1

Focus group discussion

MEMBANGUN DAYA SAING INKLUSIF

DAERAHPusat Penelitian Ekonomi -

LIPI

Syahyuti – Bogor 22 Agustus 2016

2

1. Membangun landasan berpikir terkait dengan model pertumbuhan inklusif, daya saing dan governance.

2. Menyusun rekonstruksi model terhadap model pembangunan inklusif, daya saing dan governance.

3. Menyusun model pembangunan daya saing inklusif yang partisipatif yang sesuai dengan arah pembangunan dalam konteks Indonesia

Tujuan penelitian:

3

1. Mengapa kita membutuhkan INDIKATOR baru? Karena tidak sesuai, atau ketiadaan data? Bagaimana dengan kesepakatan indikator internasional?

2. Sesungguhnya yang kita butuhkan indikator baru atau menemukan indikator-indikator yang khas daerah?

3. Antara riset dan aksi: kita sesungguhnya lebih membutuhkan pengetahuan baru atau strategi baru?

4. Mengapa GOVERNANCE dan UMKM ?

Menciptakan ekonomi daerah yang memiliki daya saing inklusif:

4

Review ringkas teori

5

Pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan:

6

Meaning:Social Exclusion is the process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that the others(their “betters”) enjoy.

Cause:The main cause of social exclusion is the racial, caste discrimination that have existed from the pre-independent India.

Consequence:The major consequence of social exclusion is poverty.Poverty is also a cause of social exclusion.

Social Exclusion (sociology):

7

Social ecxlusion

8

9

10

11

Three Pillars of Sustainable Development

12

Kondisi Indonesia:

13

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

AgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgriculture

AgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgricultureAgriculture

Services etcServices etc

Services etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etcServices etc.

Manufacturing

Non-manuf. Industry

Agriculture

Sectoral shares of total value added

% of value added

14

Growth Strategies in Regional Economies

Country Plan Strategy Focus

Indonesia Medium Term Plan 2010-14

Focus on social infrastructure for creativity development

Thailand 10th Plan 2007-11

Opportunities for learning, increase potential of communities by linking them in networks

Malaysia New Economic Model (launched in 2010)

Developing quality workforce, competitive domestic economy and transparent markets

China 11th Five Year Plan 2006-10

Promotion of independent innovation, and enhance social harmony

India 11th Five Year Plan (2007-12)

Reinforces focus on basic services such as education and urban development

Bangladesh

Draft Plan 2011 Effective governance, promoting innovative people for a digital Bangladesh, creating a caring society and enhancing regional cooperation

Philippine

Medium Term Plan (2004-10)

National innovation system, market reforms, technology entrepreneurship and support to R&D

15

Productivity growth in agriculture has been uneven

Selected crop output per hectare index, 2000 = 1

Source: FAOSTAT.

Increase agricultural productivity by providing technical assistance and training.

Improve farmers’ access to credit by accelerating land titling.

Lower food prices by decreasing trade restrictions.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Maize Cassava

Rubber Rice

Palm oil Sugar cane

16

Labour market informality is too highLabour market informality

% of non‑agricultural employment

Source: ILO.

Tackle labour market informality by: o reducing labour market rigidities (redundancy rules

etc.);o improving incentives to join the tax-transfer system

(social insurance and benefits).

South AfricaChinaBrazil

ThailandArgentina

MexicoColombiaVietnam

INDONESIAPhilippines

India

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17

Implementasi pembangunan inklusif di INDONESIA

18

19

20

21

22

23

Pertumbuhan inklusif daerah: KEDAULATAN PANGAN untuk pertanian

24

Pasal 1 UU No 18 tahun 2012 tentang PANGAN:

Kedaulatan Pangan = adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

25

Food Sovereignty = is the right of people to determine their own food systems.

Food sovereignty = puts the people who produce, distribute and consume food at the centre of decisions on food systems and policies, rather than the demands of markets and corporations that have come to dominate the global food system.

Food sovereignty = improve the quality of life of peasants and indigenous peoples

Konsep, Indikator, dan Variabel KEDAULATAN PANGAN

The 6 pillars of food sovereignty: 1. Focuses on food for

people2. Values food

providers3. Localises food

systems4. Puts control locally5. Builds knowledge

and skills6. Works with nature

26

Berbasis agribisnis kerakyatan: pengendalian import pangan, penanggulangan kemiskinan pertanian, regenerasi petani, reforma  agraria, bank khusus untuk  pertanian, UMKM dan koperasi.

Stop impor pangan beras, jagung dan daging sapi. Stop impor pangan kedelai, bawang merah dan cabe merah. Reforma agraria: (1) peningkatan redistribusi tanah 1,1 juta ha

untuk 1 juta KK petani kecil dan buruh tani tiap tahun, (2) distribusi 9 juta ha tanah untuk petani dan buruh tani, dan (3) meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian.

Penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani: (1) 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019, (2) peningkatan kemampuan organisasi petani dan perempuan, (3) rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta ha, dan (4) dukungan regenerasi petani muda Indonesia.

Pendekatan KEDAULATAN PANGAN dalam Nawa Cita :

27

Aspek dan deskripsi kedaulatan pangan

Kedaulatan terhadap

Deskripsinya Sumber

 Lahan usaha

 Petani berusaha di atas lahannya miliknya sendiri, sehingga hasil produksi mencukupi untuk kesejahteraan keluarganya.

 Nawacita, definisi internasional

Sumber daya air untuk pertanian

Petani dan komunitas petani diberikan alokasi air irigasi yang cukup untuk kebutuhan usahataninya secara teknis.

Nawacita

Benih dan bibit Petani dan komunitas petani menanam benih/bibit yang mereka inginkan dan merupakan produksi mereka sendiri dan tidak bergantung kepada pasar.

Nawacita, definisi internasional

Pupuk dan obat-obatan

Petani terjamin kebutuhan pupuk dan obat-obatan sesuai dengan siklus usahanya.

Nawacita, SIPP

Sistem pertanian Petani diberikan keleluasaan untuk menentukan cara bertani yang sesuai dengan teknis dan sosiokultur nya

UU Pangan pasal 1 dan 130, Peasant Charter, definisi internasional

Hasil produksi Petani memiliki kuasa atas hasil produksinya sendiri, dan baru akan tercapai optimal bila mereka bukan petani penggarap dan juga tidak terikat hutang dengan pedagang.

Nawacita, definisi internasional

Pangan konsumsi dan pilihan mengkonsumsi

Petani dapat mengkonsumsi pangan sesuai dengan preferensi dan kebiasaan sosiokultur mereka sendiri.

UU Pangan pasal 3, Nawacita, definisi internasional

28

Masukan untuk Metode Penelitian:

29

30

1. Ketersediaan data yang akurat (BPS)2. Konsistensi data antar daerah dan tahun 3. Kelangkaan “data sosial”

Kondisi yang harus diantisipasi dalam pemetaan:

31

32

33

1. Mengandalkan PEMERINTAHAN DAERAH untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif? Kelembagaan Pemda lemah, terperangkap kepentingan elit, tidak pro ekonomi rakyat, dst.

2. UMKM : daya kewirausahaan dan kemampuan teknik masyarakat Indonesia pada dasarnya rendah (Clifoord Gertz)

3. Untuk petani dan pertanian: akses lahan rendah, degradasi SD lahan, konversi, teknologi, petani tua, prasarana dan sarana, dll.

4. Mengintegrasikan Program GLOBAL VILLAGE dengan KEDAULATAN PANGAN ?

Kondisi yang harus diantisipasi dalam impelementasi:

34