REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAHKABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2015-2035

Pusat Studi Perencanaan Pembangunan RegionalUniversitas Gadjah Mada

Hari/Tanggal : Rabu/ 13 Oktober 2021Waktu : 08.00 WIB - selesai

DISKUSI KONSEP AWAL RENCANA

Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Presentasi Pendahuluan

OUTLINE

1 2 3 4Latar Belakang Maksud, Tujuan

dan KeluaranKegiatan

Revisi RTRW Kabupaten Kutai

Timur

MetodePenyusunan

RencanaKerja

1. Latar Belakang (1)

• Dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang, terdapat dinamika pembangunan yangterjadi di internal dan eksternal wilayah yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehinggatujuan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang belum tentu dapat tercapai melalui kebijakan,rencana dan program yang telah ditetapkan.

• Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035 telahberlaku selama 6 tahun.

• Sesuai amanat UU 26 Tahun 2007 dan PP 15 Tahun 2010, telah dilakukan Peninjauan Kembalidengan berpedoman Pada Permen ATR/Kepala BPN No 6 tahun 2017 dengan rekomendasi:perlu dilakukan Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur dengan Pencabutan

2. Maksud, Tujuan dan Keluaran Dokumen Revisi RTRW

Melakukan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035 yang berfungsi sebagai acuan:• Penyusunan RDTR kabupaten• Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten• Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten• Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten• Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor• Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi

Tujuan

Penyempurnaan materi RTRW Kabupaten Kutai Timur sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil peninjauan kembalidimana dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten KutaiTimur tahun 2015-2035

Maksud

Keluaran

Keluaran dari pekerjaan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai TimurTahun 2015-2035 adalah tersusunnya dokumen Materi Teknis, Dokumen Naskah Akademik, danRancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Kabupaten Kutai Timur.

1. Tahap PersiapanPenyusunan

2. Tahap PengumpulanData & Informasi

3. Pengolahan & AnalisisData

4. Penyusunan KonsepRTRW

5. Penyusunan NaskahAkademik & Ranperda RTRW

Kelu

aran

Kegi

atan Penyusunan Alternatif

Konsep RencanaPerumusan Muatan

Rencana RTRW

Konsep RencanaTerpilih

Buku Fakta Analisis1. Pengolahan dan Analisis Data2. Alternatif Konsep Rencana3. Pemilihan Konsep Rencana

BukuMateri Teknis1. Rencana2. Album

Peta

1. NaskahAkademik

2. Ranperda

Waktu Pelaksanaan : 5 bulan (April-Sept) Waktu Pelaksanaan : 3 bulan (Sept-Des)

- Penyusunan KLHS – Validasi Dok. KLHS- Asistensi peta dasar ke BIG - Rekomendasi Peta Dasar dari BIG- Uji klinis Matek ke MenATR termasuk peta tematik dan peta rencana

1. Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur3. Metode (1)

Sumber : Permen ATR No 1 Tahun 2018, lampiran II; Bahan Sosialisasi PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

oleh Dirjen Tata Ruang Kementarian ATR/BPN Tanggal 12 Maret 2021, diolah, 2021

Tahapan Penyusunan RTRW Kabupaten

2. Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur (Lanjutan)

3. Metodologi (2)

Sistematika Materi Teknis RTRW Kutai Timur

1) Alternatif konsep rencana2) Rencana, yang terdiri atas:

a. Tujuan kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayahb. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi sistem pusat permukiman dan sistem

jaringan prasaranac. Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi kawasan lindung dan kawasan budidayad. Kawasan strategis wilayah kabupaten meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan

ekonomi; kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; kawasan strategis darisudur kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; kawasanstrategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

e. Arahan pemanfaatan ruang meliputi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang(KKPR); indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan pelaksanaansinkronisasi program pemanfaatan ruang

f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi : ketentuan umum zonasi; penilaianpelaksanaan pemanfaatan ruang; ketentuan insentif dan disinsentif; arahan sanksi

3. Metodologi (3)Pengumpulan Data dan Informasi

Muatan RTRW Kabupaten Jenis Data Keterangan

Rencana Struktur Ruang

Jaringan jalan arteri, jalan kolektor 1, 2, 3 dan jalan lokal Format data shp

Jaringan jalan lingkungan Belum tersedia

Sebaran serta kondisi terminal tipe B dan C Format data tabel atau narasi serta shp

Jalan tol Format data shp

Sebaran jembatan Format data shp

Terminal barang dan jembatan timbang Belum tersedia

Jaringan kereta api Belum tersedia

Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau Belum tersedia

Lintas penyebrangan Belum tersedia

Pelabuhan sungai dan danau Belum tersedia

Sebaran pelabuhan sungai Format data shp

Sebaran pelabuhan pengumpul dan pengumpan Format data shp

Pelabuhan perikanan Belum tersedia

Sebaran bandar udara Format data shp

Infrastruktur minyak dan gas bumi Format data shp

Jaringan minyak dan gas bumi Format data shp

Pembangkit listrik tenaga diesel Format data tabel

Pembangkit listrik tenaga surya Format data shp

Jaringan transmisi tenaga listrik Belum tersedia

Jaringan distribusi tenaga listrik ULP Sangatta Data Aset

3. Metodologi (4)Pengumpulan Data dan Informasi

Muatan RTRW

KabupatenJenis Data Keterangan

Rencana StrukturRuang

Sebaran gardu listrik milik PT PLN Tabel data jaringan milik ULP Sangatta

Jaringan telekomunikasi tetap Format excel; shp belum tersedia

Jaringan telekomunikasi bergerak Format excel; shp belum tersedia

Sebaran BTS Format data shp

Jaringan irigasi Shp tersedia 4 kecamatan dan ada shp rencana

Daerah irigasi Format data shpSistem pengendalian banjir Format data tabel

Jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum (SPAM) Tabel RISPAM

Jaringan bukan perpipaan sistm penyediaan air minum Belum tersedia

Sistem pembuangan air limbah non domestik Belum tersedia

Sistem pembuangan air limbah domestik Tabel Buku Putih Sanitasi

Sistem jaringan persampahan Format data shp

Sistem drainse perkotaan Belum tersedia shp

3. Metodologi (5) Pengumpulan Data dan InformasiMuatan RTRW

Kabupaten

Jenis Data Keterangan

Rencana Pola Ruang Ketetapan kawasan hutan Format data shp

Kawasan gambut Format data shp

Ruang terbuka hijau Format data shp

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Format data shp

Kawasan hutan adat Belum tersedia

Delienasi suaka alam Format data shp/SK terbaru

Delineasi kawasan cagar budaya Belum tersedia

Kawasan perlindungan terhadap air tanah Belum tersedia

Kawasan karst Format data shp

Delineasi lahan sawah baku Format data shp

Delineasi kawasan hortikultura Belum tersedia

Ijin usaha perkabunan Format data shp

Ijin usaha pertambangan Format data shp

Delineasi KEK MBTK KIPI Maloy Format data shp

Rencana induk pariwisata Format data shp

Delineasi kawasan permukiman Belum tersedia shp

Kawasan transportasi Belum tersedia

Kawasan pertahanan dan keamanan Belum tersedia

Peta dasar hasil asistensi BIG (batas admin, jaringan jalan, penggunaan lahan) Belum tersedia

Kawasan Strategis Data deliniasi kawasan agropolitan regional Kabupaten Kutai Timur Belum tersediaRencana Lain Data shp/laporan rencana yang akan dilakukan di Kutai Timur baik oleh Pemerintah Pusat,

Provinsi maupun KabupatenBelum tersedia (kecuali shp jalantol Sambon)

3. Metodologi (6)

Dokumen Keluaran

Dokumen keluaran dari pekerjaan Penyusunan RTRW Kabupaten Kutai Timur(lanjutan) adalah:1. Materi Teknis RTRW Kabupaten Kutai Timur, dilengkapi album peta skala 1:50.000 yang

digambarkan dalam format A1 dan dilengkapi dengan peta digital. Minimal album peta berisi :peta wilayah perencanaan; peta penggunaan lahan saat ini; peta rencana struktur ruangkabupaten; peta rencana pola ruang wilayah kabupaten dan peta kawasan strategis kabupaten

2. Naskah Akademik Raperda RTRW Kabupaten Kutai Timur3. Raperda RTRW Kabupaten Kutai Timur yang merupakan proses penuangan materi teknis RTRW

kabupaten dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam raperda RTRW Kabupaten ini harus menerapkan bagian wilayah kabupaten

untuk disusun rencana detail tata ruang (RDTR)-nya .

4. Rencana Kerja

Persiapan Penyusunanmuatan rencana

RTRW

PenyusunanNaskah Akademik

dan RanperdaRTRW

1. Pemahamanterhadap KAK

2. Pemilihan data yang telahdikumpulkanpada tahap 1 disesuaikandengan muatanRTRW Kabupaten

Tahapan Kerja

Pelaporan dan Diskusi (1)

1. Laporan Pendahuluan

2. Laporan Antara

3. Laporan Draf Akhir/ Draf Laporan Konsep Rencana

Draf Materi Teknis, Naskah Akademik dan Raperda RTRW Kabupaten

Berisi Materi Teknis, Naskah Akademik dan Raperda RTRW Kabupaten yang telah diperbaiki sesuaimasukan pada waktu Diskusi Antara

4. Rencana Kerja

Berisikan pemahaman KAK lanjutan dan rencana kerja yang meliputi latar belakang kegiatan,

tujuan dan sasaran studi, gambaran wilayah studi, metodologi, tahapan pelaksanaan pekerjaanserta pengelolaan pelaksanaan kegiatan (rencana kerja). Penggandaan laporan dilakukan oleh

Bappeda Kabupaten Kutai Timur

5. Album Peta

6. Bahan Diskusi

Album peta skala 1:50.000 ini adalah album peta dengan isi sesuai amanah Permen ATR No 11 Tahun 2021. Album peta ini digambarkan dalam format kertas A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang digambar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permen ATR No 14 Tahun 2021)

Bahan diskusi untuk setiap pembahasan laporan dibuat dalam format pdf

7. Soft copy

Terdiri atas softfile Materi Teknis, Naskah Akademik, Ranperda dan Album Peta (data raster dan data vector) yang dikirim Bappeda Kutai Timur melalui email. Penggandaan dilakukan oleh Bappeda KutaiTimur.

4. Laporan Akhir/ Laporan Konsep Rencana

Berisi Hasil Final Materi Teknis, Naskah Akademik dan Raperda RTRW Kabupaten yang telahdiperbaiki sesuai masukan pada waktu Diskusi Akhir

Pelaporan dan Diskusi (2)

4. Rencana Kerja

Mobilisasi Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli (1)

4. Rencana Kerja

Jabatan Jumlah Keterangan

Ketua 1 orang Memiliki pengalaman dalam ahli perencanaan wilayah dan kota. Disyaratkan pendidikan min. S-2

bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun

Tenaga ahli bidang perencanaan wilayah 1 orang Minimal S1 perencanaan wilayah dan kota, lulusan universitas negeri/ universitas swasta yang

telah disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan wilayah

dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun

Tenaga ahli bidang geografi 1 orang Minimal S1 bidang geografi, lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang geografi dengan pengalaman

sekurang-kurangnya 2 tahun

Tenaga ahli bidang kependudukan 1 orang Minimal S1 bidang kependudukan, lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang kependudukan dengan

pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun

Tenaga ahli bidang ekonomi wilayah 1 orang Minimal S1 ekonomi wilayah, lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang ekonomi wilayah dengan

pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun

Tenaga ahli bidang infrastruktur wilayah 1 orang Minimal S1 bidang Insfrastuktur, lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang infrastruktur wilayah dengan

pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun

Tenaga ahli bidang kehutanan 1 orang Minimal S1 bidang kehutanan, lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang kehutanan dengan

pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun

Mobilisasi Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli (2)

4. Rencana Kerja

Jabatan Jumlah Keterangan

Tenaga ahli bidang transportasi 1 orang Minimal S1 bidang transportasi, lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang transportasi dengan

pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun

Tenaga ahli bidang geologi dan

pertambangan

1 orang Minimal S1 bidang geologi, lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang geologi dengan pengalaman

sekurang-kurangnya 2 tahun

Tenaga ahli bidang hukum 1 orang Minimal S1 bidang Hukum, lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang hukum dengan pengalaman

sekurang-kurangnya 2 tahun

Tenaga ahli bidang pertanian 1 orang Minimal S1 bidang pertanian, lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pertanian dengan

pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun

Tenaga ahli bidang pemetaan 1 orang Minimal S1 bidang pemetaan, lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pemetaan dengan

pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun

Tenaga ahli bidang lingkungan 1 orang Minimal S1 bidang Lingkungan, lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang lingkungan dengan

pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun

Tenaga ahli bidang kebencanaan 1 orang Minimal S1 bidang kebencanaan, lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang kebencanaan dengan

pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun

4. Rencana KerjaWaktu Pelaksanaan

No Kegiatan

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 Persiapan administrasi dan tenaga ahli

2Kajian terhadap literatur, peraturan dan

perundangan, dokumen perencanaan

3 Penyusunan Laporan Pendahuluan

4Diskusi Pendahuluan (Diskusi Konsep

Rencana)

5 Penyerahan Laporan Pendahuluan

6Penyusunan Laporan Antara (Materi Teknis,

NA dan Raperda RTRW Kabupaten)

7Diskusi Antara (Materi Teknis, NA dan

Raperda RTRW Kabupaten)

8Penyerahan Laporan Antara (Materi Teknis,

NA dan Raperda RTRW Kabupaten)

9

Penyusunan Laporan Draf Akhir (Perbaikan

Materi Teknis, NA dan Raperda RTRW

Kabupaten)

10

Penyerahan Laporan Draf Akhir (Perbaikan

Materi Teknis,NA dan Raperda RTRW

Kabupaten)

11Diskusi Akhir (Perbaikan Materi Teknis, NA

dan Raperda RTRW Kabupaten)

12 Penyempurnaan Laporan Draf Akhir

13Penyerahan Laporan Akhir (Final Materi

Teknis, NA dan Raperda RTRW Kabupaten)

Okt Nop DesSept

Diskusi Konsep Awal Perumusan Rencana

SWP 1 :Industri, petambangan, perkebunan, pertanian, perikanantangkap

SWP 2 :Industri, perkebunan,pertanianperikanan tangkap dan budidaya

SWP 3 :Perkebunan, pertambangan,pertanian, industri

SWP 4 :Pertanian, perikanan budidaya, perkebunan

Konsep Spasial Tujuan Penataan Ruang Lama(dari RTRW Kabupaten Kutai Timur)

SWP 1SWP 2

SWP 3SWP 4

Ke Tanjung Redeb

Ke Derawan

Ke Samarinda/Bontang/Balikpapan

Ke Samarinda

Tujuan Penataan Ruang :Mewujudkan ruang wilayah KabupatenTimur yang berkualitas, serasi dan optimalmenuju Kutai Timur Mandiri bertumpu padapembangunan agribisnis yangmempertimbangkan kebutuhanpembangunan dan kemampuan dayadukung lingkungan melalui pemanfaatandan pengelolaan sumberdaya alam dansumberdaya buatan guna meningkatkankesejahteraan masyarakat

Perumusan UsulanTujuan Penataan Ruang Baru

Isu Strategis Kebijakan Kata Kunci Tujuan Penataan Ruang

• Penurunan daya dukung lingkungan karena eksploitasi

sumberdaya alam yang tidak memperhatikan aspek

keberlanjutan

1. Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung untuk

menjaga kualitas lingkungan, dan mengurangi resiko

bencana

Keberlanjutan :

pemanfaatan sumberdaya lahan secara

optimal memperhatikan kelestarian aspek

fisik, sosial, ekonomi• Ancaman bencana alam akibat eksploitasi sumberdaya alam

yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan

• Kontribusi penting ekosistem Kabupaten Kutai Timur dalam

menjaga kelestarian alam regional

• Pertanian dan sumberdaya alam menjadi sektor unggulan

Kabupaten Kutai Timur

2. Pemanfaatan dan pengembangan kawasan budidaya

yang berorientasi pada keseimbangan aspek ekonomi

lestari, aspek legalitas dan aspek kearifan lokal

Nilai tambah sektor pertanian, sumberdaya

alam :

tumpuan kegiatan pemanfaatan ruang

pertanian, sumberdaya alam (pertambangan,

kehutanan, perikanan, dll), dan juga kegiatan

ekonomi yang berorientasi pada peningkatan

nilai tambah dari hasil pertanian dan

eksploitasi sumberdaya alam

• Potensi pengembangan sektor tersier (industri pengolahan dan

perdagangan besar) berbasis pertanian dan sumberdaya alam

di Kutai Timur

• Peluang pengembangan sektor ekonomi lain (sumberdaya

alam renewable) untuk menggantikan sektor penggalian-

pertambangan (non renewable)

• Keberadaan kawasan industri baru di Kutai Timur sebagai

pendorong pengembangan ekonomi wilayah

• Kebutuhan penyelarasan antar pemanfaatan ruang sesuai

aspek legalitas yang berlaku untuk mendukung pengembangan

ekonomi wilayah dan menjaga kelestarian alam

• Kebutuhan pengembangan kawasan permukiman baru untuk

memenuhi kebutuhan permukiman tenaga kerja di kawasan

Industri Sangkulirang-Kaliorang-Bengalon

Mewujudkan Kabupaten Kutai Timur sejahtera secara merata denganbertumpu pada peningkatan nilai tambah sektor pertanian, dansumberdaya alam yang berkelanjutan ”

Isu Strategis Kebijakan Tujuan Penataan Ruang• Kebutuhan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi

disparitas antar wilayah

3. Pengembangan sistem pusat-pusat layanan secara

hierarkis dalam mewujudkan pembangunan

wilayah yang merata

Merata :

Pemerataan dilakukan dengan peningkatan

daya layan masing-masing pusat layanan dan

peningkatan aksesibilitas.

Sejahtera :

Peningkatan daya layan masing-masing pusat

layanan dan peningkatan aksesibilitas

diharapkan dapat mewujudkan

kesejahteraan dimana masyarakat dapat

mengakses fasilitas lebih mudah sehingga

dapat meningkatkan kualitas hidupnya

Perlindungan kawasan lindung dan

keselarasan antar pemanfaatan ruang untuk

mendukung pengembangan ekonomi

wilayah

• Tersedia banyak tenaga kerja dan cenderung mengalami peningkatan 4. Pengembangan prasarana wilayah untuk

meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan

yang terpadu dan merata di seluruh wilayah

5. Pengembangan sistem transportasi dan yang

terintergasi dan handal dalam mendukung

pengembangan ekonomi wilayah

• Kualitas SDM masih relatif rendah, tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja

pendatang/hanya bekerja di bidang yang memerlukan skill rendah

• Kebutuhan pembangunan sekolah lanjutan kejuruan yang sesuai dengan

kebutuhan wilayah

• Peningkatan kemiskinan akibat kualitas SDM yang rendah

• Kebutuhan pengembangan kawasan permukiman baru untuk memenuhi

kebutuhan permukiman tenaga kerja di kawasan Industri Sangkulirang-

Kaliorang-Bengalon

• Kinerja transportasi darat, sungai, laut dan udara belum optimal dalam

mendukung pengembangan ekonomi wilayah

SWP 1 :Industri, petambangan, perkebunan, pertanian, perikanantangkap

SWP 2 :Industri, perkebunan,pertanianperikanan tangkap dan budidaya, pertambangan

SWP 3 :Perkebunan, pertambangan,pertanian, industri

SWP 4 :Pertanian, perikanan budidaya, perkebunan, pertambangan

Konsep Spasial Usulan Tujuan Penataan Ruang Baru denganPerbaikan Usulan Jalan Alternatif M.Bengkal-Sebulu

Ke Tanjung Redeb

Ke Derawan

Ke Samarinda

Ke Samarinda/Bontang/Balikpapan

Batas SWP

SWP 1

SWP 2

SWP 3

SWP 4

Izin Perkebunan

APL-KBAK 5.852,92

HP-KBAK 111,65

HP-KBAK 19,19

IU PERKEBUNAN – KBAK – SK KEMENHUT No 9416 Izin Perkebunan %

APL-KBAK 5.852,92 97,81

HP-KBAK 111,65 1,87

HPT-KBAK 19,19 0,32

Jumlah 5.983,76 100

IU PERTAMBANGAN – KBAK – SK KEMENHUT 9416 IU Pertambangan PKP2B % IU Pertambangan % IU PKP2B

APL-KBAK 3.754,91 192,10 48,88 99,81

HL-KBAK 683,44 - 8,90 -

HP-KBAK 2.602,68 0,36 33,88 0,19

HPT-KBAK 641,20 - 8,35 -

Jumlah 7.682,23 192,46 100 100

PENGGUNAAN LAHAN – KBAK-SK KEMENHUT 9416Perkebunan Sawit Permukiman % Perkebunan Sawit % Permukiman

APL-KBAK 909,22 3,38 76,06 100

HP-KBAK 277,61 0 23,22 0

HPK-KBAK 8,34 0 0,70 0

HPT-KBAK 0,15 0 0,01 0

Jumlah 1195,32 3,38 100 100

Mohon TanggapanTERIMA KASIH