BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangdiskop.ntbprov.go.id/data/2019/07/Review-renstrvea-2019-2023.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara

Barat mengacu kepada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50

Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan,

monitoring dan evaluasi sertapengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan

di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan urusan

Pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang diberikan pemerintah

kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

fungsinya adalah : (1) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan

bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; (2) pembinaan dan pelaksanaan

tugas urusan pemerintahan bidang koperasi; (3) pembinaan dan pelaksanaan

tugas urusan pemerintahan bidang Usaha Kecil dan Menengah; (4)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah.

2

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut telah dicapai jumlah

Koperasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2018

sebanyak 4.203 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 2.602 (61,91%),

jumlah KSP/USP Koperasi sebanyak 4.190 unit, terdiri dari Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) sebanyak 259 buah dan Unit Simpan Pinjam (USP) sebanyak

3.931 unit, sedangkan jumlah KSPPS/USPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pola

Syariah/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah) sebanyak 38 unit, artinya sebagian

besar usaha yang berkembang di koperasi adalah sector riil khususnya

penyaluran jasa simpan pinjam sehingga dapat disimpulkan bahwa Koperasi

sangat membantu kepentingan anggotanya terutama di bidang Simpan Pinjam

dalam rangka meningkatkan kesejahtera ananggotanya, sehingga sector ini

harus selalu didukung, dibina agar senantiasa sehat dan berkualitas dalam

pengelolaannya.

Sedangkanjumlah UMKM sesuai dengan hasil pemetaan usaha mikro,

kecil dan menengah kerjasama Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dengan

Badan Pusat Statistik Provinsi NTB tahun 2005 bahwa jumlah UMKM sebanyak

392.162 unit (tidak termasuk sektor pertanian) dengan penyerapan tenaga

kerja sebanyak 508.636 unit, sedangkan data tahun 2006 menurut NTB dalam

angka (BPS) jumlah UMKM sebanyak 544.607 unit, pada tahun 2015

bertambah sebanyak 1.080 unit, yang berasal dari Wira Usaha Baru sehingga

jumlah UMKM per Desember 2015 menjadi 645.788 unit, dan sampai dengan

Tahun 2016 bertambah sebanyak 1.200 unit yang berasal dari Wirausaha Baru

sehingga jumlah UMKM sampai dengan tahun 2016 berjumlah 646.988 unit,

tahun 2017 sebanyak648.827 dan tahun 2018 sebanyak648.987 unit.

3

Sektor Koperasi dan UKM ini dapat menyerap tenaga kerja sampai

dengan 31 Desember 2018 sebanyak 31.919 Orang untuk Koperasi dan sector

UMKM sebanyak 1.225.032 orang khusus untuk pelaku kecil sebanyak 164.542

orang. Keberadaan KUKM ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran

dan dapat meningkatkan pendapatan /daya beli masyarakat sehingga dapat

memperkecil kesenjangan ekonomi (Gini Ratio).

Hal tersebut di atas sangat mendukung Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023. Sesuai Tugas Pokok Dan

Fungsi dalam mendukung khususnya Misike -5 Yaitu NTB SEJAHTERA DAN

MANDIRI melalui penanggulan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan

pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan

industrialisasi. Langkah yang awal ditempuh yaitu bagaimana Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi

daerah maupun nasional dan dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi

anggotanya. Diperlukan upayar eformasi total pada koperasi agar koperasi

dapat menjadi lembaga usaha yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri

sehingga menjadi koperasi berkualitas serta mampu memberikan

kesejahteraan bagi anggotanya dan sekaligus dapat mengembangkan UMKM.

Koperasi harus mampu medorong mengentaskan kemiskinan, meningkatkan

pendapatan masyarakat serta mengurangi penggguran. Begitu juga dengan

pengembangan Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat mendongkrak

jumlah wirausaha yang tumbuh. Jumlah Wirausaha pada tahun 2014

sebanyak 1,55% dan pada tahun 2018 telah meningkat sebanyak 3,1% dan

sudah diatas standar internasional. Koperasi dan UKM harus mampu

4

memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) dengan

memberikan pemerataan kesejahteraan untuk masyarakat serta mampu

menurunkan Gini Ratio atau kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Dilain pihak Koperasi Usaha Kecil Nusa Tenggara Barat masih

mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan, mengembangkan

teknologi dan inovasi produksi, mengakses pasar, disamping itu belum

memiliki kekuatan yang memadai untuk mengembangkan sumber daya

manusia dan sistem manajemen usaha, serta masih terbatasnya akses

informasi terutama teknologi informasi. Semua masalah tersebut harus

dapat segera diatasi dan diberikan solusi permasalahannya. Diperlukan

upaya yang sinergis dari berbagai fihak terkait dalam pengembangan

Koperasi dan Usaha Kecil serta komitmen politik yang kuat dari pemerintah

daerah maupun pusat. Menyadari kondisi seperti itu berbagai kalangan telah

mengedepankan solusi guna memperkuat pondasi perekonomian daerah dan

nasional melalui pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

Upaya solusi tersebut sudah dijalankan sejak era orde baru sampai dengan

era reformasi, dukungan pemerintah pusat sedikit demi sedikit dikurangi dan

koperasi sebagai lembaga usaha dituntut untuk bisa mandiri dan

berdayasaing namun sampai sekarang ini kinerja Koperasi UKM belum

menunjukkan hasil yang benar-benar optimal, serta belum sepenuhnya

mampu untuk eksis bersaing dipasar global.

Dalam menghadapi kondisi ekonomi nasional dan perekonomian

dunia yang semakin kental diwarnai oleh persaingan dan efisiensi, KUKM

5

harus dapat mengembangkan potensi dan selalu dapat mengatasi

permasalahan yang dihadapi sebagai tantangan untuk lebih mengedepankan

potensi internal. KUKM memiliki potensi yang besar, yang dapat diandalkan

mampu bertahan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sekaligus

sebagai soko guru perekonomian ditengah tengah krisis multidimensional.

Untuk itu yang diperlukan sekarang adalah diperlukan komitmen yang kuat

dalam mengembangkan energi potensial yang ada pada Koperasi dan

Usaha Kecil untuk dapat diubah menjadi energi aktual yang dapat

dimanfaatkan seoftimal mungkin.

Adanya fenomena seperti diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa

upaya pemberdayaan Koperasi UMKM bukanlah suatu komitmen kebijakan

jangka pendek, tetapi merupakan proses politik jangka panjang.

Selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan yang tertera dalam Misi 3 antara

lain yaitu menurunkan kesenjangan dan kemiskinan dan meningkatkan

pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui investasi dan

pengembangan ekonomi kerakyatan secara merata dengan meningkatkan

produktivitas perekonomian daerah, maka program yang sejalan dengan

tersebut adalah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah;

Penciptaan Iklim Usaha UKM dan Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah. Yang didukung oleh Rencana

Kinerja yang ditetapkan selama kurun waktu RPJMD 2018-2023 yaitu

6

Peningkatan Prosetase RAT koperasi dalam mendorong Koperasi Aktif ,

Koperasi Berprestasi, Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba, Jumlah UMKM

Yang Mendapat Fasilitasi Permodalan, Fasilitasi Legalitas Usaha, Peningkatan

Usaha Kecil ke Menengah dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia..

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023

adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha

Kecil Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2005 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang

Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan

7

Anggaran Dasar Koperasi.


Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.


Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

7. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 1997 tentang

Kemitraan


Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil


Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;


Organisasi Perangkat Daerah;


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-

2009;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 tentang

Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka untuk Usaha Menengah Atau Usaha

8

Besar Dengan Syarat Kemitraan.

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang

Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang

Peningkatan Pembinaan Pengembangan Perkoperasian.

17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang

Pemberdayaan Usaha Menengah.

18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor : 19/PER/M.KUKM/III/2007 Tanggal 30 Maret

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan

Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/VIII/2006 tentang

Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi.

19. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman

Pemeringkatan Koperasi Ditetapkan Tanggal 16 April 2007

20. Keputusan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik

Indonesia Nomor 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penggabungan dan Peleburan Koperasi Ditetapkan Tanggal Pebruari

1998

21. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.

9

22. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI

Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Koperasi

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

23. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Republik Indonesia Nomor : 43/Kep/M.KUKM/VII/2004 tentang Pedoman

Penerapan Akuntabilitas Koperasi Ditetapkan Tanggal 19 Juli 2004.

24. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik

Indonesia Nomor 124/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang Penugasan Pejabat

Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Di Tingkat Nasional

Ditetapkan Tanggal 6 Oktober 2004.

25. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah

Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUMKM/IX/2004 tentang Notaris

Sebagai Pembuat Akta Koperasi Ditetapkan Tanggal 24 Oktober 2004.

26. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 96/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman

Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan

Pinjam Koperasi.

27. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUMK/X/2004 tentang

10

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta

Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Pada

Provinsi dan Kabupaten/Kota Ditetapkan tanggal 6 Oktober 2004.

28. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 130/Kep/M/KUKM/X/2004 tentang Pedoman

Teknis Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dibidang Usaha Industri

Dan Ritel Bahan Pokok Kebutuhan Masyarakat Ditetapkan Tanggal 15

Oktober 2004.

29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2002

tentang Pengembangan Koperasi


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;


tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat;

32. PeraturanGubernurPeraturanGubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata KerjaDinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

11

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018

dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang

menjabarkan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 sesuai

dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi UMKM

sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008

tanggal 25 Agustus 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi UMKM Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai landasan/pedoman

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UMKM, penguatan peran

para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi

UMKM dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja

tahunan dan 5(lima) tahunan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara

Barat

Bab III : Permasalahan Dan Isu Strategis

Bab IV : Tujuan Dan Sasaran

Bab V : Strategi Dan ArahKebijakan

Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

12

Bab VII : KinerjaPenyelenggaraanBidangUrusan

Bab VIII : Penutup

13

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA MIKR0 KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

A. Tugas pokok dan fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat (Bab III Bagian delapan Pasal 26 dan Pasal 27)

bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa

Tenggara Barat mempunyai kedudukan (Pasal 26):

(1) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah unsur

pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung

jawab pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah .

(2) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala

Dinas.

(3) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan.

14

Tugas Pokok dan Fungsi (Pasal 27):

(1) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas

membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah berdasarkan asas

otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Nusa

Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah.

b. Perencanaan Program dan kegiatan Bidang Koperasi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah.

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas Bidang Koperasi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah.

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Koperasi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

15

B. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

UMUM

KELOMPOK

JAFUNG

BIDANG PEMBINAAN KOPERASI

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH

BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN

SIMPAN PINJAM DAN SIMPAN PINJAM

SEKSI PEMBINAAN

KELEMBAGAAN KOPERASI

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA

KOPERASI

SEKSI PENILAIAN AKUNTABILITAS

KOPERASI

SEKSI PEMASARAN DAN JARINGAN UKM

RAN DAN JARINGAN UMKM

SEKSI PENGEMBANGAN UKM

SEKSI STANDARISASI DAN

LEGALITAS UKM

SEKSI SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN KOP. SP / USAHA

SP KOPERASI KEU. SIMPAN PINJAM

SEKSI PERMODALAN KOPERASI SP

/ USP KOPERASI

SEKSI PEMBINAAN KOPERASI DAN USAHA SP SYARI’AH

BIDANG PENGAWASAN KOPERASI

SEKSI PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN

KOPERASI

SEKSI

PEMERIKSAAN USAHA

SEKSI KEPATUHAN DAN

PENERAPAN SANKSI MASYARAKAT

UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KOPERASI UMKM

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS SDM

SEKSI FASILITASI PENGEMBANGAN

KUKM

16

2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Keadaan pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Propinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai

Jumlah pegawai sebanyak 79 orang (laki-laki 50 orang dan

perempuan 20 orang)

b. Tingkat pendidikan

Pendidikan SD sebanyak 1 orang,SLTP sebanyak 1 orang, SLTA

sebanyak 17 orang, Sarjana Muda/DIII sebanyak 3 orang, S1

sebanyak 49 orang dan S2 sebanyak 8 orang.

c. Pangkat/Golongan Ruang

Golongan I sebanyak 3 orang, golongan II sebanyak 13 orang,

golongan III sebanyak 51 orang, golongan IV sebanyak 13 orang dan

PTT sebanyak 1 orang

d. Eselonering

Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 6 orang (terisi 5

orang) dan Eselon IV sebanyak 18 orang (terisi 17 orang) serta

nonstruktural/staf sebanyak 56 orang.

e. Pendidikan Penjenjangan

Spamen/Diklatpim Tk II sebanyak 0 orang, Spama/Spadya/Diklatpim

Tk. III sebanyak 9 orang, Sepada/Sepala/Adum/Diklatpim Tk. IV

sebanyak 21 orang.

17

Susunan kepegawaian secara rinci dan selengkapnya seperti pada tabel

berikut :

TABEL 1

KONDISI PEGAWAI PADA DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT KONDISI 31 DESEMBER 2018

NO URAIAN

KONDISI31-12-2018 KET

Laki

Perem

Jumlah

1 2 3 4 5

JumlahPegawai PejabatStruktural PejabatFungsional Staf PNS Staf PTT

50

12 3

34 0

29

13 2

14 1

79

25 5

48 1

TABEL 2

KONDISI PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN PADA DINAS

KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KONDISI 31 DESEMBER 2018

NO KELAMIN

JABATAN

TOTAL STRUKTURAL

FUNGSIONAL

STAF PNS

PTT

1

2

Laki-Laki

Perempuan

13

12

3

2

34

14

0

1

50

29

Jumlah 25 5 48 1 79

18

TABEL 3

KONDISI PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN PADA DINAS KOPERASI

UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


NO PENDIDIKAN JABATAN

TOTAL STRUK. FUNGS. STAF PNS PTT

1

2

3

4

5

6

S.2

S.1

S.M.A/D.III

SLTA

SLTP

SD

6

19

-

-

-

-

-

4

1

-

-

-

2

25

2

17

1

1

-

1

-

-

-

-

8

49

3

17

1

1

Jumlah 25 5 48 1 79

19

TABEL 4

KONDISI PEGAWAI MENURUT PANGKAT/GOLONGAN PADA

DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


NO.

J A B A T A N

TOTAL

KET PEGAWAI PEG.

PANGKAT ESEL. ESEL. ESEL.

WKL. SEKR

FUNGSI- STAF

SAAT

II.a III.a IV.a KORPRI ONAL INI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 GOL. IV/e 1 1

2 GOL. IV/d 1 1

3 GOL. IV/c 1 1

4 GOL. IV/b 3 1 4

5 GOL. IV/a 2 2 2 6

JLH GOL. IV 1 4 2 0 5 0 11

6 GOL. III/d 14 2 11 27

7 GOL. III/c 1 1 9 11

8 GOL. III/b 1 7 8

9 GOL. III/a 5 5

JLH GOL. III 0 0 15 0 4 33 51

10 GOL. II/d

11 GOL. II/c 8 8

12 GOL. II/b 2 2

13 GOL. II/a 1 1

JLH GOL. II 0 0 0 0 0 11 11

14 GOL. I/d 2 2

15 GOL. I/c 1 1

16 GOL. I/b

17 GOL. I/a

JUMLAH GOL. I 0 0 0 0 0 3 3

JUMLAH PNS 1 4 17 0 9 47 78

JUMLAH PTT 1 1

JUMLAH PNS & PTT 79

20

TABEL 5

KONDISI PEGAWAI MENURUT ESELONERING PADA DINAS

KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


NO URAIAN L p JUMLAH

31-12-2013

1 2 3

Kepala Dinas (Eselon II.a) Sekretaris / Kabid Teknis / Kabalai diklat (Eselon III.a)ada 6 jabatanterisi 5 pejabat Kasubbag/Kasi (Eselon IV.a) 18 jabatanterisi 17 pejabat

1 5 9

- -

8

1 5

17

Jumlah 15 8 23

TABEL 6

KONDISI PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN PENJENJANGAN PADA



NO JABATAN SPAMEN/DI

KLATPIM TK. II

SPAMA/ SPADYA/DI

KLATPIM TK. III

SEPADA/SEPALA/ADUM/DIKLATP

IM TK. IV

TOTAL

1

2

3

4

5

Eselon II.a

Eselon III.a

EselonIV.a

Fungsional

Staf

-

-

-

-

-

1

5

-

-

-

-

1

16

2

2

1

6

16

2

2

Jumlah 0 6 21 27

21

2.2.2. ASET YANG DIKELOLA

1. Tanah Persil Perumahan/Kantor per 31 Desember 2018, sbb :

TABEL 7

TANAH PERSIL PERUMAHAN



Nomor Spesifikasi Barang Keadaan 31 - 12 -

2017 Keadaan 31 - 12

-2018

Urut Kode Jenis Luas Harga Luas Harga Ket

( M² ) (Rp. 000 ) ( M² ) (Rp. 000 )

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01.01.11.05.01

Tanah Bangunan Gedung Kantor

4.300

4.300.000

4.300 4.300.000

2 01.01.11.05.01

Tanah Rumah Dinas 356

356.000

356 356.000 Pemda

3 01.01.11.05.01


284.050

437 284.050

4 01.01.11.05.01

Tanah Rumah Balai Diklatkop

8.089

4.044.500

8.089 4.044.500

5 01.01.11.05.01


402.500

805 402.500 Pemda

6 01.01.11.05.01

Tanah Pekarangan 96

4.800

96 4.800

Jumlah

9.391.850

9.391.850

2. Bangunan Gedung Kantor.

Jumlah luas Bangunan Gedung Kantorpada Dinas Koperasi UMKM

Provinsi NTB Per 31 Desember 2018 sbb:

22

TABEL 8

JUMLAH LUAS BANGUNAN KANTOR PADA



Spesifikasi Barang Keadaan 31 - 12 -2017 Keadaan 31 - 12 -2018

No Jenis Luas Harga Luas Harga

( M² ) (Rp. 000 ) ( M² ) (Rp. 000 )

1 Kantor Utama

741 1.244.880.000 741 1.244.880.000

2

Kantor KPRI Sepakat 73 60.900.000 73 60.900.000

3

Ruang Staf 162 163.296.000 162 163.296.000

4

Gedung Koperasi 176 177.408.000 176 177.408.000

Kantor 51 42.840.000 51 42.840.000

2

Kantor Utama 55 55.440.000 55 55.440.000

3

Kantor 2

20 15.440.000

20

15.440.000

8 Gedung 3

51 42.420.000 51 42.420.000

9 Gedung 4

48 40.320.000 48 40.320.000

10 Gedung 5

100 84.000.000 100 84.000.000

11 Dapur

42 35.280.000 42 35.280.000

12 KSR/PMI Univ. NTB

80 67.200.000 80 67.200.000

13 Sekretariat Univ. NTB

96 96.768.000 96 96.768.000

14 Parkir

151 66.262.560 151 66.262.560

15 Ruang Makan

3 15.842.400 3 15.842.400

16 Pagar - 19.134.720 - 19.134.720

17 Laboratorium1

131 110.040.000 131 110.040.000

18 Laboratorium2

41 34.440.000 41 34.440.000

19 Mushalla

70 58.800.000 70 58.800.000

20 Mushalla

361 363.888.000 361 363.888.000

21 Mushalla

98 82.320.000 98 82.320.000

22 Ruang Kuliah

293 709.387.560 293 709.387.560

23 32 26.880.000 32 26.880.000

23

WC/Kamar Mandi

24 WC/Kamar Mandi

350 14.532.280 350 14.532.280

25 Rumah Dinas Kadis

110 110.880.000 110 110.880.000

26 Asrama

12 10.080.000 12 10.080.000

27 Bangunan Kamar Mandi 12 16.898.000 13 16.898.000

28 Bangunan Garasi 42 21.134.000 42 21.134.000

29 Bangunan Show Room UKM - 330.121.420 - 330.121.420

30 Bangunan Plut KUMKM - 3.293.766.000 - 3.293.766.000

Jumlah 7.410.598.948 - 7.410.598.948

3. Alat Angkutan Roda – 4 (Empat)

Jumlah angkutan darat roda 4 (empat) pada Kantor pada Dinas Koperasi

UMKM Propinsi NTB per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

24

TABEL 9

JUMLAH ANGKUTAN DARAT RODA 4 PADA



Urut Kode Jenis Merk/ Jumlah Harga Jumlah Harga Ket

Type (Rp. 000 ) (Rp. 000 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02.03.01.01.03 Station Wagon Toyota Kijang /

Station1 25,006,000 1 25,006,000

02.03.01.01.03 Station Wagon Mitsubishi L300 /

Station1 16,009,000 1 16,009,000


Station1 35,000,000 1 35,000,000

02.03.01.01.03 Station WagonToyota Kijang / KF

70 SHORT1 33,400,000 1 33,400,000


Station1 162,750,000 1 162,750,000

02.03.01.01.03 Station Wagon Toyota Avanza /

Station1 136,350,000 1 136,350,000

02.03.01.01.03 Station Wagon Toyota Avansa G 2 335,817,000 2 335,817,000

02.03.01.01.03 Station Wagon Toyota Rush 1 200,493,270 1 200,493,270

02.03.01.02.03

Mini Bus

(Penumpang 14

orang ke bawah)

Mitsubishi L 300 /

Station1 26,056,000 1 26,056,000

02.03.01.02.03

Mini Bus

(Penumpang 14

orang ke bawah)

Daihatsu FI-G /

Mini Bus1 150,000,000 1 150,000,000

02.03.01.02.03

Mini Bus

(Penumpang 14

orang ke bawah)

INNOVA G M/T

MESIN TOYOTA /

Mini bus

1 175,560,000 1 175,560,000

Nomor Spesifikasi Barang Keadaan 31 - 12 -2017 Keadaan 31 - 12 -2018

25

4. Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 (Dua)

Jumlah angkutan darat roda 2 (dua) pada Kantor Dinas Koperasi

UKM Propinsi NTB per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

TABEL 10 JUMLAH ANGKUTAN DARAT RODA 2 PADA

DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KONDISI 31 DESEMBER 2018

Nomor Spesifikasi Barang Keadaan 31 - 12 -2018

Urut Kode Jenis Merk/ Type Jumlah Harga Ket

(Rp. 000 )

1 2 3 6 7 8

1 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / WIN 1 2.121.000,00





6 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / Speda Motor Win 1 2.503.000,00

7 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / Win 1 2.503.000,00

8 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / GL 1 13.304.500,00

9 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / GL 1 13.304.500,00

10 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / Supra X 1 12.400.000,00

11 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / SUPRA NF125 SD 1 13.300.000,00

12 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / SUPRA NF 125 SD 1 13.300.000,00

13 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda 1 2.225.000,00




17 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Suzuki / - 1 1.275.000,00

18 02.03.01.05.01 Sepeda Motor suzuki / - 1 1.275.000,00




22 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / C 86 ASTREA 1 2.503.000,00

23 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / Astrea C 86 Club 1 3.600.000,00

24 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda Vario 1

12.582.720

25 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda Vario 1

12.582.720

26 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda Vario/125 CBS 1 46.505.340

25 178.691.780

26

5. JumlahAsset Gabungan

Jumlah Asset Gabungan pada Dinas Koperasi UKM Propinsi NTB per 31

Desember 2018 sebanyak 2.350 unit dengan nilai Rp. 25.852.354.528,-.yang

terdiridariperalatan dan mesin, gedung

2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

2.3.1. Jenis Pelayanan

A. Bidang Pembinaan Koperasi

1. Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi

2. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

3. Penggabungan dan Peleburan Koperasi

4. Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

5. Peningkatan Koperasi berkualitas melalui Pemeringkatan Koperasi

6. Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award

7. Usulan pemberian tanda kehormatan/penghargaan atau jasa bagi

pejabat instansi terkait, Gubernur, Bupati, Walikota, dan bagi

tokoh masyarakat serta tokoh gerakan koperasi.

8. Membuat usulan Provinsi /Kabupaten/Kota penggerak Koperasi

9. Memberikan bimbingan teknis pengisian 16 buku wajib koperasi,

administrasi dan pengelolaan usaha Koperasi binaan Provinsi dan

lintas Kabupaten/ Kota.

10. Monitoring pelaksanaan RAT Koperasi dan pencapaian kualitas

Koperasi di Propinsi dan lintas Kab/Kota.

11. Memberikan bimbingan dan konsultasi bagi Pengembangan

koperasi kearah kemandirian

27

12. Menghadiri pembentukan koperasi binaan Prropinsi NTB

13. Menyajikan laporan perkembangan koperasi aktif dan tidak aktif,

Koperasi wajib RAT, Kelembagaan Koperasi, keanggotaan

Koperasi dan permodalan Koperasi

14. Membantu proses pelaksaan audit koperasi.

15. Melaksanakan seleksi terhadap koperasi dan memfasilitasi

koperasi penerima bantuan perkuatan, hibah dan bansos

16. Memfasilitasi kegiatan magang, studi banding.

17. Monitoring koperasi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat

18. Memberikan dukungan bagi kegiatan pengelolaan komoditi

produkunggulandaerah yang potensial

19. Melaksanakan pendataan koperasi perkecamatan.

20. Melaksanakanfasilitasipemberian NIK (NomorIndukKoperasi)

21. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan koperasi bidang

Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan

perkebunan , perikanan dan peternakan, industri kerajinan dan

pertambangan, ketenagalistrikan dan aneka usaha.

B. Bidang Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam (FP dan SP)

1. Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPS)

2. Melaksanakan proses penerbitan Izin Operasional Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) , Pembukaan Kantor Cabang KSP

3. Fasilitas Dana LPDB-KUMKM

4. Fasilitas Dana SUP-005 dan Program KUR

5. Fasilitasi Dana APBD

28

6. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam melalui Penilaian

Aspek Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Aspek Manajemen,

Rentabilitas dan Likuiditas Koperasi

7. Fasilitasi Bagi Koppontren melalui Program TPKU

8. Fasilitasi Dana BUMN

9. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Koperasi dan UMKM

10. Melaksanakan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

11. Melakukan monitoring dan evaluasi Koperasi penerimaan dana

bergulir baik yang bersumber dari APBD maupun APBN

12. Melaksanakan pembinaan pengendalian terhadap KSP

13. Melakukanpembinaan dam sosialisasi Kawasan Koperasi Syariah

bebasriba

14. Memberian penghargaan kepada Koperari Syariah Kawasan

Bebas riba

C. Bidang Pembinaan Usaha Kecil Menengah

1. Pengembangan Wirausaha Baru dan Meningkatkan kualifikasi

usaha UsahaKecilkeMenengah

2. Menyusun perencanaan dan program bidang pemasaran dan

jaringan usaha UKM, Pemberdayaan UKM, serta Fasilitasi Sarana

dan Prasarana UKM.

3. Melakukan inventarisasi dan identifikasi UMKM dan produk-

produk UKM.

4. Pembinaan kelembagaan dan usaha UMKM melalui fasilitasi

akses pemasaran dan jaringan usaha baik di dalam maupun luar

29

negeri bagi KUKM yang memiliki produk potensi ekspor; fasilitasi

akses terhadap peningkatan mutu / design / kemasan produk;

peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi;

peningkatan akses terhadap permodalan dan peningkatan

kapasitas SDM UKM.

5. Menyelenggarakan kegiatan Pasar Rakyat Bersubsidi.

6. Memfasilitasi UKM dalam meningkatkan volume usaha dan

jaringan pasar melalui kegiatan promosi/ pameran/ display

produk unggulan melalui Galery KUMKM.

7. Menyelenggarakan kegiatan Temu Usaha/ Temu Bisnis, Misi

Dagang dan Temu Kemitraan Usaha.

8. Sosialisasi Peraturan dan ketentuan UMKM, penyampaian

informasi pasar dan jaringan usaha UMKM.

9. Melaksanakan

9. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan produksi, pemasaran

dan jaringan usaha pada UMKM binaan.

10. Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan legalitas aspek seperti

IUMK, SIUP, SITU, TDP, TDP, NPWP, Label Halal dan HAKI,

PIRT.

11. Melakukan pembinaan UMKM melalui Sentra dan BDS/LPB.

12. Pemberdayaan dan pembinaan kelompok UMKM

13. Dukungan dana perkuatan kepada UMKM dan kelompok

ekonomis produktif.

14. Melaksanakan Bimtek pengembangan usaha serta dukungan

peralatan dan sarana usaha bagi UKM.

30

15. Memfasilitasi UKM atas usulan bantuan sarana dan permodalan (

perkuatan , hibah maupun bansos ) yang diajukan kepada

Pemerintah , BUMN dan BUMD dan lembaga keuangan lainnya.

D. Bidang Pengawsan Koperasi

1. Menyiapkan bahan pemeriksaan kelengkapan organisasi

(Struktur tugas, rentang kendali dan satuan penendalian

internal; kelengkapan legalitas koperasi (kta pendirian, anggaran

dasar, peruabahan anggaran dasar, ijin usaha, ijin usaha kantor

cabang/cabang pembantu/kantor kas)

2. Menyiapkan bahan verifikasi laporan keuangan eksternal dan

internal

3. Menyiapkan bahan pengukuran penerapan akuntabilitas

organisasi dan manajemen meliputi pertumbuhan anggota,

partisipasi anggota dan aspek manajemen kelembagaan

4. Menyiapkan bahan verifikasi laporan keuangan eksternal dan

internal

5. Menyiapkan bahan prosedur penutupan dan penutupan KSP/USP

6. Menyiapkan bahan pemeriksanaan pembagian dan penggunaan

SHU

7. Menilai akuntanbilitas dan mengevaluasi indikator penerapan

aspek akuntabilitas Organisasi dan Manajemen

8. Mengukur penerapan akuntabiitas manajemen pelayanan

koperasi

31

9. Melaksanakan pemeriksaan manajemen usaha koperasi

10. Melaksanaan pemeriksan atas sumber dana koperasi,

manajemen keuangan usaha, aspek akuntabilitas usaha dan

pelayanan terhadap anggota, aspek akuntabilitas keuangan

11. Melaksanakan penilaian kesehatan usaha koperasi

12. Menilai dan mengontrol keseibangan dana dan sumber dana

13. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan kepatuhan dan Pnerapan

sanksi

14. Melaksanakan pemeriksaaan kepatuhan usaha dan keunagan

serta kepatuhan pencegahan transaksi mencurigakan

15. Menyiapkan bahn penerapan saksi administrasi, pelimpahan

perkara, pemantauan pelaksanaan sanksi, pemantauan

keputusan hasil pelimpahan perkara, rehabilitasi kelembagaan

dan rehabiitasi usaha

16. Menyiapkan bahan penilaian kepatuhan terhadap kinerja

pengurusa dan pengawasan koperasi

17. Menyiapkan bahan analisis dan kajian atas penerapan sanksi

terhadap koperasi

18. Menyiapkan bahan penilaian aspek kepatuhan legal, kepatuhan

usaha keuanagan, kepatuhan transaksi koperasi

19. Meniapkanbahan kesehatan setiap kantor cabang

20. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pengawasan

dengan instansi dan lembaga lainnya.

21. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penerapan peraturan

dan hukum

32

E. Sekretariat

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyiapkan data Kepegawaian dan Usulan kenaikanpangkat

2. Mengajukan usulan Satya Lancana Karya Satya

3. Mengajukan Permohonan Karis/Karsu

4. Mengajukan Permohonan Kartu Pegawai

5. Mengajukan Permohonan Kartu Taspen

6. Mengajukan Permohonan Kartu Askes

7. Menata, memelihara , mengadministrasi, melaporkan serta

mengajukan permohonan penghapusan barang inventaris

8. Menyiapkan KIR barang inventaris

9. Memperoses pengajuan izin dan cuti

10. Memperoses administrasi Penjatuhan hukuman disiplin

11. Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS

12. KoordinasiPengisian LHKPN

13. Koordinasi dan Sosialisasi kepegawaian ( kenaikan pangkat,

pemberhentian karena batas usia pensiun, izin dan cuti )

bagi PNS lingkup Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB

b. Sub Bagian Keuangan

1. Melakukan perencanaan, penarikan dan pengadminisian

serta pelaporan PAD

2. Melakukan penatausahaan dan pelayanan gaji

33

3. Mengajukan permohonan pembayaran kegiatan/program

dengan UP, TU, GU dan LS sesuai DPA Dinas Koperasi

UMKM melalui penerbitan SPP dan SPM

4. Penatausahaan Pertanggung jawaban (SPJ) atas

pendapatan dan belanja dinas serta menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan

c. Sub Bagian Program dan Data

1. Penyusunan RENSTRA Dinas

2. Penyusunan RENJA Dinas

3. Penyusunan RKA-DPA, RKA KL – DIPA

4. Membuat ROK dan POK

5. Penyusunan PerjanjianKinerja (PK) ,

RencanaKinerjaTahunan (RKT) , RencanaAksi (RA)

6. MembuatLaporanCapaianKinerja (CK)

7. Penyusunan Laporan Tahunan

8. Penyusunan LPPD dan ILPPD

9. Penyusunan LAKIP

10. Penyusunan LKPJ

11. Melaksanakan validasi data Koperasi UMKM binaan Provinsi

maupun Kabupaten/Kota

12. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan

di Pusat dan Daerah

13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan.

F. Balaidiklat Koperasi UMKM

34

1. Pendidikan dan pelatihan

2. Bimbingan teknis peserta diklat/pasca diklat

3. Koordinasi dan fasilitasi teknis monitoring dan evaluasi diklat

4. Penyiapan dan pengelolaan data kediklatan serta penata

usahaan diklat

5. FasilitasiPendampinganDiklat KUMKM

2.3.2. Kelompok Sasaran

Sasaran pembinaan dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB antara lain :

1. Pengurus ,Pengawas, pengelola serta anggota Koperasi.

2. Usaha Kecil dan Menengah

3. Kelompok – kelompok masyarakat ekonomis produktif/pra koperasi.

4. Wirausaha Baru (WUB)

Sedangkan koordinasi pembinaan Dinas Koperasi UMKM NTB antara lain :

1. Kementerian Koperasi dan UKM RI

2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM

3. Lembaga-lembagaPenjaminanKredit KUKM

4. Pemerintah Daerah

5. DinasInstansiteknisterkaitlainnya

6. Lembaga pengawas keuangan serta ombudshman

7. Dekopinwilayahprovinsi NTB

8. Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota se-NTB

9. Lembaga perbankan

10. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

11. Lembaga swadayamasyarakat

35

12. Tim Penggerak PKK Provinsi/Kab/Kota

13. Dan lain-lain

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.3. Permasalahan

DinasKoperasi Usaha Kecil dan Menengah termasuk kedalam urusan wajib

pelayanan dasar, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terdapat

permasalahan-permasalahan krusial antara lain seperti yang tertuang dalam

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023 yaitu masih tingginya prosentase koperasi

tidak aktif, pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil berjalan lamban, dan

terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi pada koperasi syariah. Tentunya hal ini

harus dapat diatasi selama lima tahun kedepan, hal-hal lainnya yang dapat

menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembinaan Koperasi dan UKM harus

dapat diatasi secara efektif dan inovatif, dari berbagai permasalahan tersebut

dapat dijelaskan seperti pada table berikut ini :

3.3.1. Keterkaitan Masalah Dan Isu Strategis

Dari berbagai permasalahan tersebut bila dikaitkan dengan isu strategis

dapat dijelaskan seperti pada tabel berikut ini :

37

TABEL. 11

KETERKAITAN MASALAH DENGAN ISUSTRATEGIS

NO BIDANG MASALAH ISU STRATEGIS

1 2 3 4

1 Bidang Pembinaan Koperasi

1. Kuantitas dan kualitas pembina belum memadai 1. Tingginya Prosentase Koperasi Tidak Aktif

2. Masih banyakkoperasi yang tidak melaksanakan RAT 2. Koperasi belum memiliki daya saing dalam

3. Masih rendahnya jumlah koperasi yang memiliki NIK

menghadapai pasar global

( Nomor Induk Koperasi) 3. Tingginya jumlah Koperasi terdampak Gempa

4. Sarana dan prasarana Koperasi belum memadai

5. Terbatasnya akses pembiayaan dan permodalan Koperasi

6. Masih belum optimalnya Pendataan Koperasi melalui Online Data

System (ODS)

7. Masih rendahnya kemampuan pengurus dan pengawas koperasi 8. Masih rendahnya penguasaan teknologi informasi pada Koperasi 9. Masih lemahnya jaringan usaha koperasi

2. Bidang Pemberdayaan UKM

1. Masih Rendahnya akses UMKM terhadap pasar produk/jasa 1. Rendahnya dayasaing UMKM dalam mengha-

Terutama pasar ekspor

dapi Pasar global

2. Masih Rendahnya akses UMKM terhadapTekonologiinformasi 2.

Produk UKM Potensial NTB belum dapat diakses langsung oleh pasar ekspor

3. Belum berkembangnya sentra secara optimal 3.

Pasar industribagi UKM masih lemah (pasokan produk UKM untuk industri masih rendah)

4. Kualitas SDM UMKM relative rendah

5.

Masih rendahnya jaringan usaha kemitraan antar UMKM Lokal dan Luar Provinsi

6. Suplly bahan baku belum dikelola secara optimal dan berkesinambungan

38

7. Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas aspek usaha

8. Masih rendahnya akses permodalan bagi pengusaha kecil

9. Differensiasi dan inovasiproduk/ design produk UKM masih sangat rendah

10.

Teknologi Produksi masih belum mengarah kepada mekanisasi untuk produksi yang jumlahbesar

11. Beberapa Produk Unggulan NTB diklaim sebagai produk daerah lain

12. Skala Usaha masih didominasi oleh pelaku usaha mikro

3. Bidang Fasilitasi 1. Kompetensipengelola KSP/USP relatifmasihrendah 1.

Pelayanan KSP/USP kepada masyarakat masih rendah

Pembiayaan dan Simpan Pinjam

2. Jaringan Usaha KSP/USP masihlemah

3.

Pemahaman koperasi atas aturan tentang pengelolaan KSP/USP masih relatif rendah

4.

Kualitas pembinaan terhadap KSP/USP masih rendah dilihat dari jumlah Pembina maupun keterampilan aparatur pembina

KSP/USP

5.

Masih ada koperasi yang membatasi jumlah anggota namun mempeluas jangkauan wilayah pelayanan

6. Belum tercapainya target pembentukan Koperasi Syariah

4. Bidang Pengawasan 1.

Masih banyak rentenir yang berkedok koperasi dan memperburuk citra koperasi

1. KeberadaanKoperasimasihbelumdiperhitungkan

Koperasi 2.

Masih adanya anggapan meminjam di rentenir lebihmudahdari pada meminjam di koperasi

3. Masih ada Koperasi yang tidak berpedoman kepada peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku

5. Balai Diklat Koperasi dan UKM

1. Pelaksanaan perekrutan peserta dari Kab/Kota kurang selektif 1. Lemahnya SDM KUMKM

2. Terbatasnya tenaga widyaiswara

3. Sarana dan prasarana penunjang Diklat masih kurang

4. Lemahnya monitoring dan evaluasi pasca diklat

40

3.4. Analisa Isu-Isu Strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi.

3.4.1. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis penting untuk dilakukan, karena

keberhasilan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

selalu berhubungan dengan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah dalam mengelola lingkungannya.

Analisis lingkungan strategis dibedakan menjadi dua, yaitu Analisis

Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal.

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis Lingkungan Internal dimaksudkan untuk mengetahui

faktor-faktor internal yang dapat meningkatkan peran Koperasi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi kekuatan dan kelemahan

sebagai berikut :

A. Kekuatan

1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor : 1 Tahun 2002

Tentang Pengembangan Koperasi.

2. Adanya kewenangan dalam memproses Pengesahan Badan

Hukum Koperasi

3. Tersedianya SDM Pembina Koperasi UMKM.

4. Adanya UPTD BalaiDiklatKoperasi dan UKM dan program

pendampinganDiklat KUMKM untuk pengembangan SDM

KUMKM.

5. Adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM yang

didampingi oleh 7 orang konsultan sesuai kompetensinya

6. Adanya Tenaga Penyuluh Koperasi Lapangan (PKL)

41

7. Adanya Tenaga Pendamping KUR untuk membantu

mempermudah akses permodalan bagi KUMKM

8. Adanya Tenaga PendampinguntukKoperasi Syariah

9. Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran pembinaan

untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

10. Tersedianya informasi dan teknologi bagi koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.

11. Terjalinnya koordinasi antar Instansi/Dinas pembina dengan

dunia usaha.

12. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

B. Kelemahan

1. Rendahnya kemampuan dan kualitas pembina dalam

memberdayakan KUKM

2. Tingkat profesionalisme aparat pembina dibidang teknis masih

terbatas.

3. Kurang Optimalnya pendataan Koperasi sebagai dasar untuk

memperoleh NIK (NomorIndukKoperasi) sebagai dasar

pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan dan usaha.

4. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai serta

keterbatasan anggaran pembinaan

5. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal dalam

pembinaan KUKM.

6. Rendahnya kemampuan mengakses permodalan

7. Penguasaan informasi dan teknologi masih terbatas

42

8. Kurangnya disiplin, kreatifitas dan inovasi aparatur dalam

membina KUMKM

9. Terhambatnya pengkaderan aparat pembina KUKM akibat

tingginya mobilisasi/ mutasi SDM pembina KUKM

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Analisis Lingkungan Eksternal ini dilakukan dengan menempatkan

faktor-faktor ekternal yang dapat mempengaruhi Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah yang meliputi peluang dan ancaman/tantangan sebagai

berikut :

A. Peluang

1. AdanyajumlahKoperasi UMKM yang cukupbesar (jumlah

koperasi tahun 2018 sebanyak 4.203 buah dengan jumlah

anggota 680.984 orang dan modal sendiri sebesarRp.

970.730,000,000,- atau Rp. 970,730milyar sedangkan jumlah

UMKM sebanyak 648.987 unit.

2. Adanya lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) yang dapat

diakses oleh Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam

pemenuhan modal usahanya.

3. Adanya Program KreditUsaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga

rendah yang dapat diakses oleh KUKM

4. Adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM yang

didampingi oleh 7 orang konsultan sesuai kompetensinya

4. Adanya kemitraan usaha antar pelaku usaha dengan

stakeholder baik lokal, regional maupun internasional.

43

5. Adanya dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

dan Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

7. Adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah.

8. Tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi

pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

9. Tersedianya sumber-sumber pembiayaan kredit kepada

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahdari Dana-Dana Kemitraan

10. Adanya dukungan kemitraan usaha dari perusahaan besar

dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil

B. Ancaman/Tantangan

1. Terdesaknya peluang usaha KUKM dengan semakin

meningkatnya jumlah perusahaan skala besar dan modern yang

berdekatan dengan usaha tradisional

2. Tingkat persaingan usaha yang semakin tajam untuk produk

sejenis dikaitkan dengan standar mutu produk

3. Rendahnya frofesionalisme pengelola koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah untuk bersaing secara global

4. Jumlah KUKM yang berorientasi ekspor masih terbatas yang

antara lain disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang

terbatas dan masih mengandalkan pihak ketiga untuk

melakukan ekspor.

5. Rendahnya produktifitas usaha yang menimbulkan kesenjangan

antara pelaku usaha kecil, menengah dengan usaha besar.

44

6. Terbatasnya akses Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada

sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi,

informasi dan pasar.

7. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah serta

kualitas kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada

kinerja dan citra koperasi kurang baik.

3.4.2. Analisis Interaksi Faktor - Faktor

Analisis ini dilaksanakan dengan mencermati hubungan interaksi

faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan diatas sebagai

berikut :

1. Interaksi Kekuatan Dengan Peluang

Dalam mencermati interaksi antara kekuatan dan peluang ini yaitu

dengan mengoptimalkan penggunaan kekuatan yang dimiliki berupa :

a. AdanyaPeraturan Daerah Provinsi NTB Nomor : 1 Tahun 2002

Tentang Pengembangan Koperasi, adanya kewenangan dalam

memproses pemberian Badan Hukum Koperasi dan fasilitasi

perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

b. Adanya UPTD Badiklatkop UKM untuk pengembangan SDM

KUMKM

c. Adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM

d. Adanya para tenaga pendamping PLUT, KUR, Koperasi Syariah,

dan tenaga pendamping diklat KUMKM

e. Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran pembinaan

untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.

45

f. Adanya lembaga pengelola dana bergulirdi tingkatpusat yang

merupakan Badan Layanan Umum Kementerian Koperasi dan

UKM RI yang diperuntukan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah yang akuntabel

g. Tersedianya informasi dan teknologi bagi koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB

h. Adanya wirausaha baru yang potensial untuk dikembangkan

membuka lapangan kerja baru

i. Terjalinnya koordinasi antar Instansi/Dinas Pembina dengan

dunia usaha

j. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk memanfaatkan

peluang yang ada bagi pengembangan KUKM di Provinsi NTB.

Hal ini karena adanya jumlah Koperasi UMKM yang cukup besar

k. Adanya kemitraan usaha antar pelaku usaha dengan

stakeholder, adanya komitmen dan perhatian yang besar dari

pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil

dan Menengah,

l. Adanyadasarhukum (Undang-Undang, PeraturanPemerintah dan

Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

m. Adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah,

n. Tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi

pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

46

tersedianya sumber-sumber pembiayaan kredit kepada Koperasi,


Kekuatan dan peluang tersebut diatas merupakan modal dasar

untuk mewujudkan koperasi berkualitas dan menumbuhkan wirausaha

baru.

2. Interaksi Kekuatan Dengan Ancaman

Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki diatas secara

maksimal, efektif dan efisien dapat menghadapi globalisasi

perekonomian dunia seperti persaingan usaha yang semakin tajam,

meningkatnya profesionalisme pengelola koperasi dan UKM pada

persaingan global, terbukanya peluang usaha skala besar dan modern

yang menjadi tantangan bagi usaha kecil dan menengah.

3. Interaksi Kelemahan Dengan Peluang

Dengan memahami kelemahan–kelemahan tersebut diatas maka

diperlukan komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah

terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melalui

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kredit Usaha Rakyat (KUR )

bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akuntabel,

adanya kemitraan antar pelaku usaha dengan stakeholder, adanya

dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan

Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah, adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah, tersedianya potensi Sumber Daya produktif

bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

47

4. Interaksi Kelemahan Dengan Ancaman.

Kelemahan – kelemahan yang dapat menghambat pemberdayaan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

perlu diupayakan penanggulangannyamelaluisentuhanpembinaan dan

dukungandaripemerintahpusat dan daerah, dukungantersebutberupa

program dan kegiatan yang dapatmenguatkankelemahan pada KUKM

atau diminimalisir dalam rangka mencegah dan mengatasi ancaman

yang muncul sehingga dampak dari ancaman tersebut tidak terlalu

signifikan berpengaruh terhadap pengembangan sektor Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Melalui analisis interaksi faktor-faktor seperti tersebut diatas,

maka dapat ditetapkan dan faktor penentu keberhasilan dari Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

yang merupakan pedoman dan faktor pendorong dalam mengupayakan

pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3.4.3. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan

1. Adanya landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan Koperasi


2. Adanya dukungan Aparatur Pembina Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi pembina

an Koperasi Usaha Kecil dan Menengahantara lain Gedung

48

DinasKoperasi dan UKM Provinsi NTB (Gedung Induk) dan UPTD.

BalaiDiklatKoperasi dan UKM Provinsi NTB.

4. Adanya dukungananggaran dana APBD yang memadai untuk

memberdayakan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

5. Adanya dukungan pembiayaan dari pusat (Kementerian Koperasi dan

UKM RI) berupa dukungan perkuatan dan Bantuan Sosial yang meliputi

fasilitas pembiayaan usaha, peningkatan sumber daya manusia dan

sarana penunjang usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dari analisis internal maupun ekternal serta faktor kekuatan dan

peluang yang mendukung dalam pembinaan Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah akan sangat membantu dalam keberhasilan pelaksanaan

pembangunan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

49

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) 2018-2023 dengan Visi“ Membangun Nusa

Tenggara Barat Yang Gemilang “dengan enam(6) Misi yang telah

ditetapkan yaitu: (1) NTB Tangguh Mantap melalui peguatan mitigasi

bencana dan pengembangan infrasruktur penunjang sector unggulan serta

konektivitas wilayah, (2) NTB BERRSIH DAN MELAYANI melalui transformasi

birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan

berdedikasi, (3) NTB SEHAT CERDAS melaui peningkatan kulaitas sumber

daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah, (4) NTB ASRI DAN

LESTARI melalui pengeloaan sumber daya alam dan lingkungan yang

berkelanjutan, (5) NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulan

kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif

bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, (6) NTB AMAN DAN

BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter

dan penegakan hukum yang berkeadilan. Misi tersebut diusung dari hasil

elaborasi permasalahan dan isu strategis provinsi Nusa Tenggara Barat

dengan mempertimbangkan dan mempertimbangkan rencana pembangunan

jangka panjang daerah. Misi tersebut dijabarkan/diimplementasikan kedalam

tujuan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal

50

yang perlu dilkakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan

menjawab isustrategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Dari keenam misi tersebut diatas, misi yang diusung oleh Dinas

Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah adalah Misi Lima (5), yaitu NTB

SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulan kemiskinan, mengurangi

kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian,

pariwisata dan industrialisasi. Berdasarkan misi tersebut ditetapkan tujuan

yang ditetapkan oleh daerah adalah Meningkatkan Pertumbuhan

Ekonomi Yang Berkualitas dengan Indikator Tujuan sebagai berikut :

TABEL 12. INDIKATOR TUJUAN MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

YANG BERKUALITAS

No

IndikatorTujuan (IKU)

Sasaran Indikator Sasaran

(IKK)

1 Pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan bijih logam

Meningkatnya investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan periinan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Meningkatnya Industri Kecil Dan Menengah

Nilai Realisasi Investasi Tingkat Pengangguran Terbuka Prosentase Industri Kecil Yang Meningkat Menjadi Industri Menengah

2

Inflasi

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Pengeluaran Perkapita

3

Gini Ratio

Menurunnya Tingkat Kesenjangan Masyarakat

Gini Ratio

51

4

Angka Kemiskinan

Meningkatnya Jaminan Kesehatan Dan Sosial Bagi Penduduk Miskin

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Jaminan Sosial Cakupan Air Minum

Dari beberapa Indikator Tujuan ( IKU) tersebut, Dinas Koperasi Usaha

Kecil Dan Menengah Provinsi Nusa Tengara Barat mendorong keberhasilan

Sasaran Indikator Tujuan (IKU) : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka,

Menudukung Hulunisasi Industri Kecil Dan Menengah, Menigkatnya Daya Beli

Masyarakat , Menurunnya Tingkat Kesenjangan Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Tujuan dalam

mendukung Sasaran Indikator Tujuan (IKU) Daerah sesuai Tugas Pokok Dan

Fungsi adalah Terwujudnya Koperasi dan UKM yang tanggul, Unggul, Produktif,

Mandiri dan Berdaya Saing. Untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Koperasi UKM

maka ditetapkan Indikator Tujuan : Tingkat Konstribusi Sektor Koperasi dan UKM

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di NTB.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah

dicapai rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima ) tahun

52

kedepan. Berdasarkan kepada tujuan yang telah ditetapkan maka ditetapkan pula

sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koperasi yang Berdaya Saing, dengan Indikator Kinerja sebagai

berikut :

a. Jumlah Koperasi Berprestasi

Indikator Kinerja ini, dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan :

(a) Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi

Berprestasi, Sub Kegiatan :

Rapat penguatan kelembagaan dan usaha koperasi se NTB

Rapat evaluasi kinerja PPKL di provinsi

(b) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi. sub

kegiatan :

Rapat koordinasi sertifikasi hak atas tanah dengan kab kota

(c) Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada

Jenis Usaha Koperasi,

(d) Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

(e) Pemantauan Pengolahan Dana Pemerintah Bagi Koperasi

2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dengan kegiatan

:

(a) Pemberdayaaan Pendamping Di Daerah

(b) Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

(c) Satgas Pengawasan Koperasi

2. Meningkatnya Perekonomian Sektor Pelaku Usaha Riil, dengan Indikator

Kinerja sebagai berikut :

53

a. Prosentase Peningkatan Usaha Kecil menjadi Menengah

Indikator Kinerja ini, dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM,

dengan kegiatan :

(a) Fasilitasi Pengembangan Inkubator Tehnologi dan Bisnis;

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, dengan

kegiatan :

(a) Pengembangan Klaster Bisnis.

(b) Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan

Menengah.

(c) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil

dan Industri Menengah.

3. Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil yang Kondusif, dengan kegiatan;

(a) Perencanaan Dan Pengembangan UKM;

4. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dengan kegiatan :

(a) Operasional PLUT di Daerah;

(b) Fasilitasi Pameran dan promosi KUMKM di Daerah.

5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM,

dengan kegiatan :

(a) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

(b) Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM

(c) Penyelenggaraan Pendampingan

53

4.2.1. Sasaran Strategis Dan IndikatorKinerja Selama 5 Tahun (2019-2023)

TABEL 13.

SASARAN STRATEGISDAN INDIKATOR KINERJA 2019-2023

NO

TUJUAN

INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019-2023 KET

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Terwujudnya Koperasi dan UKM yang tanggul, Unggul, Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing

Tingkat Konstribusi Sektor Koperasi dan UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di NTB

1. Meningkatnya Koperasi yang Berdaya Saing

1.Jumlah Koperasi Berprestasi

1. Jumlah Kop

erasi Berprestas

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi Berprestasi;

2. Peningkatan dan

Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi.

3. Rintisan Penerapan

Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi

Penguatan kelembagaan

dan usaha koperasi se NTB

Rapat evaluasi kinerja PPKL di provinsi

Rapat koordinasi sertifikasi hak atas tanah dengan kab kota

Muswil perkopsyah dalam rangka restrukturisasi organisasi dan penguatan peran untuk NTB Gemilang

Rakor penguatan peran perkopsyah dan IAEI dalam rangka penguatan KSPPS/USPPS koperasi

Rapat koordinasi kemitraan BAznas dan perkopsyah dengan 10 kab kota

Bimtek pengawasan bagi calon dewan pengawas syariah kab kota se NTB

Bimtek pengembangan SDI pengurus dan pengelola

5

5

5

5

5

54

i

2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

1. Program

4. Pembinaan dan Pengawasan

Koperasi 5. Pemantauan

Pengolahan Dana Pemerintah Bagi Koperasi Koperasi

1. Pemberdayaaan

Pendamping Di Daerah

2. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

3. Satgas Pengawasan Koperasi

1.Fasilitasi

KSPPS/USPPS koperasi Sosialisasi kawasan bebas

riba pada perkopsyah di 10 kab kota se NTB

Uang yang diserahkan kepada masyarakat: penghargaan kepada koperasi syariah kawasan bebas riba

Bimtek dalam rangka

penilaian kesehatan koperasi bagi satgas koperasi se NTB

Rapat koordinasi dengsan satgas kab kota

Sosialisasi akses permodalan KUKM di kab kota

1,67 %

55

2. Meningkatnya Perekonomian Sektor Pelaku Usaha Riil

1.Prosentase Peningkatan Usaha Kecil menjadi Menengah

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

2.Program

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

3.Program

Peningkatan Iklim Usaha Kecil yang Kondusif

Pengembangan Inkubator Tehnologi dan Bisnis

1. Pengembangan Klaster Bisnis.

2.Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3.Penyelenggaraan

Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Perencanaan Dan Pengembangan UKM

Bimtek pengembangan managemen usaha bagi UKM dalam setra di Kota Bima dan Kab Dompu

Bimtek pegembangan jaringan usaha, pola kemitraan bagi UKM di P Lombok

Bimtek pemahaman dan standarisasi mutu dan sertifikasi usaha kab/kota se NTB

Bimtek pengembangan managemen usaha bagi UKM di kab Loteng

Monev penerimaan peralatan WUB se NTB

Sosialisasi pengembangan klaster bisnis

Peralatan perbengkelan

Peralatan pengolahan makanan berbahan dasar ubi dan singkong

Peralatan pembuatan snack bagi anak sekolah

Pameran NTB Expo 2019

Rapat Koordinasi data KUMKM se NTB

56

4.Program

Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

5. Program

Pengembangan Kewirausahaa

n dan Keunggulan Kompetitif UKM

1.Operasional PLUT di

Daerah; 2. Fasilitasi Pameran

dan promosi KUMKM di Daerah

1. Penyelenggaraan

Pelatihan

Kewirausahaan

2.Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM

Bidang managemen pemasaran berbasis teknoogi informasi.

Penumbuhan sikap dan semangat kewirausahaan dan perkoperasian

Bidang managemen pemasaran pemasaran eksport bagi UKM

Kewirausahaan bidang design grafis

Kewirausahaan bidang kemasan produk

Kewirausahaan bidang tata rias

Kewirasuahaan kerajinan limbah plastic bagi kaum disabilitas

Kewirausahaan bidang tata rias kab loteng

Diklat Peningkatan kapasitas pendamping diklat KUKM

Diklat akuntansi sederhana bagi UKM

Diklat managemen pemasaran bagi UKM

Diklat studi kelayakan bagi UKM

57

3. Penyelenggaraan Pendampingan

Diklat managemen usaha kecil di bidang perbengkelan bagi UKM

Diklat managemen usaha kecil di bidang tata boga tingkat lanjutan bagi UKM

Diklat akuntansi koperasi bagi pengurus/pengelola koperasi

Diklat managemen permodalan koperasi bagi penguruskoperasi pondok pesantren

Diklat akuntansi syariah bagi pengelola koperasi syariah

Diklat managemen keuangan bagi pengurus koperasi

Diklat managemen usaha kecil di bidang tata boga berbahan dasar hasil laut dan perikanan

Diklat akuntansi bagi pengurus atau anggota koperasi di kab Dompu

Rakor tim seleksi tenaga

pendamping diklat KUMKM di provinsi

Rapat evaluasi pelaksanaan diklat dan pendampingan KUMKM dengan kab kota se NTB

Rapat evaluasi tenaga

pendamping diklat KUKM di provinsi

54

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah pemikiran secara konseptual analistis dan komperehensif

tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan

kegiatan.

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Provinsi NTB dalam rangka untuk mendorong, mempermudah pencapaian tujuan

dan sasaran adalah sebagai berikut :

3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi untuk mendorong

peningkatkan jumah koperasi aktif dan berprestasi

4. Mendorong penumbuhan KSP/USP baik Konvensional maupun Koperasi Syariah

Kawasan Bebas Riba

5. Meningatkan kualifikasi usaha KUKM

6. Mendekatkan akses KUKM terhadap akses permodalan/pembiayaan, akses

teknologi dan teknologi informasi, akses pemasaran dan jaringan usaha, akses

sumber daya produktif, serta memberikan fasilitasi legalisasi usaha agar

berdayasaing dan unggul.

7. Meningkatkan kualitas SDM KUKM

55

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM KUKM, Dinas Koperasi

UsahaKecilMenengah melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,

magang dan study banding. Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-

sumber permodalan atau pembiayaan, Dinas Koperasi memfasilitasi akses

permodalanbagi gerakan koperasike Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB)

yang berfungsi sebagai chanel ling kepada pinjaman produktif anggota koperasi.

Upaya lain dalam meningkatkan akses permodalan bagi KUMKM yaitu mendorong

pemanfaatan dana-dana kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

Kredit Usaha Rakyat, serta akses modal kerja bagi wirausaha baik melalui

anggaran APBD maupun APBN.

Pengembangan akses pasar produk KUKM dilakukan melalui peningkatan

kualitas produk, promosi/pemasaran dan kemitraan serta meningkatkan akses

KUKM terhadap Informasi Teknologi/IT dalam bersaing di pasaran global yang

semakin terbuka. Sedangkan peningkatan akses KUMKM terhadap sumber-

sumber daya produktif lainnya juga ditingkatkan melalui memfasilitasi sarana dan

prasarana usaha baik dari daerah maupun pusat antara lain revitalisasi pasar

tradisional, penataan lapak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), UKM Mart, Pusat

Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025 dalam kerangka pemberdayaan

Koperasi Dan UMK adalah pengembangan Usaha kecil dan Menengah (UKM)

yang bebasis IPTEK dan berdaya saing, meningkat kanposisi tawar dan efisiensi

56

kolektif para anggota koperasi, meningkatkan pendapatan masyarakat

berpendapatan rendah. Kesemuanya itu mengarah kepada pertumbuhan ekonomi

dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Strategi yang ditetapkan secara nasional

adalah Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi agar berkembang secara

berkelanjutan dalam rangka mendukung kemadirian perekonomian nasional.

Arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa

Tenggara Barat selain berpedoman kepada RPJMN juga berpedoman kepada

RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 yaitu Pada Strategi Peningkatan Daya Saing

Produk Industri dan Optimalisasi Koperasi dan UKM serta Industri Kreatif. Arah

kebijakan yang ditempuh daerah adalah dengan Menciptakan Iklim Usaha Yang

Kondusif Bagi pengembangan UKM Dan Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

dan Pengembangan Koperasi

Sehingga Arah Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 adalah :

1. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif bagi pengembangan UKM

2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi

3. Memperbaiki akses yang menunjang Ekonomi Produktif termasuk Akses

Modal Usaha dan Keuangan Bagi Rakyat

57

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan APBD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan peralatan rumah tangga

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

- Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)

58

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Pendidikan dan pelatihan formal

- Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian

- Pembinaan mental dan fisik aparatur

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan.

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(LAKIP, LPPD, LKPJ dll )

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (LKPD)

- Penyusunan pelaporan akhir tahun SKPD

- Penyusunan rencana kerja SKPD

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

- Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

6. Program penciptakan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif.

- Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah.

- Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis

- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

- Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM

- Penyelenggaraan pendampingan diklat dan penunjang kegiatan Diklat

KUMKM

59

8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah.

- Pengembangan klaster bisnis

- Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil

Menengah

- Fasilitasi permodalan dan sarana usaha bagi industri rumah tangga,

industri kecil dan industri menengah

- Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

- Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan

koperas i

- Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama usaha koperasi

- Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada

jenis usaha koperasi

- Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

6.2. Rencana Program dan Kegiatan Dekonsentrasi

1. Program Peningkata Daya Saing UMKM Dan Koperasi

Kegiatan :

a. Dukungan Pemberdayaan KUMKM Di Daerah

- Monev Kegiatan Strategis

- Pengembangan Data KUMKM

- Perencanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM

60

b. SatgasPengawasanKoperasi

c. Operasionalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Di Daerah

d. FasilitasiPameran Dan Promosi KUMKM Di Daerah

e. PetugasPenyuluhKoperasiLapangan (PPKL)

6.3. Indikator Kinerja Program

6.3.1 APBD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Tersedianya biaya operasional/jasa surat menyurat

perkantoran

- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- PenyediaanJasaKebersihankantor

- Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor

- Tersedianya barang cetak dan penggandaan

- Tersedianya komponen instalasi listik/penerangan bangunan

kantor

- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang

mendukung kegiatan-kegiatan Kantor

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

- Tersedianya makan minum tamu

- Terselarasnya Program Pusat Dan Daerah

- Tersedianya jasa tehnis perkantoran

61

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- Terselenggaranyan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan

perlengkapan kantor

- Terpeliharanya arsip kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik

Aparatur

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan.

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD (LAKIP)

- Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Penyusunan RencanaKerja SKPD

- Terselenggaranyakegiatan monitoring dan laporan

6. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang

konduksif.

- Tersusunya rencana dan pengembangan usaha UKM melalui

basis data

7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

- Terselenggaranya kegiatan pengembangan Inkubator

Teknologi dan bisnis melaui bintek-bintek dan dukungan

fasilitasilegalisasi usaha kepada Usaha Kecil

62

- Pemberdayaan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM

- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

- Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM

- Penyelenggaraan pendampingan diklat dan penunjang

kegiatan Diklat KUMKM

- Terselenggaranya pengembangan sarana pemasaran usaha

melalui bantuan / hibah kepada masyarakat

8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah.

- Terselenggaranya pengebnagan sentra berbasiskoperasi

- Terselenggaranya pengembangan sarana pemasaran usaha

melalui bantuan / hibah kepada masyarakat

- Terselenggaranya promosi KUKM pasca NTB Ekspo

- Terselenggaranya koordinasi pemanfaatan KUR dalam

memberikan dukungan akses pembiayaan bagi KUKM

9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

- Terselengaranya penyelarasan kebijakan dan program

Pengembangan koperasi dalam rangka peningkatan jumlah

koperasi aktif melalui pembinan dan percepatan Rapat

Anggota Tahunan (RAT) dan penilaian koperasi berprestasi

- Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi melalui SHAT (Sertifikasi HAk Atas

Tanah) Koperasi bekerjasama dengan Badan Pertanahan

Nasional (BPN)

63

- Terselenggaranya rintisan penerapan teknologi

sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi

penumbuhan Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam

pola syariah, penetapan kawasan Koperasi Syariah Bebas

Riba, serta melakukan koordinasi dan evaluasi bersama

stakeholder terkait (Perhimpunan Koperasi Syariah

(Perkopsyah, BAZNAS, IAEI, Notaris/PPAK, dsb)

- Terselengaranya Pembinaan dan Pengawsan Koperasi melalui

pemantapan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan

Koperasi di kabupaten/kota serta melakukan koordinasi

dengan aparat penegak hukum

- Terselenggaranya pemantauan dana pemerintah bagi koperasi

melaui sosialisasi akses permo dalan kekabupaten/kota se-

NTB

64

TABEL 14 RENCANA ROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ASPEK PENDANAAN 2019-2023

NO BID. URUSAN

PEMERINTAHAN/PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA SATU

AN

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI KINERJA AKHIR

PERIODE RPJMD

2017

2018

TARGET

KINE

RJA

RP (000) TARGET KINERJA




RP (000)

TARGET

KINER

JA

RP (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dinas Koperasi UKM Prov. NTB

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Indikator Sasaran (IKK) Prosentase Pelaksanaan RAT Koperasi; Jumlah Koperasi Berprestasi

Prosentase Peningkatan Usaha Kecil Ke Menengah; Prosentase Legalitas Usaha;

Akses Fasilitasi Permodalan UMKM ; Meningkatnya Kapasitas SDM

A Program Rutin

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 100 100 100 1,417,395,950 100 1,494,553,380 100

1,591,188,472 100 1,686,377,329 100

1,770,845,610

100

7,960,360,741

1.1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah Surat Yang Keluar 2500

250

0 2500 2500

9,475,000 2500

9,475,000 2500

9,475,000 2500

10,500,000 2500

13,500,000 12500

52,425,000

1.2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah Jasa komunikasi ,

sumber daya air dan listrik Yang Tersedia

3

Jenis

3

Jenis

3

Jenis

3

Jenis

291,844,450 3 Jenis

291,844,450 3 Jenis

291,844,450 3 Jenis

291,844,450 3 Jenis

291,844,450 3 Jenis

1,459,222,250

1.7 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah Honorarium

Pengelola Keuangan

Oran

g 10 10 10

139,495,000 10

139,495,000 10

139,495,000 10

139,495,000 10

139,495,000 50

697,475,000

1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan

dan penyediaan peralatan keberdihan

Oran

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangdiskop.ntbprov.go.id/data/2019/07/Review-renstrvea-2019-2023.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah