Download pdf - BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memperhatikan

Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan keadaan sumber daya alam dewasa ini baik ditinjau dari segi kuantitas dan

kualitas terlihat adanya kemerosotan lingkungan hidup menuju suatu keadaan kritis yang

ekstrim dengan ditandai semakin seringnya terjadi kejadian luar biasa seperti bencana banjir,

tanah longsor, kekeringan dan wabah penyakit. Hal ini disebabkan peran pemerintah daerah

terhadap pengawasan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup yang

merupakan bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup masih kurang berfungsi dengan

baik. Belum terpadunya antara berbagai aspek yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup

dapat dilihat dari berbagai kasus gugatan terhadap pihak yang telah melakukan kerusakan dan

atau pencemaran lingkungan tanpa tindakan atau sanksi yang sesuai atas perbuatannya.

Perencanaan strategis memiliki 3 (tiga) dimensi :

Pertama : bahwa Pembangunan Lembaga dimulai dengan visi sehingga arah

pembangunan lembaga yang dikehendaki bersama (Pemerintah Daerah,

Swasta, dan Masyarakat) sangat jelas untuk dicapai;

Kedua : dokumen rencana strategis yang berisikan visi dan misi lembaga, bidang-

bidang strategis yang harus diintervensi dalam rangka mengemban misi dan

mewujudkan visi tersebut, serta kiat-kiat yang terpilih dalam rangka

mensukseskan bidang yang dianggap strategis. Jadi tidak harus mencakup

semua bidang strategis agar tidak memberi hasil yang berarti bahkan justru

banyak menimbulkan pemborosan;

Ketiga : dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara hakiki Rencana Strategis

memiliki urgensi khususnya dalam hal penentuan arah dan kontrol bagi

masyarakat terhadap dinamika pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat

demi terwujudnya visi dan misi yang telah disepakati.

Namun demikian rencana strategis baru yang dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan ke

dalam suatu program dan kegiatan strategis yang merupakan operasionalisasi dari rencana


tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan

dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

Upaya pemulihan perlu dilakukan sesegera mungkin agar kerusakan dan atau pencemaran

yang terjadi tidak meningkatkan beban daerah dan beban sosial. Kondisi Kabupaten

Kotawaringin Barat memiliki 3 (tiga) Sungai besar yang merupakan sistem Daerah Aliran

Sungai (DAS) Arut, Sekonyer di Kecamatan Kumai dan DAS Lamandau maka pengelolaan

sumber daya alam sangat cocok melalui pendekatan system DAS karena aktifitas masyarakat

masih banyak terkait dengan budaya sungai.

Karenanya, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan tidak hanya menyangkut

kegiatan besar (major activity), akan tetapi juga mencakup kegiatan skala kecil (small scale

activity). Dengan demikian pengelolaan sumber daya alam yang harus ditempuh adalah

melalui cara terintegrasi antara sektor terkait seperti pertanian arti luas, pendidikan,

kesehatan, tenaga kerja, perindustrian, pekerjaan umum dan pertambangan sehingga

diharapkan masyarakat pengguna dapat merubah persepsi dan anggapan bahwa sumber daya

alam yang terbatas maupun tidak terbatas menyebabkan penggunaan sumberdaya alam

menjadi hemat.

Terkait hubungan Renstra BLH dengan dokumen perencanaan lainnya, Renstra BLH disusun

atas dasar pada keterkaitannya dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barat Tahun 2010- 2014 dengan mempelajari visi, misi

dan program Bupati Kotawaringin Barat masa bakti 2006-2010 terhadap tugas dan fungsi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kemudian melakukan kajian strategis untuk menentukan hubungan rumusan kelompok tujuan

dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan

lingkungan eksternal (Program Bupati Kotawaringin Barat, kondisi lingkungan, objek urusan

BLH dan lainnya); dan lingkungan internal (Aparat BLH, peralatan, keuangan, sistem

administrasi, kebijakan dan lainnya); serta mengacu pada hasil evaluasi Renstra BLH periode

2006-2010. Hubungan Renstra BLH dengan perencanaan lainnya disajikan pada Gambar

berikut ini :


Keterangan : RPJPD = Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Kotawaringin Barat.

RPJMD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat.

RKPD = Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

RAPBD = Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Dearah Kab. Kotawaringin Barat.

RENJA = Rencana Kerja BLH Kabupaten Kotawaringin Barat.

RKA = Rencana Kerja Anggaran BLH Kab. Kotawaringin Barat.

DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLH Kab. Kotawaringin Barat.

= Garis Pedoman.

= Garis Acuan.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kotawaringin Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

RPJPD RPJMD RKPD RAPBD APBD

RENSTRA

BLH

RENJA

BLH

RKA

BLH

DPA

BLH


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4598);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah


Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5107);

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5).

24. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 24).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan

maksud untuk memberikan arahan dan pedoman dalam menyusun perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan tahunan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah :


1. Terwujudnya keterpaduan, keserasian, keseimbangan dan kesamaan persepsi dalam

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah terkait.

2. Teralokasinya prioritas perencanaan dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup selama

lima tahun (tahun 2012 s/d 2016) untuk memperoleh nilai manfaat yang dapat

dipertanggungjawabkan (accountable).

3. Meningkatnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan pada

masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

periode 2012 - 2016 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BLH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BLH

2.2. Sumber Daya BLH

2.3. Kinerja Pelayanan BLH

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLH

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BLH

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

3.3. Telaahan Renstra KLH


3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLH

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Deskripsi / Penjelasan

5.2. Matriks

BAB VI INDIKATOR KINERJA BLH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

7.1. Program Transisi

7.2. Kaidah Pelaksanaan

LAMPIRAN

1. Matriks Program dan Indikasi Kegiatan SKPD (Hasil Pengolahan Matriks pada Bab V

2. Inventarisasi Data dan Informasi

3. Analisa SWOT

4. Dokumentasi Proses Penyusunan Renstra SKPD


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas “Membantu Kepala Daerah dalam

merumuskan kebijakan dan koordinasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan

kualitas lingkungan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta

monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup”.

b. Fungsi Badan Lingkungan Hidup :

1. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup meliputi perencanaan,

pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan hidup termasuk

pengembangan model konservasi, strategis penegakan hukum dan

pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup.

3. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak

lingkungan meliputi penyiapan dan penyerapan dokumen lingkungan hidup

serta instrument pengendalian lainnya.

4. Melakukan penegakan hukum dan advokasi permasalahan lingkungan hidup.

5. Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu kepada

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.

6. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan

dan pelatihan.

7. Melakukan koordinasi pengawasan dalam rangka konservasi sumberdaya alam.

8. Melakukan analisa dalam rangka pengendalian pemanfaatan tata ruang dalam

keserasian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

9. Menyelenggarakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) bidang lingkungan hidup.

10. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan struktural bidang lingkungan

hidup.


11. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan

swadaya masyarakat (LSM) dalam pengelolaan lingkungan hidup.

12. Melakukan kegiatan mendukung program dari pusat dan provinsi serta program

strategis bidang lingkungan hidup dan program Penilaian Peringkat Kinerja

Perusahaan (PROPER).

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Kotawaringin Barat.

c. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup

Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan

oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 20

Februari 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Hidup Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat. Kemudian diubah untuk

pertama kali atas pemekaran struktur organisasi dengan Perda Kabupaten Kotawaringin

Barat Nomor 25 Tahun 2000 dan dirubah kedua kalinya melalui Perda Kotawaringin Barat

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut :



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA BLH

BIDANG ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENGKAJIAN DAN

PENERAPAN ANALISIS LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KAPASITAS LINGKUNGAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SUB BIDANG PENCEGAHAN

PENCEMARAN AIR, TANAH DAN UDARA

SUB BIDANG PENGENDALIAN

PENCEMARAN AIR, TANAH DAN UDARA

BIDANG PELESTARIAN DAN PEMULIHAN

KUALITAS LINGKUNGAN

SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN

PELESTARIAN KUALITAS LINGKUNGAN

SUB BIDANG PEMULIHAN KUALITAS

LINGKUNGAN

BIDANG PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG KELEMBAGAAN DAN

PERAN SERTA MASYARAKAT

SUB BIDANG ADVOKASI LINGKUNGAN HIDUP

UPTD

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN

PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAN PROGRAM


2.2. Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan

Fungsional.

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menurut

jenjang pendidikan sebagaimana tabel berikut ini :

No. Uraian Formasi Posisi

Awal Tambahan Kurang

Posisi Terakhir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

S2

S1

Sarjana Muda

SLTA

SLTP

SD

-

-

-

-

-

-

2

22

5

9

-

-

-

2

-

1

-

-

-

5

-

2

-

-

2

19

5

8

-

-

Jumlah - 38 3 7 34

b. Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menurut pangkat

dan golongan sebagaimana tabel berikut ini :



Posisi

Terakhir

1.

Juru Muda, I/a

Juru Muda Tk. I, I/b

Juru, I/c

Juru Tingkat I, I/d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Gol. I - - - - -

2.

Pengatur Muda, II/a

Pengatur Muda Tk. I, II/b

Pengatur, II/c

Pengatur Tk. I, II/d

-

-

-

-

-

1

5

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

5

1


Jumlah Gol. II - 8 - 1 7

3.

Penata Muda, III/a

Penata Muda Tk.I, III/b

Penata, III/c

Penata Tk. I, III/d

-

-

-

-

9

3

6

6

1

-

-

1

-

-

4

-

10

3

2

7

Jumlah Gol. III - 24 2 4 22

4.

Pembina, IV/a

Pembina Tk. I, IV/b

Pembina Utama Muda, IV/c

Pembina Utama Madya,IV/d

Pembina Utama, IV/e

-

-

-

-

-

3

2

1

-

-

1

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

1

-

-

Jumlah Gol. IV - 6 3 4 5

Jumlah - 38 5 9 34

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menurut

jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel berikut ini :



Posisi

Terakhir

1.

Menurut Jabatan Struktural

Eselon I

Eselon II.b

Eselon III.a

Eselon III.b

Eselon IV.a

Fungsional

Staf

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

4

11

-

21

-

-

1

1

2

-

-

-

-

1

2

3

-

2

-

1

1

3

10

-

19

Jumlah Jabatan Struktural - 38 4 8 34

2.

Menurut Jabatan Fungsional

Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Jabatan Fungsional - - - - -

Jumlah - 38 4 8 34


d. Jumlah Pegawai Tidak Tetap

Jumlah Pegawai Tidak Tetap pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kotawaringin Barat sebagaimana tabel berikut ini :

No. Uraian Jumlah

1.

2.

Petugas Jaga Malam

Petugas Kebersihan Kantor

2 Orang

2 Orang

Jumlah 4 Orang

2.2.1. Perlengkapan :

a. Tanah seluas 4.400 m²

b. Peralatan dan mesin (alat-alat besar)

- Mesin pencacah sampah organik 1 unit

- Compresor pemilah 1 unit

- Compresor input (feeder) 1 unit

- Pengayak Kompos mekanik 1 unit

- Mesin pencacah sampah botol plastik 1 unit

- Mesin pencacah sampah dan pencuci kantong plastik 1 unit

- Mesin mixer kompos 1 unit

- Mesin genset 1 unit.

c. Gedung Kantor

- Ruang kerja seluas 332 m² (1 unit)

- Ruangan Rapat 187 m² (1 unit)

- Gedung Laboratorium 200 m² (1 unit)

- Rumah Jaga 1 unit

- Bangunan Atap Pengolah Sampah 1 unit

d. Alat perlengkapan laboratorium LH sebanyak 65 set

e. Alat Kantor :

- Meja dan Kursi Kerja 43 unit

- Meja rapat sebanyak 2 unit

- Kursi lipat 58 unit


- Komputer PC 11 unit

- Note book 7 unit (baik 4 unit rusak 3 unit)

- Printer 6 unit

f. Kendaraan :

- Kendaraan operasional Pimpinan Roda 4 sebanyak 1 unit

- Kendaraan operasional Laboratorium Roda 4 sebanyak 1 unit

- Kendaraan operasional Roda 2 sebanyak 6 unit

- Motor Pengangkut sampah 8 unit

- Gerobak sampah 96 unit

g. Alat Studio

- Pesawat telepon 1 unit dan faximile 3 unit

- Handy camp sony 2 unit

- Wireless 1 buah

- LCD 2 buah

- Multimedia soud system 1 buah

- Camera digital 1 unit

2.2.2. Unit usaha yang masih operasional

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, kondisi tahun 2011 memiliki:

a. Unit Mesin Pencacah Sampah

b. Laboratorium Pengujian

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

2.3.1. Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat :

A. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah satu dari 14 (empat belas) kabupaten/kota

di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini mempunyai Ibukota Pangkalan Bun,

berada pada jarak tempuh 460 km ke arah barat kota Palangka Raya (Ibukota

Provinsi Kalimantan Tengah). Secara geografis kabupaten ini terletak diantara

1º19’ sampai dengan 3º36’ Lintang Selatan dan 110º 25’ sampai dengan 112º 50’

Barat Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Lamandau.

- Sebelah Selatan dengan Laut Jawa.


- Sebelah Timur dengan Kabupaten Seruyan.

- Sebelah Barat dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau.

Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat seperti pada gambar berikut ini :

Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber : Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² dan secara

administrasi terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Kotawaringin

Lama, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Utara,

Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Kecamatan

Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada adalah pemekaran dari Kecamatan

Kumai. Untuk luas Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kecamatan

sebagaimana tabel berikut :

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan

No. Kecamatan Luas (km2)

1. Kotawaringin Lama 1.257

2. Arut Selatan 2.400


3. Kumai 2.921

4. Pangkalan Banteng 1.306

5. Pangkalan Lada 229

6. Arut Utara 2.685

Kotawaringin Barat 10.759

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011

Penetapan batas wilayah yang rendah (rawa) berdasarkan garis maya,

sedangkan di daerah gunung (perbukitan) berdasarkan puncak gunung

(bukit), sehingga didasarkan pada arah aliran air yang dituju. Artinya, jika

aliran air menuju ke kabupaten lain yang berbatasan, maka awal aliran air

itulah sebagai batas antara kedua wilayah kabupaten yang dimaksud.

C. Iklim

Jenis Iklim

Berdasarkan data pengamatan hujan selama 10 tahunan (1995-2004) dari BMKG

Stasiun Meteorologi Iskandar Pangkalan Bun, jenis iklim kawasan Kabupaten

Kotawaringin Barat menurut Klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, memiliki tipe

iklim A. Curah hujan tahunan dari tahun berkisar 1.904-3.762 mm dengan rata-

rata tahunan sebesar 2.637,7 mm. Suhu udara rata-rata pada rentang tahun yang

sama rata-rata harian antara 25,9C-26,2C dan kelembaban berkisar antara 85-

87% .

D. Tanah / Lahan

Jenis Tanah

Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kotawaringin

Barat dikelompokan kedalam 6 (enam) jenis tanah yaitu Podsolik Merah Kuning,

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), Kompleks Regosol (Podsol),

Alluvial, Organosol dan Oksisol (Lateritik). Jenis tanah yang terluas adalah


podsolik merah kuning. Jenis-jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat

sebagaimana tabel berikut ini :

Jenis Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat

No. Jenis Tanah Luas (Ha) Prosentase

1. Oksisol / Lateritik 21.518,00 2,00

2. Podsolik Merah Kuning 352.895,20 32,80

3. Kompleks Podsolik 150.626,00 14,20

4. Alluvial 206572,80 19,20

5. Kompleks Regosol 154.929,60 14,40

6. Organosol 189.358,40 17,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai

potensi sumber daya alam yang cukup besar. Sumber daya alam yang terdapat di

Kabupaten ini sebagian besar berupa hutan dan hasil ikutannya, perkebunan,

perikanan, peternakan. Di samping itu juga mempunyai potensi sumber daya

mineral.

Ketinggian

Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara,

yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata-rata 0,6 0C, sehingga makin tinggi

suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah.

Luas wilayah berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan

No. Kecamatan Luas (Ha)


0-7 m 7-25 m 25-100 m 100-500 m > 500m Jumlah

1. Ktw. Lama - 62.477,0 59.353,0 - - 1.257

2. Arut Selatan 14.200,0 86.040,0 135.408,0 4.272,0 - 2400

3. Kumai 71.890,3 69.892,5 151.348,1 9.565,2 - 2.921

4. P. Banteng 26.076,5 25.351,8 54.897,9 3.469,6 - 1.306

5. P. Lada 7.863,2 7.644,7 16.554,0 1.046,2 - 229

6. Arut Utara - - 181.345,0 86.940 215 2.685

Kotawaringin Barat 120.030 251.406 598.906,0 105.293,0 215 1.075.900

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011.

Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat



Kelerengan dan Fisiografi

Kondisi kelerengan Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelas dapat dilihat

pada tabel berikut :

Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

No. Kecamatan

Luas (Ha)

0-2 % 2-15 % 15-40 % > 40 % Jumlah

1. Kotawaringin Lama 64.140,0 - 57.773,0 - 1.257

2. Arut Selatan 89.568,0 139.992,0 10.440,0 - 2.400

3. Kumai 137.181,9 163.576,8 1.937,4 - 2.921

4. Pangkalan Banteng 49.759,5 59.333,6 702,7 - 1.306

5. Pangkalan Lada 15.004,6 17.891,6 211,9 - 229

6. Arut Utara - 27.870,0 211.927,0 28.703 2.685

Kotawaringin Barat 355.654,0 408.664,0 282.992,0 28.703 1.075.900

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011.

Peta Kelerengan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat



E. Hutan

Secara umum areal hutan masih merupakan jenis penggunaan lahan yang

dominan di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sekitar 66% gambaran

perbandingan luas kawasan hutan dan kawasan lainnya disajikan dalam

Gambar berikut ini :

Penggunaan Lahan


Wilayah taman nasional dan suaka margasatwa merupakan bagian dari wilayah

Taman Nasional Tanjung Putting yang terletak di wilayah Kabupaten

Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, serta Suaka Margasatwa Sungai

Lamandau yang terletak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten

Sukamara.

F. Laut, Pesisir dan Pantai

Laut

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah 10.759 Km2 dan

memiliki panjang pantai ± 156 Km dengan luas laut 1.250 Km², serta perairan

umum seluas 10.800 Ha yang meliputi 3 DAS besar yakni DAS Kumai, DAS

Lamandau, DAS Arut yang terdiri dari 200 anak sungai dan 9 buah danau dan

rawa serta 20 sungai kecil yang langsung bermuara dilaut, secara fisik Kabupaten

Kotawaringin Barat merupakan kantong ikan Kalimantan Tengah khususnya ikan

dari hasil tangkapan diperairan laut .

Pesisir dan Pantai

Ekosistem pesisir secara umum terdapat di daerah estuaria, perairan pantai dan

laut dangkal serta hutan rawa, dimana ekosistem perairannya terdiri atas

ekosistem mangrove dan padang lamun.

G. Air

Air Permukaan

Air permukaan adalah semua air yang ditemukan di permukaan tanah, seperti air

sungai, air rawa, tambak, danau dan lain-lain. Untuk sungai-sungai utama di

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana pada tabel berikut ini :

Series1; Non

Pertanian; 2,84411190

6; 3%

Series1; Lahan Kering;

2,515715215; 2%

Series1; Perkebunan

; 16,2336639

1; 16%

Series1; Hutan;

65,66631657; 66%

Series1; Lainnya;

12,7401924; 13%

PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Non Pertanian

Lahan Kering

Perkebunan

Hutan

Lainnya


Sungai-Sungai Utama di Kabupaten Kotawaringin Barat

No. Nama Sungai Panjang

(km)

Lebar (m) Kedalaman

(m)

Debit

(m³/dtk)

Permukaan Dasar Maks. Min

1. Sungai Kumai 175 ± 700 - 300 ± 600 18 - 5 0,7 0,4

2. Sungai Arut 250 ± 150 - 100 ± 70 - 50 14 - 3 0,7 0,5

3. Sungai Lamandau 300 ± 150 - 100 ± 70 - 40 12 - 3 0,7 0,5

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Ktw. Barat, 2011.

Sungai-sungai utama ini memiliki banyak anak sungai. Daerah aliran sungai

di Kotawaringin Barat berasal dari pertemuan dua sungai yang cukup besar yaitu

Sungai Arut dan Sungai Lamandau, yang mempunyai anak-anak sungai lebih dari

130 buah. Debit air sewaktu-waktu dapat melebihi daya tampung dan sering

menimbulkan banjir. Sungai Kumai mempunyai anak sungai sekitar 30 buah.

Sungai merupakan sumberdaya alam yang dipergunakan untuk berbagai

keperluan antara lain sebagai bahan baku air minum, pertanian, perikanan dan

usaha perkotaan. Sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat terletak

disepanjang aliran sungai, misalnya usaha pertanian, perikanan, pemukiman dan

pusat-pusat perkotaan.

Sungai Arut


Sumber : BLH Kabupaten Kotawaringin Barat

Masalah krisis air juga diakibatkan oleh maraknya aktifitas pertambangan, baik

skala kecil maupun skala besar, yang telah mengakibatkan pembukaan hutan,

perubahan morpologi sungai dan penurunan kualitas lingkungan hidup dan sungai

akibat pencemaran oleh bahan-bahan kimia. Maraknya pertambangan skala kecil

seperti penambangan emas tanpa izin oleh masyarakat merupakan salah satu

penyebab utama pencemaran sungai.

Air Sungai Arut dan Sungai Kumai

Pada tahun 2010 sudah dilakukan pemantauan kualitas air sungai di wilayah

Kabupaten Kotawaringin Barat, terutama pada 2 (dua) sungai utama yaitu Sungai

Arut dan Sungai Kumai. Sungai Arut dengan lokasi A1=Kelurahan Pangkut,

A2=Jembatan Runtu, A3=Jembatan Kotawaringin Lama, A4=Hilir Korindo, dan

A5=Sungai Lamandau Hilir. Sedangkan Sungai Kumai dengan lokasi K1=sekitar

hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih), K2=sekitar


pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan, K3=Bagian Hilir Sei. Sekonyer, K4=sekitar

Tanjung Api-Api (PLTU).

Danau

Danau-danau di Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya dimanfaatkan

untuk perikanan. Hingga saat ini masih belum dilakukan pemantauan rutin

terhadap kualitas air danau-danau tersebut. Berikut inventarisasi danau di

Kabupaten Kotawaringin Barat.

Inventarisasi Danau di Kabupaten Kotawaringin Barat

No. Nama Danau Luas (Ha) Pemanfaatan

1. Danau Gatal 50 Perikanan

2. Danau Masyurain 50 Reserfat Perikanan

3. Danau Sulung 30 Perikanan

4. Danau Terusan 50 Perikanan

5. Danau Seluluk 35 Perikanan

Sumber : BLH Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011

Air Bawah Tanah (Air Tanah)

Air tanah (groundwater) adalah bagian dari air yang ada di bawah permukaan

tanah (sub-surface water), yakni hanya berada di zona jenuh (zone of saturation).

Penyebaran vertikal air bawah permukaan dapat dibagi menjadi zona tak jenuh

(zone of aeration) dan jenuh. Zona tak jenuh terdiri dari ruang antara yang

sebagian terisi oleh air dan sebagian terisi oleh udara, sementara ruang antara

pada zona jenuh seluruhnya terisi oleh air.


H. U d a r a

Tahun 2010 dan 2011 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin

Barat telah melakukan pemantauan kualitas udara ambient setiap 6 bulan

sekali atau per semester dalam setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut :

Data Analisis Udara

No. Parameter Satuan

DATA ANALISIS UDARA Baku Mutu

Ambient

PP 41 Tahun 1999

Simpang Tiga Pasar

Indra Sari

Simpang Tiga

Terminal Bundaran Pancasila

2010 2011 2010 2011 2010 2011

1. Nitrogen Dioksida

(NO2) μg/m³ 17,50 19,54 9,90 13,13 11,40 7,80 400

2. Sulfur Dioksida

(SO2) μg/m³ 36,59 31,34 25,72 20,01 16,76 10,26 900

3. Karbon

Monoksida (CO) μg/m³ 1.536,9 1.631,7 1.020,6 1.253,0 817,5 790,5 30.000

4. Debu (TSP) μg/m³ 237,0 311,10 125,0 160,6 129,0 60,4 230

5. Kebisingan dB(A) 65,30 71,7 60,20 65,2 54,80 58,7

Kep 48 MENLH/

11/96 - Kw. Industri =

70 – Kw.

Pemukiman 55

6. Suhu ˚C 34-35 32-34 32-33 30-32 34-36 33-35 -

7. Kelembaban %RH 64-66 52-65 71-73 65-72 61-64 52-59 -

8. Kecepatan Angin m/det 0,6-1,5 0,5-1,8 0,4-2,1 06-0,8 0,5-1,5 0,5-0,9 -

9. Arah Angin

Domminan - U-S U-S TL-BD T-B T-B B-T -

10. Koordinat E 111˚38'15,6" 111˚38'15,6" 111˚37'45,77" 111˚37'45,77" 111˚38'52,0" 111˚38'52,0" -

S 02˚40'15,0" 02˚40'15,0" 02˚40'34,7" 02˚40'34,7" 02˚42'29,7" 02˚42'29,7" -

Sumber : BLH Kabupaten Kotawaringin Barat, 2011

Gangguan terhadap kualitas udara di tahun 2011 juga terjadi seiring dengan

peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan gangguan berupa

kabut asap. Dari bulan Pebruari sampai dengan bulan mei sudah terdapat

titik api dibeberapa tempat di Kabupaten Kotawarangin Barat tetapi masih

dalam skala kecil dan tidak menimbulkan kabut asap. Pada bulan Juni 2011

memasuki waktu rawan kebakaran hutan dan lahan seiring berkurangnya

curah hujan. Kabut asap juga masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin

Barat hingga minggu pertama bulan Oktober 2011, belasan hektar lahan


gambut di jalan Pangkalan Bun dan Kumai terbakar. Api diduga berasal dari

aksi bakar lahan gambut oleh warga sebagai lahan perkebunan.

Hasil pantauan satelit NOAA menunjukkan bahwa dari bulan Pebruari 2011

sampai dengan bulan Oktober 2011 di Kabupaten Kotawaringin Barat dideteksi

sebanyak 319 titik api, sedangkan untuk Kalimantan Tengah khususnya sebaran

hotspot wilayah kerja SKW II BKSDA Kalimantan Tengah terdapat 1.970 titik api.

I. Bencana Alam

Karakter lingkungan alam non hayati wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang

perlu diwaspadai adalah adanya potensi bahaya alam. Adapun bencana alam yang

merupakan bahaya geologi terdiri atas banjir genangan dan banjir bandang,

gerakan tanah (terutama longsoran tanah), dan lempung yang mengembang

(exvansive clay).

Keadaan erosi ditandai dengan terkikisnya lapisan tanah oleh air, erat kaitannya

dengan keadaan lereng dan tutupan vegetasi di permukaan tanahnya. Tingkat

erosi di Kabupaten Kotawaringin Barat belum nyata, karena sebagian besar

wilayah masih tertutup vegetasi. Pengikisan yang terjadi terlihat di sekitar tebing

sungai dan pada lokasi pengelolaan hutan dan kegiatan masyarakat lainnya.

Kawasan rawan bencana di kabupaten ini adalah kawasan yang sering terkena

banjir, kebakaran hutan dan erosi. Kawasan yang terkena banjir adalah kawasan

tepian sungai baik di tepian Sungai Lamandau, Sungai Arut maupun Sungai Kumai

dengan permukaan tanah rendah. Kawasan banjir ini melanda desa-desa dan

perkebunan rakyat pada saat hujan terutama di bulan Januari dan

Pebruari. Di tahun 2008 tercatat lima peristiwa banjir di kabupaten ini yang

melanda Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan dan Arut Utara.


Bencana alam berupa tanah longsor kecil kemungkinan terjadi karena daerah ini

pada umumnya mempunyai kemiringan lereng dan kemiringan perlapisan batuan

yang kecil. Tanah longsor dalam skala kecil terjadi di tempat

penambangan bahan galian golongan C, yang lebih disebabkan oleh karena dalam

melakukan penambangan tidak memperhatikan kestabilan lereng yang terbentuk.

Jenis bencana lainnya adalah erosi lateral abrasi yang disebabkan oleh kondisi

pasang surut dan banjir di sepanjang sungai.

Kawasan rawan kebakaran hutan hampir meliputi seluruh kawasan hutan

bergambut dan tidak dapat diprediksi dimana tempat yang akan terbakar.

Penyebab kebakaran ini dapat ditimbulkan oleh pembukaan lahan untuk bercocok

tanam yang merambat ke dalam hutan atau karena terbakar sendiri akibat kondisi

hutan yang sangat kering dimusim kemarau.

2.3.2. Pelaksanaan Tugas BLH

A. AMDAL

Setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib

menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum

memulai kegiatannya. Sedangkan kegiatan yang tidak wajib AMDAL, tetap

diwajibkan menyusun dokumen pengelolaan lingkungan, antara lain dokumen

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Kedua

dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman untuk menanggulangi atau

mengantisipasi permasalahan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk mengetahui apakah dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/ UKL-UPL)

dapat dijadikan sebagai perangkat atau rambu-rambu dalam pengelolaan

lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mempunyai

Komisi Penilai AMDAL Daerah. Hingga akhir tahun ini Komisi AMDAL Daerah telah

mengeluarkan beberapa rekomendasi terhadap beberapa kegiatan yang

terangkum dalam tabel berikut ini.


Rekomendasi

AMDAL/UKL-UPL yang Ditetapkan oleh Komisi AMDAL Daerah

No. Jenis Dokumen Kegiatan Pemrakarsa

1. AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit

Pengolahan

PT. Wana Sawit Subur

Lestari


Pengolahan

PT. Indotruba Tengah


Pengolahan (1999)

PT. Meta Epsi Agro

4. AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit (2003) PT. Satya Kisma Usaha


Pengolahan (2004)

PT. Bangun Jaya Alam

Permai

6. AMDAL Pertambangan Pasir Zircon (2005) PT. Putra Sandindo

Raya


Pengolahan (2006)

PT. Gunung Sejahtera

Dua Indah


Pengolahan (2006)

PT. Sawit Sumbermas

Sarana


Pengolahan (2007)


Ibu Pertiwi


Pengolahan (2007)


Puti Pesona


Pengolahan (2007)

PT. Bumitama

Gunajaya Abadi


Pengolahan (2007)

PT. Surya Sawit Sejati I


Pengolahan (2007)

PT. Surya Sawit Sejati II

14. AMDAL Pertambangan Pasir Zircon (2007) PT. Zirkonia


Pengolahan (2008)

PT. Mitra Mendawai

Sejati

16. AMDAL Pusat HPH PT. Intraco Jaya Intiga

17. AMDAL Pusat HTI PT. Korintiga Hutani

18. AMDAL Pusat IPK PT. Hutanindo

Lestariraya Timber


19. AMDAL Pusat Kayu Lapis (1995) PT. Korindo Group


Pengolahan (2011)

PT. Sawit Seberang

Seberang

21. AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit (2011) PT. Sawit Seberang

Seberang

1. UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit dengan Unit

Pengolahan

PT. Bumi Langgeng

Perdana Trada

2. UKL-UPL Pelabuhan TCC – CPO PT. Pelindo III

Bumiharjo Kumai

3. UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit (2006) PT. Kalimantan Sawit

Abadi

4. UKL-UPL Pertambangan Pasir Zircon (2006) PT. Fidra Borneo

Indotama

5. UKL-UPL Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2006) Klinik Bersalin Kesuma

6. UKL-UPL Pertambangan Pasir Zircon PT. Irvan Prima

Pratama

7. UKL-UPL Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2008) RSUD Sultan Imanuddin

8. UKL-UPL DUKS (2009) PT. Ferrum Pejawan

Tingang

9. UKL-UPL Pengolahan Hasil Hutan selain Kayu

(Rotan)(2009)

PT. Tatanan Indah Fajar

Nusa

10. UKL-UPL Pengolahan Pemurnian Pasir Zircon kapasitas

750 ton/bulan (2009)

PT. Irvan Prima

Pratama

11. UKL-UPL Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2009) RB. Bidan Endang

12. UKL-UPL Jasa Perhotelan (2010) Hotel Blue Kecubung

13. UKL-UPL Workshop (2010) PT. Marga Dinamika

Perkasa

14. UKL-UPL Pengolahan Minyak Goreng (2010) PT. Sinar Alam Permai

15. UKL-UPL Terminal Aspal Curah (2010) PT. Bumi Sarana Utama

16. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Andreas Atek

17. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Abdul Rozaq

18. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) H. Sasmo

19. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Sugiyanto

20. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Pimping Gunawan


P

a

d

a tabel tersebut terlihat bahwa kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan

dampak besar dan penting di kabupaten ini didominasi oleh kegiatan perkebunan

kelapa sawit dan unit pengolahannya. Selain itu, komisi memberikan rekomendasi

terhadap kegiatan pabrik minyak goreng dan pembangunan TCC-CPO.

B. PENEGAKAN HUKUM

Pada tahun 2010 dan 2011 tercatat 13 pengaduan masalah lingkungan yang

disampaikan ke BLH Kabupaten Kotawaringin Barat, seperti pada tabel berikut ini

:

Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan menurut Jenis Masalah

No. Masalah Yang Diadukan Jumlah

Pengaduan

1. Pencemaran Unit Silo Baja Pengolahan Lumpur Limbah Tambang Emas di

Sei. Melawen

1

2. Penambangan Galian C (tanah Urug) merusak Sekitar Komplek SMPN 6 1

21. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Sugiyanto

22. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Abdul Rozaq

23. UKL-UPL Budidaya Sarang Burung Walet (2010) Lailatul Urifah

24. UKL-UPL Industri Film Faced Plywood (2011) Heo Kwang Bok

25. UKL-UPL Pelayanan Kesehatan Masyarakat (2011) Rumah Bersalin Bunda

26. UKL-UPL Jembatan Timbang (2011) Dishubkominfo Provinsi

Kalteng

27. UKL-UPL Dermaga CPO (2011) PT. Gunung Sejahtera

Ibu Pertiwi

28. UKL-UPL Research Center (2011) PT. Gunung Sejahtera

Ibu Pertiwi

29. UKL-UPL TUKS (2011) CV. Citra Borneo Center

30. UKL-UPL Pabrik Kelapa Sawit (2011) PT. Kalimantan Sawit

Abadi

31. UKL-UPL Pabrik Kelapa Sawit (2011) PT. Sawit Sumbermas

Sarana


Arut Selatan

3. Pencemaran Limbah Tahu dan Pencemaran air parit di RT. 17, 20 dan 21

Kelurahan Sidorejo

1

4. Pencemaran Limbah Sawit di WSSL 1

5. Pencemaran Limbah Sarang Burung Walet di Kelurahan Raja RT. 09

Kecamatan Arut Selatan

1

6. Pembangunan Rumah Budidaya Burung Walet di Kelurahan Candi

RT. 02, Kelurahan Kumai Hulu RT. 07, 09 dan 11

1

7. Pencemaran Udara Akibat Adanya Boiler Pemanas CPO PT.

Indotruba

1

8. Adanya Dugaan Pencemaran Udara/Lingkungan Usaha Penjemuran dan

Pembakaran Kulit Sapi dan Kambing di RT. 13 Gg. LKMD II

Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan

1

9. Pencemaran Limbah Cair di Sungai Macan dan Jampau dari Pabrik Kelapa

Sawit PT. BJAP di Desa Pangkut, Kecamatan Arut Utara

1

10. Pencemaran Tanah dan Air Limbah B3 (aki bekas dan filter olie bekas) di

BTS Jaringan PT. Telkomsel di Jalan Maid Badir RT. 10 Kelurahan

Madurejo, Kecamatan Arut Selatan

1

11. Adanya Dugaan Pencemaran Limbah PT. Sinar Alam Permai (SAP) di

Sungai Kalaf Kecamatan Kumai

1

12. Adanya Dugaan Polusi Udara (bau yang dihasilkan dari perusahaan kelapa

sawit) PT. Surya Sawit Sejati di SP 4 Sei. Rangit Kecamatan Pangkalan Lada

1

13. Adanya Dugaan Pencemaran Sungai oleh PT. ENSBURY 1

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Barat melakukan :

Pemberhentian kegiatan pengolahan lumpur limbah tambang emas

di Sei. Melawen.

Melakukan pembinaan terhadap para pelaku kegiatan penambangan

galian C dan para pengusaha tahu atau industri skala kecil lainnya.

Terkait dengan limbah/usaha sarang burung walet, dilakukan upaya

dengan membuat surat himbauan kepedulian terhadap lingkungan kepada

pengusaha burung walet, dan pembongkaran bangunan rumah budidaya

burung walet.


Penyelesaian terkait pencemaran udara akibat Boiler pemanas sudah

disarankan kepada PT. Indotruba untuk melakukan perbaikan cerobong

asap.

Pencemaran udara akibat aktivitas penjemuran dan pembakaran kulit sapi

dan kambing, disarankan agar usaha penjemuran kulit tersebut harus jauh

jaraknya dari pemukiman warga, dan segera mengurus perizinan sesuai

dengan bidang usahanya.

Pencemaran tanah dan air limbah B3, disarankan agar memperbaiki

selang atau tangki agar tidak terjadi kebocoran.

Dugaan pencemaran limbah PT. SAP di Sungai Kalaf, sudah dilakukan

pengambilan sampel dan pengiriman sampel untuk uji Lab di BBPTI

Semarang dan dari hasil Lab tidak ditemukan pencemaran.

Dugaan Polusi udara (bau yang dihasilkan dari perusahaan kelapa sawit)

PT. Surya Sawit Sejati di SP 4, tidak dilakukan pengujian karena proses

produksi baru dilakukan. Proses produksi sesuai dengan Dokumen

Amdal kapasitas 60 ton TBS / Jam.

Dugaan pencemaran sungai oleh PT ENSBURY, dilakukan pengujian

sampel, dan sambil menunggu hasil uji sampel air, dari BLH

memberikan himbauan secara lisan untuk melakukan pengelolaan

lingkungan sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tetap melakukan pengawasan

dan pembinaan-pembinaan.

Dalam upaya mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan, Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengeluarkan beberapa Peraturan dan

melakukan pengawasan rutin pada kegiatan/usaha yang diperkirakan dapat

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut ini produk

hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan :

Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan

No. Jenis Produk Hukum Nomor Tahun Tentang


1. PERDA Kabupaten

Kotawaringin Barat

2 2006 Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair

dan Pemanfaatan Limbah Cair pada

Tanah

2. PERDA Kabupaten

Kotawaringin Barat

8 2008 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

*Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Upaya Pemantauan Lingkungan*

3. Peraturan Bupati

Kotawaringin Barat

5 2007 Pembinaan dan Pengelolaan Hutan Kota

di Kabupaten Kotawaringin Barat

(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat Tahun 2007 Nomor 5)

4. Keputusan Bupati

Kotawaringin Barat

188.45/1/HUK 2007 Penetapan Kawasan Klinik Rehabilitasi

Orang Utan Seluas 12 Ha di Desa Pasir

Panjang, Kecamatan Arut Selatan

sebagai Hutan Kota

5. Keputusan Bupati

Kotawaringin Barat

188.45/2/HUK 2007 Penetapan Wisata Alam Seluas 5 Ha

di Kelurahan Siderojo, Kecamatan Arut

Selatan sebagai Hutan Kota

Kegiatan Pengawasan terhadap Limbah B3 dan Limbah Kelapa Sawit

D. PERAN SERTA MASYARAKAT

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kekayaan alam yang tinggi, oleh karena

itu diperlukan upaya keras untuk dapat mengelola dan menjaga kelestarian alam

kabupaten ini. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga

dilakukan oleh masyarakat.


Penguatan dan pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian alam telah

dilakukan dibeberapa tempat. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat adalah

pembentukan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) untuk menjaga

terumbu karang di kawasan Senggora. Pokmaswas merupakan kelompok

masyarakat yang diminta untuk mengawasi secara sukarela tanpa ada imbalan,

tetapi hanya mendapat bantuan alat tangkap. Kapal-kapal asing sebelum ke TNTP

akan berlabuh di Senggora, dan terkadang melakukan penyelaman.

LSM lokal juga terlibat aktif dalam membantu gerakan-gerakan untuk pelestarian,

seperti penyebaran informasi melalui kampanye, aksi penanaman, survey dan

monitoring.

Pada tahun 2010, Bapak Kulai salah satu warga Desa Pasir Panjang berhasil masuk

urutan ke-6 (enam) untuk kategori perintis lingkungan nominasi Nasional dan

menerima Piagam Penghargaan Kalpataru dari Menteri Negara Lingkungan Hidup,

seperti terlihat pada gambar berikut ini :

Bapak Kulai, Penerima Penghargaan Kalpataru


Selain itu, masyarakat juga ikut berperan serta dalam pengelolaan

kebersihan dan penghijauan lingkungan perkotaan, sebagai contoh kegiatan

gotong royong kebersihan dan penghijauan sepanjang jalan utama

lingkungan perumahan yang dilakukan secara rutin dua kali sebulan

di Komplek Perumahan BTN Pinang Merah Desa Pasir Panjang, Komplek

Perumahan Beringin Rindang RT. 02 Desa Pasir Panjang serta Komplek

Perumahan Pasir Panjang Permai Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut

Selatan. Kebersihan kota Pangkalan Bun terlihat pada gambar berikut ini :

Kota Pangkalan Bun yang Hijau dan Bersih

Pentingnya menjaga lingkungan juga ditanamkan kepada masyarakat sejak

usia belia melalui sekolah. Anak-anak sebagai generasi penerus, giat

melakukan kegiatan gotong royong dalam memelihara kebersihan

lingkungan sekolah mereka, seperti terlihat pada gambar berikut ini :

Kegiatan Gotong Royong Menjaga Kebersihan Sekolah


Dalam upaya mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup

di Kabupaten Kotawaringin Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kotawaringin Barat melakukan serangkaian kegiatan Penyuluhan, Pelatihan,

Sosialisasi, Workshop dan Seminar Lingkungan di tahun 2011. Kegiatan

tersebut meliputi antara lain : Bimtek Pengomposan Skala Rumah Tangga,

Pengomposan di Titik Pantau Adipura, Pelatihan Kader Lingkungan, Sosialisasi

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di 6 Kecamatan, Sosialisasi

Adiwiyata, dan dalam upaya pencegahan abrasi pantai serta kerusakan

lingkungan, Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2011 melakukan kegiatan

kampanye lingkungan melalui sosialisasi secara langsung dengan masyarakat

sepadan pantai dan pembuatan papan informasi perlindungan sumberdaya air

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan

lingkungan agar tidak membuang sampah disembarang tempat, utamanya ke

badan sungai atau pantai/wilayah pesisir dan pembuatan papan informasi

larangan penambangan tanpa izin untuk penyelamatan lingkungan.

Berikut ini salah satu kegiatan sosialisasi dan pengomposan yang ada di

Badan Lingkungan Hidup :

Sosialisasi Adiwiyata


Kegiatan Pengomposan di TPA Pasir Panjang

Salah satu upaya untuk mendukung pengelolaan kebersihan lingkungan,

BLH Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2011 selain melakukan

pengomposan, gotong royong kebersihan, penghijauan lingkungan

perkotaan, BLH juga ada pengadaan bak sampah yang di distribusikan

kepada seluruh titik pantau dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten

Kotawaringin Barat, salah satunya seperti yang terlihat pada gambar berikut

ini :

Bantuan Bak Sampah, Lokasi Pasar Indrasari dan SDN 1 Baru Pangkalan Bun


Adapun salah satu indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup,

khususnya dalam pengelolaan kebersihan dan keteduhan kota adalah

Anugerah Adipura. Pada Tahun 2010/2011, untuk Ke 5 (lima) kalinya

Pangkalan Bun mendapatkan Anugerah Adipura untuk kategori kota kecil

bersama 75 kota kecil se-Indonesia. Penerimaan penghargaan Adipura ini

juga dapat menjadi indikator tentang baiknya hubungan koordinasi antar

sektor dalam pengelolaan lingkungan serta baiknya peran serta masyarakat

dalam menjaga kebersihan dan keteduhan kotanya.

Anugerah Adipura Ke 5 (Lima)


Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kotawaringin Barat

No. Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Peningkatan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

- 64,90%

2. Penurunan Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan Hidup

46% -

3. Peningkatan

Pengawasan untuk

melindungi SDA dan

KSDA

- -

4. Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup

- -

5. Peningkatan

Pengendalian Polusi 83% -


Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup


Uraian ***)

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata Pertumbuhan

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Peningkatan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

-

-

6. Peningkatan

pengendalian Kebakaran

Hutan

- -

7. Peningkatan Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

-


Penurunan

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

1.924.000.000

1.373.000.000 2.235.000.000

3.467.500.000 4.387.000.000

142.566.000

1.802.100.170

1.581.450.000

1.331.343.300 0,10 0,81 0,46 0,30

2.677.300.000

1.214.364.868

Peningkatan

Pengawasan

untuk melindungi

SDA dan KSDA 640.000.000

1.575.000.000 2.175.000.000

2.675.000.000 3.200.000.000

18.515.000

233.000.000

136.325.000

168.020.000 0,01 0,11 0,05 0,05

2.053.000.000

138.965.000

Peningkatan

Kualitas dan

Akses Informasi

SDA dan

Lingkungan Hidup - - - - -

27.142.000

42.375.000

50.000.000

50.000.000 - - - - -

42.379.250

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

2.250.000.000

3.420.000.000

5.260.000.000 5.720.000.000

11.606.400

70.080.000

28.330.000

28.360.000 0,00 - 0,01 0,00

4.162.500.000

34.594.100

Peningkatan

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

27.500.000

57.500.000

11.904.000 - - - - -

32.301.333


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan suatu kondisi

yang ingin dicapai secara bertahap hingga tahun 2016 terhadap kondisi Lingkungan Hidup

yang senantiasa dipengaruhi oleh segala macam kegiatan masyarakat. Lingkungan Hidup yang

terjaga keseimbangan dan kelestariannya merupakan dasar kebutuhan dari masyarakat

terutama untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Kendali dan pengawasan yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup yang akan datang

berupa :

a). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

b). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

c). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

d). Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

e). Program Pengendalian Kebakaran Hutan.

f). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup pada dasarnya meliputi upaya

pencegahan dan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan LH yang meliputi air, udara,

tanah serta pesisir dan laut. Secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 7 tahun 2006 dan Nomor 11 tahun 2007 tentang

standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin

Barat, untuk kedepan mengharapkan pengembangan dan peningkatan kondisi :


1. Sumberdaya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup diarahkan untuk

mendukung berlangsungnya proses perubahan guna terwujudnya sistem dan

pelayanan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pegawai Badan

Lingkungan hidup dan tingkat koordinasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan pengembangan SDM Badan Lingkungan

Hidup adalah sebagai berikut :

a). SDM Aparatur Badan Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja aparat.

Peningkatan dan mengembangkan kemampuan teknis lingkungan,

laboratorium dan sikap prakarsa aparat yang pro-aktif dalam mewujudkan

penyelesaian tanggung jawab terhadap lingkungan.

2. Prasarana dan sarana

Secara bertahap dan diharapkan dapat direalisasikan untuk mendukung penyelesaian

tanggung jawab terhadap lingkungan.

3. Pengembangan Kinerja Persampahan

Untuk mengembangkan kinerja persampahan Badan Lingkungan Hidup melakukan

koordinasi dengan instansi yang menangani distribusi persampahan dimulai dari

TPS (tempat pembuangan sementara) sampai ke TPA (tempat pembuangan akhir)

dengan maksud agar TPS terjaga kebersihannya dan adanya tindak lanjut atas

perlakuan sampah ramah lingkungan di TPA.

Sosialisasi menyangkut pengelolan dan perlakuan terhadap sampah dimasyarakat

bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap lingkungan .

4. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Usaha-usaha untuk melakukan pengendalian terhadap pencemaran maupun perusakan

lingkungan hidup berupa sosialisasi pada masyarakat maupun dunia usaha, pengawasan

yang didukung oleh laboratorium pengujian.


5. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Berupa upaya-upaya dari Badan Lingkungan Hidup untuk melindungi dari pencemaran,

kebakaran dan kerusakan.

6. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

- Merupakan pemberian apresiasi pada masyarakat yang telah dilatih dan

menginformasikan kembali ke masyarakat.

- Penyediaan data / informasi tentang Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

7. Pengendalian Polusi

Diharapkan dengan terdatanya unsur-unsur zat bawaan dari polusi udara dan limbah

padat/cair, Badan Lingkungan Hidup dapat mengetahui tingkat pencemarannya dan

adanya upaya pengendalian dengan melakukan koordinasi dengan SKPD lain, Asosiasi

maupun pihak usaha yang mengeluarkan pencemaran.

8. Pengendalian Kebakaran Hutan

Melalui koordinasi, sosialisasi dan didukung dengan sarana parasana yang memadai,

diharapkan bisa menurunkan jumlah kawasan atau luasan hutan yang terbakar/titik

hotspot, serta menurunnya penyakit akibat gangguan asap dari terjadinya kebakaran

hutan dan lahan.

9. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Melakukan penanaman pohon pelindung/peneduh di perkotaan/kawasan yang

rawan terhadap longsoran dan gerusan erosi air permukaan. Diharapkan adanya

kawasan yang lindung/teduh diperkotaan.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Lingkungan

Hidup

Beberapa permasalahan - permasalahan pelayanan di BLH antara lain :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air belum dapat secara maksimal diberikan karena

keterbatasan anggaran dan regulasi pengelolaan limbah cair belum ada. Keberadaan

industri kecil yang lokasinya menyebar serta rata-rata masih membuang limbah cairnya

tanpa pengolahan terlebih dahulu langsung ke lingkungan. Padahal industri kecil

merupakan tanggungjawab pemerintah dalam pembinaannya.

Masalah krisis air juga diakibatkan oleh maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin

(PETI), baik skala kecil maupun skala besar yang telah mengakibatkan pembukaan hutan,

perubahan morfologi sungai sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Terjadinya pencemaran air sungai juga disebabkan oleh banyaknya air limbah yang masuk

kedalam sungai dan berasal dari berbagai pencemaran antara lain dari limbah industri,

domestik, peternakan, pertanian dan sebagainya.

2. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum secara

maksimal tertangani, karena melibatkan banyak pihak sehingga koordinasi dengan instansi

terkait, pelaku usaha serta masyarakat perlu ditingkatkan. Selain itu kurangnya kesadaran

masyarakat/pelaku usaha dalam pembukaan lahan agar tidak dibakar dan kurang mematuhi

peraturan-peraturan yang sudah ada (Peraturan Gubernur Kalteng No. 52 Tahun 2008 JO.

No. 15 Tahun 2010). Dalam hal ini BLH sudah melakukan berbagai upaya salah satunya

dengan sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 6 kecamatan dengan

mengundang pihak dari desa-desa anggota KMPK yang sudah terbentuk pada masing-

masing desa, himbauan melalui spanduk dan baleho-baleho, koordinasi dengan instansi

terkait, selain itu pemerintah juga aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap

pelaku usaha baik melalui interpretasi data hasil pantauan satelit maupun pengawasan

langsung ke lapangan, meski demikian karena luas daerah yang harus diawasi belum

ditunjang oleh jumlah personil yang ada maka kegiatan pemantauan dan pengawasan dirasa


masih belum optimal dilakukan. Upaya lain yang dilakukan yaitu pengadaan beberapa alat

pemadam kebakaran tetapi masih dalam skala kecil karena terbatasnya anggaran yang

tersedia.

3. Kondisi lahan kritis cenderung semakin meluas diakibatkan kejadian kebakaran hutan dan

lahan, penambangan liar tanpa diimbangi dengan reklamasi, dan juga eksploitasi hutan.

Berikut ini Luas Lahan Kritis Di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan

Kecamatan :

Kecamatan

Tingkat Kekritisan Lahan (Ha)

Jumlah

Agak Kritis Kritis Sangat Kritis

Arut Selatan 10.795 37.183 15.174 63.152

Arut Utara 36.104 35.163 11.772 83.038

Kotawaringin Lama 4.265 27.890 9.197 41.351

Kumai 33.917 63.860 27.718 125.494

Pangkalan Banteng 2.937 16.575 799 20.310

Pangkalan Lada 5.225 8.384 401 14.010

Jumlah 93.242 189.054 65.060 347.355

Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat, 2011

4. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa saat

ini belum dapat ditetapkan karena belum ada data yang tersedia.

5. Dampak perubahan iklim.

Dimana kondisi tersebut akan memberikan dampak terhadap siklus hidrologi dalam

bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, bencana alam seperti banjir,

kekeringan dan longsoran tanah tentunya akan menghadang. Hal-hal ini perlu

diantisipasi salah satunya dengan program perlindungan dan konservasi sumber

daya alam, dengan kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim.

6. Kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah komitmen bersama dan

sinergisitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan dari pemangku

kepentingan. Kondisinya saat ini sinergisitas dan komitmen bersama masih perlu untuk

ditingkatkan untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan lingkungan hidup.


7. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap

usaha/kegiatan ekonomi atau pembangunan.

8. Guna peningkatan SDM masih perlunya keikutsertaan dalam Bimtek, Pelatihan-Pelatihan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkungan hidup.

9. Laboratorium Lingkungan Hidup dan fasilitasnya baik peralatan dan bahan-bahan

laboratorium sudah tersedia tetapi jumlahnya terbatas, selain itu Unit teknis pengelola

belum dibuatkan Perda nya, saat ini BLH tetap memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk

mendukung kegiatan lingkungan hidup, diantaranya pengambilan sample seperti uji

kualitas air, udara, kebisingan, debu.

10. Pelayanan terkait pemberdayaan masyarakat seperti di bidang pengelolaan sampah terpadu

dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat serta sektor informal dalam

upaya pemisahan sampah dan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle).

11. Pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) belum tertangani dengan baik,

terutama pada bengkel, rumah sakit bersalin.

12. Terkait dengan Pengawasan, kurang taatnya pemrakarsa kegiatan untuk

menerapkan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen

lingkungan mereka (perusahaan), terutama ketaatan dalam penyampaian Laporan

RKL / RPL.

13. Terkait Amdal, belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur besar kecilnya unit

usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan (Amdal UKL, UPL dan

SPPL).

14. Perlunya sosialisasi oleh BLH kepada masyarakat terkait dengan komitmen pola

kemitraan / community development yang tertuang dalam dokumen Amdal.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada maka isu-isu strategis Badan Lingkungan Hidup adalah :

1. Penurunan Kualitas Air Sungai.

2. Kebakaran Hutan dan Lahan.

3. Lahan Kritis.

4. Dampak Perubahan Iklim.


5. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “Terwujudnya Kabupaten

Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan :

1. Kesejahteraan Rakyat, Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan

sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini

dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Keadilan, Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh

seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa

Indonesia.

3. Jaya, Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang

demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang

bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai

berikut :

a. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan

Pembangunan.

b. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

c. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat.

Selanjutnya agar selaras dengan Visi dan Misi diatas, Badan Lingkungan Hidup

diberikan urusan wajib yang harus dijalankan berupa Program Prioritas yaitu :


a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

c) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam.

d) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

e) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

f) Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan- kawasan Konservasi Hutan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan RPJMN Tahun 2004-2009 mengarah

kepada 4 (empat) program prioritas yaitu :

1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.

2. Perlindungan dan KSDA.

3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.

4. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

Visi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Kementerian

Lingkungan Hidup yang handal dan pro aktif, serta berperan dalam pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai

berikut :

1. Mewujudkan Kebijaksanaan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup terintegrasi, guna

mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi

hijau;

2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk

mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan

berkelanjutan;


3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran SDA dan lingkungan

hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

4. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas

kelembagaan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014 adalah

“Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan

penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk menahan laju kemerosotan daya

tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumber daya alam, serta mengatasi bencana

lingkungan.

Sasaran pembangunan secara umum yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi

lingkungan hidup dan mengelola SDA yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip

pembangunan berkelanjutan.

A. Arah Kebijaksanaan dan Strategi

Prioritas Nasional RPJM 2010-2014 terkait pembangunan bidang lingkungan hidup dititik

beratkan pada prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

B. Arah Kebijaksanaan dan Strategi Kementerian Lingkungan Hidup

a. Arah kebijakan

Dicapai dengan Strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air,

lahan, udara dan keanekaragaman hayati;

2. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan;

3. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten;

4. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;


5. Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup;

6. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan;

7. Pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif.

b. Program dan Kegiatan

1. Program dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Kegiatan Substansi Inti Prioritas Nasional RPJMN :

a. Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut.

b. Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.

c. Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.

d. Pengendalian Pencemaran Air.

e. Pengendalian Pencemara Udara.

f. Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan

Bermotor.

g. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan

Gas.

h. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri dan Jasa.

i. Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

j. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup.

k. Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup :

a. Peningkatan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan.

b. Pengendalian Perencanaan Ruang dan Lingkungan.

c. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d. Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik.

e. Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil.

f. Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan

Laut.

g. Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.

h. Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati.


i. Pemulihan dan Penanganan Media Lahan dan Perairan Tercemar Limbah B3.

j. Pengembangan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional Bidang

Lingkungan Hidup.

k. Pengembangan Sistem Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

l. Penegakan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan.

m. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Lingkungan.

n. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam

pengelolaan Lingkungan Hidup.

o. Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

p. Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

q. Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

r. Pengelolaan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan.

s. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

t. Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan

Hidup.

u. Peningkatan Kebijaksanaan Standarisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

Lingkungan Hidup :

a. Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum, Rumah Tangga, Keuangan dan

Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup.

b. Pengendalian Internal Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

c. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional.

d. Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian

Lingkungan Hidup.

e. Pengembangan Telaahan Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Peningkatan Kinerja Dewan Nasional Perubahan Iklim.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian

Lingkungan Hidup :


a. Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian

Negara Lingkungan Hidup.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dimaksudkan untuk mengurangi adanya

pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan

peruntukan Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat menghindari adanya pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan

dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan lingkungan hidup. Daya

dukung dan daya tampung lingkungan harus senantiasa menjaga kelestarian fungsi lingkungan

hidup dan keselamatan masyarakat. Oleh karenanya dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah

hendaknya berdasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KLHS memuat kajian antara lain :

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;

c. kinerja layanan / jasa ekosistem;

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Kebijaksanaan, program dan kegiatan harus mempedomani prinsip pembangunan

berkelanjutan yang dijadikan salah satu dasar dan terintegrasinya dalam pembangunan suatu

wilayah. Pembangunan suatu Wilayah harus berpedoman pada peruntukkan seperti yang

tertuang dalam pengaturan dan fungsi kawasan sebagai berikut :

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Pasal 31


Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 huruf a meliputi :

a. kawasan bergambut berada diantara Sungai Arut dan Sungai Lamandau Kecamatan Arut

Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama sesuai dengan peta RTRWP kurang lebih seluas

132.927 hektar;

b. kawasan resapan air meliputi Kecamatan Arut Selatan seluas kurang lebih 491 Ha,

Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 5000 Ha, Kecamatan Pangkalan Lada seluas kurang

lebih 6000 Ha, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas kurang lebih 4500 Ha, Kecamatan

Arut Utara seluas kurang lebih 8000 Ha dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas kurang

lebih 5000 Ha;

c. kawasan hutan lindung persebarannya terletak di sebagian Kecamatan Arut Utara dengan

luas kurang lebih 10.088,82 Ha dan pulau Samudera di Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut

Selatan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. kawasan perkebunan yaitu :

1. perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kumai, Arut Utara, Arut Selatan, Kotawaringin

Lama, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada;

2. perkebunan karet di Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada;

3. perkebunan lada di Kecamatan Pangkalan Lada;

4. perkebunan jagung di Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.

b. kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul

transportasi darat, laut dan udara berupa Kawasan Sentra Produksi Pangkalan Bun-

Kumai, Kawasan Sentra Produksi Pandu Sanjaya-Karang Mulya (Pakam), Kawasan Sentra

Produksi Pangkut, Kawasan pelabuhan yaitu : Pelabuhan Tanjung Kalap/CPO Bumi Harjo

dan Pelabuhan Ro-Ro terletak di Kecamatan Kumai, Bandar udara Iskandar Pangkalan Bun

dan Rencana pembangunan bandara baru;

c. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan meliputi :


- Kecamatan Pangkalan Lada dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung,

komoditi penunjang adalah lada dan ternak sapi.

- Kecamatan Pangkalan Banteng dengan komoditi unggulan adalah karet dan

jagung, komoditi penunjang adalah ternak sapi.

d. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan ( pusat pengembangan dan

pengolahan ikan laut) di Kecamatan Kumai dengan komoditi unggulan adalah udang.

e. Kota Terpadu Mandiri di Despot Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan / Kesultanan di

Pangkalan Bun dan di Kecamatan Kotawaringin Lama;

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, yaitu di Kawasan Andalan Laut

sejauh 4 mil laut yang berada di perairan laut sepanjang garis pantai; dan

Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 ayat (1) huruf d, terdiri atas Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, Taman Nasional Tanjung

Putting, Catchment area DAS Arut, Catchment area DAS Kumai, Taman Wisata Alam Tanjung

Keluang.

Pasal 56 Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya sebagaimana pada pasal 31 meliputi :

a. pengelolaan kawasan resapan air, meliputi :

1. pelarangan semua kegiatan budidaya di sekitar kawasan resapan air yang dapat

mengganggu dan merusak;

2. pengamanan bantaran sungai dari erosi dan longsor;

3. pembuatan turap di tempat tertentu untuk menjaga bahaya longsor;

4. penanaman vegetasi pelindung dan mampu menyerap dan menahan aliran air;

5. pembangunan jalan inspeksi di kiri-kanan sungai untuk sungai yang melalui permukiman;

6. percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;


7. pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung)

sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.

b. pengelolaan kawasan hutan lindung diarahkan pada :

1. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui

pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan

terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;

2. perluasan hutan lindung terutama pada area yang mengalami alih fungsi;

3. pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa dan fauna dilindungi

dapat lestari;

4. percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan.

Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi sebagaimana pada pasal 34, berupa

pengelolaan kawasan sekitar mata air meliputi kegiatan :

1. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi

lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;

2. Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;

3. selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air juga digunakan untuk pariwisata

peruntukkannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada.

Penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu dibuat kolam tersendiri;

4. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground

cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta

5. membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang

tidak berhubungan dengan konservasi mata air.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Potensi dan Permasalahannya

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup telah dilakukan selama kurun waktu berlakunya Renstra BLH tahun 2006-2010.

Namun demikian, pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak

permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding

dengan pemanfaatan SDA yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah


dengan terjadinya fenomena perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2012-2016, masih akan dihadapkan pada

pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3.

Adapun kerusakan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di

Daerah Aliran Sungai yang saat ini umumnya sudah tercemar. Selain itu, kerusakan

lingkungan akibat terbakarnya hutan dan lahan.

Persoalan lain adalah peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim jika tidak

dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca

(GRK). Target Pemerintah Indonesia untuk secara sukarela menurunkan emisi GRK

sebesar 26% sampai tahun 2020. Merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti

dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya melalui peningkatan

ekosistem gambut, rehabilitasi lahan kritis, serta menahan laju deforestasi.

Urusan penanganan dan pengendalian kerusakan lingkungan bukannya urusan

pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia usaha juga punya andil.

Rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga lingkungan

merupakan salah satu tugas dari BLH Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk berperan

aktif agar dapat menggerakan dan mengarahkan untuk menjaga kelestarian dan

keseimbangan lingkungan hidup terutama menghindari perusakan dan pencemaran

lingkungan.

3.5.2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu lingkungan hidup utama Kabupaten Kotawaringin Barat yang terjadi

pada tahun 2012 adalah penurunan kualitas air sungai, kebakaran hutan dan

Lahan, lahan kritis dan dampak perubahan iklim serta rendahnya kesadaran

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Isu ini merupakan isu utama lingkungan hidup di kabupaten ini karena telah

menimbulkan dampak besar pada lingkungan berupa kerusakan, perubahan

status kesehatan dan keselamatan manusia serta ekonomi; berindikasi

menimbulkan masalah besar kedepan serta mendapat reaksi besar dari kalangan

masyarakat baik dari dalam dan luar negeri.

A. Penurunan Kualitas Air Sungai


Seperti wilayah lainnya di Kalimantan Tengah, sumberdaya air permukaan di

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sungai dan rawa. Kabupaten Kotawaringin

Barat memiliki tiga buah sungai utama yaitu Sungai Kumai, Sungai Arut dan Sungai

Lamandau. Sungai-sungai utama ini memiliki banyak anak sungai. Debit air pada

musim penghujan sangat besar hingga dapat menimbulkan banjir, sedangkan pada

musim kemarau berkurang terutama pada sungai-sungai kecil. Secara umum kondisi

fisik air sungai berwarna coklat. Terdapat juga sungai yang airnya berwarna coklat

bercampur hitam, kaya akan zat hara dan endapan akibat campuran anak sungai

dengan gambut.

Daerah aliran sungai di Kotawaringin Barat berasal dari pertemuan dua sungai yang

cukup besar yaitu Sungai Arut dan Sungai Lamandau, yang mempunyai anak-anak

sungai lebih dari 130 buah. Debit air sewaktu-waktu dapat melebihi daya tampung

dan sering menimbulkan banjir. Sungai Kumai mempunyai anak sungai sekitar 30

buah.

Secara umum masalah yang dialami oleh sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Tengah

adalah terjadinya pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan erosi. Disamping itu

pencemaran sungai oleh limbah merkuri juga merupakan masalah yang sangat

memprihatinkan. Terjadinya pencemaran air sungai juga disebabkan oleh banyaknya

air limbah yang masuk ke dalam sungai dan berasal dari berbagai sumber pencemaran

antara lain dari limbah industri, domestik, peternakan, pertanian dan sebagainya.

Adanya kegiatan pembabatan hutan serta perubahan pemanfaatan hutan di hulu dan

di hilir menyebabkan merosotnya kualitas air di sungai. Pendangkalan sungai terjadi

sebagai akibat dari semakin minimnya debit air pada saat kemarau serta adanya erosi

dan sedimentasi. Penghancuran hutan alam serta perubahan tata guna lahan hutan

seperti pengalihan fungsi hutan menjadi daerah perkebunan atau daerah aktivitas

illegal logging atau penebangan liar adalah faktor dominan yang menyebabkan

terjadinya krisis air hingga bencana banjir atau tanah longsor. Erosi dan sedimentasi


terjadi karena berkurangnya hutan di hulu badan sungai karena pembukaan

hutan.

Masalah krisis air juga diakibatkan oleh maraknya aktivitas pertambangan, baik skala

kecil maupun skala besar yang telah mengakibatkan pembukaan hutan, perubahan

morfologi sungai dan penurunan kualitas lingkungan hidup dan sungai akibat

pencemaran oleh bahan-bahan kimia, limbah industri, limbah peternakan, limbah

pertanian. Maraknya pertambangan skala kecil seperti penambangan emas tanpa izin

oleh masyarakat merupakan salah satu penyebab utama pencemaran sungai .

Dalam upaya mengelola sumberdaya air khususnya sungai, Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini BLH Kabupaten Kotawaringin

Barat melakukan kegiatan pemantauan rutin kualitas air sungai. Pemerintah

Kabupaten juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang

berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga melakukan pemberhentian

kegiatan pengolahan lumpur limbah tambang emas di Sei. Melawen pada saat

terjadi indikasi kasus pencemaran. Selain itu, dilakukan pembinaan-pembinaan

terhadap para pelaku kegiatan penambangan galian C dan para pengusaha tahu

atau industri-industri lainnya.

Kualitas Air Sungai Arut dan Sungai Kumai

Pada tahun 2010 dilakukan pemantauan di Sungai Arut dan Sungai kumai,

dimana untuk Sungai Arut ada 5 (lima) titik pengambilan sampel dan di Sungai

Kumai ada 4 (empat) titik pengambilan sampel, lokasi meliputi :

1. Sungai Arut :

a) Titik I di kelurahan Pangkut (A1)


b) Titik II di Jembatan Runtu (A2)

c) Titik III di Jembatan Kotawaringin Lama (A3)

d) Titik IV di Hilir Korindo (A4)

e) Titik V di Sungai Lamandau Hilir (A5)

2. Sungai Kumai :

a) Titik I disekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (muara sungai

Nyirih) (K1)

b) Titik II disekitar pelabuhan Pertamina Desa Sei. Kapitan (K2)

c) Titik III dibagian hillir Sei. Sekonyer (K3)

d) Titik IV disekitar Tanjung Api-Api (K4)

Hasil analisa uji kualitas air tersebut dibandingkan dengan Kriteria PP Nomor 82

Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,

sebagai berikut :

Hasil pengukuran Residu Terlarut (TDS) Sungai Arut dilokasi

Kelurahan Pangkut (A1.1) sebesar 716 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2.1)

sebesar 204 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Lama (A3.1) sebesar 86

mg/l, lokasi Hilir Korindo (A3.2) sebesar 48 mg/l dan lokasi Sungai

Lamandau Hilir (A.3.3) sebesar 56 mg/l memenuhi baku mutu yang

dipersyaratkan untuk kelas I dalam PP 82 Tahun 2001.

Hasil pengukuran Residu Terlarut (TDS) Sungai Kumai dilokasi

sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1

sebesar 12,442 mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan

(K2) sebesar 10,282 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar

14,336 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 1,172

mg/l masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas IV dalam

PP 82 Tahun 2001.

Hasil pengukuran total padatan Tersuspensi (TSS) Sungai Arut

dilokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 63 mg/l dan Lokasi Jembatan

Runtu (A2) sebesar 58 mg/l melampaui ambang batas, dengan tingginya

kadar padatan tersuspensi di Kelurahan Pangkut disebabkan oleh tingginya

pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan

perkebunan. Nilai TSS apabila diperbandingkan dengan baku masuk mutu air


kelas III, maka perairan Kelurahan Pangkut secara umum tidak layak lagi

untuk dimanfaatkan sebagai sumber baku air minum, namun masih layak

dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan. Sedangkan dilokasi Jembatan

Kotawaringin Lama (A3) sebesar 25 mg/l, lokasi Hilir Korindo (A4) sebesar

20 mg/l dan lokasi Sungai Lamandau Hilir (A5) sebesar 37 mg/l tersebut

memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas I dalam PP 82 Tahun

2001.

Hasil pengukuran total padatan Tersuspensi (TSS) Sungai Kumai

dilokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai

Nyirih) K1 sebesar 121 mg/l dan lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa

Sei. Kapitan (K2) sebesar 94 mg/l masuk baku mutu air kelas III, dengan

tingginya kadar padatan tersuspensi di Kumai disebabkan oleh tingginya

pemanfaatan lahan, baik untuk pertambangan dan pembukaan lahan

perkebunan, sedangkan lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 24

mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 24 mg/l masih

dibawah baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas III dalam PP 82 Tahun

2001.

Hasil pengukuran BOD Sungai Arut di Kelurahan Pangkut (A1)

sebesar 23,04 mg/l, Jembatan Runtu (A2) sebesar 19,20 mg/l dan Jembatan

Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 14,21 mg/l sudah melebihi baku

mutu air yang dipersyaratkan untuk kelas IV dalam PP 82 Tahun 2001 (12

mg/l), sedangkan lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 11,14 mg/l dan

lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) 11,14 mg/l melebihi baku mutu air yang

dipersyaratkan untuk kelas III (6 mg/l). Hal ini disebabkan karena adanya

aktifitas rumah tangga, industri, pertambangan maupun aktifitas umum

lainnya merupakan sumber buangan limbah.

Parameter BOD Sungai Kumai dilokasi sekitar hulu pemukiman

Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 14,98 mg/l dan

lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 22,27 mg/l melebihi baku

mutu yang dipersyaratkan untuk kelas IV dalam PP 82 Tahun 2001 (12

mg/l), hal ini disebabkan karena adanya aktifitas rumah tangga, industri,

pertambangan maupun aktifitas umum lainnya merupakan sumber buangan

limbah. Sedangkan lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan


(K2) sebesar 9,912 mg/l dan lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar

9,984 mg/l sudah masuk baku mutu air yang dipersyaratkan untuk kelas IV.

Hasil pengukuran COD di Sungai Arut dengan lokasi Kelurahan

Pangkut (A1) sebesar 83,03 mg/l, Jembatan Runtu (A2) sebesar 30,40 mg/l,

Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 34,96 mg/l dan

Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 41,8 mg/l masuk baku mutu kelas IV (100

mg/l), sedangkan pada lokasi hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar 24,32 mg/l

masuk baku mutu kelas II (25 mg/l). Hal ini disebabkan karena adanya

sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman)

dan pertanian. Tanah dan air tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian

misalnya pupuk dan pestisida, Kontaminan komponen pencemaran air yang

berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian dapat

dikelompokkan sebagai bahan buangan berupa padat, cairan, berminyak,

organik, dan zat kimia.

Hasil pengukuran COD di Sungai Kumai dengan lokasi sekitar hulu

pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 91,2

mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 34,20 mg/l dan lokasi

sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 42,56 mg/l masuk baku mutu

kelas IV dalam PP 82 Tahun 2001 (100 mg/l), begitu juga untuk lokasi

sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 24,32 mg/l

masuk baku mutu kelas II dan melebihi baku mutu kelas III. Hal ini

disebabkan karena adanya sumber pencemaran air berasal dari industri,

rumah tangga (pemukiman) dan pertanian. Tanah dan air tanah mengandung

sisa dari aktivitas pertanian misalnya pupuk dan pestisida, kontaminan

komponen pencemaran air yang berasal dari industri, rumah tangga

(pemukiman)dan pertanian dapat dikelompokkan sebagai bahan buangan

berupa padat, cairan, berminyak, organik, dan zat kimia.

Parameter DO di Sungai Arut lokasi Kelurahan Pangkut (A1) sebesar

7.25 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 7,26

mg/l dan lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar 6,07 mg/l masuk baku

mutu air kelas I dalam PP 82 Tahun 2001 (6 mg/l), sementara untuk lokasi

Jembatan Runtu (A2) sebesar 5,91 mg/l dan lokasi Kelurahan Mendawai

(A4) sebesar 5,49 mg/l masuk baku mutu air kelas II. Hal ini menunjukkan

bahwa di perairan arut, konsumsi oksigennya lebih tinggi sebagai akibat dari


terjadinya peningkatan jumlah limbah organik yang berasal dari kegiatan

industri sawit dan limbah rumah. Kandungan oksigen terlarut ini memberikan

gambaran bahwa secara umum perairan arut sudah tercemar oleh bahan

organik yang mudah terurai. Hal ini menunjukkan bahwa perairan digunakan

sebagai sumber air baku air minum, namun untuk kegiatan budidaya

perikanan perairan Arut masih layak untuk dimanfaatkan.

Hasil pengukuran kandungan oksigen terlarut (DO) di Sungai Kumai

lokasi sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai

Nyirih) K1 sebesar 6,18 mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei.

Kapitan (K2) sebesar 6,18 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3)

sebesar 6,57 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar

6,11 mg/l masuk baku mutu kelas I dalam PP 82 Tahun 2001.

Hasil pengukuran derajat keasaman (pH) air Sungai Arut dilokasi

Kelurahan Pangkut (A1) sebesar 8,60, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar

7,60, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 7,20,

lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 7,80 dan lokasi Hilir Sungai

Lamandau (A5) sebesar 7,80. Derajat keasaman (pH) masih menunjukkan

nilai memenuhi baku mutu untuk kelas I sesuai PP 82 Tahun 2001 yaitu

berkisar 6-9.

Hasil pengukuran derajat keasaman (pH) air Sungai Kumai dilokasi

sekitar hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1

sebesar 7,50, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2)

sebesar 7,50, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 7,50 dan lokasi

sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 7,40. Derajat keasaman (pH)

masih menunjukkan nilai memenuhi baku mutu untuk kelas I sesuai PP 82

Tahun 2001 dengan kisaran 6-9.

Parameter Total Phospat di Sungai Arut lokasi Kelurahan Pangkut

(A1) sebesar 0,020 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar <0,001 mg/l,

lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar <0,001 mg/l,

lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar <0,001 mg/l dan lokasi Hilir

Sungai Lamandau (A5) sebesar 0,017 mg/l melebihi baku mutu kelas IV

dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini disebabkan karena adanya air buangan

penduduk dan industri, penggunaan bahan detergen, adanya pupuk yang


masuk ke dalam sungai melalui drainase dan aliran air hujan, pestisida serta

insektisida dari lahan pertanian.

Hasil pengukuran Total Phospat di Sungai Kumai lokasi sekitar hulu


mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar

0,020 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 0,009 mg/l dan

lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 0,027 mg/l masuk baku

mutu kelas I dalam PP 82 Tahun 2001.

Hasil pengukuran NO3 (Nitrat) Sungai Arut dilokasi Kelurahan

Pangkut (A1) sebesar 0,151 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 0,157

mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 0,118

mg/l, lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 0,126 mg/l dan lokasi Hilir


dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini disebabkan karena adanya buangan

pertanian, pupuk, kotoran hewan dan manusia dan sebagainya. Sedangkan

nitrat pada konsentrasi tinggi dapat menstimulasi pertumbuhan ganggang

yang tak terbatas, sehingga air kekurangan oksigen terlarut yang bisa

menyebabkan kematian ikan.

Hasil pengukuran NO3 (Nitrat) Sungai Kumai dilokasi sekitar hulu





mutu kelas I dalam PP 82 Tahun 2001.

Hasil pengukuran NH3N (Amoniak) Sungai Arut dilokasi Kelurahan

Pangkut (A1) sebesar 0,380 mg/l masuk baku mutu untuk kelas I dalam PP

82 Tahun 2001. Sedangkan dilokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 0,336



Sungai Lamandau (A5) sebesar 0,343 mg/l melebihi baku mutu kelas II,

kelas III dan kelas IV. Nitrogen Ammoniakal (NH3N) yang tinggi ini

disebabkan adanya pembuangan sampah. Selain itu karena aktivitas

pengerukan hutan serta pelepasan sisa oleh industri juga menjadi

penyumbang utama masalah pencemaran ini.


Hasil pengukuran NH3N (Amoniak) Sungai Kumai dilokasi sekitar

hulu pemukiman Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar

0,169 mg/l, lokasi sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2)

sebesar 0,325 mg/l, lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 0,273

mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 0,345 mg/l

masuk baku mutu kelas I dalam PP 82 Tahun 2001. Nitrogen Ammoniakal

(NH3N) yang tinggi ini disebabkan adanya pembuangan sampah, selain

itu, aktivitis pengerukan hutan serta pelepasan sisa oleh industri juga menjadi

penyumbang utama masalah pencemaran ini.

Hasil pengukuran Nitrit sebagai N di Sungai Arut lokasi Kelurahan

Pangkut (A1) sebesar 0,006 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 0,008




dalam PP 82 Tahun 2001. Tingginya konsentrasi Nitrit biasanya disebabkan

oleh terganggunya proses reduksi nitrat atau denitrifikasi pada kondisi

anoksik (tidak ada oksigen). Proses ini juga melibatkan jamur dan bakteri.

Dinitrogen oksida adalah produk utama dari denitrifikasi pada perairan

dengan kadar oksigen sangat rendah, sedangkan molekul nitrogen adalah

produk utama dari proses denitrifikasi pada perairan dengan kondisi anaerob.

Hasil pengukuran Nitrit sebagai N di Sungai Kumai lokasi sekitar hulu





mutu untuk kelas I dalam PP 82 Tahun 2001.

Hasil pengukuran H2S (Belerang) di Sungai Arut lokasi Kelurahan

Pangkut (A1) sebesar <0,002 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar

<0,002 mg/l, lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar

<0,002 mg/l, lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar <0,002 mg/l dan

lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5) sebesar <0,002 mg/l melebihi baku mutu

kelas IV dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini disebabkan proses penguraian

sampah yang memerlukan oksigen yaitu sampah yang mengandung senyawa

organik, misalnya sampah-sampah rumah tangga (sisa-sisa makanan),


kotoran manusia dan kotoran hewan, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang

mati maka perairan (sumber air) tersebut akan kekurangan oksigen, yang

menyebabkan ikan-ikan dan organisme di air mati.

Hasil pengukuran H2S (Belerang) di Sungai Kumai lokasi sekitar hulu




lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 0,106 mg/l melebihi baku

mutu kelas III dalam PP 82 Tahun 2001. Hal ini disebabkan proses

penguraian sampah yang memerlukan oksigen yaitu sampah yang

mengandung senyawa organik, misalnya sampah, sampah rumah tangga

(sisa-sisa makanan), kotoran manusia dan kotoran hewan, tumbuh-tumbuhan

dan hewan yang mati maka perairan (sumber air) tersebut akan kekurangan

oksigen, yang menyebabkan ikan-ikan dan organisme di air mati.

Hasil pengukuran Khlorida di Sungai Arut lokasi Kelurahan Pangkut

(A1) sebesar 1,200 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 1,999 mg/l,

lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 3,799 mg/l,

lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 2,599 mg/l dan lokasi Hilir Sungai

Lamandau (A5) sebesar 2,799 mg/l melebihi baku mutu kelas II dalam PP 82

Tahun 2001. Hal ini disebabkan air sungai mengandung padatan yang

terbentuk sebagai akibat erosi, air juga mengandung mikroorganisme yang

berasal dari sumber seperti tanah, sampah, kotoran manusia dan hewan, dan

juga mengandung logam berat berbahaya.

Hasil pengukuran Khlorida di Sungai Kumai lokasi sekitar hulu



483,1 mg/l dan lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar 541,8

mg/l masuk baku mutu kelas II dalam PP 82 Tahun 2001, sedangkan lokasi

Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 623,0 mg/l melebihi baku mutu

kelas II. Hal ini disebabkan air sungai mengandung padatan yang terbentuk

sebagai akibat erosi, air juga mengandung mikroorganisme yang berasal dari

sumber seperti tanah, sampah, kotoran manusia dan hewan, dan juga

mengandung logam berat berbahaya.


Keberadaan logam berat di perairan sangat penting untuk diperhatikan, sebab

peningkatan konsentrasi logam berat dalam air laut akan diikuti oleh

peningkatan logam berat dalam tubuh ikan dan organisme lainnya, dan

apabila organisme tersebut dikonsumsi oleh manusia maka akan

membahayakan kesehatan. Secara lebih detail hal ini dilihat dari nilai kisaran

dari kandungan beberapa logam berat di perairan Sungai Arut dan Sungai

Kumai.

Berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut menunjukkan bahwa rata-rata

semua parameter telah memenuhi nilai baku mutu yang ditetapkan dalam PP

82 tahun 2001, kecuali untuk parameter besi (Fe) di Sungai Arut dan Sungai

Kumai.

Hasil pengukuran Fe (besi) di Sungai Arut lokasi Kelurahan Pangkut

(A1) sebesar 0.314 mg/l, lokasi Jembatan Runtu (A2) sebesar 0.379 mg/l,

lokasi Jembatan Kotawaringin Kelurahan Baru (A3) sebesar 0,489 mg/l,

lokasi Kelurahan Mendawai (A4) sebesar 0,582 mg/l melebihi baku mutu air

kelas I, kelas II, kelas III, kelas IV, lokasi Hilir Sungai Lamandau (A5)

sebesar 0,172 mg/l melebihi baku mutu kelas II, Kelas III dan kelas IV dalam

PP 82 tahun 2001. Dari hasil tersebut disebabkan karena adanya limbah

industri, pembuangan sampah yang akan menghasilkan air lindi yang airnya

akan merembes ke sungai, pertambangan.

Hasil pengukuran Fe (besi) di Sungai Kumai sekitar hulu pemukiman

Kelurahan Kumai Hulu (Muara Sungai Nyirih) K1 sebesar 0,014 mg/l, lokasi

sekitar pelabuhan pertamina Desa Sei. Kapitan (K2) sebesar 0,113 mg/l,

lokasi Bagian Hilir Sei. Sekonyer (K3) sebesar 0,146 mg/l masuk baku mutu

kelas I, sedangkan pada lokasi sekitar Tanjung Api-Api (PLTU) K4 sebesar

0,599 mg/l melebihi baku mutu air kelas I dalam PP 82 tahun 2001. Hal ini

disebabkan karena adanya limbah industri, pembuangan sampah yang akan

menghasilkan air lindi yang airnya akan merembes ke sungai, pertambangan.

Selain tiga sungai utama tersebut, Kabupaten Kotawaringin Barat juga

dilintasi oleh sungai-sungai kecil yang mempunyai arti penting baik dalam

mendukung kehidupan organisme disekitarnya maupun dimanfaatkan sebagai jalur

transportasi, salah satu diantaranya adalah Sungai Sekonyer. Sungai Sekonyer

menjadi jalur transportasi ke areal Taman Nasional Tanjung Putting yang


didalamnya terdapat lokasi rehabilitasi satwa langka orangutan. Sungai Sekonyer

seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :

Sungai Sekonyer

Aliran Sungai Sekonyer di Kawasan Tanjung Putting berwarna coklat kemerahan

karena struktur tanah di dasar dan sekelilingnya adalah gambut. Kelebihan Sungai

Sekonyer dibandingkan sungai lain adalah pemandangan alam lingkungan yang

indah dan terdapat spesies binatang yang unik dan menarik.

B. Kebakaran Hutan dan Lahan

Gangguan terhadap kualitas udara di tahun 2011 juga terjadi seiring

dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan gangguan

berupa kabut asap. Dari bulan Pebruari sampai dengan bulan mei sudah terdapat

titik api dibeberapa tempat di Kabupaten Kotawarangin Barat tetapi masih

dalam skala kecil dan tidak menimbulkan kabut asap. Pada bulan Juni 2011

memasuki waktu rawan kebakaran hutan dan lahan seiring berkurangnya curah

hujan. Kabut asap juga masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat hingga

minggu pertama bulan Oktober 2011, belasan hektar lahan gambut di jalan

Pangkalan Bun dan Kumai terbakar. Api diduga berasal dari aksi bakar lahan

gambut oleh warga sebagai lahan perkebunan.


Hasil pantauan satelit NOAA menunjukkan bahwa dari bulan Pebruari 2011

sampai dengan bulan Oktober 2011 di Kabupaten Kotawaringin Barat dideteksi

sebanyak 319 titik api, sedangkan untuk Kalimantan Tengah khususnya sebaran

hotspot wilayah kerja SKW II BKSDA Kalimantan Tengah terdapat 1.970 titik api.

Satelit NOAA mampu mendeteksi titik panas pada lahan dengan luasan konstan

1,2 km2 dan suhu 3160 Kelvin atau 400 Celcius. Kebakaran lahan banyak terjadi di

lahan-lahan masyarakat dengan aktivitas tradisional skala kecil. Kondisi pemantauan

serasah bahan bakaran kering di lahan-lahan masyarakat juga rawan terbakar dengan

suhu panas di wilayah itu mencapai maksimum 340 Celcius, meski kelembaban udara

masih tinggi sebesar 94 persen. Pada bulan September 2011 masih merupakan saat-

saat yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, kabut asap yang terjadi akibat kebakaran

hutan dan lahan, sumber asapnya tidak hanya berasal dari Kabupaten Kotawaringin

Barat saja tetapi juga berasal dari wilayah lain. Hasil pemantauan hotspot dilapangan

yang dilakukan oleh BKSDA Seksi Konservasi Wilayah II Kalimantan Tengah, terdapat

titik hotspot sebagaimana tabel berikut.

Rekapitulasi Hotspot Kabupaten Kotawaringin Barat

(Bulan Juni 2011 s.d Oktober 2011)

No.

Kecamatan

Bulan

Jumlah

Juni (NOAA) Juli Agust Sept Okt Nop Des

1. Kumai 4 14 45 0 0 63

2. Arut Selatan 2 13 26 17 7 65

3. Arut Utara 3 0 0 0 0 3

4. Pangkalan Banteng 1 0 0 0 0 1

5. Kotawaringin Lama 1 0 6 0 3 10


6. Pangkalan Lada 0 0 0 0 0 0

Jumlah 11 27 77 17 10 142

Sumber : BKSDA SKW II Kalimantan Tengah, 2011

Persentase Jumlah Hotspot Per Kecamatan

(Bulan Juni 2011 s.d Oktober 2011)

Di Kalimantan Tengah khususnya sebaran hotspot wilayah kerja SKW II BKSDA

Kalimantan Tengah sampai dengan bulan Oktober terdapat 1.970 titik api. Berikut ini

sebaran hotspot November 2011, wilayah kerja BKSDA-SKW II Kalimantan Tengah.

Peta Pantauan Sebaran HOTSPOT November 2011,

Wilayah Kerja BKSDA-SKW II Kalteng

Series1; Kumai; 63;

44% Series1; Arut Selatan; 65;

46%

Series1; Arut

Utara; 3; 2%

Series1; Pangkalan

Banteng; 1; 1%

Series1; Kotawaringin Lama; 10;

7%

Series1; Pangkalan Lada; 0; 0%

Persentase Jumlah Hotspot Per Kecamatan Kumai Arut Selatan

Arut Utara Pangkalan Banteng

Kotawaringin Lama Pangkalan Lada


Sumber : BKSDA-SKW II Kalimantan Tengah, 2011

Dalam upaya mengurangi dampak kebakaran lahan, pemerintah daerah di

wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Barat, telah mengeluarkan larangan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara

membakar. Pemerintah juga aktif melakukan pantauan dan pengawasan terhadap

para pelaku usaha baik melalui interpretasi data hasil pantauan satelit, maupun

pengawasan langsung ke lapangan. Meski demikian karena luas dearah yang harus

diawasi belum ditunjang oleh jumlah personil yang ada, maka kegiatan pemantauan

dan pengawasan dirasa masih belum optimal dilakukan.

C. Lahan Kritis

Kondisi lahan kritis cenderung semakin meluas diakibatkan kejadian

kebakaran hutan dan lahan, penambangan liar tanpa diimbangi dengan reklamasi dan

juga kegiatan eksploitasi hutan. Luas lahan kritis di Kabupaten Kotawaringin Barat

sebagaimana tabel berikut ini :


Luas Lahan Kritis Di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan Tingkat Kekritisan Lahan (Ha) Jumlah

Agak Kritis Kritis Sangat Kritis

Arut Selatan 10.795 37.183 15.174 63.152

Arut Utara 36.104 35.163 11.772 83.038

Kotawaringin Lama 4.265 27.890 9.197 41.351

Kumai 33.917 63.860 27.718 125.494

Pangkalan Banteng 2.937 16.575 799 20.310

Pangkalan Lada 5.225 8.384 401 14.010

Jumlah 93.242 189.054 65.060 347.355

Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat, 2011

Untuk penanggulangan lahan kritis tersebut diupayakan melalui penyadaran

masyarakat agar tidak membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, eksploitasi

hutan yang berlebihan serta kegiatan penambangan yang diimbangi dengan upaya

reklamasi, penghijauan dan reboisasi.

D. Dampak Perubahan Iklim.

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau

tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi

atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah

yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan komposisi secara global sebagai akibat dari pelepasan karbondioksida dan

gas mektan dari permukaan bumi sehingga menyebabkan panasnya sinar matahari


sebagian masih mempengaruhi permukaan bumi, hal seperti ini dapat berdampak

negatif pada daerah yang dingin / bersalju. Dengan adanya kondisi perubahan

temperatur menyebabkan mencairnya kawasan salju sehingga menyebabkan kenaikan

permukaan air laut.

Kondisi seperti diatas memberikan dampak terhadap siklus hidrologi dalam bentuk

perubahan pola dan intensitas curah hujan, bencana alam seperti banjir, kekeringan

dan longsoran tanah tentunya akan menghadang.

E. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

lain.

Dengan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berlebihan sebagai

akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan

hidup.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup

4.1.1 Visi

Selaras dan sejalan dengan visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat maka Visi Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

“Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang seimbang,

lestari dan ramah lingkungan berbasiskan kesadaran dan partisipasi masyarakat

untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat ”

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka Misi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan memberdayakan kemampuan

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup dengan penekanan pada aspek air, tanah, udara, pesisir dan

laut.

3. Menguatkan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana lembaga

pengelola lingkungan hidup.

4. Menyediakan data dan system informasi lingkungan hidup.

5. Meningkatkan koordinasi integrasi dan sinergi antar lembaga dalam upaya

pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan.


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Tujuan

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup (RENSTRA BLH) Kabupaten Kotawaringin

Barat disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menyusun

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahunan, sedangkan tujuan yang ingin

dicapai adalah :

a. Terwujudnya pengertian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap arti

pentingnya kelestarian Lingkungan.

b. Tersedianya sarana pencegahan dan pengendali pencemaran dan kerusakan

lingkungan sesuai baku mutu lingkungan dan baku kerusakan lingkungan.

c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu dan terampil dalam mengelola

sumber daya alam.

d. Tersedianya data dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang

memadai.

e. Terpadunya dan saling menunjang kegiatan antar sektor.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pemahaman, pengertian, dan kesadaran masyarakat terhadap

kelestarian Lingkungan.

b. Berkurangnya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan.

c. Meningkatnya sumber daya manusia terutama aparatur pemerintah melalui kursus /

pendidikan.

d. Tersusunnya data dan informasi status lingkungan hidup daerah yang didukung oleh

sarana dan prasarana yang memadai.

e. Terciptanya efisiensi dan efektivitas serta terhindarnya tumpang tindih kegiatan

lintas sektoral.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

target target target target target

(1) (2) (3) (8) (10) (12) (14) (16)

Terwujudnya

pengertian,

pengetahuan dan

kesadaran masyarakat

terhadap arti

pentingnya kelestarian

Lingkungan.

Meningkatkan

pemahaman,

pengertian, dan

kesadaran masyarakat

terhadap kelestarian

Lingkungan.

Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Persampahan sebanyak 26 kali - 5 5 7 9

Diperolehnya Apresiasi Adipura 5 kali 1 1 1 1 1

Tersosialisasikan Pengelolaan dan Limbah B3 kepada 570 orang 110 110 115 115 120

Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan pertambangan sebanyak 17 kali - 3 4 5 5

Partisipasi aktif masyarakat pada peringatan hari lingkungan 1 1 1 1 1

Penanaman sebanyak 15.300 mangrove 3.000 3.000 3.000 3.000 3.100

Tersedianya 150 lembar (5 paket) spanduk dan 18 baleho (5 paket) tentang

pencegahan Kerusakan lahan dan hutan 2 2 2 2 2

Terlaksananya pengawasan konservasi SDA sebanyak 40 kali - 7 9 10 14


Tersedianya 90 buah papan informasi dan 26 sumur resapan 2 2 2 2 2

Tersedianya 276 buah kepyok dan 1000 kotak masker 2 2 2 2 2

Terlaksananya penyuluhan perlindungan konservasi SDA pada 450 orang - 75 100 125 150

Terpilihnya 10 orang duta lingkungan 2 2 2 2 2

Terlaksananya penyuluhan Adiwiyata kepada 250 orang guru 50 50 50 50 50

Terlatihnya 250 orang kader lingkungan 50 50 50 50 50

Terseleksinya jenis dan pengelola vegetasi 5 kali 1 1 1 1 1

Terlaksananya sosialisasi pada 1.800 orang pencegahan kebakaran hutan 360 360 360 360 360

Tertanamnya 3.000 pohon pelindung 600 600 600 600 600

Terpupuknya tanaman 8 kali - 1 1 1 1

Terdapatnya 6 kawasan taman yang dikembangkan - 2 2 2 2

Terlaksananya 4 kali pengawasan dan pengendalian RTH - 1 1 1 1

Terbentuknya 8 kelompok masyarakat mengelola RTH - 2 2 2 2

Tersedianya sarana

pencegahan dan

pengendali

pencemaran dan

kerusakan lingkungan

sesuai baku mutu

lingkungan.

Berkurangnya kasus

pencemaran dan

kerusakan lingkungan.

Terlaksananya pengadaan 145 kotak sampah 110 - 35 - -

Terlaksananya koordinasi langit biru sebanyak 14 kali - 3 3 4 4

Tersedianya 18 data hasil pemantauan - 3 4 5 6

Terlaksananya 24 kali pengawasan kebijakan 3 4 5 6 6

Terlaksananya pengadaan 10 paket pendukung laboratorium 2 2 2 2 2

Terlaksananya koordinasi 17 kali untuk penanganan sungai - 3 4 5 5


Terlaksananya koordinasi 12 kali produksi ramah lingkungan - 3 3 3 3

Terlaksananya 15 kali penyusunan Amdal 3 3 3 3 3

Terlaksananya 12 kali pengujian sumber air - 3 3 3 3

Terlaksananya 8 kali koordinasi - 2 2 2 2

Terlaksananya pengujian emisi sebanyak 14 kali - 3 3 4 4

Terlaksananya pengujian emisi sebanyak 16 kali 2 3 3 4 4

Terlaksananya pengujian kadar limbah sebanyak 10 kali 2 2 2 2 2

Terlaksananya pengadaan 6 unit alat pemadam kebakaran - 3 - 3 -

Terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran sebanyak 27 kali 2 5 6 7 7

Tersedianya sumber

daya manusia yang

mampu dan terampil

dalam mengelola

sumber daya alam.

Meningkatnya sumber

daya manusia

terutama aparatur

pemerintah melalui

kursus/ pendidikan.

Terdidik sebanyak 30 PNS

6 6 6 6 6

Tersedianya data dan

informasi yang

didukung oleh sarana

dan prasarana yang

memadai.

Tersusunnya data dan

informasi status

lingkungan hidup

daerah yang didukung

oleh sarana dan

prasarana yang

memadai


Tersedianya 8 Laporan dari pengelolaan persampahan

2 2 2 2

Tersusunnya 4 kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1 1 1 1

Tersedia 8 laporan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

2 2 2 2

Tersedianya data dan informasi lingkungan sebanyak 5 laporan 1 1 1 1 1

Terdatanya informasi lingkungan 4 kali - 1 1 1 1

Tersedianya 8 laporan peningkatan kualitas

2 2 2 2

Tersedia 8 laporan pengendalian polusi

2 2 2 2

Terlaksananya 4 kali pemetaan - 1 1 1 1

Tersedia 8 laporan pengendalian kebakaran

2 2 2 2

Tersedianya 3 program RTH

3 - - -

Tersedia 8 laporan RTH

2 2 2 2

Terpadunya dan saling

menunjang kegiatan

antar sektor.

Terciptanya efesiensi

dan efektivitas serta

terhindarnya tumpang

tindih kegiatan lintas

sektoral.

Terlaksananya pengujian sebanyak 30 kali 6 6 6 6 6

Terlaksananya pengawasan proper sebanyak 65 perusahaan

10 15 20 20

Terlaksananya koordinasi 18 kali

3 4 5 6

Renstra Badan Lingkungan Hidup 2012 - 2016

79

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Fungsi penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat erat hubungannya

dengan pemenuhan hak dasar masyarakat sebagai makhluk hidup karena berkaitan

dengan tingkat kesehatan masyarakat akan kebutuhan terhadap air bersih, udara

bersih dan pencegahan bencana karena pemanfaatan sumber daya alam secara tidak

bijaksana.

Di satu sisi, perkembangan industri sangat diperlukan untuk menopang kebutuhan

ekonomi, namun disisi lain dampak lingkungan yang dihasilkan juga dapat merusak

lingkungan baik air, udara maupun tanah dan merugikan masyarakat, sehingga

diperlukan suatu strategi yang bijaksana untuk tetap mempertahankan pertumbuhan

ekonomi tanpa harus merugikan lingkungan dan masyarakat.

Sumber pencemar, selain dari pihak industri juga berasal dari aktivitas manusia

sebagai masyarakat, diantaranya adalah adanya limbah rumah tangga berupa

sampah, limbah cair domestik, emisi kendaraan bermotor dan kegiatan pemanfaatan

sumber daya alam secara liar seperti pembabatan hutan, penambangan pasir, dan

lain lain.

Secara umum, permasalahan dan tantangan pengelolaan lingkungan hidup meliputi

hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin meluasnya degradasi lahan menjadi lahan perkebunan dan pertanian

serta akibat penebangan liar, yang berdampak menurunnya ketersediaan

sumber-sumber air.

2. Penurunan kualitas air, udara dan tanah akibat pembuangan limbah ke

media lingkungan.


80

3. Peningkatan intensitas banjir akibat kurangnya pengelolaan Daerah Aliran

Sungai.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat umum akan pentingnya fungsi lingkungan

dalam setiap usaha/kegiatan ekonomi atau pembangunan.

5. Lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran dan program, Renstra

ini menggunakan telaahan SWOT dengan menganalisis faktor internal, mencakup

Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) serta faktor Eksternal yang

mencakup Peluang (Opportunity) dan Kendala (Threat) dengan hasil sebagai berikut :

a. Pencermatan Lingkungan Internal (PLI).

PLI menggambarkan kondisi internal di lingkungan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat dikendalikan meliputi aspek :

Kekuatan (Strengts)

Beberapa hal yang perlu diinventarisasi dan dianalisis tentang kekuatan meliputi :

1. Adanya peraturan perundangan-undangan dan standar baku mutu

lingkungan;

2. Adanya Organisasi BLH dengan stuktur dan instrumen yang cukup

untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;

3. Adanya komitmen “Green Government Policy” tertuang dalam RPJP,

RPJM dan RKPD;

4. Adanya keterpaduan lintas sektoral untuk menjaga lingkungan;

5. Adanya Tim Koordinasi Daerah;

6. Adanya kerjasama dengan lembaga pemerhati lingkungan;

7. Memiliki program-program pemacu kegiatan bidang lingkungan seperti

: PROPER, Adipura, Adiwiyata, dan Kalpataru, menuju Indonesia

Hijau;

8. Perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standarisasi meliputi

pengujian (Laboratorium Lingkungan Hidup), kompetensi personil,

sistem manajemen lingkungan;

9. Konsep Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.


81

Kelemahan (Weaknesses)

Beberapa hal yang perlu diinventarisasi dan dianalisis tentang kelemahan

meliputi :

1. Minimnya dukungan dana dibanding dengan peningkatan permasalahan

lingkungan hidup;

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi

dan kapabilitas yang memadai dibanding SPM urusan pemerintah

dibidang Lingkungan Hidup yang harus ditangani;

3. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja penunjang yang tidak sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;

4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan;

5. Persoalan Lingkungan Hidup bersifat lintas sektor, ada kompleksitas

koordinasi;

6. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan

hidup.

b. Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE).

Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) adalah menggambarkan kondisi

lingkungan eksternal yang mempengaruhi terhadap pembangunan Lingkungan

Hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah diinventarisasi aspek-aspek

lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan dapat menjadi ancaman

pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi aspek :

Peluang (Opurtunitas)

1. Adanya perhatian tentang isu-isu lingkungan menjadi isu global;

2. Adanya kurikulum tentang lingkungan hidup yang diterapkan dalam

dunia pendidikan;

3. Adanya pasar perdagangan karbon;

4. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi sumber daya

manusia melalui pendidikan dan pelatihan;


82

5. Telah berkembangnya kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat

dan organisasi non pemerintah;

6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang

lebih baik;

7. Penerapan otonomi daerah.

Ancaman / Tantangan (Threats).

1. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang kurang memperhatikan

keseimbangan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;

2. Kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap perilaku

budaya yang ramah lingkungan;

3. Adanya mutasi dan penempatan sumber daya manusia yang tidak

sesuai dengan kompetensinya;

4. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu

ditingkatkan;

5. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup

didaerah masih harus ditingkatkan;

6. Kebijakan sektor yang parsial, dan kerjasama antar sektor yang masih

perlu ditingkatkan;

7. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan LH di

berbagai tingkatan.

Strategi S-O

1. Dengan adanya ”Green Government Policy”, peraturan perundangan dan

standar baku mutu lingkungan, keberadaan laboratorium dan pegawai yang

kompeten menanganinya serta adanya tuntutan masyarakat yang

menghendaki lingkungan yang baik maka diolah strategi untuk menyikapi

kondisi diatas adalah :


83

“Melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan kegiatan yang berpotensi

mencemari atau merusak lingkungan hidup serta penanganan kasus

lingkungan”;

dan “Melakukan pengumpulan data dan informasi kualitas lingkungan”.

2. Meningkatkan Pembinaan dan Pemantauan pada sekolah-sekolah untuk

mendukung kurikulum tentang Lingkungan Hidup;

3. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk

mengurangi emisi karbon di perkotaan;

4. Meningkatkan kajian dan analisa tarhadap pengajuan dokumen UKL/UPL dan

AMDAL berdasarkan tuntutan masyarakat yang menghendaki lingkungan

hidup yang layak dan ramah;

5. Penyiapan data lahan kritis untuk diteliti dan dimaksimalkan sebagai

cadangan CO2.

Strategi W-O

1. Dengan adanya keterbatasan SDM yang memiliki kompentensi dan

kapabilitas serta acuan SPM yang mengikat kinerja Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan strategi pengembangan

kemampuan teknis aparatur dengan cara “Mengikuti Pendidikan dan

Latihan Lingkungan Hidup”;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, serta peran Satuan Kerja Badan

Lingkungan Hidup untuk mewujudkan visi Kabupaten Kotawaringin Barat;

3. Meningkatkan / bersama dengan organisasi, lembaga lingkungan untuk

melakukan sosialisasi yang menyangkut lingkungan hidup pada masyarakat

agar munculnya kesadaran untuk mengelola lingkungan yang baik;

4. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral untuk mengatasi isu-isu lingkungan;

5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lembaga-lembaga lingkungan

untuk penyediaan data sumber daya alam dan lingkungan;

6. Permasalahan Lingkungan Hidup bersifat lintas sektor, sementara didaerah

dengan kewenangan otonomi daerah yang menyangkut kebijakan

penanganan lingkungan tidak bisa lepas dari instansi lintas sektor


84

sementara daerah sendiri melibatkan banyak unit satuan kerja untuk

menyelesaikan suatu kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan.

Dikoordinir oleh Tim Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kotawaringin Barat bersama-sama dengan instansi lain yang membidanginya

membahas bersama pada semua kegiatan yang mempunyai dampak

lingkungan. Oleh karena itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kotawaringin Barat menetapkan strategi

“Melibatkan pihak terkait dalam setiap pembahasan kegiatan berdampak

lingkungan”;

7. Meningkatkan monitoring SDA dan Lingkungan untuk melengkapi data dan

informasi;

8. Mendorong penyiapan penganggaran untuk melengkapi infrastruktur dan

membiayai kegiatan untuk mendukung tugas BLH berdasarkan adanya isu-isu

dampak perubahan iklim dan tuntutan masyarakat yang menghendaki

lingkungan hidup yang layak.

Strategi S- T

1. Komitmen “Green Government Policy” sebagai dasar untuk meningkatkan

pengelolaan dan pelestarian lingkungan;

2. Dengan adanya struktur organisasi lingkungan hidup yang didukung oleh

pegawai yang menangani pembinaan lingkungan hidup bersama-sama

dengan intansi lain / lembaga pemerhati lingkungan melaksanakan suatu

kegiatan yang diharapkanya dapat memacu partisipasi / peranserta

masyarakat atau sebagai kader dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan perihal tersebut diatas, BLH Kabupaten Kotawaringin

Barat menetapkan strategi peranserta masyarakat berupa ketetapan untuk

“Melakukan sosialisasi, pelatihan dan lomba lingkungan”;

3. Meningkatkan pengawasan lingkungan dan kompetensi laboratorium untuk

mendukung penegakan hukum;

4. Mengintensifkan keterpaduan lintas sektor untuk mendukung pengelolaan dan

pelestarian lingkungan hidup.


85

Strategi W-T

1. Melaksanakan koordinasi dengan tim Baperjakat untuk mengatasi

kesenjangan pegawai sebagai akibat adanya mutasi kepegawaian;

2. Mengoptimalkan penyelesaian tugas berdasarkan SDM yang terbatas untuk

pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;

3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung penegakan hukum

lingkungan hidup;

4. Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung adanya

ketidakharmonisan antara perencanaan dan pelaksanaan serta pengelolaan

lingkungan hidup;

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pencapaian kinerja Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dicapai dengan cara / asumsi-asumsi

sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan lomba lingkungan hidup.

b. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan kegiatan yang berpotensi

mencemari dan atau merusak lingkungan hidup serta penanganan kasus

lingkungan.

c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup.

d. Melakukan pengumpulan data dan informasi kualitas lingkungan.

e. Melibatkan para pihak terkait dalam setiap pembahasan kegiatan berdampak

lingkungan.

4.2.2 Kebijakan Badan Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai sasaran, mewujudkan visi, misi dan tujuan, serta

mengimplementasikan kebijakan Lingkungan Hidup selama periode 2012 -

2016, dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut :


86

a. Penguatan kelembagaan dan mekanisme pemberdayaan peran serta masyarakat

dengan dukungan kelompok organisasi mitra lingkungan.

b. Penerapan fungsi lingkungan hidup dalam pengelolaan tata ruang untuk

pelaksanaan pembangunan dalam upaya pelestarian dan pengendalian kerusakan

atau pencemaran lingkungan hidup melalui penerapan baku mutu lingkungan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penerapan peraturan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

d. Peningkatan pengolahan data dan pemanfaatan sarana informasi lingkungan.

e. Pembentukan dan pemberdayaan tim terpadu.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan

serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh

instansi pemerintah (UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Tahun 2008 Pasal

1 Ayat (13)).


87

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan

kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau

kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007

Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu

sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus

konsisten dengan RPJMD.

Dalam RPJMD telah ditetapkan program Prioritas dan Program Penunjang serta arahan

kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup

sebagai berikut :

Program Prioritas :

a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya

mencegah pencemaran yang diakibatkan oleh produksi sampah terhadap lingkungan

hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut.

b) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya

mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan

tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas

lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan,

antara lain pada :

a. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan

Hidup.

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

c. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura.


88

d. Pemantauan kualitas lingkungan.

e. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.

f. Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).

g. Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan B3 dan limbah B3.

h. Pengkajian dampak lingkungan.

i. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan.

j. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER).

k. Koordinasi pengelolaan PROKASIH/ SUPERKASIH.

l. Pengembangan produksi ramah lingkungan.

m. Koordinasi penyusunan AMDAL.

n. Koordinasi penilaian langit biru.

o. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola

kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai

penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.


antara lain pada :

a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air.

b. Pantai dan Laut Lestari.

c. Pengendalian dampak perubahan iklim.

d. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.

e. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam.

f. Koordinasi pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam.

g. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.

h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.

i. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi.

Program Penunjang :


89

1. Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam

dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber

daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.


antara lain pada :

a) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan sbb:

Seleksi dan pengiriman Duta Lingkungan

Sosialisasi Adiwiyata

Pelatihan Kader Lingkungan

Kalpataru

b) Pengembangan data dan informasi lingkungan

c) Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

Program ini bertujuan untuk dapat memantau dan mengendalikan polusi yang terjadi

dalam suatu kawasan lingkungan hidup.


antara lain pada :

a) Pengujian emisi kendaraan bermotor.

b) Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri.

c) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair.

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Program Pengendalian Kebakaran Hutan


90

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mencegah

ataupun mengendalikan kebakaran hutan dengan maksud memberikan perlindungan

fungsi lingkungan hidup.


antara lain pada :

a) Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan.

b) Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan.

c) Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.

d) Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan.

e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Program ini bertujuan untuk menyiapkan suatu kawasan yang berfungsi sebagai

sumber daya oksigen dan juga dapat mereduksi polusi udara akibat kendaraan

bermotor diperkotaan.


antara lain pada :

a) Penyusunan program pengembangan RTH.

b) Penataan RTH.

c) Pemeliharaan RTH.

d) Pengembangan taman rekreasi.

e) Pengawasan dan pengendalian RTH.

f) Peningkatan peran serta masyarakat dan pengelolaan RTH.

g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Program yang akan dilaksanakan merupakan lokalitas kewenangan Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2012 sampai

dengan 2016 dari turunan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program

dan kegiatan periode lima tahun dan tahunan menurut lokalitas Badan Lingkungan


91

Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38

Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Urusan wajib yang

menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup menurut Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rincian program dan kegiatan lima tahun dan tahunan disajikan pada Tabel 5.1

5.2. Indikator Kinerja

5.2.1. Indikator masukan (input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur

jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan,

material dan masukan lainnya, yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Dengan meninjau distribusi sumberdaya, suatu lembaga dapat menganalisis

apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stategis

yang ditetapkan. Tolok ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan

(benchmarking) dengan lembaga-lembaga yang relevan.

5.2.2. Indikator Proses

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi

kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis

pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh

dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan

ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan

dengan standar biaya atau kurun waktu yang telah ditentukan untuk itu.

5.2.3. Indikator Keluaran (Output)


92

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu

kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran

digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan

membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang

telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indiktor keluaran dijadikan landasan

untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan

sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator

keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan SKPD.

5.2.4. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil

seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada

sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum

tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan

tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungin mencakup kepentingan

banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah

hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat

banyak.

5.2.5. Indikator Manfaat (Benefids)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang

diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa

waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator

manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat selesai dan berfungsi dengan

optimal (tepat lokasi dan tepat waktu).

5.2.6. Indikator Dampak (Infact)


93

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik yang bersifat positif

maupun negatif. Proses penyusunan dan pengukuran kinerja (Performance

indicator) instansi pemerintah berfokus pada beberapa indikator tersebut diatas,

dalam rangka memilih indikator kinerja, perlu diupayakan pengukuran yang dapat

dilakukan secara mudah. Untuk itu, pengukuran kinerja tersebut sedapat mungkin

merupakan kegiatan yang melekat pada proses penyelenggaraan pembangunan

sehingga tidak menimbulkan biaya berlebihan.

5.3. Kelompok Sasaran

Menjaga Kelestarian dan keseimbangan Lingkungan Hidup pada dasarnya

dilaksanakan oleh kita semua baik itu masyarakat maupun dunia usaha, sedangkan fungsi

pemerintah lebih bersifat sebagai motorik, pembinaan, pengawasan dan pemulihan serta

pengendalian. Terwujudnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya

menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup yang sinergi disemua tingkatan perlu

didorong secara maksimal. Untuk itu ditempuh upaya terencana melalui konsultasi,

koordinasi dan pengembangan jejaring-kerja yang baik dalam suatu sistem yang

terintegrasi agar sasaran yang ingin dicapai baik secara individu, kelompok, maupun

kelembagaan.

Adapun kelompok sasaran tersebut diantaranya adalah :

a. Meningkatnya kualitas dan kuantita sumber daya aparatur Badan Lingkungan Hidup.

b. Prasarana dan sarana yang memadai untuk operasional pengawasan dan kajian

dampak lingkungan.

c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya untuk menjaga

lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran.

d. Berkembangnya kapasitas masyarakat terhadap lingkungan melalui sosialisasi

tentang lingkungan hidup. Pengembangannya dapat dilihat dengan adanya

partisipasi baik itu perorangan maupun kelompok ataupun kelembagaan .

5.4. Pendanaan Indikatif


94

Pendanaan Indikatif Berdasarkan Tahun Anggaran

(Rp.)

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

4.239.956.000 5.464.448.900 5.418.937.290 5.695.626.019 6.081.607.832

Untuk dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, investasi

yang dibutuhkan sebesar Rp. 26.900.576.041,- selama periode 2012 - 2016, yang

bersumber dari pemerintah melalui APBD ( Tabel 5.1 ).


Tabel 5.1

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

SKPD Badan Lingkungan Hidup Tahun 2012 - 2016


Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD Tahun-6 (2017)

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Terwujudnya

pengertian,

pengetahuan

dan kesadaran

masyarakat

terhadap arti

pentingnya

kelestarian

Lingkungan.

Meningkatkan

pemahaman,

pengertian, dan

kesadaran

masyarakat

terhadap

kelestarian

Lingkungan.

Tumbuhnya

kesadaran

dimasyarakat

terhadap upaya

pelestarian

lingkungan

hidup.

1 0

8

x

x

1

5

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Peningkatan

Koordinasi

Pengelolaan

Persampahan

1 0

8

x

x

1

5

1

0

Sosialisasi

kebijakan

pengelolaan

persampahan

Terlaksana

nya sosialisasi

Pengelolaan

Persampahan

sebanyak 26

kali

- - 5 5.000.000 5 5.500.000 7 7.500.000 9 10.000.000 26 28.000.000 9 12.500.000

1 0

8

x

x

1

6

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan

Hidup

Penurunan

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan

Hidup

1 0

8

x

x

1

6

0

1

Koordinasi

penilaian Kota

Sehat/Adipura

Diperolehnya

Apresiasi

Adipura 5

5 1 286.680.800 1 315.000.000 1 340.000.000 1 375.000.000 1 395.000.000 5 1.711.680.800 1 400.000.000


kali

1 0

8

x

x

1

6

0

6

Pengawasan

Pelaksanaan

Pengelolaan B3

dan limbah B3

Tersosialisasi

kan

Pengelolaan

dan Limbah

B3 kepada

570 orang

110 18.100.000 110 20.000.000 115 25.000.000 115 25.000.000 120 30.000.000 570 118.100.000 120 30.000.000

1 0

8

x

x

1

6

0

8

Peningkatan

pengelolaan

lingkungan

pertambangan

Terlaksana

nya sosialisasi

pengelolaan

lingkungan

Pertambanga

n sebanyak

17 kali

- - 3 15.000.000 4 20.000.000 5 25.000.000 5 30.000.000 17 90.000.000 5 30.000.000

1 0

8

x

x

1

6

1

4

Peningkatan

peran serta

masyarakat

dalam

pengendalian

lingkungan

hidup

Partisipasi

aktif

masyarakat

pada

peringatan

hari

lingkungan

1 38.024.000 1 45.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 62.500.000 5 250.524.000 1 65.000.000

1 0

8

x

x

1

7

Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Alam

Meningkatnya

Perlindungan

Konservasi SDA

1 0

8

x

x

1

7

0

2

Pantai dan Laut

Lestari

Penanaman

sebanyak

15.300

mangrove

3.000 38.850.000 3.000 40.000.000 3.000 40.000.000 3.100 45.000.000 3.200 50.000.000 15.300 213.850.000 3.200 50.000.000

1 0

8

x

x

1

7

0

6

Pengendalian

kerusakan

hutan dan

lahan

Tersedianya

spanduk

dan baleho

tentang

pencegaha

n kerusakan

hutan dan

lahan

2 114.600.000 2 75.000.000 2 100.000.000 2 125.000.000 2 135.000.000 10 549.600.000 2 135.000.000

1 0

8

x

x

1

7

0

8

Pengendalian

dan

pengawasan

pemanfaatan

Sumber Daya

Alam

Terlaksana

nya

pengawasan

pemanfaata

n SDA

sebanyak 40

kali

- - 7 15.000.000 9 20.000.000 10 25.000.000 14 30.000.000 40 90.000.000 14 30.000.000


1 0

8

x

x

1

7

0

9

Koordinasi

pengelolaan

konservasi

Sumber Daya

Alam

Tersedianya

90 buah

papan

informasi dan

26 sumur

resapan

2 160.615.000 2 50.000.000 2 65.000.000 2 70.000.000 2 75.000.000 10 420.615.000 2 75.000.000

1 0

8

x

x

1

7

1

3

Koordinasi

pengendalian

kebakaran

hutan

Terlaksana

nya

koordinasi

pencegaha

n

kebakaran

hutan

6 79.000.000 - - - - - - - - 6 79.000.000 - -

1 0

8

x

x

1

7

1

4

Peningkatan

peran serta

masyarakat

dalam

perlindungan

dan konservasi

SDA.

Terlaksana

nya

penyuluhan

perlindungan

konservasi

SDA pada 450

orang

- - 75 15.000.000 100 20.000.000 125 25.000.000 150 30.000.000 450 90.000.000 150 32.500.000

1 0

8

x

x

1

9

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Akses

Informasi SDA

dan

Lingkungan

Hidup

Meningkat

nya pelopor

lingkungan

Hidup

1 0

8

x

x

1

9

0

1

Peningkatan

edukasi dan

komunikasi

masyarakat

di bidang

lingkungan sbb:

Seleksi dan

pengiriman

Duta

Lingkungan

Terpilihnya

10 orang

duta

lingkungan

6 2 3.125.000 2 7.500.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 12.500.000 10 43.125.000

12.500.000

Sosialisasi

Adiwiyata

Terlaksana

nya

sosialisasi

Adiwiyata

kepada 250

orang guru

176 50 10.398.500 50 12.000.000 50 15.000.000 50 18.000.000 50 20.000.000 250 75.398.500 50 21.000.000


Pelatihan

Kader

Lingkungan

Terlatihnya

250 orang

kader

lingkungan

173 50 18.798.500 50 20.000.000 50 22.000.000 50 24.000.000 50 25.000.000 250 109.798.500 50 25.000.000

Kalpataru Terseleksi

nya jenis

dan

pengelola

vegetasi 5

kali

1 5.000.000 1 7.500.000 1 7.500.000 1 10.000.000 1 12.000.000 5 42.000.000 1 12.500.000

1 0

8

x

x

2

2

Program

Pengendalian

Kebakaran

Hutan

Penurunan

kawasan

hutan yang

terbakar

1 0

8

x

x

2

2

0

5

Sosialisasi

kebijakan

pencegahan

kebakaran

hutan

Terlaksana

nya

sosialisasi

pada 1.800

orang

pencegaha

n

kebakaran

hutan

- - 360 28.500.000 360 32.000.000 360 33.000.000 360 35.000.000 1.440 128.500.000 360 35.000.000

1 0

8

x

x

2

4

Program

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Peningkatan

kualitas udara

1 0

8

x

x

2

4

0

6

Penataan RTH Tertanamnya

3.000 pohon

pelindung

600 15.000.000 600 15.000.000 600 15.000.000 600 15.000.000 600 15.000.000 3.000 75.000.000 600 15.000.000

1 0

8

x

x

2

4

0

7

Pemeliharaan

RTH

Terpelihara

nya tanaman

8 kali

- - 2 7.500.000 2 7.500.000 2 7.500.000 2 7.500.000 8 30.000.000 2 7.500.000

1 0

8

x

x

2

4

0

8

Pengembangan

taman rekreasi

Terdapatnya

6 kawasan

taman yang

dikembangkan

- - 2 50.000.000 2 60.000.000 2 70.000.000 - - 6 180.000.000 2 75.000.000

1 0

8

x

x

2

4

0

9

Pengawasan

dan

pengendalian

RTH

Terlaksananya

4 kali

pengawasan

dan

pengendalian

RTH

- - 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 4 12.000.000 1 3.000.000

1 0

8

x

x

2

4

1

0

Peningkatan

peran serta

masyarakat

dan

pengelolaan

RTH

Terbentuknya

8 kelompok

masyarakat

- - 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 8 20.000.000 2 5.500.000


mengelola

RTH

Tersedianya

sarana

pencegahan

dan

pengendali

pencemaran

dan

kerusakan

lingkungan

sesuai baku

mutu

lingkungan.

Berkurangnya

kasus

pencemaran

dan

kerusakan

lingkungan

Berkurangnya

pengaduan

kasus

pencemaran.

1 0

8

x

x

1

5

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Peningkatan

Koordinasi

Pengelolaan

Persampahan

1 0

8

x

x

1

5

0

2

Penyediaan

sarana dan

prasarana

pengelolaan

sampah

Terlaksananya

pengadaan

315 kotak

sampah

110 159.500.000 48 70.000.000 50 72.500.000 52 77.500.000 55 80.000.000 315 459.500.000 55 85.000.000

1 0

8

x

x

1

6

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan

Hidup

Penurunan

Pencemara

n dan

Perusakan

Lingkungan

Hidup

1 0

8

x

x

1

6

0

2

Koordinasi

penilaian langit

biru

Terlaksana

nya

koordinasi

sebanyak

14 kali

- - 3 5.000.000 3 5.000.000 4 7.500.000 4 7.500.000 14 25.000.000 4 8.000.000

1 0

8

x

x

1

6

0

3

Pemantauan

kualitas

lingkungan

Tersedianya

21 data

hasil

pemantaua

n

- - 3 15.000.000 4 20.000.000 5 25.000.000 9 45.000.000 21 105.000.000 8 45.000.000

1 0

8

x

x

1

6

0

4

Pengawasan

pelaksanaan

kebijakan

bidang

lingkungan

hidup

Terlaksana

nya 24 kali

pengawasa

n kebijakan

3 14.810.000 4 20.000.000 5 25.000.000 6 30.000.000 6 30.000.000 24 119.810.000 6 30.000.000

1 0

8

x

x

1

6

0

7

Pengkajian

dampak

lingkungan

Terlaksana

nya

pengadaan

10 paket

pendukung

laboratoriu

2 195.875.306 2 200.000.000 2 220.000.000 2 240.000.000 2 270.000.000 10 1.125.875.306 2 270.000.000


m

1 0

8

x

x

1

6

1

0

Koordinasi

pengelolaan

PROKASIH/

SUPERKASIH

Terlaksana

nya

koordinasi

17 kali

untuk

penangana

n sungai

- - 3 10.000.000 4 12.000.000 5 13.000.000 5 15.000.000 17 50.000.000 5 15.000.000

1 0

8

x

x

1

6

1

1

Pengembangan

produksi ramah

lingkungan

Terlaksana

nya

koordinasi

12 kali

produksi

ramah

lingkungan

- - 3 10.000.000 3 12.000.000 3 13.000.000 3 15.000.000 12 50.000.000 3 15.000.000

1 0

8

x

x

1

6

1

3

Koordinasi

penyusunan

AMDAL

Terlaksana

nya 15 kali

penyusuna

n Amdal

3 58.620.000 3 75.000.000 3 75.000.000 3 80.000.000 3 85.000.000 15 373.620.000 3 85.000.000

1 0

8

x

x

1

7

Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Alam

Meningkatnya

Perlindungan

konservasi

SDA

1 0

8

x

x

1

7

0

1

Konservasi

Sumber Daya

Air dan

Pengendalian

Kerusakan

Sumber-

sumber Air

Terlaksana

nya 12 kali

pengujian

sumber air

- - 3 15.000.000 3 20.000.000 3 25.000.000 3 30.000.000 12 90.000.000 3 30.000.000

1 0

8

x

x

1

7

1

5

Koordinasi

peningkatan

pengelolaan

kawasan

konservasi

Terlaksana

nya 8 kali

koordinasi

- - 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 8 20.000.000 2 5.500.000

1 0

8

x

x

2

0

Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

Peningkatan

pengujian

polusi

1 0

8

x

x

2

0

0

1

Pengujian

emisi

kendaraan

bermotor

Terlaksana

nya

pengujian

emisi

kendaraan

bermotor

sebanyak

- - 3 15.000.000 3 20.000.000 4 25.000.000 4 27.500.000 14 87.500.000 4 30.000.000


14 kali

1 0

8

x

x

2

0

0

2

Pengujian

emisi/polusi

udara akibat

aktivitas

industri

Terlaksananya

pengujian

emisi industri

sebanyak 16

kali

2 10.200.000 3 15.000.000 3 20.000.000 4 25.000.000 4 27.500.000 16 97.700.000 4 30.000.000

1 0

8

x

x

2

0

0

3

Pengujian

kadar polusi

limbah padat

dan limbah cair

Terlaksananya

pengujian

kadar limbah

sebanyak 10

kali

2 46.360.000 2 50.000.000 2 55.000.000 2 55.000.000 2 60.000.000 10 266.360.000 2 60.000.000

1 0

8

x

x

2

0

0

6

1 0

8

x

x

2

2

Program

Pengendalian

Kebakaran

Hutan

Penurunan

kawasan

hutan yang

terbakar

1 0

8

x

x

2

2

0

1

Pengadaan alat

pemadam

kebakaran

hutan

Terlaksananya 8

paket

pengadaan

alat pemadam

kebakaran

- - - - 2 40.000.000 2 42.500.000 2 45.000.000 2 47.500.000 2 47.500.000

1 0

8

x

x

2

2

0

3

Koordinasi

pengendalian

kebakaran

hutan

Terlaksananya

koordinasi

sebanyak 27

kali

2 1.800.000 - - 5 30.000.000 6 32.000.000 7 34.500.000 7 37.000.000 7 37.000.000

Tersedianya

sumber daya

manusia

yang mampu

dan terampil

dalam

mengelola

sumber daya

alam

Meningkatnya

sumber daya

manusia

terutama

aparatur

pemerintah

melalui

kursus/

pendidikan

Meningkatny

a pegawai

BLH yang

terampil

1 0

8

x

x

0

5

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANG-AN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

Bertambahnya

keahlian dan

kemampuan

Pegawai BLH

1 0

8

x

x

0

5

0

1

Bimbingan

teknis dan

pelatihan

Terdidik

sebanyak

30 PNS

6 75.000.000 6 80.000.000 6 85.000.000 6 90.000.000 7 95.000.000 31 425.000.000 6 95.000.000


Tersedianya

data dan

informasi

yang

didukung

oleh sarana

dan

prasarana

yang

memadai

Tersusunnya

data dan

informasi

status

lingkungan

hidup daerah

yang didukung

oleh sarana

dan prasarana

yang memadai

Tersediany

a sejumlah

data dan

laporan

SLHD

1 0

8

x

x

1

5

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

1 0

8

x

x

1

5

1

2

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Tersedianya 8

Laporan dari

pengelolaan

persampahan

- - 2 2.000.000 2 2.500.000 2 3.000.000 2 3.000.000 8 10.500.000 2 3.000.000

1 0

8

x

x

1

6

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan

Hidup

Penurunan

Pencemara

n dan

Perusakan

Lingkungan

Hidup

1 0

8

x

x

1

6

1

2

Penyusunan

kebijakan

pengendalian

pencemaran

dan perusakan

Lingkunan

Hidup

Tersusunnya

4 kebijakan

pengendalian

pencemaran

dan perusakan

lingkungan

hidup

- - 1 5.000.000 1 7.500.000 1 7.500.000 1 10.000.000 4 30.000.000 1 10.000.000

1 0

8

x

x

1

6

1

6

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Tersedia 8

laporan

pengendalian

pencemaran

dan perusakan

lingkungan

hidup

- - 2 2.000.000 2 2.500.000 2 3.000.000 2 3.000.000 8 10.500.000 2 3.000.000

1 0

8

x

x

1

7

Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Alam

Meningkatnya

Perlindungan

Konservasi SDA

1 0

8

x

x

1

7

0

6

Pengendalian

kerusakan

hutan dan

lahan

Tersedianya

kajian

kerusakan

tanah untuk

produksi

Biomassa

- - 1 200.000.000 - - - - - - 1 200.000.000 1 135.000.000

1 0

8

x

x

1

9

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Akses

Informasi SDA

dan

Lingkungan

Meningkat

nya pelopor

lingkungan

Hidup


Hidup

1 0

8

x

x

1

9

0

2

Pengembangan

data dan

informasi

lingkungan

Tersedianya

data dan

informasi

lingkungan

sebanyak 5

laporan

5 1 35.879.600 1 37.500.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 43.000.000 5 196.379.600 1 45.000.000

1 0

8

x

x

1

9

0

4

Penguatan

jejaring

informasi

lingkungan

pusat dan daerah

Terdatanya

informasi

lingkungan

4 kali

- - 1 2.000.000 1 2.500.000 1 3.000.000 1 3.000.000 4 10.500.000 1 3.200.000

1 0

8

x

x

1

9

0

5

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Tersedianya

8 laporan

peningkata

n kualitas

- - 2 2.000.000 2 2.500.000 2 3.000.000 2 3.000.000 8 10.500.000 2 3.200.000

1 0

8

x

x

2

0

Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

Peningkatan

pengujian

polusi

1 0

8

x

x

2

0

0

6

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Tersedia 8

laporan

pengendalian

polusi

- - 2 2.000.000 2 2.500.000 2 3.000.000 2 3.000.000 8 10.500.000 2 3.100.000

1 0

8

x

x

2

2

Program

Pengendalian

Kebakaran

Hutan

Penurunan

kawasan

hutan yang

terbakar

1 0

8

x

x

2

2

0

2

Pemetaan

kawasan rawan

kebakaran

hutan

Terlaksana

nya 4 kali

pemetaan

- - 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 4 12.000.000 1 3.000.000


1 0

8

x

x

2

2

0

6

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Tersedia 8

laporan

pengendalian

kebakaran

- - 2 2.000.000 2 2.500.000 2 3.000.000 2 3.000.000 8 10.500.000 2 3.000.000

1 0

8

x

x

2

4

0

1

Program

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Peningkatan

kualitas udara

1 0

8

x

x

2

4

0

5

Penyusunan

program

pengembangan

RTH

Tersedianya

3 program

RTH

- - 3 15.000.000 - - - - - - 3 15.000.000 - -

1 0

8

x

x

2

4

1

1

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Tersedia 8

laporan

RTH

- - 2 2.000.000 2 2.500.000 2 3.000.000 2 3.000.000 8 10.500.000 2 3.500.000

Terpadu

nya dan

saling

menunjang

kegiatan

antar

sektor

Terciptanya

efesiensi dan

efektivitas

serta

terhindarnya

tumpang

tindih kegiatan

lintas sektoral

Tertatanya

beberapa

kegiatan

dalam satu

kawasan.

1 0

8

x

x

1

6

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan

Hidup

Penurunan

Pencemara

n dan

Perusakan

Lingkungan

Hidup

1 0

8

x

x

1

6

0

5

Koordinasi

penertiban

kegiatan

Pertambangan

Tanpa Ijin

(PETI)

Terlaksananya

pengujian

sebanyak 30

kali

6 26.974.000 6 30.000.000 6 30.000.000 6 30.000.000 6 35.000.000 30 151.974.000 6 35.000.000

1 0

8

x

x

1

6

0

9

Peningkatan

peringkat

kinerja

perusahaan

(PROPER)

Terlaksananya

pengawasan

proper

sebanyak 65

perusahaan

- - 10 15.000.000 15 25.000.000 20 35.000.000 30 45.000.000 75 120.000.000 25 45.000.000

1 0

8

x

x

1

7

Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Alam

Meningkatnya

Perlindungan

KSDA

1 0

8

x

x

1

7

0

5

Pengendalian

dampak

perubahan

iklim

Terlaksana

nya koordinasi

18 kali

- - 3 15.000.000 4 20.000.000 5 25.000.000 6 30.000.000 18 90.000.000 - -

Jumlah 1.413.210.706 1.670.500.000 1.722.000.000 1.920.000.000 2.041.500.000 8.625.910.706


TABEL PEDOMAN DASAR

PAGU INDIKATIF SESUAI URUTAN PROGRAM DAN KEGIATAN


KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF (TAHUN) 2012 - 2016 PAGU

PERALIHAN

I II III IV V 2017

1 2 3 4 5

1 08 xx 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

1 08 xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terkirimnya sejumlah

Surat dan Paket sampai

akhir tahun

- 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.750.000

1 08 xx 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya

dan listrik

Terlaksananya

pembayaran kebutuhan

listrik dan telepon kantor

sampai akhir tahun

46.784.766

60.000.000

75.000.000

85.500.000

92.820.000

95.000.000



pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terjaganya operasional

dan ketertiban

Administrasi Kendaraan

sampai akhir tahun

18.813.500

19.000.000

22.500.000

30.000.000

30.000.000

35.000.000


Administrasi Keuangan

Terselesaikan administrasi

Keuangan diakhir tahun

40.740.000

42.000.000

43.000.000

45.000.000

45.000.000

47.500.000


Kebersihan Kantor

Terlaksananya kebersihan

kantor sampai akhir tahun

42.650.000

45.000.000

47.500.000

50.000.000

52.500.000

55.000.000


Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya

pemeliharaan peralatan

kerja

9.000.000

9.000.000

10.000.000

10.000.000

11.000.000

12.500.000


1 08 xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Maksimalnya pelayanan

dibidang Administrasi

27.540.400

30.000.000

33.000.000

35.000.000

36.500.000

37.500.000

1 08 xx 01 11 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggadaan

Tersedianya blangko

administrasi keuangan

dan administrasi lainnya.

13.255.200

14.500.000

16.000.000

17.500.000

20.000.000

21.500.000

1 08 xx 01 12 Penyediaan Komponen

Instalasi listrik dan

penerangan

Perbaikan kerusakan

komponen instalasi listrik

2.350.000

2.500.000

2.750.000

3.025.000

3.327.500

3.400.000

1 08 xx 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor

Terpenuhinya Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

37.553.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

40.000.000

50.000.000

1 08 xx 01 14 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Terpenuhinya peralatan

rumah tangga

2.295.400

3.000.000

4.000.000

5.000.000

5.000.000

5.500.000


1 08 xx 01 18 Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya koordinasi

dan konsultasi masalah LH

210.242.628

236.965.000

262.500.000

302.500.000

335.000.000

340.000.000

1 08 xx 02 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARA

APARATUR

1 08 xx 02 03 Pembangunan Gedung

Kantor

Penambahan ruangan

kantor

50.000.000

360.000.000

150.000.000

-

-

-

1 08 xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Penambahan

perlengkapan gedung

kantor

35.400.000

45.000.000

52.500.000

72.500.000

-

70.000.000

1 08 xx 02 09 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Penambahan peralatan

kantor

1.500.000

2.500.000

5.000.000

7.500.000

-

6.000.000


Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional R2, 10

buah

Tersedianya Kendaraan

Operasional R2

-

-

150.000.000

-

-

-

Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional R4, 1

buah

Tersedianya Kendaraan

Operasional R4

-

300.000.000

-

-

-

-

1 08 xx 02 22 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

dan Bangunan Lab dan

Bangunan Pengolah

Sampah

Terawatnya kondisi

bangunan kantor BLH dan

Bangunan lainnya

19.246.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

47.500.000


Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terawatnya kendaraan

Dinas

41.400.000

42.500.000

55.000.000

65.000.000

75.000.000

75.000.000



Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terawatnya kondisi

peralatan kantor BLH

8.075.400

8.500.000

9.000.000

10.000.000

10.000.000

12.500.000

1 08 xx 03 PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

1 08 xx 03 02 Pengadaan Pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Tercapainya keseragaman

Pakaian

26.850.000 16.800.000 16.800.000 18.900.000 18.900.000 20.000.000

1 08 xx 04 PROGRAM FASILITAS

PINDAH/ PURNA TUGAS

PNS

1 08 xx 04 01 Pemulangan Pegawai

yang Pensiun


1 08 xx 05 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

1 08 xx 05 01 Bimbingan teknis dan

pelatihan

Terdidik dan Terlatihnya

pegawai BLH

75.000.000 80.000.000 85.000.000 90.000.000 95.000.000 95.000.000

1 08 xx 06 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN


1 08 xx 06 01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Terselesaikannya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

1.000.000 1.150.000 1.250.000 1.350.000 1.474.211 1.500.000

1 08 xx 06 02 Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Terselesaikannya Laporan

Administrasi Keuangan

akhir semester

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.200.000

1 08 xx 06 01 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Terselesaikannya laporan

keuangan akhir tahun

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.200.000

1 08 xx 15 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Peningkatan Koordinasi

Pengelolaan Persampahan


1 08 xx 15 01 Penyusunan kebijakan

manajemen pengelolaan

sampah

1 08 xx 15 02 Penyediaan sarana dan

prasarana pengelolaan

sampah

Tersedianya sejumlah

kotak sanpah

159.500.000

70.000.000

72.500.000

77.500.000

80.000.000

85.000.000


kerjasama pengelolaan

persampahan


1 08 xx 15 04 Peningkatan operasi dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana persampahan

1 08 xx 15 05 Pengembangan teknologi

persampahan

1 08 xx 15 06 Bimbingan teknis

persampahan

1 08 xx 15 07 Peningkatan kemampuan

aparat pengelola

persampahan

1 08 xx 15 08 Kerjasama pengelola

sampah


1 08 xx 15 09 Kerjasama pengelolaan

sampah antar daerah

1 08 xx 15 10 Sosialisasi kebijakan

pengelolaan

persampahan

Terlaksananya Sosialisasi

Pengelolaan Persampahan

-

5.000.000

5.500.000

7.500.000

10.000.000

12.500.000

1 08 xx 15 11 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan

persampahan

1 08 xx 15 12 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Tersedianya data kegiatan

dari pengelolaan

persampahan

-

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000


1 08 xx 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

Penurunan Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1 08 xx 16 01 Koordinasi penilaian Kota

Sehat/Adipura

Diperolehnya Apresiasi

Adipura

286.680.800

315.000.000

340.000.000

375.000.000

395.000.000

400.000.000

1 08 xx 16 02 Koordinasi penilaian langit

biru

Terlaksananya koordinasi

penilaian langit biru

-

5.000.000

5.000.000

7.500.000

7.500.000

8.000.000

1 08 xx 16 03 Pemantauan kualitas

lingkungan

Tersedianya laporan data

hasil pemantauan

-

15.000.000

20.000.000

25.000.000

45.000.000

45.000.000


1 08 xx 16 04 Pengawasan pelaksanaan

kebijakan bidang

lingkungan hidup

Terlaksananya beberapa

kali pengawasan

kebijakan

14.810.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1 08 xx 16 05 Koordinasi penertiban

kegiatan Pertambangan

Tanpa Ijin (PETI)

Terlaksananya pengujian

pencemaran PETI

26.974.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

35.000.000

35.000.000

1 08 xx 16 06 Pengawasan Pelaksanaan

Pengelolaan B3 dan

limbah B3

Tersosialisasikan

Pengelolaan dan Limbah

B3

18.100.000

20.000.000

25.000.000

25.000.000

30.000.000

30.000.000

1 08 xx 16 07 Pengkajian dampak

lingkungan

Terlaksananya pengadaan

beberapa paket

pendukung laboratorium

195.875.306

200.000.000

220.000.000

240.000.000

270.000.000

270.000.000


1 08 xx 16 08 Peningkatan pengelolaan

lingkungan pertambangan

Terlaksananya sosialisasi

pengelolaan lingkungan

pertambangan

-

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

30.000.000

1 08 xx 16 09 Peningkatan peringkat

kinerja perusahaan

(PROPER)

Terlaksananya

pengawasan proper

-

15.000.000

25.000.000

35.000.000

45.000.000

45.000.000

1 08 xx 16 10 Koordinasi pengelolaan

PROKASIH/ SUPERKASIH


untuk penanganan sungai

-

10.000.000

12.000.000

13.000.000

15.000.000

15.000.000

1 08 xx 16 11 Pengembangan produksi

ramah lingkungan

Terlaksananya pembinaan

produksi ramah

lingkungan

10.000.000

12.000.000

13.000.000

15.000.000

15.000.000



pengendalian

pencemaran dan

perusakan Lingkunan

Hidup

Tersusunnya kebijakan

pengendalian

pencemaran dan

perusakan lingkungan

hidup

-

5.000.000

7.500.000

7.500.000

10.000.000

10.000.000

1 08 xx 16 13 Koordinasi penyusunan

AMDAL


dalam penyusunan Amdal

58.620.000

75.000.000

75.000.000

80.000.000

85.000.000

85.000.000


masyarakat dalam

pengendalian lingkungan

hidup

Terlaksananya setiap

tahun partisipasi aktif

masyarakat dalam

memperingati hari

lingkungan

38.024.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

62.500.000

65.000.000

1 08 xx 16 15



pelaporan

Tersedia laporan

pengendalian

pencemaran dan

perusakan lingkungan

hidup

-

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1 08 xx 17 Program Perlindungan

dan Konservasi Sumber

Daya Alam

1 08 xx 17 01 Konservasi Sumber Daya

Air dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-

sumber Air


sumber air

-

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

30.000.000

1 08 xx 17 02 Pantai dan Laut Lestari Penanaman bibit mangrove 38.850.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 50.000.000


1 08 xx 17 03 Pengembangan dan

pemantapan Kawasan

Konservasi Laut, Suaka

Perikanan dan

Keanekaragaman Hayati

Laut

-

1 08 xx 17 04 Pengembangan ekowisata

dan jasa lingkungan

-

1 08 xx 17 05 Pengendalian dampak

perubahan iklim

Terlaksananya Sosialisasi

pada masyarakat

-

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

30.000.000


1 08 xx 17 06 Pengendalian kerusakan

hutan dan lahan

Tersedianya Kajian

kerusakan tanah, spanduk

dan baleho tentang

pencegahan kerusakan

hutan dan lahan

114.600.000

275.000.000

100.000.000

125.000.000

135.000.000

135.000.000

1 08 xx 17 07 Peningkatan konservasi

daerah tangkapan air dan

sumber-sumber air

-

1 08 xx 17 08 Pengendalian dan

pengawasan pemanfaatan

Sumber Daya Alam

Terlaksananya

pengawasan pemanfaatan

SDA

-

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

30.000.000


1 08 xx 17 09 Koordinasi pengelolaan

konservasi Sumber Daya

Alam

Tersedianya papan

informasi dan sumur

resapan

160.615.000

50.000.000

65.000.000

70.000.000

75.000.000

75.000.000

1 08 xx 17 10 Pengelolaan

keanekaragaman hayati

dan ekosistem

-

1 08 xx 17 11 Pengembangan dan

pengelolaan kawasan

World Heritage laut

-


1 08 xx 17 12 Pengembangan kerjasama

pengelolaan kawasan

konservasi laut regional

-

1 08 xx 17 13 Koordinasi Pengendalian

kebakaran hutan


pencegahan kebakaran

hutan

79.000.000

-

-

-

-

-


masyarakat dalam

perlindungan dan

konservasi SDA.

Terlaksananya

penyuluhan perlindungan

konservasi SDA pada

masyarakat

-

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

32.500.000


1 08 xx 17 15 Koordinasi peningkatan

pengelolaan kawasan

konservasi


peningkatan pengelolaan

kawasan konservasi

-

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.500.000

1 08 xx 18 Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan

Sumber Daya Alam

1 8 xx 18 1 Pengelolaan dan

rehabilitasi terumbu

karang, mangrove,

padang lamun, estuari

dan teluk


1 8 xx 18 2 Perencanaan dan

penyusunan program

pembangunan

pengendalian SDA dan

lingkungan hidup

1 8 xx 18 3 Rehabilitasi hutan dan

lahan

1 8 xx 18 4 Pengembangan

kelembagaan rehabilitasi

hutan dan lahan


1 8 xx 18 5 Penyusunan pedoman

standar dan prosedur


karang, mangrove dan

padang lamun.

1 8 xx 18 6 Sosialisasi pedoman

standar dan prosedur


karang, mangrove dan

padang lamun



masyarakat dalam

rehabilitasi dan

pemulihan cadangan

Sumber Daya Alam

1 8 xx 18 8 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

1 08 xx 19 Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup

Meningkatnya pelopor

lingkungan Hidup


1 08 xx 19 01 Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan sbb:

Mengikuti Pameran dalam

rangka Hari Lingkungan

Hidup

Seleksi dan pengiriman

Duta Lingkungan

Terpilihnya beberapa

orang sebagai duta

lingkungan

3.125.000

7.500.000

10.000.000

10.000.000

12.500.000

12.500.000

Sosialisasi Adiwiyata Meningkatnya

pemahaman para guru

tentang sekolah peduli

lingkungan.

10.398.500

12.000.000

15.000.000

18.000.000

20.000.000

21.000.000


Pelatihan Kader

Lingkungan

Terlatihnya sejumlah

orang sebagai kader

lingkungan

18.798.500

20.000.000

22.000.000

24.000.000

25.000.000

25.000.000

Kalpataru Terseleksinya jenis dan

pengelola vegetasi

5.000.000

7.500.000

7.500.000

10.000.000

12.000.000

12.500.000

1 08 xx 19 02 Pengembangan data dan

informasi lingkungan

Tersedianya data dan


35.879.600

37.500.000

40.000.000

40.000.000

43.000.000

45.000.000

1 08 xx 19 03 Penyusunan data

sumberdaya alam dan

neraca sumberdaya hutan

(NSDH) Nasional dan

Daerah

-


1 08 xx 19 04 Penguatan jejaring


pusat dan daerah

Terdatanya informasi

lingkungan Pusat dan

daerah

-

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.000.000

3.200.000

Kemitraan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

-


pelaporan

Tersedianya laporan data

peningkatan kualitas dan

akses informasi SDA dan

lingkungan

-

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.000.000

3.200.000

1 08 xx 20 Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Peningkatan pengujian

polusi

1 08 xx 20 01 Pengujian emisi

kendaraan bermotor


emisi kendaraan

bermotor

-

15.000.000

20.000.000

25.000.000

27.500.000

30.000.000


1 08 xx 20 02 Pengujian emisi/polusi

udara akibat aktivitas

industri


emisi industri

10.200.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

27.500.000

30.000.000

1 08 xx 20 03 Pengujian kadar polusi

limbah padat dan limbah

cair


kadar limbah

46.360.000

50.000.000

55.000.000

55.000.000

60.000.000

60.000.000

1 08 xx 20 04 Pembangunan tempat

pembuangan benda

padat/cair yang

menimbulkan polusi

1 08 xx 20 05 Penyuluhan dan

pengendalian dan

pencemaran



pelaporan

Tersedia laporan data

pengendalian polusi

-

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.000.000

3.100.000

1 08 xx 21 Program Pengembangan

Ekowisata dan Jasa

Lingkungan Di Kawasan-

Kawasan Konservasi Laut

dan Hutan

1 08 xx 21 01 Pengembangan ekowisata

dan jasa lingkungan

di kawasan konservasi


1 08 xx 21 02 Pengembangan

konservasi laut dan hutan

wisata


pelaporan (Inventarisasi)

1 08 xx 22 Program Pengendalian

Kebakaran Hutan

Penurunan kawasan

hutan yang terbakar

1 08 xx 22 01 Pengadaan alat pemadam

kebakaran hutan

Terlaksananya pengadaan

alat pemadam kebakaran

-

40.000.000

42.500.000

45.000.000

47.500.000

47.500.000

1 08 xx 22 02 Pemetaan kawasan rawan

kebakaran hutan

Tersedianya peta kawasan

kebakaran hutan

-

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000


1 08 xx 22 03 Koordinasi pengendalian

kebakaran hutan

Terlaksananya koord

pengendalian kebakaran

hutan

-

30.000.000

32.000.000

34.500.000

37.000.000

37.000.000

1 08 xx 22 04 Penyusunan norma,

standar dan prosedur dan

manual pengendalian

kebakaran hutan

1 08 xx 22 05 Sosialisasi kebijakan


hutan

Terlaksananya sosialisasi


hutan

-

28.500.000

32.000.000

33.000.000

35.000.000

35.000.000


pelaporan

Tersedia laporan

pengendalian kebakaran

-

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000


1 08 xx 23 01 Program Pengelolaan dan

Rehabilitasi Ekosistem

Pesisir dan Laut

Peningkatan rehabilitasi

pemulihan cadangan SDA

1 08 xx 23 02 Pengelolaan dan

rehabilitasi ekosistem

pesisir dan laut

1 08 xx 23 03 Koordinasi Pembinaan

dan Penyuluhan

masyarakat pesisir pantai

dan laut

1 08 xx 24 01 Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Peningkatan kualitas

udara


1 08 xx 24 02 Penyusunan kebijakan,

norma, standar, prosedur

dan manual pengelolaan

RTH

1 08 xx 24 03 Sosialisasi kebijakan,

norma, standar, prosedur

dan manual pengelolaan

RTH

1 08 xx 24 04 Penyusunan dan analisis

data/informasi

pengelolaan RTH

1 08 xx 24 05 Penyusunan program

pengembangan RTH

Tersedianya program RTH

-

15.000.000

-

-

-


1 08 xx 24 06 Penataan RTH Tertanamnya pohon

pelindung

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1 08 xx 24 07 Pemeliharaan RTH Terpupuknya tanaman-

tanaman pelindung

-

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

1 08 xx 24 08 Pengembangan taman

rekreasi

Terdapatnya beberapa

taman yang

dikembangkan

-

50.000.000

60.000.000

70.000.000

-

75.000.000

1 08 xx 24 09 Pengawasan dan

pengendalian RTH

Terlaksananya

pengawasan dan

pengendalian RTH

-

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000


masyarakat dan

pengelolaan RTH

Terbentuknya kelompok

masyarakat mengelola

RTH

-

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.500.000


pelaporan

Tersedianya laporan

pengelolaan RTH

-

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.000.000

3.500.000


Belanja Langsung 2.048.107.000 3.053.415.000 2.766.800.000 2.778.275.000 2.872.521.711 3.090.550.000

Belanja Tidak Langsung 2.191.849.000 2.411.033.900 2.652.137.290 2.917.351.019 3.209.086.121 3.529.994.733

Pagu Indikatif / Tahun 4.239.956.000 5.464.448.900 5.418.937.290 5.695.626.019 6.081.607.832 6.620.544.733

Pagu Indikatif 2012 - 2016 26.900.576.041


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2016 telah menetapkan Prioritas

Pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2012 - 2016 sebagai penjabaran visi, misi, strategi, dan

arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016.

Adapun pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui Indikator seperti yang tertera dalam

Tabel 6.1.

a. Tujuan 1 : Terwujudnya pengertian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap arti

pentingnya Kelestarian Lingkungan .

Sasaran : Meningkatkan pemahaman, pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap

Kelestarian Lingkungan.

Indikator Kinerjanya :

a) Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Persampahan sebanyak 26 kali

b) Diperolehnya Apresiasi Adipura 5 kali

c) Tersosialisasikan Pengelolaan dan Limbah B3 kepada 570 orang

d) Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan pertambangan sebanyak 17 kali

e) Partisipasi aktif masyarakat pada peringatan hari lingkungan

f) Penanaman sebanyak 15.300 mangrove

g) Tersedianya 150 lembar (5 paket) spanduk dan 18 baleho (5 paket) tentang pencegahan

kerusakan lahan dan hutan

h) Terlaksananya pengawasan konservasi SDA sebanyak 40 kali

i) Tersedianya 90 buah papan informasi dan 26 buah sumur resapan

j) Tersedianya 276 buah kepyok dan 1000 kotak masker

k) Terlaksananya penyuluhan perlindungan konservasi SDA pada 450 orang

l) Terpilihnya 10 orang duta lingkungan

m) Terlaksananya penyuluhan Adiwiyata kepada 250 orang guru

n) Terlatihnya 250 orang kader lingkungan


o) Terseleksinya jenis dan pengelola vegetasi 5 kali

p) Terlaksananya sosialisasi pada 1.800 orang pencegahan kebakaran hutan

q) Tertanamnya 3.000 pohon pelindung

r) Terpeliharanya tanaman 8 kali

s) Terdapatnya 6 kawasan taman yang dikembangkan

t) Terlaksananya 4 kali pengawasan dan pengendalian RTH

u) Terbentuknya 8 kelompok masyarakat mengelola RTH

b. Tujuan II : Tersedianya sarana pencegahan dan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan sesuai baku mutu lingkungan.

Sasaran : Berkurangnya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan.


a) Terlaksananya pengadaan 315 kotak sampah

b) Terlaksananya koordinasi langit biru sebanyak 14 kali

c) Tersedianya 21 data hasil pemantauan

d) Terlaksananya 24 kali pengawasan kebijakan

e) Terlaksananya pengadaan 10 paket pendukung laboratorium

f) Terlaksananya koordinasi 17 kali untuk penanganan sungai

g) Terlaksananya koordinasi 12 kali produksi ramah lingkungan

h) Terlaksananya 15 kali penyusunan Amdal

i) Terlaksananya 12 kali pengujian sumber air

j) Terlaksananya 8 kali koordinasi

k) Terlaksananya pengujian emisi sebanyak 14 kali

l) Terlaksananya pengujian emisi sebanyak 16 kali

m) Terlaksananya pengujian kadar limbah sebanyak10 kali

n) Terlaksananya 8 paket pengadaan alat pemadam kebakaran

o) Terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran sebanyak 27 kali

c. Tujuan III : Tersedianya sumber daya manusia yang mampu dan terampil dalam mengelola

sumber daya alam.


Sasaran : Meningkatnya sumber daya manusia terutama aparatur pemerintah melalui

kursus / pendidikan.


a) Terdidik sebanyak 30 PNS.

d. Tujuan IV : Tersedianya data dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang

memadai.

Sasaran : Tersusunnya data dan informasi status lingkungan hidup daerah yang didukung

oleh sarana dan prasarana yang memadai.


a) Tersedianya 8 Laporan dari pengelolaan persampahan

b) Tersusunnya 4 kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

c) Tersedia 8 laporan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

d) Tersedianya kajian kerusakan tanah untuk produksi Biomassa

e) Tersedianya data dan informasi lingkungan sebanyak 5 laporan

f) Terdatanya informasi lingkungan 4 kali

g) Tersedianya 8 laporan peningkatan kualitas

h) Tersedia 8 laporan pengendalian polusi

i) Terlaksananya 4 kali pemetaan

j) Tersedia 8 laporan pengendalian kebakaran

k) Tersedianya 3 Program RTH

l) Tersedia 8 laporan RTH

e. Tujuan V : Terpadunya dan saling menunjang kegiatan antar sektor.

Sasaran : Terciptanya efesiensi dan efektivitas serta terhindarnya tumpang tindih kegiatan

lintas sektoral.


a) Terlaksananya pengujian sebanyak 30 kali


b) Terlaksananya pengawasan Proper sebanyak 65 perusahaan

c) Terlaksananya koordinasi 18 kali perlindungan konservasi SDA


Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.

Indikator

Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD

Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Tahun 0

Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Tahun

4

Tahun

5

1. Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan

Persampahan sebanyak 26 kali

- - 5 5 7 9 26

2. Diperolehnya Apresiasi Adipura 5 kali 5 1 1 1 1 1 10

3. Tersosialisasikan Pengelolaan dan Limbah

B3 kepada 570 orang

90 110 110 115 115 120 660

4. Terlaksananya sosialisasi pengelolaan

lingkungan pertambangan sebanyak 17 kali

- - 3 4 5 5 17

5. Partisipasi aktif masyarakat pada

peringatan hari lingkungan

3 1 1 1 1 1 8

6. Penanaman sebanyak 15.300 mangrove - 3.000 3.000 3.000 3.100 3.200 15.300

7. Tersedianya 150 lembar(5 paket) spanduk

dan 18 baleho(5 paket) tentang

pencegahan Kerusakan lahan dan hutan

10 2 2 2 2 2 20

8. Terlaksananya pengawasan konservasi

SDA sebanyak 40 kali

- - 7 9 10 14 40

9. Tersedianya 90 buah papan informasi dan

26 sumur resapan

6 2 2 2 2 2 16

10. Tersedianya 276 buah kepyok dan 1000

kotak masker

2 2 2 2 2 10

11. Terlaksananya penyuluhan perlindungan

konservasi SDA pada 450 orang

- - 75 100 125 150 450

12. Terpilihnya 10 orang duta lingkungan 6 2 2 2 2 2 16

13. Terlaksananya penyuluhan Adiwiyata

kepada 250 orang guru

176 50 50 50 50 50 426

14. Terlatihnya 250 orang kader lingkungan 173 50 50 50 50 50 423

15. Terseleksinya jenis dan pengelola vegetasi

5 kali

3 1 1 1 1 1 8


16. Terlaksananya sosialisasi pada 1.800

orang pencegahan kebakaran hutan

900 360 360 360 360 360 2.700

17. Tertanamnya 3.000 pohon pelindung 2.100 600 600 600 600 600 5.100

18. Terpeliharanya tanaman 8 kali - - 2 2 2 2 8

19. Terdapatnya 6 kawasan taman yang

dikembangkan

- - 2 2 2 - 6

20. Terlaksananya 4 kali pengawasan dan

pengedalian RTH

- - 1 1 1 1 4

21. Terbentuknya 8 kelompok masyarakat

mengelola RTH

- - 2 2 2 2 8

22. Terlaksananya pengadaan 315 kotak

sampah

- 110 48 50 52 55 315

23. Terlaksananya koordinasi langit biru

sebanyak 14 kali

- - 3 3 4 4 14

24. Tersedianya 21 data hasil pemantauan - - 3 4 5 9 21

25. Terlaksananya 24 kali pengawasan

kebijakan

21 3 4 5 6 6 45

26. Terlaksananya pengadaan 10 paket

pendukung laboratorium

- 2 2 2 2 2 10

27. Terlaksananya koordinasi 17 kali untuk

penanganan sungai

- - 3 4 5 5 17

28. Terlaksananya koordinasi 12 kali produksi

ramah lingkungan

- - 3 3 3 3 12

29. Terlaksananya 15 kali penyusunan Amdal 9 3 3 3 3 3 24

30. Terlaksananya 12 kali pengujian sumber air - - 3 3 3 3 12

31. Terlaksananya 8 kali koordinasi - - 2 2 2 2 8

32. Terlaksananya pengujian emisi sebanyak

14 kali

- - 3 3 4 4 14

33. Terlaksananya pengujian emisi sebanyak

16 kali

- 2 3 3 4 4 16

34. Terlaksananya pengujian kadar limbah

sebanyak10 kali

- 2 2 2 2 2 10

35. Terlaksananya 8 paket pengadaan alat

pemadam kebakaran

- - 2 2 2 2 8

36. Terlaksananya koordinasi pengendalian - 2 5 6 7 7 27


kebakaran sebanyak 27 kali

37. Terdidik sebanyak 30 PNS - 6 6 6 6 6 30

38. Tersedianya 8 Laporan dari pengelolaan

persampahan

- - 2 2 2 2 8

39. Tersusunnya 4 kebijakan pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

- - 1 1 1 1 4

40. Tersedia 8 laporan pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

- - 2 2 2 2 8

41. Tersedianya kajian kerusakan tanah untuk

produksi Biomassa

- - 1 - - - 1

42. Tersedianya data dan informasi lingkungan

sebanyak 5 laporan

2 1 1 1 1 1 7

43. Terdatanya informasi lingkungan 4 kali - - 1 1 1 1 4

44. Tersedianya 8 laporan peningkatan

kualitas

- - 2 2 2 2 8

45. Tersedia 8 laporan pengendalian polusi 6 - 2 2 2 2 14

46. Terlaksananya 4 kali pemetaan - - 1 1 1 1 4

47. Tersedia 8 laporan pengendalian

kebakaran

- - 2 2 2 2 8

48. Tersedianya 3 program RTH - - 3 - - - 3

49. Tersedia 8 laporan RTH - - 2 2 2 2 8

50. Terlaksananya pengujian sebanyak 30 kali 11 6 6 6 6 6 41

51. Terlaksananya pengawasan Proper

sebanyak 65 perusahaan

3 - 10 15 20 20 68

52. Terlaksananya koordinasi 18 kali - - 3 4 5 6 18


BAB VII

P E N U T U P

Bahwa Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat untuk jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan 2012 - 2016 disusun dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi lembaga.

Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 - 2016 telah menetapkan

indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai, yang meliputi Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja

Kegiatan. Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya pembangunan bidang

lingkungan hidup.

Dengan demikian perencanaan strategis ini nantinya tidak lagi hanya sekedar menjadi dokumen administratif

atau bahkan dokumen politis semata-mata, tetapi secara substansial merupakan pencerminan tuntutan

reformasi di bidang pembangunan khususnya lingkungan hidup yang memang dibutuhkan masyarakat

dengan mendasari diri pada visi dan misi yang ingin dicapai.

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012

- 2016 dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta keberhasilan dalam mewujudkan perbaikan fungsi

lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat.


KESIMPULAN

Bahwa Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 - 2016 disusun untuk

memberi arah dan target pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup sesuai Standar Pelayanan

Minimal yang ada dengan dukungan Sumber Daya Pembiayaan, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana

yang memadai. Dari uraian Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 -

2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik melalui pemberdayaan struktur organisasi dan tata kerja

serta sumber daya yang ada.

2. Optimalisasi fungsi koordinasi Badan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan/usaha pembangunan antar

sektor maupun wilayah sebaiknya melalui forum pertemuan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup

daerah.

3. Perlu dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penguatan kelembagaan lingkungan hidup

agar tugas dan fungsi dapat berjalan efektif dan efisien antara lain melalui peningkatan sarana,

prasarana lembaga Lingkungan Hidup dan anggaran yang memadai.

4. Perlu peningkatan kesadaran dan kemampuan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya mewujudkan

dan mempertahankan kondisi lingkungan yang baik dan lestari guna memberi kemampuan daya dukung

dan daya tampung lingkungan terhadap perkembangan pembangunan dan kegiatan masyarakat.

5. Setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap pengrusakan

dan pencemaran lingkungan perlu difasilitasi dan didorong supaya memiliki ijin lingkungan.

6. Perlu upaya pentaatan hukum lingkungan terhadap ancaman pengrusakan dan pencemaran lingkungan

hidup.

7. Perlu pengembangan hubungan kemitraan dengan para pihak atau kelompok peduli lingkungan menjadi

bagian dari keterpaduan pembangunan dan pengelolaan lingkungan daerah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

MOLTA DENA, SE., MA. Pembina Utama Muda

NIP. 19610727 198903 1 011
