2-Tata Ruang Wilayah

5/16/2018 2-Tata Ruang Wilayah - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 1/14

TATA RUANG WILAYAH(PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK)

• Kegiatan pemanfaatan lahan dapat menyebabkankerusakan lingkungan, sehingga dikembangkanprinsip pemanfaatan lahan dikenal denganperencanaan pemanfaatan lahan (landuse planning) .

• Prinsip perencanaan pemanfaatan lahan dalamperencanaan pembangunan di Indonesia dikenaldengan pola peruntukan pemanfaatan lahan dandituangkan ke dalam rencana tata ruang.

• Walaupun rencana tata ruang yang ada dilaksanakansecara baik dan benar, bila rencana tata ruang tidak

sesuai dengan kondisi lingkungan maka tetap akanterjadi kerusakan lingkungan.



• Dalam perencanaan tata ruang melibatkan secara langsung tiga(3) kelompok stakeholders yaitu: pemakai lahan (land users) , timperencana (planning team) dan pengambil keputusan (decision- makers) (FAO,1993).

• Rencana Tata Ruang sebagai kebijakan publik kerapkalimengalami kegagalan, tidak bejalan sebagaimana yangdiharapkan. Kegagalan kebijakan dapat dibagi dua yaitu: (1)tidak terimplementasikan (nonimplementation ), (2) implementasiyang tidak berhasil (unsuccesful implementation ). (Hogwood

dan Gunn)

• Faktor penyebab kegagalan kebijakan yang jarang diungkapkanadalah karena sejak awal perumusan dilakukan secara tidakcermat, tidak didukung oleh informasi yang memadai, asumsi-asumsi dan harapan harapan yang tidak realistis (Wahab, 1997).

• Sebagai kebijakan publik dalam proses Perencanaan tata ruangyang mengikut sertakan masyarakat akan memberikan harapankeberhasilan akan lebih besar.



Land Users

Source of demand for land resourcesProvide labour, capital, managementProduce goods and services Implementthe plan on the ground Informationabout

Planning Team

Support decision-makerProvides information Onland and use Make plans

Sectorial Agencies

Souce of technicalInformation Carry oiut of public Work and services

Action plan

Legislature

Source of legaautority

Executive

Source of policy Source of action Allocated resources

Decision Maker

Leads planning processInstructs agencies and planners

Approves plan



Partisipasi Masyarakat Dlm Perencanaan Tata Ruang

Menurut Permendagri No.9 Th 1998 psl 12 ayat (1)menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalamproses penyusunan rencana tata ruang adalah meliputi tahap:

(a) persiapan,

(b) penentuan arah pengembangan,(c) identifikasi potensi dan masalah pembangunan,(d) perumusan perencanaan tata ruang dan(e) penetapan rencana tata ruang.



Pembahasan Konsep RTRW

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyatakanbahwa penyusunan rencana tata ruang merupakan kewajiban dan tanggungjawabKepala Daerah. →Perguruan Tinggi atau Konsultan atau swakelola.

Penerimaan rencana tata ruang oleh instansi Pemerintah Daerah sangat pentingmengingat bahwa rencana tersebut akan menjadi acuan instansi dalam menyusunkegiatan pembangunan sektoral.

--------- Muncul perbedaan persepsi

Rencana kebijakan yang akan diajukan kepada dilengkapi dengan Naskah RencanaPeraturan Daerah (Raperda) sesuai dengan format Peraturan Daerah (Perda).Naskah Raperda disusun oleh Biro Hukum Pemerintah Kabupaten dengan dibantu

oleh Bapeda. Pengajuan persetujuan dilakukan oleh Bupati sebagaipenanggungjawab penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pembahasan konsep RTRW dilakukan secara bertahap yaitu pembahasan dalamkomisi dan pembahasan dalam rapat pleno. Dalam pembahasan tersebut DPRDmengundang berbagai instansi terkait (Stake-holders) ilmuan dan LSM.

6. Penetapan Kebijakan Tata Ruang Wilayah

Penetapan Kebijakan merupakan suatu proses yang sangat penting dalampembuatan kebijakan publik. Draf yang telah disetujui DPRD disampaikan keMenteri Dalam Negeri dibahas dan diteliti koordinasinya dgn rencana tata ruangnasional.

-------- Setelah 3 bulan berlaku dengan sendirinya.



HUBUNGAN DOKUMEN RENCANA TATA RUANGDAN RENCANA PEMBANGUNAN

RENCANA TATA RUANG KAB A.1

RENCANA TATA RUANG KAB A.2

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan UU No. 24/2005 dan UU 32/2004PENATAAN RUANG

berdasarkan UU No. 26/2007 dan Permen 15, 16, dan 17/PRT/M/2009

RPJP

Nasional

RPJPProvinsi

RPJMNasional

RPJMProvinsi

RenstraKL

(Dep. PU, Dep.

Pertanian, dll)

RenjaKL

(Dep. PU, Dep.

Pertanian, dll)

RKP

RenstraSKPD

(Tata Ruang,Pertanian,

Kehutanan, dll)

RenjaSKPD


Kehutanan, dll)

diacu

pedoman

pedoman

diperhatikan diserasikan melalui

musrenbang

NASIONAL

RPJPKab/Kota

RPJMKab/Kota

RenstraSKPD


Kehutanan, dll)

RenjaSKPD


Kehutanan, dll)

diacu

pedoman

pedoman

pedoman

KAB/KOTA

diperhatikan

PROVINSI

pedoman

pedoman

pedoman

dijabarkan

pedoman

dijabarkan

dijabarkan

diserasikan melalui musrenbang

1. PRESIDEN &

MENTERI

2. BAPPENAS

3. BKPRN

4. TIAP

DEPARTEMEN/

KEMENTERIAN

A. DEP. PU

B. DEPDAGRI

C. dll

RTRWProvinsi

· RTR Kawasan Strategis Provinsi

· RDTR Kabupaten

· RTR Kawasan Strategis Kota

RTRWKabupaten

RTRW Kota· RTR Kawasan Strategis Kabupaten

· RDTR Kota

R e n c a n a T a t a R u a n g

D a e r a h

diacu

diacu

RTRW

Nasional· RTR Kawasan Strategis Nasional

· RTR Pulau

diselaraskan

RENCANA TATA RUANG PROV A

RENCANA TATA RUANG PROV B

semua produk rencana tata ruang nasional yang terkait

dipertimbangkan

diselaraskan

diacu

diacu

1

2 2

4 4

5. GUBERNUR

6. BAPPEDA PROV

7. BKPRD PROV

8. SKPD PROV

A. DINAS TATA

RUANG

B. DINAS

KEHUTANAN

C. dll

9. WALIKOTA/BUPATI

10. BAPPEDA KAB/

KOTA

11. BKPRD KAB/

KOTA

12. SKPD KAB/KOTA

A. DINAS TATA

RUANG

B. DINAS

KEHUTANAN

C. dll

5 6 6

8 8

9 10 10

12 12

diacu

RKPProvinsi

RKPKab/Kota

diacu

diacu

Keterangan : Diacu Diturunkan Diselaraskan

2, 3, 4A

6,7,8A

10,11,12A

Perencanaan Pembangunan(UU 25/2004 dan 32/2004)

Penataan Ruang(UU 26/2007 dan Permen PU no. 15, 16, 17 /PRT/M/2009)

RTRWKabupat

en

RTRWKota

6



MENGAPA KEDUA DOKUMENTERSEBUT

HARUS TERINTEGRASI? (1)

UU No. 26 Tahun 2007

Pasal 25 (1) : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mengacupada:

a. …….; b…….;

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.Pasal 26 (2) : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. ……

PP No. 08 Tahun 2008

Pasal 29 (1) : Dokumen rencana pembangunan daerah disusun denganmenggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang

Pasal 3 : Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunandokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan7



RTRW

PROVINSI

RTRW NASIONAL

RTRW

KAB/KOTA

RTRW PROVINSI

YANG

BERBATASAN

SINKRON

HARMONISASI

SINERGI

PADUSERASI

SASARAN KERJASAMA DALAM PENATAAN RUANG

WILAYAH

RTRW PROVINSI

YANG

BERBATASAN

RTRW KAB/KOTA

YANG

BERBATASAN

HARMONISASI PADUSERASI

RTRW KAB/KOTA

YANG

BERBATASAN

Hierarki RTRW (administratif)

Kerjasama

Kerjasama

Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

KETERKAITAN MUATAN ANTARA RPJPD RTRWP



KETERKAITAN MUATAN ANTARA RPJPD-RTRWP-DENGAN RPJMD

RPJPD RPJMD RTRWP

Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan

Gambaran UmumKondisi Daerah

Gambaran UmumKondisi Daerah

Dasar Hukum PenyusunanRTRWP

Profil Wilayah Provinsi

Isu-Isu Strategis

Peta-Peta

Analisis Isu-Isu

Strategis

Gambaran PengelolaanKeuangan Daerah Tujuan Penataan Ruang

Visi dan Misi DaerahAnalisis Isu-IsuStrategis

Kebijakan dan Strategi PenataanRuang Wilayah

Arah KebijakanVisi, Misi, Tujuan,Sasaran

Rencana Struktur Ruang

Tahapan & PrioritasPembangunan

Strategi & Arah Kebijakan Rencana Pola Ruang

Kaidah Pelaksanaan Kebijakan Umum & ProgramPembangunan Daerah Penetapan Kawasan Strategis Prov.

Indikasi Rencana Prog.Prioritas + KebutuhanPendanaan

Arahan Pemanfaatan Ruang(Indikasi Program Utama 5 Tahunan)

Penetapan Indikator KinerjaDaerah

Arahan PengendalianPemanfaatan Ruang

Pedoman Transisi danKaidah Pelaksanaan

Sumber: (1) PP No. 08/2008; (2) Permendagri No. 54/2010; (3) Permen PU No. 15/PRT/M/2009, Lampiran 5Keterangan: Arah Keterkaitan

9



Visi

Misi

Tujuan

Strategi

Kebijakan

Program

Keg. & Anggaran

Prosedur

Performance

STRATEGY FORMULATION STRATEGY IMPLEMENTATION EVALUATION

F E E D B A C K

Situasilingkun

gan

Ekstern

al

Inter

nal


http://slidepdf.com/reader/full/2-tata-ruang-wilayah 11/14Sumber: Bappenas, 2009







Permasalahan Riel Pengambilan keputusan KRP;munculnya “Black-Box”*)

RPJP

RPJM

RTRW

Arah kebijakan (5

thn.an)

20 thn.an

5 thn.an

Kampanye Gub./

Bupati/

Walikota terpilih

Rencana Strategi SKPD

Rencana Tahunan SKPD dan RencanaDetail Tata Ruang (RDTR)

1 thn.an

Penyelenggaraan Pembangunan

Black

Box

Pengam

bilan

Keputus

an

*) politik-ekonomi

- transaksional

Documents

2-Tata Ruang Wilayah