of 19 /19
1 Bab I Pendahuluan Pada bab pendahuluan ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang dari alasan memilih topik penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang dijalankan di desa Tlogoweru, kecamatan Guntur, Kabupaten Demak di propinsi Jawa Tengah. Kemudian bab ini juga mengulas tentang permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Pemilihan desa Tlogoweru sebagai sasaran penelitian didasarkan pada pengamatan penulis baik sebagai hasil dari studi literatur tentang teori-teori pembangunan masyarakat maupun dari pengalaman empiris di desa Tlogoweru dalam rangka keikut sertaan penulis mendampingi proses pembangunan masyarakat desa Tlogoweru mulai sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan sekitar Maret 2015. Penulis merasa amat tertarik dan termotivasi untuk mengangkat desa Tlogoweru sebagai protipe suatu upaya pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan dari partisipasi aktif masyarakatnya dalam rangka mencapai pembangunan dengan efektif. Melalui pembahasan tentang latar belakang penelitian, penulis mengulas secara umum tentang kurangnya keefektifan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di masyarakat perdesaan melalui program-program pembangunan masyarakat yang nampaknya disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pada desa-desa atau kelompok masyarkat yang bersangkutan. Sebab itulah, permasalahan penelitian dalam disertasi ini mengupayakan untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat desa Tlogoweru sehingga terjadi pemberdayaan masyarakat dengan efektif. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan umum baik secara teoritis maupun pragmatis, bagi siapa saja yang

Bab I Pendahuluan - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/13095/1/D_902007005_BAB I.pdf · 1 Bab I . Pendahuluan . Pada bab pendahuluan ini, penulis menjelaskan

Embed Size (px)

Text of Bab I Pendahuluan -...

1

Bab I

Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini, penulis menjelaskan tentang latar

belakang dari alasan memilih topik penelitian tentang pemberdayaan

masyarakat yang dijalankan di desa Tlogoweru, kecamatan Guntur,

Kabupaten Demak di propinsi Jawa Tengah. Kemudian bab ini juga

mengulas tentang permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat

penelitian. Pemilihan desa Tlogoweru sebagai sasaran penelitian

didasarkan pada pengamatan penulis baik sebagai hasil dari studi

literatur tentang teori-teori pembangunan masyarakat maupun dari

pengalaman empiris di desa Tlogoweru dalam rangka keikut sertaan

penulis mendampingi proses pembangunan masyarakat desa

Tlogoweru mulai sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan sekitar

Maret 2015. Penulis merasa amat tertarik dan termotivasi untuk

mengangkat desa Tlogoweru sebagai protipe suatu upaya

pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan dari partisipasi aktif

masyarakatnya dalam rangka mencapai pembangunan dengan efektif.

Melalui pembahasan tentang latar belakang penelitian, penulis

mengulas secara umum tentang kurangnya keefektifan pemerintah

dalam menanggulangi kemiskinan di masyarakat perdesaan melalui

program-program pembangunan masyarakat yang nampaknya

disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam melakukan

pemberdayaan masyarakat pada desa-desa atau kelompok masyarkat

yang bersangkutan. Sebab itulah, permasalahan penelitian dalam

disertasi ini mengupayakan untuk menemukan faktor-faktor apa saja

yang berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat desa

Tlogoweru sehingga terjadi pemberdayaan masyarakat dengan efektif.

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan

umum baik secara teoritis maupun pragmatis, bagi siapa saja yang

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru

2

berkehendak melakukan perencanaan suatu pembangunan masyarakat

perdesaan di Indonesia dengan hasil yang lebih efektif.

Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih

menjadi tantangan terbesar bagi pemerintahan secara global di abad ke

21 ini, itulah sebabnya masalah pemberantasan kemiskinan menjadi

agenda penting yang dicanangkan oleh PBB melalui program

Millennium Development Goals (MDGs). Ketika penulis memulai penelitian pada awal tahun 2013, posisi tingkat penduduk miskin di

Indonesia pada bulan Maret 2012 menunjukkan penurunan ke angka

11,96 persen atau 29,13 juta jiwa (BPS, 2012) dibandingkan dengan

19,4 persen atau 38,7 juta jiwa pada tahun 2000, namun jika dicermati

lebih seksama dalam kaitannya dengan jumlah total populasi penduduk

Indonesia yang juga meningkat, maka penurunan angka kemiskinan

tersebut tetap mengindikasikan adanya kebutuhan program

pengentasan kemiskinan yang harus menjadi agenda utama

pembangunan di Indonesia. Lebih lanjut, Stamboel (2012),

Sumodiningrat & Wulandari (2016), maupun Suharto (2016)

mengungkapkan bahwa secara sektoral, penduduk miskin di Indonesia

hingga pada masa dasa warsa ini masih terkonsentrasikan di sektor

pertanian, yakni di daerah perdesaan. Hal ini dipertegas oleh pendapat

dari Abdoellah (2016), Satria dkk (2011); maupun Suswono (dalam

Stamboel 201:xv) yang menyatakan bahwa sekitar 60 persen penduduk

miskin di Indonesia tinggal dan bekerja di daerah perdesaan yang pada

umumnya menumpukan kesejahteraan mereka dalam sektor pertanian.

Dengan kata lain, kemiskinan penduduk di Indonesia bisa disebut

sebagai fenomena kemiskinan perdesaan. Maka dari itu, tidaklah

mengherankan apabila sejumlah besar para praktisi pembangunan

masyarakat berpendapat bahwa pembangunan masyarakat desa adalah

kunci menuju pengentasan masalah kemiskinan di Indonesia

(Abdoellah 2016; Maschab 2013; Nurman 2015; Refi & Falahi 2014;

Satria dkk 2011; Stamboel 2012; Suharto 2010; Sumodiningrat & Ari

2016).

Pendahuluan

3

Namun, mengapa permasalahan pembangunan perdesaan di

Indonesia belum juga dapat juga diselesaikan dengan baik sehingga

angka kemiskinan masih terbilang tinggi, padahal pemerintah telah

mengupayakan program-program pembangunan perdesaan sebagai

upaya pengentasan masalah kemisikinan, misalnya pada tahun 1970-

1980, pemerintah telah mengadakan pembangunan infrastruktur

pertanian berupa pembangunan irigasi yang mampu mengairi lahan

persawahan hingga mencapai 1,5 hektar, pemerintah juga telah

mendirikan Badan Urusan Logistik (BULOG) yang bertujuan

mengontrol stabilitas harga beras serta didampingi dengan program

Bimbingan Masyarkat (BIMAS). Pada tahun 1993, pemerintahan Orde

Baru juga mengeluarkan kebijakan Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang

menyediakan layanan khusus pada desa-desa dalam kategorial miskin

atau tertinggal atau terpencil untuk mendapatkan bantuan dana

maupun prasarana. Dan di era Reformasi, pemerintah telah

mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Untuk menjawab pertanyaan semacam di atas, pada tahun 2007, tiga

pusat studi pembangunan masyarakat di bawah lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB)

yang terdiri dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL),

Pusat Studi Pembangunan Pertanian Pedesaan (PSP3), dan Pusat

Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W)

mengadakan Semiloka Desa 2030 yang bertujuan untuk melakukan

identifikasi titik kristis yang menyebabkan tetap lemahnya daya

pembangunan masyarakat desa sebagaimana diharapkan oleh program-

program pemerintah yang ada. Ada dua kesimpulan dari hasil semiloka

tersebut, yakni permasalahan pola pendekatan yang dipakai

pemerintah dalam pengimplementasian program-programnya dan

masalah paradigma pembangunan masyarakat, yakni pola

pembangunan yang masih berorientasikan pada produksi. Semiloka

Desa 2030 mengemukakan kenyataan bahwa program-program

pembangunan masyarakat desa yang dirancang pemerintah Orde Baru

hingga era Reformasi ternyata masih belum melibatkan partisipasi

masyarakat desa secara terbuka dan aktif, hal ini disebabkan oleh

karena pola pendekatan pemerintah masih bersifat sentralistis dengan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru

4

pendekatan local state government yang memposisikan masyarakat desa hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Hal ini

tercermin melalui Undang-undang (UU) No.5 Tahun 1979 yang

mengarahkan kebijakan pengelolahan pemerintah desa menjadi

penyeragaman atau sentralisasi dalam pembangunan masyarakat yang

seharusnya masyarakat desa diberi wewenang untuk melakukan

pemerintahannya bersama dengan masyarakat desa lokal (self governing community).

Demikian pula halnya dengan pemahaman tentang konsep

pembangunan masyarakat. Dalam arena pengkajian tentang masalah

pembangunan masyarakat perdesaan, istilah Pembangunan

masyarakat masih lebih dipahami sebagai suatu konsep (paradigma)

pembangunan dalam suatu masyarakat desa yang hanya menyentuh

pada pembangunan dalam aspek fisik yang berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat desa setempat, misalnya;

bersentuhan dengan kepentingan lembaga swasta atau dengan lembaga

pemerintah yang hanya mengupayakan suatu perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik (gedung, rumah, pabrik),

dimana tingkat keberhasilannya acap kali diukur dengan tingkat

pendapatan-pengeluaran ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara.

Namun pada hakikatnya, pembangunan masyarakat desa sejatinya

perlu memiliki konsep pembangunan yang menyentuh aspek

pembangunan yang lebih multi dimensi, yaitu dari dimensi fisik

maupun non-fisik, mental maupun spiritual, serta dimensi sosial dan

politik yang menghasilkan pembangunan dalam bentuk pendidikan,

kesehatan, rasa aman, dan jaminan keadilan (Dalal-Clayton 2003;

Stiglitz 2002). Itulah sebabnya Adrian Leftwich (2000) menegaskan

agar didalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat desa selayaknya

dituntun dan diwadahi dengan suatu konsep yang konkrit tentang apa

yang akan menjadi tujuan utama dari pembangunan masyarakat desa

yang bersangkutan, sehingga melalui konsep pembangunan masyarakat

desa tersebut, suatu pembangunan memiliki pilar pengarah dan

pendukungnya agar mampu diimplementasikan melalui perencanaan

pembangunan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian

pembangunan masyarakat desa tersebut dapat diarahkan untuk

Pendahuluan

5

menghasilkan model pembangunan yang sesuai dengan tujuan Undang

Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa Bumi dan air

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan kata lain, suatu pembangunan masyarakat desa

dapatlah disebut berhasil dalam pembangunan masyarakatnya apabila

dalam kehidupan masyarakat desanya terjadi suatu perubahan sosial

atau transformasi sosial yang dapat terindikasikan dalam bentuk

kemampuan dari setiap anggota masyarakatnya untuk mencapai

kesejahteran hidup atau mutu hidup (Mardikanto & Soebiato 2013;

Soetomo 2013). Dalam kaitan pemahaman ini, Todaro (2000:18-20)

mengartikan pencapaian kesejahteraan hidup atau mutu hidup adalah

sebagai kondisi dimana suatu masyarakat dalam tujuan

pembangunannya bukanlah semata-mata untuk mencapai keberhasilan

suatu program pembangunan yang sekedar menghasilkan uang, barang

atau bangunan. Namun lebih dari itu, hasil dari pembangunan

masyarakat desa tersebut harus melampaui unsur non-material yang

merupakan bagian riil dari kehidupan manusia, yaitu terjadinya

perubahan pola kehidupan masyarakat, dimana setiap anggotanya lebih

mampu mengekspresikan kemerdekaannya secara emosi, intelektual

maupun idealnya, yakni pembangunan masyarakat desa yang memberi

perluasan kebebasan (expansion of freedom), berupa kebebasan politik, kesempatan-kesempatan ekonomi, peluang-peluang sosial, jaminan

keterbukaan, dan perlindungan keamanan (Sen 1999:3, 36-38).

Pendapat ini nampaknya sepaham dengan teori humanizing-nya Mahbub ul Haq (1976), seorang ekonom dan tokoh pembangunan dari

Universtas Karach di Pakistan yang menekankan bahwa tujuan utama

pembangunan adalah menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat

yang lebih baik daripada sebelum adanya pembangunan. Pandangan ini

dikuatkan oleh Budiman (1985) yang memahami bahwa tujuan absolut

dari suatu pembangunan adalah manusia itu sendiri. Yaitu, menjadikan

sosok manusia secara aktif menjadi manusia yang kreatif, yakni

manusia-manusia yang merasa sejahtera, merasa bahagia, aman dan

bebas dari rasa takut. Dengan kata lain, suatu pembangunan

dinyatakan berhasil dan benar adalah apabila pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru

6

masyarakat tersebut mampu menciptakan kesejahteraan seluruh

anggota masyarakatnya, yaitu suatu pembangunan yang dihasilkan dari

rakyat dan bagi rakyat.

Jika demikian, maka konsep tujuan pembangunan masyarakat

desa, sebagaimana di anjurkan oleh Todaro (Nurman 2015:94-95),

haruslah dimulai dari suatu konsep terjadinya perubahan-perubahan

atas struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga, baik dari

tingkat daerah hingga di tingkat nasional, sehingga pembangunan akan

mampu menghadirkan realita baru bagi kehidupan masyarakat yang

melakukan pembangunan tersebut, yaitu bahwa tujuan pembangunan

bukan hanya diarahkan untuk peningkatan pendapatan keuangan

(income) bagi seseorang atau kelompok tertentu dari masyarakatnya, tetapi lebih kepada pemerataan hasil pembangunan yang dapat

dirasakan oleh segenap komponen masyarakat baik dalam sektor

perekonomian, namun juga mencakup aspek rasa aman dan

keseimbangan tingkat sosialnya. Dengan demikian, hasil dari

pembangunan tersebut juga akan mampu memperhatikan peningkatan

aspek kebutuhan dimensi non-material masyarakat, seperti

peningkatan Life sustenance suatu masyarakat, yakni kemampuan setiap anggota masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan bukan

saja dasar hidupnya berupa sandang, pangan dan papan; namun juga

dalam peningkatan aspek kemanusian berkenaan dengan Self-Esteem dalam diri setiap anggota masyarakatnya, yaitu kemampuan untuk

memiliki rasa kepribadian yang holistic, dalam hal ini adalah memiliki harga diri, kemampuan intelektual, dan fisik yang sehat; dan akhirnya

adanya rasa Freedom From Servitude dari setiap anggota masyarakat, yaitu kemampuan diri untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup

dan yang tidak merugikan orang lain.

Berdasarkan dengan pemahaman di atas, maka perlu adanya

suatu karakteristik yang menguji konsep pembangunan masyarakat

yang mampu mendorong pemaknaan yang lebih tegas dan jelas tentang

keberhasilan pembangunan masyarakat. Bryant dan White (1989)

mengajukan karakteristik utama sebagai tanda dari keberhasilan

pembangunan masyarakat dengan menyatakan bahwa pembangunan

Pendahuluan

7

masyarakat yang berhasil adalah pembangunan masyarakat yang

memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan individu

(pemberdayaan individu) yang ada dalam masyarakat yang

bersangkutan untuk menciptakan masa depannya sendiri, yaitu

terjadinya suatu kegerakkan partisipasi aktif dari setiap anggota

masyarakatnya sehingga tercipta suatu pergerakan modal sosial, yakni

berupa pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakatnya

dimana hasil-hasilnya pembangunan masyarakat tersebut pada puncak

pencapaian tujuannya dapat dirasakan oleh segenap anggota

masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pembangunan masyarakat

tersebut bukan saja diarahkan untuk pencapaian dalam penambahan

dan peningkatan dalam pendapatan aspek ekonomi semata melainkan

juga telah mampu mencapai tujuan utama dari pembangunan

masyarakat, yaitu pembangunan yang berorientasi kepada

pertumbuhan sosial masyarakat dan adanya realitas sustainable dalam seluruh pemberdayaan atas sumber daya alam yang menjamin

kepastian ketersediaan sumber daya alam dan lingkunan alam

sekitarnya bagi generasi di mada depan.

Todaro (2000:24) lebih lanjut mengembangkannya dengan

menyatakan beberapa pokok pikiran tentang karakteristik dari

keberhasilan suatu pembangunan masyarakat dengan ciri-ciri

karakteristik pembangunan masyarakat sebagai berikut: Karakteristik

yang pertama adalah Capacity (Kapasitas), yaitu keberhasilan pembangunan masyarakat yang telah mampu memberi sentuhan sosial

berupa aspek keadilan masyarakat secara menyeluruh, hal ini berarti

pembangunan masyarakat yang telah memberi nilai tambah bagi

kehidupan masyarakat yang bersangkutan berupa aspek kemampuan

meningkatkan pendapatpan atau produktifitas seluruh anggota

masyarakatnya. Karakteristik yang kedua dari keberhasilan suatu

pembangunan masyarakat adalah Equity (Kesamaan / Kesetaraan), yaitu keberhasilan pembangunan masyarakat yang mampu memberi

rasa kenyamanan bagi masyarakat setempat berupa adanya

pengingkatan kehidupan kesejahteraan sosial masyarakatnya, dengan

demikian pembangunan masyarakat ini mampu membawa

pengurangan kesenjangan antar berbagai lapisan masyarakat di daerah

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru

8

hingga di tingkat nasional. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga

adalah Empowerment (Pemberdayaan), yaitu keberhasilan pembangunan masyarakat yang berdampak dalam peningkatan daya

kreatifitas masyarakat lokal, hal ini menyangkut pembangunan yang

mengutamakan pola struktur pembangunan yang memberdayakan

masyarakat loka agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasib

dirinya dan bagi seluruh anggota masyarakat. Dan karakteristik yang

keempat dari keberhasilan suatu pembangunan masyarakat adalah

Suistanable (Berlanjutan), yaitu keberhasilan pembangunan masyarakat yang mampu mempertahankan dan mengembangkan pembangunan

dalam masyarakat itu sendiri, hal ini menyangkut pembangunan

masyarakat yang senantiasa mengusahakan pelestarian lingkungan dari

pembangunan di masyarakatnya.

Peranan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Kesimpulan dari pemahaman tentang makna pembangunan

masyarakat desa di atas adalah bahwa pembangunan masyarakat desa

pada hakikatnya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan kesadaran

diri dalam serangkaian kegiatan masyarakat dalam suatu negara untuk

mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke

keadaan yang lebih baik dimana seluruh kegiatan pembangunan ini

dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka melakukan

pembangunan tersebut, yakni dengan memposisikan masyarakat desa

sebagai aktor yang aktif dalam keseluruhan proses pembangunan

(Soetomo 2013:50-51). Namun arti pemberdayaan disini bukanlah

suatu perubahan yang bersifat asal pemberdayaan atau given atau take it for granted melainkan pemberdayaan yang dijalankan dan dialami oleh masyarakat yang bersangkutan melalui suatu proses yang

dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan diarahkan untuk mencapai

tujuan pembangunan secara terencana. Artinya, setiap pemberdayaaan

dalam masyarakat desa tersebut merupakan hasil dari sebuah proses

perencanaan yang melibatkan proses analisa atau evaluasi terhadap

arah pembangunan masyarakat tersebut dengan acuan-acuan

intelektual atau dasar analisa sosial, serta pola pemberdayaan terhadap

Pendahuluan

9

sumber daya manusia dalam pembangunan masyarakat yang

bersangkutan. Dan oleh karena pembangunan masyarakat desa adalah

sebuah proses, maka keterlibatan individu-individu, dalam hal ini

suatu masyarakat yang memberdayakan diri dalam pembangunan

masyarakat merupakan syarat mutlak dan vital untuk pencapaian

keberhasilan suatu pembangunan masyarakat. Mardikanto & Soebiato

(2013: 5) menyimpulkan dengan tegas tentang fakta ini bahwa

pembangunan masyarakat desa adalah suatu upaya bersama dari setiap

anggota masyarakat berupa pemberdayaan dari partisipasi yang

dihasilkan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Dengan demikian,

pembangunan masyarakat bukanlah kegiatan masyarakat yang

direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi

kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat,

melainkan dari pemberdayaan seluruh angggota masyarakat setempat.

Sebab itulah, menurut Nitisastro (2010:9-11) maupun

Soedjatmoko (1998:181-182), konsep pembangunan masyarakat desa

yang baik dan benar adalah pembangunan yang mensyaratkan

pemberdayaan masyarakatnya melalui keterlibatan atau pastisipasi

aktif dari seluruh anggota masyarakat desa dimana pembangunan

tersebut diadakan, yaitu mulai dari fase pengambilan keputusan

tentang perencanaan pembangunan, sampai pada fase pelaksanaan dan

pengawasan proses pembangunan, hingga pada akhirnya pada fase

pemanfaatan hasil-hasilnya oleh masyarakat yang bersangkutan.

Premis tentang konsep pembangunan masyarakat ini amat penting,

sebagaimana telah diungkapkan oleh Sumodiningrat (1999) bahwa

pembangunan masyarakat bukanlah suatu kegiatan yang dilaksanakan

oleh karena instruksi atau program pemerintah atau kelompok

masyarakat tertentu (top-down approach), melainkan suatu usaha pembangunan masyarakat yang dilaksanakan melalui proses

pemberdayaan masyarakat dari kelompok-kelompok masyarakat

tertentu bersama-sama dengan seluruh warga masyarakatnya (bottom-up approach).

Sejauhmanakah pemberdayaan masyarakat selama ini telah

diterapkan dalam proses pembangunan perdesaan di Indonesia?

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru

10

Sebenarnya, melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat) Mandiri, yang telah diluncurkan oleh Presiden RI sejak 30

April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pemerintah telah

mengupayakan konsep pembangunan melalui pemberdayaan

masyarakat. Namun, hasil penemuan dan pengkajian Maschab (2013)

maupun Suharto (2016) menampilkan bahwa pelaksanaan program-

program PNPM Mandiri Perdesaan masih cenderung berorientasi pada

program-program pembangunan gedung atau infra struktur penunjang

ekonomi dan belum mampu melakukan pemberdayaan penduduk desa

secara efektif. Ada tiga indikator utama dari ketidakefektifan tersebut;

Pertama, masih lemahnya proses pemberdayaan masyarakat yang

mampu mengembangkan SDM sehingga program-program

pembangunan masyarakat mengalami kendala-kendala dalam

implementasi kebijakan-kebijakan yang ada. Adisasmita (2013:13-14)

menjelaskan lemahnya pemberdayaan masyarakat tersebut sebagai

berikut,

Perencanaan pembangunan di Indonesia selama ini sering dikatakan menerapkan pendekatan top-down sehingga hasil pembangunan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Banyak proyek pembangunan yang berhasil secara fisik tetapi dalam kenyataannya tidak berhasil secara masyarakat karena kurang mampu memberdayakan masyarakat, sehingga pembangunan tersebut dikatakan tidak berhasil.

Kedua, belum ratanya hasil nyata dari program-program

pembangunan masyarakat sehingga masyarakat desa masih belum

dapat mengalami kesejahteraan secara merata, atau sebagaimana

Maschab (2013:169) menyebutnya sebagai pembangunan desa yang

dilakukan selama ini hanya sekedar bisa menjadikan masyarakat desa

agar tidak terlalu miskin. Ketiga, tidak adanya nilai-nilai

keberlanjutan (sutainability) dalam pembangunan, sehingga pembangunan masyarakat lebih cenderung menekankan keberhasilan

dalam tatanan tingkat perekonomian semata. Hal ini diungkapkan oleh

Usman (2015:174-179) bahwa pembangunan perdesaan kita

(Indonesia) selama ini masih berjalan dalam bingkai the blueprint approach , yakni suatu pembangunan masyarakat yang dijalankan

Pendahuluan

11

dengan gagasan perencanaan pembangunan dari pihak luar pemerintah

dan pihak luar masyarakat, masih berlakunya sistem birokrasi yang

manajerial, sumber dana pembangunan berasal dari pemerintah pusat,

proyek pembangunan dilakukan berdasarkan target waktu yang telah

ditentukan dan diaplikasikan pada pembangunan infrastruktur yang

beragam (misalnya; pembangunan jalan, gedung, fasilitas umum

dijadikan satu proyek), dan implementasi program pembangunan

dijalankan dengan lebih berpedomankan pada panduan teknis undang-

undang pemerintah daerah daripada berpedomankan pada kebijakan

lokal.

Lemahnya implementasi pemberdayaan masyarakat yang

terlihat dari ketiga indikator tersebut tampaknya memang menjadi

kendala bagi pembangunan masyarakat perdesaan di Indonesia, hal ini

dapat tergambarkan dari beberapa hasil penelitian, antara lain,

penelitian Purba (2008) di kecamatan Panombeian Panei, kabupaten

Simalungun yang menyatakan pemberdayaan masyarakat dalam

keterlibatan mereka pada tahap perencanaan berjalan dengan baik,

namun pada tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat amat

berkurang yang disebabkan dari kurangnya SDM yang

berkompentensi, sehingga masih berorintasi pada program semata.

Penelitian Mardjoeki (2012) di masyarakat pesisir pantai

Kapetakan (Bungko) sampai pesisir pantai Mertasinga Kecamatan

Gunungjati dan Kota Cirebon, Mundu sampai Losari, Kabupaten

Cirebon menemukan masih terbatasnya sarana pelayanan dasar

termasuk sarana prasarana fisik sehingga sebagian besar masyarakat

masih terisolir dan terbelakang, ditambah belum adanya kebijakan

yang mengatur kehidupan masyarakat pesisir, sehingga masyarakat

masih belum dapat mengambil sikap yang jelas dalam pengambilan

keputusan. Sebagai akibatnya, pemberdayaan masyarakatnya tidak

dapat berjalan dengan efektif.

Penelitian Nugrahani (2013) di dusun Kalingiwo, Girimulyo,

Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa

walaupun pemerintahan desa bersama dengan lembaga pemerintah

menyampaikan pengimplementasian PNPM, namun pemerintah tidak

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru

12

memiliki program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan kerja

atau pendampingan kerja, sehingga terjadi kelemahan dalam

pengelolaan dan pengawasan dalam perencanaan maupun pelaksanaan

program BTL (Bantuan Tunai Langsung) yang disalurkan.

Demikian pula, penelitian Setyawati (2014) tentang

Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian

Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kearifan Lokal menyimpulkan

pemerintah tidak mengikut sertakan masyarakat secara langsung dalam

perencanaan program sehingga masyarakat tidak memiliki kesadaran

untuk berpatisipasi, maka sebagai akibatnya, pemberdayaan

masyarakat tidak ada sehingga masyarakat tidak tahu bagaimana

berperan sebagai penunjang keberhasilan peningkatan hasil ekonomi

masyarakat mereka sendiri.

Berdasarkan pemahaman tentang masih lemahnya konsep

pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat perdesaan di Indonesia

secara umum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka melalui

disertasi ini, penulis mengajukan desa Tlogoweru di kecamatan

Guntur, kabupaten Demak sebagai prototipe pembangunan masyarakat

perdesaan dengan konsep pemberdayaan masyarakatnya.

Disertasi ini, dalam pengamatan penulis hingga disertasi ini

ditulis, merupakan hasil dari temuan empiris yang pertama dari suatu

penelitian yang mengungkapkan tentang bagaimana proses

pemberdayaan masyarakat dengan efektif dilakukan pada masyarakat

di desa Tlogoweru sehingga mampu menunjang pembangunan

masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat di desa Tlogoweru memiliki

karakteristik yang sesuai dengan tiga indikator keberhasilan suatu

pemberdayaan masyarakat, yakni Pertama, adanya pengembangan

sektor ekonomi atau bina usaha, Kedua, adanya pengembangan sektor

peningkatan sumber daya manusia (SDM) atau bina manusia, dan

Ketiga, adanya pengembangan sektor pelestarian lingkungan hidup

atau bina lingkungan (Anwas 2013; Soleh 2014; Suharto 2016; Usman

2015).

Pendahuluan

13

Bina usaha adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang

menghasilkan peningkatan hasil usaha yang konkrit dari masyarakat

setempat yang ditandai dengan adanya perencanaan yang baik,

penetapan dan pembagian hasil yang merata serta dilakukan melalui

partisipasi aktif dari masyarakatnya. Bina manusia adalah

pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan peningkatan

kompetensi masyarakat dalam melakukan bina usaha, sehingga

pembangunan yang berlangsung merupakan pembangunan masyarakat

yang berorientasikan pada pengembangan potensi masyarakat dan

dilakukan dari aspirasi masyarakat, oleh masyarakat dan untuk

masyarakat secara mandiri. Bina lingkungan adalah pemberdayaan

yang menunjang model pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), yakni pembangunan masyarakat yang menjamin terjadinya ketersediaan sumber daya alam secara berkesinambungan

bagi generasi yang akan datang melalui program-program yang

berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup.

Adapun fenomena terjadinya pemberdayaan masyarakat di

desa Tlogoweru sesuai dengan ketiga indikator tersebut di atas dapat

diuraikan secara garis besarnya adalah sebagai berikut; Keberhasilan

pemberdayaan masyarakat di desa Tlogoweru tampak pada

pengembangan bina usahnya. Sejak tahun 1970, desa Tlogoweru

termasuk dalam daftar Inpres Desa Tertinggal (IDT), namun semenjak

tahun 2012, tingkat perekonomian dari hasil pertanian masyarakat desa

Tologoweru menampakkan kemajuan yang signifikan. Ada dua

kejadian yang membuat penulis menjadi semakin berpenasaran untuk

lebih dalam menggali tentang penyebab meningkatnya hasil usaha

masyarakat di desa Tlogoweru. Pertama, kejadian setelah mendengar

pengakuan dari Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi

Pertanian, Bp. Prabowo Respatiyo Caturroso, atas potensi dan

keberhasilan usaha pertanian desa Tlogoweru setelah melakukan

kunjungannya bahwa, kami (akan) mencanangkan Desa Tlogoweru

menjadi desa percontohan bagi desa lain di Indonesia," katanya

(wawancara, 19 Februari 2013). Kejadian kedua adalah penganugerahan Piagam Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

untuk kategori Pembina Ketahanan Pangan kepada pak Soetedjo,

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru

14

selaku kepala desa Tlogoweru, dari Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar

Pranowo, pada 10 Nopember 20151. Kedua kejadian ini amat

monumental, karena meneguhkan pernyataan pak Soetedjo selaku

kepada desa pada tahun 2012 sebelumnya bahwa masyarakat desa

Tlogoweru telah mengalami kesejahteraan ekonomi melalui

pendapatan pertanian mereka dari panen padi sebelum tahun 2012

hanya Rp. 11,55 juta per hektare, namun setelah itu telah meningkat

menjadi Rp. 23,1 juta per hektare, dan daya beli masyarakat

meningkat, sehingga mampu membayar sewa tanah / 7500m2/tahun

dari 6 juta rupiah menjadi 16 juta rupiah (wawancara, 10 Juli 2012).

Tabel 1.1: Data Peningkatan Pendapatan Tahun 2012

Sumber: Soetedjo (kantor kepala desa Tlogoweru)

Fenomena meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa

Tlogoweru lainnya adalah dari pengamatan penulis sejak pertama kali

berkunjung ke desa Tlogoweru pada sekitar akhir tahun 2008 hingga

pertengahan tahun 2015, desa Tlogoweru semakin menampakkan

perubahan dalam tiga area. Area pertama adalah kondisi sepanjang

jalan utama desa dan kondisi rerumputan di pematang daerah

persawahan penduduk. Nampak ada perubahan sejak tahun 2009,

bagaimana kondisi jalan yang sebelumnya banyak berlobang dan

bergelombang karena terbuat dari lapisan tanah dan aspal yang sudah

luluh, namun setelah tahun 2011 sebagian sudah dari aspal dan di

tahun 2013 sebagian dari beton, demikian pula rerumputan di

1 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/59 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Propinsi Jawa Tengah 2015.

Pendahuluan

15

pematang daerah persawahan penduduk sebagian besar mulai ditanami

rumput gajah (yang juga berfungsi sebagai pakan ternak), sehingga

pada tahun 2013 desa Tlogoweru mendapat penghargaan sebagai

Kampung Kokoh juara III tingkat Nasional dari PT Semen Semen (Tbk)

Indonesia.

Sumber: Soetedjo

Gambar 1.1: Penghargaan Kampung Kokoh

Area kedua adalah kondisi perumahan penduduk. Di tahun

2012, lebih dari separuh rumah-rumah penduduk yang ada disepanjang

kiri-kanan akses jalan masuk desa sampai di depan kantor kepala desa

dan gedung Santosa telah berdindingkan tembok, berpekarangan rapi

dan bercat warna-warni. Area ketiga adalah beberapa staff kantor

pemerintahan desa yang penulis kenal. Di tahun 2013 mereka telah

memiliki kendaran sepeda motor pribadi dan pemerintahan desa telah

mampu membeli sebuah kendaraan roda empat (melalui kredit).

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di desa Tlogoweru

tampak pada pengembangan bina manusia atau SDMnya. Kemajuan

hasil pertanian desa Tlogoweru adalah hasil dari terealisasinya

program-program SDM, antara lain; program pembangunan Lembaga

Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dimulai perintisannya pada tahun

2009, serta program pembudidayaan burung Tyto Alba (Burung Hantu)

sebagai predator hama tikus. Kemampuan SDM desa Tlogoweru diakui

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru

16

oleh pemerintah daerah, sehingga pada tanggal 10-12 Juli 2012, desa

Tlogoweru menjadi tempat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh

PNS Sekretariat Bakorlum Jawa Tengah dan pada 24 September 2012,

gubernur Jateng, H. Bibit Waluyo, menjadikan desa Tlogoweru sebagai

tempat ajang Apel Penyuluh Tingkat Propinsi Jawa Tengah dalam

rangka pembahasan PNPM Mandiri Perdesaan. Pengakuan

keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa Tlogoweru di sektor

pengembangan SDM juga dapat terdeteksi dari data desa di Bapermades

mulai dari tahun 2012 hingga September 2014, telah tercatat sebanyak

14 lembaga dan instasi dari pemerintah dan 5 lembaga swata yang telah

berkunjung untuk melakukan studi banding dan menerima

pembelajaran tentang burung Tytto Alba dari staff kepada desa

Tlohgoweru (kunjungan validasi data penelitian, 10 Oktober 2014).

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa Tlogoweru

tampak melalui bina lingkungan hidup. Hal ini terindikasikan melalui

adanya program pengembangan Wisata Alam (Eco Village) sebagai wujud dari dampak pemberdayaan masyarakat desa Tlogoweru yang

menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Desa Toloweru

menjadi desa yang menghijaukan setiap pekarangan rumah-rumah

penduduk sehingga mendatangkan nuansa kesejukan dan keindahan

alam sekitarnya. Dengan demikian, desa Tlogoweru mampu memikat

banyak pengunjung. Dari catatan daftar tamu di kantor kepala desa

pada 10 Oktober 2014, tercatat pada tahun 2012, jumlah pengunjung

yang datang untuk mengadakan studi lapangan, studi banding dan atau

wisata mencapai jumlah 2.068 orang pengunjung yang meliputi 2011

orang pengunjung domestik dan 57 orang pengunjung warga negara

asing. Jumlah kunjungan pada tahun 2013 mengalami peningkatan

menjadi berjumlah 2.988 orang pengunjung terdiri dari 2.967 orang

pengunjung domestik dan 21 orang pengunjung warga negara asing.

Dan hingga Oktober 2014 tercatat ada 3.889 orang pengunjung yang

terdiri dari 3.857 orang pengunjung domestik dan 32 orang

pengunjung dari warga negara asing yang mengadakan kunjungan

sebagai pemerhati lingkungan hidup (kunjungan validasi data

penelitian, 10 Oktober 2014).

Pendahuluan

17

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pemaparan keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa

Tlogoweru inilah, rumusan masalah penelitian yang menjadi acuan

dalam penelitian ini adalah di bagaimanakah partisipasi masyarakat di

desa Tlogoweru dilakukan sehingga dapat terjadi pemberdayaan

masyarakatnya untuk mensukseskan pembangunan masyarakat desa

Tlogoweru? Dan untuk pengembangan penelitian dalam disertasi ini,

penulis memakai dua pertanyaan penelitian, yaitu; Pertama,

bagaimanakah proses berlangsungnya partisipasi masyarakat tersebut

sehingga mampu menggerakkan pemberdayaan masyarakatnya dalam

proses pembangunan? Kedua, faktor-faktor apa sajakah yang mampu

memberi motivasi terjadinya pemberdayaan masyarakat desa

Tlogoweru?

Pertanyaan penelitian ini amat penting dalam rangka

mendukung tujuan dari disertasi ini, yakni menemukan proses dari

terjadinya keefektifan pemberdayaan masyarakat di desa Tlogoweru

sehingga dapat dijadikan prototipe bagi para akademisi dan praktisi

pembangunan masyarakat di Indonesia. Dengan kata lain, tujuan dari

disertasi ini adalah meneliti siapa saja yang berperan dalam

pemberdayaan masyarakat desa Tlogoweru dan bagaimana mereka

melakukan perannya atau faktor-faktor apa saja yang berperan didalam

keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat tersebut.

Dengan demikian, laporan penelitian yang tertuang dalam

disertasi ini diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan

keilmuan dalam bidang studi pembangunan, maupun bagi suatu

lembaga atau pribadi yang berniat dalam keikutsertaannya untuk

merencanakan pembangunan bagi suatu masyarakat perdesaan di

Indonesia. Adapun manfaat tersebut adalah: (1) menjadi prototipe

pembangunan masyarakat yang berbasiskan pada pemberdayaan

masyarakat. (2) menyediakan bahan acuan tentang bagaimana

melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan

suatu masyarakat. Dan (3) memberi semangat bagi para praktisi

pembangunan masyarakat untuk terus berkarya bagi kesejahteraan

masyarakat perdesaan di Indonesia.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru

18

Sistematika Penyajian Hasil Penelitian

Adapun disertasi ini disajikan dalam kemasan berupa delapan

bab: Bab pertama berupa pendahulan yang mengulas latar belakang

permasalahan dalam penelitian ini, yakni tentang apa dan bagaimana

pembangunan masyarakat desa itu sebenarnya. Dalam bab ini, penulis

menguraikan pentingnya konsep atau paradigma pemberdayaan

masyarakat sebagai penggerak utama bagi setiap usaha pembangunan

masyarakat. Bab ini juga menjelaskan tentang masalah penelitian,

pertanyaan penelitan, serta manfaat dari penelitian yang dituangkan

dalam disertasi ini. Bab kedua merupakan bab pembahasan teoritis

tentang pembangunan masyarakat dan tentang bagaimana hubungan

pembangunan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Bab

ketiga adalah penyajian tentang fitur dari desa Tlogoweru, para aktor

pembangunan yang berperan sebagai penggerak pemberdayaan

masyarakat, dan akhirnya menjelaskan pendekatan metode penelitian

yang dipakai dalam disertasi ini serta proses pelaksanaan metodologis

penelitian ini. Bab keempat merupakan penyampaian hasil penelitian,

yaitu tentang pentingnya peranan para agen perubahan (agent of change) dalam membangkitkan partisipasi masyarakat sehingga terjadi pemberdayaan masyarakat dengan efektif. Dalam bab ini penulis

menyampaikan temuan-temuan empiris tentang bagaimana peranan

para agen perubahan melakukan proses pembangunan yang mampu

membangkitkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam

pemberdayaan masyarakat desa Tlogoweru sehingga menghasilkan

pembuatan sumur-sumur pantek, membuat program penangkaran dan

pembudidayaan burung Tyto Alba (burung hantu serak jawa), serta

pengembangan program peternakan sapi. Pada bab kelima, penulis

menyajikan temuan empiris tentang bagaimana para agen perubahan

mampu menciptakan pilar-pilar pendukung pemberdayaan masyarakat

sebagai pelengkapan partisipasi masyarakat desa Tlogoweru, yakni

didirikannya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sehingga mampu

meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya untuk mensukseskan

perencanaan pembangunan mereka. Pada bab keenam, penulis

menyajikan temuan empiris tentang bagaimana masyarakat desa

Pendahuluan

19

Tlogoweru mampu membuat program pembangunan yang

berkelanjutan berupa program inovatif pemberdayaan masyarakatnya,

yakni program wisata desa dengan konsep eco-village. Bab ketujuh merupakan bab pengkajian analitis dan teoritis dari hasil penelitian.

Dan akhirnya, bab kedelapan adalah bab penutup berupa kesimpulan

yang komprehensif dan aplikatif sebagai respon atas hasil penelitian

yang tertuang dalam disertasi ini.