265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah

8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah

1/51

0

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ALTERNATIVE DISPUTE

RESOLUTION (ADR) GUNA PENYELESAIAN MASALAH HUKUM

YANG BER KEADILAN SOSIAL DALAM RANGKA

HARKAMTIBMAS

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakan

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri secara eksplisit

menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara Kamtibmas,

menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani

masyarakat.1 alam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Polri

telah merubah paradigma dari paradigma yang militeristik bergeser

men!adi paradigma polisi sipil "civilian police#2, mengaktualisasikan

kode etik pro$esi,% dan mengimplementasikan strategi Polmas

"community policing #& di era re$ormasi. Polri berkomitmen untuk

mematuhi peraturan disiplin anggota Polri dan etika pro$esi Polri

sehingga terwu!ud kiner!a anggota Polri yang pro$esional, bermoral,

dan modern.

Polri mengalami trans$ormasi dari orientasi abdi penguasa

yang militeristik, arogan, dan melanggar '() pada masa *rde +aru

menu!u Polri yang berorientasi pada nilainilai polisi sipil sebagai

paradigma baru dimana sikap dan perilaku anggota P*-/ harus

humanis, demokratis, protagonis, transparan, akuntabel, dan

bermoral. P*-/ menyadari bahwa masyarakat merupakan

stakeholder yang utama sehingga harus mendapatkan prioritas

1 )abes Polri, isi, )isi, Tupoksi Polri, akarta, 2002 )abes Polri, Paradigma +aru Polisi 3ipil, akarta, 2003

)abes Polri, 4tika Pro$esi Polri, akarta, 2004 )abes Polri, Polmas (Community Policing), akarta, 200


2/51

1

pelayanan. 3ebagai pelayan masyarakat, Polri harus mampu

men!awab tuntutan dan harapan masyarakat agar supaya Polri/

mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, e$ekti$ dan e$isien

kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi, tanpa pandang bulu,

dan tanpa pilih kasih.

alam perspekti$ kepolisian modern, eksistensi Polisi sangat

dibutuhkan oleh masyarakat. Kehadiran Polisi di tengah masyarakat

merupakan sebuah keharusan mengingat Polisi merupakan sarana

mediasi, $asilitasi, dan katalisasi terhadap berbagai persoalan yang

ter!adi di tengah masyarakat. Pentingnya eksistensi polisi inikemudian melahirkan adagium 5dimana ada masyarakat disitu ada

polisi6 yang menegaskan bahwa polisi dan masyarakat merupakan

sesuatu yang bersi$at inheren atau tidak dapat dipisahkan.

alam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, Polri

mengeluarkan kebi!akan dan program re$ormasi birokrasi Polri melalui

strategi 7T(P "quick response, transparancy, accountability, dan

professional), dengan teknik quick wins "keberhasilan segera#

terhadap pelaksanaan tugas Polri8. 3elan!utnya, Polri menerbitkan

Skep Kapolri No !" #a$un %&&' #anggal %" ktober %&&' #entang

Program kselerasi #ransformasi Polri *enu+u Polri ang *andiri,

Profesional, -an -ipercaya *asyarakat , yang merupakan penegasan

tekad untuk melakukan perubahan perilaku setiap anggota Polri dalam

men!alankan tugastugasnya men!awab tuntutan dan harapan

masyarakat akan pelayanan prima Polri dan terwu!udnya rasa aman

masyarakat.9

3ebagai pengemban $ungsi penegakkan hukum yang

merupakan salah satu $ungsi pemerintahan negara:, Polri !uga tidak

5 )abes Polri, Polri alam angka )eraih Keberhasilan 3egera (.uick /ins),akarta, 200

6 -ampiran 3kep Kapolri No. %: Tahun 200; Tanggal 2: *ktober 200; TentangProgram (kselerasi Trans$ormasi Polri )enu!u Polri


3/51

2

terlepas dari kritik, tuntutan dan harapan masyarakat yaitu Polri

pro$esional, transparan dan akuntabel melayani masyarakat secara

prima dalam pelaksanaan tugas pokok pemelihara kamtibmas,

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan selaku penegak

hukum yang dipercaya masyarakat. *leh karena itu, Polri telah

berupaya melakukan perubahanperubahan pada aspek instrumental,

struktural dan kultural agar selaras dengan dinamika tuntutan dan

harapan masyarakat tersebut. Perubahan pada aspek instrumental

dan struktural telah ber!alan dengan baik hingga saat ini, na!"n

#$%erl"kan k&nkret$'a'$ #an ak'elera'$ tran'&r!a'$ %a#a a'%ekk"lt"ral an #$n$la$ !a'arakat *el"! !e!"a'kan.; =atatan

media yang gencar selama tahun 200 tentang kasus +ibit 3amad

dan =handra 'am>ah yang terbebas dari hukum dengan dukukungan

massa dan penanganan kasus )bok )inah yang mencuri +uah

Kakao yang berakhir di me!a hi!au, berdampak pada penurunan

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kiner!a Polri secara umum.

Padahal kepercayaan masyarakat men!adi modal dasar bagi

terbangunnya peran serta masyarakat dalam rangka 'arkamtibmas .

Tanpa dukungan dan partisipasi secara akti$ oleh masyarakat

selaku stake$olders, e$ekti$itas dan e$isiensi pelaksanaan tugas

pokok, $ungsi dan peran Polri men!adi tidak optimal. Namun, peran

serta masyarakat hanya muncul apabila ada kepercayaan terhadap

institusi Polri. )aka, ?rand 3trategi Polri tahun 2008 @ 2028 telah

meletakkan terwu!udnya kepercayaan masyarakat sebagai sasaran

obyekti$ tahap / "pertama# tahun 2008200, kemudian terwu!udnya

kemitraan dan networking (Partners$ip 0uliding) pada tahap // "kedua#

tahun 2010 201& dan terakhir tahap /// "ketiga# Polri menu!u

organisasi unggulan yang mampu memberikan pelayanan prima

secara pro$esional, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada

8 Strategi Polri berali$ dari #rust 0uilding men+adi Partners$ip and Networking,httpABBwww.hukumonline.comBberitaBbacaBlt&b%c1%b;dea0Bstrategipolriberalihdaritrustbuildingmen!adipartnershipandnetworking , diakses pada tanggal % )aret 2011.

9

(hmad +ahar, #1*23 P3-P 4 *emberi keteladanan menuai kearifan , 2011,)edia Pressindo ogyakarta, hal 22.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b3c13b8dea09/strategi-polri-beralih-dari-trust-building-menjadi-partnership-and-networkinghttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b3c13b8dea09/strategi-polri-beralih-dari-trust-building-menjadi-partnership-and-networkinghttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b3c13b8dea09/strategi-polri-beralih-dari-trust-building-menjadi-partnership-and-networkinghttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b3c13b8dea09/strategi-polri-beralih-dari-trust-building-menjadi-partnership-and-networking


4/51

%

kesempurnaan "strive for e5celence# tahun 20182028.10 Pada

hakekatnya perumusan tahapan ?rand 3trategi Polri selaras Cisi dan

misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang

undang No. 1: Tahun 200: tentang encana Pembangunan angka

Pan!ang Nasional.11

Tantangan tugas yang makin berat dan perkembangan !aman

yang semakin ma!u, mendorong Polri untuk menggulirkan 5Program

eCitalisasi P*-/ )enu!u Pelayanan Prima ?una )eningkatkan

Kepercayaan )asyarakat6, yang merupakan kebi!akan K(P*-/ agar

Polri memiliki sikap yang melayani, proakti$, transparan, danakuntabel dalam rangka terwu!udnya pelayanan prima, yang pada

gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam

kerangka terwu!udnya re$ormasi birokrasi Polri. Program prioritas dan

reCitalisasi P*-/ dilaksanakan ke dalam & "empat# tahapan yang

dimulai dari bulan NoCember 2010 sampai dengan bulan esember

201%.12

i era re$ormasi sekarang ini, Polri menghadapi u!ian yang

sangat berat karena adanya berbagai kasus hukum yang diduga

melibatkan oknum anggota Polri sehingga mendapatkan liputan

pemberitaan media massa yang luas yang pada akhirnya mencoreng

citra penegakkan hukum Polri.1% 3ebagai aparat penegak hukum,

Polri merupakan u!ung tombak dalam mencegah, menangani,

mengungkap, dan memberantas berbagai tindak pidana dan kasus

10

-ihat buku /, //, dan ///, Program Ker!a (kselerasi Trans$ormasi Polri )enu!u Polri


5/51

&

hukum yang ter!adi di leCel kepemerintahan, kemasyarakatan, dan

instansi publik lainnya.

)araknya ke!ahatan dan tindak pidana, mulai dari ke!ahatan

konCensional, ke!ahatan transnasional, ke!ahatan terhadap kekayaan

negara, dan ke!ahatan yang berimplikasi konti!ensi, telah mendorong

Polri untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, dan kompetensi

sehingga diharapkan dapat menegakkan hukum secara transparan,

akuntabel, pro$essional, dan humanis1&. Tidak bisa dipungkiri bahwa

telah banyak prestasi yang diukir oleh Polri dalam menegakkan

hukum terhadap tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba dantindak pidana terorisme. Namun semua itu, tertutup oleh isu dan

pemberitaan adanya oknum penyidik yang dinilai kurang pro$esional

dan melanggar prosedur dalam penanganan tindak pidana korupsi.

alam menegakkan hukum, Polri menghadapi dilema hukum.

i satu sisi, Polri berkomitmen untuk menegakkan hukum

berdasarkan KU'P terhadap siapa sa!a yang melanggar hukum tanpa

pandang bulu, tanpa pilih kasih, dan tanpa diskriminasi. 'al ini

dibuktikan dengan penanganan berbagai tindak pidana B kasus baik

dalam skala besar maupun skala kecil, termasuk misalnya

penanganan kasus bibit candra maupun penanganan kasus kakao di

+anyumas.18 Namun demikian, di sisi lain, Polri dituntut untuk

menerapkan hukum yang berkeadilan sosial masyarakat, yang

ditandai dengan protes elemen masyarakat terhadap pembebasan

bibit candra yang terindikasi melanggar hukum dan kasus kakao ibu

minah yang memang nyata melanggar hukum sekecil apapun yang

telah diatur oleh 'ukum Positi$ kita.

Kondisi penegakkan hukum di /ndonesia sekarang ini seolah

olah telah dikalahkan oleh opini publik dan konsensus masyarakat

yang tentunya belum sepenuhnya benar. Kekuatan masyarakat

dipergunakan sebagai alat bagi kelompok tertentu untuk membuat

14 3ad!iono, Polri alam Perkembangan 'ukum /ndonesia,


6/51

8

konsensus masyarakat dan penciptaan opini publik untuk menekan

dan mempengaruhi Polri dalam menegakkan hukum sehingga

membuat wa!ah buram penegakkan hukum /ndonesia dan men!adikan

beban psikologis khususnya bagi anggota Polri yang bertugas

melakukan penyelidikan dan penyidikan dibuat bingung, ragu,

khawatir, dan cemas. Penyidik Polri men!adi ragu dam bimbang

karena segala tindakan hukum yang dilakukan secara benar

berdasarkan KU'P ternyata seringkali dianggap salah oleh se!umlah

kelompok masyarakat. /nilah potret buram per!alanan penegakkan

hukum /ndonesia pada era re$ormasi yang mengalami dinamikaparadoksal dan anomali hukum.

alam persepsi masyarakat, proses penegakkan hukum yang

dilakukan oleh Polri selama ini dinilai belum mengedepankan rasa

keadilan sosial masyarakat. Polri dianggap masih memakai 5kacamata

kuda6 dalam menangani, mengungkap, dan memberantas segala

tindak pidana yang ter!adi di tengah masyarakat tanpa melihat aspek

sosiologi hukum masyarakat. Polri dipandang hanya memprioritaskan

penegakkan hukum $ormalistik tanpa mengindahkan aspek yang

berhubungan dengan sosiologis dan antropologis yang melingkupi

kasus B tindak pidana yang ditanganinya. (spek sosiologis hukum di

sini maksudnya adalah sebagai cara pandang peraturan dengan cara

memperhatikan apa yang senyatanya ter!adi dan bukan hanya yang

tercantum dalam naskah undangundang.16 asa keadilan sosial yang

dinilai masyarakat kurang diindahkan tersebut tentunya bermuara

pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Padahal,

dalam konteks re$ormasi Polri, saat ini Polri telah mencapai pada

6trust building7 dan mulai mera!ut pada 6partners$ip building7 dalam

rangka menu!u 6strive for e5cellence7

16 3era$ina 3hinta ewi. Perancang Peraturan Perundangundangan Kanwil

Kementerian 'ukum dan 'ak (sasi )anusia /


7/51

9

Polri perlu melakukan rekayasa sosial "social engineering #

sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kasus hukum B tindak

pidana B sengketa dapat menerima kesepakatan dan usulan

perdamaian berdasarkan 6win8win solution7 . Polri seyogyanya

menggali nilainilai keari$an lokal masyarakat setempat dalam

menyelesaikan setiap permasalahan dan persoalan. Polri tidak boleh

secara kaku dan "bahasa !awaAsaklek) untuk menyelesaikan setiap

persoalan hukum di tengah masyarakat.

Polri harus berprinsip bahwa langkah pertama dan utama

dalam menyelesaikan suatu kasus hukum B tindak pidana di tengahmasyarakat adalah menekankan pendekatan sosial budaya, keari$an

lokal, musyawarah mu$akat, dan penyelesaian secara adat istiadat

setempat1:. )asyarakat didorong untuk menyelesaikan sendiri

persoalan mereka dan Polri hanyalah sebagai penengah B $asilitator B

mediator. (pabila caracara ini tidak dapat mendamaikan antar pihak

yang bertikai, maka barulah langkah terakhir ditempuh melalui !alur

hukum. )odel penegakan hukum inilah yang disebut dengan (

(alternative dispute resolution)

alam menyelesaikan setiap kasus hukum yang ter!adi di

tengah masyarakat, Polri perlu pula mengembangkan alternative

dispute resolution "proses penyelesaikan sengketa B kasus melalui

caracara alternati$ di luar proses hukum#, khususnya dalam

menangani kasuskasus tindak pidana yang mempunyai kerugian

materiB ekonominya kecil, telah disepakati oleh para pihak yang

berperkara dengan mengedepankan prinsip musyawarah mu$akat

yang disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat dengan melibatkan

dengan petugas Polmas sebagai garda terdepan.1;

Kenyataan saat ini menun!ukkan bahwa banyak kasuskasus B

tindak pidana yang dilaporkan masyarakat kepada Polri di berbagai

wilayah "Polda, Polres dan polsek# berkategori tindak pidana ringan,

17 httpABB$hunipassingara!a.blogspot.comB2010B02BpengaturanalternatiCedispute.html18

3urat Kapolri No.Pol. A +B%022BD//B200B34*P3 tentang Penanganan Kasus)elalui (lternatiCe isbute esolution


8/51

:

seperti pencurian ayam, pencurian kambing, pencurian buah,

penggelapan uang kurang dari 10 !uta, pemukulan B penganiayaan

ringan, dan hutang piutang kurang dari 10 !uta.1 alam konteks

penanganan kasus ringan tersebut di atas sebagai contoh, Polri dapat

menerapkan ( dengan mengundang berbagai pihak terkait dan

pihak yang bersengketa untuk duduk bersama mendiskusikan dan

memusyawarahkan kasus yang ter!adi dan dicari solusi yang terbaik

dan dibuat per!an!ian B kesepakatan lisan dan tertulis ditandatangani

oleh pihak yang bersengketa, disaksikan oleh aparat T dan E

setempat, dan di$asilitasi B mediasi oleh petugas Polmas setempat,tanpa harus diteruskan ke me!a hi!au B pengadilan.

*leh karena itu, setelah menguraikan mengenai perkembangan

hukum di /ndonesia dan dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok

Polri sebagai pengemban $ungsi Kamtibmas sebagaimana tertuang

dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, maka penulis tertarik untuk

menya!ikan Naskah Karya Perorangan "NKP# dengan mengangkat

!udulA +O%t$!al$'a'$ Pe!*er#aaan Alternat$,e D$'%"te

Re'&l"t$&n (ADR) G"na Penele'a$an Ma'ala- H"k"! Yan

Berkea#$lan S&'$al Dala! Ranka Harka!t$*!a'.

/. P&k&k Per!a'ala-an

+erdasarkaan latar belakang tersebut di atas, maka dapat

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut A

5)engapa mekanisme alternatiCe dispute resolution "(#

kurang optimal pemberdayaannya dalam proses penegakan

hukum, sehingga kurang mampu memberikan pemecahan

persoalan hukum yang berkeadilan sosial di masyarakat, yang

pada akhirnya berpengaruh terhadap Pemeliharaan Keamanan

dan Ketertiban )asyarakatF6.

0. P&k&kP&k&k Per'&alan

19 httpABBwww.kesimpulan.comB200B0&Balternati$penyelesaiansengketa.html


9/51

;

(dapun pokokpokok persoalan dalam tulisan ini diuraikan

dalam pertanyaan sebagai berikut A

a. +agaimana kompetensi personil B anggota dalam memberdayakan

mekanisme (F.

b. +agaimana sistem dan metode yang dikembangkan dalam

memberdayakan (F

2. R"an L$nk"%

alam tulisan ini, penulis menetapkan ruang lingkup atau

pembatasan mengingat permasalahan dan persoalan yang dibahassangat luas. Pembatasan bidang didasarkan pada upaya nyata

Pimpinan dalam memberdayakan alternative dispute resolution "(#,

yang dilihat dari aspek kompetensi personil dan sismet yang

dikembangkan guna menciptakan penyelesaian hukum yang

berkeadilan sosial di masyarakat dalam rangka harkamtibmas.

3edangkan pembatasan tempat B wilayah ditetapkan di satuan Polda

awa Timur.

3. Mak'"# #an T"4"an

a. Mak'"#

)aksud penulisan NKP ini adalah untuk memberikan

gambaran secara detail dan komprehensi$ tentang optimalisasi

pemberdayaan ( guna menciptakan penyelesaian hukum

yang berkadilan sosial, sekaligus untuk memenuhi salah satu

persyaratan masuk dalam Pendidikan 3espimen Polri ikreg

Ke82 T.P. 2012.


10/51

*. T"4"an

(dapun tu!uan dari penulisan NKP ini adalah untuk

memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang kiranya

dapat berguna dan berman$aat bagi pelaksanaan tugas Polri di

masa mendatang, khususnya kepada pimpinan Polda awa

Timur yang terlibat langsung dalam penanganan penegakan

hukum yang berkeadilan sosial.

5. Mete #an Pen#ekatan

a. Mete)etode yang digunakan dalam penulisan NKP ini adalah

metode deskripti$ analisis, yaitu metode yang mendasarkan

pada hasil pengumpulan data B $akta, sehingga dapat diperoleh

gambaran permasalahan yang ada, selan!utnya dika!i dan

dianalisa untuk dapat menemukan solusi permasalahan yang

ada.20 Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan B

dokumentasi dan obserCasi empiris di lapangan sehingga

Caliditas dan reliabilitas data dapat dipertanggung!awabkan

secara ilmiah.21

*. Pen#ekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan NKP ini

dengan menggunakan pendekatan empiris, pendekatan $ungsi

dan tugas, serta pendekatan mana!emen. Pendekatan empiris

menekankan pada ke!adian, ge!ala, peristiwa di lapangan

sehingga men!adi data yang dapat diolah dan dianalisis secara

ilmiah. Gakta yang dapat ditangkap dengan panca indera di

lokasi ka!ian akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis melalui

metodologi ilmiah.22 Pendekatan $ungsi dan tugas menekankan

pada tugas, wewenang, tanggung !awab normati$ dan yuridis

20 )ardalis, )etode Penelitian 3uatu Pendekatan Proposal, "akartaA +umi (ksara, 18#, hal.29.

21

3udarwin anim, )en!adi Peneliti Kualitati$, akarta, Pustaka 3etia, 2001, hal. 9;22 (l =haedar Easilah, Pokoknya Kualitati$, +andung, Pustaka 3etia, 200&, hal 21 22


11/51

10

Polri sebagaimana tertuang dalam UU No 2 Tahun 2002

Tentang Polri. Pendekatan mana!emen menekankan pada tata

kelola sumber daya organisasi, baik personil, materiil,

anggaran, dan sismet, di lingkungan organisasi Polri.

6. Tata Ur"t

+(+ / P4N('U-U(N

+(+ // -(N(3(N T4*/

+(+ /// K*N/3/ 3((T /N/

+(+ / G(KT*G(KT*


12/51

11

BAB II

LANDASAN TEORI

7. DE8INISIDE8INISIa. O%t$!al$'a'$

+erdasarkan Kamus +esar +ahasa /ndonesia2%, optimalisasi

adalah upaya, usaha, kegiatan untuk membuat sesuatu men!adi

paling baik, paling tinggi. Pada NKP ini, optimalisasi mengandung

arti segala upaya, usaha dan kegiatan itpolair Polda atim dalam

rangka memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada

guna tercapainya tingkat kemampuan tertinggi dalam penegakkan

hukum di bidang pelayaran.

*. Alernat$ D$'*"te Re'&l"t$&n

e$inisi secara akademis dikemukakan oleh Philip .2&

+ostwick bahwa ( merupakan serangkaian praktek dan teknik

teknik hukum yang ditu!ukan untuk A

1# )emungkinkan sengketasengketa hukum diselesaiakandiluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak

yang bersengketa

2# )engurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut

diselesaikan melalui litigasi konCensional

%# )encegah agar sengketasengketa hukum tidak di bawa ke

pengadilan

engan demikian ( merupakan kehendak sukarela dari

pihakpihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa

mereka di luar pengadilan, dalam arti diluar mekanisme a!udikasi

standar konCensional. *leh karena itu, meskipun masih berada

dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi

23 Kamus +esar +ahasa /ndonesia "4disi keempat#, epartemen P dan K, akarta,200;.

24

httpABBid.shCoong.comBlawandpoliticsB10002mengenaladralternatiCedisputeresolutionB


13/51

12

menggunakan prosedur a!udikasi non standar, mekanisme

tersebut masih merupakan (.

alam praktik, hakikatnya ( dapat diartikan sebagai

lternative to litigation atau alternative to ad+udication lternative

to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di

luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian

dari (. 3edangkan lternative to ad+udication berarti

mekanisme penyelesaian sengketa yang bersi$at konsensus atau

kooperati$, tidak melalui prosedur penga!uan gugatan kepada

pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasukbagian dari ( adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,

dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk (. i

(merika sendiri, ( diartikan sebagai alternatiCe to ad!udication,

karena output dari proses ad!udikasi umumnya berupa win8lose

solution "menangkalah#, padahal yang dikehendaki pihakpihak

yang bersengketa adalah win8win solution atau mutual acceptable

solution

9. Kea!anan #an ketert$*an !a'arakat (ka!t$*!a')

Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai

salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan

nasional dalam rangka tercapainya tu!uan nasional yang ditandai

dengan ter!aminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum,

serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam

menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang

dapat meresahkan masyarakat.28

25

UndangUndang No. 2 tahun 2002 +ab 1 Pasal 1 ayat 8, tentang KepolisianNegara epublik /ndonesia


14/51

1%

:. Te&r$ H"k"!

alam Perspekti$ teori hukum29 dinyatakan bahwa negara

/ndonesia adalah negara hukum sehingga setiap persoalan yang

ter!adi di tengah masyarakat harus diselesaikan secara hukum. Unsur

penegak hukum seperti kepolisian, ke!aksaan dan pengadilan harus

saling bahu membahu melakukan penegakan hukum sehingga

tercipta kepastian hukum di tengah masyarakat dalam rangka

terwu!udnya keadilan sosial. Penegakan hukum yang dilakukan oleh

Polri selalu didasarkan pada aturan perundangundangan yang

berlaku yang dibuat oleh pemerintah dan P sehingga sah B legalsecara yuridis.

alam menegakan hukum, Polri telah menetapkan 3*P

penegakkan hukum yang sering dikenal dengan langkah dan tindakan

preempti$, preCenti$, dan represi$Bgakkum. Polri harus terus melakukan

akselerasi untuk terlebih dahulu mengedepankan tindakan preemti$

dan preCenti$ dibandingkan dengan langkah represi$ B gakkum.

Tindakan represi$ B gakkum dilakukan apabila langkah preempti$ dan

preCenti$ tidak mampu lagi menangani berbagai kasus yang ter!adi di

tengah masyarakat.

Proses penegakan hukum yang dikembangkan oleh Polri !uga

mengedepankan mekanisme -3 (alternative dispute resolution)

(rtinya, proses penyelesaian masalah, persoalan, kasus, tindak

pidana dilakukan dengan menggunakan caracara lain di luar !alur

hukum, dengan meman$aatkan hukum adat, hukum sosial, norma dan

potensi keari$an lokal yang berkembang di suatu masyarakat masing

masing, di mana pihak yang bersengketa lebih mengutamakan

musyarawah mu$akat dihadiri oleh para pihak yang terlibat, disaksikan

oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan petugas

Polri yang berperan sebagai mediator dan $asilitator.2:

26 (ndi 'am>ah, Teori 'ukum dan Keadilan 3osial, akarta, Pustaka Pela!ar, 200&,hal. %:

27 Eidnyana, / )ade. 200:. rternatif Penyelesaian Sengketa (-3). akartaA

/ndonesia +usiness -aw =enter "/+-=# beker!asama dengan Kantor 'ukum ?ani !emat HPartners.


15/51

1&

i dalam undang @ undang No.%0 Tahun 1 tentang

Penyelesaian 3engketa (lternati$ (lternative -ispute 3esolution)

mencantumkan beberapa bentuk ( yang dapat diterapkan dalam

penyelesaian sengketa, yaitu Konsultasi, Negosiasi, )ediasi,

Konsiliasi dan Penilaian (hli.2;

1. Konsultasi Konsultasi adalah upaya penyelesaian sengketa

dengan cara meminta masukan dari pihak yang diyakini sebagai

Narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dapat

mem$asilitasi penyelesaian sengketa untuk mencapai tu!uan

bersama. +iasanya, Narasumber yang dimintai konsultasi olehpara pihak adalah Nara sumber yang leCelnya lebih tinggi dan

memiliki kompetensi yang !elas.

2. Negosiasi . Negosiasi "berunding# berasal dari bahasa inggris

5Negotiation6 yang berati perundingan. Namun secara umum

negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa

para pihak dengan cara berhadapan langsung mendiskusikan

secara transparan, harmonis suatu masalah atau sengketa untuk

mencapai kesepakatan bersama.

%. *ediasi )ediasi berasal dari bahasa inggris yaitu 5)ediation6

artinya 5menengahi6, 5penengah6. adi, Penengah (*ediator)

adalah orang yang memediasi suatu kegiatan. alam kontek

penyelesaian sengketa, Pola mediasi adalah upaya penyelesaian

sengketa dengan cara menengahi para pihak yang bersengketa.

Gungsi )ediator adalah sebagai Easit, yang memutuskan

sengketa adalah para pihak yang berperkara. Karena itu )ediator

harus benarbenar orang yang bersikap 5Netral6 dan dapat

diterima oleh pihak yang bersengketa. )ediator dapat dipilih dari

tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh permepuan, tokoh

agama, dll yang mengetahui, memahami dan mengerti pokok

28

'adimulyo. 1:. *empertimbangkan -3 (Ka+ian lternatif PenyelesaianSengketa di 9uar Peradilan). akartaA -embaga 3tudi dan (dCokasi )asyarakat "4-3()#.


16/51

18

masalah yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. )ediator

yang dipilih bisa bersi$at tetap atau ad $oc .

&. Konsiliasi Konsiliasi dalam bahasa /ndonesia diartikan sebagai

usaha mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai

persetu!uan dalam rangka penyelesaian sengketa. Konsiliasi

dapat diserahkan kepada sebuah Tim (Konsiliator) yang ber$ungsi

men!elaskan $akta$akta, membuat usulanusulan penyelesaian,

tetapi si$atnya tidak mengikat. Konsiliator dapat dibentuk bersi$at

tetap dan ad hoc.

8. Penilaian $li Penilaian (hli adalah suatu upaya mempertemukanpihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang

dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait

dengan pokok sengketa untuk mencapai persetu!uan. Penilaian

ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaahan

ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang

pokok sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini

dapat diperoleh dari seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara

ad hoc.

9. Penyelesaian *asala$ *elalui rbitrase (rbitrase berasal dari

bahasa latin arbitrare yang berarti kekuasaan untuk

menyelesaikan suatu perkara menurut kebi!aksanaan. alam hal

ini ditun!uk satu atau beberapa orang yang diberi kewenangan

untuk memutuskan suatu perkara. 'ampir sama dengan mediasi

dimana penyelesaian perkara melibatkan pihak ketiga. Namun bila

dalam mediasi mediator tidak berhak memutus perkara sedang

arbitrator memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara.

:. Penyelesaian *asala$ *elalui Pola #radisi 9okal . Penyelesaian

masalah dengan pola tradisi lokal yang hidup dan berlaku di

masyarakat adat dapat dipandang cukup e$ekti$ dan e$isien. Paling

tidak dari sisi waktu dan biaya penyelesaian sengketa tidak

memerlukan waktu dan biaya yang cukup lama. Pola

penyelesaian dengan pendekatan ini tidak sama dengan pola


17/51

19

penyelesaian masalah ketika hukum adat masih berlaku. (gar

hasil keputusannya mempunyai kekuatan hukum, maka para

pihak wa!ib menda$tarkan ke Pengadilan Negeri untuk ditetapkan

dengan penetapan Pengadilan.

1;. Te&r$ Mana4e!en S"!*er Daa Oran$'a'$

)enurut 'adari Nawawi, mana!emen pada dasarnya

mengandung pengertian upaya mendayagunakan dan mengarahkan

penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tu!uan

organisasi secara e$ekti$. 4$isiensi penggunaan sumber daya men!adiukuran yang tidak kalah pentingnya dari ukuran e$ekti$itas2. alam

pandangan ?eorge Terry, dinyatakan bahwa secara har$iah,

mana!emen adalah suatu proses yang tegas yang terdiri dari

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang

dilaksanakan untuk mencapai tu!uan yang telah dinyatakan

sebelumnya dengan menggunakan sumber daya manusia dan

sumber daya yang lainnya.%0

*rganisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang

memiliki komitmen untuk melakukan ker!asama yang saling

menguntungkan dan bersinergis untuk mencapai tu!uan bersama%1.

(ntar anggota dalam organisasi bisa bersatu karena adanya citacita

dan target yang sama sehingga soliditas, kekompakan dan

keterpaduan antar anggota organisasi diperlukan sehingga setiap

program dan kegiatan organisasi dapat tercapai dengan baik.

(gar supaya Cisi, misi, tu!uan, dan target organisasi bisa

terwu!ud, maka diperlukan sumber daya organisasi. 3umber daya

organisasi meliputi sumber daya manusia, sumber daya materiil,

29 'adari Nawawi, asarasar )ana!emen, +andung, )andar )a!u, 1830 Eilliam '.Newman, =harless 4 3ummer, dan 4. Kirby Earren, The Process o$

)anagement, 4nglewood =li$s N.. Prentice 'all, /nc., 19:.31

3edarmayanti, *rganisasi Publik i Tengah (rus ?lobalisasi, +andung, )andar )a!u,1:


18/51

1:

sumber daya anggaran, dan sumber daya sistemBmetode organisasi.%2

3umber daya organisasi harus dikelola dengan baik sehingga dapat

mendukung apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut.

3umber daya manusia atau sering pula disebut dengan

personil B personalia B $uman resource merupakan sumber daya

utama organisasi karena berperan mengawaki gerak la!u dan

per!alanan organisasi. 3umber daya manusia menempati posisi

strategis dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan

organisasi sehingga dapat berhasil dengan baik.

3umber daya materiil atau sering disebut dengan dukungansarana prasarana, logistik, dan peralatan pendukung, merupakan

$aktor penun!ang dalam pelaksanaan program dan kegiatan

organisasi. 3ebagus apapun sumber daya manusia dalam organisasi,

namun apabila sumber daya materiil kurang mendukung, maka

program dan kegiatan dalam organisasi akan mengalami hambatan

dan kendala.

3umber daya anggaran yang sering pula disebut dengan

sumber daya keuangan atau sumber daya dana atau sumber $inansial

merupakan $aktor krusial keberhasilan dan kegagalan penerapan

program organisasi. 3etiap program dan kegiatan yang direncanakan

dan diterapkan oleh suatu organisasi, apabila tidak didukung oleh

$aktor pembiayaan B sumber daya anggaran, maka program dan

kegiatan tersebut akan mengalami kesulitan. 3umber daya anggaran

yang memadai akan mampu mengakselerasi Cisi dan misi organisasi.

3umber daya yang berbasis pada sistem B metode B hubungan

tata cara ker!a dalam organisasi sangat penting dirumuskan sehingga

akan terwu!ud sarana B wahana B media yang e$ekti$ dalam

melaksanakan suatu program atau kegiatan.

alam setiap program dan kegiatan yang akan diterapkan,

harus dirumuskan atau direncanakan terlebih dahulu tentang uraian

32 usadi Kantaprawira, *rganisasi 3ebagai 3uatu 3istem, +andung, UNP(, 2002


19/51

1;

ker!a dan +ob description masingmasing anggota dan unit ker!a dalam

melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Pengorganisasian

program dan kegiatan, khususnya yang mengatur tentang siapa

berbuat apa, bagaimana menger!akannya, metode apa yang

dipergunakan, kapan diker!akan, dan mengapa diker!akan, harus

tercermin dalam suatu program dan kegiatan yang di!alankan suatu

organisasi.

engan demikian, dapat ditegaskan bahwa mana!emen adalah

suatu proses yang dilakukan melalui tahapan perencanaan (Planing),

pengorganisasian (organi:ing), penggerakan, pelaksanaan dan

pengendalian dengan memberdayakan sumber daya organisasi,

berupa personil, materiil, anggaran, sistem ; metode yang dimiliki oleh

suatu organisasi dalam rangka meman$aatkan ilmu maupun seni, agar

dapat menyelesaikan tu!uan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya.%%

11. Te&r$ Anal$'$' S


20/51

1

kemampuan para penentu strategi organisasi untuk memaksimalkan

peranan $aktor kekuatan dan peman$aatan sehingga sekaligus

berperan sebagai alat penekan dampak ancaman yang timbul dan

harus dihadapi.%8 +erikut ini akan diuraikan mengenai empat unsur

dalam analisis 3E*T tersebut A

a. Strengt$ "kekuatan# adalah suatu kenyataan tentang kondisi

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi sebagai

pembanding yang positi$ dalam suatu organisasi.b. /eakness "kelemahan# adalah aspek negatiCe dalam internal

organisasi yang dapat mempengaruhi kiner!a organisasi. Untuk

itu diperlukan penanganan yang baik dalam menutupi maupun

mengurangi kelemahan yang ada dengan cara meman$aatkan

kemampuan dan sumber daya yang ada.c. pportunities "Peluang# adalah kondisi masa depan dalam

suatu lingkungan yang memungkinkan untuk dicapai demi

kelangsungan organisasi. Kondisi ini diyakini akan membawa

perubahan pada organisasi tersebut !ika mampu mencapainya

secara optimal terutama dalam !angka pan!ang.d. #reat$s "(ncaman#, adalah sebuah kondisi yang akan ter!adi

dimasa datang, yang secara potensial akan mempengaruhi

kelangsungan usaha suatu organisasi. Pengamatan lingkungan

masa depan yang baik serta penguasaan teknologi yang

selalau berkembang, tentunya akan membantu meminimalisir

ancaman yang ada.

3etiap organisasi tidak dapat mengelak dari keempat $aktor

tersebut, kekuatan dan kelemahan adalah dimensi internal organisasi

yang harus dikenali secara akurat sehingga kekuatan yang dimiliki

harus dikelola dan diman$aatkan secara optimal guna menghadapi

tantangan maupun meman$aatkan peluang yang ada. Kelemahan

yang telah dikenali menuntut dikelola agar kondisi itu tidak akan

mengganggu atau menggagalkan pencapaian tu!uan organisasi.

35 /bid.


21/51

20

emikian pula peluang dan kendala merupakan dimensi

eksternal dari organisasi yang harus ditelusuri, dikenali "scanning #

agar situasi dan kondisi riil itu dapat diantisipasi. Peluang eksternal

harus dapat dipadukan dengan kekuatan atau diman$aatkan untuk

meminimalkan kelemahan organisasi guna menghadapi tantangan

dan kendala sehingga organisasi tetap dapat mencapai tu!uannya

dengan e$ekti$ dan e$isien.


22/51

21

BAB III

KONDISI SAAT INI

1/. K&!%eten'$ Per'&n$l = An&ta Dala! Me!*er#aakan

Mekan$'!e ADR #$ P&l#a >a?a T$!"r Saat In$

a. +erdasarkan data dari -aporan 3atuan Polda awa Timur,

pada tahun 2012 terdapat data personil, kamtibmas dan

kriminalitas sebagai berikutA%9

1# ata Personil

NO KEPANGKATAN

>UMLAH >UMLAH

DSPP RIIL KURANG LEBIH

01

02

0%

0&

08

09

>UMLAH

3umber A -apsat Polda awa Timur Tahun 2012

2# ata ?angguan Kamtibmas

No UraianT('UN

Trend

Tahun 2011Tahun2012

1 umlah TP

2 Penyelesaian TP

% Prosentase penyelesaian TP

& 3elang waktu ter!adi TP

3umber A -apsat Polda awa Timur Tahun 2012

36 Laporan Satuan Polda Jawa Timur, Tahun 2010


23/51

22

%# ata Kasus Kriminalitas

N* U(/(N

T('UN2011

T('UN2012

T4N

- 3 - 3 - 31 P4K*3((N

2 K4+(K((N

% P4I/N((N

& P4U/(N

8 P4)+UNU'(N

9 (N/(T

: (N/3(

; (N//N?

=U(T

10 =U(3

11 P4N??4-(P(N

12 P4N/PU(N

1% P4N?U3(K(N

1& =U(N)*

18 =(+U-

19 UP(-

1: 3(()

1; =U/ +/(3(

1 K*


24/51

2%

keagamaan masih cukup lemah sehingga kurang mampu

pemberdayaan ( ketika ter!adi permasalahan hukum B

tindak pidana ringan di wilayah penugasannya masingmasing.

#. Kepribadian personil. Kepribadian personil dalam

berkomunikasi, berkoordinasinasi, bersilaturahmi, bertutur kata,

bertatapmuka, dan bertindak di tengah masyarakat masih kaku,

saklek, dan antagonis sehingga cenderung kurang diterima

oleh komponen masyarakat yang pada akhirnya sulit untuk

memberdayakan ( apabila muncul kasus hukum di tengah

masyarakat.

10. S$'te! Dan Mete Yan D$ke!*ankan Dala! Me!*er#aakan

ADR #$ P&l#a >a?a T$!"r Saat In$

a. 3*P Tentang Pelaksanaan (. 3ampai dengan saat ini

belum ada semacam 3*P B prosedur ker!a baku B buku

pedoman tentang pelaksanaan ( yang detail, komprehensi$

dan !elas. 3elama ini mekanisme ( hanya disosialisaikan

oleh pimpinan Polda melalui (PP ataupun rapat koordinasi,

namun masih abstrak sehingga setiap personil belum

memahami secara !elas apa itu (, bagaimana (, dan apa

man$aat ( bagi penegakan hukum.

*. Uraian Ker!a B ob escription. 3elama ini belum ditetapkan

tentang siapa yang berhak melakukan mekanisme (, $ungsi

teknis mana di satuan Polda yang berhak melakukan (,

apakah reskrim, lantas, intelkam, atau petugas Polmas. 3e!auh

ini, belum dibuat !uklak B !uknis B !ukmin tentang uarian ker!a

setiap personil, setiap satuan kewilayahan "polres dan polsek#

dan satuan $ungsional dalam melaksanakan (.

9. Ke!asama dengan Tokoh )asyarakat, Tokoh (gama, dan Tokoh

(dat. Ker!asama dengan instansi B pihak B lembaga lintas

sektoral dan stakeholder terkait dalam pemberdayaan (

masih lemah. Padahal, ( dapat dilaksanakan dengan syarat


25/51

2&

apabila terwu!ud mekanisme ker!asama, kemitraan, koordinasi,

dan komunikasi yang intensi$ antara Polda dengan instansi

terkait, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,

dll.

BAB IV


26/51

28

8AKTOR8AKTOR YANG MEMPENGARUHI

12. Internal

a. Kek"atan

1# UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang merupakan

payung hukum dan dasar yuridis dalam memberdayakan

alternative dispute resolution "(# di Polda awa

Timur.

2# Tri brata dan catur prasetya yang merupakan pedoman

$iloso$is bagi Kapolda dalam memberdayakan alternatiCe

dispute resolution "(# di Polda awa Timur.

%# Kode etik pro$esi dan peraturan disiplin anggota Polri

yang dapat di!adikan sebagai koridor bagi anggota Polda

dalam memberdayakan alternative dispute resolution

"(# di Polda awa Timur.

enstra Polda awa Timur 2010201& yang dapat

di!adikan sebagai panduan perencanaan bagi Pimpinan

dan !a!arannya dalam memberdayakan alternative

dispute resolution "(# di Polda awa Timur.

8# +utir 10 pada 10 Komitmen Polri tahun 2012 hasil apim

Polri tahun 2012 yang bunyinya 5Mengoptimalkan

strategi pemolisian komunitas, dalam upaya

penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat

dengan menggunakan pendekatan social justice,

yang didukung legitimasi”

*. Kele!a-an

1# )asih terbatasnya sarana prasarana, anggaran dan

sismet Polda sehingga berpengaruh dalam

memberdayakan alternatiCe dispute resolution "(# di

Polda awa Timur.


27/51

29

2# )asih lemahnya pemahaman, penguasaan, dan

pengetahuan setiap personil Polda tentang $iloso$i,

hakekat, dan man$aat ( bagi proses penegakan

hukum di tengah masyarakat.

%# )asih lemahnya komunikasi sosial anggota Polda

sehingga menyulitkan dalam menangani masalah B

sengketa melalui tradisi lokal masyarakat.

)asih adanya oknum anggota Polri yang enggan

melakukan mekanisme ( dalam penyelesaian

sengketa karena dianggap akan memperkecilketergantungan masyarakat terhadap Polri.

13. Ek'ternal

a. Pel"an

1# UU No. %0 Tahun 1 Tentang (rbitrase dan (lternati$

Penyelesaian 3engketa yang dapat di!adikan sebagai

pegangan hukum bagi Polri dalam memberdayakan

alternatiCe dispute resolution "(# di Polda awa

Timur.

2# (danya kebi!akan pemerintah 3+< yang selalu

mencanangkan penegakan hukum yang humanis

dengan mengadopsi potensi keari$an lokal masyarakat

agar supaya Polri bersinregi dengan masyarakat secara

berkelan!utan.

%# (danya dukungan komisi /// P yang selalu melakukan

pengawasan mendalam terhadap perilaku, sikap dan

kiner!a Polri dalam menegakan hukum di tengah

masyarakat.

(danya potensi keari$an lokal masyarakat, berupa

musyawarah mu$akat, musyawarah desa,

musyarawarah kelurahan, hukum adat, dan berbagai

resolusi kon$lik B sengketa sehingga dapat di!adikan oleh

Polri sebagai mekanisme (.


28/51

2:

*. Ken#ala

1# )asih adanya sikap, perilaku dan emosi masyarakat

yang temperamental sehingga setiap sengketa selalu

beru!ung pada kekerasan, anarkisme dan kerusuhan

yang membehayakan kamtibmas.

2# +elum adanya aturan teknis yang detail dalam bentuk

PP atau Perpres sebagai turunan dan pen!abaran dari

UU No %0 Tahun 1 Tentang (rbitrase dan (lternati$

Penyelesaian 3engketa sehingga menyulitkan Polri

dalam menerapkan (.%# )asih ada sebagian masyarakat yang belum memahami

tentang alternatiCe penyelesaian sengketa di luar

pengadilan "(# sehingga setiap sengketa dilakukan

melalui !alur hukum $ormal yang kadangkala waktunya

lama, prosesnya lamban, dan biayanya besar.


29/51

2;

BAB V

KONDISI YANG DIHARAPKAN

15. K&!%eten'$ Per'&n$l = An&ta Dala! Me!*er#aakan

Mekan$'!e ADR D$ P&l#a >a?a T$!"r Yan D$-ara%kan

a. iharapkan terwu!ud pengetahuan personil yang mampu

memahami, menguasai, dan menghayati berbagai potensi lokal

masyarakat baik adat istiadat, budaya, kebiasaan, keari$an

lokal, dan mekanisme hukum adat yang berkembang sehingga

dapat diberdayakan secara intensi$ untuk kepentingan (terhadap sengketa yang ter!adi di tengah masyarakat.

*. iharapkan terwu!ud keterampilan personil yang mampu mahir

berbahasa daerah B bahasa lokal B bahasa adat dan mampu

menggali berbagai mekanisme resolusi kon$lik lokal yang

berkembang sehingga mendukung pemberdayaan ( di

tengah masyarakat.

9. iharapkan terwu!ud kepribadian personil yang sopan, santun,ramah, luwes, simpatik, senyum, sapa, salam dan mawas diri

serta membaur di tengah masyarakat sehingga dapat diterima

oleh semua komponen dan potensi masyarakat sehingga

men!adi modal sebagai mediator terhadap setiap sengketa

yang ter!adi di tengah masyarakat tanpa harus menempuh !alur

hukum.

16. S$'te! Dan Mete Yan D$ke!*ankan Dala! Me!*er#aakan

ADR #$ P&l#a >a?a T$!"r Yan D$-ara%kan

a. iharapkan terwu!ud 3*P tentang pelaksanaan ( sehingga

dapat di!adikan sebagai pedoman bagi setiap pihak dalam

menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. 'arapannya, dalam

menyelesaikan suatu kasus di tengah masyarakat harus

menekankan pendekatan sosial budaya, keari$an lokal,


30/51

2

musyawarah mu$akat, dan penyelesaian secara adat istiadat

setempat. )asyarakat didorong untuk menyelesaikan sendiri

persoalan mereka dan Polri hanyalah sebagai penengah B

$asilitator B mediator. (pabila caracara ini tidak dapat

mendamaikan antar pihak yang bertikai, maka barulah langkah

terakhir ditempuh melalui !alur hukum.

*. iharapkan terwu!ud uraian ker!a masingmasing personil

Polda dalam memberdayakan ( sehingga akan terlihat !elas

siapa berbuat apa, mengapa berbuat, bagaimana berbuat, apa

dasar hukumnya, dan bagaimana dampaknya terhadappenegakan hukum. Proses ( dilakukan agar supaya

masyarakat terlibat akti$ dalam suatu kesepakatan perdamaian

sehingga akan merasa berkepentingan untuk men!aga

berbagai kesepakatan dalam per!an!ian perdamaian. 3ebagai

contoh kasus kon$lik antar kampung yang dipicu oleh persoalan

sepele, misalnya rebutan pacar, selisih paham antar pemuda,

dll, yang semuanya dikedepankan melalui ( bersamasama

dengan komponen masyarakat.

9. iharapkan ter!alin ker!asama yang harmonis dengan berbagai

instansi B pihak B lembaga lintas sektoral, khususnya terhadap

semua komponen masyarakat dan berbagai potensi pranata

sosial kemasyarakatan yang berkembang sehingga dapat

mempercepat pemberdayaan ( di tengah masyarakat.


31/51

%0

BAB VI

UPAYA PEME@AHAN MASALAH

17. V$'$

isi yang ditetapkan adalah sebagai berikut A 5)ewu!udkan

pemberdayaan alternatiCe dispute resolution "(# yang optimal di

wilayah Polda awa Timur melalui peningkatan kompetensi personil

dan pengembangan sismet yang sempurna sehingga akan dapat

menciptakan kepastian hukum yang tepat dalam rangka terciptanyakeadilan sosial6.

1:. M$'$

a. )ewu!udkan kompetensi personil yang mumpuni, pro$essional,

dan berkualitas dalam melaksanakan ( sehingga akan

mampu mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di

tengah masyarakat.

*. )ewu!udkan sismet yang sempurna, baik, dan lengkap sehingga

akan mampu mendorong proses penegakan hukum yang

transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan

kepercayaan masyarakat.

/;. T"4"an

a. )enciptakan sebuah penegakan hukum yang berkeadilan di

tengah masyarakat dengan menggali potensi keari$an lokal

masyarakat sehingga akan mampu menciptakan kepastian

hukum.

*. )enciptakan keadilan sosial bagi masyarakat dalam proses

penanganan berbagai perkara, tindak pidana, dan ke!ahatan

yang ter!adi di tengah masyarakat dengan memberdayakan

masyarakat lokal.


32/51

%1

/1. Sa'aran

a. Terciptanya pemahaman personil tentang mekanisme teknis

( sehingga dapat diterapkan dan diaplikasikan kedalam

proses penegakan hukum di tengah masyarakat.

*. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan

masalah melalui mediasi Polri sehingga akan menciptakan

budaya penyelesaian masalah secara damai tanpa adanya

penggunaaan kekerasan dan anarkisme.

//. Ke*$4akana. Kebi!akan pembinaan. )elakukan pemberdayaan terhadap

sumber daya organisasi, baik sumber daya personil, anggaran,

sarana prasarana dan sismet dalam rangka mendukung

optimalisasi pelaksanaan ( di wilayah Polda awa Timur.

*. Kebi!akan operasional. )elakukan pemberdayaan satuan

operasional B $ungsional seperti reskrim, lantas, binmas,

intelkam, dan sabhara, dalam mendukung implementasi ( di

wilayah Polda awa Timur.

/0. Strate$

a. 3trategi angka Pendek. )elakukan sosialisasi ( kepada

semua personil Polda awa Timur secara rutin sehingga

terwu!ud pemahaman yang sama dalam melaksanakan (.

*. 3trategi angka 3edang. )elakukan operasionalisasi (

secara konsisten di tengah masyarakat dengan

memberdayakan polsek, petugas polmas, dan babinkamtibmas

sebagai u!ung tombak di lapangan.

9. 3trategi angka Pan!ang. )elakukan eCaluasi pelaksanaan

( secara rutin dengan pemberian reward and punishment

sehingga ( dapat dilaksanakan secara baik dan benar.


33/51

%2

/2. U%aa

a. U%aa Men$nkatkan K&!%eten'$ Per'&n$l = An&ta Dala!

Me!*er#aakan Mekan$'!e ADR

Upaya yang harus dilakukan oleh Kapolda dalam

meningkatkan kompetensi personil guna memberdayakan

mekanisme ( di Polda awa Timur adalah dengan cara

antara lain A

1# Pimpinan memberikan pengarahan kepada setiap personil

Polda tentang pengetahuan yang berhubungan dengan

(, seperti apa itu (, apa latar belakang munculnya,bagaimana mekanisme ker!anya dan bagaimana posisi

Polri dalam mekanisme ( tersebut dalam menghadapi

sengketa di tengah masyarakat.

2# Pimpinan memberikan pembekalan kepada setiap personil

Polda tentang bagaimana langkah yang harus dilakukan

secara teknis oleh setiap personil dalam menerapkan

mekanisme (, bagaimana persyaratan (,

bagaimana mediator (, dan bagaimana mengikat

kesepakatan antara pihak yang bersengketa di tengah

masyarakat.

%# Pimpinan memberikan sosialisasi kepada personil Polda

tentang tindak pidana atau masalah atau sengketa apa

sa!a yang dapat ditempuh melalui mekanisme (

sehingga ketika personil di lapangan dapat menerapkan

( secara detail, !elas dan tepat.

Pimpinan menyelenggarakan simulasi penerapan

mekanisme ( dalam penanganan sengketa di tengah

masyarakat, misalnya sengketa tanah atau sengketa

kon$lik antar kampong, sehingga dapat melatih keahlian

personil dalam menerapkan mekanisme ( di tengah

masyarakat.


34/51

%%

8# Pimpinan menyelenggarakan pelatihan kepada personil

Polda tentang bagaimana menggali potensi yang ada di

tengah masyarakat, seperti $orum E, $orum desa,

)usyawarah adat, dan berbagai resolusi kon$lik yang ada

di tengah masyarakat untuk ditrans$ormasikan men!adi

mekanisme ( yang baik bagi ter!adinya sengketa di

kemudian hari.

9# Pimpinan melakukan pembinaan kepada setiap personil

Polda untuk memahami berbagai nilai keari$an lokal yang

berkembang di masyarakat, seperti adat istiadat, bahasa,kebiasaan, kultur, dan budaya yang berkembang sehingga

setiap persoalan yang ter!adi di tengah masyarakat dapat

didekati dengan pendekatan sosial budaya masyarakat B

pendekatan adat istiadat B pendekatan keari$an lokal,

sebagai bagian dari rekayasa sosial.

:# Pimpinan memberikan pembinaan mental, rohani, dan

spiritual kepada setiap personil Polda agar supaya sikap,

perilaku, dan perbuatannya di tengah masyarakat diterima

oleh semua pihak sehingga men!adi modal untuk men!adi

mediator B penengah apabila ter!adi sengketa antar pihak

di tengah masyarakat.

*. U%aa Men$nkatkan S$'te! Dan Mete Yan

D$ke!*ankan Dala! Me!*er#aakan ADR

Upaya yang harus dilakukan oleh Kapolda dalam

meningkatkan sistem dan metode yang dikembangkan Polda

awa Timur guna memberdayakan (, adalah dengan cara

antara lain A

1# Pimpinan membuat regulasi berupa menyusun buku

petun!uk B 3*P tentan penanganan sengketa melalui (

sehingga dapat di!adikan sebagai pegangan bagi setiap

personil dalam menerapkan ( di tengah masyarakat.


35/51

%&

2# Pimpinan menyusun !uklak B !uknis B !ukmin tata cara

teknis penerapan ( yang menguraikan tentang

pembagian ker!a dan siapa berbuat apa serta bagaimana

cara menger!akannya terhadap setiap personil sehingga

setiap personil !elas kewenangan, peran, tugas, dan

posisinya dalam mekanisme (.

%# Pimpinan menekankan kepada setiap personil agar

supaya mengutamakan tindakan preempti$ dalam

menegakan hukum. (rtinya, a!aran Polda harus

melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruhkomponen masyarakat agar supaya mereka memahami

dan menyadari permasalahan hukum secara menyeluruh

sehingga tidak melakukan protes, un!uk rasa, dan

demonstrasi ketika ada temannya atau kelompoknya yang

ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum,

misalnya melakukan pemukulan, per!udian, atau tindakan

anarkisme lainnya, dengan catatan apabila caracara

mekanisme ( tidak bisa lagi dilakukan.

Kapolda menekankan kepada setiap personil agar supaya

mengutamakan tindakan preCenti$ dalam menegakan

hukum. (rtinya, !a!aran Polda harus mengembangkan

program Polmas secara cepat di tengah masyarakat

sehingga terbentuk kewaspadaan dan kepedulian

masyarakat terhadap lingkungannya berupa

pemberdayaan siskamling, ronda, pamswakarsa, dan lain

lain dalam kerangka pencegahan tindak pidana. (pabila

ter!adi sengketa, maka dikedepankan mekanisme (

sehingga setiap masalah diselesaikan dengan cara

musyawarah, dan kalau mekanisme ( tidak

menyelesaikan masalah maka baru ditempuh !alur hukum.

8# Pimpinan merancang sistem yang mengedepankan

petugas polmas dengan perangkat GKP) dan +KP) nya


36/51

%8

untuk di!adikan sebagai u!ung tombak dalam

pemberdayaan ( di tengah masyarakat sehingga

setiap sengketa yang muncul dapat diselesaikan melalui

mediasi oleh petugas polmas.

9# Pimpinan melakukan kemitraan B ker!asama B komunikasi B

koordinasi dengan berbagai komponen masyarakat

sehingga mekanisme ( dapat diterapkan, antara lain,

sebagai berikut A

a# Komponen masyarakat, seperti *rmas, dalam hal ini

misalnya, NU dan )uhammadiyah, telahmemberikan dukungan dan partisipasi yang sangat

besar kepada Polda dalam menciptakan kerukunan

antar umat beragama di wilayah awa Timur. NU dan

)uhammadiyah selalu melakukan misi sosial

menyelenggarakan sosialisasi pentingnya hidup

rukun dan melakukan adCokasi terhadap kon$lik

kon$lik yang berbau agama, sehingga mempengaruhi

Polda awa Timur dalam menegakan hukum.

b# Komponen masyarakat, seperti -3)BN?*, misalnya

/=E, /PE, Ealhi, Kontras, dan lainlain, telah

memberikan bantuan yang sangat besar kepada

Polda dalam menangani kon$likkon$lik sosial di

tengah masyarakat sekaligus memberikan in$ormasi,

data, $akta tentang potensi ancaman terhadap

Kamtibmas. Komunitas -3) selalu memberikan

masukan data dan in$ormasi tentang berbagai hal,

baik dalam hal praktek korupsi, penyakit sosial di

tengah masyarakat, aksi ke!ahatan di !alanan, dan

premanisme di tempat umum sehingga dapat

di!adikan sebagai deteksi dini. Komunitas -3) !uga

melakukan adCokasi, mediasi, dan pendampingan


37/51

%9

terhadap korban kon$lik sosial sehingga akan

mendukung upaya Polri dalam menegakan hukum.

c# Komponen masyarakat, seperti tokoh masyarakat

yang ada di tingkat T dan E mampu

menyelenggarakan sistem keamanan lingkungan

"3iskamling# di daerahnya masingmasing sehingga

akan mendukung Polri "program Polmas# dalam

menciptakan kamtibmas. 3iskamling yang

merupakan wu!ud nyata keari$an lokal masyarakat

/ndonesia akan men!adikan masyarakat sebagai5polisi6 di lingkungannya masingmasing, sehingga

akan sangat membantu Polri dalam menegakan

hukum.

d# Komponen masyarakat, seperti tokoh adat, akan

mendukung dalam menyelesaikan persoalan dan

permasalahan masyarakat di wilayah pedalaman

atau wilayah pesisir yang masih memegang nilainilai

adat yang kuat. )elalui peranan tokoh adat, setiap

kon$lik sosial akan dapat diselesaikan secara adat,

penyakit adat di budaya masyarakat tertentu, seperti

per!udian, sabung ayam dan minum tuak, dapat

diselesaikan melalui eksistensi tokoh adat, sehingga

akan memberikan kontribusi yang besar kepada Polri

dalam memberdayakan mekanisme (.

e# Komponen masyarakat, seperti tokoh agama, dapat

membantu memberdayakan (, khususnya dalam

penyelesaian kon$lik yang bersentuhan dengan

agama maupun dalam menengahi atau menangani

kon$lik yang ter!adi di tengah masyarakat. alam

masyarakat yang masih primiti$, masyarakat

cenderung lebih percaya dan mengikuti perkataan

dan petuah para tokoh agama dibandingkan dengan


38/51

%:

pe!abat kelurahan atau desa setempat. 'al ini tentu

potensial untuk diman$aatkan oleh Polri untuk

menegakan hukum melalui mekanisme (.

$# Komponen masyarakat, seperti tokoh pemuda dan

organisasi kepemudaan, akan mampu bersinergi

dalam memberdayakan (. Tokoh pemuda yang

tergabung dalam KNP/, Kosgoro, GKPP/, )K?,

Karang Taruna, dan para pemuda yang tergabung

dalam +anser NU, Pemuda )uhammadiyah, satgas

partai politik, dan satgas ormas lainnya, dapatmemberikan pengaruh positi$ dalam melakukan

pemberdayaan ( dan menciptakan rasa aman

masyarakat dari aksi ke!ahatan, aksi narkoba, aksi

terorisme, aksi )iras, dan lainlain, sehingga

membantu tugas pokok Polri. +erbagai komunitas

dan organisasi kepemudaan dapat di!adikan sebagai

wahana untuk kegiatan yang positi$ di tengah

masyarakat sehingga akan menghindarkan dari aksi

anarkisme massa, kerusuhan massal, dan tawuran

antar siswa, pela!ar maupun mahasiswa.


39/51

%;

BAB VII

PENUTUP

/3. Ke'$!%"lan

a. Kompetensi personil B anggota dalam memahami, menguasai,

menghayati, dan menerapkan mekanisme ( terhadap

sengketa yang ter!adi di tengah masyarakat masih lemah

sehingga kurang mendukung kepastian hukum. *leh karena

itu, langkah yang perlu dilakukan Kapolda adalah melakukan

pengarahan, pembekalan, sosialisasi, simulasi, komunikasi dankoordinasi.

b. 3istem dan metode yang dikembangkan dalam

memberdayakan ( masih belum lengkap dan belum

sempurna sehingga menyulitkan bagi setiap personil Polda

dalam menerapkan mekanisme ( apabila ter!adi sengketa di

tengah masyarakat. oleh karena itu, langkah yang perlu

dilakukan Kapolda adalah melakukan regulasi, komunikasi,koordinasi, dan pembuatan piranti lunak B 3*P lainnya.

/5. Rek&!en#a'$

a. Perlunya )abes Polri membuat semacam buku pedoman B

petun!uk pelaksanaan B 3*P mengenai tata cara teknis

penerapan ( yang didalamnya berisi tentang bagaimana

proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bagaimana

peran Polri, bagaimana agar bersi$at mengikat kesepakatan

antar pihak, dan bagaimana kompetensi potensi lokal dalam

mekanisme (, sehingga dapat di!adikan sebagai pedoman

bagi Polda dalam memberdayakan (.

b. alam merumuskan lternative -ispute 3esolution (-3)

memuat ketentuan8ketentuan sebagai berikut4

1# )embuat dan menyusun mekanisme penyelesaian secara


40/51

%

musyawarah mu$akat melalui lternative -ispute

3esolution (-3) yang berisikan antara lain.

a# /nisiati$ penyelesaian masalah muncul dari kedua

belah pihak yang bersengketa.

b# Kepentingan korban terpenuhi.

c# Penyelesaian masalah didampingi oleh pihak ketiga

yang ditokohkan oleh masyarakat.

d# Penyelesaian kasus melalui musyawarah mu$akat

bersi$at $inal

e# Penyelesaian kasus merupakan crime clearance2# )enyusun perkara perkara yang men!adi ruang lingkup

penyelesaian secara musyawarah mu$akat antara lain

tindak pidana ringan dan perkara yang tidak ringan tetapi

nilai ekonominya sangat murah dan perkara lainnya yang

menurut pihak pelapor dan terlapor telah memenuhi rasa

keadilan bagi keduanya.

%# )elaksanakan sosialisasi mekanisme penyelesaian perkara

secara musyawarah mu$akat B lternative -ispute

3esolution (-3)

)elaksanakan inCentarisasi terhadap tokoh tokoh "Tokoh

agama, Tokoh masyarakat, Tokoh (dat dan lainnya# yang

dapat men!adi mediator dan saksi dalam proses

penyelesaian masalah.

c. Perlunya Pemda dan P Propinsi awa Timur membuat dan

mengesahkan Perda Tentang Penyelesaian 3engketa iluar

Pengadilan dengan mengundang dan meminta masukan dari

unsur =3 "Polda, ke!ari, dan pengadilan negeri# sehingga

akan menguatkan proses penegakan hukum di /ndonesia.


41/51

&0

DA8TAR PUSTAKA

1. Eidnyana, / )ade. 200:. rternatif Penyelesaian Sengketa (-3).

akartaA /ndonesia +usiness -aw =enter "/+-=# beker!asama dengan

Kantor 'ukum ?ani !emat H Partners.

2. 'adimulyo. 1:. *empertimbangkan -3 (Ka+ian lternatif

Penyelesaian Sengketa di 9uar Peradilan). akartaA -embaga 3tudi

dan (dCokasi )asyarakat "4-3()#.

%. -aporan 3atuan Polda awa Timur, Tahun 2012&. 3ad!iono, Polri alam Perkembangan 'ukum /ndonesia,


42/51

&1

ada 8 prinsip revolusi mental yaitu:

1. Gerakan Revolusi Mental bukan proyek tapi gerakan sosial, yang fokus

pada perwujudan 6 nilai strategis instrumental untuk mendorong kemajuanndonesia,

!. "da tekad politik untuk menjamin kesunggu#an pemerinta#.

$. %arus bersifat lintas sektoral, tidak bole# di sera#kan ke &ementerian

tertentu.

'. (ersifat partisipasi )&olaborasi *emerinta#, Masyarakat +ipil, +ektor

*rivat dan "kademisi.

-. iawali program pemi/u )value atta/k utk menguba# perilaku masyarakat

se/ara konkret dan /epat.

6. esain program #arus rama# pengguna )user friendly, populer menjadiGaya #idup dan sistemik %olistik.

0. ilai2nilai yang di kembangkan bertujuan mengatur ke#idupan sosial

)moralitas publik bukan mengatur moralitas privat. an,

8. apat diukur dampaknya.


43/51

&2

abu, 2 (pril 2018 J ibaca 0;8 kali

Url +erita

Oleh: Kompol Jean Calvijn Simanjutak, S.Ik, MH.

Harapan masyarakat terwujudnya personil Polri yang profesional dalam

mewujudkan Kamtibmas dan memberikan pelayanan terhadap

masyarakat tentunya membawa konsekwensi dan konsistensi bahwa

Polri harus mampu berbenah diri, mengubah paradigma lama menuju

paradigma baru Polri berupa mind set dan culture set dalam

memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang diseleraskan dengankeinginan dan harapan masyarakat.

Perubahan paradigma baru Polri ini sesuai strategi dan kebijakan

organisasi Polri sebagaimana dimaksud pada Grand Strategi Polri 2005-

2025 yang merupakan kerangka dasar arah kebijakan strategis Polri

pada setiap tahapan yakni trust building, partnership building dan strive

for excelence.

Pengaruh lingkungan strategik dan perkembangan dinamika masyarakat

yang menuntut dilakukannya reformasi birokrasi Polri yang mengarah

pada profesionalisme dan modernisasi mengharuskan organisasi Polri

disetiap tingkatan melakukan perubahan paradigma agar reformasi

birokrasi Polri dapat tewujud ditengah-tengah masyarakat.

Reformasi birokrasi Polri saat ini menekankan pada tiga masalah sentral

yakni: interumental, struktural dan kultural dengan harapan terjadinya

paradigma baru Polri di dalam pelaksanaan tugas Kepolisiansebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

yakni memelihara Kamtibmas, perlindungan, pengayoman dan

pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

Dalam tatanan instrumental dan struktural paradigma baru Polri telah

dimplemetasikan di dalam undang-undang dan kebijakan-kebijakan

namun paradigma baru Polri belum sepenuhnya berdampak pada

perubahan perilaku anggota Polri di masyarakat khususnya dalam

http://analisadaily.com/index.php/opini/news/revolusi-mental-mewujudkan-profesionalisme-polri/128909/2015/04/29http://analisadaily.com/index.php/opini/news/revolusi-mental-mewujudkan-profesionalisme-polri/128909/2015/04/29http://analisadaily.com/index.php/opini/news/revolusi-mental-mewujudkan-profesionalisme-polri/128909/2015/04/29http://analisadaily.com/index.php/opini/news/revolusi-mental-mewujudkan-profesionalisme-polri/128909/2015/04/29


44/51

&%

memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang masih

mencerminkan karakter antagonis dan kurang humanistis.

Masih perlu proses menuju perubahan yang komprehensif untuk

mewujudkan Polisi Sipil (Civilian Police). Dampak dari belum

terimplemetasinya paradigma baru Polri adalah kemandirian,

profesionalisme dan kepercayaan masyarakat tidak akan terwujud.

Penggerak Revolusi Mental

Dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri

semakin meningkat disertai pengaruh global yang membawa perubahan

mendasar pada tatanan kehidupan masyarakat maka Polri telah

mereformasi diri melalui Bijak Perubahan Instrumental, Struktur, Kultural

(Polisi Sipil) yang dapat diartikan sebagai bahagian dari pencapaian

penggerak revolusi mental.

Perubahan kultur (revolusi mental) merupakan salah satu misi Polri

yang harus diwujudkan melalui kinerja yang merupakan aktualisasi dari

pelaksanaan tugas yang telah digariskan dalam pengorganisasian danketatalaksanaan kerja Kepolisian.

Terwujudnya pelaksanaan tugas yang sinergis dan akuntabel sesuai

dengan perubahan kultur tentuanya tidak terlepas dari kemampuan

sumber daya manusia dari tingkat paling atas sampai tingkat paling

bawah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun pada kenyataannya, selama ini bahwa salah satunya Polri

dianggap belum mampu menampilkan kinerja berbasis pelayanan

sesuai dengan harapan masyarakat dimana masih banyak keluhan

masyarakat tentang kinerja dan perilaku anggota Polri (culture). Hal

tersebut disebabkan salah satunya adalah dalam upaya pembinaan

sumber daya manusia Polri, masih dihadapkan dengan berbagai

permasalahan yang harus segera dibenahi untuk dapat lebih

mengoptimalkan kinerja Polri dalam pelaksanaan tugasnya yang

berlandaskan profesionalisme, modern dan bermoral.


45/51

&&

Agar terwujudnya postur Polri yang profesional, modern dan bermoral

tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran dan fungsi organisasi Polri,

untuk itu diperlukan reposisi dan restrukturisasi fungsi dan peran yangdilandasi oleh kultur Polri.

Untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern dan bermoral dan

memenuhi harapan masyarakat sebagai paradigma baru Polri tentunya

dibutuhkan suatu strategi pengimpelemtasian yang mengarah pada

aspek kegiatan, aspek kelembagaan dan aspek sumber daya manusia

guna memantapkan kultur yang berorientasi pada masyarakat, sehingga

pada akhirnya transformasi reformasi Polri yang mandiri, profesional

dan dipercaya masyarakat dapat terwujud.

Penutup

Untuk menampilkan sosok anggota Polri yang lebih berempati kepada

masyarakat sehingga dapat memaknai arti sebagai pelindung,

pengayom dan pelayan masyarakat secara hakiki sebagai penggerak

revolusi mental. Tahapan sosialisasi dan pelatihan perubahan mindset

dan culture set harus diintensifkan dari tingkat perwira tinggi sampaidengan tingkat terendah dan lebih diintensifkan sampai tingkat Polsek

dengan melibatkan ahli di bidang pelayanan.

Namun merubah pola pikir dan budaya kerja bukanlah hal yang mudah,

diperlukan waktu yang cukup sehingga perubahan ini harus dilakukan

secara serius, konsisten, berlanjut, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, perlu adanya penataan sistem pendidikan yang

komprehensif serta keteladanan dari pimpinan (leading by example)

agar perubahan budaya yang dilakukan dapat tertanam dan melekat

sebagai budaya baru Polri.

Untuk itu perangkat bahan ajaran dan kurikulum harus terintegrasi

sesuai dengan kompetensi masing-masing jenjang pendidikan disemua

lembaga pendidikan polri, yang berorientasi kepada pembentukan

pribadi dan sosok polri yang lebih mengedepankan sebagai pelayan

masyarakat. ***


46/51

&8

Penulis adalah Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke-55.


47/51

&9

– Isi dari pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen)

“ setiap warga Negara erha! dan wa"i i!#t serta dalam #payapemelaan Negara$%

&a!na yang ter!and#ng ' setiap warga negara memili!i ha! #nt#!

mendapat!an perlind#ngan dari negara serta wa"i #nt#! i!#t serta

dalam #paya pemelaan negara memela negara tida! har#s dalam

w#"#d perang tetapi isa diw#"#d!an dengan ara lain seperti'

*% I!#t serta dalam mengaman!an ling!#ngan se!itar (sepertisis!amling)

*% I!#t serta memant# !+ran enana di dalam negeri

– ,ela"ar dengan te!#n pela"aran ata# mata !#liah -endidi!an

.ewarganegaraan ata# p!n

– /elal# menaati dan mela!sana!an perat#ran

– Isi dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945

“tiap*tiap warga negara erha! dan wa"i i!#t serta dalam

pertahanan dan !eamanan Negara$

&a!na yang ter!and#ng ' setiap warga negara memp#nyai ha! #nt#!

mendapat!an !eamanan dari negara dan memp#nyai !ewa"ian#nt#! mela!#!an #paya #nt#h pertahanan negara Ind+nesia Upaya

pertahanan dan !eamanan har#slah men"amin teregahnya ata#

teratasinya hal*hal yang langs#ng ata# tida! langs#ng dapat

menggangg# "alannya pemang#nan nasi+nal %



48/51

&:

“#saha pertahanan dan !eamanan Negara dila!sana!an melal#i

sistem pertahanan dan !emanan ra!yat semesta +leh NI dan -I

seagai !e!#atan #tama dan ra!yat seagai !e!#atan pend#!#ng$

&a!na yang ter!and#ng ' #saha pertahanan !eamanan negara

dila!#!an melal#i sistem pertahanan dan !eamanan ra!yat semesta

dengan NI dan -I seagai !e!#atan paling esar yang ert#gas

#nt#! men"adi !eamanan dan !etertian masyara!at memant#

menangg#langi a!iat enana alam peng#ngsian dan pemerian

ant#an !eman#siaan menangani !riminalitas dan memelihara

!eamanan dalam negeri sedangan t#gas ra!yat yang memp#nyai!e!#atan pend#!#ng adalah dengan tida! mela!#!an hal hal yang

dapat menghamat ata# memeri anaman pada !eamanan N.I

+nt+hnya dengan tida! mela!#!an a!si ter+risme tida! mela!#!an

!e!erasan yang era# / mer#sa! ling!#ngan ata# tida!

mem#at gera!an sparatis g#na menipta!an negara ar#


“entara Nasi+nal Ind+nesia terdiri atas ng!atan Darat ng!atan

a#t dan ng!atan Udara

seagai alat negara ert#gas mempertahan!an melind#ngi dan

memelihara !e#t#han dan

!eda#latan negara%$


49/51

&;

&a!na yang ter!and#ng ' NI ert#gas #nt#! mempertahan!an

melind#ngi dan memelihara !e#t#han N.I eri!#t ini adalah t#gas

t#gas NI g#na melind#ngi dan memelihara !eamanan N.I

) mela!sana!an +perasi militer #nt#! perang

,) +perasi militer selain perang yait# #nt#!'

1% mengatasi gera!an separatis ersen"ata

2% mengatasi pemer+nta!an ersen"ata

3% mengatasi a!si ter+risme

4% mengaman!an wilayah peratasan5% mengaman!an +"e! 6ital nasi+nal yang ersiat strategis

8% mela!sana!an t#gas perdamaian d#nia ses#ai dengan !ei"a!an

p+liti! l#ar negeri

7% mengaman!an -residen dan a!il -residen eserta !el#arganya

:% memerdaya!an wilayah pertahanan dan !e!#atan pend#!#ngnya

seara dini ses#ai dengan sistem pertahanan semesta

9% memant# t#gas pemerintahan di daerah

10% memant# .ep+lisian Negara ep#li! Ind+nesia dalam rang!at#gas !eamanan dan !etertian masyara!at yang diat#r dalam

#ndang*#ndang

11% memant# mengaman!an tam# negara seting!at !epala negara

dan perwa!ilan pemerintah asing yang sedang erada di Ind+nesia

12% memant# menangg#langi a!iat enana alam peng#ngsian

dan pemerian ant#an !eman#siaan

13% memant# penarian dan pert+l+ngan dalam !eela!aan (searh

and res#e)

14% memant# pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan

penerangan terhadap pema"a!an per+mpa!an dan

penyel#nd#pan%



50/51

&

“.ep+lisian Negara ep#li! Ind+nesia seagai alat negara yang

men"aga !emanan dan

!etertian masyara!at ert#gas melind#ngi mengay+mi melayanimasyara!at serta

menega!!an h#!#m%$

&a!na yang ter!and#ng ' -I ert#gas #nt#! melind#ngi dan

mengay+mi masyara!at dari segala !riminalitas yang ada serta

melayani masyara!at seperti meng#r#s lap+ran !eti!a ada arang

hilang ata# +rang yang hilang dan menega!!an h#!#m dengan

mengena!an san!si !epada +rang +rang yang melanggar h#!#m diInd+nesia


“/#s#nan dan !ed#d#!an entara Nasi+nal Ind+nesia .ep+lisian

Negara ep#li!

Ind+nesia h##ngan !ewenangan entara Nasi+nal Ind+nesia dan

.ep+lisian Negara ep#li!

Ind+nesia di dalam men"alan!an t#gasnya syarat*syarat

!ei!#tsertaan warga negara dalam

#saha pertahanan dan !eamanan diat#r dengan #ndang*#ndang%$

&a!na yang ter!and#ng ' mes!i NI dan -+lri ereda dalam

str#!t#r +rganisasi nam#n dalam men"alan!an t#gas dan #ngsi

masing*masing !ed#anya e!er"a sama dan saling mend#!#ng dalam

s#at# “sistem pertahanan dan !eamanan ra!yat semesta$ t#gas NI

dan -I sama sama men"aga !eamanan negara dan melind#ngi


51/51

80

ra!yat syarat syarat !ei!#tsertaan ra!yat dalam #saha pertahanan

dan !eamanan s#dah diat#r di #ndang #ndang 1945%

Documents

265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah