Daya Saing Kadin7

B U T I R - B U T I R P E M I K I R A N P E R D A G A N G A N I N D O N E S I A 2 0 0 9 – 2 0 1 465

A. Daya Saing dalam Perekonomian Nasional

Semakin liberalnya perdagangan dunia akan menuntut peningkatan daya

saing produk Indonesia di pasar global. Kemampuan bersaing produk

Indonesia harus dipahami keterkaitannya dengan sektor hulu dan hilir

serta perlu dirumuskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dengan

melakukan komparasi terhadap industri negara-negara lain.

Krugman dan Obstfeld dalam bukunya, International Economics (2006),

berpendapat bahwa kemakmuran nasional dapat diperoleh melalui

perdagangan internasional yang memberi manfaat saling menguntungkan

bagi pihak-pihak yang menjual dan membeli. Melalui perdagangan akan

dihasilkan surplus produsen dan konsumen. Produsen akan mendapat

kesempatan menjual produk yang dihasilkannya ke lebih banyak

konsumen. Demikian juga konsumen dapat menikmati berbagai produk

yang tidak dihasilkan oleh produsen lokal.

Keunggulan komparatif mungkin saja merupakan inti dari teori

perdagangan dan spesialisasi, tetapi tidak selalu berhubungan erat dengan

diskusi mengenai daya saing yang terjadi di dunia nyata. Contoh nyata

adalah fenomena.

Kemakmuran suatu negara haruslah diusahakan. Michael E. Porter dalam

bukunya yang berjudul The Competitive Advantage of Nations (1990) juga

menegaskan bahwa kemakmuran negara bukanlah merupakan sebuah

warisan. Kemakmuran tidak bergantung dari melimpahnya sumber daya

alam, tenaga kerja, tingkat suku bunga, ataupun nilai tukar mata uang asing,

seperti halnya yang diutarakan kaum ekonom klasik yang mengagungkan

pentingnya perdagangan.

BAB VPENINGKATAN DAYA SAING

BAB V PENINGKATAN DAYA SAING


Daya saing negara bergantung dari kapasitas industri negara tersebut

untuk terus berinovasi dan berkembang. Oleh karena itu, meskipun diyakini

memberi banyak manfaat, sebagian orang berpandangan skeptis tentang

manfaat yang didapatkan melalui perdagangan, khususnya perdagangan

internasional. Perdagangan internasional juga membuat khawatir produsen

dalam negeri atas keberadaan pasar dari barang yang diproduksinya, oleh

karena itu sejak zaman klasik sampai sekarang masih saja ada kesangsian,

tidakkah lebih baik kalau penduduk dari negara tertentu membeli produk

yang dihasilkan negaranya sendiri karena akan menciptakan lapangan

kerja?”.

Perdagangan internasional yang mendorong terjadinya globalisasi

ditandai dengan semakin berkembangnya sistem inovasi teknologi

informasi, perdagangan, reformasi politik, transnasionalisasi sistem

keuangan, dan investasi. Indonesia mengikuti arus perdagangan bebas

internasional dengan menandatangani General Agreement on Tariffs and

Trade (GATT) yang menghasilkan pembentukan World Trade Organization

(WTO) dan deklarasi Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) tentang

sistem perdagangan bebas dan investasi yang berlaku penuh pada tahun

2010 untuk negara maju dan tahun 2020 bagi negara berkembang. Tidak

kalah pentingnya, Indonesia bersama-sama negara di lingkungan ASEAN

lainnya telah sepakat membentuk perdagangan bebas ASEAN, yaitu ASEAN

Free Trade Area (AFTA) yang sudah mulai diberlakukan pada tahun 2002.

Melalui berbagai kesepakatan internasional tersebut, sudah tentu mau tidak

mau akan tercipta persaingan yang semakin ketat, baik dalam perdagangan

internasional maupun dalam upaya menarik investasi multinasional.

Pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah: “Mampukah Indonesia

memanfaatkan keterbukaan pasar internasional dan bersaing di pasar

global?” Kalau tidak mampu maka Indonesia hanya akan dimanfaatkan

sebagai pasar produk dunia.

Ekspor produk Indonesia ke pasar internasional masih banyak bersifat

produk tradisional dalam bentuk bahan baku (raw material). Pelaku usaha

agribisnis Indonesia dalam pasar internasional pasti akan menghadapi


pembeli besar berupa importir atau industri pengolahan lanjutan. Posisi

semacam ini cenderung menempatkan Indonesia pada posisi yang lemah

karena besarnya volume pembelian yang dilakukan oleh pasar industri

dan sedikitnya jumlah pembeli. Kelemahan ini semakin menumpuk karena

adanya kecenderungan atas homogenitas produk yang kita hasilkan

dengan produk yang dihasilkan oleh negara lain.

Posisi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas dunia relatif

kurang menguntungkan. Seiring dengan semakin liberalnya perdagangan

dunia, Indonesia harus meningkatkan kemampuan bersaingnya di pasar

global. Pasar global dapat bermakna pasar internasional di negara lain

dan pasar dalam negeri yang sudah semakin dipenuhi dengan produk

impor. Melihat kondisi perekonomian Indonesia dikhawatirkan dampak

globalisasi akan memberi dampak negatif bagi Indonesia, terutama kalau

Indonesia tidak mampu menjadi pemasok bagi kebutuhan produk vital,

seperti pangan.

Publikasi The Global Competitiveness Report yang diterbitkan oleh World

Economic Forum pada tahun 2008 menunjukkan bagaimana daya saing

Indonesia dalam persaingan global. Pada tahun 2008, peringkat daya saing

Indonesia berdasarkan Growth Competitiveness Index berada di urutan ke–

55 dari 134 negara, data selengkapnya terdapat pada tabel pada berikut.

Prestasi Indonesia di 2008 tersebut relatif tidak mengalami kemajuan

dibandingkan prestasi tahun 2007 yang berada di urutan 54 dari 131

negara.

Peningkatan daya saing perlu mendapat perhatian karena punya potensi

besar untuk dikembangkan di Indonesia. Ketersediaan pasokan bahan

baku, tenaga kerja, dan teknologi yang relatif melimpah semestinya

mampu dikembangkan lebih jauh.

Menurut penelitian yang dilakukan Asia Development Bank (ADB) Institute

(2003), daya saing berarti kemampuan perusahaan untuk bersaing.

Perusahaan memiliki strategi tersendiri untuk menurunkan biaya,

meningkatkan kualitas produk, dan mendapatkan jaringan pemasaran.



GCI 2008–2009 rank GCI

(among 2007 2007–2008Country/Economy Rank Score countries)* rank

United States 1 5.74 1 1Switzerland 2 5.61 2 2Denmark 3 5.58 3 3Sweden 4 5.53 4 4Singapore 5 5.53 5 7Finland 6 5.50 6 6Germany 7 5.46 7 5Netherlands 8 5.41 8 10Japan 9 5.38 9 8Canada 10 5.37 10 13Hong Kong SAR 11 5.33 11 12United Kingdom 12 5.30 12 9Korea, Rep. 13 5.28 13 11Austria 14 5.23 14 15Norway 15 5.22 15 16France 16 5.22 16 18Taiwan, China 17 5.22 17 14Australia 18 5.20 18 19Belgium 19 5.14 19 20Iceland 20 5.05 20 23Malaysia 21 5.04 21 21Ireland 22 4.99 22 22Israel 23 4.97 23 17New Zealand 24 4.93 24 24Luxembourg 25 4.85 25 25Qatar 26 4.83 26 31Saudi Arabia 27 4.72 27 35Chile 28 4.72 28 26Spain 29 4.72 29 29China 30 4.70 30 34United Arab Emirates 31 4.68 31 37Estonia 32 4.67 32 27Czech Republic 33 4.62 33 33Thailand 34 4.60 34 28Kuwait 35 4.58 35 30Tunisia 36 4.58 36 32Bahrain 37 4.57 37 43Oman 38 4.55 38 42Brunei Darussalam 39 4.54 n/a n/aCyprus 40 4.53 39 55Puerto Rico 41 4.51 40 36Slovenia 42 4.50 41 39Portugal 43 4.47 42 40Lithuania 44 4.45 43 38South Africa 45 4.41 44 44Slovak Republic 46 4.40 45 41Barbados 47 4.40 46 50Jordan 48 4.37 47 49Italy 49 4.35 48 46India 50 4.33 49 48Russian Federation 51 4.31 50 58Malta 52 4.31 51 56Poland 53 4.28 52 51Latvia 54 4.26 53 45Indonesia 55 4.25 54 54Botswana 56 4.25 55 76Mauritius 57 4.25 56 60Panama 58 4.24 57 59Costa Rica 59 4.23 58 63Mexico 60 4.23 59 52Croatia 61 4.22 60 57Hungary 62 4.22 61 47Turkey 63 4.15 62 53Brazil 64 4.13 63 72Montenegro 65 4.11 64 82Kazakhstan 66 4.11 65 61Greece 67 4.11 66 65Romania 68 4.10 67 74

(Cont’d.)

GCI 2008–2009 rank GCI

(among 2007 2007–2008Country/Economy Rank Score countries)* rank

Azerbaijan 69 4.10 68 66Vietnam 70 4.10 69 68Philippines 71 4.09 70 71Ukraine 72 4.09 71 73Morocco 73 4.08 72 64Colombia 74 4.05 73 69Uruguay 75 4.04 74 75Bulgaria 76 4.03 75 79Sri Lanka 77 4.02 76 70Syria 78 3.99 77 80El Salvador 79 3.99 78 67Namibia 80 3.99 79 89Egypt 81 3.98 80 77Honduras 82 3.98 81 83Peru 83 3.95 82 86Guatemala 84 3.94 83 87Serbia 85 3.90 84 91Jamaica 86 3.89 85 78Gambia, The 87 3.88 86 102Argentina 88 3.87 87 85Macedonia, FYR 89 3.87 88 94Georgia 90 3.86 89 90Libya 91 3.85 90 88Trinidad and Tobago 92 3.85 91 84Kenya 93 3.84 92 99Nigeria 94 3.81 93 95Moldova 95 3.75 94 97Senegal 96 3.73 95 100Armenia 97 3.73 96 93Dominican Republic 98 3.72 97 96Algeria 99 3.71 98 81Mongolia 100 3.65 99 101Pakistan 101 3.65 100 92Ghana 102 3.62 n/a n/aSuriname 103 3.58 101 113Ecuador 104 3.58 102 103Venezuela 105 3.56 103 98Benin 106 3.56 104 108Bosnia and Herzegovina 107 3.56 105 106Albania 108 3.55 106 109Cambodia 109 3.53 107 110Côte d’Ivoire 110 3.51 n/a n/aBangladesh 111 3.51 108 107Zambia 112 3.49 109 122Tanzania 113 3.49 110 104Cameroon 114 3.48 111 116Guyana 115 3.47 112 126Tajikistan 116 3.46 113 117Mali 117 3.43 114 115Bolivia 118 3.42 115 105Malawi 119 3.42 n/a n/aNicaragua 120 3.41 116 111Ethiopia 121 3.41 117 123Kyrgyz Republic 122 3.40 118 119Lesotho 123 3.40 119 124Paraguay 124 3.40 120 121Madagascar 125 3.38 121 118Nepal 126 3.37 122 114Burkina Faso 127 3.36 123 112Uganda 128 3.35 124 120Timor-Leste 129 3.15 125 127Mozambique 130 3.15 126 128Mauritania 131 3.14 127 125Burundi 132 2.98 128 130Zimbabwe 133 2.88 129 129Chad 134 2.85 130 131

* One country that was included last year is not shown because of lack ofsurvey data (Uzbekistan). This explains why the lowest rank in this columnis 130, rather than 131.

The Global Competitiveness Index rankings and 2007–2008 comparisons

GCI 2008–2009 GCI 2008–2009

The Global Competitiveness Report 2008-2009 © 2008 World Economic Forum

Tabel 11The Global Competitivenss Index 2008

Sumber: World Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2008-2009 (2008)


Pengembangan industri membutuhkan peningkatan daya saing di pasar

domestik dan internasional. Daya saing produk Indonesia memang perlu

mendapat perhatian dan secara sistematis harus ditingkatkan sebagai

salah satu cara membangun perekonomian Indonesia. Oleh karena itu,

dalam kaitan ini perlu diketahui ukuran daya saing industri Indonesia di

pasar internasional sebagai landasan untuk melakukan analisis daya saing

dan merumuskan upaya-upaya peningkatan daya saing dalam rangka

pembangunan daya saing dan perekonomian nasional.

Perkembangan perekonomian Cina yang sangat pesat saat ini mendapat

perhatian seluruh negara di dunia, baik itu sebagai ancaman maupun

peluang yang baru. Cina dianggap sebagai ancaman karena terkenal

dengan komoditas-komoditas ekspor yang berkualitas tinggi, namun

harganya relatif murah. Murahnya produk Cina tidak hanya karena biaya

input (terutama upah tenaga kerja) yang rendah, namun China juga

memberlakukan nilai tukar yang tetap rendah (undervaluation of Yuan)

terhadap mata uang dolar AS sebagaimana yang dituding oleh negara

Amerika Serikat. Selain itu, pemberlakuan tax duty juga merupakan salah

satu faktor penyebab rendahnya produk-produk ekspor Cina.

Menurut hasil studi ASEAN–China Working Group on Economic Cooperation

(2001), FTA ASEAN–Cina diperkirakan dapat memberi keuntungan bagi

kedua belah pihak. Ekspor ASEAN ke Cina akan meningkat sebesar 48

persen dan ekspor Cina ke ASEAN akan meningkat 55,1 persen. GDP riil

ASEAN diperkirakan bertambah sebesar US$5,4 miliar (0.9 persen) dan

GDP riil Cina akan meningkat sebesar US$ 2,2 miliar (0,3 persen). Kenaikan

GDP anggota ASEAN terbesar akan dinikmati oleh Vietnam (2,15 persen),

sedangkan Indonesia (1,12 persen) sedikit lebih rendah dari Malaysia (1,17

persen).

B. Pengembangan Daya Saing

Perkembangan konsep daya saing oleh Cho dan Moon dalam bukunya

yang berjudul Evolution of Competitiveness Theory (2000) dimulai dari



pandangan merkantilisme yang memandang perdagangan sebagai suatu

zero-sum game, dengan surplus perdagangan sebuah negara diimbangi

dengan defisit perdagangan negara lain.

Namun, Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations

(2003) memandang perdagangan sebagai positive-sum game dengan semua

mitra yang berdagang dapat memperoleh manfaat jika negara-negara

melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang memiliki

keunggulan absolut. Ia percaya operasi hukum alam atau invisible hand

dan oleh karenanya mendukung individualisme dan perdagangan bebas.

Selain itu, setiap orang lebih memahami kebutuhan dan keinginannya

sendiri. Jika setiap orang diizinkan mencari kesejahteraannya sendiri maka

dalam jangka panjang, ia akan memberikan kontribusi paling besar bagi

kebaikan bersama. Hukum alam, dan bukannya peraturan pemerintah,

akan berperan mencegah penyalahgunaan kebebasan ini. Secara khusus,

keunggulan dari hukum alam ini di matanya berasal dari pembagian kerja

(division of labor).

Perdagangan internasional oleh karenanya merupakan positive game bagi

Adam Smith. Mengkritik merkantilisme, Smith menunjukkan bagaimana

segala bentuk campur tangan pemerintah, seperti memberikan

monopoli, mensubsidi ekspor, melarang impor, dan mengatur upah, dapat

menghambat pertumbuhan alamiah aktivitas ekonomi. Sebaliknya, Smith

mengungkapkan keunggulan spesialisasi berdasarkan wilayah dan negara.

Diawali dengan penalaran seperti ini menunjukkan bagaimana setiap

negara dapat jauh lebih baik secara ekonomis dengan berkonsentrasi

pada apa yang dapat dilakukannya dengan paling baik daripada

mengikuti doktrin merkantilis berupa kecukupan diri nasional (national

self-sufficiency).

Persaingan adalah sangat penting dalam masyarakat seperti yang

diusulkan oleh Adam Smith. Persaingan memastikan bahwa setiap orang

dan negara akan melakukan apa yang paling sesuai mereka lakukan. Hal

ini memastikan bahwa masing-masing mendapatkan penghargaan penuh

atas jasa-jasa mereka dan kontribusi maksimal mereka bagi kebaikan


bersama. Oleh karena itu, peran pemerintah atau penguasa seharusnya

minimal.

Kebijakan perekonomian pemerintah yang paling penting adalah

menghilangkan monopoli dan melindungi persaingan. Meskipun demikian,

posisi Smith terhadap regulasi pemerintah tidaklah mutlak. Sebagaimana

ditunjukkan dalam tugas ketiga pemerintah, Smith menyatakan bahwa

proyek-proyek yang diperlukan yang terlalu besar untuk lembaga swasta

akan dilaksanakan oleh kewenangan publik.

Perdebatan tentang konsep keunggulan komparatif diawali ketika Smith

menerbitkan bukunya yang dilanjutkan oleh banyak ekonom yang

memberikan kontribusi pada teori ini. Di antaranya, kontribusi mengenai

teori perdagangan internasional sedemikian penting sehingga teori

klasik ini kadang-kadang dikatakan sebagai teori Ricardian. Terdapat

suatu persoalan dengan teori keunggulan absolut. Sebuah negara yang

superior seperti ini mungkin tidak memperoleh manfaat dari perdagangan

internasional. Aturan ini dikenal sebagai teori keunggulan komparatif.

Implikasi penting dari teori ini adalah bahwa sekalipun sebuah negara

tidak memiliki suatu keunggulan absolut dalam barang apapun, negara

ini dan juga negara-negara lainnya masih akan mendapatkan manfaat dari

perdagangan internasional.

Impor dapat menguntungkan bagi sebuah negara walaupun negara itu

mampu memproduksi produk yang diimpor dengan biaya yang lebih

rendah. Oleh karena itu, tidak benar adanya, sebagaimana yang diyakini

oleh Adam Smith, bahwa di dalam perdagangan bebas masing-masing

komoditas akan diproduksi oleh negara yang memproduksinya dengan

biaya riil yang paling rendah. Hal ini merupakan prinsip keunggulan

komparatif yang melandasi keunggulan pembagian tenaga kerja, baik

antar-individu, antar-wilayah, maupun antar-negara. Model perdagangan

internasional Ricardian dengan demikian merupakan suatu alat yang sangat

bermanfaat untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa perdagangan

dapat terjadi dan bagaimana perdagangan meningkatkan kesejahteraan

para mitra yang berdagang.



Banyak barang manufaktur yang melalui suatu siklus produk yang

terdiri dari introduksi, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Jadi,

keunggulan komparatif dari barang ini berubah dari waktu ke waktu

dan dari satu negara ke negara lain. Selain itu, perusahaan cenderung

dirangsang oleh kebutuhan dan kesempatan yang ada di pasar yang

terdekat, yaitu home market. Home market memainkan peran ganda

dalam hipotesis ini. Home market tidak hanya berperan sebagai sumber

rangsangan untuk perusahaan inovasi, tetapi juga lokasi yang lebih disukai

untuk melaksanakan produksi.

Berbeda dengan model keunggulan komparatif yang cenderung outside-

in approach yang menempatkan pasar, kompetisi, dan konsumen sebagai

titik awal proses penyusunan strategi. Konsep yang disusun oleh Prahalad

dan Hamel lebih cenderung inside-out. The core competence model yang

disusun oleh Prahalad dan Hamel, dalam penelitiannya yang berjudul

Competing For The Future (1994), bahwa daya saing dalam jangka panjang

diturunkan dari kemampuan untuk membangun core competence, yaitu

lower cost dan more speedily dari pesaing. The core competence dapat

menghasilkan produk baru yang tidak diantisipasi sebelumnya.

Sumber utama untuk membangun competence adalah kemampuan

manajemen untuk mengkonsolidasikan corporate-wide technologies dan

production skills menjadi kompetensi. Mereka menganjurkan perusahaan

agar strategi bersaing dibangun di seputar core of shared competencies.

Core competence yang dimaksudnya harus memenuhi tiga persyaratan

dasar, yaitu

1. menyediakan akses potensial ke pasar yang bervariasi luas;

2. membuat kontribusi nyata untuk membuat product benefit seperti

yang diharapkan konsumen;

3. more competence semestinya sulit ditiru oleh pesaing.


Untuk membangun core competence diperlukan proses perbaikan yang

berkelanjutan yang menjadi komitmen seluruh level manajemen, termasuk

manajemen puncak.

Daya saing menggambarkan kemampuan bersaing di masa lalu, masa kini,

dan dapat diproyeksikan ke masa depan. Daya saing bersifat dinamis dan

akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu bergantung pada tingkat

kompetisi, perubahan perilaku permintaan, dan kemampuan dasar industri

di negara bersangkutan.

Dalam teori perdagangan modern dikatakan bahwa di dalam perdagangan

dengan tingkat kompetisi yang tidak sempurna, keunggulan komparatif

tetap memegang peranan penting untuk menjelaskan pola perdagangan

yang terjadi. Namun, skala ekonomi dan motivasi strategis juga berperan

penting.

Keunggulan komparatif tidak selalu berhubungan erat dengan diskusi

mengenai daya saing dikarenakan beberapa hal. Pertama, karena

keunggulan komparatif merupakan konsep mikroekonomi yang berfokus

pada perdagangan industri spesifik yang mampu menjelaskan mengapa

sebuah negara melakukan ekspor atas produk-produk padat karya,

sementara negara lain melakukan spesialisasi hanya untuk produk yang

padat modal. Setiap negara mempunyai keunggulan komparatif dalam

hal memperoduksi produk-produk tertentu, yaitu bila negara tersebut

mempunyai tingkat biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan

negara pesaingnya. Oleh karena itu, keunggulan komparatif tidak terlalu

berperan nyata dalam perspektif makroekonomi.

Kedua, keunggulan komparatif adalah konsep ekuilibrium, yang mem-

prediksi pola perdagangan di saat harga, aliran perdagangan, dan nilai tukar

berada pada posisi ekuilibrium. Sementara itu, keputusan bisnis secara

eksplisit seringkali harus mempertimbangkan juga tingkat pertumbuhan

jangka pendek selain hasil ekuilibrium jangka panjang.



Akhirnya, keunggulan komparatif tidak menempatkan secara khusus

semua alternatif teknologi yang mungkin dilakukan oleh produsen. Pada

tingkat mikroekonomi, jika berbicara mengenai produk spesifik, teori tidak

akan selalu dapat menjelaskan negara mana yang mempunyai campuran

sumber daya dan faktor harga yang paling baik untuk berbagai tipe produk

yang diproduksi. Hal ini bergantung dari infrastruktur dan teknologi serta

rendahnya angka relatif jumlah tenaga kerja terhadap kapital yang akan

berimplikasi terhadap tingginya produktivitas dan nilai upah buruh. Bagi

produk-produk padat karya, upah yang tinggi tidak selalu berkorelasi

positif terhadap keunggulan komparatif jika tersedia teknologi alternatif

yang menggunakan sedikit tenaga kerja dan lebih banyak kapital. Sebagai

contoh, beberapa produk yang diproduksi secara manual di Cina dapat

diproduksi dengan mesin di Amerika.

Daya saing global pada dasarnya berhubungan dengan biaya sehingga

yang memenangkan kompetisi adalah negara yang mampu memasarkan

produk dengan harga paling rendah atau kualitas terbaik. Biaya

berhubungan dengan harga faktor-faktor input (seperti nilai tukar, upah

domestik, biaya material), produktivitas, kemampuan untuk memproduksi

barang berkualitas, biaya transportasi, biaya komunikasi, kendala

perdagangan, strategi perdagangan, dan kemampuan untuk memenuhi

spesifikasi pasar.

Pada kenyataannya, penggunaan terminologi daya saing sangatlah

luas. Seringkali para pendukung daya saing menekankan pada tingkat

pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, terutama dalam hal

memproduksi produk-produk yang memenuhi kebutuhan pasar global

dan mampu menggiring ke tingkat hidup yang lebih baik.

Reinhardt (2005) dalam bukunya yang berjudul Western China: Enhancing

Industrial Competitiveness and Employment menyatakan bahwa pembuat

kebijakan industri di seluruh dunia semakin sering menggunakan

teknologi dan klasifikasi pasar untuk menilai daya saing manufaktur. Sektor

industri manufaktur yang intensif teknologi mempunyai pertumbuhan

dan prospek dagang lebih baik, menawarkan kesempatan belajar, dan


seringkali menghasilkan eksternalitas bagi perekonomian. Selain itu, sektor

manufaktur yang intensif teknologi juga menghasilkan nilai tambah lebih

tinggi dan memberikan hambatan masuk lebih tinggi bagi pendatang

baru.

Hal paling mendasar dari perekonomian global adalah banyaknya manfaat

dari perdagangan antarnegara. Jika ada dua atau lebih negara yang saling

menjual dan membeli barang dan jasa, pertukaran ini akan memberikan

manfaat bagi negara-negara yang terlibat.

Manfaat perdagangan internasional sesungguhnya lebih luas dari apa

yang disadari masyarakat umum. Hanya saja, selama ini telah berkembang

pendapat yang salah bahwa perdagangan internasional akan sulit dilakukan

di antara negara-negara yang mempunyai perbedaan jauh, baik dalam hal

tingkat produktivitas maupun tingkat kesejahteraan masyarakat.

Negara dengan tingkat perkembangan teknologi yang rendah mungkin

merasa bahwa melakukan hubungan dagang dengan negara yang lebih

maju akan mendatangkan kehancuran karena ketidakmampuan bersaing.

Negara dengan teknologi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang

tinggi akan merasa bahwa melakukan hubungan dagang dengan negara

yang kurang maju dapat menurunkan standar kehidupan mereka. Ada

juga kekuatiran bahwa negara maju akan dibanjiri oleh produk dari negara

berkembang dengan kualitas produk rendah.

Sekalipun sebuah negara akan mendapatkan manfaat positif dari

perdagangan internasional, namun mungkin saja hal ini akan memberi

dampak tidak menguntungkan bagi beberapa kelompok masyarakat

dalam satu negara, karena perdagangan internasional akan memberikan

pengaruh yang besar dalam hal distribusi pendapatan.

Dampak liberalisasi perdagangan tidak hanya berpengaruh terhadap

produksi, namun juga dapat terjadi pada perubahan konsumsi. Pada banyak



negara termasuk Indonesia, liberalisasi perdagangan telah mempengaruhi

pola konsumsi masyarakat termasuk dalam menyikapi produk impor.

Berbagai perdebatan yang kontradiktif tentang perdagangan menghasil-

kan beberapa teori perdagangan internasional, antara lain:

1. Perdagangan internasional akan berpengaruh negatif bagi pemilik

sumber daya yang bersifat spesifik dalam industri tertentu yang

harus bersaing dengan barang atau jasa impor karena tidak dapat

menemukan tenaga kerja alternatif dari industri lain.

2. Perdagangan internasional juga akan mengubah distribusi

pendapatan pada beberapa kelompok besar, seperti kelompok

pekerja dan pemilik modal.

Keikutsertaan pada perdagangan internasional dapat dipandang dari dua

alasan berikut.

1. Setiap negara yang berdagang mempunyai perbedaan.

2. Perdagangan merupakan sarana untuk mencapai skala ekonomi

produksi. Jika suatu negara hanya memproduksi beberapa jenis

produk tertentu, keterlibatannya dalam perdagangan internasional

membuat negara ini mempunyai kesempatan untuk memproduksi

jenis produk yang terbatas tadi dalam skala yang lebih besar sehingga

akan lebih efisien dibandingkan dengan jika negara tersebut harus

memproduksi sendiri semua produk kebutuhan dalam negerinya.

Melalui perdagangan internasional juga dapat tergambar bagaimana

hubungan dan rivalitas antarnegara, khususnya dalam perekonomian

dunia, yang antara lain digambarkan dalam peta persaingan.

Seseorang mungkin mengumpamakan secara naif bahwa ukuran kinerja

dari sebuah perekonomian nasional sekadar neraca perdagangan saja

artinya daya saing dapat diukur dengan kemampuan sebuah negara untuk

menjual produk ke luar negeri yang jumlahnya lebih banyak daripada

jumlah produk yang dibelinya. Tetapi, dalam teori ataupun praktik suatu

surplus perdagangan mungkin merupakan suatu tanda kelemahan

nasional, sebaliknya suatu defisit mungkin merupakan suatu tanda

kekuatan.


Negara-negara tidak saling bersaing seperti halnya perusahaan saling

bersaing. Pada persaingan antarperusahaan, keberhasilan perusahaan yang

menang bersaing akan berakibat kekalahan pada perusahaan satunya. Tetapi

dalam persaingan antarnegara, keberhasilan negara yang satu menjual

produk ke negara lain juga memberi manfaat bagi negara yang mengimpor,

khususnya dalam menghasilkan surplus konsumen. Negara pengimpor akan

mendapatkan produk berkualitas dengan harga lebih murah.

Para pendukung daya saing tidak pernah menyangkal pentingnya kinerja

perekonomian domestik. Terlebih-lebih, secara nyata semua resep daya

saing menekankan tingkat tabungan dan investasi domestik, pendidikan,

biaya modal, penelitian, dan pengembangan. Perdagangan pada umumnya

diperlakukan sebagai isu sekunder – lebih sebagai gejala daripada penyebab

daya saing.

Krugman tidak menjelaskan perlambatan dalam pertumbuhan produktivitas

AS, tetapi ia menunjukkan bahwa faktor-faktor domestik merupakan

penyebab intinya. Meskipun demikian, perlambatan tersebut datang tepat

pada saat impor AS sedang membubung tinggi dan seluruh industri, seperti

produk elektronik, konsumsi disapu habis oleh para pesaing luar negeri yang

mengejar taktik merkantilis.

Negara mencoba untuk meningkatkan standar kehidupan setiap warganya.

Standar hidup yang lebih tinggi bergantung pada peningkatan produktivitas.

Dalam banyak perekonomian, tingkat pertumbuhan produktivitas pada

prinsipnya ditentukan oleh ukuran investasi domestik dalam pabrik dan

perlengkapan, penelitian dan pengembangan, keterampilan dan infrastruktur

publik, kualitas manajemen swasta, dan administrasi publik.

Banyak perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari adanya kompetisi

tingkat dunia karena tekanan tersebut sekaligus juga merupakan tantangan.

Mereka dapat memanfaatkan adanya persaingan domestik yang begitu

ketat, pemasok lokal yang agresif, dan konsumen lokal yang begitu banyak

tuntutannya.



Pada kondisi semakin meningkatnya persaingan global, peran negara

menjadi semakin penting. Dengan semakin beralihnya basis persaingan

ke arah kreativitas dan asimilasi pengetahuan, peran negara semakin

bertumbuh. Keunggulan bersaing akan tercipta dan menjadi mapan

melalui suatu proses lokalisasi tingkat tinggi. Perbedaan nilai antar-

negara, perbedaan budaya, struktur ekonomi, institusi, dan sejarah bangsa,

semuanya mempengaruhi tingkat kesuksesan daya saing negara. Ada

beberapa perbedaan mencolok pada pola daya saing antarnegara. Tidak

ada satu pun negara yang dapat unggul di semua atau di sebagian besar

sektor industri. Oleh karena itu, suatu negara dapat unggul pada sektor

industri tertentu karena lingkungan negaranya sangat menunjang, dinamis,

dan penuh tantangan.

Dalam debat yang berkelanjutan tentang daya saing negara, topik yang

paling kontroversial dan menimbulkan silang pendapat tentang peran

pemerintah. Banyak orang yang melihat pemerintah sebagai penolong

utama atau pendukung industri memberlakukan kebijakan untuk

memberikan kontribusi secara langsung pada kinerja kompetitif dari

industri strategis atau target. Pakar yang lain menerima pandangan

pasar bebas bahwa operasi perekonomian seharusnya dibiarkan menjadi

pekerjaan dari invisible hand.

Kedua pandangan tersebut yang dilaksanakan secara ekstrem tidaklah

benar. Keduanya, diikuti pada hasil logisnya, akan mengarah pada erosi

permanen dari kemampuan kompetitif sebuah negara. Di satu sisi, nasihat

bantuan pemerintah untuk industri seringkali mengusulkan kebijakan

yang pada kenyataannya akan melukai perusahaan dalam jangka panjang

dan hanya menciptakan permintaan untuk mendapatkan bantuan yang

lebih besar. Di sisi lain, berkurangnya nasihat dari suatu pemerintah

mengabaikan peran bahwa pemerintah perlu membentuk konteks

dan struktur kelembagaan yang melingkupi perusahaan dan dalam

menciptakan suatu lingkungan yang merangsang perusahaan untuk

memperoleh keunggulan kompetitif.


Peran yang tepat bagi pemerintah adalah sebagai suatu katalis dan

menantang dengan maksud untuk memperkuat – atau bahkan mendorong–

perusahaan untuk meningkatkan aspirasi mereka dan bergerak menuju

tingkat kinerja kompetitif yang lebih tinggi, walaupun proses ini mungkin

tidak menyenangkan dan sulit. Pemerintah tidak dapat menciptakan

industri yang kompetitif karena hanya perusahaan yang dapat melakukan

hal itu. Pemerintah memainkan suatu peran yang memang parsial yang

berhasil hanya saat bekerja bersamaan dengan kondisi yang mendukung

dalam diamond tersebut. Meskipun demikian, peran pemerintah untuk

mentransmisikan dan memperkuat kekuatan diamond adalah suatu peran

yang kuat.

Kebijakan pemerintah yang berhasil adalah suatu peran yang kuat. Kebijakan

pemerintah yang berhasil adalah yang menciptakan suatu lingkungan

sehingga perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif, kecuali

dalam negara yang berada dalam awal proses pembangunan. Peran ini

adalah suatu peran yang tidak langsung dan bukan peran yang langsung.

Seringkali diperlukan lebih dari satu dekade bagi sebuah industri untuk

menciptakan keunggulan kompetitif dan proses tersebut memerlukan

peningkatan keterampilan manusia secara berkelanjutan, penginvestasian

dalam produk, dan proses serta penetrasi pasar asing.

Satu-satunya konsep daya saing pada tingkat nasional adalah produktivitas.

Tujuan pokok dari sebuah negara adalah menghasilkan suatu standar

kehidupan yang tinggi dan meningkat bagi para warganya. Kemampuan

untuk melakukannya bergantung pada produktivitas dimana tenaga kerja

dan modal suatu negara digunakan. Produktivitas adalah nilai output

yang diproduksi oleh suatu unit tenaga kerja atau modal. Produktivitas

bergantung pada kualitas dan penampilan produk (yang menentukan

harga yang dapat mereka minta) dan pada efisiensi di mana produk

dihasilkan. Produktivitas adalah penentu utama dari standar hidup negara

yang berjangka panjang. Produktivitas adalah akar penyebab pendapatan

per kapita nasional. Produktivitas sumber daya manusia menentukan upah

karyawan. Produktivitas dimana modal digunakan menentukan return

yang diperolehnya untuk para pemegang sahamnya.



C. Menciptakan Daya Saing PerdaganganDi saat sebuah negara membuka diri dan lebih agresif dalam menerapkan

konsep pasar bebas maka pada saat itu pula negara tersebut dapat menjadi

pemenang ataupun korban globalisasi. Hasil akhirnya sangat bergantung

kesiapan negara itu sendiri dan langkah-langkah yang diambil dalam

menghadapi persaingan bebas tersebut.

Di samping peran para pedagang dan industri atau pengusaha dalam

menciptakan keunggulan produk dan proses, diperlukan juga peran

aktif pemerintah melalui penerapan strategi-strategi perdagangan yang

terintegrasi. Penciptaan daya saing perdagangan dapat dirangkum dalam

kerangka seperti terdapat pada gambar berikut.

Kerangka di atas mencakup fondasi, pilar-pilar, dan payung atau atap

yang dibutuhkan agar sebuah negara dapat menciptakan daya saing

perdagangan global untuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh industri

nasional.

1. WTO dan rezim perdagangan lainnya

Peraturan-peraturan yang diterapkan oleh WTO dan rezim per-

dagangan lainnya, seperti AFTA atau perjanjian perdagangan

bilateral, harus menjadi payung dalam rangka peningkatan daya

saing perdagangan nasional. Walau bagaimana pun, sebagai anggota

dari badan dunia seperti WTO dan sebagai negara yang telah

menandatangani atau meratifikasi perjanjian perdagangan, kita

wajib untuk menciptakan dan meningkatkan daya saing tanpa harus

melanggar koridor yang ada.

Diskusi dan penjelasan tentang peran WTO, pentingnya menganut

framework yang ada, dan kemungkinan menggunakan celah

(loophole) telah dibahas di bab sebelumnya .


2. Infrastruktur Supply Chain

Sektor perdagangan tidak dapat terlepas dari berfungsinya faktor

rantai suplai (supply chain), bahkan pada kebanyakan jenis produk

keunggulan produk termajinalisasi oleh buruk ataupun mahalnya

rantai suplai ini. Oleh karena itu, salah satu pilar paling utama untuk

menciptakan daya saing perdagangan adalah adanya infrastruktur

supply chain yang memadai dan berfungsi dengan optimum.

Dua hal pokok dalam infrastruktur supply chain ialah:

a. tersedianya jaringan transportasi yang efisien dan efektif;

b. tersedianya sarana pendukung yang memudahkan transaksi

barang dan jasa antara pembeli dan penjual.

Peran transportasi dalam perdagangan sangat menonjol mengingat

komponen biaya transportasi akhirnya harus diserap dalam biaya

Infr

astr

ukt

ur

Supp

ly C

hain

Stan

dar

isas

i dan

Ser

tifi

kasi

Infr

astr

ukt

ur

info

rmas

i dan

Mo

dal

Per

atu

ran

dan

Keb

ijak

an

Best practice & pengembangan kemampuan perdagangan

WTO dan rezim perdagangan lainnya

Gambar 5 Kerangka Pengembangan Daya Saing Perdagangan



produk itu sendiri. Secara global, biaya transportasi menyangkut

nilai kapital atau modal sarana transportasi (truk, kereta api, dll) dan

biaya operasional transportasi itu sendiri (perawatan, bahan bakar,

dll). Di negara berkembang yang sarana transportasi biasanya kurang

optimal, biaya transportasi per unit produk per kilometer umumnya

menjadi kendala yang menambah biaya produk secara berlebihan

dan selanjutnya menjadikan produk yang semula kompetitif menjadi

tidak kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah

sebagai regulator untuk menyediakan jaringan transportasi seperti

disebut di atas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi sarana transportasi,

antara lain sebagai berikut.

• Tersedianya sarana multimoda terintegritas yang memungkinkan

pergerakan barang untuk memiliki lebih dari satu pilihan

transportasi (udara-laut-darat-kereta api). Berdasarkan jenis

barangnya, pengusaha dapat mengoptimalkan sarana

transportasi yang dipilih.

• Pemberian fasilitas fiskal untuk menurunkan harga beli

sarana transportasi. Di negara seperti Indonesia yang sarana

transportasi umumnya masih diimpor ataupun hanya dirakit

secara lokal, modal yang diperlukan untuk menyediakan sarana

transportasi umumnya lebih tinggi dari negara yang sudah

dapat memproduksi sarana transportasi sendiri. Oleh karenanya,

pemerintah sebaiknya memikirkan untuk menyediakan fasilitas

yang mampu menurunkan harga jual sarana transportasi itu.

• Jadwal transportasi adalah aspek lain yang perlu diperhatikan.

Dalam hal ini, bukan hanya frekuensinya, melainkan juga

waktunya. Sebagai contoh, bila hasil produksi sebuah

perkebunan siap dikirimkan setiap hari pada jam 09:00 pagi,

tetapi jadwal kereta api hanya ada setiap jam 16:00 sore maka

terjadi waktu jeda (idle time) yang signifikan yang secara

langsung mengurangi nilai kualitas produk dan secara tidak

langsung menambah biaya produk.

• Keamanan adalah aspek lain yang memiliki dampak langsung


terhadap penambahan biaya transportasi. Keamanan dalam hal

ini menyangkut keamanan terhadap barang yang dikirim (tidak

hilang dalam perjalanan) dan juga keamanan agar barang

tiba dengan selamat (tidak ada kecelakaan). Satu hal yang

perlu mendapat perhatian khusus ialah perlu adanya standar

keselamatan (safety standard) yang mengacu kepada standar

internasional.

• Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi

tidak boleh menimbulkan biaya operasional transportasi yang

tinggi. Contohnya ialah bila jalan banyak berlobang sehingga

biaya perawatan dan operasional kendaraan menjadi mahal

yang secara langsung akan berpengaruh terhadap biaya

transportasi per kilometer.

Selain sarana transportasi yang memadai, juga diperlukan adanya

fasilitas pendukung, seperti forwarder, servicing agent, dan jasa-jasa

yang memungkinan perpindahan barang secara efisien. Dalam hal

ini, perlu difasilitasi agar ada semacam jasa one-stop-service yang

memungkinan penjual dan pembeli barang tidak perlu terlibat dalam

administrasi dan monitoring transportasi.

Jasa one-stop-service tidak dapat lagi berfungsi sekadar sebagai agen

atau broker, namun harus dapat memberikan nilai tambah yang

berarti. Dalam hal ini, kondisi yang diharuskan adalah penyedia jasa

one-stop-service harus mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam

supply chain antara penjual dan pembeli dan sekaligus menghilangkan

beberapa fungsi operasional supply chain di dalam organisasi penjual

dan pembeli itu sendiri.

3. Standarisasi dan sertifikasi

Standarisasi dan sertifikasi menjadi sangat penting untuk mengurangi

kesenjangan dalam interpretasi terhadap kualitas dan representasi

dari barang dan jasa yang diperdagangkan. Umumnya, pihak pembeli

adalah yang menetapkan standar tersebut dan pihak penjual

wajib memenuhi standar yang diminta apabila ingin mendapatkan



nilai wajar (fair value) dari barang yang dijual. Standar di sini dapat

berbentuk fisik barang, kemasan, atau bentuk non-fisik lain.

Untuk produk-produk ekspor tertentu yang belum ada standar

internasional, segera diperlukan adanya standar yang ditentukan

bersama antara negara asal barang dan negara tujuan barang

(bilateral atau multilateral bila menyangkut beberapa negara anggota

perdagangan).

Adanya standar bukan hanya menjadi jaminan untuk pihak yang

bertransaksi, tetapi juga manjadi nilai tambah dimana apabila standar

dapat ditentukan secara ekplisit, standar tersebut akan menjadi

keunggulan (competitive advantage) yang mudah ditiru oleh produsen

dari negara lain. Sebuah contoh dari penerapan standar yang menjadi

nilai senjata komptitif ialah bila sebuah negara di Eropa menerapkan

standar untuk impor pisang, dimana pisang tersebut harus memiliki

bentuk tertentu dan dengan ukuran panjang tertentu, dimana

standar tersebut hanya dapat dipenuhi oleh pemasok dari Afrika dan

tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dari Amerika Selatan/ Karibia.

Dalam hal ini, secara efektif standar tersebut menjadi penghalang

bagi pisang asal Amerika Selatan/ Karibia dan menjadi senjata ampuh

untuk pisang Afrika.

Tingkatan standar dan jenis standar terhadap suatu barang sangat

beragam dan dampaknya terhadap daya saing barang itu sendiri

sangat bervariasi. Dalam hal ini, produsen tidak perlu menerapkan

semua standar yang ada, tetapi perlu mengetahui dan memiliki

analisis akan dampak setiap standar terhadap daya saing produknya

dan sekaligus memikirkan kemungkinan penerapan standar tertentu

yang menjadi senjata dalam menciptakan keunggulan produk.

Di samping penerapan standar, daya saing juga dapat tercipta melalui

adanya sertifikasi. Dalam hal ini, sertifikasi menjadi kepanjangan

tangan dan realisasi dari penerapan standar itu sendiri.


4. Infrastruktur informasi dan permodalan (capital)

Pilar ketiga dalam rangka peningkatan daya saing ialah perlunya

sarana pendukung yang memudahkan tersedianya informasi dan

permodalan.

Salah satu faktor penyebab adanya transaksi perdagangan ialah

kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Apabila para pihak saling

mengenal dan percaya terhadap satu sama lain atau mengenal pihak

ketiga yang memberikan jaminan, transaksi akan terjadi dengan cepat.

Di era tradisional, berkembangnya kepercayaan tersebut disebabkan

oleh berita dari mulut ke mulut dan terbentuknya reputasi akan salah

satu pihak atau objek transaksi. Di era modern, dimana interaksi fisik

antara pihak yang bertransaksi semakin jarang, diperlukan suatu

infrastruktur sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan

tersebut.

Transparansi informasi dan kualitas informasi memberikan pengaruh

tersendiri pada nilai produk. Apabila ada kepincangan informasi

antara pihak yang bertransaksi, baik tentang objek transaksi maupun

para pihak itu sendiri, secara tidak langsung risiko yang terkandung

akan diterjemahkan kepada harga barang. Dalam hal ini, pihak

penjual akan menerapkan premi (harga yang lebih tinggi untuk

mengantisipasi risiko), sedangkan pihak pembeli akan menerapkan

potongan harga.

Salah satu syarat penting dalam penyediaan informasi adalah dalam

bentuk tersedianya sarana tukar-menukar informasi. Hal ini dapat

terfasilitasi dengan bagus dengan penerapan teknologi, seperti EDI

(Eletronic Data Interchange), Intranet, dan Extranet. Adanya teknologi

seperti ini memungkinkan untuk menghindari duplikasi, bekerja

dengan menggunakan database yang sama, dan menarik interpretasi

yang sinkron antara pihak yang bertransaksi. Dengan adanya

kemudahan dan transparansi ini, waktu untuk proses dokumentasi

dan verifikasi dapat dipotong.



Dengan semakin ketatnya persaingan antara para produsen dan

antara negara-negara yang mencoba melakukan proteksi terselubung,

kebutuhan akan informasi dan kemampuan untuk menerjemahkan

informasi menjadi tidak terelakkan. Di dalam perdagangan

internasional, hal ini dapat dilihat dalam bentuk kesenjangan antara

pengetahuan pemasok akan spesifikasi yang dituntut oleh konsumen

di negara tujuan dimana spesifikasi tersebut sering sekali di luar

konteks barang yang ditransaksikan. Contohnya adalah penolakan

akan barang yang dikaitkan dengan hal hal umum seperti pelecehan

hak asasi manusia, perusakan lingkungan, ataupun hal-hal spesifik

seperti ukuran kemasan. Banyak produsen yang memiliki barang

yang kompetitif, tetapi gagal melakukan transaksi karena buta akan

informasi seperti di atas.

Untuk mengatasi hal seperti ini, diperlukan adanya networking

internasional dengan memanfaatkan kecanggihan dunia maya

(trade network) ataupun dengan memberdayakan duta-duta bangsa,

khususnya korps diplomatik. Pentingnya peran perdagangan dalam

eksistensi sebuah negara telah menjadikan diplomasi perdagangan

sebagai bagian penting dari misi para diplomat. Bila di masa lalu,

seorang diplomat dituntut untuk lugas dan pandai dalam hal politik

dan mungkin juga pertahanan maka di era sekarang, mereka juga

dituntut untuk cakap dalam hal perdagangan sehingga tugas

promosi produk sebuah negara bukan hanya menjadi tugas dari

atase perdagangan dan stafnya, tetapi menjadi misi dari seluruh

korps diplomatik. Hal ini hanya dapat terjadi apabila korps diplomatik

dibekali dengan pengetahuan tentang perdagangan dan kemampuan

negosisasi perdagangan (yang jelas berbeda dengan negosiasi

tentang kerja sama militer atau negosiasi jenis lain).

Oleh karenanya, sebagai salah satu bentuk usaha dalam meningkatkan

daya saing perdagangan, pemerintah perlu memasukkan kurikulum

perdagangan sebagai bahan inti untuk semua diplomat dan

memberikan mandat dan target yang jelas bagi setiap perwakilan di


luar negeri dalam peningkatan perdagangan. Departemen luar negeri

dan para duta besar harus menjadi promotor ekspor.

Di segi lain, diperlukan juga adanya sarana untuk menyelesaikan

perselisihan. Dalam hal ini, penyelesaian yang cepat, efektif, dan adil.

Adanya para negosiator dan arbitrasi dapat menurunkan tingkat

risiko perdagangan dan menjadi salah satu motor peningkatan

daya saing. Termasuk dalam hal ini ialah perlunya pengetahuan/

informasi tentang hukum perdagangan internasional dan peraturan

perdagangan yang berlaku di negara tujuan.

Sinkronisasi dan pertukaran informasi juga diperlukan dalam

sektor pembiayaan, seperti L/C, jaminan bank, dan lain lain dimana

peran serta industri perbankan dan institusi pembiayaan sangat

berpengaruh pada peningkatan daya saing perdagangan bukan

hanya untuk perdagangan ekspor, melainkan juga perdagangan

dalam negeri.

Para pemain sektor perdagangan perlu memiliki pengetahuan

tentang berbagai aspek pembiayaan, baik yang menyangkut

mekanisasi dan instrumen pembiayaan maupun tentang para

pemain sektor pembiayaan termasuk kemampuan mereka. Tingkat

permainan dalam pembiayaan perdagangan saat ini telah semakin

canggih sehingga metode pembiayaan dapat menjadi faktor penentu

dalam menurunkan harga produk. Hal ini terlihat nyata di negara-

negara yang memiliki tingkat suku bunga yang tinggi, dimana suatu

metode pembiayaan yang dapat menghemat suku bunga 1–2%

dapat menjadikan produk yang semula tidak kompetitif kini menjadi

bersaing.

Di samping itu, diperlukan juga adanya pasar keuangan dimana

para pedagang dapat menukarkan kewajiban ataupun piutangnya

(secondary market) sehingga siklus perputaran uang diperpendek

dan pedagang dapat memutar uangnya dengan frekuensi yang lebih

tinggi (frequent turnover). Tentunya untuk meciptakan pasar keuangan



yang kondusif untuk mendukung sektor perdagangan ini, diperlukan

regulasi yang ketat dan penerapan hukum yang konsisten agar faktor

moral hazard dapat dihindari.

5. Peraturan dan kebijakan

Pilar keempat dalam peningkatan daya saing perdagangan berada di

tangan pemerintah dan regulator, tepatnya dalam bentuk penerapan

peraturan dan kebijakan yang mendukung dan mendorong

perdagangan. Pilar keempat ini sebenarnya menopang pilar-pilar

yang lain karena pada dasarnya menjadikan tiga pilar pertama

berfungsi dengan baik diperlukan peraturan dan kebijakan.

Ada beberapa contoh kebijakan yang dapat dipertimbangkan seperti

di bawah ini.

• Kebijakan perpajakan

- Mengingat perlunya standarisasi dan sertifikasi maka ada

baiknya pemerintah memberikan fasilitas pengurangan

pajak bagi tindakan-tindakan yang mengarah pada

peningkatan mutu, standarisasi, dan sertifikasi. Juga perlu

dipertimbangkan untuk memberikan tax holiday terhadap

perusahaan sertifikasi dalam rangka menurunkan biaya

sertifikasi produk.

- Memberikan percepatan depresiasi terhadap biaya transfer

teknologi selama teknologi yang didapat dapat dibuktikan

sebagai motor untuk meningkatkan daya saing produk.

• Kebijakan yang mendukung transaksi elektronik, baik untuk

melahirkan situs-situs perdagangan maya sejenis E-Bay, Pay-

Pal, Alibaba maupun untuk memberikan kepastian kepada para

pengguna situs tersebut.

• Menetapkan prioritas sektoral, baik untuk jangka pendek,

menengah, maupun jangka panjang sesuai dengan road-map

perdagangan. Dalam hal ini, tujuannya adalah agar regulasi

dan peraturan dapat berada di depan permasalahan untuk


mengantisipasi kebutuhan pasar seperti teridentifikasi dalam

road map.

• Kebijakan sektor keuangan yang diperlukan untuk menggiatkan

pembiayaan perdagangan seperti telah dibahas dalam pilar

ketiga di atas

• Acap kali, badan pemerintah menilai agen sebagai penambah

biaya dan bukan penambah nilai (lebih mahal membeli barang

dari agen daripada langsung dari sumbernya). Padahal, apabila

peran agen di dalam negeri dapat dioptimalkan dan menjadi

pencipta nilai tambah maka pemerintah sebagai pembelanja

terbesar dapat memberikan pasar yang lebih besar bagi para

agen yang selanjutnya akan mengarah kepada penciptaan

lapangan kerja. Untuk itu, pemerintah perlu mengarahkan

dan menuntut adanya adopsi terhadap konsep Total Cost of

Ownership atau TCO.

Konsep TCO melihat biaya sebuah objek. Bukan hanya dari harga

barang tersebut, melainkan dari total biaya yang diperlukan mulai

dari sourcing, pembelian objek, kepemilikan, dan perawatan hingga

masa akhir objek tersebut. Konsep ini mengajarkan bahwa harga

beli sebuah barang adalah seperti pucuk bongkahan es di laut bahwa

sebenarnya bongkahan tersebut masih memiliki massa yang jauh

lebih besar daripada pucuknya, tetapi tidak kelihatan. Menggunakan

analogi serupa, sebuah barang yang dibeli dengan harga murah

(pucuk bongkahan es) belum tentu memiliki TCO yang rendah

karena masih ada biaya-biaya lain yang tidak terlihat, namun harus

ditanggung oleh pembeli (bongkahan yang tersembunyi di bawah

laut), seperti proses administrasi yang dituntut penjual, keperluan

perawatan dengan frekuensi tinggi, down time yang tinggi (sering

rusak), masa pakai yang pendek, hasil produk yang tidak konsisten,

kesulitan mendapatkan sparepart, tidak adanya pelayanan purna jual,

dan sebagainya.



Apa yang diperlukan dalam hal ini ialah agar para agen memegang

peran dalam rangka menurunkan TCO barang-barang dibeli oleh

pemerintah.

6. Best practice dan pengembangan kemampuan perdagangan

Pada akhirnya semua pilar dan payung yang tertulis di atas tidak akan

berfungsi tanpa adanya fondasi yang kuat. Dalam meningkatkan

daya saing perdagangan, fondasi tersebut adalah kemauan produsen

barang atau jasa untuk mengadopsi best practice dan secara konsisten

melakukan peningkatan kemampuan perdagangan.

Para produsen dan pedagang harus mau dan siap untuk mengubah

pola pikir dan pola kerja dalam membuat produk dan melancarkan

proses perdagangan, seperti dalam menggunakan teknologi dalam

transaksi, melakukan investasi saran perdagangan, dan yang paling

utama menyadari bahwa faktor manusia memegang peranan penting

dalam perdagangan dan peningkatan daya saing perdagangan tidak

akan bisa dicapai tanpa peningkatan kemampuan insan-insan yang

terlibat dalam dunia perdagangan.

D. Rekomendasi Pengembangan Daya Saing

Direkomendasikan beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing

perekonomian nasional, yaitu sebagai berikut.

1. Penetapan prioritas pembangunan sektor unggulan

Potensi industri Indonesia perlu dioptimalkan pemanfaatannya melalui

sinergi kebijakan pemerintah dan pelaku usaha sehingga terbangun

keterkaitan hulu dan hilir yang menjadikan industri Indonesia

mempunyai daya saing kuat di kompetisi global. Pembangunan

perekonomian tidak dapat dilakukan secara meluas tanpa sinergi

kekuatan. Prioritasisasi Pembangunan Sektor Unggulan khususnya

industri akan mendorong sinergi segenap potensi perekonomian

nasional.


2. Peningkatan produktivitas Daya saing sektor industri akan benar-benar kokoh dan berkelanjutan

bila dilakukan melalui program peningkatan produktivitas untuk

meningkatkan nilai tambah berupa peningkatan output dan

minimalisasi input yang dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah,

dan masyarakat umum.

3. Perkuatan daya saing di pasar domestik Membangun daya saing internasional industri Indonesia perlu

diawali dengan memperkuat daya saingnya di pasar domestik melalui

perkuatan pelaku usaha industri dalam negeri dan menyediakan

iklim usaha yang kondusif. Perkuatan daya saing di pasar domestik

memerlukan keterlibatan pelaku usaha, pemerintah, konsumen, dan

masyarakat Indonesia.

4. Peningkatan daya saing berbasis pemasaran Kekuatan bersaing industri Indonesia di pasar global memerlukan

kebersamaan pelaku usaha dan fasilitasi pemerintah untuk

memperkuat penetrasi ekspor dan pemasaran pada umumnya.

Diperlukan perubahan sikap pandang dan prioritas program yang

mendorong peningkatan daya saing berbasis pemasaran, khususnya

untuk meningkatkan penetrasi pasar ekspor.

5. Pengembangan perekonomian berbasis teknologi Pembangunan perekonomian terutama peningkatan daya saing

sektor industri akan dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam

rangka peningkatan efisiensi dan kualitas melalui aplikasi teknologi.

Pengembangan perekonomian berbasis teknologi secara meluas akan

menjadi motor penggerak peningkatan nilai tambah perekonomian

nasional.



Documents

Daya Saing Kadin7