Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah

Laporan Kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi,

misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) unit kerja Bagian Usaha

Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibuat sebagai

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepada unit kerja Bagian Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan, berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999.

Pada Tahun Anggaran 2017, Bagian Bagian Usaha Daerah dan

Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan 11 (sebelas)

kegiatan prioritas yang diharapkan mampu memenuhi target sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut, masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan

sasaran yang ditetapkan, namun secara umum semua kegiatan dapat

dilaksanakan dengan baik. Tentunya ada beberapa kendala dan

permasalahan-permasalahan yang menjadi pemicu belum optimalnya

pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 2

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Bagian Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan serta Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah. Bagian Usaha Daerah dan Investasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan merupakan satu dari sebelas bagian

yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dan berada di bawah

serta bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Bagian Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan merupakan unsur staf Administratif Sekretariat Daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Guna melaksanakan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan

penerimaan daerah dari pajak dan retribusi dengan memacu penyiapan potensi

sumberdaya, sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

nomor: 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan , serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 54 Tahun

2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah,Kabupaten Lamongan, maka Bagian Bagian Usaha

Daerah dan Investasi memiliki tugas pokok pemantauan dan evaluasi program

kegiatan, penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumberdaya,

penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi adminstrasi,

pelaksanaan dan kebijakan usaha Daerah dan Investasi. perumusan

kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan BUMD meliputi

Pemberdayaan BUMD, Monitoring dan Evaluasi BUMD dan Kerjasama.

Di dalam mengembangkan tugas pokoknya, Bagian Bagian Usaha

Daerah dan Investasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi kebijakan program dan

kegiatan bidang usaha daerah, investasi, monitoring dan evaluasi.:

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pelaksanaan program dan kegiatan bidang usaha daerah, investasi,

monitoring dan evaluasi;

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 3

c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan program dan

kegiatan bidang bidang usaha daerah, investasi dan monitoring dan evaluasi;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan

bidang usaha daerah, investasi, monitoring dan evaluasi dan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten Ekonomi Pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Usaha Daerah dan Investasi terdiri dari :

1. Sub Bagian Usaha Daerah ;

2. Sub Bagian Investasi dan Kerjasama ;

3. Sub Bagian Pemberdayaan BUMD.

Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bina

Pengelolaan BUMD.

1. Sub Bagian Usaha Daerah mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Usaha Daerah;

b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi dibidang

usaha daerah;

c. Mengolah data dan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang

usaha daerah ;

d. Mempersiapkan konsep saran dalam rangka pelaksanaan tugas

dibidang usaha daerah;

e. Mengkoordinasikan usaha peningkatan sumber Pendapatan Asli

Daerah;

f. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan

usaha daerah;

g. Melaksanakan kegiatan pengolah bahan/data dalam rangka evaluasi

dan penyusunan laporan perkembangan usaha daerah; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Usaha Daerah dan Investasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Invesatasi dan Kerjasama , mempunyai tugas :

a. Meyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam

lingkup sub bagian investasi dan kerja sama;

b. Mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan rencana kerja

dalam lingkup sub bagian investasi dan kerja sama ;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan

investasi dan kerja sama;

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 4

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat

umum pemegang saham (RUPS); ;

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi investasi kerjasama ;

f. Melaksanakan kegiatan pengolahan bahan/data dalam rangka evaluasi

dan penyusunan laporan investasi dan kerjasama ; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Pengelolaan BUMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Pemberdayaan BUMD, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan

BUMD ;

b. Menyiapkan bahan plaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD ;

c. Melaksanakan inventarisasi/pendataan dalam rangka persiapan

monitoring dan evaluasi BUMD ;

d. Mengumpulkan, menganalisa data dan bahan dibidang pemberdayaan

BUMD;

e. Menyiapkan bahan penyusunan program dan bahan pembinaan

dibidang pemberdayaan BUMD ;

f. Menyusun dan menyiapkan bahan pelaporan berkenaan dengan hasil

monitoring dan evaluasi BUMD ;

g. Melaksanakan inventarisasi/pendataan potensi BUMD dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah ;

h. Menyusun dan melaporkan Penetapan Kinerja serta Rencana Strategis

(RENSTRA) Bagian Usaha Daerah dan Investasi

i. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan (LAKIP) Bagian Usaha Daerah dan Investasi;

dan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Pengelolaan BUMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI.

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Bina Usaha Daerah dan

Investasi dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Usaha Daerah;

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 5

2. Sub Bagian Invesatasi dan Kerjasama;

3. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan BUMD..

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing

Kepala Sub Bagian dibantu beberapa orang staf. Adapun struktur di Bagian

Bina Pengelolaan BUMD sebagaimana berikut :

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Data Personil Bagian Bina Pengelolaan BUMD.

NO. JABATAN

STRUKTURAL JML

PANGKAT /

GOLONGAN JML

PENDIDIKAN

FORMAL JML KET

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Kepala Bagian 1 Pembina (IV/b) 1 S1 1

2. Kasubbag 1 Pembina (IV/a) 1 S2 1

1 Penata Muda

Tingkat I (III/b)

1 SMA 1

1 Penata (III/c) 1 S1 1

3. Staf 5 Penata

(III/c)

2 S1 2

Penata Muda Tk I

(III/b)

1 S1 1

Pengatur Muda

Tingkat I II/b

1 SMA 1

Tenaga Kontrak 1 S1 1

Jumlah 9 9 9

KEPALA BAGIAN BINA PENGELOLAAN BUMD

KASUBBAG

USAHA DAERAH

KASUBBAG

INVESTASI DAN

KERJASAMA

KASUBBAG PEMBERDAYAAN

BUMD

S T A F S T A F S T A F

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 6

2. Sarana dan Prasarana

NO. JENIS BARANG JUMLAH KET

1 2 3 4

1. Kendaraan roda empat 1 buah

2. Kendaraan roda dua 3 buah

3. Meja kerja Kepala Bagian 1 buah

4. Meja kerja Kasubbag 3 buah

5. Meja kerja staf 8 buah

6. Kursi Kepala Bagian 1 buah

7. Kursi Kasubbag 3 buah

8. Kursi lipat 8 buah

9. Kursi staf 8 buah

10. Kursi tamu 1 set

11. Lemari arsip 6 buah

12. Meja computer 2 buah

13. Mesin ketik manual 1 buah

14. Filling cabinet 3 buah

15. Pesawat telepon 1 buah

16. CPU 5 buah 1 rusak

17. Keyboard 4 buah

18. Monitor 4 buah

19. Printer 5 buah 1 rusak

20. Stavolt 5 buah 1 rusak

21. Pervorator 4 buah

22. Note Book 9 buah 2 rusak

23 Digital Camera 3 buah 1 rusak

24 Handycam 1 buah 1 rusak

Jumlah 88 buah

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 7

3. Pembiayaan.

NO. URAIAN JUMLAH KET

1 2 3 4

1. APBD KABUPATEN PAK

Belanja Pembangunan

a. Bimbingan Teknis Tatacara

Tatacara Kerjasama Bagi

BUMD.

50.000.000,00

b. Fasilitasi dan Koordinasi

Kerjasama BUMD

30.000.000,00 65.000.000

c. Evaluasi Laporan Keuangan

BUMD

75.000.000,00

d. Monitoring Perusahaan Daerah 50.000.000,00

e. Bimbingan Teknis Perpajakan

bagi BUMD

25.000.000,00

f.

Penyusunan Sistem dan

Prosedur Pengelolaan

Keuangan Perusahaan Daerah

50.000.000,00

g. Pelaksanaan Pembinaan

Sistem Pengelolaan Keuangan

Perusahaan Daerah.

50.000.000,00

h Pelaksanaan Pembinaan

Peningkatan Kualitas SDM

Perusahaan Daerah.

50.000.000,00

i. Penyusunan Pedoman Good

Corporate Governance (GCG).

50.000.000,00

j. Bimbingan Teknis Tata cara Analisa

& Audit Laporan Keuangan BUMD.

50.000.000,00

k. Fasilitasi Pengembangan Usaha

BUMD

50.000.000,00

1 3 4

Jumlah .530.000.000,00 65.000.000,00

Jumlah Total (Kolom 3 + 4) 595.000.000,00

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 8

2

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Merupakan awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai

tujuan. Dalam Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi

perkembangan masa depan. Adapun Visi dan Misi Bagian Usaha Daerah dan

Investasi Setda Kab. Lamongan adalah sebagai berikut :

1. VISI

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan mengemban visi Sekretariat Daerah sebagai acuan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menuju

Pemerintahan Yang Bersih “.

Di dalam Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) terkandung

beberapa azas yakni Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggara

Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas

Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Bagian

Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

mempunyai misi sebagai berikut :

“ Meningkatkan Perekonomian, Pembangunan Infrastruktur dan

Pendayagunaan Sumber Daya Daerah ”.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk Mewujudkan misi yang telah ditetapkan, maka Bagian Usaha Daerah

dan Investasi menetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Meningkatkan kemampuan ekonomi pembangunan dan produktifitas

sumber daya Daerah “

Dengan menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan BUMD dengan indikator sasaran sebagai

berikut :

a. Tata kelola BUMD yang baik;

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 9

b. Peningkatan Kinerja melalui Sistem pelaporan BUMD yang disusun

sesuai standar dan tepat waktu;

c. Pembinaan dan pelatihan bagi pegawai BUMD;

d. Peningkatan Kinerja dengan monitoring BUMD.

2. Meningkatkan promosi dan kerjasama dengan indikator sasaran sebagai

berikut :

a. Pengembangan BUMD melalui kerjasama.

B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Renstra Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021. Sebagai bahan acuan pelaksanaan program

dan berbagai kegiatan tahunan di Bagian Usaha Daerah dan Investasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bagian Usaha daerah dan

Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 memuat

informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan,

berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan

representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Usaha daerah dan Investasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Disamping itu, dokumen rencana

kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok

indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Program dan Kegiatan

Sasaran kesatu meningkatkan pengelolaan BUMD berupa program :

Program Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan Strategis Kerjasama Daerah

dan Pengembangan BUMD, dengan kegiatan :

1) Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama bagi BUMD

2) Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama BUMD

3) Evaluasi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;

4) Monitoring Perusahaan Daerah;

5) Bimbingan Teknis Perpajakan bagi BUMD;

6) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan BUMD

7) Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan BUMD;

8) Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM BUMD;

9) Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) BUMD;

10) Bimbingan Teknis Tata Cara Analisa & Audit Laporan Keuangan BUMD;

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 10

11) Fasilitasi Pengembangan Usaha Perdagangan.

Sasaran kedua meningkatnya promosi dan kerjasama dengan Program

sebagai berikut :

Program Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan Strategis Kerjasama Daerah

dan Pengembangan BUMD dengan kegiatan :

1) Bimbingan Teknis Tata Cara Kerjasama Bagi BUMD;

2) Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama BUMD

3) Evaluasi Laporan Keuangan BUMD

4) Monitoring BUMD

5) Bimbingan Teknis Perpajakan bagi BUMD

6) Penyusunan Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan BUMD

7) Pelaksanaan Pembinaan sistem Pengelolaan Keuangan BUMD

8) Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM BUMD

9) Penyusunan PedomanGood Corporate Governance (GCG) BUMD

10) Bimbingan Teknis Tata Cara Analisa & Audit Laporan Keuangan BUMD

11) Fasilitasi Pengembangan Usaha BUMD.

Rumusan, sasaran, indikator kinerja tujuan dan sasaran, serta strategi

pencapaian misi, digambarkan secara ringkas pada lampiran RS dan RKT

sebagaimana terlampir.

C. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan memper-

timbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja

antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan

kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah

dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja

sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward

atau penghargaan dan sanksi.

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2017 secara berjenjang

sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 11

merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2016.

Penetapan Kinerja Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 disusun tetap mengacu pada

RPJMD Tahun 2016–2021 dan RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2016 –

2021.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan

anggaran pada Penetapan Kinerja Bagian Usaha Daerah dan Investasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebagaimana terlampir.

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata

Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Bagian Usaha Daerah dan Investasi Tahun 2017 ini didasarkan

kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan

Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah

berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan

terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran

kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara

membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek

masukan (inputs), Keluaran (outputs), Hasil (outcomes), Manfaat (benefits)

maupun Dampak (impacts). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini

dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (PK). Skala pengukuran kinerja

tersebut menggunakan Skala Ordinal, yaitu :

85 – 100 : Sangat Baik/Sangat Berhasil

70 – 85 : Baik/Berhasil

55 – 70 : Kurang Baik/Kurang Berhasil

< 55 : Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil.

Adapun pengukuran kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan secara rinci

sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah mempunyai tiga

Indikator kinerja sebagai berikut :

a. Tata kelola BUMD yang baik.

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 13

Penyusunan Sistem Operasional Prosedur (SOP) dengan target 100%

terealisasi 95.97 %, dan Penyusunan Pedoman Good Corporate

Governance (GCG) dengan target 100% terealisasi 98.19% sehingga

capaian indikator sasaran sebesar 100% (sangat baik/sangat berhasil).

b. Sistem pelaporan perusahaan Daerah yang disusun sesuai standar dan

tepat waktu. Evaluasi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dengan

target 100% terealisasi 99.47%, Monitoring Perusahaan dengan target

100% terealisasi 95.55%. Fasilitasi Pengembangan Usaha BUMD dengan

target 100% terealisasi 99.90% Sehingga capaian indikator sasaran

sebesar 100 % ( sangat baik/sangat berhasil).

c. Pembinaan dan pelatihan bagi pegawai Perusahaan Daerah.

Pelaksanaan pembinaan Peningkatan Kualitas SDM Perusahaan Daerah

dengan target 100% terealisasi 97,43%, Bimbingan Teknis Tata Cara

Perpajakan bagi BUMD dengan target 100% terealisasi 98.23%,

Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah dengan

target 100% terealisasi 98,80 % dan Bimbingan Teknis Tata cara Analisa &

Audit Laporan Keuangan BUMD dengan target 100% terealisasi 98.16% %

sehingga capaian indikator sasaran sebesar 100 % (sangat baik/sangat

berhasil).

2. Meningkatnya promosi dan kerjasama dengan dua indikator Kinerja sebagai

berikut :

a. Pengembangan Perusahaan Daerah melalui kerjasama.

Bimbingan Teknis Tata Cara Kerjasama BUMD dengan target 100%

terealisasi terealisasi 96,66.10%. Serta Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama

BUMD dengan target 100% terealisasi 97.80%. Sehingga capaian indikator

sasaran sebesar 100 % (sangat baik/sangat berhasil).

B. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA

Keberhasilan dan kegagalan serta pembandingan terhadap capaian

kinerja pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan Strategis Kerjasama

daerah dan Pengembangan BUMD

Pencapaian Indikator Kinerja ini sebagai berikut:

NO INDIKATOR KINERJA

Capaian Th 2015

Capaian Th 2016

Capaian Th 2017

REALISASI (%)*

REALISASI (%)*

TARGET (%)

REALISASI (%)*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 14

1. Terlaksananya bimtek tatacara kerjasama Perusda

100 100 100 100

2. Terselenggaranya kerjasama BUMD secara optimal.

100 100 100 100

NO INDIKATOR

KINERJA

Capaian Th 2015

Capaian Th 2016

Capaian Th 2017

REALISASI (%)*

REALISASI (%)*

TARGET (%)

REALISASI (%)*

3. Meningkatnya Kinerja Perusahaan Daerah

100 100 100 100

4. Terselenggaranya monitoring Perusahaan Daerah

100 100 100 100

5. Tersedianya SDM Perusahaan Daerah yang memahami Perpajakan

100 100 100 100

6. Tersedianya SDM Perusda yang lebih profesional

100 100 100 100

7.

Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Perusahaan Daerah

100 100 100 100

8. Tersedianya SDM Perusda yang lebih profesional.

100 100 100 100

9.

Tersedianya SDM yang lebih profesional dalam bidang Keuangan

100 100 100 100

10.

Tersedianya Pedoman GCG bagi Perusda

100 100 100 100

11.

Terselenggaranya BUMD secara optimal

100 100 100 100

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Kinerja Bagian Bina Pengelolaan BUMD Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 terhadap target kinerja yang telah

ditetapkan tercapai Sangat Baik / Sangat Berhasil dengan capaian indikator

kinerja rata-rata sebesar 100% sehingga hasilnya diharapkan dapat

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 15

bermanfaat bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Lamongan dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021.

Program fasilitasi dan korrdinasi kebijakan strategis kerjasama daerah

dan Pengembangan BUMD ,dengan kegiatan:

1. Bimbingan teknis tata cara kerjasama bagi BUMD.

Bimbingan teknis Tata Cara Kerjasama BUMD dengan indikator berupa

Meningkatnya Pemahaman Tata Cara Kerjasama Perusahaan Daerah.

Adapun capaian target 100 % dengan pencapaian realisasi sebesar 35

orang peserta maka untuk kesimpulan indikator sasaran dan indikator

kinerja diperoleh nilai 100%. Strategi ini dilaksanakan melalui Bimbingan

Teknis Tata Cara Kerjasama bagi Perusahaan Daerah selama 2 (dua)

hari yang diikuti oleh 4 (empat) Perusahaan Daerah Yaitu PDAM, PD

BPR. Bank Daerah, PD. Pasar Kabupaten Lamongan Dan PD. Aneka

Usaha Lamongan Jaya. Dengan Nara Sumber dari Biro Admistrasi

Kerjasama dan Biro Adminstrasi Perekonomian Pemerintah Provinsi

Jawa Timur.

2.Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama BUMD

Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama BUMD dengan indikator berupa

dalam kegiatan ini ditetapkan peningkatan pengembangan perusahaan

daerah. Adapun capaian target 100% dengan pencapaian realisasi

sebesar 100%, maka untuk kesimpulan indikator sasaran dan indikator

kinerja diperoleh nilai 100%. Kegiatan ini memfasilitasi Koordinasi PT.

JAPFA Confeed Indonesia (Sidoarjo) dalam memasarkan hasil produk

yang dihasilkan para petani berupa Jagung di Kabupaten Lamongan

melalui salah satu Perusahan Daerah Kabupaten Lamongan (PD. Aneka

Usaha Lamongan Jaya) dan Penyusunan strategic Bisnis Plan PD.

Aneka Usaha Lamongan Jaya yang bekerjasama dengan jasa

Konsullansi (PT. Padmanaba Surabaya).

2. Evaluasi Laporan Keuangan Perusahaan

Evaluasi Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dalam kegiatan ini

ditetapkan indikator berupa meningkatnya kinerja Perusahaan Daerah

capaian target 12 kali evaluasi laporan keuangan dengan pencapaian

realisasi sebesar 100%, maka untuk kesimpulan indikator sasaran dan

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 16

indikator kinerja diperoleh nilai 100 %. Strategi dapat dilaksanakan

dengan baik dan secara umum tidak mengalami kendala yang berarti,

hal ini dikarenakan adanya dukungan dan koordinasi yang baik antara

Badan Pengawas Perusahaan Daerah, 4 (empat) perusahaan daerah

dan 2 (dua) BLUD serta Instansi terkait.

4.Monitoring Perusahaan Daerah

Monitoring Perusahaan Daerah dalam kegiatan ini ditetapkan

indikator berupa meningkatnya kinerja Perusahaan Daerah capaian

target 100 % dengan pencapaian realisasi sebesar 20 kali monitoring,

maka untuk kesimpulan indikator sasaran dan indikator kinerja diperoleh

100 %. Strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan secara umum tidak

mengalami kendala yang berarti, hal ini dikarenakan adanya dukungan

dan koordinasi yang baik antara Badan pengawas Perusahaan Daerah

dan 4 (empat) Perusahaan Daerah dan 2 (satu) BLUD serta Instansi

terkait.

5.Bimbingan Teknis Perpajakan Bagi BUMD

Bimbingan Teknis Perpajakan Bagi BUMD dalam kegiatan ini

ditetapkan indikator berupa meningkatnya SDM Perusahaan Daerah.

Adapun capaian target 30 orang peserta pembinaan dengan pencapaian

realisasi sebesar 100 %, maka untuk kesimpulan indikator sasaran dan

indikator kinerja diperoleh 100 %.

Capaian kinerja tersebut, terlaksana dengan baik berkat dukungan

dan koordinasi yang intensif dengan pihak ketiga sebagai Nara Sumber

terkait dari Tim Perwakilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan.

Dengan Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan

pengetahuan/wawasan tentang perpajakan bagi pegawai perusahaan

daerah.

6.Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Perusahaan Daerah.

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Perusahaan Daerah, dalam kegitan ini ditetapkan indikator berupa

meningkatnya kinerja Perusahaan Daerah dengan target 1 (satu) SOP.

Adapun capaian target 1 SOP dengan pencapaian realisasi sebesar

100 %, maka untuk kesimpulan indikator sasaran dan indikator kinerja

diperoleh nilai 100 %. Strategi yang dilaksanakan yang

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 17

diimplementasikan dalam kegiatan berupa Penyusunan Standar

Operasional dan Prosedur sebagai pedoman pengelolaan Perusahaan

Daerah bagi PD. Pasar kabupaten Lamongan .

Capaian kinerja 100 % tersebut, terlaksana dengan baik berkat

dukungan dan koordinasi yang intensif dengan pihak ketiga yaitu Tim

Asistensi Penyusunan SOP dalam bentuk Pedoman Penerapan

Adminstrasi dan Keuangan dari CV. Wira Buana Consultant Surabaya,

sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh Direktur dan

jajarannya dalam mengelola Perusahaan menuju kearah yang lebih

profesional.

7. Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan Perusahaan

Daerah

Pelaksanaan Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan

Perusahaan Daerah dalam kegiatan ini ditetapkan indikator berupa

meningkatnya pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan

Perusahaan Daerah sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan (SAK)

capaian target 40 orang dengan pencapaian realisasi sebesar 100 %,

maka untuk kesimpulan indikator sasaran dan indikator kinerja diperoleh

nilai 100 %. dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, telah

dilaksanakan Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan Perusahaan

Daerah dengan narasumber dari Mandiri Consulting Sidoarjo. Hasil yang

diperoleh dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan dan

pengetahuan bagi personil perusahaan Daerah dalam menyusun laporan

keuangan sesuai dengan standart Akuntansi yang telah ditetapkan (SAK)

dan persamaan persepsi dalam penyusunan Laporan Keuangan pada

masing-masing Perusahaan Daerah.

8. Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM Perusahaan

Daerah

Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM Perusahaan

Daerah dalam kegiatan ini ditetapkan indikator berupa meningkatnya

SDM Perusahaan Daerah yang profesional capaian target 40 orang

dengan pencapaian realisasi sebesar 100 %, maka untuk kesimpulan

indikator sasaran dan indikator kinerja diperoleh nilai 100 %. Dalam

rangka pencapaian sasaran tersebut, telah dilaksanakan pembinaan

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Perusahaan

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 18

Daerah dengan narasumber dari PT. UNIMOS Gresik. Hasil yang

diperoleh dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan dan

pengetahuan bagi personil perusahaan Daerah untuk meningkatkan

kinerja yang lebih profesional dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) BUMD

Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance (GCG)

BUMD, dalam kegitan ini ditetapkan indikator berupa meningkatnya

kinerja Perusahaan Daerah dengan target 1 (satu) Pedoman GCG.

Adapun capaian target 100 % dengan pencapaian realisasi sebesar 100

%, maka untuk kesimpulan indikator sasaran dan indikator kinerja

diperoleh nilai 100 %. Strategi yang dilaksanakan melalui satu program

yang diimplementasikan dalam kegiatan tunggal berupa Penyusunan

Pedoman Good Corporate Governance (GCG) BUMD.

Capaian kinerja 100 % tersebut, terlaksana dengan baik berkat

dukungan dan koordinasi yang intensif dengan pihak ketiga yaitu Tim

Asistensi Penyusunan SOP dari CV. Jayappatra Surabaya. Hasil yang

diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya buku Pedoman Good

Corporate Governance (GCG) BUMD. Sehingga dapat digunakan

sebagai pedoman oleh Direktur dan jajarannya dalam mengelola

Perusahaan menuju kearah yang lebih profesional

10.Bimbingan Teknis Tata Cara Analisa dan Audit Laporan Keuangan

BUMD

Bimbingan teknis Tata Cara Analisa dan Audit Laporan Keuangan

BUMD dengan indikator berupa Meningkatnya pengetahuan SDM

Perusahaan Daerah tentang tata cara analisa dan audit laporan

keuangan. Adapun capaian target 30 orang dengan pencapaian realisasi

sebesar 100%, maka untuk kesimpulan indikator sasaran dan indikator

kinerja diperoleh nilai 100%. Strategi ini dilaksanakan melalui Bimbingan

Teknis Tata Cara Analisa dan Audit Laporan Keuangan BUMD selama 2

(satu) hari yang diikuti oleh 4 (empat) Perusahaan Daerah Yaitu PDAM,

PD BPR. Bank Daerah, PD. Pasar Kabupaten Lamongan Dan PD. Aneka

Usaha Lamongan Jaya. Dengan Tim Nara Sumber dari dosen Fakultas

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik.

11.Fasilitasi Pengembangan Usaha Perdagangan.

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 19

Fasilitasi Pengembangan Usaha Perdagangan dengan indikator

berupa Peningkatan pengembangan Perusahaan Daerah. Adapun

capaian target 1 BUMD dengan pencapaian realisasi sebesar 100%,

maka untuk kesimpulan indikator sasaran dan indikator kinerja diperoleh

nilai 100%. Kegiatan ini berupa study banding pada salah satu

Perusahaan Daerah di Kabupaten Madiun yaitu PDAM Kabupaten

Madiun dengan harapan kinerja perusahaan daerah di Kabupaten

Lamongan khususnya PDAM Lamongan dapat meningkat dan bisa

memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih sebagai bentuk

pelayanan terhadap masyarakat.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Bagian Usaha daerah dan Investasi Tahun

Anggaran 2017, sesuai sasaran dan indikator kinerja telah didukung anggaran

APBD Tahun 2017 sebesar Rp .595.000.000,- telah dapat direalisasikan

sebesar Rp. 582.379.300,- dengan prosentase sebesar 97,88 %, dan secara

rinci sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

RENCANA ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terselenggara nya Bimtek Tata Cara Kerjasama Perusahaan Daerah

- Jumlah SDM/Pegawai Perusda yang mengikuti bimtek

50.000.000 48.329.300 96,66

2 Terlaksananya Koordinasi Kerjasama BUMD

- Jumlah Koordinasi Kerjasama BUMD 95.000.000 92.903.700 97,80

3 Terselenggaranya Evaluasi Laporan Keuangan Perusda

- Jumlah hasil rakor evaluasi laporan keuangan perusda

75.000.000 74.598.400 99,47

4 Terselenggaranya Monitoring Perusahaan Daerah

- Jumlah SDM/Pegawai Perusda yang mengikuti bimtek

50.000.000 47.772.900 95.55

5 Terselenggaranya Bimtek Perpajakan bagi BUMD

- Jumlah SDM/Pegawai Perusda yang mengikuti bimtek

25.000.000 24.557.400 98.23

6 Terlaksananya penyusunan SOP Perusahaan Daerah

- Jumlah SOP yang tersusun untuk perusahaan daerah

50.000.000 47.984.000 95.97

7 Terselenggaranya Pembinaan Sistem Pengelolaan

- Jumlah SDM/Pegawai perusda yang mengikuti pembinaan

50.000.000 49.415.500 98.80

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 20

Keuangan Perusahaan Daerah

SPK

8 Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM Perusahaan daerah

- Jumlah SDM/Pegawai perusda yang mengikuti pembinaan SDM

50.000.000 48.712.000 97.43

9 Terlaksananya penyusunan Pedoman GCG bagi BUMD

- Jumlah Pedoman GCG yang tersusun untuk BUMD

50.000.000 49.094.700 98,19

10 Terselenggaranya Bimtek Tata cara Analisa & Audit Laporan Keuangan BUMD

- Jumlah SDM/Pegawai Perusda yang mengikuti bimtek 50.000.000 49.081.400 98,17

11 Terlaksananya Study Banding Perusahaan luar daerah

- Jumlah perusahaan daerah yang menjadi sasaran stuba

50.000.000 49.946.000 99,90

J U M L A H 595.000.000 12.620.700 97.88

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 21

BAB IV

PENUTUP

a. KESIMPULAN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Usaha daerah dan

Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibuat sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit kerja

Bagian Usaha daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan, berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1999.

Pada Tahun Anggaran 2017, Bagian Usaha daerah dan Investasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan 11 (sebelas) kegiatan

prioritas yang diharapkan mampu memenuhi target sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pelaksanaaan kegiatan tersebut,

masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

namun secara umum semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Tentunya

ada beberapa kendala dan permasalahan-permasalahan yang menjadi pemicu

belum optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

Diharapkan dalam tahun-tahun berikutnya, kendala dan permasalahan

yang dihadapi dalam tahun anggaran 2017 ini dapat dijadikan sebagai bahan

kajian dalam penyusunan Perencanaan Stratejik. Sehingga pelaksanaan kegiatan

tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran

sebagaimana yang ditetapkan, dengan menetapkan upaya-upaya

penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi

selama pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, untuk tahun-tahun berikutnya masih

sangat diperlukan ide-ide yang lebih inovatif dan lebih mempertajam strategi

pencapaian tujuan, sebagai langkah konkrit dalam upaya mengoptimalkan

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 22

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang ada sebagai upaya meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan. Perlu digaris bawahi bahwa

penyusunan LKjIP oleh unit kerja Bagian Bagian Usaha daerah dan Investasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga

masih perlu perbaikan-perbaikan baik format penyajian maupun dalam mengkaji

permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk itu saran dan masukan dari semua

pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Bagian Bagian Usaha daerah dan Investasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan.

b. SARAN

Dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan yang dicapai Bagian

Bagian Usaha daerah dan Investasi Sekretariat Daerah tidak terlepas dari

kendala-kendala yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini

diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala-kendala

yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya kendala-kendala dalam

pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Bagian Usaha daerah dan

Investasi Sekretariat Daerah telah mempersiapkan strategi-strategi

pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang kendala-kendala tersebut dapat

diminimalisir. Selain itu, indikator-indikator sasaran sepenuhnya dapat

dilaksanakan, akan tetapi karena masih adanya keterbatasan dana, tenaga dan

waktu pelaksanaan sehingga masih ada pencapaian indikator sasaran yang

kurang optimal dan akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Bagian Bina Bagian

Usaha daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Tahun 2017 ini disusun, dengan

harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Lamongan, Desember 2017

KEPALA BAGIAN BINA PENGELOLAAN BUMD

Drs. PURWOKO. Pembina Tingkat I

NIP. 19600703 198103 1 007

Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten Lamongan | 23