BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANGdinaspu.banyuwangikab.go.id/cmspu/img/upload/sakip/...1 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2015 BAB I PENDAHULUAN

1

LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN

BANYUWANGI 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang

bersih dab Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa Azas Umum

Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi

norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Lebih rinci azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi

:

1. Azas Kepastian Hukum ;

2. Azas Tertib Penyelenggaran Pemerintahan ;

3. Azas Kepentingan Umum ;

4. Azas Keterbukaan ;

5. Azas Proporsionalitas;

6. Azas Profesionalitas;

7. Azas Akuntabilitas.

7 azas dimaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

yang baik “good governance”. Azas Akuntabilitas adalah azas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Azas

Akuntabilitas merupakan azas yang sangat menetukan keberhasilan

dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh azas ini akan mencakup ke 6

azas yang lainnya Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang

diselenggarakan oleh penyelenggara diikuti dengan pertanggungjawaban

yang layak, wajar dan sesuai dengan ketentuan perundangan.

2


BANYUWANGI 2015

Seiring dengan Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi yaitu

”Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan

Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber

Daya Manusia” Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata

Ruang memiliki peran yang cukup strategis dalam mewujudkan 2 Program

Unggulan yaitu pendidikan dan kesehatan, 3 program unggulan yaitu

pertanian, pariwisata dan UMKM. Peran strategis dimaksud adalah

pengembangan infrastruktur dan tata ruang yang baik, penyediaan akses

transportasi dan informasi yang memadai dan peningkatan investasi oleh

karena ketersediaan infrastrukstur yang mantap.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten Banyuwangi adalah unsur pelaksana di bidang

pembinaan atas jalan dan jembatan, pembinaan atas tata ruang,

permukiman, bangunan dan fungsi tata lahan di wilayah Kabupaten

Banyuwangi. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selalu

berkomitmen mewujudkan tata pemerintahaan yang baik dan bersih

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Pembinaan atas jalan dan jembatan diselenggarakan dalam

rangka mendukung atau menyediakan akses pendidikan, kesehatan,

pertanian dan pariwisata serta pengembangan perekonomian sehingga

menjadi lancar dan mudah dengan melaksanakan pembangunan dan

pemeliharaan pada ruas jalan kabupaten serta mendukung Pembangunan

dan pemeliharaan ruas jalan propinsi dan nasional. Demikian halnya

dengan pembinaan atas tata ruang, permukiman, bangunan dan fungsi

tata lahan diselenggarakan untuk meningkatkan keteraturan dan

kenyamanan kawasan permukiman atas pemanfaatan lahan sesuai

dengan proyeksi tingkat

Penyediaan infrastruktur yang mantap di seluruh wialayah

Kabupaten Banyuwangi akan mengurangi disparitas wilayah seiring

dengan peningkatan arus moda di perdesaan menuju perkotaan.

Penyediaan infrastruktur jalan diselenggarakan dengan memanfaatkan

3


BANYUWANGI 2015

seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal, pengetahuan antisipatif

atas kejadian yang dapat diproyeksikan, melaksanakan aktifitas secara

efesien – efektif, mampu memjaga sikap responsif dan akuntabel sehingga

terwujud hasil yang terukur dan tingkat kepercayaan masyarakat semakin

baik kepada pemerintah.

B. DASAR HUKUM

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaran Negara yang bersih dab Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme ;

b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ;

e. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.

C. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Banyuwangi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya

dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, mempunyai tugas pokok

melaksanakan Urusan Pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum

Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

menyelenggarakan fungsi : Perumusan kebijakan teknis di bidang

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang,

4


BANYUWANGI 2015

penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

kesehatan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, pembinaan dan

pelaksaaan tugas di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi adalah

sebagai berikut: Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1

(satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, yang terdiri atas :

1. Bidang Bina Marga;

2. Bidang Permukiman;

3. Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang;

Adapun Struktur organisasi dari asing-masing bidang dapat

dilihat sebagai berikut:

1. Sekretariat :

1) Sub Bagian Penyusunan Program;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

2. Bidang Bina Marga :

1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

3) Seksi Laboratorium dan Leger Jalan.

3. Bidang Permukiman :

1) Seksi Air Bersih;

2) Seksi Penyehatan Lingkungan.

4. Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang :

1) Seksi Tata Ruang;

2) Seksi Tata Bangunan.

5


BANYUWANGI 2015

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) yang membawahi 4 wilayah dan satu UPTD khusus menangani

Rusunawa, adapun wilayah-wilayah UPTD tersebut antara lain : UPTD

Wilayah I (Banyuwangi), UPTD Wilayah Il (Rogojampi), UPTD Wilayah llI

(Genteng), UPTD Wilayah IV (Bangorejo), UPTD Wilayah V (Rusunawa)

Banyuwangi.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang disusn

dengan maksud memberikan gambaran hasil pelaksaan pembangunan

di bidang Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang kepada stake holder

dalam melakukan penilaian atas hasil pelaksanaan kinerja yang

dilakukan.

Adapun tujuan dari penyuusnan laporan Akuntabilitas Kinerja

Instasnsi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya

dan Tata Ruang adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan mendapatkan umpan

balik ”feed back” dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa akan

datang serta sebagai media evaluasi sehingga di masa akan datang

terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai

dengan ketentuan perundangan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasnsi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut

:

6


BANYUWANGI 2015

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan, landasan

hukum perlunya penyusunan, Gambaran Umum Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang,

Maksud dan tujuan penulisan dan Sistematika penulisan

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV. PENUTUP

7


BANYUWANGI 2015

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam bab ini dijabarkan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja


Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana

Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan dan Program


Kabupaten Banyuwangi yang telah diperbaharui.

1. VISI

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, mempunyai visi :

“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN YANG ANDAL DAN

BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Infrastruktur Kebinamargaan dan Keciptakaryaan yang andal

dan berkelanjutan adalah infrastruktur yang mantap baik secara

kualitas maupun kuantitas dan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi

masyarakat saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan

dan aspirasi masyarakat di masa mendatang menuju tercapainya

kesejahteraan masyarakat.

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi “Terwujudnya Pembangunan

Infrastruktur Kebinamargaan dan Keciptakaryaan yang Andal dan

Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, maka Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Banyuwangi mempunyai misi yang dapat dijabarkan menjadi :

8


BANYUWANGI 2015

a. Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas,

terpadu dan berkelanjutan

b. Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan untuk

menunjang pelayanan kepada masyarakat

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi untuk

memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam

melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun. Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Banyuwangi dijabarkan antara lain :

1. Meningkatnya kualitas jalan

2. Meningkatnya kualitas sarana penunjang jalan

3. Meningkatnya kualitas jembatan

4. Meningkatnya ketersediaan air bersih kepada masyarakat

perdesaan

5. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik

6. Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB

4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik

dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART ( Specific, Measurable,

Acceptable, Result, Timeliness) sehingga dapat diukur secara nyata

dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau

bulanan.

9


BANYUWANGI 2015

Matriks hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas


Banyuwangi seperti berikut :

Visi Misi Tujuan Sasaran

Terwujudnya

Pembangunan

Infrastruktur

Kebinamargaan Dan

Keciptakaryaan Yang

Andal Dan

Berkelanjutan Untuk

Kesejahteraan

Masyarakat

Meningkatkan

infrastruktur

kebinamargaan yang

berkualitas, terpadu

dan berkelanjutan

Meningkatnya kualitas

jalan

Meningkatnya kondisi

jalan dalam keadaan

baik


sarana penunjang

jalan

Meningkatnya sarana

penunjang jalan dalam

keadaan baik


jembatan

Meningkatnya kondisi

jembatan dalam

keadaan baik

Meningkatkan sarana

dan prasarana

keciptakaryaan untuk

menunjang pelayanan

kepada masyarakat

Meningkatnya

ketersediaan air bersih

kepada masyarakat

perdesaan

Meningkatnya jumlah

masyarakat perdesaan

yang memanfaatkan

air bersih sesuai target

MDGs

Meningkatnya sarana

dan prasarana

pelayanan publik


dan kuantitas

bangunan pelayanan

publik

Meningkatnya tertib

bangunan yang ber

IMB

Meningkatnya tertib

bangunan yang ber

IMB

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi.

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang

telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas


Banyuwangi sebagai berikut :

Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya kondisi jalan

dalam keadaan baik

Mempertahankan kemantapan

jalan melalui peningkatan

pembangunan dan

pemeliharaan jalan secara rutin

dan berkala serta bantuan

Melaksanakan pembangunan

dan pemeliharaan jalan secara

rutin dan berkala dengan

hotmixisasi sesuai skala

prioritas khususnya jalan poros

10


BANYUWANGI 2015

material aspal dan alat berat

(three wheels loader)

yang menghubungkan antar

kecamatan

Meningkatnya sarana

penunjang jalan dalam

keadaan baik

Meningkatkan pembangunan

penahan badan jalan untuk

menunjang jalan dalam

keadaan baik terutama pada

ruas jalan yang mengalami

penyempitan dan rawan longsor


penahan badan dengan prioritas

jalan poros kabupaten yang

mengalami penyempitan dan

rawan longsor

Meningkatnya kondisi jembatan

dalam keadaan baik


dan pemeliharaan jembatan

secara rutin dan berkala untuk

membuka aksesibilitas daerah

yang terisolir


dan pemeliharaan jembatan

pada daerah yang sudah ada

embrio jembatan (jembatan

gantung, jembatan bambu)

Meningkatnya jumlah

masyarakat perdesaan yang

memanfaatkan air bersih

sesuai target MDGs


sarana dan prasarana air bersih

perdesaan untuk mencukupi

target MDGs (Millenium

Development Goals)


sarana dan prasarana air bersih

perdesaan untuk mencukupi

kebutuhan masyarakat pada

daerah rawan air bersih (daerah

kering, pegunungan dan daerah

dengan struktur tanah labil)

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas bangunan pelayanan

publik


dan pemeliharaan

bangunan/gedung pelayanan

publik (fasilitas pendidikan,

kesehatan, sarana prasarana

penunjang pariwisata, sarana

prasarana penunjang olahraga,

sarana prasarana penunjang

perhubungan)


dan pemeliharaan

bangunan/gedung pelayanan

publik dengan prioritas

kebutuhan masyarakat yang

sangat mendesak

Meningkatnya tertib bangunan

yang ber IMB

Optimalisasi penyebarluasan

informasi dan pengendalian tata

bangunan

Meningkatkan koordinasi para

pemangku kepentingan dan

lintas sektor

6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk

mengimplementasi strategi organisasi. Sedangkan kegiatan

merupakan aktivitas operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

organisasi pemerintah. Kinerja akan dapat diukur dengan dimulai dari

kegiatan yang dilaksanakan, sejauh mana kegiatan itu sejalan dengan

program, tujuan dan sasaran.

11


BANYUWANGI 2015

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

No Program Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa Surat menyurat

Penyediaan Komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Penyediaan jasa perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala alat berat

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaanrutin/berkala mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan intranet

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

4 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

5 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Perencanaan pembangunan jalan

Pembangunan jalan

Pembangunan jembatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pembangunan penahan badan jalan

6 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

12


BANYUWANGI 2015

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan


7 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Pembangunan bandar udara sisi darat

Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan

8 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong-

gorong

Pembangunan bak penampung ke saluran

drainase

9 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Saluran Drainase/Gorong-gorong

Rehabilitasi/pemeliharaan saluran

drainase/gorong-gorong-gorong

10 Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

Pembangunan Plengsengan

11 Program Pembangunan Sistem

Informasi/Database Jalan dan Jembatan

Penyusunan sistem informasi/database jalan

12 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

Pengadaan alat-alat berat

Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel

alat-alat berat

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan

bahan laboratorium kebinamargaan

Pengadaan bahan kebinamargaan

13 Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan

Penetaan lingkungan permukiman penduduk

perdesaan

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih

perdesaan


14 Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

terutama bagi masyarakat miskin


15 Program Pengembangan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah

sederhana sehat

16 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan

ruang

17 Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Penataan RTH

18 Program Pembangunan Fasilitas Publik Pembangunan fasilitas publik

19 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan

Fasilitas Publik

Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik

20 Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah

21 Program Pembangunan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

22 Pembangunan rumah sakit

13


BANYUWANGI 2015

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,

VIP, Kelas I, II dan III)

23 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

Pembangunan puskesmas

24 Program Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas

Pengadaan marka jalan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2015 merupakan komitmen Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang

diupayakan pencapaiannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada

tahun 2015. Rincian lengkap Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2015 tertuang dalam

lampiran Dokumen LAKIP ini.

C. PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja

tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja

yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang

memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian,

penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan

oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja menggambarkan rencana capaian kinerja yang akan

diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kab. Banyuwangi tahun 2015 dapat dilihat pada

lampiran dokumen LAKIP ini

14


BANYUWANGI 2015

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2015 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2015 dengan realisasinya. Tingkat

Capian Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2015 berdasarkan hasil

pengukurannya dapat dilihat dalam tabel sbb:

SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %

STRATEGIS KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Meningkatnya

kondisi jalan

dalam keadaan

baik

Persentase panjang jalan dapat dilalui dengan kecepatan > 20 KM

% 78 95,29 122%

2. Meningkatnya

sarana

penunjang jalan

dalam keadaan

baik

Persentase jalan yang

memiliki sarana

penunjang jalan yang

berfungsi baik

% 7 10,36 147%

3. Meningkatnya

kondisi

jembatan

dalam keadaan

baik

Jumlah jembatan yang

berfungsi baik

Unit

70 79 112%

15


BANYUWANGI 2015

4. Meningkatnya

jumlah

masyarakat

perdesaan

yang

memanfaatkan

air bersih

sesuai target

MDGs

Persentase rumah

tangga perdesaan yang

memanfaatkan air bersih

sesuai target MDGs

% 100 95 95%

5. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

bangunan

pelayanan

publik

Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik

Unit 144 141 98%

6. Meningkatnya

tertib bangunan

yang ber IMB

Peningkatan jumlah bangunan ber IMB

Unit 1000 1300 130%

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Satuan Target Realisasi %

Kinerja

Persentase panjang jalan dapat dilalui dengan kecepatan > 20 KM

% 78 95,29 122%

Sasaran Starategis 2 : Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan

baik



Kinerja

Persentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik

% 7 10,36 147%

16


BANYUWANGI 2015

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik



Kinerja

Jumlah jembatan yang berfungsi baik

Unit 70 79 112%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tahun 2014 telah dibangun dan dipelihara jembatan sejumlah 24 unit.

Sehingga jembatan yang berfungsi baik pada akhir tahun 2015 sejumlah 79

unit atau 112% dari target jembatan yang berfungsi baik sejumlah 70 unit.

Capaian kinerja untuk IKU 3 pada tahun 2015 adalah 112 %

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya jumlah masyarakat perdesaan yang

memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs



Kinerja

Persentase rumah tangga perdesaan yang memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs

% 100 95 95%


Hingga akhir tahun 2015 sejumlah 47.993 SR (Saluran Rumah) atau 95%

telah dapat memanfaatkan air bersih melalui program pembangunan

infrastruktur perdesaan.

Pada tahun 2015 jumlah rumah tangga perdesaan yang memanfaatkan air

bersih sesuai target MDGs adalah 98% atau 47.993 SR dari target MDGs

pada akhir tahun 2016 sejumlah 50.734 SR


Kendala pada IKU 4 adalah kesulitan air baku dan lokasi sumber air baku

yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Diperlukan ketuntasan

program agar manfaat nya bisa langsung dirasakan. Contoh untuk pekerjaan

sumur bor dibutuhkan peralatan mekanikal dan elektrikal serta tandon dan

jaringan perpipaannya.

17


BANYUWANGI 2015

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan

pelayanan publik



Kinerja

Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik

% 144 141 98%

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB



Kinerja

Peningkatan jumlah bangunan ber IMB

Unit 1000 1300 130%


Hingga akhir tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah bangunan ber IMB

sejumlah 1300 unit

Pada tahun 2015 target peningkatan jumlah bangunan ber IMB sejumlah

1000 unit


Kendala pada IKU 6 ini adalah kesadaran dari masyarakat untuk mengurus

IMB masih rendah dan sulit diprediksi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pagu Anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 395.608.982.714,00 (Tiga Ratus

Sembilan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus

Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah), dengan rincian :

o Belanja Pegawai : Rp. 5.539.290.556,00

o Belanja barang/jasa : Rp. 9.894.529.040,00

o Belanja Modal : Rp. 380.175.163.118,00

18


BANYUWANGI 2015

2. Realisasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 324.856.480.868,45 (Tiga

Ratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat

Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Koma Empat

Puluh Lima Rupiah), dengan rincian :

o Belanja Pegawai : Rp. 5.022.730.818,63

o Belanja barang/jasa : Rp. 8.673.937.682,00

o Belanja Modal : Rp. 311.159.812.367,82

19


BANYUWANGI 2015

TABEL REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

TAHUN ANGGARAN 2015

No PROGRAM ANGGARAN REALISASI %

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13.497.043.560,00 12.129.538.418,00 89,9

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.311.241.520,00 2.517.255.882,00 76,0

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

150.000.000,00 137.547.000,00 91,7

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90.000.000,00 66.880.900 74,3

5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

82.016.933.333,00 59.531.294.750,00 72,6

6 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

14.460.658.500,00 13.941.603.950,00 96,4

7 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

163.622.014.855,00 125.336.781.806,00 76,6

8 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

400.000.000,00 396.740.000,00 99,2

9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

3.260.000.000,00 2.925.315.125,00 89,7

10 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3.354.943.000,00 2.888.785.400,00 86,1

11 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

39.502.330.990,00 37.591.017.840,00 95,2

12 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

375.000.000,00 370.230.000,00 98,7

13 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

42.000.000,00 0 0

14 Program Pembangunan Fasilitas Publik

12.346.559.453,00 11.531.744.466,00 93,4

15 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik

2.040.000.000,00 2.024.482.450,00 99,2

16 Program Pengembangan Perumahan

1.328.612.000,00 1.315.569.200,00 99

17 Program Lingkungan Sehat Perumahan

434.420.000,00 267.486.450,00 61,6

20


BANYUWANGI 2015

18 Program Pendidikan Menengah

5.170.291.000,00 5.101.163.100,00 98,7

19 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

75.000.000,00 74.442.000,00 99,3

20 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

39.059.389.500,00 36.108.941.885,00 92,4

21 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

600.000.000,00 594.049.150,00 99

22 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.100.000.000,00 1.091.539.050,00 99,2

23 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

200.000.000,00 197.840.400,00 98,9

24 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

3.939.366.447,00 3.896.336.597,00 98,9

TOTAL 390.375.840.158,00 320.029.785.269,00 82

21


BANYUWANGI 2015

TABEL REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2015

No Program Anggaran

Realisasi

Anggaran %

1 Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

1.423.036.809,52 1.810.152.440,43 127,20

- Pendapatan

Asli Daerah 1.423.036.809,52

1.810.152.440,43 127,20

2

Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

395.608,982.714,00 324.856.480.868,45 82,12

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

15.433.819.596,00

380.175.163.118,00

13.696.668.500,63

311.159.812.367,82

81,85

81,85

22


BANYUWANGI 2015

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi ini merupakan evaluasi

kinerja kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah dicapai pada tahun

2015. Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat

memberikan gambaran tentang apa yang telah dicapai serta bagaimana hasil

pencapaiannya.

Selanjutnya dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun

sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

kemudian diikuti dengan PP 8 Tahun 2006 (Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah) dan Permenpan Nomor 29/2010 tentang Pedoman

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP).

Adapun kegiatan dan program pembangunan infrastruktur

kebianamargaan dan keciptakaryaan yang telah dilaksanakan mencakup

kewenangan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi menampung tugas-tugas

desentralisasi sekaligus tugas-tugas dekonsentrasi Kementrian Pekerjaan

Umum Republik Indonesia.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat

menjadi acuan bagi penyelenggaraan program di Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi serta unit

pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi guna pelaksanaan kegiatan

pada tahun-tahun yang akan datang.

23


BANYUWANGI 2015

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja 24 Program Pembangunan

infrastruktur kebianamargaan dan keciptakaryaan Kabupaten Banyuwangi

tahun anggaran 2015 telah terlaksana dengan baik. Namun demikian dalam

pelaksanaannya tidak terlepas adanya hambatan atau kendala yang dihadapi

antara lain:

1. Beberapa poin yang menjadi permasalahan dan perhatian penting pada

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun

anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

a. Terjadinya penawaran lelang yang terlalu rendah oleh penyedia jasa

mengakibatkan penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

menjadi rendah dari total anggaran yang direncanakan.

b. Terjadi keterlambatan desain dari konsultan perencana

mengakibatkan kegiatan konstruksi dilapangan juga mengalami

keterlembatan.

c. Kurangnya kecakapan tenaga ahli pada penyedia jasa dalam

menterjemahkan suatu desain bangunan kedalam item pekerjaan.

d. Kurang mampunya penyedia jasa dalam memanage tenaga kerja

yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

e. Terjadinya pelaksanaan lelang yang gagal pada kegiatan yang

bersumber dana dari DAK Tambahan usulan daerah yang

disebabkan oleh gangguan teknis jaringan LPSE pada saat proses

pelelangan sehingga sebagian besar dokumen penawaran tidak

terupload dengan sempurna sehingga tidak bisa terbaca.

Berdasarkan atas kajian teknis terhadap jenis-jenis pekerjaan yang

dilaksanakan yaitu pekerjaan mayor adalah ACWC lapisan sub base

dengan perbaikan Rigid Pavement (CTB) dan pekerjaan minor

terkait sarana utilitas antara lain PDAM, jaringan operator seluler,

tiang listrik dan telepon dihadapkan dengan sisa waktu pelaksanaan

yang tersedia dapat disimpulkan bahwa paket kegiatan yang

dimaksud tidak dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2015.

24


BANYUWANGI 2015

2. Dari beberapa permasalahan tersebut, solusi yang sangat mungkin untuk

diambil agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sama pada tahun-tahun

mendatang adalah :

a. Untuk mengantisipasi rendahnya nilai penawaran oleh penyedia

jasa ketika proses lelang hendaknya ditingkatkan koordinasi antara

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Banyuwangi dengan pihak Unit Layanan Pengadaan

(ULP) guna mendapatkan harga penawaran yang secara tehnis

dan administrasi dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan

b. Mengoptimalkan koordinasi dengan konsultan perencana sehingga

segala keterlambatan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir.

c. Koordinasi antara tenaga ahli penyedia jasa dengan pihak

perencana dan pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta

Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi harus lebih intens,

guna memperoleh solusi yang paling tepat dalam menterjemahkan

suatu desain.

d. Lebih memaksimalkan fungsi pengawasan agar penyedia jasa

dapat lebih me-manage tenaga kerjanya secara optimal.

e. Melaksanakan proses lelang lebih awal dan tepat waktu dengan

melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait.

25


BANYUWANGI 2015

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI Ir. H. MUJIONO, M.Si Pembina Tk. l 19660915 199602 1 002

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 ini masih banyak

kekurangan. Untuk itu saran, masukan dan kritik yang konstruktif dari semua

pihak sangat diharapkan dan berguna untuk penyempurnaan dan peningkatan

kinerja dimasa yang akan datang.

26


BANYUWANGI 2015

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANGdinaspu.banyuwangikab.go.id/cmspu/img/upload/sakip/...1 LAKIP DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2015 BAB I PENDAHULUAN