdayaan

    petani baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adanya

    alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) kepada

    daerah penghasil tembakau, memungkinkan Pemerintah Daerah

    membina para pekebun tembakau di wilayahnya secara lebih intensif.

    Usaha perkebunan kelapa sawit, meskipun didominasi oleh perusahaan

    perkebunan besar (±59%) namun kontribusi perkebunan rakyat dalam

    peningkatan produksi kelapa sawit nasional tidak dapat diabaikan.

    Permasalahan yang dihadapi oleh pekebun kelapa sawit, seperti

    dominannya tanaman tua di pertanaman dan buruknya infrastruktur,

    dapat diselesaikan dalam skala yang lebih luas. Fasilitasi Direktorat

    Jenderal Perkebunan melalui APBN untuk pengembangan komoditas

    kelapa sawit dilakukan melalui kegiatan peremajaan kelapa sawit

    dengan bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelpaa

    Sawit (BPDPKS) yang telah dimulai tahun 2017 dengan luas areal yang

    sudah disalurkan dana peremajaanya seluas 2.900 hektar, pembangunan

    demplot model peremajaan kelapa sawit, penanganan OPT, perluasan

    areal di daerah perbatasan/ daerah tertinggal, pergantian benih tidak

    bersertifikat dengan benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam

    skala terbatas, serta mendorong lebih banyak pekebun untuk dapat

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 30

    memanfaatkan fasilitas subsidi bunga perbankan yang disalurkan

    melalui program skim Kredit Pengembangan Energi Nabati dan

    Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dalam rangka pengembangan

    usaha perkebunan kelapa sawitnya.

    Fasilitasi Direktorat Jenderal Perkebunan untuk komoditas cengkeh,

    karet, jambu mete dan lada selama 5 tahun ini cukup berhasildengan

    laju pertumbuhan produksi rata-rata mencapai 1 - 8%. Selama ini

    kegiatan peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi dan perluasan tanaman

    cengkeh, jambu mete dan lada serta kegiatan peremajaan, intensifikasi

    dan perluasan tanaman karet di wilayah khusus (perbatasan, daerah

    tertinggal, pasca bencana dan pasca konflik) cukup mengangkat tingkat

    produksi tanaman.

    Pengembangan tebu selama periode 2014-2018 terjadi penurunan

    produksi tebu yang cukup signifikan, hal ini dipengaruhi oleh semakin

    menurunnya luas lahan tebu yang cukup masive. Pemerintah sedang

    berupaya mengembangkan budidaya tebu melalui rasionalisasi

    penataan varietas tebu untuk mendapatkan komposisi varietas tebu

    unggul dan penerapan sistem tebangan Manis, Bersih dan Segar (MBS)

    menjadi salah satu pengungkit peningkatan produksi tebu. Peran

    pemerintah pusat dalam APBN diwujudkan dalam bentuk penyediaan

    benih unggul bermutu melalui pembangunan Kebun Benih Induk (KBI)

    dan Kebun Benih Datar (KBD) menggunakan teknik kultur jaringan,

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 31

    bantuan alat dan mesin pertanian, bongkar ratoon, rawat ratoon dan

    perluasan areal pada daerah potensial pengembangan tebu. Produksi

    Kemiri Sunan masih sangat rendah, periode 2014-2018 karena

    rintisannya baru dimulai tahun 2011 dan diarahkan pada perluasan

    areal penanaman sehingga diproyeksikan baru berproduksi pada tahun

    2015. Adapun biji kemiri sunan dari pohon-pohon kemiri sunan yang

    tumbuh secara alami tidak dipanen karena fasilitas unit pengolahannya

    belum cukup tersedia. Untuk komoditas kapas, rendahnya trend

    produksi antara lain disebabkan jaminan pasar dan harga yang kurang

    bersaing untuk menarik minat petani dalam membudidayakan kapas.

    Untuk komoditas jarak pagar, masih diperlukan penelitian lebih lanjut

    agar dapat dihasilkan varietas unggul baru, teknik budidaya jarak pagar

    yang produktivitasnya tinggi dan mekanisme usahanya ditingkat petani

    yang dapat menghasilkan keuntungan. Pada komoditas kakao,

    walaupun program Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao

    Nasional (Gernas) Kakao cukup memberikan dampak bagi kinerja

    komoditas kakao tetapi persoalan serangan OPT dan banyaknya

    tanaman tua/ rusak menjadi faktor penyebab terbesar dari penurunan

    produksi. Kendala lahan dan produktivitas masih menjadi simpul kritis

    pengembangan kopi ditengah meningkatnya permintaan dunia akan biji

    kopi. Untuk komoditas kelapa, banyaknya tanaman tua/ rusak dan

    rendahnya produktivitas, persoalan lahan cukup berpengaruh terhadap

    penurunan produksi. Kendala peningkatan produksi komoditas teh

    sebagian besar disebabkan produktivitas menurun akibat banyaknya

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 32

    tanaman tua/rusak sehingga kedepan perlu adanya kegiatan

    peremajaan tanaman.

    2.3. Produktivitas Tanaman Perkebuan

    Tabel 9. Produktivitas Komoditas Perkebunan tahun 2014-2018

    No. Komoditas

    Perkebunan

    Tahun (Kg/Ha)

    2014 2015 2016 2017 2018*)

    I. TANAMAN TAHUNAN

    1. Karet (karet kering)

    1.053 1.036 1.104 1.205

    1.161

    2. Kelapa sawit (CPO)

    3.601 3.625 3.588 3.634

    3.644

    3. Kelapa (kopra)

    1.136 1.110 1.112 1.100

    1.114

    4. Kopi (kopi berasan) 716 707 714 775 782

    5. Kakao (biji kering) 803 775 798 737 756

    6. Jambu mete (gelondong

    kering) 416 430 430 432 434

    7. Lada (lada kering) 921 828 804 798 802

    8. Cengkeh (bunga kering) 391 441 426 345 371

    9. Teh (daun kering)

    1.683 1.495 1.568 1.670

    1.592

    10. Pala (biji kering) 484 479 462 441 453

    11. Kemiri Sunan (biji

    kering) 222 186 205 32 41

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 33

    S

    u

    m

    b

    e

    r

    :

    D

    i

    rektorat Jenderal Perkebunan 2018

    Berdasarkan analisis trend pertumbuhan produktivitas rata-rata pada 16

    komoditas selama periode tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan

    positif sebesar 1,26%. Masih terdapat komoditas dengan pertumbuhan

    produktivitas negative sebanyak 6 komoditas yaitu kelapa, kopi, kakao

    (tanaman tahunan dan penyegar), untuk tanaman semusim dan rempah

    yang mengalami pertumbuhan negative adalah tebu, kapas dan

    tembakau. Walaupun demikian, sebagian besar komoditas yang

    menunjukkan laju pertumbuhan produktivitas yang positif. Komoditas

    cengkeh, nilam, jambu mete, kakao, teh, tembakau, karet, tebu, lada dan

    kelapa sawit menunjukkan trend pertumbuhan produktivitas yang

    positif dengan persentase range antara 0,09-31,99%.

    12. Sagu (tepung sagu)

    4.194 3.656 3.377 3.557

    3.715

    II. TANAMAN SEMUSIM

    13. Tebu (gula kristal putih)

    5.406 5.605 5.002 4.985

    5.207

    14. Kapas (serat berbiji) 220 151 307 230 233

    15. Tembakau (daun

    kering) 947 946 934 917 902

    16. Nilam (minyak atsiri) 149 162 176 141 153

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 34

    Laju pertumbuhan produksi beberapa komoditas perkebunan diiringi

    dengan meningkatnya produktivitas tanaman. Hal ini ditunjukkan pada

    komoditas tembakau, cengkeh, kelapa sawit, karet, jambu mete, tebu,

    lada dan nilam. Kedelapan komoditas tersebut menunjukkan trend

    positif yang disebabkan oleh kontribusi kegiatan-kegiatan yang

    dialokasikan Direktorat Jenderal Perkebunan pada sentra-sentra

    produksi untuk memacu produktivitas tanaman seperti 1) kegiatan

    peremajaan dan perluasan areal pada komoditas karet dan jambu mete;

    2) intensifikasi dan rehabilitasi pada komoditas cengkeh dan lada, 3)

    kegiatan pengendalian OPT dan SL-PHT, 4) kegiatan rawat ratoon,

    bongkar ratoon, perluasan areal dan bantuan peralatan pada komoditas

    tebu; 5) kegiatan pengembangan komoditas nilam dan tembakau dalam

    skala terbatas; 6) pengembangan komoditas kelapa sawit yang meliputi

    pergantian benih bersertifikat, model pengembangan dan perluasan

    daerah khusus; dan 7) pemberdayaan petani yang secara tidak langsung

    membina petani untuk meningkatkan produktivitas tanamannya.

    Laju pertumbuhan produktivitas kapas dan jarak pagar menunjukkan

    pola negatif yang cukup besar. Rendahnya produktivitas jarak pagar

    pada dasarnya disebabkan belum adanya varietas tanaman yang dapat

    menghasilkan produksi yang maksimal dengan rendemen yang layak

    untuk bahan baku sumber bahan bakar nabati (BBN). Pengembangan

    jarak pagar yang didanai pemerintah untuk sementara dihentikan dan

    dikembalikan pada penelitian Badan Litbang Pertanian untuk

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 35

    menghasilkan varietas-varietas unggul. Ketidakpastian iklim dan

    ketersediaan benih unggul sebagian faktor yang mempengaruhi

    penurunan produktivitas tanaman kapas.

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 36

    BAB III

    KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

    Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2014-2018

    Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

    Perkebunan Berkelanjutan dilaksanakan Tahun Anggaran 2014-2016 telah

    berakhir dan mulai Tahun Anggaran 2017 sebagai awal program Peningkatan

    Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.

    Tabel 10. Kegiatan dan Anggaran Program Tahun 2014-2018

    NO. KEGIATAN

    BESARAN APBN (MILYAR RUPIAH)

    PER TAHUN

    2014 2015 2016 2017 2018

    1. Peningkatan Produksi, Produktivitas

    dan Mutu Tanaman Rempah dan

    Penyegar

    326 2.066 64 - -

    2. Peningkatan Produksi, Produktivitas

    dan Mutu Tanaman Semusim

    511 1.565 1 - -

    3. Peningkatan Produksi, Produktivitas

    dan Mutu Tanaman Tahunan

    174 387 - - -

    4. Pengembangan Penanganan

    Pascapanen Komoditas Perkebunan

    37 48 2 - -

    5. Peningkatan Produksi, Produktivitas

    dan Mutu Tanaman Tahunan dan

    Penyegar

    - - 544 462 501

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 37

    6. Dukungan Perlindungan

    Perkebunan

    77 174 110 38 96

    7. Dukungan Manajemen dan

    Dukungan Teknis Lainnya Ditjen.

    Perkebunan

    129 187 152 137 239

    8. Dukungan Pengujian dan

    Pengawasan Mutu Benih serta

    Penerapan Teknologi Proteksi

    Tanaman Perkebunan (Surabaya,

    Medan dan Ambon)

    67 70 87 66 140

    9. Pengembangan Tanaman Semusim

    dan rempah

    - - 119 265 322

    10. Dukungan Pengolahan dan

    Pemasaran Hasil Perkebunan

    - - 82 66 100

    11. Dukungan Perbenihan Tanaman

    Perkebunan

    - - 31 114 238

    Jumlah 1.321 4.497 1.192 1.149 1.636

    Sumber: Spannint Kemenkeu

    Rata-rata pendanaan pembangunan perkebunan selama 5 tahun terakhir

    sebesar Rp1,959 triliun, anggaran terbesar diperoleh pada TA. 2015 yang

    mencapai Rp4,5 triliun dengan fokus pembangunan pada pengembangan

    tebu. Pada TA. 2018 anggaran mencapai Rp1,636 triliun lebih tinggi dari 2

    tahun terakhir.

    1. Realisasi Program Perkebunan Tahun Anggaran 2018

    Penyerapan anggaran dan pencapaian fisik per kegiatan utama sebagai

    tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan.

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 38

    Dalam perkembangannya ada penekanan pada realisasi keuangan

    dengan menafikan efisiensi dalam penggunaan anggaran, kebijakan ini

    diambil karena didorong oleh kondisi ekonomi nasional yang sangat

    dipengaruhi oleh anggaran negara.

    Tabel 11. Realisasi anggaran dan fisik kegiatan utama TA. 2018

    No Kegiatan Pagu

    (Rp)

    Realisasi

    Keuangan

    (Rp) (%)

    1. 1777. Pengembangan

    Tanaman Tahunan dan

    Penyegar

    500.571.910.000 454.384.310.655 95,15%

    3. 1779. Dukungan Perlindungan

    Perkebunan

    96.261.498.000 91.595.775.013 86,40%

    4. 1780. Dukungan Manajemen

    dan Dukungan Teknis

    Lainnya Ditjen Perkebunan

    238.954.612.000 180.405.938.885 92,18%

    5. 1781. Dukungan Pengujian

    dan Pengawasan Mutu Benih

    Serta Penerapan Teknologi

    Proteksi Tan. Perkebunan

    140.345.052.000 121.260.763.964 86,48%

    6. 5888. Pengembangan

    Tanaman Semusim dan

    Rempah

    322.286.492.000 277.215.322.344 95,15%

    7. 5889. Dukungan Pengolahan

    dan Pemasaran Hasil

    Perkebunan

    99.812.876.000 92.009.167.657 86,40%

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 39

    8. 5890. Dukungan Perbenihan

    Tanaman Perkebunan

    238.121.614.000 198.211.809.621 92,18%

    Jumlah 1.636.354.054.000 1.415.083.088.139 86,48%

    Sumber : Spannint DJP Kemenkeu, cetak 8 Februari 2018

    Penyerapan anggaran hanya mencapai 86,48% jauh dari target/estimasi

    penyerapan anggaran 94%, hal ini disebabkan ketersediaan benih, harga

    pupuk lebih tinggi dari pagu anggaran, lokasi sasaran (CP/CL) yang

    berubah dan luasan berubah pula. Pada sisi lain tidak maksimalnya

    penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh sisa kontrak yang besar

    dimana harga satuan jauh lebih rendah dibanding harga

    benih/barang/jasa yang berlaku pada saat harga disepakati (kontrak)

    dan revisi DIPA sering terjadi bahkan untuk revisi POK sudah

    memasuki bulan Agustus/September.

    Komoditas yang menjadi fokus pengembangan adalah kopi, teh, karet,

    kakao, lada, pala, cengkeh, kelapa dan tebu. Untuk mendukung

    pengembangan komoditas tersebut di Tahun 2018 juga dianggarkan

    secara besar sarana prasarana berupa alat pasca panen, UPH,

    mekanisasi pertanian seperti pompa air, pupuk, pestisida, traktor dan

    implementnya.

    2. Realisasi Anggaran per Belanja

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 40

    Sistem penganggaran didasarkan pada jenis belanja yang terbagi dalam

    3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja barang, belanja pegawai dan belanja

    modal. Satuan Kerja Pusat dan UPT Pusat mengalokasikan 3 jenis

    belanja sedangkan daerah (Dinas) hanya dialokasikan 2 (dua) jenis

    belanja yaitu belanja barang dan belanja modal.

    Jenis belanja terbesar adalah belanja barang, dimana dalam belanja ini

    memuat kegiatan pokok dari program termasuk didalamnya

    penyaluran bantuan pemerintah seperti benih, pupuk, pestisida, alat

    pasca panen, alat pengolahan, pengendalian OPT, bantuan ternak dan/

    atau kandang, kendaraan operasional pengendalian kebakaran, dll.

    Tabel 12. Realisasi per Akun Belanja TA. 2018

    Kode/Jenis Belanja Pagu

    (Rp)

    Realisasi

    Keuangan (Rp) (%)

    51 BELANJA PEGAWAI 78.000.000.000 69.516.520.886

    89,12%

    52 BELANJA BARANG 1.507.080.045.000 1.298.193.704.257

    86,14%

    53 BELANJA MODAL 51.274.009.000 47.372.862.996

    92,39%

    Jumlah 1.636.354.054.000 1.415.083.088.139

    86,48%

    Sumber : Spannint DJA Kemenkeu,cetak 9 Februari 2019

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 41

    Penambahan anggaran menggelembungkan belanja barang pada

    penyediaan benih, pupuk, APK dan pestisida. Sedang belanja pegawai

    tetap,dan belanja modal dengan anggaran paling kecil. Belanja pegawai

    hanya murni berupa gaji untuk pegawai pusat dan pegawai UPT

    (BBPPTP Medan/Surabaya/Ambon dan BPTP Pontianak) sedang

    tunjangan kinerja berada pada nggaran Sekretariat Jenderal

    Kementerian Pertanian. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran

    belanja pegawai dipengaruhi oleh sistem penganggaran yang tidak

    memperhitungkan tambah atau berkurangnya jumlah pegawai terutama

    besaran jumlah pegawai pensiun dan pindah ke instansi lain baik di

    pusat maupun daerah (data kutang ter update).

    Penggunaan belanja modal modal untuk menyediakan kendaraan roda

    4 untuk pejabat Eselon I dan II, kendaraan roda-2 untuk petugas

    lapangan dan operasional kantor, peralatan perkantoran, asrama dan

    lain-lain. Penyerapan angaran mencapai 92% namun belum mencapai

    estimasi yang dilaporkan hal ini disebabkan oleh perbedaan besaran

    pagu anggaran dengan realisasi kontrak (sisa kontrak), harga satuan

    didalam pagu anggaran lebih besar dibanding harga satuan dalam

    kontrak.

    Jasa konsultasi, jasa lainnya, pengadaan benih, pembelian

    traktor/pompa air, pembelian pupuk, dll semua jenis pengadaan ini

    masuk dalam belanja barang dimana proses pengadaan harus sesuai

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 42

    dengan peraturan dalam Perpres nomor 54/2010 dan aturan

    perubahannya dan jenis belanja barang ini biasanya menjadi satu-

    satunya jenis belanja yang dianggarkan pada Satker daerah yang

    melaksanakan anggaran APBN pembangunan perkebunan. Realisasi

    anggaran belanja barang sangat mempengaruhi realisasi seluruh jenis

    belanja karena anggaran terbesar berada pada belanja barang dengan

    rata-rata alokasi ≥ 90% per tahun.

    3. Realisasi Anggaran per Satker

    Mempertimbangkan banyaknya jumlah kabupaten dan kota sebanyak

    511 yang tersebar di 34 provinsi, serta adanya keterbatasan anggaran

    yang bersumber dari APBN DIPA Ditjen Perkebunan maka agar dapat

    merata ke seluruh Indonesia perlu ditetapkan kriteria satker mandiri

    Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, sebagai berikut: (a). Kinerja satker

    dua tahun terakhir (2016 dan 2017); (b). Nomenklatur Dinas. Urutan

    prioritas pengalokasian anggaran terkait dengan nomenklatur dinas

    secara berurutan: apabila Dinas Perkebunan berdiri sendiri akan

    memperoleh prioritas utama, Dinas Gabungan namun masih tersurat

    kata "Perkebunan", seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi

    prioritas kedua, dan Dinas Gabungan tanpa kata "Perkebunan" akan

    menjadi prioritas terakhir; (c) Alokasi anggaran yang dikelola minimal

    Rp 1 milyar. Bila anggaran yang dikelola dibawah Rp 1 milyar, maka

    dana tersebut dialokasikan dan dikelola oleh Provinsi sebagai Tugas

    Pembantuan (TP) Provinsi; dan (d) Besar-kecilnya kontribusi terhadap

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 43

    sasaran produksi dan luas areal secara nasional sebagaimana tertuang

    dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perkebunan tahun

    2015-2019.

    3.1. Satker Provinsi

    Kebijakan Tahun 2018 meniadakan Satker Tugas Mandiri

    Kabupaten/Kota, dengan pertimbangan besaran anggaran yang

    dialokasikan Kementerian Pertanian ke Ditjen Perkebunan sangat kecil

    dan sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir, dimulai pada TA 2017.

    Tabel 13. Realisasi Anggaran per Satker Provinsi

    No Satker Pagu (Rp) Realisasi (Rp) ( ( % )

    1 029101 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI JAWA BARAT

    2.355.135.000 2.302.615.400 97,77%

    2 029161 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI JAWA BARAT

    47.456.979.000 43.615.054.197 91,90%

    3 039098 | DINAS PERTANIAN DAN

    PERKEBUNAN PROVINSI JAWA

    TENGAH

    2.109.500.000 1.794.509.465 85,07%

    4 039153 | DINAS PERTANIAN DAN

    PERKEBUNAN PROVINSI JAWA

    TENGAH

    41.607.460.000 29.986.392.257 72,07%

    5 049058 | DINAS PERTANIAN DAN

    KETAHANAN PANGAN PROV. D.I.

    YOGYAKARTA

    1.124.370.000 1.122.632.374 99,85%

    6 049089 | DINAS PERTANIAN DAN

    KETAHANAN PANGAN PROV. D.I.

    YOGYAKARTA

    8.327.405.000 8.203.680.913 98,51%

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 44

    7 059114 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI JAWA TIMUR

    2.069.100.000 1.859.936.599 89,89%

    8 059180 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI JAWA TIMUR

    30.612.346.000 16.480.478.504 53,84%

    9 060100 | DINAS PERTANIAN DAN

    PERKEBUNAN ACEH

    1.694.600.000 1.619.722.376 95,58%

    10 060102 | DINAS PERTANIAN DAN

    PERKEBUNAN ACEH

    44.465.807.000 40.155.521.380 90,31%

    11 079077 | DINAS PERKEBUNAN PROV

    SUMATERA UTARA

    1.448.490.000 1.395.220.926 96,32%

    12 079126 | DINAS PERKEBUNAN PROV

    SUMATERA UTARA

    29.255.971.000 26.309.191.194 89,93%

    13 089083 | DINAS TANAMAN

    PANGAN HORTIKULTURA DAN

    PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA

    BARAT

    1.404.450.000 1.364.215.600 97,14%

    14 089132 | DINAS TANAMAN

    PANGAN HORTIKULTURA DAN

    PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA

    BARAT

    33.623.283.000 29.486.561.285 87,70%

    15 099270 | DINAS TANAMAN

    PANGAN, HORTIKULTURA DAN

    PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

    1.574.400.000 1.510.300.000 95,93%

    16 099316 | DINAS TANAMAN

    PANGAN, HORTIKULTURA DAN

    PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

    27.107.440.000 21.600.680.513 79,69%

    17 109071 | DINAS PERKEBUNAN

    PROPINSI JAMBI

    2.137.800.000 2.018.275.658 94,41%

    18 109120 | DINAS PERKEBUNAN

    PROPINSI JAMBI

    23.594.334.000 20.436.603.753 86,62%

    19 119081 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI SUMATERA SELATAN

    2.927.535.000 2.673.117.131 91,31%

    20 119132 | DINAS PERKEBUNAN 31.213.849.000 28.957.934.213 92,77%

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 45

    PROVINSI SUMATERA SELATAN

    21 129072 | DINAS PERKEBUNAN DAN

    PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG

    1.841.500.000 1.797.009.420 97,58%

    22 129114 | DINAS PERKEBUNAN DAN

    PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG

    54.229.791.000 50.185.733.918 92,54%

    23 139076 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI KALIMANTAN BARAT

    1.056.250.000 1.033.595.000 97,86%

    24 139127 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI KALIMANTAN BARAT

    14.248.047.000 9.314.144.900 65,37%

    25 149067 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

    2.178.955.000 2.154.743.600 98,89%

    26 149116 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

    8.712.757.000 8.405.110.480 96,47%

    27 159064 | DINAS PERKEBUNAN DAN

    PETERNAKAN KALIMANTAN

    SELATAN

    1.578.950.000 1.450.915.746 91,89%

    28 159109 | DINAS PERKEBUNAN DAN

    PETERNAKAN KALIMANTAN

    SELATAN

    17.107.786.000 16.052.842.138 93,83%

    29 169066 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

    1.577.500.000 1.467.531.700 93,03%

    30 169114 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

    6.809.357.000 5.650.195.903 82,98%

    31 179062 | DINAS PERKEBUNAN

    PROPINSI SULAWESI UTARA

    1.361.210.000 1.361.141.800 99,99%

    32 179105 | DINAS PERKEBUNAN

    PROPINSI SULAWESI UTARA

    43.080.993.000 42.264.302.378 98,10%

    33 189084 | DINAS PERKEBUNAN DAN

    PETERNAKAN SULAWESI TENGAH

    1.919.200.000 1.831.960.100 95,45%

    34 189133 | DINAS PERKEBUNAN DAN

    PETERNAKAN SULAWESI TENGAH

    42.568.335.000 40.246.689.320 94,55%

    35 199078 | DINAS PERKEBUNAN

    PROPINSI SULAWESI SELATAN

    1.827.350.000 1.742.935.450 95,38%

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 46

    36 199127 | DINAS PERKEBUNAN

    PROPINSI SULAWESI SELATAN

    162.071.399.000 143.456.824.693 88,51%

    37 209008 | DINAS PERKEBUNAN &

    HORTIKULTURA SULAWESI

    TENGGARA

    1.542.020.000 1.429.010.000 92,67%

    38 209109 | DINAS PERKEBUNAN &

    HORTIKULTURA SULAWESI

    TENGGARA

    110.590.065.000 101.257.047.675 91,56%

    39 219001 | DINAS PERTANIAN

    PROVINSI MALUKU

    1.078.850.000 1.078.331.505 99,95%

    40 219092 | DINAS PERTANIAN

    PROVINSI MALUKU

    37.438.242.000 34.660.019.594 92,58%

    41 229061 | DINAS TANAMAN

    PANGAN, HORTIKULTURA DAN

    PERKEBUNAN PROVINSI BALI

    1.093.800.000 1.068.532.805 97,69%

    42 229101 | DINAS TANAMAN

    PANGAN, HORTIKULTURA DAN

    PERKEBUNAN PROVINSI BALI

    39.326.119.000 31.047.489.977 78,95%

    43 239072 | DINAS PERTANIAN DAN

    PERKEBUNAN NUSA TENGGARA

    BARAT

    1.275.560.000 1.272.168.782 99,73%

    44 239128 | DINAS PERTANIAN DAN

    PERKEBUNAN NUSA TENGGARA

    BARAT

    45.531.577.000 34.673.465.862 76,15%

    45 249031 | DINAS PERTANIAN

    PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

    2.100.550.000 2.087.579.665 99,38%

    46 249160 | DINAS PERTANIAN

    PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

    70.482.360.000 68.369.181.602 97,00%

    47 259060 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI PAPUA

    1.694.390.000 1.592.721.700 94,00%

    48 259099 | DINAS PERKEBUNAN

    PROVINSI PAPUA

    20.673.017.000 16.725.931.220 80,91%

    49 269065 | DINAS TANAMAN 1.126.200.000 1.109.237.000 98,49%

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 47

    PANGAN HORTIKULTURA DAN

    PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU

    50 269111 | DINAS TANAMAN

    PANGAN HORTIKULTURA DAN

    PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU

    19.852.319.000 18.346.388.600 92,41%

    51 289035 | DINAS PERTANIAN

    PROVINSI MALUKU UTARA

    1.401.000.000 1.401.000.000 100,00%

    52 289105 | DINAS PERTANIAN

    PROVINSI MALUKU UTARA

    79.293.115.000 78.662.244.600 99,20%

    53 299347 | DINAS PERTANIAN

    BANTEN

    1.045.340.000 984.825.000 94,21%

    54 299382 | DINAS PERTANIAN

    BANTEN

    5.374.536.000 4.739.510.800 88,18%

    55 309033 | DINAS PERTANIAN

    PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

    BELITUNG

    1.032.500.000 1.028.989.192 99,66%

    56 309165 | DINAS PERTANIAN

    PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

    BELITUNG

    31.791.976.000 23.173.501.755 72,89%

    57 319057 | DINAS PERTANIAN

    PROVINSI GORONTALO

    1.285.000.000 1.284.650.000 99,97%

    58 319090 | DINAS PERTANIAN

    PROVINSI GORONTALO

    20.919.625.000 20.435.004.930 97,68%

    59 329027 | DINAS KETAHANAN

    PANGAN, PERTANIAN DAN

    KESEHATAN HEWAN KEP. RIAU

    858.925.000 614.036.000 71,49%

    60 329079 | DINAS KETAHANAN

    PANGAN, PERTANIAN DAN

    KESEHATAN HEWAN KEP. RIAU

    2.485.611.000 1.785.585.900 71,84%

    61 330023 | DINAS TANAMAN

    PANGAN, HORTIKULTURA DAN

    PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA

    BARAT

    1.728.250.000 1.699.980.000 98,36%

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 48

    62 330024 | DINAS TANAMAN

    PANGAN, HORTIKULTURA DAN

    PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA

    BARAT

    19.366.666.000 19.116.024.000 98,71%

    63 340999 | DINAS PERTANIAN

    PROVINSI SULAWESI BARAT

    1.151.290.000 1.074.983.882 93,37%

    64 341001 | DINAS PERTANIAN

    PROVINSI SULAWESI BARAT

    39.579.508.000 36.413.604.819 92,00%

    65 417669 | DINAS PERTANIAN DAN

    KETAHANAN PANGAN PROVINSI

    KALIMANTAN UTARA

    579.230.000 477.429.253 82,42%

    66 417670 | DINAS PERTANIAN DAN

    KETAHANAN PANGAN PROVINSI

    KALIMANTAN UTARA

    6.481.186.000 5.494.354.219 84,77%

    Total Realisasi DK 51.179.200.000 48.703.853.129 95,16%

    Total Realisasi TP 1.215.279.261.000 1.075.707.297.492 88,52%

    Jumlah 1.266.458.461.000 1.124.411.150.621 88,78%

    Sumber: Spannint DJP Kemenkeu

    Serapan anggaran Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

    Provinsi sampai akhir tahun pelaksanaan tercatat sebesar 88,78%,

    rendahnya penyerapan ini dipengaruhi oleh provinsi Sulawesi Selatan

    yang memiliki anggaran diatas 160-an milyar namun penyerapannya

    hanya 88%, Kalimantan Barat dari anggaran Rp14 milyar hanya

    menyerap 65%, dst. Bahkan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dar

    anggaran Rp43 milyar hanya menyerap 53%.

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 49

    Sedang Satker yang mampu menyerap anggaran ≥ 94% dengan beban

    kerja yang tinggi (anggaran besar) adalah Maluku Utara sebagai yang

    tertinggi dengan anggaran (DK & TP) sebesar Rp80,694 milyar berhasil

    menyerap 99,22% diikuti oleh Sulawesi Utara dengan anggaran (DK &

    TP) sebesar Rp44,442 milyar mampu menyerap 98,16% dan 3 terbesar

    terakhir Nusa Tenggara Timur dengan angaran (DK & TP) sebesar

    Rp72,583 milyar berhasil menyerap 97,07%. Satker dengan penyerapan

    rendah (3 terendah) yaitu Jawa Timur dari anggaran Rp32,681 milyar

    terserap 56,12%, Kalimantan Barat dari anggaran Rp15,304 milyar

    terserap 67,61% dan Kepulauan Riau dari anggaran Rp3,345 milyar

    terserap 71,75%.

    3.2. Satker Pusat dan UPT Pusat

    Tabel 14. Realisasi Anggaran Satker Pusat dan UPT Pusat

    NO SATKER PAGU

    Rp

    REALISASI

    Rp %

    1 238830 | DIREKTORAT JENDERAL

    PERKEBUNAN

    217.166.916.000 158.101.780.636 72,80%

    2 567338 | BALAI BESAR

    PERBENIHAN DAN PROTEKSI

    TANAMAN PERKEBUNAN

    (BBP2TP) SURABAYA

    59.974.213.000 46.179.875.801 77,00%

    3 567408 | BALAI BESAR

    PERBENIHAN DAN PROTEKSI

    TANAMAN PERKEBUNAN

    (BBP2TP) MEDAN

    42.055.763.000 38.728.253.161 92,09%

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 50

    4 567521 | BALAI PROTEKSI

    TANAMAN PERKEBUNAN

    PONTIANAK

    17.925.364.000 16.374.988.939 91,35%

    5 567717 | BALAI BESAR

    PERBENIHAN DAN PROTEKSI

    TANAMAN PERKEBUNAN

    (BBP2TP) AMBON

    32.773.337.000 31.287.038.981 95,46%

    Jumlah

    369.895.593.000 290.671.937.518 78,58%

    Sumber : Spannint DJA Kemenkeu

    Penyerapan Ditjen Perkebunan setiap tahunnya selalu konstan dikisaran

    70-an%, hal ini dipengaruhi oleh anggaran Tunjangan Kinerja Rp30

    milyar yang tidak dibayarkan karena pembayarannya diambil alih

    Setjen Kementan selain itu juga dipengaruhi oleh besar kecilnya

    pembayaran gaji dimana selalu ada perubahan jumlah pegawai karena

    pensiun pindah masuk maupun keluar, cuti diluar tanggungan negara.

    Hal ini juga terjadi pada UPT pusat dimana ada komponen pembayaran

    gaji, namun di UPT juga terdapat kegiatan fisik seperti Desa Pertanian

    Organik dimana proses pelaksanaannya melalui kegiatan CP/CL

    sampai dengan lelang/pengadaan langsung/e-purchasing. Balai Besar

    rata-rata bisa menyerap diatas 86,80% dan yang tertinggi adalah Balai

    Besar Ambon dan yang terendah adalah Balai Besar Surabaya, sedang

    UPT satu-satunya yang ber-level Eselon III (dipimpin seorang Eselon III)

    yang berlokasi di Pontianak ternyata menjadi Satker UPT yang paling

    terendah serapannya meskipun juga memiliki anggaran yang paling

    rendah

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 51

    4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Komoditas

    Pengembangan kakao dalam APBN 2018 pada APBN reguler tidak

    dianggarkan namun pada APBN-P baru dianggarkan, memperoleh

    porsi terbesar, kebijakan ini diambil sebagai upaya pengembangan

    komoditas potensial ekspor, selain itu luasnya areal tanaman kakao

    rakyat yang sudah tua dan rusak dengan produktivitas yang rendah.

    Sasaran utama pengembangan kakao diarahkan sesuai kawasan dan

    sentra kakao. Sedang komoditas lain dilihat kemudahan potensi

    pengembangannya sesuai kemapuan APBN Perkebunan,sebagai

    berikut.

    Tabel 15. Realisasi Anggaran Per-Output 2018

    Kode ES1-

    Program/Kegiatan/Output

    Finansial(Rp000) Output Fisik

    DIPA Realisasi % RKAKL Reals

    (%)

    Sat

    Vol

    180508. DITJEN PERKEBUNAN 1.636.354.054 1.415.083.088 86,48

    Program Peningkatan Produksi,

    Produktivitas dan Mutu

    Tan.Perkebunan Berkelanjutan

    1777. Pengembangan Tanaman

    Tahunan dan Penyegar

    500.571.910 454.413.745 90,78

    1777.001. Pengembangan Tanaman

    Tahunan

    113.911.257 99.029.223 86,94 19.970 91 HA

    1777.002. Pengembangan Tanaman

    Kakao

    164.061.228 151.242.544 92,19 19.025 95 HA

    1777.003. Pengembangan Tanaman

    Karet

    35.225.650 32.792.998 93,09 5.505 100 HA

    1777.004. Pengembangan Tanaman

    Kelapa

    79.139.936 75.119.501 94,92 28.327 100 HA

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 52

    1777.005. Pengembangan Tanaman

    Tahunan dan Penyegar Lainnya

    64.058.254 57.312.555 89,47 8.462 94 HA

    1777.006. Pengembangan

    Perkebunan di Wilayah Perbatasan

    13.900.834 13.198.191 94,95 8 100 Lokasi

    1777.007. Fasilitas Teknis Dukungan

    Pengembangan Tan. Tahunan dan

    Penyegar

    30.274.751 25.718.732 84,95 336 100 Bln

    1779. Dukungan Perlindungan

    Perkebunan

    96.261.498 91.598.025 95,16

    1779.001.Penanganan Organisme

    Pengganggu Tumbuhan (OPT)

    Tanaman Perkebunan

    24.002.133 22.621.280 94,25 8325 100 HA

    1779.002. Penanganan Dampak

    Perubahan Iklim dan Pencegahan

    Kebakaran Lahan dan Kebun

    5.905.875 5.590.965 94,67 25 100 KT

    1779.003. Pengembangan Desa

    Pertanian Organik Berbasis

    Komoditas Perkebunan

    28.182.920 27.550.431 97,76 155 100 Des

    a

    1779.004. Fasilitas Teknis Dukungan

    Perlindungan Perkebunan

    36.459.070 34.381.232 94,30 6.960.001 100 Bln

    1779.006. Penanganan Gangguan

    dan Konflik Usaha Perkebunan

    1.711.500 1.454.117 84,96 21 90 Pro

    v

    1780. Dukungan Manajemen dan

    Dukungan Teknis Lainnya

    Ditjen Perkebunan

    238.954.612 180.405.939 75,50

    1780.950. Layanan Dukungan

    Manajemen Eselon I

    181.928.904 133.763.360 73,53 804 100 Bln

    1780.951. Layanan Internal

    (Overhead)

    14.132.914 12.017.986 85,04 12 100 Bln

    1780.994. Layanan Perkantoran 42.892.794 34.624.593 80,72 12 100 Bln

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 53

    1781. Dukungan Pengujian dan

    Pengawasan Mutu Benih Serta

    Penerapan Teknologi Proteksi

    Tanaman Perkebunan

    140.345.052 121.260.764 86,40

    1781.001. Pengawasan dan

    Pengujian Mutu Benih Tanaman

    Perkebunan

    9.753.349 8.598.733 88,16 88.734.620 100 Btg

    1781.002. Pengembangan Teknologi

    Proteksi Tanaman Perkebunan

    7.657.628 7.039.291 91,93 37 100 Pkt

    Tek

    1781.003. Fasilitas Teknis Dukungan

    Pengujian dan Pengawasan Mutu

    Benih serta Penyiapan Teknologi

    Proteksi Tanaman Perkebunan

    33.498.887 22.451.129 67,02 48 70 Bln

    1781.950. Layanan Dukungan

    Manajemen Eselon I

    14.318.347 13.062.116 91,23 48 100 Bln

    1781.951. Layanan Internal

    (Overhead)

    23.728.316 23.027.710 97,05 48 100 Bln

    1781.994. Layanan Perkantoran 51.388.525 47.081.784 91,62 48 100 Bln

    5888. Pengembangan Tanaman

    Semusim dan Rempah

    322.286.492 277.209.072 86,01

    5888.001. Pengembangan Tanaman

    Tebu

    62.752.737 41.602.369 66,30 13.096 71 HA

    5888.002. Pengembangan Tanaman

    Semusim dan Rempah Lainnya

    216.891.125 196.637.316 90,66 59.254 95 HA

    5888.003. Fasilitas Teknis Dukungan

    Pengembangan Tanaman Semusim

    dan Rempah

    42.642.630 38.969.387 91,39 288 100 Bln

    5889. Dukungan Pengolahan dan

    Pemasaran Hasil Perkebunan

    99.812.876 92.009.168 92,18

    5889.001. Fasilitas pasca panen

    tanaman perkebunan

    31.262.411 28.372.811 90,76 163 94 KT

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 54

    5889.002. Fasilitas Teknis Dukungan

    Pengembangan Pengolahan dan

    Pemasaran Hasil Perkebunan

    15.103.455 14.350.152 95,01 156 100 Bln

    5889.003 Fasilitas Pengolahan Hasil

    Perkebunan

    37.716.710 35.503.427 94,13 90 100 Unit

    5889.004. Pengembangan Penerapan

    Standarisasi, Mutu dan Pembinaan

    Usaha Perkebunan

    8.950.300 7.635.576 85,31 84 90 Keg

    5889.005. Pengembangan Pemasaran

    Hasil Perkebunan

    6.780.000 6.147.201 90,67 60 94 KE

    G

    5890. Dukungan Perbenihan

    Tanaman Perkebunan

    238.121.614 198.186.376 83,23

    5890.001. Penyediaan Benih Unggul

    Tanaman Perkebunan

    192.323.446 158.379.717 82,35 4.008 90 HA

    5890.002. Fasilitas Teknis Dukungan

    Penyediaan Benih Unggul Tanaman

    Perkebunan

    45.798.168 39.806.659 86,92 408 90 Bln

    Sumber : Spannint Kemenkeu Februari 2019

    4.1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

    Pengembangan Tanamn Tahunan dan Penyegar dalam APBN 2018

    memperoleh porsi terbesar, kebijakan ini diambil sebagai upaya

    pengembangan komoditas potensial ekspor, selain itu luasnya areal

    tanaman tahunan rakyat yang sudah tua dan rusak dengan

    produktivitas yang rendah. Sasaran utama pengembangan tahunan dan

    penyegar diarahkan sesuai kawasan dan sentra terdiri dari kegiatan

    pengembangan tanaman karet, sagu, kelapa, jambu mete. Hasil akhir

    pelaksanaan kegiatan adalah dari total anggaran Rp186 milyar lebih

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 55

    terserap kurang dari 76% dengan capaian fisik 25.305 hektar dari target

    32.911 hektar (76,89%).

    4.2. Perlindungan Perkebunan

    Sebagai upaya budidaya yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang

    didanai dari dana APBN 2018, maka salah satunya adalah melalui

    pengendalian hama & penyakit, pengembangan desa pertanian organik,

    adaptasi iklim, dll. Hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan

    pengembangan perlindungan tanaman perkebunan adalah anggaran

    yang tersedia sebesar Rp37,792 milyar, dengan anggaran terbesar

    diperuntukan bagi fasilitasi teknis dukungan selama 12 bulan untuk

    mengawal kegiatan di 38 satker, 34 satker sebagai pelaksana kegiatan

    ini, sedang 4 satker UPT mengerjakan proteksi perkebunan yang

    berkedudukan di Ambon, Medan, Surabaya dan Pontianak. Anggaran

    terbesar kedua untuk kegiatan desa pertanian organik dimana kegiatan

    tersebut berrwujud dalam bentuk pemberian bantuan ternak, kandang,

    sumber makanan (benih) dan pupuk/pestisida. Kegiatan pengendalian

    OPT anggarannya tidak cukup besar karena sasaran pengendalian

    hanya 800 hektar.

    4.3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

    Perkebunan

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 56

    Seluruh kegiatan merupakan kegiatan yang bersifat administratif,

    pengawalan dan diletakkan pada anggaran dekonsentrasi. Di pusat

    digunakan untuk fasilitasi pimpinan, perencanaan, evaluasi, keuangan

    untuk anggaran didaerah berwujud kegiatan evaluasi, perencanaan dan

    keuangan. Hasil akhir pelaksanaan kegiatan dari anggaran sebesar

    Rp238,955 milyar, terserap Rp180,406 (75,50%).

    4.4. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta

    Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

    Merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 UPT Pusat yang terdiri 3

    Balai Besar yang menangani 2 fungsi utama yaitu proteksi dan

    perbenihan yang berlokasi di Maluku (BBPPTP Ambon), Jawa Timur

    (BBPPTP Surabaya/Mojokerto), Sumatera Utara (BBPPTP Medan)

    sedang 1 Balai setingkat Eselon 3 hanya memiliki 1 fungsi utama yaitu

    proteksi yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Balai-bali

    tersebut melaksanakan kegiatan utama berupa Dukungan Pengujian

    dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi

    Tanaman Perkebunan dengan alokasi sebesar Rp140.345.052.000 dan

    terealisasi sebesar Rp121.260.764.000 (86,40%). Rendahnya penyerapan

    ke-4 UPT tersebut lebih kepada pengalaman SDM-nya baik SDM teknis

    maupun SDM pengelola keuangan.

    4.5. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 57

    Kegiatan Pengembangan tanaman sagu dilaksanakan di 3 provinsi dan

    12 Kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu perluasan tanaman sagu

    seluas 300 ha, penataan tanaman sagu seluas 1.410 ha, pembangunan

    kebun sumber benih sagu dan kegiatan pendukung lainnya.

    Kegiatan pokok pengembangan sagu untuk penataan varietas 1.410

    hektar dan perluasan areal 300 hektar seluruhnya terlaksana 100%.

    Pengembangan sumber benih melalui pembangunan kebun sumber

    benih 5 hektar terlaksana seluruhnya.

    4.6. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

    Kegiatan Pengembangan tanaman karet dilaksanakan di 10 provinsi

    dan 18 Kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu peremajaan tanaman

    karet seluas 3.469 ha, perluasan tanaman karet seluas 450 ha,

    pembangunan sumber benih karet seluas 24 ha dan kegiatan pendukung

    lainnya.

    Target perluasan dan peremajaan seluas 3.991 hektar bisa tercapai 100%,

    hanya pembangunan sumber benih hanya tercapai 87,50% atau 21

    hektar dari target 24 hektar, kegiatan dukungan lainnya tercapai 100%.

    4.7. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

  • Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 58

    Kegiatan Pengembangan tanaman karet dilaksanakan di 15 prov