BAB 3-RP3KP

BAB III METODOLOGI

3.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

a. Lingkup Wilayah

Secara internal Kabupaten Lebong dengan luas 273.131 Ha terdiri dari atas

13 Kecamatan, 111 Kelurahan/ Desa dan jumlah penduduk mencapai 100,7

ribu pada tahun 2011. Secara Regional kedudukan Kabupaten Lebong

sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) di Kabupaten

Lebong yang memiliki keterkaitan kuat adalah Kota Lebong. Dengan demikian

pertumbuhan dan perkembangannya tidak dapat lepas dari pertumbuhan dan

perkembangan wilayah eksternalnya ini.

b. Lingkup Layanan Jasa Konsultansi

Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan pekerjaan konsultansi adalah sebagai

berikut :

Bidang : Tata Lingkungan (15000)

Sub Bidang : Jasa Perencanaan Urban (15002)

c. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan adalah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013.

d. Lingkup Substansi Materi

Ruang lingkup substansi materi Pekerjaan Penyusunan Rencana

Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

(RP3KP) adalah meliputi materi yang tertuang dalam Keputusan Menteri

Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang

Laporan Pendahuluan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman (RP3KP) 3-1

Pedoman Penyusunan RP4D yang saat ini telah disempurnakan menjadi

RP3KP yang sekurang-kurangnya memuat tentang :

1. Jabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman daerah;

2. Arahan lokasi permbangunan perumahan dan permukiman;

3. Rincian program bidang perumahan dan permukiman di daerah;

4. Skala prioritas dan indikasi pentahapan kegiatan bidang perumahan dan

permukiman di daerah;

5. Pengaturan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan perumahan

dan permukiman daerah;

6. Rincian pembiayaan dan sumber pendanaan program bidang perumahan

dan permukiman di daerah.

e. Jangka Waktu Perencanaan

Jangka waktu perencanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah 20

(dua puluh) tahun yaitu tahun 2012 - 2032.

f. Substansi Teknis

a) Pengertian

RP3KP adalah Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya dikenal

dengan RP4D yaitu Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau

hunian dan sarana pembinaan keluarga.

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi

dengan prasarana dan sarana lingkungan.



Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan

lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan

perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung

perikehidupan dan penghidupan.

Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan

yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi

sebagaimana mestinya.

Pokjanis artinya Kelompok Kerja teknis.

b) Permasalahan Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan

Permukiman Beberapa pokok permasalahan yang melandasi perlunya

daerah mempunyai skenario umum pembangunan perumahan dan

permukiman antara lain :

a. Meningkatnya penguasaan lahan berskala besar oleh banyak pihak

yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membangun, yang telah

mengakibatkan :

Meluasnya lahan tidur di daerah sekitar kawasan perkotaan

(hinterland).

Maraknya spekulasi lahan.

b. Belum terorganisasikannya dengan baik perencanaan dan

pemprograman perumahan dan permukiman, yang nampak dari :



Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang

nampaknya belum menjadi prioritas bagi banyak Pemerintah

Daerah, karena berbagai sebab dan keterbatasan (Dinas/Instansi

yang memiliki kewenangan dalam menangani perumahan dan

permukiman masih terbatas jumlah dan ruang gerak/aktifitasnya).

Belum tertampungnya aspirasi dan kepentingan masyarakat yang

memerlukan rumah, termasuk hak untuk ikut berpartisipasi dalam

kegiatan pembangunan.

Penyediaan lahan/tanah, prasarana dan sarana, teknologi, bahan

bangunan, konstruksi, pembiayaan dan kelembagaan yang masih

memerlukan pengaturan yang dapat mengakomodasikan muata

dan kapasitas lokal.

Belum terselesaikannya masalah ketidak-seimbangan

pembangunan desa-kota (dikotomi menjadi kurang menarik dan

dianggap tidak cukup prospektif untuk dihuni, sedangkan kota

semakin padat dan tidak nyaman untuk dihuni.

Marak dan berkembangnya masalah sosial kemasyarakatan di

daerah perkotaan (kesenjangan pendapatan, menajamkan strata

antar kelompok dalam masyarakat, ketidaknyamanan bertempat

tinggal, urban crime, dan lainnya).

c. Kekurang-siapan dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika

pertumbuhan fisik dan fungsional kawasan perkotaan, sehingga

kawasan kumuh tumbuh sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat

kegiatan ekonomi.

Hal tersebut diatas telah menumbuhkan kesadaran bahwa dalam

menangani pembangunan perumahan dan permukiman, kepada seluruh



“PELAKU KUNCI (stakeholder)” perlu memberikan wawasan mendasar

tentang :

1. Visi, misi dan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan

permukiman,

2. Penataan ruang yang berkaitan dengan upaya mengoptimalkan

penggunaan ruang wilayah.

3. Strategi global pembangunan perumahan dan permukiman yang

menyatakan pembangunan perumahan dan permukiman merupakan

tanggung jawab masyarakat.

4. Pemecahan masalah pokok perumahan dan permukiman yang telah

dikaitkan dengan unsure/faktor penentu lainnya seperti penyediaan

tanah, prasarana dan sarana, teknologi bahan bangunan, konstruksi,

pembiayaan dan kelembagaan.

Dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan tersebut

diatas, strategi yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat,

khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Juga di bidang

perumahan dan permukiman. Upaya tersebut diharapkan dapat dicapai

melalui:

Penciptaan iklim yang kondusif, yang dapat mendorong

pengembangan potensi masyarakat dan investasi yang luas.

Membangun, mengembangkan, dan memobilisasi potensi lokal yang

ada di masyarakat, sebagai landasan pemberdayaan.

Memberikan perhatian, dukungan, perlindungan, layanan dan

kepastian hukum yang jelas keberpihakannya kepada kelompok

masyarakat berpenghasilan rendah terutama yang membangun

rumahnya secara swadaya.



c) Peranan RP3KP

RP3KP pada dasarnya merupakan bagian integral dari rencana

pembangunan dan pengembangan propinsi, kabupaten maupun kota.

RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektor,

seperti rencana perkembangan pertanian, rencana penataan kawasan

hutan, rencana pengembangan kepariwisataan, dan lain-lain.

Peruntukkan penyusunan mengacu pada Pola Dasar Pembangunan

Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi,

Kabupaten, maupun Kota yang mengatur secara khusus ruang

perumahan dan permukiman dan berbagai tindak lanjutnya. Jadi RP3KP

adalah :

Merupakan skenario pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan dari

himpunan rencana sektor terkait di bidang perumahan dan

permukiman, dalam suatu kurun waktu tertentu yang juga merupakan

jabaran yang lebih operasional dari kebijaksanaan pembangunan

perumahan dan permukiman daerah yang lebih tinggi.

Merupakan payung atau acuan baku bagi seluruh pelaku dan

penyelenggara (stake holders/ petaruh) pembangunan perumahan dan

permukiman dalam menyusun dan menjabarkan kegiatan masing-

masing.

Cerminan dari kumpulan aspirasi/ tuntutan masyarakat terhadap

perumahan dan permukiman yang mampu memberikan akses dan

kemudahan layanan yang sama bagi kepentingan masyarakat dalam

mencukupi kebutuhan mereka akan rumah layak dalam lingkungan

permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan.



Dalam konteks penataan ruang wilayah, RP3KP merupakan :

Jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk Rencana untuk

peruntukan perumahan dan permukiman, yang selanjutnya akan diacu

oleh seluruh sektor terkait.

Berisikan jabaran lebih lanjut dari program pembangunan prasarana

dan sarana berskala wilayah, khususnya dalam suatu kawasan

perumahan dan permukiman.

d) Kedudukan RP3KP Dalam Pembangunan Wilayah Keberadaan RP3KP

diperlukan oleh :

Tingkat propinsi dalam mengatur dan mengkoordinasikan

pembangunan perumahan dan permukiman yang menyangkut 2 (dua)

atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan, penyelenggara jasa

fasilitasi dan mediasi, bimbingan dan pembinaan.

Tingkat kabupaten atau kota, terutama untuk kabupaten atau kota

yang telah memiliki permasalahan perumahan dan permukiman yang

tinggi intensitasnya, dalam mengatur dan menyelenggarakan

pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur dan

terorganisasi.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kedudukan RP3KP secara

keseluruhan adalah sebagai berikut ini :

Wahana informasi yang membuat arahan dan rambu-rambu

kebijaksanaan, serta rencana pembangunan perumahan dan

permukiman dalam suatu tingkatan wilayah dan kurun waktu tertentu

(propinsi, kabupaten atau kota).

Arahan untuk mengatur perimbangan pembangunan kawasan

perumahan dan permukiman, antara lain :



a. Kawasan perkotaan dan perdesaan.

b. Kawasan perumahan dan permukiman dengan kawasan fungsional

lain dalam suatu wilayah tertentu.

c. Kawasan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman

terhadap rencana investasi jaringan prasarana dan sarana, jaringan

utilitas serta jaringan infrastruktur lain yang berskala regional.

Sarana untuk mempercepat terbentuknya sistem permukiman yang

mantap, terutama dalam kota yang berperan sebagai Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW), Penetapan orde/kedudukan kota tersebut dalam

kerangka pembangunan daerah, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

masing-masing yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat

dalam:

a. Menetapkan strategi pengembangan kawasan perumahan dalam

wilayah yang bersangkutan;

b. Menetapkan strategi pengembangan jaringan investasi prasarana

dan sarana berskala pelayanan regional;

c. Menetapkan strategi pengembangan untuk masing-masing

propinisi, kabupaten atau kota. Dalam penataan kawasan

permukiman tersebut, perlu dipertimbangkan nilai-nilai budaya dan

arsitektur setempat, yang dapat secara kental mencerminkan citra

atau jati diri masing-masing kota atau daerahnya. Khusus untuk hal

ini perlu dilakukan mengingat RP3KP merupakan skenario yang

harus dapat mengakomodasi berbagai hal dan kepentingan daerah,

termasuk upaya melestarikan nilai-nilai sosial budaya setempat.

Alat pengawas dan pengendalian terselenggaranya keterpaduan

program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan permukiman



terhadap kawasan fungsional lainnya. Bagi wilayah propinsi RP3KP

akan berperan sebagai :

a. Sarana pemeliharan dan pengendali keterpaduan pemanfaatan

ruang kawasan, terutama bagi kawasan perumahan dan

permukiman yang berfungsi strategis dan hal-hal yang

menyangkut pengaturan penataan kabupaten atau kota yang

berbatasan.

b. Alat untuk membina dan penyuluhan serta media fasilitasi

pembangunan perumahan dan permukiman lintas kabupaten atau

kota. Untuk itu RP3KP propinsi memerlukan pengaturan tersendiri

baik kedalam maupun keluar muatan intinya.

e) Kerangka RP3KP Kabupaten/ Kota

Jangka Waktu Perencanaan Jangka waktu perencanaan diusulkan 20

(dua puluh) tahunan. RP3KP ini kemudian akan diacu oleh masing-

masing sektor dan dijabarkan ke dalam rencana pelaksanaan 5 (lima)

tahunan dan rencana pelaksanaan tahunan untuk 5 (lima) tahun

pertama.

Muatan Pokok Muatan pokok yang akan tertuang dalam rencana 5

(lima) tahunan tersebut antara lain adalah sebagai berikut ini :

1) Jabaran kebijaksanaan pembangunan perumahan dan

permukiman kabupaten atau kota yang bersangkutan untuk 5

(lima) tahun mendatang.

2) Rincian program, lokasi, target dan sasaran yang akan dicapai

oleh masing-masing sektor terkait.

3) Rincian rencana pembiayaan dan sumber pendanaannya.

4) Lokasi dan kegiatan masing-masing sektor terkait yang mengacu

kepada RTRW kabupaten atau kota yang bersangkutan.



5) Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat

kecamatan, atau kelurahan/ desa, sangat disarankan untuk

mempertimbangkan menggunakan kelembagaan pembangunan

perumahan dan permukiman yang berada dalam masyarakat.

6) Rincian rencana yang disusun dan dipersiapkan serta akan

dilaksanakan oleh masyarakat secara perorangan atau kelompok,

serta badan usaha perumahan dan permukiman lain dalam kurun

waktu yang bersamaan.

7) Mekanisme keterpaduan pelaksanaan di setiap tingkatan wilayah.

8) Pembentukan POKJANIS untuk penanganan masalah spesifik

yang dihadapi oleh kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pembentukan POKJANIS ini disesuaikan dengan kebutuhan

daerah. Semakin solid Forum Koordinasi yang dimiliki, semakin

intensif pertemuan koordinasi dan keterpaduan dijalankan,

semakin kecil kebutuhan akan POKJANIS ini.

9) Penetapan semacam forum pada tingkatan desa/ kelurahan serta

di tingkat kabupaten atau kota, untuk dapat secara rutin

menyelenggarakan pertemuan guna memecahkan permasalahan

perumahan dan permukiman, yang terintegrasi dengan

pemecahan masalah terkait lainnya.

10) Mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian program

dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan dan

permukiman.

11) Mekanisme penyaluran aspirasi dan peran serta masyarakat dan

usaha swasta di bidang perumahan dan permukiman.

12) Mekanisme penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan perumahan dan permukiman.



13) Daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan dan

permukiman, yang merinci kawasan fungsional dalam kabupaten

atau kota yang boleh dibangun, atau diekspansi menjadi kawasan

perumahan dan permukiman.

14) Daftar daerah larangan (negative list) untuk pengembangan

kawasan perumahan dan permukiman baru.

Gambar. 3.1 Kedudukan RP3KP dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



f) Kerangka RP3KP Kabupaten/ Kota

Dengan berlakunya Undang-Indang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka mengantisipasi terjadinya

perubahan dalam kelembagaan penyelenggaraan pembangunan, perlu

dicermati hal-hal sebagai berikut ini :

Bagi peran pelaku pembangunan perumahan dan permukiman serta

kedalaman RP3KP untuk setiap tingkatan wilayah administrasi.

Antisipasi terhadap berbagai perubahan teknis akibat diterbitkannya

peraturan turunan beberapa perundangan terkait.

Berbagai ketentuan yang mengatur perletakan lokasi, keterpaduan

penataan dan pemanfaatan ruang kawasan, serta rencana jaringan

investasi (prasarana dan infrastruktur berskala regional), yang perlu

dituangkan kedalam peta. Serta

Skenario koordinasi dan keterpaduan yang mudah diakses dan diacu

oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

3.2 KEDALAMAN RP3KP KABUPATEN/ KOTA

Format dan kedalaman RP3KP Kabupaten atau Kota lebih rinci daripada

format dan kedalaman RP3KP Propinsi yang diatur sebagai berikut :

Memuat kebijaksanaan lokal dan pengaturan yang lebih operasional di

tingkat Kabupaten/ Kota, arahan propinsi yang harus diakomodasikan dan

dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota.

Menjangkau target dan sasaran pembangunan perumahan dan

permukiman kabupaten/ kota yang akan dicapai dalam suatu kurun waktu

tertentu, dengan telah menyebutkan :

1. Nama lokasi secara lebih spesifik (kecamatan, desa/ kelurahan,

lingkungan atau kawasan yang akan ditangani).



2. Rincian nama dan jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap

lokasi.

3. Sumber, besaran, serta alokasi pendanaan (keseluruhan dan tahunan

apabila dilaksanakan sebagai kegiatan multi years), untuk setiap

program dan kegiatan yang tercantum dalam RP3KP.

4. Rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam

RP3KP (pemerintah, masyarakat atau badan usaha swasta).

5. Memuat rencana pembangunan perumahan dan permukiman yang

akan dilaksanakan pada kawasan kumuh, kawasan pembangunan

baru, juga penanganan kawasan perumahan dan permukiman yang di

revitalisasi fungsinya sehingga dapat ikut memecahkan permasalahan

perumahan dan permukiman setempat, minimal memuat rencana

penanganan kawasan perumahan dan permukiman yang :

a. Apabila ditangani akan mendukung terbentuknya kawasan

perumahan dan permukiman yang layak, tertib dan terjangkau di

daerah perkotaan/ perdesaan.

b. Berlokasi pada kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan

nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan

lokal (PKL), atau

c. Pada kantong-kantong kegiatan fungsional (kawasan industri,

kawasan perdagangan, dan lain-lain).

Dalam hal dikembangkan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKL

(Pusat Kegiatan Lokal), pengembangan kawasan perumahan dan

permukiman perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati atau

Walikota, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil kajian

kemungkinannya serta saran dan pendapat forum pembangunan

perkotaan/ kabupaten.



Mengakomodasikan juga informasi tentang pembangunan perumahan

dan permukiman berskala besar yang dilaksanakan oleh masyarakat,

koperasi atau oleh Badan Usaha Swasta. Untuk itu sebaiknya

dipersyaratkan untuk memiliki rencana tapak (site plan) sebagai alat

pengawasan dan penertiban perijinan dan pelaksanaan pembangunan

fisiknya.

Mengatur alokasi dana, program dan kegiatan yang didanai dari sumber-

sumber lokal (kabupaten/ kota) dan atau yang disalurkan pengaturannya

kepada kabupaten atau kota. Apabila ada, dimuat juga alokasi

pendanaan dan sumber pembiayaan yang datang dari masyarakat

maupun Badan Usaha Swasta, atau bahkan bantuan luar negeri.

Pengaturan jadwal pelaksanaan program/ kegiatan untuk tahun berjalan

terhadap berbagai event lokal, regional maupun nasional di bidang

perumahan dan permukiman. Dalam pengaturan ini pemerintah

kabupaten/ kota melalui BP4D atau forum tertentu apapun nama dan

bentuknya, dapat memberikan warna lokal yang dapat mengangkat citra

sosial budaya daerah, termasuk misalnya :

1. Berbagai event atau adat atau kebiasaan yang dapat mendukung

terwujudnya rumah layak dalam permukiman sehat, aman dan

produktif (misal mapalus, lumbung pitih nagari).

2. Pengembangan dan penerapan arsitektur lokal dalam kawasan

perumahan baru atau kawasan fungsional lain baik karena lokasi

maupun pertimbangan lainnya, secara langsung perlu mencerminkan

citra daerah.

3. Penunjukkan lembaga kemasyarakatan/ lembaga kerapatan adat

sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memelihara dan

mengelola lingkungan tempat tinggalnya.



4. Pembentukkan/penguatan sistem dan kelembagaan permukiman

lokal berskala kawasan, yang terkait dengan pengembangan jaringan

perekonomian lokal, diwujudkan dalam bentuk :

a. Forum kekerabatan lokal dalam mengelola lingkungan perumahan

dan permukiman yang dihuni kelompok tertentu.

b. Kerjasama ekonomi berskala kecil dengan usaha bahan

bangunan lokal.

c. Memprakarsai tumbuh dan berkembangnya unit-unit produksi dan

pemanfaatan bahan bangunan lokal yang bernilai ekonomi tinggi,

dll.

Untuk penanganan kawasan perumahan dan permukiman berskala kecil,

seperti permukiman nelayan, kawasan wisata, permukiman di perdesaan

eks transmigrasi maupun desa perbatasan antar negara yang telah

menunjukkan gejala tumbuh sebagai “kota baru”, permukiman di kawasan

industri, dll. RP3KP seyogyanya juga membuat pengaturan setempat

yang memuat seperti misalnya :

1. Lokasi kawasan yang direncanakan akan ditangani dalam suatu kurun

waktu tertentu, yang disusun dalam suatu daftar. Terhadap kawasan-

kawasan termaksud, disyaratkan untuk memiliki rencana yang lebih

detail sebagai prasyarat pelaksanaanya (RTBL, Site Plan, dll), disertai

dengan rencana dan pentahapan/ tahun pelaksanaanya.

2. Bagi kawasan perumahan dan permukiman andalan di daerah

perdesaan yang mempunyai potensi unggulan, pemuatannya dalam

RP3KP perlu disertai dengan penyiapan RPJM (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah), juga community action plan bagi

kawasan termaksud, bila belum ada Pemerintah Daerah perlu

mengupayakannya.



3. Bagi program penanganan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang

tidak ditangani secara kawasan (berskala kecil), unit pengangann

serta programnya harus dicantumkan jelas, desa atau kelurahannya

(P2LDT, KTP2D, Pemugaran Rumah, Peremajaan Kumuh,

Penanganan Nelayan, dll).

3.3. KRITERIA LOKASI

Kriteria yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam menetapkan

kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan hunian yang produktif dan

prospektif.

3.3.1 Kriteria Umum

Dalam RTRW, kawasan tersebut ditetapkan sebagai daerah dengan

peruntukan perumahan dan permukiman, dengan prioritas penanganan

bagi :

1. Kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan nelayan, kawasan

yang akan dikembangkan sebagai kawasan permukiman baru.

2. Kawasan yang lokasi mudah diakses, karena harus terkait dengan

jariangan primer sistem/ rencanma investasi prasarana, sarana dan

utilitas berskala regional.

3. Kawasan perumahan dan permukiman yang apabila dikembangkan

memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota, dalam

bentuk :

a. Peningkatan ketersediaan permukiman yang layak dan

terjangkau.

b. Dukungan bagi pembangunan dan pengembangan kawasan

fungsional yang memerlukan perumahan dan permukiman.



c. Kawasan yang luasan rencananya mendukung terlaksananya pola

hunian berimbang.

d. Tidak mengganggu keseimbangan dan fungsi lingkungan serta

upaya pelestarian sumberdaya alam lainnya.

e. Skala kegiatan memberikan kesempatan kerja baru.

3.3.2 Kriteria Khusus

Pengembangan perumahan dan permukiman melalui program dan

kegiatan khusus sebaiknya diprioritaskan bagi kabupaten dan kota yang

telah memperlihatkan :

1. Indikasi banyaknya permasalahan perumahan dan permukiman yang

mendesak untuk ditanggulangi (banjir, padat, kumuh, rawan, ekapansi

ke daerah pertanian produktif, perubahan fungsi lahan perkotaan, dll).

2. Tingkat kepadatan yang relatif tinggi, dengan mengutamakan

penanganan pada kawasan perumahan dan permukiman padat

penduduk (net density > 150 jiwa/ha), dan yang secara khusus telah

berkembang atau akan dikembangkan menjadi pusat kegiatan suatu

kawasan fungsional atau wilayah.

3. Bagi kawasan perumahan dan permukiman baru (baru akan dibangun

atau dikembangkan), mensyaratkan antara lain :

a. Tidak berada pada lokasi rawan bencana, baik yang rutin maupun

yang diperkirakan dapat terjadi (potensial menjadi daerah

bencana longsor, banjir, genangan, rawan masalah sosial, dll).

b. Mempunyai sumber air baku yang memadai (kualitas dan

kuantitas) atau terhubungkan dengan jaringan pelayanan air

bersih serta jaringan sanitasi dan pematusan berskala kota.



c. Terletak pada hamparan dengan luasan yang cukup, yang

memungkinkan terselenggaranya pola hunian berimbang. Untuk

itu dapat diikuti ketentuan penguasaan lahan untuk permukiman

sebagaimana tertuang dalam instruksi Menteri Negara agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1998 tentang

Pemberian Ijin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan

Tanah Berskala Besar yang menetapkan penguasaan lahan untuk

permukiman maksimum yang dapat dikuasai oleh pengembang/

konsorsium sebagai berikut :

Minimal 200 Ha dan masimal 400 Ha per propinsi per

pengembangan atau konsorsium.

Total 4.000 Ha untuk seluruh Indonesia, bila terletak dalam

satu hamparan.

d. Memanfaatkan lahan tidur atau lahan skala besar yang telah

dikeluarkan ijinnya namun belum dibangun, dengan catatan

diprioritaskan pada :

Pengisian kawasan skala besar (kasiba/ lisiba) yang belum

diisi/ dimanfaatkan.

Pembangunan pada kawasan perumahan dan permukiman

yang telah diberikan ijinnya namun belum terealisasikan

dengan pemanfaatan yang harus tetap sesuai dengan ijin yang

telah diterbitkan. Pangaturan lebih lanjut tentang pemanfaatan

lahan tidur ini dilakukan melalui peraturan daerah.

e. Bagi kawasan perumahan dan permukiman yang akan

dikembangkan sebagai kawasan pembangunan rumah susun

sederhana (rusuna) sewa/ milik, pencantumannya dalam RP3KP

dan pelaksanaanya harus dikaitkan dengan :



Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang

padat penduduk pada tanah milik atau tanah negara, yang telah

menjadi permasalahan di daerah perkotaan.

Penyediaan permukiman yang terjangkau yang menjadi bagian

dari pengembangan kawasan fungsional (kawasan industri,

kawasan wisata, kawasan pendidikan, dll).

Penanggulangan kejadian luar biasa yang memerlukan upaya

segera untuk memukimkan kembali penduduk (kebakaran,

pengungsian, bencana alam lainnya) agar kehidupan dapat

segera berlangsung kembali.

f. Bagi daerah perdesaan, pengembangan kawasan perumahan dan

permukiman yang

Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang

berfungsi sebagai pusat pelayanan primer daerah perdesaan

yang mempunyai potensi unggulan atau fungsi khusus dalam

skala pembangunan kota/ kabupatennya.

Pembentukan kawasan perumahan dan permukiman yang

mendukung pengembangan sentra kegiatan usaha ekonomi

perdesaan.

Antisipasi terhadap kemunginan tumbuh dan berkembangnya

kota-kota kecil baru daerah perdesaan yang mempunyai lokasi

geografis yang menguntungkan, atau mempunyai potensi yang

dapat menarik investasi.

Mendukung berkembang dan berfungsinya ibukota kecamatan

menjadi pusat pelayanan primer, terutama di daerah yang

terisolasi atau pada kecamatan yang mengalami

pengembangan atau regrouping.



Mendukung terbentuknya kehidupan dan penghidupan yang

mampu memberikan citra layanan yang memadai kepada

masyarakat dalam hal administrasi pemerintahan dan

pembangunan, pada daerah perdesaan diperbatasan antar

negara.

g. Sistem Informasi Geografis

Pengolahan dan penyajian data spasial dapat dilakukan dengan

memanfaatkan sistem informasi geografis. Oleh karena itu, Sistem

Informasi Geografis dalam kegiatan ini berfungsi sebagai alat

bantu dan basis data perencanaan. Sistem informasi geografis

terdiri dari 3 (tiga) komponen dasar yang dapat digunakan untuk

memasukkan data, proses manipulasi/ analisa data, dan keluaran

data. Penggunaan sistem informasi geografis memungkinkan

pemrosesan data dan analisis data keruangan secara efisien, dan

sistem keluaran dapat menayangkan informasi ataupun hasil

analisis data geografis secara kualitatif ataupunkuantitatif.

Penyusunan SIG dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap

sistem informasi geografis yang telah ada terutama mengenai

interpretasi penggunaan lahan, batas delineasi dan kesesuaian

peta rencana terhadap substansi revisi rencana tata ruang. Sistem

yang diperbaharui harus diujicoba di lapangan dan diteruskan

dengan updating sistem. Identifikasi terhadap kondisi obyektif

dilakukan dengan survey primer dan survey sekunder.

h. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat terdiri dari dua jenis yaitu pasif dan aktif.

Peran serta pasif adalah peran serta masyarakat dalam menerima



informasi perumahan dan permukiman. Sedangkan peran serta

aktif adalah peran serta masyarakat dalam memberikan data dan

informasi, aspirasi, dan opini mengenai kebijakan, strategi dan

rumusan dalam bidang perumahan dan permukiman.

Salah satu bentuk peran serta aktif dapat diwujudkan dalam

konsultasi publik. Konsultasi publik minimal dilaksanakan dalam

dua kali putaran. Pertama konsultasi yang dilaksanakan untuk

menggali permintaan, keinginan, kebutuhan, keberatan dari

masyarakat atas suatu prakarsa. Kemudian putaran kedua adalah

konsultasi hasil kompilasi masukan yang didapat dari masyarakat

ke dalam rencana penataan ruang. Masyarakat tersebut dapat

dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu berdasarkan

kewilayahan (ecoregion) dan kelompok stakeholder. Konsultasi

publik dapat menggunakan berbagai media seperti forum diskusi,

lokakarya, seminar, pengisian angket, public hearing ataupun

menggunakan kekuatan media massa dengan talk show atau

pembuatan kolom khusus dilokal media cetak.

i. Metodologi

Secara garis besar, RP3KP terdiri dari beberapa tahapan, yakni:

A. TAHAP I - Sosialisasi Awal dan Pendataan Tahapan ini terdiri

dari rangkaian kegiatan berikut:

1. Persiapan

2. Pengumpulan Data Dan Informasi

3. Analisa

4. Perumusan Pilihan Strategi

B. TAHAP II - Penyusunan dan Pemantapan Naskah RP3KP



Dalam tahap ini, hasil penyusunan RP3KP pada tahap

sebelumnya diperinci dan dimantapkan secara substansial.

Tahapan ini juga merupakan proses sosialisasi dan uji terap

terhadap naskah RP3KP, dan terdiri dari kegiatan-kegiatan

berikut:

1. Pendetilan Rancangan

2. Penyiapan Perangkat Pelaksanaan

3. Penyepakatan

C. TAHAP III - Legalisasi

Naskah RP3KP yang telah dimantapkan kemudian diterapkan

di daerah tujuan rencana dengan landasan hukum yang jelas.

Adapun kegiatan dalam tahapan ini adalah:

1. Sosialisasi Keseluruhan Substansi RP4D

2. Penyampaian Naskah RP4D pada Lembaga Legislatif

3. Pemantapan Hukum / Legalisasi

D. TAHAP IV - Evaluasi dan Pelaporan

Tahapan ini terdiri dari kegiatan supervisi, pemantauan, serta

evaluasi akhir, dengan rincian sebagai berikut:

1. Supervisi.

2. Pemantauan, terdiri dari:

Review terhadap proses dan prosedur pemberian

perijinan pengembangan kawasan perumahan &

permukiman baru, upaya resetltlement, upaya

konsolidasi, pembangunan skala besar.

Review terhadap pemanfaataan ruang kawasan

perumahan dan permukiman yang pembangunannya



memberikan dampak besar terhadap berlangsungnya

kegiatan berkehidupan dan penhidupan masyarakat

Review tengah tahunan sebagai bahan masukan untuk

penyusunan program tahunan yang akan berjalan,

pengandalan arah dan sasaran target serta terhadap

pelaksanaan kebijaksanaan lokal.

3. Evaluasi.

Berdasarkan metodologi penyusunan RP3KP di atas, dapat

dijelaskan bahwa Kegiatan Penyusunan RP3KP Kabupaten

Lebong merupakan pelaksanaan rangkaian kegiatan pada

Tahap I, Tahap II, dan sebagian Tahap III yang merupakan

tahap sosialisasi program dan proses pengumpulan data

dan informasi, sampai dengan penyusunan naskah

akademis RP3KP.

j. Metode Analisis

Metode analisis yang minimal harus dipergunakan oleh Konsultan

Perencana adalah:

1. Analisa Daya Tampung (Carrying Capacity).

2. Analisa Kebutuhan Pengembangan Permukiman.

3. Analisa Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

4. Analisa Kelembagaan.

5. Analisa SWOT dalam pemilihan konsep dan strategi

pengembangan perumahan dan permukiman

3.4 KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran utama (output) yang dihasilkan dari pekerjaan Rencana

Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan



Permukiman (RP3KP) Kabupaten Lebong ini adalah berupa Naskah

Akademis RP3KP yang siap digunakan sebagai dasar acuan dalam

penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan

permukiman di daerah, yang secara umum berupa laporan-laporan

sebagai berikut :

1. Laporan Pendahuluan

2. Laporan Antara

3. Laporan Draft Akhir

4. Laporan Akhir

5. Album Peta A3

3.5 HASIL (OUTCOME)

Hasil atau outcome yang didapat dengan terlaksananya kegiatan ini

adalah:

Diperolehnya suatu landasan strategi penyelenggaraan dan

pengelolaan perumahan dan permukiman di daerah yang sesuai

dengan kebutuhan terkini (prioritas) maupun antisipasi perkembangan

wilayah;

Diperolehnya suatu arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan

dan permukiman daerah yang selanjutnya dapat menjadi acuan dasar

bagi penyiapan program-program dan kegiatan terkait bidang

perumahan dan permukiman di daerah, baik yang berasal dari Pusat,

Provinsi, maupun Daerah;

Diperolehnya dukungan stakeholder perumahan dan permukiman

daerah yang telah dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasi

permasalahan perumahan dan permukiman daerahnya;



Diperolehnya gambaran kondisi perumahan dan permukiman daerah

berdasarkan data dan informasi terkini yang lengkap dari hasil

kegiatan inventarisasi dan penyusunan data;

Tersusunnya arahan-arahan ruang permukiman yang telah selaras

dengan arahan penatan ruang wilayah;

Tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan permukiman bagi

masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (MBR) yang

diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan yang ada maupun potensi

perkembangan kebutuhan di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk

antisipasi permasalahan.



Documents

BAB 3-RP3KP