054_Ranqanun Kota Langsa tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

1

RANCANGAN QANUN KOTA LANGSA

NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA

TAHUN 2008 – 2027

BISMILLAHHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. Bahwa pembangunan daerah adalah merupakan salah satu unsur

penunjang dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional untuk

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata

material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang

Dasar 1945 didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Bahwa dalam rangka Pembangunan Daerah, Kota Langsa sebagai

salah satu pusat pertumbuhan dalam Wilayah Pembangunan III di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diarahkan

pengembangannya dengan pemanfaatan ruang secara optimal,

berdayaguna, berhasilguna, selaras, serasi, seimbang, terpadu dan

berkelanjutan;

c. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota sebagaimana

dimaksud di atas akan membawa berbagai permasalahan yang

dapat menimbulkan berbagai hambatan sehingga diperlukan suatu

landasan hukum bagi penataan pertumbuhan dan

pengembangannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan c, perlu menetapkan Qanun Kota Langsa tentang

Rencana Tata Ruang Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2043).

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang

Jalan (LNRI Tahun 1980 No.83, Tambahan LNRI Nomor 3186)..


ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (LNRI

Tahun 1982 No.12).


Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pengelolaan (LNRI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan LNRI Nomor

3419).


Perumahan dan Permukiman (LNRI Tahun 1992 Nomor 23,

Tambahan LNRI Nomor 3469)

2


Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 1997 Nomor 68,

Tambahan LNRI Nomor 3699).


Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh meliputi agama, Pendidikan

dan adat Istiadat


Pembentukan Kota Langsa.


Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.


Pemerintahan Daerah


Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.


Pemerintahan Aceh;

13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang.

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985

tentang Jalan (LNRI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan LNRI Nomor

3293).


tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.


tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Peran

Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990

Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Tentang

Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Daerah.


Pedoman Penyusunan Rencana Kota.


Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 1987.


Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Tata

Cara dan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata

Ruang di Daerah.

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tentang

Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum.

24. Inmendagri Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang

Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.

3

25. Inmendagri Nomor 27 Tahun 1989 Tentang Pengaturan dan

Pengendalian Secara Proporsional Tentang Pembangunan Rumah

Tinggal di Wilayah Perkotaan.

26. Daerah.

27. Surat Menteri Dalam Negeri No. 650/1496/BANGDA, tanggal 3 Juni

1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kota di

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

28. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.

29. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Langsa.

30. Rencana Strategis (Renstra) Kota Langsa.

31. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.

32. Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Kota Langsa.

33. Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa.

34. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan

Kecamatan Kota Langsa

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN KOTA LANGSA

Dan

WALIKOTA LANGSA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

LANGSA TAHUN 2008 – 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal : 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Langsa.

b. Pemerintah Daerah adalah Walikota Langsa dan DPRK Langsa.

c. Kepala Daerah adalah Walikota Langsa dan Perangkat Daerah Kota Langsa

d. Wilayah Kota Langsa adalah seluas 26.241 Ha yang meliputi 5 (lima) Kecamatan,

yaitu : Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa

Timur, Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Lama.

4

e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) adalah suatu pola umum pembangunan

kota yang meliputi pembangunan dibidang Sosial, Ekonomi, Pemerintahan dan Tata

Ruang Fisik secara menyeluruh dan terpadu untuk jangka panjang.

f. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah menggambarkan kesatuan

strategi pembangunan mencantumkan fungsi dari wilayah bersangkutan.

g. Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah unit wilayah perencanaan yang wilayahnya

merupakan pembagian wilayah perencanaan.

h. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis

pemanfaatan tertentu.

i. Regional adalah suatu wilayah yang mencakup kehidupan keseluruhan kota – kota

yang ditentukan dalam suatu sistem tertentu.

j. Kawasan adalah suatu ruang/ lahan dengan fungsi tertentu.

k. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem

kehidupan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan.

B A B II

PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA

Bagian Pertama

Dasar Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Langsa

Pasal 2

(1) Dalam menunjang kebijaksanaan pemerintah terhadap Pembangunan Nasional

yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk terciptanya masyarakat

yang adil, makmur, maka Pemerintah Daerah mengambil suatu kebijaksanaan

untuk menyelenggarakan penataan ruang wilayah kota yang berdasarkan Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Langsa sebagaimana ditetapkan dalam uraian dibawah ini.

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa adalah merupakan garis kebijaksanaan

utama bagi penyusunan pelaksanaan pembangunan jangka panjang, yang

mendasari strategi pembangunan fisik kota sesuai dengan yang dimaksud dalam

Keputusan Menteri Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 Tentang Penyusunan

Tata Ruang Propinsi, Kawasan Perkotaan dan Kabupaten.

Bagian Kedua

Tujuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa adalah untuk

meningkatkan fungsi dan peranan Kota Langsa dalam perimbangan wilayah yang lebih

luas, agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu

sistem pengembangan wilayah regional.

a. Tujuan Utama :

1. Menunjang Program Pembangunan Nasional.

2. Menunjang Program Pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Menunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Langsa.

5

b. Tujuan Khusus :

1. Memberi arahan pembangunan kota sehingga tercipta Pola Tata Ruang

Kota Langsa yang serasi dan optimal, serta persebaran fasilitas dan utilitas yang

merata sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya tanpa mengabaikan usaha

peningkatan kualitas lingkungan kehidupan kota sesuai dengan norma –

norma yang berlaku.

2. Membentuk suatu kehidupan dan penghidupan kota yang aman, tertib, lancar,

sehat dan efisien dalam lingkungan yang serasi dan daya dukung yang lestari.

3. Memberikan kewenangan kepada Walikota dalam menata wilayah Kota Langsa

dan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang bagi semua pihak.

Bagian Ketiga

Fungsi Kota Langsa

Pasal 4

Fungsi Kota Langsa meliputi fungsi primer dan sekunder yang menentukan perwujudan

penyelenggaraan fungsi kota.

a. Fungsi Primer

Merupakan fungsi kota sebagai simpul jasa bagi wilayah pengembangan dan wilayah

belakangnya, antara lain :

1. Daerah Wilayah Pembangunan III di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Pusat kegiatan perdagangan dan industri.

b. Fungsi Sekunder

Merupakan fungsi kota yang bersifat pelayanan lokal antara lain:

1. Pusat Pemerintahan Kota Langsa

2. Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa

3. Pusat Industri

4. Pusat Pendidikan

5. Pusat Permukiman dan Perumahan

B A B III

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA

Bagian Pertama

Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 5

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa sampai dengan Tahun 2027 meliputi 5

(Lima) kecamatan, yaitu : Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat,

Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Baro.

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa disusun dan dirumuskan dalam bentuk

uraian dan peta yang meliputi :

6

a. Pola pertumbuhan dan pengembangan kota

b. Rencana pengembangan fisik daerah perencanaan

c. Rumusan pokok – pokok pelaksanaan rencana

(3) Strategi pengembangan Kota Langsa dengan memperhatikan potensi serta

persoalan yang dihadapi kota berisi rumusan – rumusan tentang :

a. Arahan perkembangan penduduk

b. Arahan perkembangan kegiatan ekonomi

c. Arahan perkembangan fasilitas dan utilitas

d. Arahan perkembangan ruang kota

(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini ditetapkan untuk jangka waktu 20 (sepuluh) tahun selanjutnya disebut

jangka panjang yang dibagi dalam 4 tahap, 5 (lima) tahunan.

(5) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa terbuka untuk Umum dan diletakkan di

Kantor Pemerintahan Kota Langsa pada tempat – tempat yang mudah dilihat orang

setiap saat.

(6) Masyarakat Kota Langsa atas nama Organisasi Formal dan atau non Formal dapat

berperan aktif untuk mengajukan saran perbaikan atas Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Langsa kepada Pemerintah Kota Langsa.

(7) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini merupakan bahan

pertimbangan dalam penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa.

Bagian Kedua

Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 6

(1). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa yang telah ditetapkan dapat ditinjau

kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan

secara berkala dan paling lama lima tahun sekali.

(3) Saran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6) dan (7) Peraturan Daerah ini

merupakan bahan pertimbangan dalam peninjauan kembali Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Langsa.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 7

(1) Wilayah Perencanaan Kota Langsa seluas 26.241 Ha, meliputi Kecamatan Langsa

Kota, Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa

Lama dan Kecamatan Langsa Baroh.

(2) Perencanaan Unit Pelayanan Kota terdiri dari dua bagian pelayanan dan unit

lingkungan kota, yaitu :

7

a. Pusat Kota

b. Pusat BWK/ Kecamatan

(3) Wilayah Perencanaan Kota Langsa dibagi dalam 5 Bagian Wilayah Kota (BWK)

yaitu :

a. Bagian Wilayah Kota (BWK) A (Pusat Kota)

b. Bagian Wilayah Kota (BWK) B terdiri dari 1 Sub BWK.

c. Bagian Wilayah Kota (BWK) C terdiri dari 1 Sub BWK

d. Bagian Wilayah Kota (BWK) D terdiri dari 1 Sub BWK.

e. Bagian Wilayah Kota (BWK) E terdiri dari 2 Sub BWK.

B A B – IV

ARAHAN PERKEMBANGAN DAN

STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA

Bagian Pertama

Arah Perkembangan Kota

Pasal 8

Dalam rangka mencapai fungsi dan peranan kota sebagaimana dimaksud pada pasal 4

Peraturan Daerah ini, arahan perkembangan kota adalah :

a. Perkembangan penduduk Kota Langsa sampai dengan tahun 2027 tidak melebihi

jumlah 234.236 jiwa.

b. Kegiatan yang berperan menunjang fungsi kota antara lain adalah :

1. Pelayanan Pemerintah

2. Pelayanan Jasa

3. Perdagangan skala lokal/ regional

4. Pelabuhan dan industri

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan Kota

Pasal 9

Strategi Pengembangan Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) Peraturan

Daerah ini sampai dengan tahun 2027 meliputi :

(1) Arahan Perkembangan Penduduk

a. Perkembangan penduduk kota setiap tahun rata – rata diharapkan tidak melebihi

3% agar jumlah penduduk pada tahun 2027 tidak melebihi dari 234.226 jiwa

b. Perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) pasal ini dicapai dengan

pengaturan perkembangan secara ketat melalui pelaksanaan program Keluarga

Berencana secara konsisten.

8

(2) Arahan Perkembangan Kegiatan Ekonomi

Kegiatan Ekonomi yang didorong perkembangannya meliputi:

a. Jasa dan perdagangan skala lokal/ regional terutama menunjang fungsi Kota

Langsa.

b. Usaha industri dan pengembangan pelabuhan yang menunjang kegiatan

perekonomian di Kota Langsa.

(3) Arahan Perkembangan Fasilitas dan Utilitas

a. Pengembangan fasilitas dan utilitas diarahkan untuk memenuhi kebutuhan

penduduk sehingga dapat tercapai standar hidup yang layak.

b. Untuk mencapai perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat

ini maka pengembangan diarahkan pada kawasan baru dan peningkatan/

pemeliharaan pada kawasan lama.

(4) Arahan Perkembangan Kota

a. Mengarahkan pemanfaatan ruang terutama untuk permukiman yang

mendukung kegiatan perkotaan, transportasi dan ruang terbuka hijau.

b. Pengembangan kawasan pusat kota sebagai pusat perdagangan dan Jasa dan

pusat utama kota secara keseluruhan.

c. Mengembangkan lokasi lingkungan perumahan pada wilayah kota yang

diprioritaskan pada wilayah pengembangan kota dan kawasan perumahan

dengan kepadatan rendah.

d. Pengembangan pusat – pusat pelayanan secara menyebar dan merata.

e. Mengembangkan pelayanan angkutan umum.

f. Mengembangkan jalur hijau diseluruh wilayah kota.

g. Memprioritaskan pembangunan jalan penghubung untuk menghubungkan

wilayah kota dengan daerah belakangnya.

BAB – V

RENCANA PENGEMBANGAN KOTA LANGSA

Bagian Pertama

Arahan Pengembangan Penduduk

Pasal 10

(1) Arahan Pengembangan penduduk Kota Langsa merupakan rencana pengembangan

kawasan berdasarkan kepadatan penduduk.

(2) Klasifikasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dirinci

sebagai berikut :

a. Kawasan kepadatan tinggi, yaitu kawasan dengan kepadatan penduduk antara

150 jiwa/ha - 200 jiwa/ha.

b. Kawasan kepadatan sedang, yaitu kawasan dengan kepadatan penduduk

antara 100 jiwa/ha - 150 jiwa/ha

c. Kawasan kepadatan rendah, yaitu kawasan dengan kepadatan penduduk

berkisar antara 50 jiwa/ha – 100 jiwa/ha

9

d. Kawasan kepadatan sangat rendah, yaitu kawasan dengan kepadatan

penduduk dibawah 50 jiwa/ha.

Bagian Kedua

Arahan Peruntukan Ruang Kota

Pasal 11

(1) Peruntukan Ruang Kota dalam Kota Langsa dibagi dalam kawasan – kawasan yang

menunjukkan tingkat pemanfaatan ruang.

(2) Kawasan – kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Kawasan Lindung, meliputi :

Kawasan Hutan Bakau/ Mangrove

Kawasan Hutan Lindung Darat

Kawasan Konservasi/ Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kawasan Perlindungan Setempat (mata air)

Kawasan Hutan Kota

b. Kawasan Budidaya Kehutanan

Hutan Produksi Terbatas Mangrove

Hutan Produksi Darat

c. Kawasan Budidaya Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah)

Kawasan Perkebunan

Kawasan Perikanan

d. Kawasan Budidaya Perkotaan

Kawasan Permukiman dan Perumahan

Kawasan Industri

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Pendidikan

Kawasan Kesehatan

Kawasan Peribadatan

Kawasan Pelabuhan

(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini menunjukkan

kedominanan fungsi berikut penunjangnya pada kawasan tersebut.

Pasal 12

(1) Kawasan Lindung dialokasikan pada BWK A, B, C dan D, antara lain :

10

Hutan Lindung Mangrove di BWK C dan BWK D.

Hutan Lindung Darat di BWK B.

Kawasan Konservasi/ DAS di sepanjang kiri-kanan sungai.

Kawasan Perlindungan Setempat dialokasikan pada sumber air baku PDAM dan

Mata Air (BWK B).

Hutan Kota di BWK D.

(2) Kawasan Budidaya Kehutanan dialokasikan pada BWK C, D dan E.

Hutan Produksi terbatas mangrove terdapat di BWK C dan BWK D.

Hutan Produksi Darat terdapat di BWK E.

(3) Kawasan Budidaya Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dialokasikan pada :

Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah) dialokasikan pada BWK C.

Kawasan Perkebunan dialokasikan pada BWK B dan D.

Kawasan Perikanan dialokasikan pada BWK C dan D.

(4) Kawasan Budidaya Perkotaan, antara lain :

Kawasan Permukiman disebarkan kesetiap BWK.

Kawasan Perumahan dialokasikan pada seluruh BWK.

Kawasan Industri di BWK D.

Kawasan Perdagangan dan jasa, meliputi perdagangan regional (BWK A/ Pusat

Kota) dan Perdagangan lokal dialokasikan pada setiap pusat BWK dan unit

lingkungan.

Kawasan Pendidikan dialokasikan pada BWK B dan setiap BWK.

Kawasan Kesehatan skala regional dialokasikan pada BWK A/ Pusat Kota serta

pelayanan kesehatan lokal dialokasikan pada tiap pusat BWK.

Kawasan Peribadatan dialokasikan ketiap-tiap BWK dan unit lingkungan.

Kawasan Pelabuhan dialokasikan pada BWK D.

Bagian Ketiga

Arahan Struktur Pelayanan Kegiatan Kota

Pasal 13

(1) Pelayanan di arahkan sesuai dengan rencana sehingga membentuk struktur

pelayanan kegiatan yang menggambarkan tingkatan pelayanan “Kegiatan kota”.

(2) Tingkatan pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

menggambarkan luas jangkauan pelayanan dan sifat pelayanan.

(3) Tingkatan pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dirinci

menjadi :

a. Pelayanan Tingkat Kota/ regional

11

b. Pelayanan Tingkat Kecamatan

(4) Pelayanan tingkat regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah

tingkat pelayanan yang bersifat melayani tingkat kota.

(5) Pelayanan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah

tingkat pelayanan yang bersifat melayani seluruh wilayah kecamatan.

Pasal 14

(1) Pusat pelayanan kegiatan tingkat regional sebagaimana dimaksud pada pasal 13

ayat (4) Peraturan Daerah ini dialokasikan di kawasan BWK Pusat Kota.

(2) Pusat Pelayanan kegiatan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 13

ayat (5) Peraturan Daerah ini dialokasikan ketiap kecamatan.

Bagian Keempat

Rencana Penyediaan Utilitas Kota

Pasal 15

(1) Rencana Penyediaan utilitas kota ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan penduduk

yang pelaksanaan pembangunannya merupakan wewenang dan tanggung jawab

dari instansi sektoral terkait masing – masing.

(2) Utilitas kota yang berupa jaringan, polanya mengikuti pola jaringan jalan yang ada

dan ditempatkan pada kawasan sepanjang pinggiran jaringan jalan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan Utilitas kota baik listrik, telepon, air minum

maupun pembuangan sampah mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

Pasal 16

(1) Penyediaan air minum dan jaringannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

berdasarkan standar kebutuhan.

(2) Tahapan perluasan jaringan air minum daerah dilakukan dengan memperhatikan

skala prioritas dan perimbangan kebutuhan masyarakat.

(3) Pembangunan pengelolaan air minum dimaksudkan untuk memperhatikan

kebutuhan dan kelangkaan akan air bersih.

(4) Sumber air bersih yang direncanakan menggunakan pipa distribusi dengan

ukuran diameter 25 mm-300 mm, yang terdiri atas jaringan primer, sekunder dan

tersier.

Pasal 17

(1) Penyediaan saluran pembuangan dilakukan secara terpisah, bagi buangan air

permukaan dan air hujan dengan sistem terbuka sedangkan buangan air kotor

dengan sistem tertutup.

(2) Rencana jaringan drainase ini bertujuan :

12

a. Menghindarkan terjadinya genangan air terutama pada kawasan terbangun

untuk mencegah timbulnya kerugian masyarakat akibat masalah kebersihan dan

kesehatan serta kerusakan bangunan.

b. Terusan untuk menjaga stabilitas badan jalan akibat erosi dan perubahan daya

dukung tanah di bawah permukaan jalan.

(3) Rencana jaringan drainase terdiri dari : Saluran Primer, Saluran Sekunder dan

Saluran Tersier.

(4) Rencana penanggulangan limbah rumah tangga yang berupa limbah manusia

menggunakan sistem Septic Tank

Pasal 18

(1) Penyediaan fasilitas penampungan, pembuangan dan pengolahan sampah

diarahkan untuk terjaminnya kesehatan lingkungan masyarakat.

(2) Rencana pembuangan sampah di Kota Langsa diarahkan dengan sistem

penampungan ditingkat lingkungan dan pembuangan akhir yang dapat memenuhi

persyaratan dari segi lokasi.

(3) Persyaratan lokasi pembuangan akhir adalah sebagai berikut :

a. Jauh dari kawasan pemukiman dan aktivitas masyarakat.

b. Tingkat aksesibilitas cukup baik sampai ke lokasi pembuangan akhir.

c. Muka air tanah sebaiknya dalam, untuk menghindari pencemaran lingkungan.

(4) Lokasi pembuangan akhir (TPA) diarahkan diluar Kota Langsa tepatnya di Gampong

Geudebang Aceh.

Pasal 19

(1) Penyediaan kebutuhan listrik beserta jaringannya disesuaikan dengan program

pengembangan kota untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik

bagi kawasan perumahan maupun non perumahan.

(2) Penyediaan penerangan listrik di daerah pemukiman diusahakan dengan memenuhi

kebutuhan seluruh penduduk.

(3) Sistem jaringan listrik mengikuti pola jaringan jalan yang telah ada dan jaringan

jalan yang direncanakan.

(4)

Pasal 20

(1) Penyediaan kebutuhan telepon beserta jaringannya disesuaikan dengan program

pengembangan kota yang dapat memenuhi keperluan masyarakat

(2) Jaringan primer jaringan telepon mengikuti jaringan jalan utama kota.

13

Bagian Kelima

Rencana Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 21

(1) Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan diarahkan serasi dengan tata ruang

kota untuk menunjang perkembangan sosial – ekonomi.

(2) Penyediaan jaringan jalan kota berikut kelengkapannya meliputi :

a. Jalan Arteri Primer

b. Jalan Arteri Sekunder

c. Jalan Kolektor Primer

d. Jalan Kolektor Sekunder

e. Jalan lokal

(3) Jaringan jalan dan pelabuhan dimanfaatkan untuk menunjang sistem transportasi

kota secara optimal dalam pelayanan angkutan penumpang dan barang.

(4) Pada batas daerah milik jalan disediakan areal bagi Fasilitas dan Utilitas lainnya,

antara lain jaringan air bersih, listrik dan telepon.

Pasal 22

(1) Rencana Pola Jaringan Jalan adalah membangun jalan Arteri Primer, Arteri

Sekunder, Kolektor Primer, Kolektor Sekunder dan Lokal

(2) Jaringan jalan arteri primer merupakan jaringan jalan utama yang direncanakan

menghubungkan Kota Langsa dengan Kota lainnya (diluar wilayah Kota Langsa):

a. Daerah Manfaat Jalan (Damaja) 23 m

b. Daerah Milik Jalan (Damija) 30 m

c. Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) 46 m diukur dari as jalan.

(3) Jaringan jalan arteri sekunder merupakan jaringan jalan utama yang memiliki

fungsi sama dengan jalan arteri primer:




(4) Jaringan jalan kolektor primer merupakan jaringan jalan utama kota yang

direncanakan menghubungkan pusat kota dengan berbagai kegiatan kota, dengan

besaran jaringan sebagai berikut :

a. Daerah Manfaat Jalan (Damaja) 16,5 m


c. Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) 36 m diukur dari as jalan

(5) Jaringan jalan kolektor sekunder merupakan jaringan jalan yang menghubungkan

lokasi pusat kota dengan lokasi pusat lingkungan termasuk juga daerah perumahan

dengan besaran jaringan sebagai berikut :

14



c. Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) 25 m diukur dari as Jalan.

(6) Jaringan jalan lokal merupakan jaringan jalan yang direncanakan untuk melayani di

dalam lingkungan perumahan. dengan besaran jaringan sebagai berikut :

a. Daerah Manfaat Jalan (Damija) 8 m



Bagian Keenam

Rencana Pengaturan Bangunan

Pasal 23

(1) Rencana pengaturan bangunan merupakan unsur penting bagi pelaksanaan

pembangunan kawasan perkotaan, yang berkaitan dengan pemberian ijin

mendirikan bangunan (IMB).

(2) Rencana pengaturan ini meliputi rencana kepadatan bangunan seperti lantai dasar

bangunan, ketinggian bangunan dan garis sempadan.

Pasal 24

(1) Yang dimaksud dengan rencana kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada

pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah rumusan kebijaksanaan

perbandingan luas lahan yang dimaksudkan bagi bangunan dengan luas wilayah

perencanaan.

(2) Kepadatan bangunan yang dikaitkan dengan klasifikasi dalam Koefisien Dasar

Bangunan di wilayah perencanaan terdiri antara 5 – 90%.

(3) Klasifikasi Koefisien Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal

ini dapat dirinci sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Rencana Koefisien Dasar Bangunan ditentukan oleh koefisien luas dasar bangunan

yang merupakan perbandingan luas tapak bangunan dengan luas lahan pekarangan

dikali 100%.

(2) Rencana Koefisien Dasar Bangunan untuk wilayah Kota Langsa adalah sebagai

berikut :

a. Koefisien Dasar Bangunan untuk kawasan perumahan bekisar antara 30 -

60 %.

b. Koefisien Dasar Bangunan pendidikan antara 20 – 30%.

c. Koefisien Dasar Bangunan perkantoran antara 30%.

d. Koefisien Dasar Bangunan untuk kawasan perdagangan dan jasa antara 60 –

90%.

e. Koefisien Dasar Bangunan untuk kawasan fasilitas lain sebesar 40%.

15

f. Koefisien Dasar Bangunan untuk kawasan cadangan perkotaan maksimal 5%.

Pasal 26

(1) Rencana ketinggian bangunan ditentukan oleh koefisien lantai bangunan yang

merupakan perbandingan luas keseluruhan lantai bangunan dengan luas lahan

pekarangan.

(2) Rencana ketinggian bangunan di wilayah kota adalah sebagai berikut :

a. Di sepanjang jalan arteri primer dan sekunder diperbolehkan maksimum 3/2

lantai dengan ketinggian maksimum 25 meter (pusat Kota).

b. Di sepanjang jalan kolektor primer dan sekunder diperbolehkan maksimum 3/2

lantai dengan ketinggian maksimum 18-25 meter.

c. Di sepanjang jalan lokal diperbolehkan maksimum 2 lantai dengan ketinggian

maksimum 8-12 meter (sub pusat kota).

Pasal 27

(1) Sempadan bangunan ditentukan menurut klasifikasi bangunan dan jaringan jalan

yang berada di depan bangunan tersebut, dibedakan untuk jaringan arteri, kolektor

dan lokal.

(2) Rencana garis sempadan bangunan di wilayah kota adalah sebagai berikut:

a. Disepanjang jalan arteri, sempadan bangunan ditetapkan 10 meter.

b. Disepanjang jalan kolektor, sempadan bangunan ditetapkan 5 meter.

c. Disepanjang jalan lokal, sempadan bangunan ditetapkan 3 meter.

d. Disepanjang jalan lingkungan, sempadan bangunan ditetapkan 3 meter.

BAB – VI

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA

Pasal 28

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa dilaksanakan secara bertahap, setiap tahapan

perencanaan dicantumkan dan dijabarkan melalui rencana anggaran pendapatan dan

belanja daerah.

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan rencana kota ini bersumber dari APBD, APBN dan masyarakat

serta sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang

berlaku.

Pasal 30

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada

pasal 28 peraturan daerah ini dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

16

Pasal 31

Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa dilaksanakan oleh Kepala Daerah

setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB – VII

PELAKSANAAN DAN WEWENANG TATA RUANG

Pasal 32

(1) Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah – langkah kebijaksanaan

dalam melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa secara keseluruhan

sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengawasan rencana kota, Kepala Daerah

dapat menghunjuk aparat pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

BAB – VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya menghambat atau

menghalang – halangi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa ini,

dipidana dengan kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan denda

setinggi – tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana

pelanggaran.

BAB – IX

PENYIDIKAN

Pasal 34

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam pasal 33, Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB - X

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 35

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut dalam bentuk Fakta dan Analisa serta Rencana

sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

17

Pasal 36

Peraturan Daerah ini dilampiri peta Penggunaan Tanah Tahun 2027, peta Rencana

Fasilitas Pelayanan Sistem Jaringan Jalan, dengan skala 1 : 50.000 - 20.000 sebagai satu

kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini dalam operasionalnya akan ditindak lanjuti dengan Rencana Detail

Tata Ruang Kota yang akan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri.

BAB – XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini diatur kemudian dengan Peratutan Walikota

sepanjang mengenai peraturan pelaksananya dengan berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 39

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun

ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan

penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa

Pada tanggal ..........................2009 M

1430 H

Diundangkan di Langsa

Pada tanggal ........................2009 M

1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2009 NOMOR

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

18

PENJELASAN QANUN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR : ……………

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2008 – 2027

I. PENJELASAN UMUM

1. Pengertian Umum

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota secara umum dapat diartikan sebagai suatu rencana tata ruang fisik yang menggambarkan garis besar pola penggunaan tanah, untuk mencapai efisiensi pemanfaatan lahan yang lebih baik. Meskipun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota mempunyai sasaran pengaturan aspek fisik, namun dalam penyusunannya harus didasarkan oleh berbagai pertimbangan baik segi sosial, ekonomi maupun politis.

Suatu rencana kota pada hakekatnya merupakan pengaturan lahan secara umum dan menyeluruh, serta mengemukakan segi – segi perencanaan kota yang bersifat operasional melalui perencanaan struktur kota yang jelas. Didalam perencanaan tersebut telah dikemukakan besaran luas atau besaran

19

pengembangan fisik wilayah yang merupakan bagian terbangun kota pada masa yang akan datang. Dengan perkataan lain Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan kebijaksanaan pembangunan dan pengembangan Tata Ruang Fisik kota yang teratur, serasi, luwes dan optimal sesuai dengan kebijaksanaan penduduk dan kegiatannya serta sesuai dengan kebijaksanaan, yang diarahkan dengan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan yang bersifat memberikan arahan bagi kecenderungan perkembangan fisik kota dimasa mendatang.

Sifat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah menyeluruh dan terpadu dengan beberapa pendekatan sesuai dengan kaidah – kaidah planologis yang mencakup penilaian normatif, ekstrapolatif dan struktural baik pada sektor – sektor pertumbuhan dan perkembangan kota maupun pola tingkah laku dan aspirasi masyarakat kota itu sendiri.

Fungsi utama Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah sebagai wadah bagi kepentingan/aspirasi Pemerintah dan masyarakat. Dalam pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebenarnya merupakan wadah mengkoordinasikan kegiatan perkembangan, oleh sebab itu setelah ditetapkan Rencana secara Hukum, rencana tersebut harus ditaati oleh semua pihak yang berkepentingan dan berkewajiban membangun kota tersebut.

Kewajiban untuk mentaati ketentuan – ketentuan yang telah digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tidak saja terletak ditangan pemerintah tetapi juga pada masyarakat secara luas.

Dengan demikian sebelum penetapan hukum diberikan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota harus sudah disetujui melalui keputusan umum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, serta masyarakat kota yang bersangkutan mengenai bentuk, arah, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan kotanya. Dengan ketentuan bahwa suatu kota harus mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota didasari oleh Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Keputusan Menteri Prasarana Wilayah (Kepmenwil) N0.327/KPTS/M/2002 tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Propinsi, Kawasan Perkotaan dan Kabupaten.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa merumuskan Program Pembangunan kota beserta penjabarannya dalam bentuk tindakan – tindakan jangka pendek, menengah dan panjang sehingga dapat memberikan gambaran dan arahan pembangunan kota secara terarah, menyeluruh dan terpadu dalam meningkatkan fungsi dan peranan kota sebagai berikut :

a. Kebutuhan pengembangan kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya.

b. Mengendalikan pengembangan kota yang sudah ada saat ini sedemikian rupa sehingga sesuai dengan fungsi dan peranan kota.

Selain itu Kota Langsa dalam pengembangannya sampai dengan tahun 2027 mempunyai kebijaksanaan antara lain :

a. Penekanan jumlah perkembangan penduduk.

b. Pengendalian sumber daya alam khususnya sumber daya lahan.

c. Penyebaran kegiatan pada sub – sub pusat pengembangan.

20

Kebijaksanaan tersebut diatas bagi Kota Langsa menuntut perlakuan khusus pula untuk itu terdapat beberapa tujuan pokok Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dalam memberikan arahan pembangunan Kota Langsa, yaitu :

a. Memberikan arahan pembangunan kota sehingga Kota Langsa tetap dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pemukiman, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan perdagangan.

b. Memberikan arahan pembangunan Kota Langsa khususnya didalam pengembangan kegiatan industri dan pelabuhan, sedemikian rupa sehingga tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

c. Mengharap terbentuknya kota yang :

Aman : Suasana kehidupan kota yang aman dan terjamin ketenangan hidup bagi penduduknya.

Tertib : Pengembangan kota yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kegiatan – kegiatan perkotaan yang teratur dan tertib.

Lancar : Pengembangan kota pada masa yang akan datang diharapkan dapat menciptakan suatu lingkungan yang dapat memberikan daya dukung tinggi dan dapat mencakup tingkat interaksi antar bagian – bagian tersebut adalah lancar secara fisik dapat tercermin melalui penyediaan Fasilitas dan Utilitas transportasi yang cukup memadai untuk menunjang kelancaran pergerakan manusia, barang dan informasi.

Sehat : Sehat yakni lingkungan kehidupan kota yang bersih yang sesuai dengan norma – norma kesehatan lingkungan.

Indah : Indah yakni lingkungan kehidupan kota yang enak dipandang, cantik dan asri.

Anggun : Anggun dalam arti memberikan nilai – nilai estetika baik dalam penampilan pola tata ruangnya, aspek desain kotanya serta jaringan jalan, jalur hijau maupun pola – pola lainnya.

Pengembangan kebijaksanaan pembangunan nasional, regional dan lokal adalah menjadi acuan dari dimensi pengembangan Kota Langsa dimasa mendatang karena pada hakekatnya pengembangan Kota Langsa tidak saja tergantung dan mempunyai dampak terhadap wilayah sekitarnya akan tetapi juga menyangkut skala wilayah regional yang lebih luas. Bagi kepentingan Kota Langsa, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini mempunyai sasaran antara lain :

a. Merupakan pedoman dasar bagi Pemerintah Kota didalam menggariskan kebijaksanaan, strategi dan program – program pembangunan kota dimasa mendatang baik dalam RPJM maupun RPJP.

b. Merupakan alat pengendali yang jelas dan tegas bagi Lembaga/ Instansi Pemerintah, Masyarakat setempat, maupun lembaga – lembaga swasta melalui mekanisme pemberian izin mendirikan bangunan maupun penetapan pungutan pajak/retribusi pada lokasi – lokasi tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

21

Pasal 1 sampai dengan pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 : Wilayah Pengembangan Kota Langsa adalah Satuan Wilayah Pengembangan yang mencakup 5 kecamatan, yaitu : Kecamatan Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama dan Langsa Baro.

Pasal 5 : Strategi pengembangan Kota Langsa dengan memperhatikan potensi serta persoalan yang dihadapi kota berisi rumusan – rumusan tentang antara lain arahan perkembangan ruang kota serta kebijaksanaan Pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang – undangan baik yang sudah ada maupun yang akan ada, ruang Kota Langsa disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah dimaksud.

Pasal 6 : Secara berkala dan paling lama 5 (lima) tahun sekali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa harus dievaluasi yakni :

Evalusi penduduk meliputi kemungkinan – kemungkinan pergeseran perkembangan, pergeseran sosial ekonomi, maupun pergeseran lainnya yang akan berpengaruh kepada sistem kota secara keseluruhan.

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Jumlah penduduk 234.226 jiwa pada tahun 2027 angka tersebut bukan merupakan angka yang pasti, melainkan angka tersebut direncanakan/ diproyeksikan tidak dilampaui, walaupun dalam penyediaan berupa utilitas dan fasilitas sudah diperhitungkan sesuai dengan perkiraan jumlah tertentu.


Pasal 12: Kawasan memberikan gambaran fungsi pemanfaatan ruang dalam kawasan tersebut ini berarti akan memilih kemungkinan adanya pemanfaatan ruang lainnya memanfaatkan kawasan tersebut, hanya jenis pemanfaatan ruang yang diizinkan adalah yang tidak akan mengganggu fungsi dari kawasan yang diperuntukan.

Pasal 13 sampai dengan pasal 20 cukup jelas.

Pasal 21: Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan.


Pasal 32 : Kepala Daerah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa dapat menghentikan pembangunan, melaksanakan pembongkaran bangunan dan tidak mengizinkan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, untuk pelaksanaannya Kepala Daerah memerintahkan kepada petugas dari instansi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan pembangunan.

Pasal 33 : Selain pidana kurungan maupun denda bangunan dan atau benda – benda lainnya yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota harus dibongkar.

22

Hal ini berarti bahwa si terpidana harus telah melaksanakan pembongkaran bangunan meskipun sudah membayar denda maupun sudah menjalani hukuman kurungan.

Pasal 34 sampai dengan pasal 38 cukup jelas.

Documents

054_Ranqanun Kota Langsa tentang Rencana Tata Ruang Wilayah