EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN FISIKA

PEMBAHASAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMEN NO. 20 TAHUN 2007 (PADA POINT:

PRINSIP PENILAIAN, TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN DAN MEKANISME PENILAIAN), DAN BEBERAPA MASALAHNYA

SERTA SOLUSINYA.

DOSEN :

Dr.Ir. Vina Serevina

Mahasiswa S2 :

Ahmad Rampiki

7836130855

PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2014

PEMBAHASAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMEN NO. 20 TAHUN 2007 (PADA POINT:

PRINSIP PENILAIAN, TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN DAN MEKANISME PENILAIAN), DAN BEBERAPA MASALAHNYA

SERTA SOLUSINYA.

PENDAHULUAN

Kegiatan evaluasi dalam pendidikan merupakan aspek penting, guna mengetahui

ketercapaian suatu proses pendidikan yang di dalamnya mencakup: ketercapaian kompetensi

peserta didik, efektifitas program pembelajaran, serta keberhasilan para peserta didik. Evaluasi

juga merupakan suatu langkah yang diperlukan dalam menentukan lulus atau tidak lulusnya

peserta didik. Secara secara konseptual, evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program

pendidikan, perencanaan suatu program substansi pendidikan termasuk kurikulum dan

pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru, pengelolaan pendidikan, dan

reformasi pendidikan secara keseluruhan. (Abdul Madjid, 2007, 185),

Sebagian dari komponen evaluasi pendidikan adalah penilaian pendidikan. Penilaian

adalah suatu proses pengumpulan data yang menunjukkan perkembangan dari suatu kegiatan

pembelajaran (Alkenhead, 1997). Jika dikaitkan dengan pendidikan, penialaian pendidikan adalah

proses pengumpulan data dan pengolahan infromasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar

peserta didik (permen diknas, 2007, 1). Penilaian merupakan salah satu elemen penting dalam

evaluasi, sebagai dasar untuk menentukan keberhasilan peserta didik, keberhasilan program

pengajaran, hingga bahkan keberhasilan kurikulum yang diterapkan.

Sekarang ini telah terjadi perubahan tentang konsepsi tentang penilaian. Pada awalnya

penilaian menurut pandangan umum adalah cara untuk menentukan nilai sejauh mana siswa

telah mencapai tujuan. Namun sekarang, dalam pendidikan penilaian dipersempit maknanya

sebagai alat yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa (Subroto, 2012).

Sebagai pendidik pedagogik, seorang guru seharusnya memiliki kompetensi yang baik

dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran. Hal tersebut ditegaskan juga dalam pp

19/2005, yaitu bahwa selain merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, guru juga memiliki

tugas melakukan penelitian. Sebab tentu tidak etis, jika pihak lain yang melakukan penilaiaian.

Namun, karena berbagai macam alasan dan keterbatasan, kenyataannya tidak semua

guru memiliki pemahaman konsep yang sama tentang penilaian dalam pendidikan. Sebagian di

antara guru hanya sampai menyadari, bahwa setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar

dalam kegiatan pembelajaran, maka ia akan melakukan penilaian dengan cara mengadakan

ulangan, kemudian mengadakan remedial bagi siswa yang belum mencapai nilai yang

diharapkan. Guru tidak sampai terlalu jauh pemahamannya tentang konsepsi prinsip penilaian,

mekanisme penilaian dan prosedurnya secara detail. Walhasil, masing-masing guru memiliki versi

dan standarnya masing-masing dalam melakukan penilaian bagi peserta didika yang diajarnya.

Perbedaan standar penilaian yang dilakukan oleh guru ini, menjadi masalah serius

manakala terjadi dalam skala nasional. Tentu ini kendala yang sulit, bagi pemerintah dalam

mengevaluasi keberhasilan pendidikan nasional dan juga kebijakan-kebijakan pendidikan, seperti

evaluasi kurikulum dan implementasinya. Maka oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk

menyusun suatu konsepsi tentang standar penilaian pendidikan melalui Permen Diknas No. 20

Tahun 2007. Hal ini agar dapat dipahami oleh para guru dan tentu saja ditaati dan diterapkan

dalam kegiatannya melakukan penilaian di kelas.

Makalah ini secara khusus ditulis untuk membahas tentang pengertian penilaian, prinsip

penilaian, teknik dan Instrumen penilaian serta mekanisme dan prosedur penilaian dalam suatu

pembelajaran, sesuai sebagaimana tertulis dalam Permen Diknas No. 20 Tahun 2007. Selain itu,

dibahas juga beberapa masalah-masalah dan ide solusinya terkait dalam poin-poin No. 20 Tahun

2007 yang telah disebutkan.

Semoga makalah ini diharapkan, selain dapat memenuhi tugas mata kuliah Evaluasi

dalam Pembelajaran Fisika, juga dapat memberikan wawasan ilmu dan pengetahuan bagi para

mahasiswa calon pendidik, sehingga dapat digunakan nanti dalam kegiatan belajar mengajar.

PEMBAHASAN

Seperti telah disebutkan sebelumnya, makalah ini membahas seputar Isi Permen Diknas No. 20

tahun 2007 yang mencakup poin-poin: Pengertian, Prinsip Penelitian, teknik dan Instrumen

Penilaian, serta Mekanisme dan Prosedur penilaian., dan juga beberapa masalah-masalah dan

ide solusinya terkait dalam poin-poin tersebut, berikut uraiannya.

A. Beberapa konsepsi dalam standar penilaian

Di dalam Permen Diknas No. 20 tahun 2007 ini terdapat beberapa istilah yang dibahas

definisinya terlebih dahulu, yaitu di antaranya sebagai berikut.

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan

dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaiain hasil belajar peserta didik.

Standar penilaian merupakan salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan

tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Sebab itu, setiap pendidik harus memahami landasan yuridis maupun

filosofis yang melatarbelakangi munculnya standar penilaian, mekanisme, dan

prosedur evaluasi, yaitu sebagaimana diatur dalam permen Diknas No. 20 tahun 2007

tersebut (Endang Poerwanti, 1).

2. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi

untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses pengumpulan dan

pengolahan informasi dapat dilakukan beberapa cara di antaranya dengan ulangan dan

ujian.

3. Ulangan adalah proses yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk

memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan

keberhasilan belajar peserta didik. ulangan dalam pendidikan formal dapat meliputi:

ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan tengah semester, ulangan akhir

semester dan ulangan kenaikan kelas. Beberapa perincian dari ulangan tersebut telah

cukup jelas didefinisikan dalam lampiran permen diknas no. 20 tahun 2007 tersebut.

4. Berbeda dengan ulangan, ujian adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi

peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan

atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan

pendidikan. Ujian menurut permen terserbut, terdiri atas Ujian Sekolah (US) dan Ujian

Nasional (UN).

5. Ujian sekolah diadakan oleh oleh pihak satuan pendidikan (sekolah) untuk menguji

kompetensi peserta didik pada mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN, seperti:

TIK, agama, pendidikan jasmani, muatan lokal, Kewarga negaraan dan kepribadian.

Sedangkan UN diadakan oleh pemerintah untuk menguji kompetensi peserta didik pada

mata pelajaran tertentu yang dianggap strategis, seperti pada tingkat SMA, mata

pelajaran yang dimasukan ke dalam UN mencakup: bahasa inggris, bahasa indonesia,

matematika, fisika, kimia, dan biologi.

6. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan

oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok

mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang

kompetensi.

B. Prinsip penilaian

Dalam peraturan ini ada beberapa prinsip yang dijadikan acuan, dalam melakukan penilaian,

prindip-prinsip tersebut antara lain; sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan

berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria dan akuntabel (Bambang Sudibyo, 2007,

4). Untuk lebih jelasnya kita akan kaji prinsip-prinsip tersebut.

1. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang

diukur. Sahih, juga bermakna valid yang berarti menilai apa yang seharusnya dinilai

dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi, sehingga penilaian

tersebut menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar (Missy Maesih,

2012).

Contoh : Dalam pelajaran penjaskes, guru menilai kompetensi permainan badminton

siswa, penilaian dianggap sahih jika menggunakan test praktek langsung, jika

menggunakan tes tertulis maka tes tersebut tidak sahih.

2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak

dipengaruhi subjektivitas penilai.

Contoh : Guru memberi nilai 85 untuk materi dinamika partikel pada si A yang

merupakan tetangga dari guru tersebut padahal secara fakta ia hanya mendapat nilai 50.

Sedangkan B, yang sebenarnya mendapat nilai 85 lebih baik, mendapatkan nilai hanya

70, hanya karena murid tersebut pernah membuat kesalahan yang membuat guru

tersebut tidak suka. Ini adalah penilaian yang bersifat subyektif dan tidak disarankan.

Pemberian nilai haruslah berdasarkan kemampuan siswa tersebut.

3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena

berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat

istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

Contoh: Contoh : guru fisika laki-laki hendaknya tidak memandang fisik dan rupa dari

murid perempuan yang cantik kemudian memberi perlakuan khusus, semua murid

berhak diperlakukan sama saat KBM maupun dalam pemberian nilai. Nilai yang diberikan

sesuai dengan kenyataan hasil belajar siswa tersebut.

4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

Contoh: guru telah menyiapkan instrumen penilaian (soal kuis, ulangan) yang akan ia

gunakan saat akan melakukan penilaian dalam suatu KBM, di dalam RPP.

5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan

dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

Contoh: pada tahun ajaran baru, guru fisika menerangkan tentang kesepakatan

pemberian nilai dengan bobot masing-masing aspek, misalnya, Partisipasi kehadiran

diberi bobot 20%, Tugas individu dan kelompok 20%, Ujian tengah semester 25%, ujian

akhir semester 35%. Sehingga disini terjadi keterbukaan penilaian antara murid dan guru

(Missy Maesih, 2012).

6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk

memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

contoh: Dalam penilaian hasil akhir belajar, guru fisika mengumpulkan berbagai bukti

aktifitas siswa kelas 10 dalam catatan sebelumnya selama semester I, penilaian yang

dikumpulkan mulai dari ketercapaian penguasaan materi yang pada seluruh indikator

dari seluruh KD yang ada pada semester tersebut, kehadiran dalam KBM, dan penilaian

sikap peserta didik termasuk di dalamnya partisipasi dan keaktifan siswa di kelas, serta

keterampilan saat kegiatan praktikum didalam kelas, semua hal tersebut digabungkan

menjadi satu dan menghasilkan nilai.

Makna berkesinambungan dapat dijelaskan berikut, guru melakukan KBM secara

terencana, menjelaskan materi tiap pertemuan, memberikan tugas, mengadakan

ulangan harian, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester, semua dilaksanakan

secara terus menerus dan bertahap, dan dari setiap tahap tersebut, guru mengumpulkan

informasi yang akan diolah untuk menghasilkan nilai.

7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti

langkah-langkah baku.

Contoh : Sebelum melakukan penilaian guru harus merencanakan kegiatan pembelajaran

dengan menyusun RPP, contoh soal, soall latihan dan soal ulangan, dan instrumen

penilaian lain. Setelah itu guru melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu, dan

melakukan penilaian afektif dan psikomotorik, kemudian setelah menyelasaikan materi

guru mengadakan penilaian secara formaldi di sesi akhir kegiatan belajar materi

tersebut.

8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang

ditetapkan.

Contoh: Jika dalam KD menyatakan bahwa seorang siswa harus mampu menafsirkan

apabila hambatan diperbesar maka arus lstrik yang mengalir akan semakin kecil, maka

siapun yang telah mampu memenuhi kriteria tersebut dinyatakan kompeten atau lulus

mencapai KD yang dimaksud, tanpa harus membanding-bandingkan bagus-tidaknya

tulisan tiap-tiap anak (Araben, 2014).

9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik,

prosedur, maupun hasilnya.

Contoh: guru fisika dapat menjelaskan secara benar kepada pihak terkait (siswa yang

dinilai, kepala sekolah, atau juga orang tua siswa), tentang proses penilaian, teknik

penilaian, prosedur, dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar

peserta didiknya.

C. Teknik dan Instrumen Penilaian

Dalam poin ini, dijelaskan bahwa penilaian oleh pendidik menggunakan berbagai teknik

penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain

yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik

(Bambang Sudibyo, 2007, 4-5). berikut perinciannya.

1. Teknik tes terdiri atas: tes tertulis, tes lisan dan tes praktik atau kinerja.

Tes tertulis merupakan tes dalam bentuk bahan tulisan (baik soal maupun jawabannya).

Berdasarkan bentuk instrumennya, tes tulis kemudian dibagi ke dalam 2 bentuk yaitu, (1)

Tes Obyektif, contohnya: pilihan ganda, benar – salah, dan menjodohkan., (2) Non

Obyektif, contohnya: isian singkat, dan soal uraian (Abdul Madjid, 2007, 196-197).

Tes lisan adalah tes yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara

peserta didik dengan satu atau beberapa orang penguji (pendidik). Contoh, seorang guru

fisika menilai penilaian tes lisan dalam bab fluida, berupa pertanyaan penjelasan siswa

konsep tekanan, hukum pascal, archimedes, prinsip kontinuitas, dan konsep kapal selam.

Sedangkan tes kinerja, adalah berbagai jenis tes yang dapat berbentuk tes keterampilan

tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, uji petik erja, dan sebagainya. Tes kinerja adalah

teknik penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya

(Krishna, 2012). Contoh: guru mengadakan tes kinerja pada peserta didik melalui

praktikum Hukum Hooke. Aspek yang dinilai mencakup, keterampilan menggunakan dan

menyusun alat, keterampilan mengukur, keterampilan mengolah data, dan lain

sebagainya.

2. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau

luar kegiatan pembelajaran. Contoh, guru fisika memberikan tugas observasi kepada

peserta didik untuk mengamati peristiwa efek dopler dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melakukan tugasnya, siswa dapat menggunakan alat perekam/camera digital

sebagai bukti instrumen tugas.

3. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah

(pekerjaan rumah) dan/atau proyek. Contoh, guru menugaskan kepada siswa untuk

mencari informasi tentang pemanfaatan sinar radiaktif dalam kehidupan sehari-hari.

4. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a)

substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah

memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c)

bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai

dengan taraf perkembangan peserta didik.

5. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian

sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta

memiliki bukti validitas empirik.

6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi

persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta

menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan

antartahun.

D. Mekanisme dan Prosedur Penilaiaian

Dalam poin ini, dijelaskan mengenai standar mekanisme atau aturan umum dalam kegiatan

penilaian pendidikan (Bambang Sudibyo, 2007, 5-6), yaitu dijelaskan beberapa perinciannya

sebagai berikut.

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh:

Pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Dari pernyataan tersebut jelas, bahwa

yang memiliki kewenangan dalam melakukan kegiatan penilaian di dalam pendidikan

adalah, guru sebagai pendidik, sekolah atau tingkat satuan pendidikan, dan pemerintah

yang bertanggungjawab pada bidang pendidikan.

2. Pendidik, secara berkesinambungan memantau proses dan kemajuan belajar peserta

didik serta meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran. Upaya yang dilakukan

pendidik, yaitu antara lain, mengadakan tes, pengamatan, penugasan dan ulangan dan

atau bentuk lain yang diperlukan. Kemudian melaporkan hasil penilaian mata pelajaran

pada tiap akhir semester pada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai

prestasi serta melampirkan diskripsi singkat tentang tingkah laku peserta didiknya

sebagai pengukuran kompetensi utuh. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik

dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Satuan pendidikan mengadakan kegiatan penialaian bagi peserta didik untuk menilai

pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran, seperti

mengkoordinasikan ujian tengah semester, ujian akhir sekolah dan ulangan kenaikan

kelas, menentukan kriterian kenaikan kelas melalui rapat dewan pendidikan, melaporkan

hasil ujian kepada orang tua atau wali murid, menerbitkan SKHUN setiap peserta didik

yang mengikuti ujian nasional dan menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus

ujian nasional.

Pemerintah mengadakan penilaian pendidikan dalam bentuk ujian nasional yang

bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi kelulusan secara nasional, hasil ujian

nasional menjadi salah satu pertimbangan kelulusan peserta didik dalam satuan

pendidikan.

3. Prosedur penilaian akhir belajar untuk kelompok mata pelajaran estetika seperti seni

lukis, seni tari, seni menggambar dll dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani ,

olahraga, dan kesehatan oleh satuan pendidikan ditentukan oleh rapat dewan pendidik

atau guru yang bersangkutan pada mata pelajaran tersebut.

4. Sedangkan prosedur penilaian akhir belajar peserta didik untuk kelompok mata pelajaran

agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidikan

berdasarkan hasil penilain oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah.

5. Kegiatan ujian sekolah atau madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: menyusun kisi-

kisi ujian, mengembangkan instrument, melaksanakan ujian, mengolah dan menentukan

kelulusan peserta didik dari ujian sekolah atau madrasah dan melaporkan serta

memanfaatkan hasil penilaian. Dalam kegiatan ujian sekolah harus berdasarkan langkah-

langkah yang baku sehingga ujian dapat dilaksanakan dengan baik.

6. Penilaian akhlak mulia merupakan aspek afektif dari kolompok mata pelajaran agama

dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwakepada

Tuhan YME dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidikan

mata pelajaran lain dan sumber yang relevan. Hal ini berarti penilaian tidak hanya pada

penilaian kognitif saja melainkan juga afektif, penilaian afektif lebih condong penilaian

dari mata pelajaran agama, penilaan afektif tidak hanya dilakukan oleh guru agama saja

tetapi guru mata pelajaran lain dapat member penilaian kemudian di informasikan

kepada guru agama untuk dijadikan pertimbangan penilaian.

7. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab

sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-

nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian

dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru

pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata

pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

8. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran

yang relevan. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat

keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.

9. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan

harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti

pembelajaran remedi. Pembelajaran remedi adalah, merupakan layanan pendidikan yang

diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga

mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan (Sudrajat, 2008).

10. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu

nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.

11. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang

diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.

12. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama

dengan instansi terkait. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga

mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan,

memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan

(Litbang.kemdikbud, 2013). Lembaga terkait misalnya adalah universitas kependidikan

(LPTK).

13. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam

seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

Sebagai informasi tambahan, Nilai Akhir (NA) peserta didik pada tingkat satuan

pendidikan SMP dan SMA dan atau sederajat, adalah gabungan antara nilai UN dan nilai

US. Dengan perincian:

Bobot nilai akhir (NA)

NA = 0,6 UN dan 0,4 US

(Atau 60% dari nilai UN ditambahkan dengan 40% dari nilai UAS).

Siswa pada tingkat satuan pendidikan SMP/MTS atau sederajat dan SMA/MAN/SMK atau

sederajat dinyatakan lulus menempuh pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

tersebut jika. Nilai rata-rata NA minimum 5,5 dan tidak ada nilai di bawah 4,0 (BSNP,

2013).

14. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk

pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian

bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

E. Beberapa Permasalahan Penilaian Pendidikan dan Ide Solusinya

Permen no. 20 tahun 2007 adalah gambaran ideal tentang aturan umum penilaian

pendidikan untuk diikuti semua pemangku kepentingan dalam pendidikan secara nasional.

Namun pada praktiknya ada banyak permasalahan yang timbul di lapangan berkaitan

dengan penilaian pendidikan. Penulis menemukan beberapa permasalahan tersebut dan

mencoba untuk memberikan gambaran ide solusi, agar permasalahan tersebut dapat

diatasi. Berikut ini dituliskan uraian permasalahan yang ditemukan penulis dan ide solusinya.

1. Ini berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Di dalam prinip penilaian, asas terbuka

merupakan salah satu syarat dalam suatu penilaian, dalam praktiknya pada pembagian

laporan hasil belajar/raport para peserta didik tidak mengetahui secara pasti bagaimana

nilai raport yang diperolehnya itu dihitung. Mereka hanya menerima suatu nilai tunggal

yang ia anggap merepresentasi kompetensinya pada suatu mata pelajaran untuk seluruh

KD yang adapada satu periode semester tersebut. Misalnya seorang siswa mendapatkan

nilai Raport untuk pelajaran fisika sebesar 75 (dari skala 100) pada semester ganjil,

sementara ia tidak mengetahui bagaimana nilai tersebut diperoleh. Fenomena tersebut,

menunjukkan bahwa ada ketidak-terbukaan dalam pemberian nilai raport. Bagaimana

solusinya?

Solusinya adalah, pendidik membuat lembar deskripsi pengolahan nilai akhir sesuai

dengan bobot penilaian yang telah disepakati antara murid dan pendidik di awal

kegiatan pembelajaran. Lembar tersebut kemudian disampaikan kepada peserta didik

dan orang tua peserta didik. dengan demikian penilaian menjadi transparan dan terbuka,

hal tersebut akan meminimalisirkan manipulasi nilai.

2. Berbasarkan pengamatan pribadi. Berdasarkan aturan dalam permen no. 20 tahun 2007

ini, Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.

Sedangkan pembelajaran remedi adalah, merupakan layanan pendidikan yang diberikan

kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria

ketuntasan yang ditetapkan (Sudrajat, 2008). Kenyataannya, kebanyakan siswa yang

nilainya kurang mencapai KKM hanya diwajibkan mengikuti tes remedial, untuk

perbaikan nilai. Hal tentu saja tidak saja sesuai dengan aturan dalam permen tersebut

yang mengharuskan adanya pembelajaran remedial dalam bentuk layanan pendidikan

yang bukan semata-mata dalam bentuk tes remedial.

Solusi penulis untuk memberikan pelayanan pendidikan dalam pembelajaran remedial

bagi para peserta didik yang nilainya kurang dari KKM, yaitu: guru mengadakan kelas

klinik untuk pendalaman materi atau konsep pembelajaran yang dianggap belum

dikuasai oleh para peserta didik di luar jam pelajaran, tetapi tetap dilaksanakan di

sekolah. Konsekuensi logisnya, guru terbebani jam mengajar tambahan, namun tentu

guru yang baik adalah guru yang memiliki keikhlasan dan kemauan untuk berkorban

termasuk waktu luangnya, semata-mata demi keberhasilan peserta didiknya.

3. Berkaitan dengan pendidik dan juga tingkat satuan pendidikan, tentang grafitasi. Sebagai

salah salah contoh dalam artikel “Hadiah dan Suap” (Noni Roslinda, 2012) dituturkan

bahwa telah menjadi sebuah kebiasaan bahwa orang tua seringkali memberikan hadiah

cindera mata atau pemberian uang kepada para walikelas saat pembagian rapot. Namun

masalahnya, kebiasaan cenderung menjadi suatu sarana untuk memanipulasi nilai hasil

belajar peserta didik. praktik tersebut telah mengarah kepada gratifikasi. Masalah

gratifikasi atau penyuapan, yang bertujuan untuk meluluskan, menaikkan nilai peserta

didik agar mendapat nilai yang lebih baik, lolos ke tingkat satuan pendidikan (lanjut)

yang diinginkan, atau mendapat prestasi., adalah merupakan masalah pelik yang sulit kali

dihilangkan. . Bagaimana solusinya?

Menurut penulis, adanya berkas atau pola tranparansi penilaian yang terbuka yang dapat

diakses oleh siapa saja yang berkepentingan dengan penilaian tersebut. Seperti misalnya

menggunakan media publikasi berbasis online yang dapat diakses oleh siapa saja. Dengan

demikian peluang untuk penyuapan dapat diminimalisir.

Selain itu, perlu adanya suatu sosialisasi dari pihak independent yang ditunjuk

pemerintah untuk mengadakan sosialisasi tentang persoalan gratifikasi di dalam sekolah,

termasuk di dalamnya dipaparkan tentang peringatan dan bahkan sanksi pidana bagi

pihak-pihak yang ikut terlibat dalam persoalan gratifikasi tersebut.

Tentu saja, semua persoalan tersebut hanya dapat diatasi dengan sifat keterbukaan,

kejujuran, ikhlash serta kerelaan untuk berkorban demi kualitas pendidikan yang lebih

baik. hal tersebut mesti dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan dunia

pendidikan, seperti guru, tingkat satuan pendidikan, pemerintah, orang tua siswa,

bahkan siswa sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permen Diknas No. 20 tahun 2007 yang mencakup poin-poin: Pengertian, Prinsip

Penelitian, teknik dan Instrumen Penilaian, serta Mekanisme dan Prosedur penilaian.

Secara ringkas, standar pendidikan adalah adalah standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaiain hasil belajar peserta

didik. sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik

Prinsip-prinsip penilaian mencakup sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh,

dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria dan akuntabel (Bambang Sudibyo,

2007, 4)

teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan

bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan

peserta didik (Bambang Sudibyo, 2007, 4-5).

Mekanisme dan Prosedur Penilaiaian mengatur tentang aturan-aturan umum yang

berkaitan dengan penilaian, mencakup pihak yang penilai seperti guru, satuan

pendidikan da bahkan pemerintah. Guru bertanggungjawab mengadakan ulangan harian,

tingkat satuan pendidikan bertanggungjawab mengadakan ulangan tengah semester

(UTS), Ujian akhir semerter (UAS) dan Ujian Sekolah, sedangkan pemerintah

bertanggungjawab mengadakan ulangan nasional (UN). Pemerintah menyerahkan

kewenangannya kepada lembaga independent badan standar nasional pendidikan

(BSNP) yang bekerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaran UN.

Ada banyak permasalahan yang berkaitan dengan penilaian yang terjadi pada praktik

pendidikan di lapangan, seperti di antaranya tidak transparansinya nilai raport siswa,

program remedial yang sebatas ujian ulang bagi siswa yang nilainya kurang dari KKM,

dan persoalan gratifikasi untuk memanipulasi nilai. Persoalan tersebut hanya dapat

diatasi dengan sifat keterbukaan, kejujuran, ikhlash serta kerelaan untuk berkorban demi

kualitas pendidikan yang lebih baik, oleh semua pihak yang berkepentingan dengan

dunia pendidikan.

B. SARAN

Bagi guru, adalah sangat penting sekali untuk mengetahui secara komprehensi tentang

konsep penilaian yang terdapat di dalam Permen Diknas No. 20 tahun 2007. Kemudian

perlu kiranya untuk diterapkan dalam kegiatan mengajar di sekolah.

Sikap Profesionalisme guru juga diperlukan, agar ia dapat menghindari segala

permasalahan yang membuat cela proses penilaian yang ia lakukan.

Bagi pemerintah, diharapkan agar mengadakan sosialisasi secara terarah dan terprogram

tentang konsep standar penilaian dalam permen tersebut. Sehingga dapat dimaklumi

semua guru, sehingga proses penilaian dalam skala nasional menjadi seragam.

Bagi orang tua siswa dan siswa, yang salah satu yang terpenting dalam pendidikan adalah

nilai kejujuran. Di samping itu nilai tidak yang terpenting, tetapi kualitas kecakapan dan

wawasan lah yang diperlukan. Oleh karenanya, orang tua siswa diharapkan tidak

melakukan gratifikasi pada guru dan sekolah, melainkan memotivasi anak-anaknya agar

semangat untuk belajar.

BAHAN REFERENSI

Abdul Majid. 2007. Perencanaan Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Akhmad sudrajat. 2008. pembelajaran-remedial-dalam-ktsp.

www.akhmadsudrajat.wordpress.com

Bsnp-kemdiknas RI. Penyelenggaraan ujian nasional 2013. www.slideshare.net

Bambang sudibyo. 2007. peraturan mentri no. 20 tahun 2007 tentang standar penilaian.

www.slideshare.net

Endang Poerwanti. Standar Penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan

(BSNP).www.slideshare.net

Krishna. 2012. Bentuk teknik penilaian. www.dataserverku.blogspot.com

Litbang-kemendikbud. 2013. BSNP. www. litbang.kemdikbud.go.id/index.php/bsnp

Missy Maesih. 2012. prinsip-prinsip-penilaian-beserta-penerapan contohnya.

www.missymaesih.wordpress.com

Nani roslinda. 2008. Hadiah dan Suap. www.edukasi.kompasiana.com

Subroto. 2012. Tren dan Isu Tentang Penilaian Dalam Pembelajaran Fisika-prosiding Seminar.

Yogyakarta: UNY.

PERATURANMENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.

(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.

(2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD.BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan danBantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 20 TAHUN 2007 TANGGAL 11 JUNI 2007

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

A. Pengertian

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.

3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.

4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.

7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

8. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah.

1

9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi.

B. Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.

2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.

8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

C. Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.

1

2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.

3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.

4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.

5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.

6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.

7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.

4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.

5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.

1

6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.

7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.

8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

10.Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.

11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.

12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.

13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.

14.Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.

15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.

16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

1

17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

E. Penilaian oleh Pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.

2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.

3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.

4. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.

5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.

6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.

7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.

9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1

1. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.

2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.

4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.

5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.

6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.

7. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.

9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

c. lulus ujian sekolah/madrasah.

d. lulus UN.

11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

1

G. Penilaian oleh Pemerintah

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.

3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.

4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.Biro Hukum dan OrganisasiDepartemen Pendidikan Nasional,Kepala Bagian Penyusunan RancanganPeraturan Perundang-undangan danBantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478

29