1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern seperti sekarang ini, kehidupan manusia

sangat erat kaitannya dan bahkan tidak bisa dilepaskan dari arus

komunikasi dan informasi, sekarang informasi telah berubah menjadi

suatu kekuatan tersendiri di dalam persaingan global yang semakin

kompetitif. Kehadiran internet sebagai sebuah kemajuan teknologi

menyebabkan laju globlasisasi menjadi semakin cepat dan mengakibatkan

lompatan besar bagi penyebaran informasi serta komunikasi di seluruh

dunia.

Penggunaan internet sebagai media informasi multimedia

mengakibatkan berbagai karya digital dapat diperbanyak dan

disebarluaskan ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat, hanya

dengan bermodalkan perangkat komputer dan jaringan internet maka karya

digital dapat diperbanyak lalu disebarkan dengan mudah. Oleh karena itu

pantas jika internet dipandang sebagai samudra informasi yang di

dalamnya dipenuhi hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan

hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.

HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul

2

2

atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus

dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia

melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya

intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai,

apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan

menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.1

Dalam perkembangannya, muncul pelbagai macam HKI yang

sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada HKI.

Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan

(General Agreement on Tariff and trade – GATT) sebagai bagian daripada

pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO – World Trade

Organization) telah disepakati pula norma-norma dan standar

perlindungan HKI yang meliputi 2 : Hak Cipta dan hak-hak lain yang

terkait (Copyright and Related Rights).

1. Merek (Trademark, Service Marks and Trade Names).

2. Indikasi Geografis (Geographical Indications).

3. Desain Produk Industri (Industrial Design).

4. Paten (Patents) termasuk perlindungan varitas tanaman.

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay Out Designs Topographics of

Integrated Circuits).

1 Suyud Margono, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri,

Desain Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001, hal. 4. 2 Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT,

Putaran Uruguay (1994), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 17.

3

3

6. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (Protection of

Undisclosed Information).

7. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian

lisensi (Control of Anti Competitive Practices in Contractual

Licences).

Pengaturan tentang hak cipta di Indonesia mengalami beberapa kali

perubahan dan pergantian Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.8

tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1987

dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1997 dengan

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UUHC).

Lalu perubahan terakhir yaitu menjadi Undang-Undang No.28 tahun 2014

tentang hak cipta.

Pengertian mengenai hak cipta dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu : “Hak cipta

adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan

atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan

tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”

Pemberian hak khusus di dalam pengaturan tentang hak cipta

didasarkan pada adanya kemampuan pencipta untuk menghasilkan suatu

karya yang bersifat khas dan menunjukan keaslian kreativitas sebagi

individu. Karya yang bermuatan hak cipta di internet seperti lagu,

software, gambar, dan lain sebagainya dapat secara mudah di perbanyak

dan disebarkan oleh siapapun. Hal inilah yang kemudian menjadi ancaman

bagi keberadaan perlindungan hak cipta di internet.

4

4

Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan

izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan – batasan menurut

peraturan perundang – undangan. Ciptaan adalah hasil karya setiap

pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang dilindungi harus memenuhi

syarat keaslian dan konkret. Sementara itu, ide tidak mendapat

perlindungan hak cipta.3 Ciptaan dimaknai sebagai hasil setiap karya

pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu hukum,

pengetahuan, seni dan sastra.4 Oleh karena itu, ruang lingkup hak cipta

meliputi tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dalam perspektif sosial dan budaya, setiap introduksi satu jenis

teknologi ke dalam sebuah masyarakat pasti akan mendorong terjadinya

berbagai perubahan. Apa yang kemudian dikenal sebagai e-commerce,

cyber sex, atau cyberlaw adalah sebagian contoh dari beberapa perubahan

radikal dalam lingkup ekonomi, sosial, dan hukum masyarakat postmodern

saat ini yang mustahil muncul tanpa kehadiran internet.5

Salah satu cipta yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal

40 Undang – Undang No.28 tahun 2014 Hak Cipta adalah program

komputer. Pada ketentuan umum Undang-Undang Hak Cipta disebutakan

3 Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual : Memahami

Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang – Undang Yang Berlaku, Bandung : Oase Media, 2010, hlm. 21.

4 Ibid., Bab I, Pasal 1 Angka (3)

5 Masyarakat Pengguna Internet di Indonesia, Maret 2002, www.geocities.com/inrecent,

hlm. 1, diunduh 20 Agustus 2016

5

5

bahwa progran komputer adalah “seperangkat instruksi yang diekspresikan

dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang

ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk

mencapai hasil tertentu”. Kesimpulan itu yang memberikan alasan kenapa

software harus dilindungi.6

Menurut Konvensi Bern tahun 1971, program komputer (software)

dan kompilasi data dilindungi hanya sebagai karya tulisan. Barulah pada

tahun 1976 dengan adanya amandement to the copyright yang

menambahkan proteksi terhadap hak cipta ke program komputer, sejak

saat itu sistem operasi termasuk dalam perangkat lunak yang dilindungi

oleh hak cipta.7 Pencipta software, khususnya yang berbentuk perusahaan

selain menyandarkan pada perlindungan hak cipta atas perangkat lunak

yang dibuatnya, juga dapat melindungi diri dengan ketentuan peraturan

rahasia dagang, dan bahkan mulai diperkenalkan lembaga perlindungan

melalui paten perangkat lunak komputer.8

Bentuk dari software semakin berkembang mengikuti teknologi.

Salah satunya berbentuk game online. Game online adalah program

permainan komputer yang dapat dimainkan oleh multi pemain melalui

internet. Biasanya disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan

penyedia jasa online atau dapat diakses langsung (mengunjungi halaman

web yang bersangkutan) atau melalui sistem yang disediakan dari

6 Mochammad Wahyudi, Fenomena Pembajakan Software di Indonesia : Antara

Kebutuhan dan Pelanggaran Hak Cipta (HKI) , www.wahyudi.or.id, diunduh 15 Januari 2011

7 Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 23 8 Ibid, Hlm. 24.

6

6

perusahaan yang menyediakan permainan tersebut.9 Game online terdiri

dari dua unsur utama, yaitu server dan client. Dimana server adalah

penyedia layanan gaming yang merupakan basis agar client dapat

memainkan permainan dan melakukan komunikasi dengan baik.

Sedangkan client adalah pengguna permainan yang menggunakan

kemampuan server.

Sama seperti hak cipta objek lain, hak cipta atas software

mempunyai hak yang absolut, yang berarti hak cipta hanya melekat kepada

pembuat software tersebut, sehingga yang mempunyai hak itu dapat

menuntut setiap orang yang melanggar hak ciptanya tersebut. Suatu hak

yang absolut seperti hak cipta mempunya segi balik artinya bahwa setiap

orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut.10

Dari segi pelaksanaan hak cipta, di dalam undang – Undang Hak

Cipta menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk

melaksanakan ciptaanya, yang artinya dalam kurun waktu tertentu

pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaanya atau

memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaanya itu.11

Dari prinsip hak eksklusif tersebut, maka pihak lain yang ingin ikut

melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu,

harus mendapatkan izin yang bersangkutan. Hak cipta dasarnya adalah hak

perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan

9 http://id.wikipedia.org diunduh 21 September 2016, Pukul 20.30 Wib

10 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, op.cit, hlm, 45

11 C.S.T Kansil, Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan,

Hak Cipta¸ Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 7

7

7

itelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh

penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak cipta dapat dialihkan

kepada perorangan atau badan hukum.12 Salah satu cara pengalihan hak

cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau dikenal dengan nama

perjanjian lisensi. untuk membuat perjanjian lisensi perjajian hak cipta

harus dituangkan dalam akta notaris. Hal ini mengingat begitu luasnya

aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga kalau dibuat

dalam bentuk akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang

lingkup pengalihan hak yang diberikan.13

Lisensi adalah pemberian yang dilakukan oleh pemilik hak

kekayaan intelektual kepada perseorangan atau badan hukum dengan izin

utuk melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentu tekologi

atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi,

menghasilkan, mejual, atau memasarkan barang tertentu yang mencakup

hak-hak eksklusif dari pemilik hak kekayaan intelektual tersebut.14 Lisensi

ini berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta,

yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional, perekonomian

nasional haruslah jadi prioritas utama. Oleh karena itu pemberian lisensi

kepada pihak lain, dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak

12 Ibid, hlm 45

13 Ibid, hlm 50

14 Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Jakarta : CV Nuansa

Aulia, 2010, hlm. 87

8

8

langsung yang dapat menimbulkan akibat yang dapat merugikan

perekonomian indonesia.15

Hak cipta mengandug hak ekonomi yang artinya hak yang

mempunyai nilai uang, biasanya dapat dialihkan dan diekploitasikan

secara ekonomis.16 Atas alasan ekonomis ini pembajakn marak dilakukan,

khususnya di indonesia. Tuntutan dari para pembuat software yang bernilai

jutaan dolar untuk pembajakan software oleh beberapa penjual komputer

dikawasan pusat penjualan komputer di Mall Mangga Dua dan Hotel Dusit

Jakarta beberapa waktu yang lalu cukup membuat masyarakat pengguna

komputer panik. Apalagi saat ini marak penertiban yang dilakukan pihak --

pihak berwenang untuk menertibkan pembajakan sofware yang dilakukan

di indonesia, hal ini terutama dilakukan kepada institusi bisnis yang

bersifat komersil yang mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan

software tersebut.17

Data Riset International Data Corporation (IDC) menunjukkan,

pada 2012, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat

pembajakan software. Data IDC menyatakan, negara ini menempati posisi

11 dunia peredaran software bajakan. Berdasarkan data IDC, jumlah

15 Ketentuan ini bersifat extra-territorial yang dilarang menurut GATT 94/WTO, agaknya

jika kita dituntut untuk menyesuaikan seluruh perangkat perundang –undangan HKI Indonesia

dengan TRIPs, ketentuan semacam ini harus dihapuskan

16 Suyud Margono, op.cit, hlm. 15

17 Mochammad Wahyudi, op.cit, hlm. 23.

9

9

software bajakan yang beredar di Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu

sekitar 86 persen. 18

Semakin meluasnya penggunaan komputer memungkinkan setiap

individu diseluruh dunia untuk menggandakan software tanpa diketahui

oleh pemilik hak cipta sehingga pembajakn software sulit untuk diawasi

dan ditindak, terutama pembajakan game online. Karena pembajak dapat

meraup keuntungan dengan membuat game online yang kontennya sama

persis tapi hanya dibedakan dari nama dan sistemnya. Namun sejauh ini

berbagi upaya telah dilakukan pemerintah dan produsen software untuk

melindungi hak intelektual mereka dari pembajakan. Pemerintah

mengeluarkan aturan hukum berkaitan dengan Undang - undang tentang

hak kekayaan intelektual yang berisi tentang tata cara perlindungan

software, berbagai bentuk pembajakan serta sanksi bagi pelaku

pembajakan software.

Sebagaimana terjadi pada pembajakan game online

Ragnarok, Ragnarok Online adalah game yang masi aktif dan

cukup besar komunitasnya. Hal ini dikemukakan oleh Andi

Suryanto selaku CEO dari PT Lyto Datarindo Fortuna (pemilik

liisensi). Tentunya dengan user yang masih sangat besar dan

loyal, maka Ragnarok Online pada saat ini masih sangat

menjanjikan dalam hal keuntungan secara finansial. Karena

18

http://jabar.tribunnews.com/2016/06/19/indonesia-peringkat-11-dunia-pembajakan-

software/ diunduh pada selasa 20 September 2016, pukul 23.00 Wib.

10

10

untuk menaikkan level karakter secara cepat, ataupun untuk

membeli item tertentu, user diwajibkan membeli voucher Game

On yang disediakan oleh PT Lyto Datarindo Fortuna.

Kasus ini terjadi pada tahun 2010, Yonathan Chandra

(Tergugat) yang berumur 26 tahun dan berdomisili di Surabaya

telah melanggar hak cipta pemilik lisensi dengan membuat

Ragnarok Online dengan server sendiri atau yang lebih dikenal

dengan private server dengan nama Ragnarok Online Lebay (RO

Lebay). Hal ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dari PT Lyto

Datarindo Fortuna (Penggugat) selaku pemegang lisensi tunggal

Ragnarok Online. Hal itu melanggar ketentuan Pasal 570 KUH

Perdata

”Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu

kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap

kebebdaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak

bersalahan dengan undang – undang atau peraturan umum yang

ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya,

dan tidak mengganggu hak – hak orang lain; kesemuanya itu

dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu

demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang –

undang dan dengan pembayaran ganti rugi”

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas

masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul : “

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI GAME

BERBASIS ONLINE BERDASARKAN UNDANG - UNDANG

NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.

11

11

B. Identifikasi Masalah

Penulis mengangkat permasalahan utama yaitu :

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlidungan lisensi game online

berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

cipta?

2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk

melindungi kepentingan pemegang lisensi dari game berbasis online?

C. Tujuan Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini mempunyai tujuan

sebagai berikut :

1. Meneliti pengaturan mengenai perlindungan lisensi game online

berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta.

2. Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak

dalam perlindungan lisensi game online.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat

ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan

ilmu hukum pada umumnya baik oleh rekan – rekan mahasiswa

12

12

Fakultaas Hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat

luas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang lisensi game

berbasis online berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan

pengetahuan bagi penulis di bidang Hukum Perdata yang

berkaitan dengan perlindungan hak cipta, selain itu

diharapkan juga penelitian ini bisa memberikan masukan

berupa fakta dan analisis beserta saran yang berguna bagi

praktisi hukum, kalangan akademisi, masyarakat,

pemerintah terkait serta penegak hukum mengenai

bagaimana peran dan pentingnya lisensi dan perlindungan

hukum serta aspek – aspek hukum yang berhubungan

dengan perjanjian lisensi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Falsafah

Negara mencantumkan nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila

ke-5 menyatakan “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang

berarti bahwa Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai-nilai

keadilan”.

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke IV menyatakan:

13

13

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Sebagaimana diuraikan diatas, Sudargo Gautama mengatakan

bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum adalah :19

1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan,

maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang -wenang.

2. Tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak

terhadap penguasa.

3. Asas legalitas, sebuah tindakan harus berdasarkan hukum yang

terlebih dahulu diadakan, yang harus ditaati oleh pemerintah dan

aparaturnya.

4. Pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak asasi ini betul-betul

terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang

membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan

mengadili harus terpisah satu sama lain. Tidak berada dalam satu

tangan.

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintah ketika negara

mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan

kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan

pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang merata, dan

tanggung jawab masyarakat kepada orang – orang yang mampu memenuhi

pesyaratan minimal untuk memenuhi kehidupan yang layak. Istilah ini

19

Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1993 hlm.

23.

14

14

secara umum bisa mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan

sosial.20

Konsep pembangunan berkelanjutan yang disampaikan oleh

Mochtar Kusumaatmadja dapat dilihat sebagai bagian dari konsep

pembangunan secara umum yang berkembang sejak tahun 1970-an. Teori

hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat

dianggap sebagai gagasan awal pembangunan berkelanjutan.21

Eddy Damian mengungkapkan suatu ciptaan mempunyai manfaat

bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga

menimbulkan adanya tiga macam konsepsi :22

a. Konsepsi kekayaan;

b. Konsepsi hak;

c. Konsepsi perlindungan hukum.

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual terdapat di berbagai konvensi

internasional, diantaranya yaitu: Berne Convention, UCC, Rome

Convention, serta konvensi-konvensi lainnya. Terdapat pula Trade Related

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s) sebagai salah satu bagian

dari perjanjian multirateral Agreement Etsablishing The World Trade

Organization atau perjanjian WTO.

20

https://id.wikipedia.prg/wiki, diunduh pada Minggu 3 Desember 2016, jam 20.00

21

Mochtar Kusuma Atmadja, Peranan Hukum Sebagai Alat atau Sarana Pembaharuan

atau Pembangunan Masyarakat, Unpad. Bandung, 2000 hlm 7. 22

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung: PT.Alumni, 2003, hlm. 18.

15

15

TRIP’s sebagai peraturan standar internasional perlindungan HKI

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur hak-hak dan

kewajiban yang berkaitan dengan perdagangan internasional pada bidang

kekayaan intelektual. TRIP’s merpakan salah satu bagian terpenting dalam

kerangka HKI telah menetapkan mekanisme berupa perlindungan

minimum yang sama terhadap HKI di seluruh wilayah negara-negara

anggota WTO. Pemerintah Indonesia yang juga ikut serta menandatangani

Agreement Establishing The World Organization beserta seluruh

persetujuan yang dijadikan lampiran dan sebagai bagian persetujuan

tersebut, lalu mengesahkan Persetujuan Pembentukan WTO tersebut

dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan

Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.23

Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan

perdagangan (General Agreement on Tarif and Trade / GATT) sebagai

bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia / WTO telah

disepakati norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi:24

1. Hak Cipta dan hak lain-lain;

2. Merek;

3. Indikasi Geografis;

4. Desain Produk Industri;

5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;

23

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, PT.Alumni, Bandung, 2003,

hal.25 24

Adami Chazawi, Tindak Pidana HKI, Bayumedia Publishing, Malang, 2007 , hlm. 4.

16

16

6. Desain tata letak sirkuit terpadu;

7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;

8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian

lisensi.

Pengelompokan HKI yang didasarkan pada Convention

Estabilishing The World Intellectual Property Organization (WIPO).25

1. Hak Cipta (Copy Rights)

2. Hak Milik (kekayaan) perindustrian (industrial property rights)

Adapun prinsip-prinsip dalam HKI, yaitu:26

1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan

intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi

maupun bukan materi.

2. Prinsip Ekonomi (the economy argument)

HKI yang diekspresikan khalayak umum dalam berbagai bentuknya,

memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan

manusia.

3. Prinsip Kebudayaan (the cultural argument)

25

http://www.hkiwipo.co.id/pengelompokanhki, diunduh pada Jumat 22 April 2016,

pukul 17.00 Wib. 26 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cetakan

Pertama, Binacipta, Bandung, 2000, hlm. 124

17

17

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni, dan sastra

sangat besar artinya bagi peningkatan tarif kehidupan, peradaban,

dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (the social argument)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang

berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum

mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Setiap orang mempunyai karya cipta seharusnya diberikan

penghargaan berupa pengakuan atas hasil ciptaannya baik dalam bentuk

materi ataupun dalam bentuk piagam penghargaan.Hak cipta terdiri atas

hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi

adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk

terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku

yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun

hak cipta atau hak terkait telah dialihkan (Penjelasan Umum Undang-

undang Hak Cipta, alinea kelima).

Saat ini teknologi berkembang dengan cepat. Salah satunya adalah

internet yang membawa perubahan yang sangat cepat, membawa ke dunia

tanpa batas, pengertian internet adalah Interconnection network (internet)

adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung.

Internet berasal dari bahasa latin "inter" yang berarti "antara". Internet

merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada di

seluruh dunia.Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta topology

18

18

jaringan yang berbeda. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan,

digunakan standar protokol internet yaitu TCP/IP.TCP bertugas untuk

memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP

bertugas untuk mentransmisikan paket data dari satu komputer ke

komputer lainya.27

Kelebihan dari media internet adalah mudah diakses dimana-

dimana. Dengan mudahnya pengaksesan ini orang-orang mudah

mendapatkan lagu-lagu yang ingin dimilikinya oleh pribadi dengan gratis

yang di sediakan oleh situs-situs di internet.Hak cipta sebagai bagian dari

perlindungan kekayaan intelektual memiliki hak-hak yang ditimbulkan atas

kekayaan yang dimilikinya, dalam hal ini pemilik hak cipta dapat

melakukan peruatan-perbuatan hukum tertentu atas kekayaan yang

dimilikinya. Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan dalamgan hak cipta

oleh hukum diberikan secara bersamaan dengan keistimewaan-

keistimewaan tertentu, yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya.

Kepemilikan hak cipta terkait dengan hak-hak yang melekat atau

dimiliki pemegang hak cipta. Pada umumnya, hukum hak cipta

memberikan beberapa hak yang dikenal dengan hak eksklusif (a-number

exclusive right).28

27

http://www.termasmedia.com/65-pengertian/71-pengertian-internet.html. diunduh pada

Selasa 10 februari 2016, pukul 15.00 Wib.

28

Attorney General’s Department Copyright Law Australia, Short Guide Copyright

Information, Australia, Januari, 2000.Tidak dicantumkan halaman.

19

19

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai HKI namun

pelanggaran tetap saja terjadi, padahal hal ini sangat bertentangan dengan

Undang-undang hak cipta serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi

elektronik.

Adapun dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang

didalamnya memilki dua prinsip yaitu prinsip deklaratif dan prinsip

konstitutif.

1. Prinsip Deklaratif (First To Use)

Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya

menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai

pertama pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif

dianggap kurang menjamin kepastian hukum

dibandingkan dengan sistem konstitutif berdasarkan

pendaftaran pertama yang lebih memberikan

perlindungan hukum. Dalam sistem deklaratif titik berat

diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa pemakai

pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak

menurut hukum atas merek bersangkutan.

2. Prinsip Konstitutif (First To File)

Prinsip Konstitutif disebut juga first to file principle. Artinya,

merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai

yang pertama. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek tidak

20

20

dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon

yang beretikad tidak baik. Pemohon beretikad tidak baik adalah

pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan

tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru,

atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan

mengecohkan atau menyesatkan konsumen. Yang dapat

mendaftarkan merek adalah orang atau badan hukum. Dalam

sistem konstitutif, hak akan timbul apabila telah didaftarkan oleh si

pemegang. Karena itu, dalam sistem ini pendaftaran merupakan

suatu keharusan.

Perbuatan yang dilakukan situs penyedia konten game gratis atas

penyediaan konten yang dapat diunggah oleh pengunjung situs tidak sesuai

dengan aturan UUHC 2014 dan UU ITE 2008.

Game (program komputer) merupakan salah satu objek hak cipta

yang dilindungi, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1)

yaitu:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: ..s. Program komputer”.

Pasal 1 angka 20 UUHC 2014 menyebutkan bahwa:

“Lisensi adalah izin yang tertulis diberikan pleh Pemegang Hak

Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain

untukmelaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak

terkait dengan syarat tertentu.”

21

21

Pasal 8 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta

menyebutkan bahwa:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang

Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Pasal 9 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

menyebutkan bahwa:

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. penerbitan Ciptaan;

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c. penerjemahan Ciptaan;

d. pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

f. pertunjukan Ciptaan;

g. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan; dan

i. penyewaan Ciptaan.

22

22

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara

Komersial Ciptaan.

Dalam Pasal 55 UUHC 2014 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak

Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan secara

komersial dapat melaporkan kepada Menteri.

(2) Menteri menverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil

verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas

permintaan pelapor Menteri yang menyelanggarakan urusan

pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informasi untuk

menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak

Cipta dalan sistem elektronik atau menjadikan layanan sisitem

elektronik tidak dapat diakses.

(4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu lama 14

(empat belas) Hari setelah penutupan Menteri meminta

penetapan pengadilan.

23

23

Ketentuan mengenai data yang berada dalam situs internet tersebut

terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet

dan Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 25 UU ITE 2008 dijelaskan bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun

menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang

ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa kumpulan lagu yang

disediakan dalam situs internet merupakan dokumen elektronik sebagai

objek Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi karya ciptanya

karena tidak sesuai dengan yang tercantum dalam UUHC 2014 serta dalam

UU ITE 2008.

Dalam aturan Undang-undang ITE terdapat pasal yang

menyebutkan untuk menyelesaikan masalah ini jika dapat menimbulkan

sengketa, Pasal 38 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dapat mengajukan Gugatan terhadap pihak yang

menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan

Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.

Kemudian Pasal 39 ayat (1) UU ITE 2008 menyatakan bahwa:

“Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan”

Lalu dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa:

“Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase,

atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

24

24

Jika dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1365

BW menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian

itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Dalam hal ini maka perbuatan menyediakan konten game gratis

dalam situs internet menimbulkan kerugian Pencipta dan Pemegang Hak

Cipta karena terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Namun

pada umumnya dalam menyelesaikan suatu sengketa maka langkah

awalnya perlu adanya penyelesaian alternatif diluar pengadilan sebelum

melangkah lebih lanjut ke ranah pidana serta kerugiannya, hal ini bertujuan

untuk mencapai suatu kesepakatan dengan win-win solution. Langkah-

langkah yang dilakukan diluar pengadilan yaitu Negoisasi, Konsiliasi, dan

Arbitrase dan lewat pengadilan. Jika tidak mencapai kesepakatan melalui

penyelesaian alternatif maka akan diselesaikan memlalui jalur pengadilan

dan diputus melalui ganti kerugian maupun pidana.

Dalam Pasal 95 UUHC 2014 menyebutkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat diakukan melalui

alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat 1

adalah Pengadilan Niaga.

3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana

dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian

sengketa Hak Cipta.

25

25

4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam

bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa

diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu

penyelesaian sengketa memlalui mediasi sebelum melakukan

tuntutan pidana.

Dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014 menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

Mengenai alat bukti yang digunakan dapat berupa alat bukti

eletronik, yaitu kumpulan data dalam situs internet, mengenai aklat bukti

elektronik diatur dalam Pasal 5 UU ITE, yaitu:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen cetaknya si Elektronik

dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan putusan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum

Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyaktakan

sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

26

26

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk

tertulis; dan

b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus

dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat

pembuat akta.”

Jadi berdasarkan teori serta penerapan dalam Peraturan Perundang-

undangan diatas dapat dijadikan sebuah hipotesis bahwa perbuatan

penyediaan konten game online yang dapat diunduh dengan gratis pada

situs internet dengan tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta ditinjau

dari UUHC 2014 dan UU ITE 2008 merupakan perbuatan melawan

hukum (PMH) dan dapat dilakukan upaya untuk melindungi hak cipta bagi

pencipta dan pemegang hak cipta atas karya ciptanya karena sudah

melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu

permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan

menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

27

27

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori

hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan

yang diteliti. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-

Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif atau lebih

dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan. Selain itu

penelitian ini juga dilengkapi dengan menggunakan pendekatan

perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis dan

pendekatakan komparatif (comparative approach) agar penelitian ini

tidak terbatas pada penelitian atas hukum yang berlaku (normatif)

saja, akan tetapi lebih dari itu yakni bagaimana seharusnya hukum

diterapkan.

Penelitian yuridis-normatif mengacu kepada norma hukum

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma

lain yang berlaku dan mengikat di masyarakat. Perolehan data

dilakukan melalui penelitian kepustakaan yakni melalui pengumpulan

data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan

bahan hukum tersier.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu

penetapan tujuan penelitian harus jelas, kemudian dilakukan

28

28

perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk

mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud

diatas, dalam peneliian ini dikumpulkan melalui penelitian

kepustakaan.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan

penelitian kepustakaan yaitu29 :

“penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam

bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan

meningkatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier”.

a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer30, berupa buku-

buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi ini.

Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang

mengikat31, terdiri dari beberapa peraturan perundang-

undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945

Amandemen Ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

29

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 2 30

Ibid, Hlm 14 31

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali

Pers, Jakarta, 1985, Hlm 11

29

29

Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 7 tahun 1994

Tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia, Pengaturan dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik, (Berne Convention for The Protection of Literary

and Artistic Works 1886 atau Konvensi Berne, persetujuan

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)

– World Trade Organization (WTO), World Intellectual

Property Organization (WIPO) CopyRight Treaty atau WIPO

Copyright Treaty), serta peraturan perundang-undangan

lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang

dibahas.

b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan

sekunder32 seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi

kepustakaan (Library Research), yaitu dengan penelaahan data yang

diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal,

hasil penelitian, ensiklopedi, biografi, indeks kumulatif, dan lain-lain

melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga

diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian,

32

Opcit., Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Hlm. 116

30

30

apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak,

sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Serta Studi Lapangan

(Field research). Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-

Normatif, yaitu dititik beratkan pada peenggunaan data kepustakaan

atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan

tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini

digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti

berkisar pada perlindungan terhadap hak cipta atas game berbasis

online di Indonesia.

a. StudiPustaka

1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang

berkaitan dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual,

Hak Cipta, Cyber Law.

2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih

data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum

primer, sekunder, dantersier.

3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh

dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan

sistematis.

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam

penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan

31

31

untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data

sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi

penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan, peneliti sebagai

instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan

menggunakan :

a. alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan

ke dalam buku catatan.

b. alat elektronik (computer) untuk mengkritik dan

menyususn bahan-bahan yang telah diperoleh.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang

sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis, analisis

data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara

sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu33. yang akan

menggunakan metode Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan

analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada

tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan

yang ada sebagai hukum positif:

33

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982,

hlm 37.

32

32

a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling

bertentangan;

b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat

mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

c. Kepasstian hukum, artinya perundang-undang yang diteliti

telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan

pemerintah berwenang.

Dalam permasalahan ini analisa diawali dengan kegiatan

penelitian dan penelaahan tentang latar belakang hak cipta, pengertian

hak cipta, tujuan hak cipta dan sampai pada perlindungan hak cipta

game berbasis online, termasuk menganalisa kasus berdasarkan pada

bahan-bahan kepustakaan yang ada. Kegiatan ini diharapkan dapat

memudahkan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang diajukan,

menafsirkannya dan kemudian menarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-

tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada

penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini

difokuskan pada lokasi kepustakaan, diantaranya yaitu:

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

1. Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

33

33

2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung. Jl.

Dipatiukur No. 35 Bandung.

3. Perpustakaan Universitas Khatolik Parahyangan. Jl.

Cimbeuleuit No. 94 Bandung.

4. Perpustakaan Universitas Islam Bandung. Jl. Taman Sari

No. 1 Bandung.

5. Perpustakaan Universitas Indonesia, Kampus UI Depok

Jawa Barat

b. Penelitian lapangan berlokasi di :

1. PT. Lyto Datarindo Fortuna, Jl. Raya Panjang No 7-9

kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

2. Bandung Electronic Center, Jl. Purnawarman No.13-15,

Babakan Ciamis, Bandung