ANALISA KASUSOleh : Diennissa Putriyanda 1209114065
1) Bagaimana strategi pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaga
UMKM yang ada di Kota Pekanbaru, terhadap maraknya perizinan
pendirian Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru?Jawab :Pekanbaru
merupakan kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi. Sebagai Ibukota Propinsi Riau, Kota Pekanbaru berkembang
begitu pesat baik sebagai pusat pemerintahan provinsi, maupun
sebagai pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, dan lainnya. Dengan
pertumbuhan ekonomi yang baik ini, Kota Pekanbaru memiliki prospek
yang cukup baik dalam bidang investasi. Dan banyak orang dan
perusahaan-perusahaan besar yang ingin berinvestasi di Pekanbaru.
Sebagai Contoh, salah satu perusahaan yang berinvestasi di
pekanbaru adalah Alfamart dan Indomart yang merupakan perusahaan
kapitalis yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa eceran
yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari. Saat ini
keberadaan Alfamart dan Indomart telah sangat banyak dan dapat kita
jumpai keberadaannya hampir pada setiap sudut kota di Pekanbaru.
Perizinan pendirian Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru sangat
mudah didapatkan. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru memberi ruang
untuk perusahaan-perusahaan besar yang berinvestsi di Pekanbaru
dengan mudahnya. Sementara keberadaan UMKM di Pekanbaru kurang
dapat terlihat dan di rasakan dalam tatanan perekonomian di
pekanbaru, termasuk itu UMKM dalam jenis konsumsi.
2) Bagaimana usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap
maraknya pendirian tempat-tempat hiburan yang tidak memiliki izin?
(seperti warnet, games centre, tempat karaoke, dll.)Jawab
:Pemerintah Kota Pekanbaru sudah melakukan pengawasan terhadap
maraknya pendirian tempat-tempat hiburan yang tidak memiliki izin,
namum pada kenyataannya masih kurangnya pengawasan yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Satuan Polisi Pamong Praja
terhadap jam operasional tempat hiburan, karena masih banyak tempat
hiburan yang beroperasi tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah No
3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, buktinya terdapat warnet, game
centre, tempat karaoke, dll yang buka sampai pukul 04.00 WIB bahkan
ada yang buka sampai 24 jam.Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh
Pemerintah Kota kepada pihak pemilik tempat hiburan yang melanggar
jam operasional, ini dibuktikan dimana tempat tersebut telah
mendapat surat teguran atau peringatan namun tidak menghiraukannya.
Pengawasan langsung yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja
dinilai lemah dan tidak tegas. Sehingga tempat hiburan beroperasi
diluar jam operasional, menjadi tempat prostitusi, menjual
obat-obatan terlarang, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah.Dinilai kurangnya pengalaman yang dimiliki aparat
pegawai Pemerintah KotaPekanbaru dan kurangnya tanggung jawab dari
aparat dalam lingkungan PemerintahKota Pekanbaru untuk
menanggulangi permasalahan ini. Kemudian juga masih rendahnya
Sumber Daya Manusia yang dimiliki aparat Satuan Polisi Pamong Praja
yang turun dalam melakukan pengawasan tempat.Badan Pelayanan
Terpadu sebagai instansi yang mengeluarkan izin kurang memberikan
penyuluhan kepada pemilik tempat hiburan mengenai aturan-aturan
didalam Peraturan Daerah dengan kondisi tempat hiburan saat ini
dilapangan. Lemahnya kerjasama internal Satuan Polisi Pamong Praja
dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan bocornya informasi
sebelum dilaksanakannya razia.
3) Pelayanan publik yang diberikan oleh pihak negeri selalu
bersaing dengan pihak swasta, hal ini dapat di lihat pada instansi
pendidikan dan instansi kesehatan. Bagaimanakah dampak terhadap
maraknya perizinan terhadap instansi-instansi tersebut di Kota
Pekanbaru?Jawab :Instansi swasta mampu memberikan pelayanan yang
lebih optimal kepada masyarakat. Hal ini tentu saja menjadikan
masyarakat terbiasa dengan pelayanan serba optimal yang biasa
diterimanya dari pihak swata, terutama bagi masyarakat dengan
golongan ekonomi menengah ke atas. Namun, instansi negeri dalam
memberikan pelayanan justru berbanding terbalik jika dibandingkan
dengan instansi swasta, instansi negeri cenderung lamban dalam
menyikapi persaingan nyata dari pihak swasta ini. Seharusnya
instansi negeri lebih mawas diri dengan segera memperbaiki sistem
pelayanan yang selama ini cenderung kurang diberikan kepada
masyarakat.Di kota Pekanbaru secara khususnya, sudah banyak sekali
terdapat instansi pendidikan dan kesehatan swasta yang bersaing dan
terbukti secara kualitas. Bahkan sering sekali mendengar masyarakat
lebih ingin mendapat pelayanan dari pihak swasta dalam hal dua
bidang ini. Hal itu sangat memprihatinkan. Namun tidak bisa juga
menyalahkan masyarakat, wajar saja jika mereka memilih instansi
yang memberikan perhatian pelayanan seperti yang diharapkan. Di
sisi lain, pemerintah juga cenderung selalu memberikan izin
terhadap pendirian instansi-instansi tersebut. Dari gambaran
diatas, seharusnya pelayanan pendidikan maupun kesehatan yang
diberikan kepada masyarakat haruslah benar-benar pelayanan prima
yang mampu menarik simpati masyarakat untuk nantinya lebih memilih
instansi negeri daripada instansi swasta. Memang ini cukup berat
jika mengingat kualitas peayanan swasta yang semakin hari semakin
baik, namun jika setiap stakeholder mampu bekerja sama dalam hal
ini, saya yakin hal ini bisa terwujud.
4) Perizinan terhadap pendirian suatu kegiatan usaha tentu akan
berdampak positif dan negatif bagi suatu daerah, seperti
tersedianya lapangan kerja baru untuk SDM di daerah tersebut. Hanya
saja, terkadang kegiatan usaha tersebut malah justru mengakibatkan
dampak yang besar bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Bagaimana tanggapan saudara terhadap perizinan yang diberikan
terhadap kegiatan usaha ini?Jawab: Setiap kegiatan usaha yang ingin
dilakukan, haruslah memgikuti prosedur pemberian izin yang
sebenarnya. Dampak lingkungan terhadap kegiatan usaha itu juga
harus diperhatikan sebelumnya. Jika Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan tidak memungkinkan untuk dilakukannya suatu kegiatan
usaha, maka perizinan juga tidak boleh diberikan.Masalahnya,
sekarang sudah terlalu banyak kegiatan usaha yang mengganggu
kesehatan masayakat dan merusak ligkungan. Terhadap kegatan usaha
ini, Pemerintah harus mengambil tindakan tegas, baik dari
pemindahan lokasi kegiatan hingga penutupan. Memang ada dampak yang
ditimbulkan nantinya terkait lapangan pekerjaan, namun masalah
kesehatan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan juga
merupakan topik krusial yang tidak bisa dikesampingkan.
