BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memperhatikan

Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan keadaan sumber daya alam dewasa ini baik ditinjau dari segi kuantitas dan

kualitas terlihat adanya kemerosotan lingkungan hidup menuju suatu keadaan kritis yang

ekstrim dengan ditandai semakin seringnya terjadi kejadian luar biasa seperti bencana banjir,

tanah longsor, kekeringan dan wabah penyakit. Hal ini disebabkan peran pemerintah daerah

terhadap pengawasan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup yang

merupakan bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup masih kurang berfungsi dengan

baik. Belum terpadunya antara berbagai aspek yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup

dapat dilihat dari berbagai kasus gugatan terhadap pihak yang telah melakukan kerusakan dan

atau pencemaran lingkungan tanpa tindakan atau sanksi yang sesuai atas perbuatannya.

Perencanaan strategis memiliki 3 (tiga) dimensi :

Pertama : bahwa Pembangunan Lembaga dimulai dengan visi sehingga arah

pembangunan lembaga yang dikehendaki bersama (Pemerintah Daerah,

Swasta, dan Masyarakat) sangat jelas untuk dicapai;

Kedua : dokumen rencana strategis yang berisikan visi dan misi lembaga, bidang-

bidang strategis yang harus diintervensi dalam rangka mengemban misi dan

mewujudkan visi tersebut, serta kiat-kiat yang terpilih dalam rangka

mensukseskan bidang yang dianggap strategis. Jadi tidak harus mencakup

semua bidang strategis agar tidak memberi hasil yang berarti bahkan justru

banyak menimbulkan pemborosan;

Ketiga : dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara hakiki Rencana Strategis

memiliki urgensi khususnya dalam hal penentuan arah dan kontrol bagi

masyarakat terhadap dinamika pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat

demi terwujudnya visi dan misi yang telah disepakati.

Namun demikian rencana strategis baru yang dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan ke

dalam suatu program dan kegiatan strategis yang merupakan operasionalisasi dari rencana


tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan

dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

Upaya pemulihan perlu dilakukan sesegera mungkin agar kerusakan dan atau pencemaran

yang terjadi tidak meningkatkan beban daerah dan beban sosial. Kondisi Kabupaten

Kotawaringin Barat memiliki 3 (tiga) Sungai besar yang merupakan sistem Daerah Aliran

Sungai (DAS) Arut, Sekonyer di Kecamatan Kumai dan DAS Lamandau maka pengelolaan

sumber daya alam sangat cocok melalui pendekatan system DAS karena aktifitas masyarakat

masih banyak terkait dengan budaya sungai.

Karenanya, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan tidak hanya menyangkut

kegiatan besar (major activity), akan tetapi juga mencakup kegiatan skala kecil (small scale

activity). Dengan demikian pengelolaan sumber daya alam yang harus ditempuh adalah

melalui cara terintegrasi antara sektor terkait seperti pertanian arti luas, pendidikan,

kesehatan, tenaga kerja, perindustrian, pekerjaan umum dan pertambangan sehingga

diharapkan masyarakat pengguna dapat merubah persepsi dan anggapan bahwa sumber daya

alam yang terbatas maupun tidak terbatas menyebabkan penggunaan sumberdaya alam

menjadi hemat.

Terkait hubungan Renstra BLH dengan dokumen perencanaan lainnya, Renstra BLH disusun

atas dasar pada keterkaitannya dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barat Tahun 2010- 2014 dengan mempelajari visi, misi

dan program Bupati Kotawaringin Barat masa bakti 2006-2010 terhadap tugas dan fungsi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kemudian melakukan kajian strategis untuk menentukan hubungan rumusan kelompok tujuan

dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan

lingkungan eksternal (Program Bupati Kotawaringin Barat, kondisi lingkungan, objek urusan

BLH dan lainnya); dan lingkungan internal (Aparat BLH, peralatan, keuangan, sistem

administrasi, kebijakan dan lainnya); serta mengacu pada hasil evaluasi Renstra BLH periode

2006-2010. Hubungan Renstra BLH dengan perencanaan lainnya disajikan pada Gambar

berikut ini :


Keterangan : RPJPD = Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Kotawaringin Barat.

RPJMD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat.

RKPD = Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

RAPBD = Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Dearah Kab. Kotawaringin Barat.

RENJA = Rencana Kerja BLH Kabupaten Kotawaringin Barat.

RKA = Rencana Kerja Anggaran BLH Kab. Kotawaringin Barat.

DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLH Kab. Kotawaringin Barat.

= Garis Pedoman.

= Garis Acuan.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kotawaringin Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

RPJPD RPJMD RKPD RAPBD APBD

RENSTRA

BLH

RENJA

BLH

RKA

BLH

DPA

BLH


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4598);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah


Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5107);

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5).

24. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 24).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan

maksud untuk memberikan arahan dan pedoman dalam menyusun perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan tahunan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah :


1. Terwujudnya keterpaduan, keserasian, keseimbangan dan kesamaan persepsi dalam

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah terkait.

2. Teralokasinya prioritas perencanaan dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup selama

lima tahun (tahun 2012 s/d 2016) untuk memperoleh nilai manfaat yang dapat

dipertanggungjawabkan (accountable).

3. Meningkatnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan pada

masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

periode 2012 - 2016 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BLH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BLH

2.2. Sumber Daya BLH

2.3. Kinerja Pelayanan BLH

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLH

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BLH

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

3.3. Telaahan Renstra KLH


3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLH

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Deskripsi / Penjelasan

5.2. Matriks

BAB VI INDIKATOR KINERJA BLH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

7.1. Program Transisi

7.2. Kaidah Pelaksanaan

LAMPIRAN

1. Matriks Program dan Indikasi Kegiatan SKPD (Hasil Pengolahan Matriks pada Bab V

2. Inventarisasi Data dan Informasi

3. Analisa SWOT

4. Dokumentasi Proses Penyusunan Renstra SKPD


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas Membantu Kepala Daerah dalam

merumuskan kebijakan dan koordinasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan

kualitas lingkungan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta

monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.

b. Fungsi Badan Lingkungan Hidup :

1. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup meliputi perencanaan,

pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan hidup termasuk

pengembangan model konservasi, strategis penegakan hukum dan

pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup.

3. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak

lingkungan meliputi penyiapan dan penyerapan dokumen lingkungan hidup

serta instrument pengendalian lainnya.

4. Melakukan penegakan hukum dan advokasi permasalahan lingkungan hidup.

5. Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu kepada

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.

6. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan

dan pelatihan.

7. Melakukan koordinasi pengawasan dalam rangka konservasi sumberdaya alam.

8. Melakukan analisa dalam rangka pengendalian pemanfaatan tata ruang dalam

keserasian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

9. Menyelenggarakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) bidang lingkungan hidup.

10. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan struktural bidang lingkungan

hidup.


11. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan

swadaya masyarakat (LSM) dalam pengelolaan lingkungan hidup.

12. Melakukan kegiatan mendukung program dari pusat dan provinsi serta program

strategis bidang lingkungan hidup dan program Penilaian Peringkat Kinerja

Perusahaan (PROPER).

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Kotawaringin Barat.

c. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup

Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan

oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 20

Februari 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Hidup Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat. Kemudian diubah untuk

pertama kali atas pemekaran struktur organisasi dengan Perda Kabupaten Kotawaringin

Barat Nomor 25 Tahun 2000 dan dirubah kedua kalinya melalui Perda Kotawaringin Barat

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut :


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA BLH

BIDANG ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENGKAJIAN DAN

PENERAPAN ANALISIS LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KAPASITAS LINGKUNGAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SUB BIDANG PENCEGAHAN

PENCEMARAN AIR, TANAH DAN UDARA

SUB BIDANG PENGENDALIAN

PENCEMARAN AIR, TANAH DAN UDARA

BIDANG PELESTARIAN DAN PEMULIHAN

KUALITAS LINGKUNGAN

SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN

PELESTARIAN KUALITAS LINGKUNGAN

SUB BIDANG PEMULIHAN KUALITAS

LINGKUNGAN

BIDANG PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG KELEMBAGAAN DAN

PERAN SERTA MASYARAKAT

SUB BIDANG ADVOKASI LINGKUNGAN HIDUP

UPTD

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN

PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAN PROGRAM


2.2. Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan

Fungsional.

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menurut

jenjang pendidikan sebagaimana tabel berikut ini :

No. Uraian Formasi Posisi

Awal Tambahan Kurang

Posisi Terakhir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

S2

S1

Sarjana Muda

SLTA

SLTP

SD

-

-

-

-

-

-

2

22

5

9

-

-

-

2

-

1

-

-

-

5

-

2

-

-

2

19

5

8

-

-

Jumlah - 38 3 7 34

b. Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menurut pangkat

dan golongan sebagaimana tabel berikut ini :



Posisi

Terakhir

1.

Juru Muda, I/a

Juru Muda Tk. I, I/b

Juru, I/c

Juru Tingkat I, I/d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Gol. I - - - - -

2.

Pengatur Muda, II/a

Pengatur Muda Tk. I, II/b

Pengatur, II/c

Pengatur Tk. I, II/d

-

-

-

-

-

1

5

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

5

1


Jumlah Gol. II - 8 - 1 7

3.

Penata Muda, III/a

Penata Muda Tk.I, III/b

Penata, III/c

Penata Tk. I, III/d

-

-

-

-

9

3

6

6

1

-

-

1

-

-

4

-

10

3

2

7

Jumlah Gol. III - 24 2 4 22

4.

Pembina, IV/a

Pembina Tk. I, IV/b

Pembina Utama Muda, IV/c

Pembina Utama Madya,IV/d

Pembina Utama, IV/e

-

-

-

-

-

3

2

1

-

-

1

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

1

-

-

Jumlah Gol. IV - 6 3 4 5

Jumlah - 38 5 9 34

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menurut

jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel berikut ini :



Posisi

Terakhir

1.

Menurut Jabatan Struktural

Eselon I

Eselon II.b

Eselon III.a

Eselon III.b

Eselon IV.a

Fungsional

Staf

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

4

11

-

21

-

-

1

1

2

-

-

-

-

1

2

3

-

2

-

1

1

3

10

-

19

Jumlah Jabatan Struktural - 38 4 8 34

2.

Menurut Jabatan Fungsional

Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Jabatan Fungsional - - - - -

Jumlah - 38 4 8 34


d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap

Jumlah Pegawai Tidak Tetap pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kotawaringin Barat sebagaimana tabel berikut ini :

No. Uraian Jumlah

1.

2.

Petugas Jaga Malam

Petugas Kebersihan Kantor

2 Orang

2 Orang

Jumlah 4 Orang

2.2.1. Perlengkapan :

a. Tanah seluas 4.400 m

b. Peralatan dan mesin (alat-alat besar)

- Mesin pencacah sampah organik 1 unit

- Compresor pemilah 1 unit

- Compresor input (feeder) 1 unit

- Pengayak Kompos mekanik 1 unit

- Mesin pencacah sampah botol plastik 1 unit

- Mesin pencacah sampah dan pencuci kantong plastik 1 unit

- Mesin mixer kompos 1 unit

- Mesin genset 1 unit.

c. Gedung Kantor

- Ruang kerja seluas 332 m (1 unit)

- Ruangan Rapat 187 m (1 unit)

- Gedung Laboratorium 200 m (1 unit)

- Rumah Jaga 1 unit

- Bangunan Atap Pengolah Sampah 1 unit

d. Alat perlengkapan laboratorium LH sebanyak 65 set

e. Alat Kantor :

- Meja dan Kursi Kerja 43 unit

- Meja rapat sebanyak 2 unit

- Kursi lipat 58 unit


- Komputer PC 11 unit

- Note book 7 unit (baik 4 unit rusak 3 unit)

- Printer 6 unit

f. Kendaraan :

- Kendaraan operasional Pimpinan Roda 4 sebanyak 1 unit

- Kendaraan operasional Laboratorium Roda 4 sebanyak 1 unit

- Kendaraan operasional Roda 2 sebanyak 6 unit

- Motor Pengangkut sampah 8 unit

- Gerobak sampah 96 unit

g. Alat Studio

- Pesawat telepon 1 unit dan faximile 3 unit

- Handy camp sony 2 unit

- Wireless 1 buah

- LCD 2 buah

- Multimedia soud system 1 buah

- Camera digital 1 unit

2.2.2. Unit usaha yang masih operasional

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, kondisi tahun 2011 memiliki:

a. Unit Mesin Pencacah Sampah

b. Laboratorium Pengujian

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

2.3.1. Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat :

A. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah satu dari 14 (empat belas) kabupaten/kota

di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini mempunyai Ibukota Pangkalan Bun,

berada pada jarak tempuh 460 km ke arah barat kota Palangka Raya (Ibukota

Provinsi Kalimantan Tengah). Secara geografis kabupaten ini terletak diantara

119 sampai dengan 336 Lintang Selatan dan 110 25 sampai dengan 112 50

Barat Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Lamandau.

- Sebelah Selatan dengan Laut Jawa.


- Sebelah Timur dengan Kabupaten Seruyan.

- Sebelah Barat dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau.

Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat seperti pada gambar berikut ini :

Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber : Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km dan secara

administrasi terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Kotawaringin

Lama, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Utara,

Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Kecamatan

Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada adalah pemekaran dari Kecamatan

Kumai. Untuk luas Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kecamatan

sebagaimana tabel berikut :

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan

No. Kecamatan Luas (km2)

1. Kotawaringin Lama 1.257

2. Arut Selatan 2.400


3. Kumai 2.921

4. Pangkalan Banteng 1.306

5. Pangkalan Lada 229

6. Arut Utara 2.685

Kotawaringin Barat 10.759

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011

Penetapan batas wilayah yang rendah (rawa) berdasarkan garis maya,

sedangkan di daerah gunung (perbukitan) berdasarkan puncak gunung

(bukit), sehingga didasarkan pada arah aliran air yang dituju. Artinya, jika

aliran air menuju ke kabupaten lain yang berbatasan, maka awal aliran air

itulah sebagai batas antara kedua wilayah kabupaten yang dimaksud.

C. Iklim

Jenis Iklim

Berdasarkan data pengamatan hujan selama 10 tahunan (1995-2004) dari BMKG

Stasiun Meteorologi Iskandar Pangkalan Bun, jenis iklim kawasan Kabupaten

Kotawaringin Barat menurut Klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, memiliki tipe

iklim A. Curah hujan tahunan dari tahun berkisar 1.904-3.762 mm dengan rata-

rata tahunan sebesar 2.637,7 mm. Suhu udara rata-rata pada rentang tahun yang

sama rata-rata harian antara 25,9C-26,2C dan kelembaban berkisar antara 85-

87% .

D. Tanah / Lahan

Jenis Tanah

Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kotawaringin

Barat dikelompokan kedalam 6 (enam) jenis tanah yaitu Podsolik Merah Kuning,

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), Kompleks Regosol (Podsol),

Alluvial, Organosol dan Oksisol (Lateritik). Jenis tanah yang terluas adalah


podsolik merah kuning. Jenis-jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat

sebagaimana tabel berikut ini :

Jenis Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat

No. Jenis Tanah Luas (Ha) Prosentase

1. Oksisol / Lateritik 21.518,00 2,00

2. Podsolik Merah Kuning 352.895,20 32,80

3. Kompleks Podsolik 150.626,00 14,20

4. Alluvial 206572,80 19,20

5. Kompleks Regosol 154.929,60 14,40

6. Organosol 189.358,40 17,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai

potensi sumber daya alam yang cukup besar. Sumber daya alam yang terdapat di

Kabupaten ini sebagian besar berupa hutan dan hasil ikutannya, perkebunan,

perikanan, peternakan. Di samping itu juga mempunyai potensi sumber daya

mineral.

Ketinggian

Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara,

yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata-rata 0,6 0C, sehingga makin tinggi

suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah.

Luas wilayah berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan

No. Kecamatan Luas (Ha)


0-7 m 7-25 m 25-100 m 100-500 m > 500m Jumlah

1. Ktw. Lama - 62.477,0 59.353,0 - - 1.257

2. Arut Selatan 14.200,0 86.040,0 135.408,0 4.272,0 - 2400

3. Kumai 71.890,3 69.892,5 151.348,1 9.565,2 - 2.921

4. P. Banteng 26.076,5 25.351,8 54.897,9 3.469,6 - 1.306

5. P. Lada 7.863,2 7.644,7 16.554,0 1.046,2 - 229

6. Arut Utara - - 181.345,0 86.940 215 2.685

Kotawaringin Barat 120.030 251.406 598.906,0 105.293,0 215 1.075.900

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011.

Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat



Kelerengan dan Fisiografi

Kondisi kelerengan Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelas dapat dilihat

pada tabel berikut :

Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

No. Kecamatan

Luas (Ha)

0-2 % 2-15 % 15-40 % > 40 % Jumlah

1. Kotawaringin Lama 64.140,0 - 57.773,0 - 1.257

2. Arut Selatan 89.568,0 139.992,0 10.440,0 - 2.400

3. Kumai 137.181,9 163.576,8 1.937,4 - 2.921

4. Pangkalan Banteng 49.759,5 59.333,6 702,7 - 1.306

5. Pangkalan Lada 15.004,6 17.891,6 211,9 - 229

6. Arut Utara - 27.870,0 211.927,0 28.703 2.685

Kotawaringin Barat 355.654,0 408.664,0 282.992,0 28.703 1.075.900

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011.

Peta Kelerengan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat



E. Hutan

Secara umum areal hutan masih merupakan jenis penggunaan lahan yang

dominan di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sekitar 66% gambaran

perbandingan luas kawasan hutan dan kawasan lainnya disajikan dalam

Gambar berikut ini :

Penggunaan Lahan


Wilayah taman nasional dan suaka margasatwa merupakan bagian dari wilayah

Taman Nasional Tanjung Putting yang terletak di wilayah Kabupaten

Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, serta Suaka Margasatwa Sungai

Lamandau yang terletak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten

Sukamara.

F. Laut, Pesisir dan Pantai

Laut

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah 10.759 Km2 dan

memiliki panjang pantai 156 Km dengan luas laut 1.250 Km, serta perairan

umum seluas 10.800 Ha yang meliputi 3 DAS besar yakni DAS Kumai, DAS

Lamandau, DAS Arut yang terdiri dari 200 anak sungai dan 9 buah danau dan

rawa serta 20 sungai kecil yang langsung bermuara dilaut, secara fisik Kabupaten

Kotawaringin Barat merupakan kantong ikan Kalimantan Tengah khususnya ikan

dari hasil tangkapan diperairan laut .

Pesisir dan Pantai

Ekosistem pesisir secara umum terdapat di daerah estuaria, perairan pantai dan

laut dangkal serta hutan rawa, dimana ekosistem perairannya terdiri atas

ekosistem mangrove dan padang lamun.

G. Air

Air Permukaan

Air permukaan adalah semua air yang ditemukan di permukaan tanah, seperti air

sungai, air rawa, tambak, danau dan lain-lain. Untuk sungai-sungai utama di

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana pada tabel berikut ini :

Series1; Non

Pertanian; 2,84411190

6; 3%

Series1; Lahan Kering;

2,515715215; 2%

Series1; Perkebunan

; 16,2336639

1; 16%

Series1; Hutan;

65,66631657; 66%

Series1; Lainnya;

12,7401924; 13%

PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Non Pertanian

Lahan Kering

Perkebunan

Hutan

Lainnya


Sungai-Sungai Utama di Kabupaten Kotawaringin Barat

No. Nama Sungai Panjang

(km)

Lebar (m) Kedalaman

(m)

Debit

(m/dtk)

Permukaan Dasar Maks. Min

1. Sungai Kumai 175 700 - 300 600 18 - 5 0,7 0,4

2. Sungai Arut 250 150 - 100 70 - 50 14 - 3 0,7 0,5

3. Sungai Lamandau 300 150 - 100 70 - 40 12 - 3 0,7 0,5

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Ktw. Barat, 2011.

Sungai-sungai utama ini memiliki banyak anak sungai. Daerah aliran sungai

di Kotawaringin Barat berasal dari pertemuan dua sungai yang cukup besar yaitu

Sungai Arut dan Sungai Lamandau, yang mempunyai anak-anak sungai lebih dari

130 buah. Debit air sewaktu-waktu dapat melebihi daya tampung dan sering

menimbulkan banjir. Sungai Kumai mempunyai anak sungai sekitar 30 buah.

Sungai merupakan sumberdaya alam yang dipergunakan untuk berbagai

keperluan antara lain sebagai bahan baku air minum, pertanian, perikanan dan

usaha perkotaan. Sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat terletak

disepanjang aliran sungai, misalnya usaha pertanian, perikanan, pemukiman dan

pusat-pusat perkotaan.

Sungai Arut


Sumber : BLH Kabupaten Kotawaringin Barat

Masalah krisis air juga diakibatkan oleh maraknya aktifitas pertambangan, baik

skala kecil maupun skala besar, yang telah mengakibatkan pembukaan hutan,

perubahan morpologi sungai dan penurunan kualitas lingkungan hidup dan sungai

akibat pencemaran oleh bahan-bahan kimia. Maraknya pertambangan skala kecil

seperti penambangan emas tanpa izin oleh masyarakat merupakan salah satu

penyebab utama pencemaran sungai.

Air Sungai Arut dan Sungai Kumai

Pada tahun 2010 sudah dilakukan pemantauan kualitas air sungai di wilayah

Kabupaten Kotawaringin Barat, terutama pada 2 (dua) sungai utama yaitu Sungai

Arut dan Sungai Kumai. Sungai Arut dengan lokasi A1=Kelurahan Pangkut,

A2=Jembatan Runtu, A3=Jembatan Kotawaringin Lama, A4=Hilir Korindo, dan

A5=Sungai Lamandau Hilir. Sedangkan Sungai Kumai dengan lokasi K1=sekitar

hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih), K2=sekitar


pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan, K3=Bagian Hilir Sei. Sekonyer, K4=sekitar

Tanjung Api-Api (PLTU).

Danau

Danau-danau di Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya dimanfaatkan

untuk perikanan. Hingga saat ini masih belum dilakukan pemantauan rutin

terhadap kualitas air danau-danau tersebut. Berikut inventarisasi danau di

Kabupaten Kotawaringin Barat.

Inventarisasi Danau di Kabupaten Kotawaringin Barat

No. Nama Danau Luas (Ha) Pemanfaatan

1. Danau Gatal 50 Perikanan

2. Danau Masyurain 50 Reserfat Perikanan

3. Danau Sulung 30 Perikanan

4. Danau Terusan 50 Perikanan

5. Danau Seluluk 35 Perikanan

Sumber : BLH Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011

Air Bawah Tanah (Air Tanah)

Air tanah (groundwater) adalah bagian dari air yang ada di bawah permukaan

tanah (sub-surface water), yakni hanya berada di zona jenuh (zone of saturation).

Penyebaran vertikal air bawah permukaan dapat dibagi menjadi zona tak jenuh

(zone of aeration) dan jenuh. Zona tak jenuh terdiri dari ruang antara yang

sebagian terisi oleh air dan sebagian terisi oleh udara, sementara ruang antara

pada zona jenuh seluruhnya terisi oleh air.


H. U d a r a

Tahun 2010 dan 2011 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin

Barat telah melakukan pemantauan kualitas udara ambient setiap 6 bulan

sekali atau per semester dalam setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut :

Data Analisis Udara

No. Parameter Satuan

DATA ANALISIS UDARA Baku Mutu

Ambient

PP 41 Tahun 1999

Simpang Tiga Pasar

Indra Sari

Simpang Tiga

Terminal Bundaran Pancasila

2010 2011 2010 2011 2010 2011

1. Nitrogen Dioksida

(NO2) g/m 17,50 19,54 9,90 13,13 11,40 7,80 400

2. Sulfur Dioksida

(SO2) g/m 36,59 31,34 25,72 20,01 16,76 10,26 900

3. Karbon

Monoksida (CO) g/m 1.536,9 1.631,7 1.020,6 1.253,0 817,5 790,5 30.000

4. Debu (TSP) g/m 237,0 311,10 125,0 160,6 129,0 60,4 230

5. Kebisingan dB(A) 65,30 71,7 60,20 65,2 54,80 58,7

Kep 48 MENLH/

11/96 - Kw. Industri =

70 Kw.

Pemukiman 55

6. Suhu C 34-35 32-34 32-33 30-32 34-36 33-35 -

7. Kelembaban %RH 64-66 52-65 71-73 65-72 61-64 52-59 -

8. Kecepatan Angin m/det 0,6-1,5 0,5-1,8 0,4-2,1 06-0,8 0,5-1,5 0,5-0,9 -

9. Arah Angin

Domminan - U-S U-S TL-BD T-B T-B B-T -

10. Koordinat E 11138'15,6" 11138'15,6" 11137'45,77" 11137'45,77" 11138'52,0" 11138'52,0" -

S 0240'15,0" 0240'15,0" 0240'34,7" 0240'34,7" 0242'29,7" 0242'29,7" -

Sumber : BLH Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011

Gangguan terhadap kualitas udara di tahun 2011 juga terjadi seiring dengan

peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan gangguan berupa

kabut asap. Dari bulan Pebruari sampai dengan bulan mei sudah terdapat

titik api dibeberapa tempat di Kabupaten Kotawarangin Barat tetapi masih

dalam skala kecil dan tidak menimbulkan kabut asap. Pada bulan Juni 2011

memasuki waktu rawan kebakaran hutan dan lahan seiring berkurangnya

curah hujan. Kabut asap juga masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin

Barat hingga minggu pertama bulan Oktober 2011, belasan hektar lahan


gambut di jalan Pangkalan Bun dan Kumai terbakar. Api diduga berasal dari

aksi bakar lahan gambut oleh warga sebagai lahan perkebunan.

Hasil pantauan satelit NOAA menunjukkan bahwa dari bulan Pebruari 2011

sampai dengan bulan Oktober 2011 di Kabupaten Kotawaringin Barat dideteksi

sebanyak 319 titik api, sedangkan untuk Kalimantan Tengah khususnya sebaran

hotspot wilayah kerja SKW II BKSDA Kalimantan Tengah terdapat 1.970 titik api.

I. Bencana Alam

Karakter lingkungan alam non hayati wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang

perlu diwaspadai adalah adanya potensi bahaya alam. Adapun bencana alam yang

merupakan bahaya geologi terdiri atas banjir genangan dan banjir bandang,

gerakan tanah (terutama longsoran tanah), dan lempung yang mengembang

(exvansive clay).

Keadaan erosi ditandai dengan terkikisnya lapisan tanah oleh air, erat kaitannya

dengan keadaan lereng dan tutupan vegetasi di permukaan tanahnya. Tingkat

erosi di Kabupaten Kotawaringin Barat belum nyata, karena sebagian besar

wilayah masih tertutup vegetasi. Pengikisan yang terjadi terlihat di sekitar tebing

sungai dan pada lokasi pengelolaan hutan dan kegiatan masyarakat lainnya.

Kawasan rawan bencana di kabupaten ini adalah kawasan yang sering terkena

banjir, kebakaran hutan dan erosi. Kawasan yang terkena banjir adalah kawasan

tepian sungai baik di tepian Sungai Lamandau, Sungai Arut maupun Sungai Kumai

dengan permukaan tanah rendah. Kawasan banjir ini melanda desa-desa dan

perkebunan rakyat pada saat hujan terutama di bulan Januari dan

Pebruari. Di tahun 2008 tercatat lima peristiwa banjir di kabupaten ini yang

melanda Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan dan Arut Utara.


Bencana alam berupa tanah longsor kecil kemungkinan terjadi karena daerah ini

pada umumnya mempunyai kemiringan lereng dan kemiringan perlapisan batuan

yang kecil. Tanah longsor dalam skala kecil terjadi di tempat

penambangan bahan galian golongan C, yang lebih disebabkan oleh karena dalam

melakukan penambangan tidak memperhatikan kestabilan lereng yang terbentuk.

Jenis bencana lainnya adalah erosi lateral abrasi yang disebabkan oleh kondisi

pasang surut dan banjir di sepanjang sungai.

Kawasan rawan kebakaran hutan hampir meliputi seluruh kawasan hutan

bergambut dan tidak dapat diprediksi dimana tempat yang akan terbakar.

Penyebab kebakaran ini dapat ditimbulkan oleh pembukaan lahan untuk bercocok

tanam yang merambat ke dalam hutan atau karena terbakar sendiri akibat kondisi

hutan yang sangat kering dimusim kemarau.

2.3.2. Pelaksanaan Tugas BLH

A. AMDAL

Setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib

menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum

memulai kegiatannya. Sedangkan kegiatan yang tidak wajib AMDAL, tetap

diwajibkan menyusun dokumen pengelolaan lingkungan, antara lain dokumen

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Kedua

dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman untuk menanggulangi atau

mengantisipasi permasalahan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk mengetahui apakah dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/ UKL-UPL)

dapat dijadikan sebagai perangkat atau rambu-rambu dalam pengelolaan

lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempunyai

Komisi Penilai AMDAL Daerah. Hingga akhir tahun ini Komisi AMDAL Daerah telah

mengeluarkan beberapa rekomendasi terhadap beberapa kegiatan yang

terangkum dalam tabel berikut ini.


Rekomendasi

AMDAL/UKL-UPL yang Ditetapkan oleh Komisi AMDAL Daerah

No. Jenis Dokumen Kegiatan Pemrakarsa

1. AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit

Pengolahan

PT. Wana Sawit Subur

Lestari


Pengolahan

PT. Indotruba Tengah


Pengolahan (1999)

PT. Meta Epsi Agro

4. AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit (2003) PT. Satya Kisma Usaha


Pengolahan (2004)

PT. Bangun Jaya Alam

Permai

6. AMDAL Pertambangan Pasir Zircon (2005) PT. Putra Sandindo

Raya


Pengolahan (2006)

PT. Gunung Sejahtera

Dua Indah


Pengolahan (2006)

PT. Sawit Sumbermas

Sarana


Pengolahan (2007)


Ibu Pertiwi


Pengolahan (2007)


Puti Pesona


Pengolahan (2007)

PT. Bumitama

Gunajaya Abadi


Pengolahan (2007)

PT. Surya Sawit Sejati I


Pengolahan (2007)

PT. Surya Sawit Sejati II

14. AMDAL Pertambangan Pasir Zircon (2007) PT. Zirkonia


Pengolahan (2008)

PT. Mitra Mendawai

Sejati

16. AMDAL Pusat HPH PT. Intraco Jaya Intiga

17. AMDAL Pusat HTI PT. Korintiga Hutani

18. AMDAL Pusat IPK PT. Hutanindo

Lestariraya Timber


19. AMDAL Pusat Kayu Lapis (1995) PT. Korindo Group


Pengolahan (2011)

PT. Sawit Seberang

Seberang

21. AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit (2011) PT. Sawit Seberang

Seberang

1. UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit

Pengolahan

PT. Bumi Langgeng

Perdana Trada

2. UKL-UPL Pelabuhan TCC CPO PT. Pelindo III

Bumiharjo Kumai

3. UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit (2006) PT. Kalimantan Sawit

Abadi

4. UKL-UPL Pertambangan Pasir Zircon (2006) PT. Fidra Borneo

Indotama

5. UKL-UPL Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2006) Klinik Bersalin Kesuma

6. UKL-UPL Pertambangan Pasir Zircon PT. Irvan Prima

Pratama

7. UKL-UPL Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2008) RSUD Sultan Imanuddin

8. UKL-UPL DUKS (2009) PT. Ferrum Pejawan

Tingang

9. UKL-UPL Pengolahan Hasil Hutan selain Kayu

(Rotan)(2009)

PT. Tatanan Indah Fajar

Nusa

10. UKL-UPL Pengolahan Pemurnian Pasir Zircon kapasitas

750 ton/bulan (2009)

PT. Irvan Prima

Pratama

11. UKL-UPL Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2009) RB. Bidan Endang

12. UKL-UPL Jasa Perhotelan (2010) Hotel Blue Kecubung

13. UKL-UPL Workshop (2010) PT. Marga Dinamika

Perkasa

14. UKL-UPL Pengolahan Minyak Goreng (2010) PT. Sinar Alam Permai

15. UKL-UPL Terminal Aspal Curah (2010) PT. Bumi Sarana Utama

16. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Andreas Atek

17. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Abdul Rozaq

18. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) H. Sasmo

19. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Sugiyanto

20. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Pimping Gunawan


P

a

d

a tabel tersebut terlihat bahwa kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan

dampak besar dan penting di kabupaten ini didominasi oleh kegiatan perkebunan

kelapa sawit dan unit pengolahannya. Selain itu, komisi memberikan rekomendasi

terhadap kegiatan pabrik minyak goreng dan pembangunan TCC-CPO.

B. PENEGAKAN HUKUM

Pada tahun 2010 dan 2011 tercatat 13 pengaduan masalah lingkungan yang

disampaikan ke BLH Kabupaten Kotawaringin Barat, seperti pada tabel berikut ini

:

Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan menurut Jenis Masalah

No. Masalah Yang Diadukan Jumlah

Pengaduan

1. Pencemaran Unit Silo Baja Pengolahan Lumpur Limbah Tambang Emas di

Sei. Melawen

1

2. Penambangan Galian C (tanah Urug) merusak Sekitar Komplek SMPN 6 1

21. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Sugiyanto

22. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Abdul Rozaq

23. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Lailatul Urifah

24. UKL-UPL Industri Film Faced Plywood (2011) Heo Kwang Bok

25. UKL-UPL Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2011) Rumah Bersalin Bunda

26. UKL-UPL Jembatan Timbang (2011) Dishubkominfo Provinsi

Kalteng

27. UKL-UPL Dermaga CPO (2011) PT. Gunung Sejahtera

Ibu Pertiwi

28. UKL-UPL Research Center (2011) PT. Gunung Sejahtera

Ibu Pertiwi

29. UKL-UPL TUKS (2011) CV. Citra Borneo Center

30. UKL-UPL Pabrik Kelapa Sawit (2011) PT. Kalimantan Sawit

Abadi

31. UKL-UPL Pabrik Kelapa Sawit (2011) PT. Sawit Sumbermas

Sarana


Arut Selatan

3. Pencemaran Limbah Tahu dan Pencemaran air parit di RT. 17, 20 dan 21

Kelurahan Sidorejo

1

4. Pencemaran Limbah Sawit di WSSL 1

5. Pencemaran Limbah Sarang Burung Walet di Kelurahan Raja RT. 09

Kecamatan Arut Selatan

1

6. Pembangunan Rumah Budidaya Burung Walet di Kelurahan Candi

RT. 02, Kelurahan Kumai Hulu RT. 07, 09 dan 11

1

7. Pencemaran Udara Akibat Adanya Boiler Pemanas CPO PT.

Indotruba

1

8. Adanya Dugaan Pencemaran Udara/Lingkungan Usaha Penjemuran dan

Pembakaran Kulit Sapi dan Kambing di RT. 13 Gg. LKMD II

Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan

1

9. Pencemaran Limbah Cair di Sungai Macan dan Jampau dari Pabrik Kelapa

Sawit PT. BJAP di Desa Pangkut, Kecamatan Arut Utara

1

10. Pencemaran Tanah dan Air Limbah B3 (aki bekas dan filter olie bekas) di

BTS Jaringan PT. Telkomsel di Jalan Maid Badir RT. 10 Kelurahan

Madurejo, Kecamatan Arut Selatan

1

11. Adanya Dugaan Pencemaran Limbah PT. Sinar Alam Permai (SAP) di

Sungai Kalaf Kecamatan Kumai

1

12. Adanya Dugaan Polusi Udara (bau yang dihasilkan dari perusahaan kelapa

sawit) PT. Surya Sawit Sejati di SP 4 Sei. Rangit Kecamatan Pangkalan Lada

1

13. Adanya Dugaan Pencemaran Sungai oleh PT. ENSBURY 1

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Barat melakukan :

Pemberhentian kegiatan pengolahan lumpur limbah tambang emas

di Sei. Melawen.

Melakukan pembinaan terhadap para pelaku kegiatan penambangan

galian C dan para pengusaha tahu atau industri skala kecil lainnya.

Terkait dengan limbah/usaha sarang burung walet, dilakukan upaya

dengan membuat surat himbauan kepedulian terhadap lingkungan kepada

pengusaha burung walet, dan pembongkaran bangunan rumah budidaya

burung walet.


Penyelesaian terkait pencemaran udara akibat Boiler pemanas sudah

disarankan kepada PT. Indotruba untuk melakukan perbaikan cerobong

asap.

Pencemaran udara akibat aktivitas penjemuran dan pembakaran kulit sapi

dan kambing, disarankan agar usaha penjemuran kulit tersebut harus jauh

jaraknya dari pemukiman warga, dan segera mengurus perizinan sesuai

dengan bidang usahanya.

Pencemaran tanah dan air limbah B3, disarankan agar memperbaiki

selang atau tangki agar tidak terjadi kebocoran.

Dugaan pencemaran limbah PT. SAP di Sungai Kalaf, sudah dilakukan

pengambilan sampel dan pengiriman sampel untuk uji Lab di BBPTI

Semarang dan dari hasil Lab tidak ditemukan pencemaran.

Dugaan Polusi udara (bau yang dihasilkan dari perusahaan kelapa sawit)

PT. Surya Sawit Sejati di SP 4, tidak dilakukan pengujian karena proses

produksi baru dilakukan. Proses produksi sesuai dengan Dokumen

Amdal kapasitas 60 ton TBS / Jam.

Dugaan pencemaran sungai oleh PT ENSBURY, dilakukan pengujian

sampel, dan sambil menunggu hasil uji sampel air, dari BLH

memberikan himbauan secara lisan untuk melakukan pengelolaan

lingkungan sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tetap melakukan pengawasan

dan pembinaan-pembinaan.

Dalam upaya mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan, Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengeluarkan beberapa Peraturan dan

melakukan pengawasan rutin pada kegiatan/usaha yang diperkirakan dapat

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut ini produk

hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan :

Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan

No. Jenis Produk Hukum Nomor Tahun Tentang


1. PERDA Kabupaten

Kotawaringin Barat

2 2006 Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair

dan Pemanfaatan Limbah Cair pada

Tanah

2. PERDA Kabupaten

Kotawaringin Barat

8 2008 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

*Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Upaya Pemantauan Lingkungan*

3. Peraturan Bupati

Kotawaringin Barat

5 2007 Pembinaan dan Pengelolaan Hutan Kota

di Kabupaten Kotawaringin Barat

(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat Tahun 2007 Nomor 5)

4. Keputusan Bupati

Kotawaringin Barat

188.45/1/HUK 2007 Penetapan Kawasan Klinik Rehabilitasi

Orang Utan Seluas 12 Ha di Desa Pasir

Panjang, Kecamatan Arut Selatan

sebagai Hutan Kota

5. Keputusan Bupati

Kotawaringin Barat

188.45/2/HUK 2007 Penetapan Wisata Alam Seluas 5 Ha

di Kelurahan Siderojo, Kecamatan Arut

Selatan sebagai Hutan Kota

Kegiatan Pengawasan terhadap Limbah B3 dan Limbah Kelapa Sawit

D. PERAN SERTA MASYARAKAT

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kekayaan alam yang tinggi, oleh karena

itu diperlukan upaya keras untuk dapat mengelola dan menjaga kelestarian alam

kabupaten ini. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga

dilakukan oleh masyarakat.


Penguatan dan pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian alam telah

dilakukan dibeberapa tempat. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat adalah

pembentukan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) untuk menjaga

terumbu karang di kawasan Senggora. Pokmaswas merupakan kelompok

masyarakat yang diminta untuk mengawasi secara sukarela tanpa ada imbalan,

tetapi hanya mendapat bantuan alat tangkap. Kapal-kapal asing sebelum ke TNTP

akan berlabuh di Senggora, dan terkadang melakukan penyelaman.

LSM lokal juga terlibat aktif dalam membantu gerakan-gerakan untuk pelestarian,

seperti penyebaran informasi melalui kampanye, aksi penanaman, survey dan

monitoring.

Pada tahun 2010, Bapak Kulai salah satu warga Desa Pasir Panjang berhasil masuk

urutan ke-6 (enam) untuk kategori perintis lingkungan nominasi Nasional dan

menerima Piagam Penghargaan Kalpataru dari Menteri Negara Lingkungan Hidup,

seperti terlihat pada gambar berikut ini :

Bapak Kulai, Penerima Penghargaan Kalpataru


Selain itu, masyarakat juga ikut berperan serta dalam pengelolaan

kebersihan dan penghijauan lingkungan perkotaan, sebagai contoh kegiatan

gotong royong kebersihan dan penghijauan sepanjang jalan utama

lingkungan perumahan yang dilakukan secara rutin dua kali sebulan

di Komplek Perumahan BTN Pinang Merah Desa Pasir Panjang, Komplek

Perumahan Beringin Rindang RT. 02 Desa Pasir Panjang serta Komplek

Perumahan Pasir Panjang Permai Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut

Selatan. Kebersihan kota Pangkalan Bun terlihat pada gambar berikut ini :

Kota Pangkalan Bun yang Hijau dan Bersih

Pentingnya menjaga lingkungan juga ditanamkan kepada masyarakat sejak

usia belia melalui sekolah. Anak-anak sebagai generasi penerus, giat

melakukan kegiatan gotong royong dalam memelihara kebersihan

lingkungan sekolah mereka, seperti terlihat pada gambar berikut ini :

Kegiatan Gotong Royong Menjaga Kebersihan Sekolah


Dalam upaya mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup

di Kabupaten Kotawaringin Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kotawaringin Barat melakukan serangkaian kegiatan Penyuluhan, Pelatihan,

Sosialisasi, Workshop dan Seminar Lingkungan di tahun 2011. Kegiatan

tersebut meliputi antara lain : Bimtek Pengomposan Skala Rumah Tangga,

Pengomposan di Titik Pantau Adipura, Pelatihan Kader Lingkungan, Sosialisasi

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di 6 Kecamatan, Sosialisasi

Adiwiyata, dan dalam upaya pencegahan abrasi pantai serta kerusakan

lingkungan, Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2011 melakukan kegiatan

kampanye lingkungan melalui sosialisasi secara langsung dengan masyarakat

sepadan pantai dan pembuatan papan informasi perlindungan sumberdaya air

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan

lingkungan agar tidak membuang sampah disembarang tempat, utamanya ke

badan sungai atau pantai/wilayah pesisir dan pembuatan papan informasi

larangan penambangan tanpa izin untuk penyelamatan lingkungan.

Berikut ini salah satu kegiatan sosialisasi dan pengomposan yang ada di

Badan Lingkungan Hidup :

Sosialisasi Adiwiyata


Kegiatan Pengomposan di TPA Pasir Panjang

Salah satu upaya untuk mendukung pengelolaan kebersihan lingkungan,

BLH Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2011 selain melakukan

pengomposan, gotong royong kebersihan, penghijauan lingkungan

perkotaan, BLH juga ada pengadaan bak sampah yang di distribusikan

kepada seluruh titik pantau dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten

Kotawaringin Barat, salah satunya seperti yang terlihat pada gambar berikut

ini :

Bantuan Bak Sampah, Lokasi Pasar Indrasari dan SDN 1 Baru Pangkalan Bun


Adapun salah satu indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup,

khususnya dalam pengelolaan kebersihan dan keteduhan kota adalah

Anugerah Adipura. Pada Tahun 2010/2011, untuk Ke 5 (lima) kalinya

Pangkalan Bun mendapatkan Anugerah Adipura untuk kategori kota kecil

bersama 75 kota kecil se-Indonesia. Penerimaan penghargaan Adipura ini

juga dapat menjadi indikator tentang baiknya hubungan koordinasi antar

sektor dalam pengelolaan lingkungan serta baiknya peran serta masyarakat

dalam menjaga kebersihan dan keteduhan kotanya.

Anugerah Adipura Ke 5 (Lima)


Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kotawaringin Barat

No. Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Peningkatan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

- 64,90%

2. Penurunan Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan Hidup

46% -

3. Peningkatan

Pengawasan untuk

melindungi SDA dan

KSDA

- -

4. Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup

- -

5. Peningkatan

Pengendalian Polusi 83% -


Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kotawaringin Barat

Uraian ***)

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata Pertumbuhan

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Peningkatan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

-

-

6. Peningkatan

pengendalian Kebakaran

Hutan

- -

7. Peningkatan Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

-


Penurunan

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

1.924.000.000

1.373.000.000 2.235.000.000

3.467.500.000 4.387.000.000

142.566.000

1.802.100.170

1.581.450.000

1.331.343.300 0,10 0,81 0,46 0,30

2.677.300.000

1.214.364.868

Peningkatan

Pengawasan

untuk melindungi

SDA dan KSDA 640.000.000

1.575.000.000 2.175.000.000

2.675.000.000 3.200.000.000

18.515.000

233.000.000

136.325.000

168.020.000 0,01 0,11 0,05 0,05

2.053.000.000

138.965.000

Peningkatan

Kualitas dan

Akses Informasi

SDA dan

Lingkungan Hidup - - - - -

27.142.000

42.375.000

50.000.000

50.000.000 - - - - -

42.379.250

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

2.250.000.000

3.420.000.000

5.260.000.000 5.720.000.000

11.606.400

70.080.000

28.330.000

28.360.000 0,00 - 0,01 0,00

4.162.500.000

34.594.100

Peningkatan

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

27.500.000

57.500.000

11.904.000 - - - - -

32.301.333


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan suatu kondisi

yang ingin dicapai secara bertahap hingga tahun 2016 terhadap kondisi Lingkungan Hidup

yang senantiasa dipengaruhi oleh segala macam kegiatan masyarakat. Lingkungan Hidup yang

terjaga keseimbangan dan kelestariannya merupakan dasar kebutuhan dari masyarakat

terutama untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Kendali dan pengawasan yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup yang akan datang

berupa :

a). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

b). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

c). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

d). Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

e). Program Pengendalian Kebakaran Hutan.

f). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup pada dasarnya meliputi upaya

pencegahan dan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan LH yang meliputi air, udara,

tanah serta pesisir dan laut. Secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 7 tahun 2006 dan Nomor 11 tahun 2007 tentang

standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin

Barat, untuk kedepan mengharapkan pengembangan dan peningkatan kondisi :


1. Sumberdaya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup diarahkan untuk

mendukung berlangsungnya proses perubahan guna terwujudnya sistem dan

pelayanan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pegawai Badan

Lingkungan hidup dan tingkat koordinasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan pengembangan SDM Badan Lingkungan

Hidup adalah sebagai berikut :

a). SDM Aparatur Badan Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja aparat.

Peningkatan dan mengembangkan kemampuan teknis lingkungan,

laboratorium dan sikap prakarsa aparat yang pro-aktif dalam mewujudkan

penyelesaian tanggung jawab terhadap lingkungan.

2. Prasarana dan sarana

Secara bertahap dan diharapkan dapat direalisasikan untuk mendukung penyelesaian

tanggung jawab terhadap lingkungan.

3. Pengembangan Kinerja Persampahan

Untuk mengembangkan kinerja persampahan Badan Lingkungan Hidup melakukan

koordinasi dengan instansi yang menangani distribusi persampahan dimulai dari

TPS (tempat pembuangan sementara) sampai ke TPA (tempat pembuangan akhir)

dengan maksud agar TPS terjaga kebersihannya dan adanya tindak lanjut atas

perlakuan sampah ramah lingkungan di TPA.

Sosialisasi menyangkut pengelolan dan perlakuan terhadap sampah dimasyarakat

bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap lingkungan .

4. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Usaha-usaha untuk melakukan pengendalian terhadap pencemaran maupun perusakan

lingkungan hidup berupa sosialisasi pada masyarakat maupun dunia usaha, pengawasan

yang didukung oleh laboratorium pengujian.


5. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Berupa upaya-upaya dari Badan Lingkungan Hidup untuk melindungi dari pencemaran,

kebakaran dan kerusakan.

6. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

- Merupakan pemberian apresiasi pada masyarakat yang telah dilatih dan

menginformasikan kembali ke masyarakat.

- Penyediaan data / informasi tentang Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

7. Pengendalian Polusi

Diharapkan dengan terdatanya unsur-unsur zat bawaan dari polusi udara dan limbah

padat/cair, Badan Lingkungan Hidup dapat mengetahui tingkat pencemarannya dan

adanya upaya pengendalian dengan melakukan koordinasi dengan SKPD lain, Asosiasi

maupun pihak usaha yang mengeluarkan pencemaran.

8. Pengendalian Kebakaran Hutan

Melalui koordinasi, sosialisasi dan didukung dengan sarana parasana yang memadai,

diharapkan bisa menurunkan jumlah kawasan atau luasan hutan yang terbakar/titik

hotspot, serta menurunnya penyakit akibat gangguan asap dari terjadinya kebakaran

hutan dan lahan.

9. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Melakukan penanaman pohon pelindung/peneduh di perkotaan/kawasan yang

rawan terhadap longsoran dan gerusan erosi air permukaan. Diharapkan adanya

kawasan yang lindung/teduh diperkotaan.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Lingkungan

Hidup

Beberapa permasalahan - permasalahan pelayanan di BLH antara lain :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air belum dapat secara maksimal diberikan karena

keterbatasan anggaran dan regulasi pengelolaan limbah cair belum ada. Keberadaan

industri kecil yang lokasinya menyebar serta rata-rata masih membuang limbah cairnya

tanpa pengolahan terlebih dahulu langsung ke lingkungan. Padahal industri kecil

merupakan tanggungjawab pemerintah dalam pembinaannya.

Masalah krisis air juga diakibatkan oleh maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin

(PETI), baik skala kecil maupun skala besar yang telah mengakibatkan pembukaan hutan,

perubahan morfologi sungai sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Terjadinya pencemaran air sungai juga disebabkan oleh banyaknya air limbah yang masuk

kedalam sungai dan berasal dari berbagai pencemaran antara lain dari limbah industri,

domestik, peternakan, pertanian dan sebagainya.

2. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum secara

maksimal tertangani, karena melibatkan banyak pihak sehingga koordinasi dengan instansi

terkait, pelaku usaha serta masyarakat perlu ditingkatkan. Selain itu kurangnya kesadaran

masyarakat/pelaku usaha dalam pembukaan lahan agar tidak dibakar dan kurang mematuhi

peraturan-peraturan yang sudah ada (Peraturan Gubernur Kalteng No. 52 Tahun 2008 JO.

No. 15 Tahun 2010). Dalam hal ini BLH sudah melakukan berbagai upaya salah satunya

dengan sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 6 kecamatan dengan

mengundang pihak dari desa-desa anggota KMPK yang sudah terbentuk pada masing-

masing desa, himbauan melalui spanduk dan baleho-baleho, koordinasi dengan instansi

terkait, selain itu pemerintah juga aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap

pelaku usaha baik melalui interpretasi data hasil pantauan satelit maupun pengawasan

langsung ke lapangan, meski demikian karena luas daerah yang harus diawasi belum

ditunjang oleh jumlah personil yang ada maka kegiatan pemantauan dan pengawasan dirasa


masih belum optimal dilakukan. Upaya lain yang dilakukan yaitu pengadaan beberapa alat

pemadam kebakaran tetapi masih dalam skala kecil karena terbatasnya anggaran yang

tersedia.

3. Kondisi lahan kritis cenderung semakin meluas diakibatkan kejadian kebakaran hutan dan

lahan, penambangan liar tanpa diimbangi dengan reklamasi, dan juga eksploitasi hutan.

Berikut ini Luas Lahan Kritis Di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan

Kecamatan :

Kecamatan

Tingkat Kekritisan Lahan (Ha)

Jumlah

Agak Kritis Kritis Sangat Kritis

Arut Selatan 10.795 37.183 15.174 63.152

Arut Utara 36.104 35.163 11.772 83.038

Kotawaringin Lama 4.265 27.890 9.197 41.351

Kumai 33.917 63.860 27.718 125.494

Pangkalan Banteng 2.937 16.575 799 20.310

Pangkalan Lada 5.225 8.384 401 14.010

Jumlah 93.242 189.054 65.060 347.355

Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat, 2011

4. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa saat

ini belum dapat ditetapkan karena belum ada data yang tersedia.

5. Dampak perubahan iklim.

Dimana kondisi tersebut akan memberikan dampak terhadap siklus hidrologi dalam

bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, bencana alam seperti banjir,

kekeringan dan longsoran tanah tentunya akan menghadang. Hal-hal ini perlu

diantisipasi salah satunya dengan program perlindungan dan konservasi sumber

daya alam, dengan kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim.

6. Kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah komitmen bersama dan

sinergisitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan dari pemangku

kepentingan. Kondisinya saat ini sinergisitas dan komitmen bersama masih perlu untuk

ditingkatkan untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan lingkungan hidup.


7. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap

usaha/kegiatan ekonomi atau pembangunan.

8. Guna peningkatan SDM masih perlunya keikutsertaan dalam Bimtek, Pelatihan-Pelatihan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkungan hidup.

9. Laboratorium Lingkungan Hidup dan fasilitasnya baik peralatan dan bahan-bahan

laboratorium sudah tersedia tetapi jumlahnya terbatas, selain itu Unit teknis pengelola

belum dibuatkan Perda nya, saat ini BLH tetap memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk

mendukung kegiatan lingkungan hidup, diantaranya pengambilan sample seperti uji

kualitas air, udara, kebisingan, debu.

10. Pelayanan terkait pemberdayaan masyarakat seperti di bidang pengelolaan sampah terpadu

dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat serta sektor informal dalam

upaya pemisahan sampah dan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle).

11. Pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) belum tertangani dengan baik,

terutama pada bengkel, rumah sakit bersalin.

12. Terkait dengan Pengawasan, kurang taatnya pemrakarsa kegiatan untuk

menerapkan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen

lingkungan mereka (perusahaan), terutama ketaatan dalam penyampaian Laporan

RKL / RPL.

13. Terkait Amdal, belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur besar kecilnya unit

usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan (Amdal UKL, UPL dan

SPPL).

14. Perlunya sosialisasi oleh BLH kepada masyarakat terkait dengan komitmen pola

kemitraan / community development yang tertuang dalam dokumen Amdal.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada maka isu-isu strategis Badan Lingkungan Hidup adalah :

1. Penurunan Kualitas Air Sungai.

2. Kebakaran Hutan dan Lahan.

3. Lahan Kritis.

4. Dampak Perubahan Iklim.


5. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Terwujudnya Kabupaten

Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya.

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan :

1. Kesejahteraan Rakyat, Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan

sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini

dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Keadilan, Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh

seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa

Indonesia.

3. Jaya, Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang

demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang

bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai

berikut :

a. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan

Pembangunan.

b. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

c. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat.

Selanjutnya agar selaras dengan Visi dan Misi diatas, Badan Lingkungan Hidup

diberikan urusan wajib yang harus dijalankan berupa Program Prioritas yaitu :


a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

c) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam.

d) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

e) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

f) Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan- kawasan Konservasi Hutan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan RPJMN Tahun 2004-2009 mengarah

kepada 4 (empat) program prioritas yaitu :

1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.

2. Perlindungan dan KSDA.

3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.

4. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

Visi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 adalah Terwujudnya Kementerian

Lingkungan Hidup yang handal dan pro aktif, serta berperan dalam pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai

berikut :

1. Mewujudkan Kebijaksanaan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup terintegrasi, guna

mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi

hijau;

2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk

mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan

berkelanjutan;


3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran SDA dan lingkungan

hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

4. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas

kelembagaan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014 adalah

Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan

penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk menahan laju kemerosotan daya

tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumber daya alam, serta mengatasi bencana

lingkungan.

Sasaran pembangunan secara umum yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi

lingkungan hidup dan mengelola SDA yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip

pembangunan berkelanjutan.

A. Arah Kebijaksanaan dan Strategi

Prioritas Nasional RPJM 2010-2014 terkait pembangunan bidang lingkungan hidup dititik

beratkan pada prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

B. Arah Kebijaksanaan dan Strategi Kementerian Lingkungan Hidup

a. Arah kebijakan

Dicapai dengan Strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air,

lahan, udara dan keanekaragaman hayati;

2. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan;

3. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten;

4. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;


5. Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup;

6. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan;

7. Pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif.

b. Program dan Kegiatan

1. Program dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Kegiatan Substansi Inti Prioritas Nasional RPJMN :

a. Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut.

b. Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.

c. Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.

d. Pengendalian Pencemaran Air.

e. Pengendalian Pencemara Udara.

f. Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan

Bermotor.

g. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan

Gas.

h. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri dan Jasa.

i. Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

j. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup.

k. Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup :

a. Peningkatan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan.

b. Pengendalian Perencanaan Ruang dan Lingkungan.

c. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d. Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik.

e. Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil.

f. Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan

Laut.

g. Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.

h. Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati.


i. Pemulihan dan Penanganan Media Lahan dan Perairan Tercemar Limbah B3.

j. Pengembangan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional Bidang

Lingkungan Hidup.

k. Pengembangan Sistem Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

l. Penegakan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan.

m. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Lingkungan.

n. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam

pengelolaan Lingkungan Hidup.

o. Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

p. Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

q. Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

r. Pengelolaan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan.

s. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

t. Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan

Hidup.

u. Peningkatan Kebijaksanaan Standarisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

Lingkungan Hidup :

a. Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum, Rumah Tangga, Keuangan dan

Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup.

b. Pengendalian Internal Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

c. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional.

d. Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian

Lingkungan Hidup.

e. Pengembangan Telaahan Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Peningkatan Kinerja Dewan Nasional Perubahan Iklim.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian

Lingkungan Hidup :


a. Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian

Negara Lingkungan Hidup.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dimaksudkan untuk mengurangi adanya

pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan

peruntukan Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat menghindari adanya pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan

dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan lingkungan hidup. Daya

dukung dan daya tampung lingkungan harus senantiasa menjaga kelestarian fungsi lingkungan

hidup dan keselamatan masyarakat. Oleh karenanya dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah

hendaknya berdasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KLHS memuat kajian antara lain :

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;

c. kinerja layanan / jasa ekosistem;

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Kebijaksanaan, program dan kegiatan harus mempedomani prinsip pembangunan

berkelanjutan yang dijadikan salah satu dasar dan terintegrasinya dalam pembangunan suatu

wilayah. Pembangunan suatu Wilayah harus berpedoman pada peruntukkan seperti yang

tertuang dalam pengaturan dan fungsi kawasan sebagai berikut :

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Pasal 31


Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 huruf a meliputi :

a. kawasan bergambut berada diantara Sungai Arut dan Sungai Lamandau Kecamatan Arut

Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama sesuai dengan peta RTRWP kurang lebih seluas

132.927 hektar;

b. kawasan resapan air meliputi Kecamatan Arut Selatan seluas kurang lebih 491 Ha,

Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 5000 Ha, Kecamatan Pangkalan Lada seluas kurang

lebih 6000 Ha, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas kurang lebih 4500 Ha, Kecamatan

Arut Utara seluas kurang lebih 8000 Ha dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas kurang

lebih 5000 Ha;

c. kawasan hutan lindung persebarannya terletak di sebagian Kecamatan Arut Utara dengan

luas kurang lebih 10.088,82 Ha dan pulau Samudera di Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut

Selatan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. kawasan perkebunan yaitu :

1. perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kumai, Arut Utara, Arut Selatan, Kotawaringin

Lama, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada;

2. perkebunan karet di Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada;

3. perkebunan lada di Kecamatan Pangkalan Lada;

4. perkebunan jagung di Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.

b. kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul

transportasi darat, laut dan udara berupa Kawasan Sentra Produksi Pangkalan Bun-

Kumai, Kawasan Sentra Produksi Pandu Sanjaya-Karang Mulya (Pakam), Kawasan Sentra

Produksi Pangkut, Kawasan pelabuhan yaitu : Pelabuhan Tanjung Kalap/CPO Bumi Harjo

dan Pelabuhan Ro-Ro terletak di Kecamatan Kumai, Bandar udara Iskandar Pangkalan Bun

dan Rencana pembangunan bandara baru;

c. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan meliputi :


- Kecamatan Pangkalan Lada dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung,

komoditi penunjang adalah lada dan ternak sapi.

- Kecamatan Pangkalan Banteng dengan komoditi unggulan adalah karet dan

jagung, komoditi penunjang adalah ternak sapi.

d. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan ( pusat pengembangan dan

pengolahan ikan laut) di Kecamatan Kumai dengan komoditi unggulan adalah udang.

e. Kota Terpadu Mandiri di Despot Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan / Kesultanan di

Pangkalan Bun dan di Kecamatan Kotawaringin Lama;

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, yaitu di Kawasan Andalan Laut

sejauh 4 mil laut yang berada di perairan laut sepanjang garis pantai; dan

Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 ayat (1) huruf d, terdiri atas Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, Taman Nasional Tanjung

Putting, Catchment area DAS Arut, Catchment area DAS Kumai, Taman Wisata Alam Tanjung

Keluang.

Pasal 56 Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya sebagaimana pada pasal 31 meliputi :

a. pengelolaan kawasan resapan air, meliputi :

1. pelarangan semua kegiatan budidaya di sekitar kawasan resapan air yang dapat

mengganggu dan merusak;

2. pengamanan bantaran sungai dari erosi dan longsor;

3. pembuatan turap di tempat tertentu untuk menjaga bahaya longsor;

4. penanaman vegetasi pelin

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memperhatikan

Text of BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memperhatikan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahthesis.umy.ac.id/datapublik/t11793.pdf · memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah

covid19.manggaraibaratkab.go.id · 2020. 5. 10. · Latar Belakang Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia tentang pelarangan mudik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),

BAB 1 LATAR BELAKANG 1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

BAB 1 LATAR BELAKANG 1. 1 Latar Belakang

BAB I LATAR BELAKANG A. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah · Latar Belakang Masalah ... Disposisi, dengan memperhatikan dua aspek ketidakpastian dalam realisasi loss, ... dan pengukuran risiko

latar belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitianrepository.upi.edu/12385/4/D_IPS_0808284_Chapter1.pdfDengan demikian, kesadaran semacam ini perlu mendorong pendidikan untuk lebih memperhatikan,

1 `BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Memperhatikan arti

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah I.pdf · Latar belakang dilakukannya supervisi terletak pada kebutuhan riil masyarakat. Ada beberapa latar belakang yaitu latar belakang

PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah memperhatikan … file1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Untuk menyiasati persaingan global, Indonesia berusaha membenahi pelbagai aspek

NEIL KEENAN UPDATE | Rekomendasi & Latar Belakang …wakeupkiwi.com/downloadpapers/20161119_NK_Recommendations... · Hal ini memperhatikan pada bahan-bahan pupuk kimia yang ... Bombshell

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahdigilib.uinsgd.ac.id/17972/14/13 BAB 1 Pendahuluan.pdf · 2019. 1. 11. · BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... Kedua, memperhatikan

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - bandungkab.go.id · NKRI. Seiring dengan prinsip tersebut penyelenggaraannya harus memperhatikan ... dapat menimbulkan disintegrasi bangsa maupun

BAB I LATAR BELAKANG I.I Latar Belakang

LATAR BELAKANG

repository.uinbanten.ac.idrepository.uinbanten.ac.id/3418/3/Maryadi skripdi b5.docx · Web viewBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Manusia tidak akan pernah berhenti memperhatikan

LAPORAN HASIL PENELITIAN KOLEKTIF ANALISIS …repository.iainpurwokerto.ac.id/349/1/Afifudin_ANALISIS...Rumusan Masalah Dengan memperhatikan latar belakang masalah dalam penelitian

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS Latar Belakang …

BAB I LATAR BELAKANG MASALAH 1.1 Latar Belakang …repository.upi.edu/11060/4/S_MIK_0808448_Chapter1.pdf · LATAR BELAKANG MASALAH 1.1 Latar Belakang Masalah Persaingan bisnis di

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memperhatikan

Text of BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memperhatikan