BAB 6 (Kebijakan Fiskal Dan Moneter)

79

KEBIJAKAN FISKAL & MONETER

A. Pendahuluan

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain

saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing-

masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal

dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan

pengeluaran pemerintah (goverment expenditure).

Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu

GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang

kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat

dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor-

sektor tersebut di antaranya sektor rumah tangga, sektor

perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia

internasional atau luar negeri. Ke empat sektor ini memiliki

hubungan interaksi masing-masing dalam menciptakan

pendapatan dan pengeluaran.

Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan

semula dan suasana ketidak pastiannya sangat tinggi.

Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian

menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat

makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral

sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang

terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu

justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan

moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia

hanya pada kebijakan fiskal.

BAB 6

Muhammad Nizar

80

B. Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh

pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan

kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mem-

belanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan

pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal

adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan

kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan

jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk

mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih

menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja

pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan

dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan

pajak.

Pada sektor rumah tangga, dimana rumah tangga

melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh

perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan

berupa gaji, upah, sewa, deviden, bunga, dll dari perusahaan.

kegiatan ekonomi dengan pemerintah adalah rumah tangga

menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima

penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa.

Sedangkan dengan dunia internasional adalah rumah tangga

mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi

kebutuhan hidup.

Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki

hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan

menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang

dikonsumsi oleh masyarakat, dan memberikan penghasilah

dan keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden,

sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan

Pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada

pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah.

Kebijakan Fiskal dan Moneter

81

Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional,

perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun

jasa dari luar negri.

Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang

berhubungan dengan rumah tangga dimana pemerintah

menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan

operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan

Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari

pengusaha.

Pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan

dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor dunia

internasional atau luar negeri, dimana hubungan dengan

rumah tangga adalah dunia internasional menyediakan

barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk

hubungan dengan perusahaan, dunia internasional

mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.

Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi

yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana

tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini

diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai

dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan,

berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang

dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan

ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus

berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu

kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan

menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah

mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi

pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser

ke arah makin kecilnya peran pemerintah.

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru

sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan

kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy


82

dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam

menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar

relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini

berupa open market operation memerlukan ongkos yang

mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang

lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.

Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana

berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia,

sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester

pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi

defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan

pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang.

Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun

ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih

rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi

kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi

sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro

ekonomi yang tidak seimbang.

Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan negara

atau pengeluaran negara dan pajak yang dapat diatur oleh

pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal

adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,

pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan

masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan atau

menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian

disebut dengan pengelolaan anggaran.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan

pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan

pajak. Dari sisi pajak, jelas jika mengubah tarif pajak yang

berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak

diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan

meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah

output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan


83

daya beli masyarakat serta menurunkan output industri

secara umum.

Kebijakan anggaran atau politik anggaran:

1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) atau Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk

membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara

guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya

sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang

resesif.

2. Anggaran surplus (surplus budget) atau kebijakan fiskal kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk

membuat pemasukannya lebih besar daripada

pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus

dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang

ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk

menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran berimbang (balanced budget) Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah

menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasu-

kan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya

kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempeng-aruhi

jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan

memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi

pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan

jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga

dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan

tingkat kesempatan kerja (N).

C. Definisi Kebijakan Moneter (Monetary Policy) Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam

mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan


84

sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah

uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut

dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta

terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Dengan kata lain, Kebijakan moneter adalah proses di

mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu

negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan

(iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai

menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan

stabilitas ekonomi.

Kebijakan moneter bertumpu pada hubungan antara

tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di

mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang.

Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk

mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi

hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar

dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata

uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada

sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank

yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki

kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan

dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk

mencapai kebijakan gol).

Kebijakan moneter sangat penting bagi para pembuat

kebijakan untuk membuat pengumuman yang kredibel. Jika

agen-agen swasta (konsumen dan perusahaan) percaya

bahwa para pembuat kebijakan berkomitmen untuk

menurunkan inflasi, mereka akan mengantisipasi harga di

masa depan lebih rendah daripada yang (bagaimana ekspek-

tasi yang terbentuk adalah hal yang sama sekali berbeda,

misalnya membandingkan ekspektasi rasional dengan

ekspektasi adaptif).


85

Jika seorang karyawan berharap harga akan tinggi di

masa depan, ia akan membuat kontrak upah dengan upah

yang tinggi untuk mencocokkan harga-harga. Oleh karena

itu, harapan upah yang lebih rendah tercermin dalam

perilaku penetapan upah antara karyawan dan majikan (upah

lebih rendah karena harga diharapkan lebih rendah) dan

karena upah tersebut sebenarnya lebih rendah tidak ada

demand pull inflasi karena karyawan menerima upah lebih

kecil dan tidak ada biaya tekanan inflasi karena majikan

membayar kurang dari upah.

Untuk mencapai tingkat inflasi rendah, pembuat

kebijakan harus memiliki pengumuman kredibel, yaitu agen-

agen swasta harus percaya bahwa pengumuman ini akan

mencerminkan kebijakan masa depan yang sebenarnya. Jika

pengumuman tentang target inflasi yang rendah tingkat

dibuat tetapi tidak diyakini oleh agen-agen swasta,

penetapan upah akan mengantisipasi tingkat inflasi yang

tinggi dan upah akan semakin tinggi dan inflasi akan

meningkat. Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan

permintaan konsumen (demand pull inflation) dan biaya

sebuah perusahaan (cost push inflation), sehingga inflasi

meningkat. Oleh karena itu, jika pengumuman seorang

pembuat kebijakan tentang kebijakan moneter yang tidak

dapat dipercaya, kebijakan tidak akan memiliki efek yang

diinginkan.

Jika pembuat kebijakan percaya bahwa agen-agen swasta

mengantisipasi inflasi yang rendah, mereka memiliki

insentif untuk mengadopsi kebijakan moneter ekspansionis

(dimana manfaat marjinal meningkatkan output ekonomi

melampaui biaya marjinal inflasi), namun, dengan asumsi

agen-agen swasta memiliki ekspektasi rasional, mereka tahu

bahwa para pembuat kebijakan memiliki insentif ini. Oleh

karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa jika mereka


86

mengantisipasi inflasi yang rendah, kebijakan ekspansionis

akan diadopsi yang menyebabkan peningkatan inflasi.

Akibatnya, agen-agen swasta mengharapkan inflasi yang

tinggi. Antisipasi ini dipenuhi melalui harapan adaptif

(perilaku upah-setting), maka, ada inflasi yang lebih tinggi

(tanpa manfaat produksi meningkat). Oleh karena itu,

kecuali pengumuman kredibel dapat dibuat, kebijakan

moneter yang ekspansif akan gagal.

Pengumuman dapat dilakukan kredibel dalam berbagai

cara. Salah satunya adalah untuk mendirikan bank sentral

yang independen dengan target inflasi yang rendah. Oleh

karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa inflasi akan rendah

karena sudah diatur oleh badan independen. Bank sentral

dapat diberikan insentif untuk memenuhi target (misalnya,

anggaran yang lebih besar, bonus upah untuk kepala bank)

untuk meningkatkan reputasi dan sinyal komitmen yang kuat

untuk tujuan kebijakan. Reputasi merupakan elemen penting

dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Tapi gagasan

reputasi tidak harus bingung dengan komitmen.

Sementara bank sentral mungkin memiliki reputasi baik

karena kinerja yang baik dalam melakukan kebijakan

moneter, bank sentral yang sama tidak mungkin telah

memilih bentuk komitmen tertentu (seperti penargetan

rentang tertentu untuk inflasi). Reputasi memainkan peran

penting dalam menentukan berapa pasar tingkat kepercayaan

pengumuman yang bertujuan membuat kebijakan tetapi

kedua konsep ini, tidak boleh berasimilasi.

D. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis

kebijakan moneter alat utama yang digunakan adalah

memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas

moneter melakukan hal ini dengan membeli atau menjual

aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi


87

pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika

bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The

multiplier effect perbankan cadangan fraksional memperkuat

dampak dari tindakan. transaksi pasar konstan oleh otoritas

moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak

variabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan

nilai tukar.

1. Inflasi penargetan Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah

untuk menjaga inflasi, di bawah sebuah definisi tertentu

seperti Indeks Harga Konsumen, dalam kisaran yang

diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian

berkala kepada bank sentral suku bunga target. Tingkat

bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar

bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain

semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada

negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang

bunga atau sesuatu yang serupa.

Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu

tertentu menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya

durasi bahwa target suku bunga dipertahankan konstan

akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku

bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan

oleh komite kebijakan.

Perubahan target suku bunga dibuat sebagai

tanggapan terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya

untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan

demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran

inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode

sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor

menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon

terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan


88

kesenjangan output. Aturan diusulkan oleh John B.

Taylor dari Universitas Stanford.

Penargetan inflasi pendekatan untuk pendekatan

kebijakan moneter ini dipelopori di Selandia Baru. Hal

ini saat ini digunakan di Australia, Brazil, Kanada, Chile,

Kolombia, Republik Ceko, Selandia Baru, Norwegia,

Islandia, Filipina, Polandia, Swedia, Afrika Selatan,

Turki, dan Inggris.

2. Harga Penargetan Tingkat Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation

targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu

tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka

panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya

sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari

waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan

kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga

kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang

terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak

diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan

dan masa depan.

3. Agregat Moneter Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan

pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan

dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring

untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan

kredit. Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan

moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan

sebagai Ketua Fed. Pendekatan ini juga kadang-kadang

disebut monetarisme. Sementara kebijakan yang paling

moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain,

pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.


89

4. Nilai Tukar Tetap Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai

tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat

nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya

dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa

jangkar.

Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah

atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi

tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk

mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan

oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya

kontrol modal, impor atau lisensi ekspor). Dalam hal ini

ada tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan mata

uang pada pasar atau nilai tidak resmi.

Di bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata uang

dibeli dan dijual oleh bank sentral atau otoritas moneter

setiap hari untuk mencapai nilai tukar target. Tingkat

mungkin target tingkat tetap atau sebuah brand tetap di

mana nilai tukar dapat berfluktuasi sampai otoritas

moneter campur tangan untuk membeli atau menjual

yang diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar

dalam band. (Dalam kasus ini, nilai tukar tetap dengan

tingkat tetap dapat dilihat sebagai kasus khusus dari kurs

tetap dengan band-band di mana band-band yang diatur

ke nol.)

Dalam dolarisasi, mata uang asing (biasanya dolar

AS, maka istilah dolarisasi) digunakan secara bebas sebagai media pertukaran, baik secara eksklusif atau

paralel dengan mata uang lokal. Hal ini dapat terjadi

karena penduduk setempat telah kehilangan iman semua

dalam mata uang lokal, atau mungkin juga kebijakan dari

pemerintah (biasanya untuk mengendalikan inflasi dan

impor kebijakan moneter kredibel).


90

Kebijakan ini sering turun tahta, kebijakan moneter

dengan otoritas moneter asing atau pemerintah sebagai

kebijakan moneter, negara harus menyelaraskan

kebijakan moneter untuk mempertahankan nilai tukar.

Tingkat dimana kebijakan moneter lokal menjadi

tergantung pada faktor-faktor seperti mobilitas modal,

keterbukaan, saluran kredit dan faktor ekonomi lainnya.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat

diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang

yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan

menjadi dua, yaitu:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah

jumlah uang yang beredar.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka meng-

urangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan

kebijakan uang ketat (tight money policy).

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan

instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain:

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan

uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat

berharga pemerintah (government securities). Jika ingin

menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan

membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin

jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah

akan menjual surat berharga pemerintah kepada

masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain di

antaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank

Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga

Pasar Uang.


91

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang

yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank

sentral pada bank umum. Bank umum terkadang

mengalami kekurangan uang, sehingga harus meminjam

ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah,

pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta

sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang

yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang

yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan

perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk

menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio

cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang

beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk

mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi

imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti

menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-

hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi

jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank memin-

jam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak

jumlah uang beredar pada perekonomian.

Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di

lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan

barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang

mendekati full employment dan untuk mempertahankan

tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak

terjadi.

Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk

menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang


92

berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk

menyediakan barang dan jasa serta membelanjai penge-

luaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan

campuran adalah merupakan campuran dari dua kebijakan di

atas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran,

pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara

bersama-sama.

E. Hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Moneter Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan

mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya

tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat

agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap

permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya

permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan

di pasar barang dan jasa.

Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat

harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan

dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki

umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik

terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai

umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta

pasar surat berharga.

F. Kesimpulan Dari pembahasan di atas dapat penyusun simpulkan bahwa:

1. Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang

dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang mendekati

full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga

barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.

2. Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang

berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan

barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya

lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah


93

merupakan campuran dari dua kebijakan di atas yang di

lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak

ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.

G. Latihan Soal 1. Jelaskan apa yang di maksud kebijakan fiskal?... 2. Jelaskan apa yang di maksud kebijakan moneter?... 3. Apa hubungan kedua kebijalan di atas?... 4. Apa tujuan pemerintah membuat kebijakan fiskal dan

moneter?...

5. Carilah berita di internet tentang kebijakan (fiskal dan moneter) yang diterapkan di tahun 2014?...


94


Documents

BAB 6 (Kebijakan Fiskal Dan Moneter)