PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI

INDONESIA

Permasalahan Perumahan dan Permukiman di IndonesiaA. Pertumbuhan Penduduk Laju pertambahan penduduk secara nasional tinggi (2,3% per tahun) dan

penurunan jumlah jiwa per keluarga dari 4,9 jiwa/keluarga pada tahun 1980 menjadi 4,5 jiwa/keluarga pada tahun 1990, merupakan masalah pokok dalam pembangunan perumahan. Masalah ini mengakibatkan kebutuhan rumah selalu meningkat.

Selain pertumbuhan penduduk juga ditemui masalah kualitas rumah dan lingkungan yang tidak memadai sehingga memerlukan perbaikan atau pemugaran.

B. Keterjangkauan Daya Beli Terjadi pada pengadaan rumah untuk kelompok penghasilan rendah, karena

perbedaan kenaikan pendapatan masyarakat dengan kenaikan harga rumah. Program pemerintah dengan kredit kepemilikan rumah yang baru

menjangkau 15% dari kebutuhan rumah setiap tahunnya.  Pengurangan ukuran rumah dan kualitas rumah sebagai upaya menekan

harga rumah.

Permasalahan Perumahan dan Permukiman di IndonesiaC. Perkembangan Teknologi Industri jasa konstruksi bahan bangunan belum mampu mendukung

pembangunan perumahan dalam skala besar.

Pembangunan perumahan untuk golongan penghasilan rendah dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi harus didukung oleh industri kecil yang menghasilkan bahan bangunan.

Harga bahan bangunan yang masih belum terjangkau, penyediaan bahan bangunan dalam jumlah besar, ketepatan waktu penyediaan, penetapan standar mutu merupakan masalah besar dalam penyediaan bahan bangunan di Indonesia.

Keterbatasan sistem transportasi dan distribusi dari produsen ke konsumen berpengaruh terhadap harga bahan bangunan dan kelancaran pembangunan perumahan.

Pengembangan sistem modular dan peningkatan manajemen konstruksi akan dapat menunjang pembangunan perumahan.

Permasalahan Perumahan dan Permukiman di IndonesiaD. Pembiayaan Sumber pembiayaan pembangunan perumahan untuk masyarakat

berpenghasilan rendah berasal dari pemerintah, tetapi kemampuan pemerintah terbatas sedangkan target pembangunan selalu meningkat.

Perlu dirancang suatu sistem pembiayaan yang menyeluruh dan terpadu untuk mendorong terhimpunnya modal dari masyarakat bagi pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman.

E.Pengadaan Tanah Permasalahan ini lebih banyak ditemukan pada perumahan dan

permukiman di kota. Semakin langkanya tanah membuat melambungnya harga tanah yang menyebabkan semakin mahalnya harga rumah.

Keterbatasan tanah menyebabkan munculnya permukiman kumuh karena kebutuhan tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja.

Pembangunan di wilayah pinggiran kota menyebabkan hilangnya daerah subur untuk pertanian dan semakin panjangnya sarana dan prasarana lingkungan kota.

Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Indonesia

F. Kelembagaan Belum terpadunya sistem kelembagaan dari pemegang

kebijaksanaan, pembinaan dan pelaksanaan di sektor pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

G.Landasan Hukum Merupakan faktor penunjang kelembagaan karena peraturan

merupakan landasan hukum bagi penerapan kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan.

Perijinan dalam proses pembangunan sering jadi penghambat mata rantai karena proses yang panjang, rumit, dan memakan waktu dan biaya pengurusannya.

Usaha penertiban mata rantai proses perijinan tidak hanya didasarkan pengurangan jumlah mata rantai tetapi juga dengan mempersingkat proses, efisiensi kerja aparatur, peningkatan pelayanan.

Pengawasan pembangunan sebagai upaya pengendalian belum tegas sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.

Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Indonesia

H. Pusat Data dan InformasiBelum tersedianya pusat data dan informasi terpadu yang dapat

memberikan masukan yang menyangkut bidang perumahan antara lain jumlah rumah dan kekurangannya, kependudukan, pertanahan, tingkat pendapatan masyarakat dan keterjangkauannya, ketersediaan bahan bangunan dan lain-lain.

I. Penyerahan Lingkungan kepada Pemerintah DaerahKemampuan pemerintah daerah yang terbatas maka pengelolaan

lingkungan diserahkan kepada pengembang dan penghuni. Hal yang ideal pengelolaan prasarana lingkungan dilakukan oleh pemerintah daerah.

J. Kemampuan Perusahaan Pembangun PerumahanPada umumnya perusahaan pembangun perumahan kurang

pengalaman perlu adanya pengembangan sistem pengelolaan melalui kerja sama, pendidikan dan pelatihan.

Kurang tegasnya hukum yang mengatur perusahaan pembangun perumahan yang menelantarkan konsumen.

Permasalahan Perumahan dan Permukiman di IndonesiaK. Pemahaman dan Pengetahuan tentang Rumah di DesaSebagian besar ruamh di pedesaan kurang memenuhi

persyaratan teknis dan kesehatan, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat desa mengenai arti dan fungsi rumah, pendapatan yang rendah.

Perlu dikembangkan swadaya masyarakat desa agar mengerti tentang fungsi rumah dalam lingkungan yang sehat.

L.Peran Serta MasyarakatSistem pembangunan perumahan secara formal belum

menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dikembangkan pembangunan perumahan swadaya masyarakat yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah (NGO)

Belum besarnya perhatian masyarakat untuk memelihara lingkungan permukiman.

PENDEKATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

A. Pendekatan Manajemen Pembangunan Perumusan kebijaksanaan perumahan secara menyeluruh dan terpadu. Perencanaan

yang matang dan realistis dalam jangka panjang.

Peningkatan peran serta masyarakat melalui dorongan, bimbingan, penyuluhan , pembinaan dan pengaturan dari pihak pemerintah sehingga pelaksanaan pembangunan perumahan merupakan suatu usaha semua warga masyarakat bersama pemerintah.

B.Pendekatan Etis Pembangunan Asas keterjangkauan : penyediaan dan pembangunan harus dapat dijangkau oleh daya

beli sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Diferensiasi subsidi sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan berbagai keringanan dalam bentuk subsidi yang cara dan besarnya berbeda-beda sesuai dengan pendapatan calon penghuni.

Diferensiasi program sesuai dengan permintaan dan kemampuan, program perumahan harus sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat, namun memenuhi persyaratan standard teknis sebagai tempat hunian yang sehat, kuat dan serasi.

Asas pemerataan : setiap kelompok pendapatan perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh rumah. Penyebaran secara regional di kota dan desa harus lebih merata.

PENDEKATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANC. Pendekatan TeknisPengadaan perumahan dilakukan secara bertahap,

terus-menerus dan meningkat, menggunakan standarisasi serta teknologi tepat guna dalam usaha mempercepat pencapaian dan tujuan pembangunan rumah. Salah satu kuncinya adalah pengerahan dana dan peningkatan swadaya masyarakat.

D.Pendekatan SosiologisPartisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak

dibutuhkan. Tanggung jawab individu dan warga masyarakat untuk menyediakan perumahan yang layak dan sehat bagi dirinya, sedangkan pemerintah memberikan dorongan dan bimbingan.

PERKEMBANGAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI INDONESIA

A. Masa Pra Kemerdekaan ( Sebelum 1945 ) Kondisi awal dari perkembangan kebijaksanaan perumahan dan

permukiman di Indonesia.Masalah perumahan dan permukiman masih dipegang oleh

pemerintah Hindia Belanda. Kebijaksanaan terbatas untuk pegawai negeri dan rumah sewa serta perbaikan lingkungan permukiman untuk kesehatan.

B. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1969) Perhatian pemerintah mulai dengan diadakan Kongres Perumahan

Rakyat (1950). Pembentukan lembaga pengadaan perumahan dan Bank Perumahan.Pemerintah membuat UU Perumahan No. 1 tahun 1954 dan UU

Agraria (1960).Pembangunan perumahan selain rumah pegawai negeri juga

dibangun rumah untuk rakyat.Pedesaan tidak lepas perhatian pemerintah dengan adanya

penyuluhan.

PERKEMBANGAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI INDONESIA

C. Repelita I (1969-1974) Masa Persiapan Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman

di IndonesiaPembentukan REI (1972) sebagai lembaga pengadaan perumahan

swasta.Uji Coba pembangunan rumah massal dikenal dengan program P-1000.Bimbingan dan penyuluhan pembangunan percontohan inovasi bahan

bangunan.

D. Repelita II (1974-1979) Masa pengembangan program pembangunan perumahan dan

permukiman di Indonesia.Berdirinya Badan Kebijaksanaan Perumahan (1974)Berdirinya Perum Perumnas dan KPR BTN (1974)Pertemuan Internasional Habitat I di VancouverProgram Perbaikan kampung KotaPenyediaan rumah sederhana 73.000 unit dengan KPRPenyuluhan Perumahan dan Stimulan di 1000 desa.

PERKEMBANGAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI INDONESIA

D. Repelita III (1979-1984) Masa peningkatan program dan koordinasi pembangunan Perumahan dan permukiman menjadi masalah yang penting dengan

adanya Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Perintisan peremajaan lingkungan perumahan kota dengan rumah susun Pengadaan rumah sederhana dengan KPR oleh Perum Perumnas sebanyak

120.000 dan Pengembang swasta sebanyak 30.000 unit Pembangunan dan penyuluhan dengan Program Pengadaan Perumahan

Desa di 6.000 desa dan Program KIP di 200 kota.

E. Repelita IV ( 1984-1989) Persiapan Landasan PJP II Menteri negara perumahan rakyat. Peningkatan keterpaduan yang menyeluruh dalam pembangunan

perumahan dan perkotaan. Perluasan jangkauan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Perintisan Peremajaan kota dengan sistem pembangunan rumah sewa Pembangunan perumahan skala besar, Perum Perumnas sebanyak 160.00

unit, pengembangan swasta 120.000 unit. Peningkatan jangkauan program perbaikan rumah kota dan desa.

PERKEMBANGAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI INDONESIA

D. Repelita III (1979-1984) Masa peningkatan program dan koordinasi pembangunan Perumahan dan permukiman menjadi masalah yang penting dengan

adanya Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Perintisan peremajaan lingkungan perumahan kota dengan rumah susun Pengadaan rumah sederhana dengan KPR oleh Perum Perumnas sebanyak

120.000 dan Pengembang swasta sebanyak 30.000 unit Pembangunan dan penyuluhan dengan Program Pengadaan Perumahan

Desa di 6.000 desa dan Program KIP di 200 kota.

E. Repelita IV ( 1984-1989) Persiapan Landasan PJP II Menteri negara perumahan rakyat. Peningkatan keterpaduan yang menyeluruh dalam pembangunan

perumahan dan perkotaan. Perluasan jangkauan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Perintisan Peremajaan kota dengan sistem pembangunan rumah sewa Pembangunan perumahan skala besar, Perum Perumnas sebanyak 160.00

unit, pengembangan swasta 120.000 unit. Peningkatan jangkauan program perbaikan rumah kota dan desa.

PERKEMBANGAN KEBIJAKSANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI INDONESIA

F. Repelita IV (1984-1989) Pemantapan Landasan PJP II UU Perumahan dan Permukiman Pembangunan berkelanjutan dan pencanangan gerakan Nasional

perumahan sehat Pembangunan Perumahan skala besar sebanyak 450.000 unit Peremajaan kota dan peningkatan program perbaikan dan pengadaan

rumah di desa.

G. Pembangunan Jangka Panjang Tahap II Pembangunan Perumahan yang berwawasan tata ruang dan lingkungan. Penyediaan tanah matang dalam skala besar dengan prasarana dan

sarana primer. Desentralisasi peran Pemda yang meningkat dan pengembangan sumber

daya dan dana masyarakat. Peran swasta yang meningkat dan terkendali Penanggulangan kemiskinan melalui perumahan dan pemukiman. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan Perumahan dan

Permukiman yang berkelanjutan melalui gerakan dari dan untuk masyarakat.