Akrualisasi akunt pemerintahan

1

This training material is solely for the use of IAI training. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution without prior written approval from The Indonesian Institute of Accountants(Ikatan Akuntan Indonesia).

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Oleh:

BERBASIS AKRUAL DI SEKTOR PEMERINTAHAN

Dr. Binsar H. SimanjuntakDEPUTI PENGAWASAN IPP BIDANG PEREKONOMIAN

BPKPKetua Komite Kerja KSAP

• Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintahpusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaanbersihPsl 1 bersih

• Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintahpusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaanbersih

Psl 1 UU17/2003

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuranpendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakanselambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahunPsl 36 ayat (1)

UU 17/2003

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuranpendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakanselambat-lambatnya tahun anggaran 2008

Psl 70 ayat (2) UU 1/2004

2


Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh

Beban atau biaya diakui pada saat kewajiban timbul (manfaat telah diterima) atau sumber dayatimbul (manfaat telah diterima) atau sumber daya

dikonsumsi

a. Penyajian informasi keuangan yang lebih informatif, terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi terkait.

b. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan

c. menyajikan nilai barang dan jasa yang digunakan, dihibahkan, dan diperoleh sesuai dengan konsep capital maintenance.

d. Mengikuti International Best Practices dan memenuhi amanat paket UU di bidang Keuangan Negara

3


Daftar negara yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrualNo Negara Uraian1 A t li F ll A l LK K lid i j k 19971. Australia Full Accrual, penyusunan LK Konsolidasi sejak 1997

2. Kanada Full Accrual, penyusunan LK Konsolidasi sejak 2002

3. Selandia baru Full Accrual, penyusunan LK Konsolidasi sejak 1992

4. Inggris Full Accrual, penyusunan LK Konsolidasi sejak 2006

5. Amerika Serikat Full Accrual, penyusunan LK Konsolidasi sejak 1998

6. Perancis Moving to accrual. Standar berlaku dalam proses pengembangan

7. Yunani Akuntansi akrual pada penyusunan LK Konsolidasian

8. Swiss Adopsi IPSAS Akrual, efektif sejak 2007p j

9. Swedia Akuntansi akrual pada penyusunan LK Konsolidasian

10. Finlandia Akuntansi akrual pada penyusunan LK Konsolidasian

11. Islandia Akuntansi akrual pada penyusunan LK Konsolidasian dg beberapa elemenberbasis kas

12. Italia Akuntansi akrual pada penyusunan LK Konsolidasian dg beberapa elemenberbasis kas

13. Spanyol Konsolidasi bertahap.

14 Turki Full Accrual

Daftar negara yang sedang mengembangkan akuntansi berbasis akrual (1)No Negara Uraian

1. Albania Berencana mengadopsi IPSAS Akrual dg dukungan UNDP

2. Argentina Pengembangan standar yang diharmonisasi dengan IPSAS Akrualg g g y g g

3. Azerbaijan Berencana mengadopsi IPSAS Akrual

4. Barbados Dalam proses mengadopsi IPSAS

5. Brasil Implementasi Akrual penuh tahun 2012

6. Cayman Island Adaptasi IPSAS Akrual

7. Indonesia SAP yang diharmonisasi dengan IPSAS

8. Israel Adopsi IPSAS Akrual

9. Jamaika Komitmen mengadopsi IPSAS akrual dan dalam proses perubahan

10. Belanda Piloting dalam mengadopsi IPSAS Akrual

11. Norwegia Piloting dalam mengadopsi IPSAS Akrual

12. Vietnam Proses mengadopsi IPSAS Akrual dengan dukungan Bank Dunia

13. Afganistan Proses mengadopsi IPSAS Akrual

14. Aljazair Proyek Bank Dunia untuk Reformasi Akuntasi termasuk IPSAS Akrual

15. Kamboja Dalam proses mengadopsi IPSAS Akrual

4


Daftar negara yang sedang mengembangkan akuntansi berbasis akrual (2)No Negara Uraian

16. Cina Dalam proses mengadopsi IPSAS Akrual

17. Hungaria Proyek Uni Eropa untuk reformasi akuntansi termasuk IPSAS Akrual

18. Gambia Dalam proses mengadopsi IPSAS Basis Kas dan menuju Akrual

19. Laos Kerja sama dengan Bank Dunia dalam mengadopsi IPSAS Akrual

20. Jamaika Proses perubahan ke IPSAS Akrual

21. Latvia Proyek Uni Eropa untuk Reformasi Akuntansi termasuk IPSAS Akrual

22. Lithuania Proyek Uni Eropa untuk Reformasi Akuntansi termasuk IPSAS Akrual

23. Maladewa Dalam proses mengadopsi IPSAS Akrual

24 M k d i D l d i IPSAS B i K d j Ak l24. Makedonia Dalam proses mengadopsi IPSAS Basis Kas dan menuju Akrual

25. Mongolia Dalam proses mengadopsi IPSAS Akrual sejak 2003

26. Maroko Pengembangan institusi termasuk IPSAS Akrual

27. Nigeria Dalam proses mengadopsi IPSAS Basis Kas dan menuju Akrual

28. Pakistan Dalam proses mengadopsi IPSAS Basis Kas dan menuju Akrual

29. Peru Adopsi IPSAS Akrual

30. Slowakia Berencana untuk mengadopsi IPSAS Akrual

Daftar negara yang sedang mengembangkan akuntansi berbasis akrual (3)Daftar negara yang sedang mengembangkan akuntansi berbasis akrual (3)No Negara Uraian31. Uganda Adopsi IPSAS Akrual

32. Uruguay Penetapan peraturan yang mensyaratkan adopsi IPSAS Akrual

SUMBER: “IPSAS Adoption by Government” www.ifac.orgSeptember 2008

5


Basis Kas Menuju Akrual(PP 24 tahun 2005)(PP 24 tahun 2005)

• Standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi daribasis kas menuju basis akrual penuh.

• SAP mulai diberlakukan untuk penyusunan laporanpertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD TahunAnggaran 2005.

• Berdasarkan PP tersebut, akuntansi pemerintahanmenggunakan akuntansi basis kas menuju akrual (cash basismenggunakan akuntansi basis kas menuju akrual (cash basistoward accrual), artinya menggunakan basis kas untukpengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalamLaporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untukpengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

KUALITAS ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (OPINI BPK)KUALITAS ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (OPINI BPK)((PemerintahPemerintah PusatPusat))

• Th. 2007 TMP (Disclaimer)

• Th. 2008 TMP (Disclaimer)

• Th. 2009 WDP (Qualified)

LKPPLKPP Kementerian/Lembaga

TahunWTP WDP TMP TW

JmlhJmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh %

2007 16 19% 31 39%

33 41%

1 1% 81

10

(Q )2008 35 41% 30 37

%18 22

%0 0% 83

2009 45 57% 26 33%

8 10%

0 0% 79

6


KUALITAS ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (OPINI BPK)KUALITAS ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (OPINI BPK)((PemerintahPemerintah Daerah)Daerah)

WTP WDP TMP TWTahun

WTP WDP TMP TWJmlhJml

h% Jmlh % Jmlh % Jmlh %

2007 4 1% 283 61%

121 26%

59 13%

467

2008 13 3% 322 67%

115 24%

32 6% 482

2009 15 4% 315 72 70 16 35 8% 435

11

2009 15 4% 315 72%

70 16%

35 8% 435

• SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkandalam PP 24/2005 dengan mengacu pada Internationaldalam PP 24/2005 dengan mengacu pada InternationalPublic Sector Accounting Standards (IPSAS) danmemperhatikan peraturan perundangan serta kondisiIndonesia.

Pertimbangan :SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besarberbasis Kas Menuju Akrual sebagian besartelah mengacu pada praktik akuntansi berbasisakrual,Para Pengguna yang sudah terbiasa denganSAP PP 24/2005 dapat melihatkesinambungannya.

7


1.1. DengarDengar PendapatPendapat ((hearinghearing)) telahtelah dilaksanakandilaksanakan daridari tahuntahun20072007 sampaisampai tahuntahun 20082008;;20072007 sampaisampai tahuntahun 20082008;;

2.2. SeptemberSeptember 20082008,, konsultasikonsultasi MenteriMenteri KeuanganKeuangan selakuselaku wakilwakilpemerintahpemerintah dengandengan DPRDPR

3.3. DesemberDesember 20082008,, draftdraft finalfinal telahtelah disampaikandisampaikan keke BPKBPK untukuntukdimintakandimintakan pertimbanganpertimbangan;; diikutidiikuti pembahasanpembahasan intensifintensif dengandenganTIMTIM TEKNISTEKNIS BPKBPK

4.4. FebruariFebruari 20092009,, SuratSurat PertimbanganPertimbangan BPKBPK,, gg5.5. AgustusAgustus 20092009,, RPPRPP SAPSAP AkrualAkrual disampaikandisampaikan keke MenkeuMenkeu dandan

MenhukhamMenhukham6.6. NovemberNovember 20092009--JuniJuni 20102010,, pembahasanpembahasan dengandengan MenhukhamMenhukham7.7. JuliJuli 20102010,, RPPRPP SAPSAP AkrualAkrual disampaikandisampaikan keke MensesnegMensesneg

8.8. OktoberOktober 20102010,, ditetapkanditetapkan PPPP NoNo.. 7171 SAPSAP AkrualAkrual

Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanPernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;7 PSAP N 07 t t Ak t i A t T t7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,

dan Peristiwa Luar Biasa;11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

8


No SAP “CTA” SAP AKRUALNo SAP CTA SAP AKRUAL

1. Jenis Laporan • LRA• Neraca• LAK• CALK

• LRA• Neraca• LAK• CALK• Lap. Operasional (LO)• Lap. Perubahan SAL• Lap. Perubahan

Ekuitas2. Pengakuan pendapatan Pada saat Kas diterima

pada RKUN/D (kecualiSatker BLU)

• Pendapatan-LO, padasaat hak timbul danatau adanya aliransumber daya ekonomi

• Pendapatan-LRA, pada saat kas diterimadi RKUN/D

No SAP “CTA” SAP AKRUAL

3. Pengakuan Belanja Pada saat Kas dikeluarkandari RKUN/D (kecualiSatker BLU)

•Beban pada LO, saatkewajiban timbul, konsumsi aset, ataupenurunan manfaatekonomis/potensi jasaekonomis/potensi jasa

•Belanja pada LRA, saat pembayaran/kaskeluar dari RKUN/D

9


P bit St d Ak t i P i t h B b i Ak l

2010• Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;• Sosialisasi SAP berbasis akrual

2011

• Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi;• Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses

bisnis dan detail requirement);• Pengembangan kapasitas SDM;Pengembangan kapasitas SDM;

2012• Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan);;• Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan);

• Piloting beberapa KL dan BUN,

2013• Reviu, Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem• Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

2014• Parallel Run dan Konsolidasi seluruh LK• Reviu, Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem• Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

2015• Implementasi Penuh• Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

10


S S2010

• Sosialisasi SAP berbasis akrual

2011• Penyusunan Regulasi, Peraturan dan Sistem Akuntansi Pemda• Pelatihan• Pengembangan SDM

2012

• Kustomisasi Peraturan dan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Provinsi- Kabupaten/Kota)

• Pelatihan• Pengembangan SDM

• Kustomisasi Peraturan dan sistem Informasi Pengelolaan K D h (P i i K b t /K t )

2013Keuangan Daerah (Provinsi- Kabupaten/Kota)

• Pelatihan• Pengembangan SDM

2014

• Kustomisasi Peraturan dan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Provinsi- Kabupaten/Kota)

• Pelatihan• Pengembangan SDM2014 • Pengembangan SDM

2015• Implementasi Penuh• Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

11


Tantangan ImplementasiSAP Basis Akrual

• Sistem Akuntansi dan IT Based System• Komitmen dari pimpinan• Tersedianya SDM yang kompeten• Resistensi terhadap perubahan• Resistensi terhadap perubahan

Simpulan• Sistem akuntansi berbasis akrual merupakan sistem

akuntansi modern yang banyak diterapkan di negara maju.

• Terbitnya PP No. 71 tahun 2010 merupakanimplementasi Undang-Undang di bidang keuangannegara, walaupun untuk penerapannya dapat dilakukansecara bertahap.

• Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual akanmemberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi, dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas.

12


THANK YOU

KONGRES XIIKATAN AKUNTAN INDONESIA

THANK YOUThis training material is solely for the use of training participants. No part of it may be circulated, quoted,

or reproduced for distribution inside or outside the training participants organization without prior written approval from The Indonesian Institute of Accountants (Ikatan Akuntan Indonesia).

Documents

Akrualisasi akunt pemerintahan