ANALISIS DAYA SAING KEPARIWISATAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAMDisusun dalam rangka penyelesaian tugas Mata Kuliah Manajemen Pariwisata

Disusun Oleh: Soraya Rizki Amelia 1000940

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2011

BAB 1 Pendahuluan

1. Latar Belakang Industri pariwisata kini merupakan industri penting sebagai penyumbang Gross Domestic Product (GDP) suatu negara. Hal inilah yang menyebabkan negara berlombalomba untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang dimilikinya sehingga dapat menarik kunjungan wisata (turis) baik lokal maupun mancanegara. Maka dengan adanya hal ini suatu negara harus memiliki daya saing dengan negara lainnya agar sektor pariwisata di negaranya dapat terus berkembang, berdaya saing dan sebagai evaluasi agar lebih baik lagi. Penghitungan indeks daya saing kepariwisataan dunia penting dilakukan untuk memberikan gambaran posisi daya saing pariwisata pada suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Hasil tersebut akan memberi implikasi pada kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan memperhatikan indikator-indikator penentu daya saing. Hal ini penting dilakukan agar dapat dikaji kelebihan dan kekurangan negara tersebut dalam mengembangkan industri pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang potensial. Organisasi internasional yang melakukan kegiatan pengukuran indeks daya saing kepariwisataan adalah World Economic Forum (WEF) dengan hasil pengukuran yang disebut dengan The Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI). WEF melakukan kegiatan pengukuran daya saing ini kepada 139 negara dengan jangka waktu tertentu dan berdasarkan pada tiga sub indeks yaitu (1) Travel & Tourism Regulatory Framework, (2) Travel & Tourism Business Environment & Infrastructure, dan (3) Travel & Tourism Human, Cultural, and Natural Resources.

2. Tujuan Tujuan pengukuran daya saing industri pariwisata dunia merupakan alat atau tolok ukur dalam menentukan posisi daya saing industri pariwisata suatu negara. Disamping itu juga mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan daya saing

industri pariwisata disuatu negara agar tiap negara terus berlomba untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisatanya.

3. Manfaat Manfaat yang diharapkan mengenai pengukuran indeks daya saing pariwisata ini adalah dapat memberi gambaran posisi daya saing pariwisata pada suatu negara. Disamping itu diharapkan juga dapat menjadi salah satu pemacu bagi suatu negara untuk mengembangkan kepariwisataan di negaranya agar lebih baik lagi.

BAB 2 Kajian Pustaka

1. Konsep Kepariwisataan Istilah pariwisata banyak didefinisikan oleh para ahli dari kalangan yang berbeda. Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berputar-putar dan lingkup. Sedangkan pengertian wisata adalah perjalanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan: a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. b. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. c. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Menurut Marpaung (2002), Pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediaman . Sedangkan Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan penyelenggaraan wisata . Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Sihite, 2000:47). Orang yang melakukan perjalanan atau kegiatan tersebut, disebut dengan Wisatawan yang berasal pula dari dua suku kata, yaitu wisata dan akhiran wan yang menyatakan orang dengan segala profesi dan keahliannya.

2. Karakteristik Wisatawan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Hal yang selalu timbul di dalam membahas mengenai kajian pariwisata adalah mencari jawaban dari pertanyaan Mengapa orangorang melakukan perjalanan wisata? . Hal ini berkaitan erat dengan motivasi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Menurut MacIntos motivasi perjalanan wisata dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Physical Motivations Hal ini banyak hubungannya dengan hasrat untuk mengembalikan kondisi fisik, beristirahat, santai, berolah raga, atau pemeliharaan kesehatan agar kegairahan bekerja timbul kembali. b. Cultural Motivation Motivasi ini erat hubungannya dengan keinginan pribadi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata agar dapat melihat dan mengetahui negara lain, penduduknya, tata cara hidupnya serta adat istiadatnya yang berbeda dengan negara lainya. c. Interpersonal Motivation Di sini motivasinya didorong oleh keinginan seseorang untuk mengunjungi sanak-keluarga, kawan-kawan, atau ingin menghindarkan diri dari lingkungan kerja, ingin mencari teman baru atau lain-lain. Secara singkat motivasi ini erat hubungannya dengan keinginan untuk melarikan diri dari kesibukan rutin sehari hari . d. Status dan Prestige Motivation Di sini motivasinya suatu show, maksud seseorang ingin untuk memperlihatkan siapa dia, kedudukannya, statusnya dalam masyarakat tertentu demi prestige pribadinya. Jadi sifat perjalanan di sini sangat emosional dan adakalanya di hubungkan dengan perjalanan bisnis, dinas, pendidikan, profesi, hobi, dan lain-lain. Selain motivasi, wisatawan juga dibedakan menjadi beberapa klasifikasi oleh para ahli. Cohen (1972), mengklasifikasikan wisatawan atas dasar dari daerah yang akan di kunjungi, serta tingkat pengorganisasiannya dari perjalanan wisatanya. Atas dasar ini, Cohen membedakan wisatawan atas empat, yakni:

a. Drifter, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya, dan bepergian dalam jumlah kecil. b. Explorer, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanannya sendiri, dan tidak mau mengikuti jalan-jalan wisata yang sudah umum melainkan mencari hal yang tidak umum. Wisatawan seperti ini bersedia memanfaatkan fasilitas dengan standar lokal dan tingkat interaksinya dengan masyarakat lokal juga tinggi. c. Individual Mass Tourist, yaitu wisatawan yang menyerahkan pengaturan perjalanannya kepada agen perjalanan, dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal. d. Organized-Mass Tourist, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah dikenal, dengan fasilitas seperti yang dapat ditemuinya di tempat tinggalnya, dan perjalanannya selalu dipandu oleh pemandu wisata. Sedangkan Plog (1972) mengembangkan tipologi wisatawan sebagai berikut: a. Allocentric, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui, bersifat petualangan, dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal. b. Psychocentric, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah mempunyai fasilitas dengan standar yang sama dengan di negaranya sendiri. Mereka melakukan perjalanan wisata dengan program yang pasti, dan memanfaatkan fasilitas dengan fasilitas internasional. c. Mid-Centric, terletak di antara allocentric dan psychocentric.

3. Konsep Industri Pariwisata Bila orang mendengar kata industri, gambaran dari kebanyakan orang adalah suatu bangunan pabrik dengan segala perlengkapannya yang mempunyai cerobong asap dengan menggunakan mesin dalam proses produksinya. Demikianlah gambaran industri pada umumnya, tetapi tidak demikian dengan industri pariwisata. Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009, Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Penggolongan perusahaan-perusahaan yang dapat diklasifikasikan sebagai industri pariwisata yaitu: a. Perusahaan Pariwisata Utama Langsung Penggolongan rincian perusahaan-perusahaan pariwisata utama langsung, yaitu objek sentra, subjek sentra dan perusahaan pariwisata yang menyangkut objek maupun subjek pariwisata sendiri. Perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam objek sentra yaitu perusahaan akomodasi, tempat peristirahatan khusus bagi pengunjung yang sakit beserta kliniknya, perusahaan angkutan publik, perusahaan pengrajin atau manufaktur, toko-toko penjual souvenir, usaha-usaha khusus yang menyediakan dan menyajikan tempat-tempat rekreasi, organisasi atau usaha yang menyediakan pramuwisata (guide) serta klub atau lembaga yang khusus mempromosikan pariwisata dengan jalan mengelola, mengatur perbaikan dan kebersihan objek-objek yang dikunjungi oleh wisatawan. Sedangkan perusahaan yang termasuk subjek sentra seperti perusahaanperusahaan penerbitan kepariwisataan yang memajukan promosi pariwisata secara umum atau khusus, usaha-usaha yang membiayai kepariwisataan seperti bank pariwisata (travel bank), usaha kredit pariwisata (travel credit), badan-badan yang membiayai wisatawan sosial atau wisatawan remaja, perusahaan-perusahaan asuransi pariwisata seperti asuransi kecelakaan, asuransi sakit, biaya rumah sakit, kematian pada waktu mengadakan perjalanan. b. Perusahaan Pariwisata Sekunder Tak Langsung Perusahaan-perusahaan dibawah ini dapat digolongkan ke dalam perusahaan pariwisata sekunder tak langsung, seperti usaha-usaha dibidang pangan (catering), yaitu perusahaan-perusahaan yang kegiatannya mengadakan dan menyediakan makanan dan minuman, perusahaan-perusahaan yang kegiatannya membuat kapal-kapal khusus untuk wisatawan seperti kapal pesiar (cruise ship), gerbong-gerbong khusus untuk wisatawan, mobil-mobil dan bis-bis, motorboat-motorboat, dan sebagainya, toko-toko pakaian, perhiasan wanita dan batu permata mutu manikam, alat-alat potret dan film, alat-alat kecantikan, barang-barang keperluan sehari-hari, dan sebagainya, toko binatu, tukang cukur, toko ahli kecantikan, salon kecantikan, dan sebagainya.

4. Konsep Pengelolaan Industri Pariwisata Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat atau disebut dengan stakeholders. Masingmasing mempunyai peran yang berbeda dalam mengelola industri atau kegiatan pariwisata namun tetap harus ada kerjasama antara satu sama lain. Berikut ini adalah penjelasan mengenai konsep pengelolaan pariwisata: a. Perencanaan (Planning) Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus,

mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders. Masingmasing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula. Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu: (1) perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata, (2) perencanaan penggunaan lahan, (3) perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain, (4) perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, dan (5) perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan. b. Pengorganisasian (Organizing) Pariwisata telah meningkatkan kemampuan kompleksitas dalam perkembangan teknologi. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran pariwisata. Saat ini kemampuan teknologi informasi dalam dunia pariwisata dikenal dengan e-tourism, atau elektronik pariwisata. Konsep e-tourism ini diterjemahkan menjadi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan

berbagai jasa layanan pariwisata kepada customers dalam bentuk telematika, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses. Pengembangan dalam penerapan elektronik pariwisata saat ini telah bergerak pada pemuktahiran dengan paradigma pengelolaan sistem informasi pariwisata terpadu, atau Destination Management Organization (DMO). Paradigma ini mempertimbangkan peran dan fungsi suatu daerah tujuan wisata. Pengelolaan DMO dilakukan secara terpadu oleh lembaga pemerintah, perusahaan swasta, organisasi profesi dan elemenelemen yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata. Kegiatan pengelolaan ini mengarah pada pencapaian pembangunan ekonomi dan keseimbangan pembangunan wilayah. c. Pengarahan (Directing) Pengarahan berfungsi agar industri pariwisata berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah: (1) peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka (deposit payment) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan lain-lain; (2) peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada di masing-masing lantai hotel dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya; (3) peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan; (4) peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti pilot, sopir, dan nahkoda. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; flora dan fauna yang langka, air, tanah dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. d. Pengawasan (Controlling) Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk

membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan atau tidak. Pengawasan hendaknya dilakukan secara terus menerus agar apabila terjadi kelemahan pada setiap sektor dapat diminimalisir. Selain itu, pengelola pariwisata harus berperan dalam segala hal agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. United Nations World Tourism Organization (UN-WTO) adalah organisasi pariwisata internasional yang meratifikasi Global Code of Ethic For Tourism. Berisi 10 pasal mengenai kode etik pariwisata internasional. e. Evaluasi (Evaluating) Evaluasi pariwisata berfungsi sebagai tolok ukur dalam pencapaian tujuan pariwisata. World Economic Forum (WEF) adalah organisasi internasional yang mengevaluasi tingkat daya saing pariwisata yaitu disebut dengan The Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) dengan mengukur indeks daya saing pariwisata terhadap 139 negara yang menjadi anggotanya.

BAB 3 Analisis Daya Saing Kepariwisataan Negara Brunei Darussalam

1. Profil Negara y y y y y y y Nama resmi Ibukota Motto Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan Agama : Negara Brunei Darussalam : Bandar Seri Begawan : Selalu menuruti arahan Tuhan : 5.765 km : 343.653 (2002) : 60 jiwa/km : Islam (64%), Buddha (14%), Kristen (10%), Kong Hu Cu, dan lainnya (12%) y y y y y y y Suku bangsa Mata uang Bahasa Lagu kebangsaan Kemerdekaan Zona Waktu Kode Telepon : Melayu (65%), Cina (20%), suku Dayak (15%) : Dollar Brunei (BND) : Melayu dan Inggris : Allah Peliharakan Sultan : 1 Januari 1984 (dari kekuasaan Inggris) : (UTC+8) : +673

Bendera

Lambang Negara

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang sangat makmur di sebelah Utara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Secara astronomis, wilayah negara ini terletak pada 5LU 4LS dan 114BT 11530 BT. Negara ini memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri.

Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Satuan mata uangnya adalah Dollar Brunei yang memiliki nilai sama dengan Dollar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumbersumber ekonomi dalam bidang perdagangan. a. Potensi Alam 1. Kawasan daratan di Brunei didominasi ketampakan alam dataran rendah dengan sedikit perbukitan di bagian Timurnya. 2. Memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang sangat besar. 3. Di bidang pertanian, negara ini adalah penghasil kelapa, karet, dan kelapa sawit yang cukup besar. b . Potensi Pariwisata Bentuk wisata yang dikembangkan pemerintah Brunei Darussalam adalah wisata budaya, misalnya kehidupan masyarakat terapung di daerah yang disebut dengan Kota Air dan Istana Kesultanan Brunei yang dihiasi oleh lapisan emas di kubah utamanya. c . Potensi Industri Industri minyak adalah industri utama di Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat juga industri gas alam. Penambangan minyak dan gas alam ini dilakukan di darat dan lepas pantai. d . Potensi Sosial Budaya Penduduk Brunei Darussalam didominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya adalah suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Namun dalam penggunaan sehari-hari, penduduknya ada yang berbahasa Mandarin dan Inggris.

Peta Kawasan

Peta Negara

2. Analisis Kerangka Kebijakan (Regulatory Framework) 2011 Index...................................................................67 2009 Index...................................................................69 T&T regulatory framework ........................................... 96 Policy rules and regulations......................... .................. 120 Environmental sustainability........................ .................. 136 Safety and security ..................................... .................. 23 Health and hygiene .................................... .................. 70 Prioritization of Travel & Tourism................. .................. 127

7 6 5 4 3 2 1 0 Regulatory Policy Environment Safety Health Prioritization

Indeks daya saing kepariwisataan Brunei naik 2 peringkat dari tahun 2009 yang menduduki peringkat 69 dari 133 negara, pada tahun 2011 ini menduduki peringkat 67 dari 139 negara. Dilihat dari chart diatas, daya saing kepariwisataan Brunei dalam sub indeks kerangka kebijakan dapat dikatakan kurang baik karena masuk dalam rangking 96 dari 139 negara. Namun dalam 5 pilar kerangka kebijakan, Brunei unggul dalam bidang keamanan pada rangking 23 dan disusul dengan bidang kesehatan dan kebersihan pada rangking 70. Sedangkan kelemahannya ada pada prioritas terhadap pariwisata dan keberlanjutan lingkungan.

3. Analisis Lingkungan Bisnis dan Infrastruktur T&T business environment & infrastructure................. 50 Air transport infrastructure........................................... 41

Ground transport infrastructure......................... ............ 49 Tourism infrastructure ................................................. 91

ICT infrastructure .............................................. ............ 47 Price competitiveness in the T&T industry..................... 17 6 5 4 3 2 1 0 Business Air Ground Tourism ICT Price

Sub indeks daya saing Brunei dalam hal lingkungan bisnis dan infrastruktur dapat dikatakan baik karena masuk dalam rangking 50 besar. Dalam hal ini pilar yang paling unggul adalah daya saing harga dalam industri pariwisata yang menjadi rangking 1 diantara 4 pilar lainnya. Brunei mempunyai benefit dari harga tiket pesawat dan airport charges yang rendah, dan lebih umumnya harga pajak di Brunei rendah.

4. Analisis SDM, Budaya dan SDA Dalam Kepariwisataan T&T human, cultural, & natural resources..................... 63 Human resources ......................................................... 47

Education and training................................................... 49 Availability of qualified labor.......................................... 36 Affinity for Travel & Tourism.......................................... 78 Natural resources .......................................................... 38 Cultural resources.......................................................... 91

6 5 4 3 2 1 0 Resources Human Education Availability Affinity Natural Cultural

Berdasarkan chart diatas, posisi Brunei cukup baik menempati rangking 63 pada sub indeks sumber daya manusia, budaya dan alam. Keunggulan Brunei dalam sub indeks ini yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi syarat (berkualifikasi) dan kelemahannya pada sumber daya budaya yang menempati peringkat ke 91.

BAB 4 Penutup

Dalam berbagai aspek yang telah dinilai oleh World Economic Forum (WEF), Brunei mencapai tingkat yang baik karena dapat menempati posisi 1 pada pilar daya saing harga dalam industri pariwisata. Hal tersebut cukup membanggakan karena industri pariwisata ternyata dapat berkembang di negara ini mengingat Brunei Darussalam dulunya mengandalkan sektor minyak bumi dan gas. Secara keseluruhan, Brunei Darussalam telah menempati posisi yang cukup baik pada tingkat dunia dengan menempati posisi ke 67 dari 139 negara dan pada kawasan Asia Pasifik menempati posisi 11 besar dari 26 negara. Penghitungan indeks daya saing kepariwisataan ini harus terus dilakukan WEF secara periodik agar perkembangan kepariwisataan di tiap negara dapat terus dipantau dan diketahui sehingga masing-masing negara terus memperbaiki diri agar lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sihite, Richard. (2000). Tourism Industry (Kepariwisataan). Surabaya: SIC. http://artinbayu.blogspot.com/2011/03/konsep-kepariwisataan.html http://dahlanforum.wordpress.com/2009/05/19/brunei-darussalam/ http://id.wikipedia.org/wiki/Brunei http://pariwisatadanteknologi.blogspot.com/2010/05/karakteristik-dan-motivasiwisatawan.html http://www.ar.itb.ac.id/wdp/wp-content/uploads/2006/05/Konsepkonsep%20Perencanaan%20Pariwisata.pdf The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 2011 World Economic Forum UU RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan