1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pendidikan merupakan investasi yang penting untuk menciptakan

kualitas hidup manusia. Dengan pendidikan, seseorang dapat memperoleh

sejumlah pengetahuan dan keterampilan, serta dapat meningkatkan kualitas

Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu semua instansi baik pemerintahan maupun

swasta memerlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam menghadapi

dunia kerja. Oleh sebab itu program wajib belajar telah diprogram oleh

pemerintah agar kelak ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk bekerja

sehingga dapat memajukan bangsa.

Negara merupakan suatu wilayah di muka bumi yang memiliki peran

pemerintahan dalam mengatur segala aspek mulai dari ekonomi, politik, sosial,

budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Pengertian Negara terdapat

beberapa unsur didalamnya yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan

pengakuan dari negara lain atau suatu wilayah di permukaan bumi yang

kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, social maupun budayanya diatur oleh

pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu

wilayah yang memiliki suatu system atau aturan yang berlaku bagi semua individu

di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah Negara

adalah memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan

syarat skundernya adalah mendapat pengakuan dari Negara lain. Indonesia

SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA KENDARAANTAHUN 2012 MENURUTPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 DI PUSDIKLAT MIGAS CEPU JAWATENGAHHERI SUBIANTOROUniversitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2

merupakan negara yang memiliki banyak pulau dan berbentuk repubilk yang

telah diakui secara global dengan mempunyai beragam ratusan rakyat, serta

memiliki wilayah darat. Laut, dan udara. Tak ketinggalan bahwa Indonesia

terdapat organisasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Penciptaan Sumber daya Manusia yang kompeten dalam melakukan

tanggungjawab dan pekerjaan disebuah perusahaan merupakan salah satu tujuan

untuk meningkatkan kualitas perusahaan dari segi tersedianya pengelolaan SDA

oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan agar bermanfaat juga bagi

Negara dalam mengolah keuangan – keuangan Negara yang salah satunya adalah

mengolah Barang Milik Negara (BMN).

Barang Milik Negara yang sudah tidak terpakai maka akan dihapuskan

menurut prosedur yang ada. Menghapus Barang Milik Negara adalah tindakan

menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat

keputusan dari pejabat yang berwenang membebaskan Pengguna Barang dan

atau Kuasa Pengguna Barang dan atau Pengelola Barang dari tanggung jawab

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara). Dengan kata lain, penghapusan adalah proses terakhir perjalanan

hidup Barang Milik Negara. Jika dianalogikan dalam karir pegawai, penghapusan

dapat didefinisikan sebagai tahap pensiun seseorang dari instansi/perusahaan

tempatnya bekerja. Barang Milik Negara (BMN) dalam pengelolaan Kuasa

SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA KENDARAANTAHUN 2012 MENURUTPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 DI PUSDIKLAT MIGAS CEPU JAWATENGAHHERI SUBIANTOROUniversitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3

Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang ditatausahakan dengan pembukuan,

inventarisasi dan pelaporan.

Aset Negara Indonesia atau Barang Milik Negara Indonesia ada dimana

mana Tanah, Bangunan dan selain tanah atau bangunan, salah satunya adalah

kendaraan. BMN yang akan dihapuskan dan tidak lagi digunakan dalam kegiatan

operasional harus dilakukan penghentian penggunaan. Keputusan untuk

menghentikan BMN dari penggunaan untuk kegiatan operasional tentu didasarkan

pada pertimbangan yang tepat. Pertimbangan tersebut antara lain karena BMN

dalam keadaan rusak berat, barang diganti dengan barang lain karena modernisasi

atau karena kegiatan operasional yang mennjadi alasan penggunaan barang

tersebut tidak lagi dilakukan. Untuk kondisi tertentu juga menjadi penyebab

barang tak dapat lagi digunakan, yaitu karena hilang. BMN yang telah dihentikan

penggunaannya, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi dari BMN

yang bersangkutan.

BMN yang masih memiliki nilai ekonomis dan memungkinkan untuk

dialihkan kepada pihak lain akan dilakukan pemindahtanganan (dengan cara

dijual, ditukarkan, dihibahkan atau jika memungkinkan dijadikan penyertaan

modal pemerintah), BMN dalam kondisi rusak berat dapat diusulkan untuk

dilakukan pemusnahan. BMN yang telah dipindahtangankan atau dimusnahkan,

yang hilang atau karena sebab-sebab lain akan diusulkan untuk dihapuskan

kepada Pengguna Barang dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang

Penghapusan Barang Milik Negara. Penulisan latar belakang ini dilakukan di

SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA KENDARAANTAHUN 2012 MENURUTPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 DI PUSDIKLAT MIGAS CEPU JAWATENGAHHERI SUBIANTOROUniversitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4

PUSDIKLAT MIGAS Cepu Jawa Tengah. Dalam hal ini keberadaan aset

kendaraan tersebut dijadikan penulis sebagai objek penelitian.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pusdiklat

Migas Cepu untuk mengetahui sejauh mana prosedur penghapusan barang milik

Negara yang diterapkan di BUMN ini. Maka penulis meberikan judul penelitian

ini : “SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK

NEGARA (BMN) BERUPA KENDARAAN TAHUN 2012 MENURUT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 DI

PUSDIKLAT MIGAS CEPU JAWA TENGAH”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka merumuskan masalah sebagai

berikut: Apakah sistem dan prosedur penghapusan barang milik Negara berupa

kendaraan tahun 2012 di PUSDIKLAT MIGAS Cepu sudah sesuai PMK No.

50/PMK.06/2014 ?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi

pembahasan dalam Tugas Akhir ini hanya pada prosedur penghapusan BMN di

PUSDIKLAT MIGAS Cepu dan membatasi obyeknya yaitu Kendaraan.

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan masalah tersebut

untuk mengetahui sistem dan prosedur penghapusan BMN berupa kendaraan di

PUSDIKLAT MIGAS Cepu sudah sesuai PMK No.50/PMK.06/2014 atau belum.

SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA KENDARAANTAHUN 2012 MENURUTPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 DI PUSDIKLAT MIGAS CEPU JAWATENGAHHERI SUBIANTOROUniversitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

5

Untuk mengetahui kendala prosedur penghapusan BMN berupa kendaraan di

PUSDIKLAT MIGAS Cepu.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasil

penelitian dapat berguna :

1. Bagi Penulis sendiri, diharap dapat memberikan wawasan dan

pengetahuan dalam penerapan ilmu akuntansi.

2. Bagi Pusdiklat Migas Cepu, sebagai bahan masukan yang mungkin

bermanfaat dalam hal penghapusan BMN secara tepat.

3. Bagi institute Pendidikan, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi

institusi Pendidikan dalam bidang terkait dan dapat menjadi

pedoman bagi mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut.

SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA KENDARAANTAHUN 2012 MENURUTPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 DI PUSDIKLAT MIGAS CEPU JAWATENGAHHERI SUBIANTOROUniversitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

6

1.6 Kerangka Penelitian

Alur kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 1.1 Alur Kerangka Penelitian

Sumber : data diolah

Analisis

PMK No. 96/PMK.06/2007

belum ada PSP (Penetapan Status

Penggunaan) sedangkan

perubahan peraturan yang baru

PMK No. 50/PMK.06/2014

sudah menggunakan PSP

sudah menggunakan PSP

Kesimpulan

dan saran

Seharusnya Pusdiklat Migas

Cepu memakai peraturan

terbaru yang sudah

menggunakan PSP, karena PSP

berfungsi untuk menetapkan

Harga Perolehan BMN.

SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA KENDARAANTAHUN 2012 MENURUTPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 DI PUSDIKLAT MIGAS CEPU JAWATENGAHHERI SUBIANTOROUniversitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

7

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sistematika penulisannya

diklasifikasikan menjadi IV (empat) bab yaitu :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang

masalah, alas an pemilihan objek, identifikasi masalah, pembatasan

masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

2. Bab II Gambaran Umum Penulisan

Dalam bab ini penulis mengemukakan berbagai refrensi/tinjauan

pustaka yang mendukung kajian atau analisis yang penulis

sampaikan dan metodologi penelitian yang digunakan.

3. Bab III Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas mengenai analisis data yang

diharapkan akan memuat unsur analisis diskripsi dan berisi

pembahasan mengenai analisis yang didapat.

4. Bab IV Penutup

Dalam bab ini merangkum hal yang menjadi pokok bahasa dalam

tugas akhir dan meberikan saran atas kendala yang terjadi sesuai

yang telah dilakukan.

SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA KENDARAANTAHUN 2012 MENURUTPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 DI PUSDIKLAT MIGAS CEPU JAWATENGAHHERI SUBIANTOROUniversitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/