KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Tujuan Kebijakan Fiskal-Moneter

Tujuan Koordinasi Kebijakan :1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

2. Stabilitas Ekonomi (harga-harga dan nilai tukar)

3.Kesejahteraan Masyarakat

Dalam model ISLM-BP, instrumen kebijakan fiskal yang biasa digunakan adalah pengeluaran pemerintah dan pajak.

Sedangkan instrument kebijakan moneter yang biasa digunakan adalah jumlah uang beredar (JUB) domestik.

Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar (JUB), maka dikatakan bahwa instrument variabel adalah M , yaitu jumlah uang yang beredar yang disebut juga penawaran uang (money supply).

Kebijakan fiskal adalah semua tindakan yang dilakukan pemerintah, bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah dan atau pajak, mempunyai pajak atau Tx, atau tranasfer payment atau Tr, dan pengeluaran pemerintah atau G.

KEBIJAKAN FISKALYaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah / mengarahkan perekonomian ke kondisi yangb lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah peneriamaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan Fiskal mempunyai kebijakan yang sama dengan Kebijakan Moneter. Perbedaannya terletak pada isntrument kebijakannya. Jika dalam Kebijakan Moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka dalam Kebijakan Fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan ( T ) dan pengeluaran ( G ).

Kebijakan moneter

Kebijakan Moneter (istilah lainnya kebijakan uang ketat ) adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan ( lebih baik ) dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.

PAJAKSecara hukum Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada

pemerintah yang bersifat memaksa dan legal ( berdasarkan undang-undang ), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum ( misalnya denda atau kurungan penjara ) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban.

Secara Ekonomi Pajak didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan ( dunia usaha ) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa memberi balas jasa langsung.

Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat mempengaruhi pola laku produksi atau konsumsi.

KLASIFIKASI PAJAK

A. Pajak Objektif

Adalah pajak yang dikenakan berdasarkanaktivitas ekonomi para wajib pajak.Misalnya pajak pertambahan nilai ( PPN )

B. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Biasanya bila kemampuan wajib pajak makin besar, beban pajaknya makin besar.

c. Pajak Langsung

Adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lain.

Misalnya pajak penghasilan ( PPh ) serta pajak bumi dan bangunan ( PBB )

D. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada wajib pajak yang lain

Misalnya : pajak penjualan ( PPn atau PPnBM )

TARIF PAJAKTarif pajak di bagi menjadi 2 yaitu :

a. Pajak NominalAdalah pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai

nominal tertentu.Misalnya bila pengenaan pajak pendapatan sebesar 50, maka cukup

ditulis T=50

b. Pajak PersentaseAdalah pajak yang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari

dasar pengenaan pajak.

Pajak persentase dapat dibedakan menjadi :1. Pajak Proporsional, tarif presentasenya tetap.2. Pajak Progresif, tarifnya makin tinggi bila dasar pengenaan

pajaknya makin tinggi.3. Pajak Regresif, tarif pajak makin rendah pada saat penghasilan

meningkat.

POLITIK ANGGARANPolitik anggaran dibagi menjadi :

a. Anggaran Defisit ( Deicit Budget )Adalah anggaran yang direncanakan untuk defisit, sebab

pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ( T<G atau G<T )

b. Anggaran Surplus ( Surplus Budget )Adalah anggaran pemerintah bila penerimaan lebih besar dari

pengeluaran ( T>G atau G>T ).Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang

dalam tahap memanas. Melalui anggaran ini pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan pemerintah atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak.

c. Anggaran Berimbang ( Balance Budget )Adalah anggaran yang apabila pengeluaran sama dengan

penerimaan (G=T atau T=G )

KEBIJAKAN FISKAL

• Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian

• Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan atas pajak, pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) dan transfer pemerintah (goverment transfer)

• Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan sebagainya.

• Salah satu pengaruh penerapan kebijakan fiskal adalah pada pendapatan nasional

• Pada sistem perekonomian yang tertutup (tidak ada perdagangan internasional) maka pendapatan nasional (Y) dapat tersusun atas konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G). Dirumuskan :

Y = C + I + G

• Dimana konsumsi (C) sebagai fungsi dirumuskan sebagai :

C = aY + b

Pendapatan disposibel (YD) sebagai nilai pendapatan yang dapat dibelanjakan diformulasikan sebagai :

YD = Y – Tx + TrYD = C + S

Dimana :Tx : Pajak Tr : Transfer pemerintahS : Saving

Dimana saving dapat difungsikan sebagai :

S = (1-a)Y – b

Dalam perekonomian dengan kebijakan fiskal maka dapat digambarkan secara grafis pendekatan penawaran agregat - permintaan agregat dan pendekatan suntikan dan bocoran.

PENDEKATAN GRAFIK DALAM PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN

KEBIJAKAN FISKAL MELALAUI ANGGARAN BELANJA NASIONAL

60

0 240 960

240

Y=AEC+I+G

C

I + G

S + T

240 9600

60

180

Pendapatan Nasionbal (Trilyun Rp)

Pendapatan

Nasional (Trilyun

Rp)

Pendapatan Nasionbal (Trilyun Rp)

Suntikan Bocoran(Trilyun

Rp)

(a). Pendekatan penawaran dan permintaana agregat

(b). Pendekatan suntikan bocoran

Kebijakan Fiskal Adalah kebijakan ekonomi makro yang implementasinya melalui

penyusunan “anggaran” pemerintah (APBN di Indonesia). Secara garis besar terdiri 3 pos utama pada sisi pengeluaran

“anggaran”; 1. Belanja barang dan jasa (G),2. Gaji pegawai (W),3. Transfer payment/subsisi (Tr).Sedangkan pada sisi pendapatan terdiri 4 pos yang penting, yaitu:1. Penerimaan pajak (Tx),2. Kredit likuiditas bank sentral (U),3. Pinjaman/obligasi dalam negeri (B),4. Pinjaman/hutang luar negeri (F)Masing-masing pos mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap

perekonomian.

“Anggaran” Pemerintah• Pengeluaran total “anggaran” (APBN di Indonesia) selalu sama

dengan penerimaan totalnya. Dalam pengertian akuntansi ini “Anggaran” selalu seimbang (anggaran berimbang). Dalam pengertian ekonomi “anggaran” bisa defisit, surplus atau berimbang.

• Ada tiga pengertian yang berbeda mengenai arti defisit, surplus dan “anggaran” berimbang.

1. Penerimaan pajak (Tx) dapat menutup seluruh pengeluaran (G + W + Tr), apabila G + W + Tr > Tx maka “anggaran” defisit dan bila G + W + Tr < Tx maka “anggaran” surplus selanjutnya G + W + Tr = Tx maka “anggaran” berimbang.

2. Defisit “anggaran” apabila G + W + Tr > Tx + B, surplus “anggaran” apabila G + W + R < T + B dan berimbang bila G + W + R = T + B.

3. “Anggaran” defisit bilamana U > 0, “anggaran” surplus bila U < 0 dan berimbang bila U = 0. pada pengertian ini menunjukkan ada tidaknya pencetakan uang baru untuk membiayai “Anggaran”.

Kebijakan Fiskal

Dalam Gambar 1 kebijakan fiskal ekspansif akan berdampak pada pergeseran kurva IS dari IS0 ke IS1. Pendapatan naik karena peningkatan pengeluaran pada output domestik. Tingkat bunga harus naik untuk menjaga permintaan uang sama dengan jumlah uang beredar yang tetap, sehingga terjadi aliran masuk dalam perekonomian, neraca pembayaran surplus dan kurs apresiasi.

Pergeseran kurva BOP dari BOP0 ke BOP1 adalah hasil dari apresiasi nilai tukar. Karena adanya pergerakan perbelanjaan dari barang domestik ke barang luar negeri yang harganya lebih murah sebagai akibat apresiasi kurs, pada setiap tingkat bunga keseimbangan neraca pembayaran menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Hal tersebut terjadi karena kurva IS bergeser ke kiri sebagai akibat naiknya impor barang dan jasa. Keseimbanagn baru terjadi dimana IS2 ,BOP1 berpotongan dengan LM0.

Kebijakan moneter yang kontraktif akan mendorong suku bunga dalam negeri meningkat dan nilai tukar akan cenderung apresiatif. Nilai tukar yang apresiatif akan mendorong impor dan menurunkan ekspor sehingga neraca tranksaksi berjalan akan memburuk.

Kebijakan moneter yang ekspansif akan mendorong menurunnya suku bunga dan nilai tukar akan cenderung depresiatif. Nilai tukar yang depresiatif akan menurunkan impor dan menaikkan ekspor sehingga neraca tranksaksi berjalan akan membaik. Suku bunga yang rendah akan menghambat aliran modal masuk sehingga neraca transaksi modal akan memburuk.

Dampak kebijakan fiskal ekspansif terhadap pendapatan, tingkat bunga dan nilai tukar bergantung pada apakah kebijakan dilakukan secara permanen atau temporer.

Jika kebijakan dilakukan bersifat temporer, pergeseran ke kiri kurva BOP relatif lebih luas, karena perkiraan depresiasi dimasa depan juga sementara, dan pergeseran kurva IS ke kiri juga relatif lebih kecil karena surplus BOP relatif lebih kecil, kebijakan fiskal ekspansif kemudian secara substantial dapat meningkatkan pendapatan.

Namun jika kebijakan diperkirakan dilakukan secara permanen, pergeseran kurva BOP ke kiri relatif lebih kecil dan pergeseran kurva IS ke kiri relatif lebih besar (Yarbrough & Yarbrough, 2002).

Kondisi tersebut akibat apresasi yang terjadi karena adanya efek Crowding Out dari kebijakan fiskal ekspansif yang menyebabkan naiknya tingkat bunga. Dengan kondisi aliran modal tidak sempurna, naiknya tingkat bunga. akan mendorong aliran masuk sehingga mata uang domestik mengalami apresiasi (kurs turun).

Apresiasi membuat harga barang dan jasa domestik relatif lebih mahal dari pada harga barang dan jasa luar negeri, menghasilkan pergeseran pengeluaran dari produk domestik ke produk luar negeri, impor naik sehingga kurva IS kembali bergeser ke kiri, sehingga pendapatan nasional turun.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif akan

efektif jika dilakukan secara temporer, dan kurang efektif untuk meningkatkan pendapatan jika kebijakan dilakukan secara

permanen (Yarbrough & Yarbrough, 2002).

Kebijakan Moneter

Mobilitas modal berkontribusi pada efektifitas kebijakan moneter dalam meningkatkan pendapatan nasional dalam sistem nilai tukar fleksibel. Hal tersebut dikarenakan efek depresiasi yang dihasilkan dari kebijakan moneter ekspansif yang berdampak pada harga relatif barang dan jasa domestik dan luar negeri.

Lebih luasnya mobilitas modal, depresiasi lebih besar dari hasil kebijakan moneter dan menurunkan harga barang domestik secara relatif terhadap harga barang luar negeri. Hal tersebut dapat diartikan, jika kebijakan moneter dilakukan lebih permanen, depresiasi semakin lebar dan harga barang dan jasa secara relatif menjadi semakin murah. Gambar 2 menggambarkan dampak kebijakan moneter ekspansif .

Kebijakan moneter ekspansif dengan menaikkan jumlah uang beredar menggeser kurva LM dari LM0 ke LM1 sehingga tingkat bunga turun. Rendahnya tingkat bunga menyebabkan aliran modal keluar yang menyebabkan neraca pembayaran defisit sehingga kurs naik (mata uang domestik depresiasi), kemudian depresiasi menyebabkan harga relatif barang dan jasa menjadi lebih murah dari pada harga luar negeri.

Pengeluaran dialihkan untuk barang dan jasa domestik, di sisi lain ekspor naik dan kurva IS bergeser ke kanan dari IS0 ke IS1. Depresiasi nilai tukar domestik membuat kebijakan moneter sebagai instrument yang efektif untuk mencapai kesimbangan internal (YIB).

Kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar fleksibel dan dengan aliran modal sempurna merupakan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan nasional, baik dilakukan secara temporer maupun permanen. Namun kebijakan yang dilakukan secara permanen lebih efektif dari pada kebijakan yang dilakukan secara temporer.

Pandangan Kaum Klasik Terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kaum klasik berpedoman pada teori kuantitas uang dengan persamaan (Sadono Sukirno, 2005) :

MV = PT

M = 1/V(PT)

Dimana: M adalah penawaran uang, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah transaksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu tahun tertentu. Apabila 1/V diganti dengan k, dan dimisalkan PT sama dengan Y maka persamaan tersebut dapat diubah menjadi M=kY.

Berdasarkan perumusan persamaan tersebut dapat disimpulkan, menurut ekonom klasik permintaan uang tidak ditentukan oleh tingkat suku bunga tetapi ditentukan oleh permintaan masyarakat akan uang untuk membiayai transaksi. Menurut ekonom klasik uang tidak digunakan untuk spekulasi dan oleh sebab itu permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga.

Menurut kaum klasik, kebijakan fiskal hanya menaikkan suku bunga dan tidak menimbulkan sesuatu perubahan terhadap pendapatan nasional. Kenaikan pendapatan nasional yang tidak menimbulkan kenaikan terhadap pendapatan nasional tersebut disebut crowding out yaitu suatu proses dalam perekonomian di mana kenaikan pengeluaran pemerintah diikuti dengan kemerosotan investasi oleh swasta.

Kemerosotan investasi swasta tersebut diakibatkan oleh kenaikan suku bunga. Dalam kondisi full crowding out pengeluaran agregat (AE) tidak mengalami perubahan karena meskipun G meningkat disisi lain I menjadi berkurang. Pandangan klasik mengenai kebijakan fiskal dan moneter apabila diterangkan dengan model IS-LM dimuat pada Gambar berikut.

Pandangan Keynesian Terhadap Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Keynesian lebih menekankan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian. Keynesian setuju ada kaitan antara uang beredar dengan aktivitas perekonomian, tetapi menolak pendapat monetaris yang mengatakan uang beredar sebagai penyebab utama berfluktuasinya kegiatan perekonomian.

Pemikiran Keynesian berdasar pada:

1) Sensitivitas permintaan uang untuk spekulasi. Menurut Keynesian perubahan suku bunga akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan uang untuk spekulasi (dan berpengaruh terhadap permintaan uang secara keseluruhan). Secara grafik hal ini berarti kurva permintaan uang akan elastis/landai dan kurva LM juga akan menjadi elastis/landai.

2) Sensitivitas kurva MEI (Marginal Efficiency of Investment). Menurut Keynesian investasi oleh pihak swasta ditentukan oleh faktor-faktor: suku bunga, tingkat pengembalian modal, kemajuan teknologi dan ramalan mengenai ekonomi masa datang dan tingkat pendapatan nasional. Oleh karena investasi bergantung kepada banyak faktor maka kurva MEI yang menggambarkan keinginan untuk investasi pada berbagai tingkat suku bunga adalah tidak elastis atau curam.

Menurut Keynesian karena kurva IS curam dan kurva LM landai maka kebijakan fiskal relatif lebih efektif karena pertambahan pendapatan nasional cukup besar dan kenaikan suku bunga relatif kecil.

Pandangan Monetaris Terhadap Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Menurut moneteris kebijakan yang paling tepat untuk menstabilkan perekonomian adalah kebijakan moneter. Mereka percaya kebijakan moneter mempunyai dampak langsung terhadap kegiatan perekonomian. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa permintaan uang untuk spekulasi adalah tidak penting, menurut mereka uang terutama untuk membiayai transaksi. Pandangan moneteris terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan moneter tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Berdasarkan pendapat moneteris permintaan uang adalah tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga, berarti permintaan uang tidak elastis dan bentuk kurva LM curam.

Kurva permintaan uang yang tidak elastis akan menyebabkan kurva LM juga tidak elastis. Selain itu kaum moneteris berpendapat suku bunga merupakan penentu utama tingkat investasi yang akan dilakukan oleh pihak swasta.

Dengan demikian pengeluaran ini sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan suku bunga dan sifat ini secara grafis digambarkan kurva MEI yang landai, karena kurva MEI landai maka kurva IS juga landai.

INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETERAda 3 instrumen kebijakan instrumen yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar yaitu :

1. Operasi pasar terbuka ( open market operation )

Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang bredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah.Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).

2. Fasilitas Diskonto ( Discount Rate )

Salah satu fasilitasnya yaitu adanya tingkat bunga diskonto yang maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umun yang meminjam ke bank sentral.Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah melakukan suatu cara yaitu menurunkan tingkat bunga penjaman ( tingkat diskonto ). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya

3. Rasio Cadangan Wajib ( Reserve Requirement Ratio )

Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jka rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya.

4. Imbaunan Moral ( Moral Persuasion )

Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter dan keseimbangan ekonomi: analisis

IS-LMDalam perekonomian pasar, kenaikan tingkat bunga mengidentifikasikan telah terjadinya kelebihan permintaan investasi. Akibatnya dapat dilihat dari 2 sisi yaitu :

1.Sisi OutputKenaikan tingkat bunga akan menyebabkan ada beberapa rencana investasi yang dibatalkan, sebagai akibatnya pertambahan kapasitas produksi menjadi kecil.

2.Sisi BiayaKenaikan tingkat bunga akan menaikkan biaya produksi dikarenakan naiknya biaya modal

Multiplier Kebijakan Fiskal

Multiplier kebijakan fiskal menunjukkan seberapa besar kenaikan pengeluaran pemerintah dapat mengubah tingkat pendapatan ekuilibrium dengan asumsi kebijakan moneter adalah konstan.

Multiplier Kebijakan Moneter

Multiplier kebijakan moneter menunjukkan seberapa besar kenaikan jumlah uang riil yang beredar dapat menaikkan tingkat pendapatan ekuilibrium, tanpa adanya perubahan kebijakan fiskal.

Penentuan Efektivitas Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter

Untuk menentukan pilihan kebijakan yang lebih efektif antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan pendekatan IS-LM adalah dengan cara sebagai berikut (Froyen, 2002):

Kebijakan Fiskal lebih efektif daripada kebijakan moneter apabila:

Kurva IS lebih curam daripada kurva LM . Dalam kondisi tersebut kebijakan fiskal relatif lebih efektif karena dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke sebelah kanan sehingga terjadi pertambahan pendapatan nasional yang cukup besar dengan adanya kenaikan suku bunga relatif kecil.

Kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan Fiskal apabila:

Kurva LM lebih curam daripada kurva IS. Dalam kondisi tersebut kebijakan moneter relatif lebih efektif karena dengan adanya peningkatan jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM ke sebelah kanan sehingga terjadi pertambahan pendapatan nasional yang cukup besar dengan adanya kenaikan suku bunga relatif kecil.

Secara ringkas rumusan perbandingan efektivitas relatif antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter serta kemiringan kurva IS dan LM dapat digambarkan dalam Tabel berikut.

Secara ringkas Skema Pengendalian Moneter sesuai dengan UU No. 23/1999 dapat diringkas dalam Tabel berikut.

Analisis Efektivitas Antara Kebijakan Fiskal dengan Kebijakan Moneter

Multiplier kebijakan moneter lebih besar daripada multiplier kebijakan fiskal maka kebijakan moneter lebih efektif didalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDB.

Karena fokus tujuan kebijakan terutama ditujukan terhadap pertumbuhan PDB maka disimpulkan bahwa kebijakan moneter akan lebih efektif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan kebijakan fiskal.

Pilihan kebijakan moneter lebih efektif dibanding dengan kebijakan fiskal berbeda dengan Snyder (1985) yang melakukan penelitian untuk mengetahui dampak anggaran belanja negara terhadap pertumbuhan dan kestabilan ekonomi Indonesia dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh total anggaran belanja pemerintah merupakan faktor utama dalam mencapai laju pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian juga berbeda dengan kesimpulan penelitian (Aliman, 2000). Penelitian yang dilakukan Aliman dengan menggunakan model St. Louis juga menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal akan lebih efektif daripada kebijakan moneter di Indonesia.

Hasil penelitian di Indonesia selama kurun waktu 1970 sampai dengan 2005 menunjukkan kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan fiskal dalam mempengaruhi peningkatan Pendapatan Nasional.

Pengganda fiskal Indonesia cenderung rendah untuk itu perlu dicari faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Secara teoritis pengganda fiskal akan terus positip dan mungkin akan lebih meningkat apabila (Hemming, 2002):

1) Ada kelebihan kapasitas dalam perekonomian sehingga penambahan pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan barang/jasa dan peningkatan permintaan barang dan jasa tersebut dapat dipenuhi;

2) Kenaikan pengeluaran pemerintah bukan pengganti untuk pengeluaran swasta sehingga akan mempercepat produktivitas tenaga kerja dan kapital, serta pajak yang lebih rendah meningkatkan investasi dan penawaran tenaga kerja;

3) Kebijakan fiskal tetap perlu diimbangi dengan kebijakan ekspansi moneter dengan memperhatikan kenaikan inflasi yang terkendali.

Sebaliknya pengganda fiskal cenderung menjadi kecil dan bahkan berubah menjadi negatif apabila:

1) Adanya crowding out secara langsung jika pengeluaran pemerintah merupakan substitusi dari pengeluaran swasta;

2) Kenaikan pembiayaan fiskal akan diikuti dengan kenaikan pajak di masa depan;

3) Kebijaksanaan fiskal ekspansif meningkatkan ketidakpastian, sehingga mendorong para pelaku ekonomi untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan menabung dan investasi.

Berdasarkan pendekatan model IS-LM menunjukkan bahwa kebijakan moneter akan lebih efektif daripada kebijakan fiskal didalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan PDB.

Kebijakan Moneter di Indonesia

• Dilakukan oleh Bank Indonesia (bank sentral) secara independen dijamin dengan UUD dan UU tentang Bank Indonesia

• Tujuan Kebijakan Moneter: stabilisasi harga-harga (inflasi) dalam perekonomian melalui kebijakan suku bunga

• Tugas antara Bank Indonesia:

– Stabilitas Nilai Tukar

– Pengelolaan kecukupan cadangan devisa

– Melakukan regulasi dan supervisi perba

POKOK2 KEBIJAKAN FISKAL

Bauran (Policy Mix) Kebijakan Fiskal dan Moneter

SEKILAS PERKEMBANGAN KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKANMONETER DI INDONESIA PERIODE 2002-2006

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam bidang anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam mengatur pasar uang.

Kedua kebijakan ini pada dasarnya mempunyai target bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat mencapai tingkat yang tinggi, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Di samping itu, kedua kebijakan ini, terlebih-lebih khususnya kebijakan moneter, mempunyai target bagaimana dapat menahan laju inflasi. Kedua kebijakan ini dalam upaya mencapai kedua target tersebut saling mendukung atau melengkapi dengan tujuan akhir agar pencapaian pertumbuhan ekonomi yang relatip tinggi tidak disertai meningkatnya laju inflasi (overheated economy).

Kategori Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan Fiskal Ekspansip: Merupakan Kebijakan Fiskal yang fokusnya menambah sisi pengeluaran/belanja dari anggaran pemerintah.

Kebijakan Fiskal Kontraktip : Adalah Kebijkan Fiskal yang fokusnya mengurangi/memperketat sisi pengeluaran/belanja dari anggaran pemerintah.

Kebijakan Moneter Ekspansip : Adalah Kebijakan Moneter yang fokusnya memperbesar jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga diturunkan.

Kebijakan Moneter Kontraktip : Merupakan kebijakan moneter yang fokusnya menurunkan jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bungan dinaikkan.

Model Ekonomi Makro Untuk Kebijakan Fiskal dan Moneter

1.Model Ekonomi Makro Untuk Kebijakan Fiskal Menurut John Maynard Keynes :

• Y= C+I+G (1)• C= Co +cYd (2)• S= -Co + (1-c) Yd (3)• Yd= Y+Tr-Tx (4)• Tx =t Y (5)• I =Io (6)• G=Go (7)• Tr = Tro (8)

Di mana Y = Pendapatan Nasional ; C =Total Konsumsi I= Total Investasi; G= Pengeluaran Pemerintah ; Co = Konsumsi otonom ; Yd= Pendapatan Disposible; c = MPC /Marginal Propencity to Consume : (1-c) = MPS/Marginal Propencity to Save ; Tx= Pajak ; t = tarif (rate) pajak; Tr =Transfer of payment.

Di mana Y = Pendapatan Nasional ; C =Total Konsumsi I= Total Investasi; G= Pengeluaran Pemerintah ; Co = Konsumsi otonom ; Yd= Pendapatan Disposible; c = MPC /Marginal Propencity to Consume : (1-c) = MPS/Marginal Propencity to Save ; Tx= Pajak ; t = tarif (rate) pajak; Tr =Transfer of payment.

Persamaan (5), (7) dan (8) mencerminkan kebijakan fiskal. Variabel Tx mewakili penerimaan , sedangkan G dan Tr mewakili pengeluaran.

Selanjunya untuk mengambarkan kondisi fiskal (di Indonesia diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara /APBN), ada tiga kondisi fiskal sebagai berikut :

1.Tx > G+Tr, adalah fiskal surplus atau anggaran surplus

2.Tx = G+Tr, adalah fiskal berimbang atau anggaran berimbang.

3.Tx < G+Tr, adalah fiskal gap (defisit) atau anggaran defisit.

2. Model Ekonomi Makro Untuk Kebijakan Moneter Menurut Irving Fischer :

MV = PTDi mana M= jumlah uang yang beredar untuk keperluan transaksi, V

=velositas uang, P = harga rata-rata atau indek harga konsumen (IHK), dan T = jumlah output yang ditransaksikan pada tingkat kesempatan kerja penuh.

Perkembangan selanjutnya, teori kuantitas uang ini disempurnakan oleh teori Cambridge yang mengemukakan bahwa permintaan uang tidak hanya dipengaruhi oleh volume transaksi yang diukur dengan PDB riil, tetapi juga dipengaruhi oleh tiga faktor lainnya yaitu tingkat kekayaan seseorang, tingkat suku bunga, dan ekspektasi seseorang tentang masa depan. Teori ini dicerminkan oleh persamaan sebagai berikut :

L = f ( Y,W, r, e )

di mana L adalah Permintaan Uang, Y= Pendapatan Nominal, W= tingkat kekayaan seseorang, r = tingkat suku bunga, dan e = ekspektasi seseoarng.

Dalam model Cambridge ini, nilai aset seperti pendapatan atau kekayaan dihitung dalam nilai nominal, oleh karenanya permintaan uang karena faktor kekayaan dinyatakan proporsional dengan pendapatan nasional nominal.•Selanjutnya, kedua teori klasik tersebut di atas disempurnakan oleh J.M Keynes yang menyatakan bahwa permintaan uang mempunyai 3 (tiga) motip, yakni motip transaksi (Lt), berjaga –jaga (Lj) dan spekulasi (Lsp/L2).•Teori ini disusun berdasarkan persamaan berikut:

• Lt = kt (11)• Lj = kj (12)• L1= Lt+Lj (13)• Lsp atau L2= k2r + L2o (14)• LM = L1 + L2 atau LM = kt +kj

+ k2r+L2o atau• LM = k1Y + k2r +L2o (15)

Kebijakan moneter tujuannya adalah mengatur atau

mengendalikan pasar uang.

Perkembangan Kebijakan Fiskal Di Indonesia Tahun 2002-2006

Kebijakan fiskal di Indonesia dikendalikan ole lembaga eksekutip, dalam hal ini Presiden dibantu oleh para menterinya, setelah rancangan undang-undang fiskal atau budget dalam bentuk APBN yang diajukan disetujui oleh DPR. Pihak eksekutip terus berupaya agar kebijakan fiskal yang dijalankan itu mempunyai tingkat efektivitas yang tinggi.

Dalam hal ini dapat diartikan kebijakan fiskal tersebut dapat berfungsi mendorong atau memperbaiki tingkat perekonomian, yang ditandai antara lain, dengan meningkatnya indikator PDB (Produk Domestik Bruto) atau pertumbuhan PDB, meningkatnya lapangan pekerjaan, dan menggerakan sektor riil. Apabila hal ini dapat terjadi, maka pemerintah dapat dikatakan menciptakan stimulus fiscal atau stimulus budget.

Berikut ini ditampilkan beberapa data yang yang mencerminkan kebijakan fiskal dan juga data mengenai pertumbuhan PDB, yaitu :

Dari data yang ditampilkan di atas, dapat dikatakan bahwa adanya kecenderungan kebijakan fiskal yang dilaksanakan adalah ekspansip selama tahun 2002-2006. Hal ini dicerminkan oleh perkembangan data mengenai Belanja (dalam persamaan notasinya adalah G) yang terus meningkat dari tahun 2002-2006.

Meskipun jika dibandingkan dengan penerimaan (Tx) kondisi fiskal ini menunjukkan defisit anggaran. Akan tetapi anggaran belanja atau pengeluaran selama periode 2002-2006 itu berkorelasi positip dengan perkembangan data pertumbuhan PDB pada periode yang sama.

Dengan demikian kebijakan fiskal yang dilaksanakan selama periode 2002- 2006 dapat mempunyai dampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan stimulus fiscal atau stimulus budget.

Perkembangan Kebijakan Moneter Di Indonesia Periode 2002-2006

Kebijakan moneter di Indonesia sepenuhnya tanggung jawab dari otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia (BI ) sebagai bank sentral. BI adalah lembaga yang melaksanakan pengendalian jumlah uang yang beredar

dengan instrumen : Rediscount Policy, Open Market Operation, Manipulative Legal Reserve Ratio, dan Selective Credit Control.

Instrumen-instrumen ini digunakan dalam rangka mencapai target atau sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengendalikan laju inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, selama periode 2002-2006, BI cenderung melaksanakan kebijakan moneter yang relatip ekspansip.

Hal ini diperlihatkan oleh indikator Jumlah Uang Beredar (JUB)yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan tingkat suku bunga SBI, dan tingkat suku bunga pasar untuk Kredit Modal Kerja (SB KMK), Kredit Investasi ( SB KI ) dan Kredit Konsumsi (SB KK) adalah relatip menurun, kecuali untuk periode 2005-2006, karena adanya kenaikan harga BBM yang sangat drastis pada bulan Oktober 2005. Dampak selanjutnya menyebabkan laju inflasi mencapai hingga 17, 1%.

Berikut ini tabel mengenai JUB (Jumlah Uang Beredar) dan tingkat suku bunga :

Selanjutnya dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, BI telah mencanangkan inisiatip strategis dengan menerapkan Inflation Targeting Framework (ITF) yang telah dilaksanakan secara implisit pada tahun 2003, dan secara penuh telah dilaksanakan pada tahun 2005.

Penerapan ITF secara penuh ditandai dengan digunakannya BI rate sebagai sasaran operasional kebijakan moneter, menggantikan base money.

Penetapan BI rate yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat antisipasi

melihat kedepan terhadap prospek ekonomi, baik itu berupa perkembangan

harga maupun pertumbuhan ekonomi.

Diterapkannya ITF secara penuh sejak tahun 2005 telah memberikan hasil yang positip. Hal ini ditandai dengan menurunnya laju inflasi dari 17.11% pada tahun 2005 dan menurun pada 6.60 % tahun 2006.

Sementara itu, dengan diterapkannya ITF dapat pula memberikan dampak positip kepada perkembangan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah cenderung stabil yang mana datanya menunjukkan 9.713 untuk tahun 2005; 9.167 (2006), dan 9.140 (2007-hasil estimasi).

Kesimpulan

Dengan data yang ada sejak tahun 2002 sampai tahun 2006, perkembangan kebijakan fiskal cenderung ekspansip, ditandai dengan meningkatnya sektor belanja (G) setiap tahunnya.

Perkembangan ini mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam konteks ini kebijakan fiskal dapat dikatakan sebagai stimulus fiscal atau stimulus budget.

Berdasarkan data pada periode yang sama (2002-2006), perkembangan

kebijakan moneter cenderung juga ekspansip, ditandai dengan meningkatnya

Jumlah Uang Beredar (JUB) dari tahun -ketahun, serta menurunnya tingkat

suku bunga: SBI, Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi.

Kecuali pada tahun 2005, tingkat suku bunga meningkat mengingat

perekonomian baru saja dikejutkan oleh naikknya harga BBM secara drastis.

Sejak tahun 2005 Bank Indonesia sebagai bank sentral telah berhasil

menurunkan laju tingkat inflasi dan menstabilkan nilai tukar, dengan

diterapkannya Inflation Targeting Framework (ITF). Penerapan ITF ini,

ditandai dengan digunakannya BI rate sebagai sasaran operasional kebijakan

moneter menggantikan base money.