· Web viewLAMPIRAN IPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR …. / PMK.02 / 2009 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas telah menyatakan bahwa Pemerintah menyusun anggaran dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran dan penerapan 3 (tiga) klasifikasi anggaran. Tiga pendekatan penganggaran dimaksud adalah: anggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) dan penganggaran berbasis kinerja/PBK (Perfomance Based Budgeting). Sedangkan 3 (tiga) klasifikasi anggaran meliputi: klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Selanjutnya penyusunan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan penganggaran yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) serta dokumen pelaksanaan anggaran yang lebih dikenal sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan sistem penganggaran selama tahun 2009, terdapat beberapa perubahan dalam proses penyusunan anggaran. Perubahan tersebut meliputi hal-hal baru dalam penganggaran 2010 dan beberapa penyempurnaan. Hal-hal baru dalam penganggaran 2010 meliputi penganggaran kegiatan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penganggaran satker Badan Layanan Umum (BLU) dan penerapan anggaran responsif gender (ARG). Sedangkan materi beberapa penyempurnaan antara lain: pengalokasian Belanja Pegawai pada perwakilan RI di luar negeri; penggunaan hasil monitoring-evaluasi dalam pengalokasin anggaran; pembatasan pengalokasian anggaran untuk pakaian seragam kerja dan pemasangan iklan; serta beberapa penyempurnaan lainnya. Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tersebut, maka perlu disusun Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penganggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010.

B. Pertimbangan dan Tujuan

Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010 antara lain:1. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran;2. Mengimplementasikan komitmen pemerintah terhadap kesepakatan global

dalam kerangka Millinium Development Goals (MDG’s);3. Menyempurnakan/memantapkan penerapan reformasi penganggaran

sesuai amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan

LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR …. / PMK.02 / 2009 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA (RKA-KL) DAN PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN, DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2010


24. Mengakomodir permasalahan-permasalahan yang muncul dalam

pelaksanaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010 disusun dengan tujuan sebagai berikut :1. Sebagai pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun

RKA-KL sesuai dengan Pagu Sementara/Pagu Definitif yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

2. Sebagai pedoman bagi Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan tugas penelaahan.

Kedua tujuan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

C. Ruang Lingkup

Secara substansi buku Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2009 masih akurat dan dapat dipakai sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL 2010. Secara umum hal-hal yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2009 masih digunakan sebagai acuan, kecuali diatur lain dalam buku petunjuk ini. Ruang lingkup materi buku Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010 secara ringkas terdiri dari: 1. Hal-hal baru berupa: penganggaran kegiatan Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan, Penganggaran Badan Layanan Umum (BLU); dan penerapan Anggaran Reponsif Gender (ARG).

2. Beberapa Penyempurnaan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-KL Tahun 2010 terdiri dari peraturan yang telah ditetapkan dalam Juknis RKA-KL 2009 dan beberapa peraturan baru yang terkait dengan penganggaran. Peraturan-peraturan baru dimaksud: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana

Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

E. Sistematika


3Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-KL Tahun 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PendahuluanA. Latar BelakangB. Pertimbangan dan TujuanC. Ruang LingkupD. Dasar HukumE. Sistematika

Bab II : Hal-hal Baru dan Beberapa PenyempurnaanA. Penganggaran Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanB. Penganggaran Badan Layanan Umum (BLU)C. Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)D. Beberapa Penyempurnaan

Bab III : Tata Cara Penyusunan RKA-KLA. Kegiatan yang Dibatasi dalam RKA-KLB. Penyusunan RKA-KLC. Pengalokasian Anggaran

Bab IV : Tata Cara Penelahaan RKA-KLA. Proses PenelaahanB. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

Bab V : Penutup


4BAB II

HAL-HAL BARU DALAM PENGANGGARAN 2010 DAN BEBERAPA PENYEMPURNAAN

Materi Bab II ini menjelaskan hal-hal baru dalam pengalokasian anggaran 2010 dan beberapa penyempurnaan. Penjelasan hal-hal baru dimaksud meliputi: latar belakang, konsep, dan hal-hal yang perlu diketahui berkenaan dengan hal-hal baru dimaksud. Sedangkan materi mengenai beberapa penyempurnaan menguraikan secara singkat tentang penyempurnaan petunjuk/ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2009. Penjelasan rinci mengenai kedua hal tersebut sebagaimana uraian di bawah ini.

A. Penganggaran Kegiatan Melalui Mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Yang dimaksud dengan dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari Angaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.Sedangkan Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka tugas pembantuan.Pengalokasian anggaran melalui kedua mekanisme tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan DK/TP yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, pengalokasian DK dan dana TP juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran K/L bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara K/L dengan gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa yang akan menerima kegiatan tugas pembantuan. Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL menjadi RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan DK dan TP.


5

B. Penganggaran Badan Layanan Umum (BLU)

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Yang dimaksud dengan praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan1.Berdasarkan hal tersebut di atas maka, pendirian BLU adalah sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil, dan bukanlah semata-mata sarana untuk mengejar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat/publik berupa tarif/ harga layanan yang terjangkau masyarakat dengan kualitas layanan yang baik, cepat, efisien dan efektif.

C. Anggaran Responsif Gender Dalam pelaksanaan pembangunan nasional selama ini masih terdapat kesenjangan partisipasi antara perempuan dan laki-laki. Permasalahan pemberdayaan perempuan dapat berupa berbagai bentuk, misalnya diskriminasi terhadap perempuan, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.Berdasarkan permasalahan tersebut di atas tentunya diperlukan upaya perbaikan dari kondisi dimaksud. Upaya perbaikan tersebut dikenal dengan nama pengarusutamaan gender (gender mainstreaming), yaitu upaya untuk memperhatikan gender dalam berbagai sektor kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap penurunan kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki. Upaya perbaikan tersebut memerlukan dukungan kebijakan, program sampai dengan kegiatan yang terintegrasi dengan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Proses perbaikan ini dapat dilakukan dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi.Upaya perbaikan kondisi atau pencapaian kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan tersebut dilandasi oleh berbagai kesepakatan baik di tingkat global/dunia, maupun kesepakatan nasional. Kesepakatan dimaksud antara lain Millennium Development Goals (2000) dan penetapan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.Dalam rangka penerapan ARG tahun 2010, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) K/L sebagai pilot project, yaitu: Departemen Pendidikan Nasional; Departemen Pekerjaan Umum; Departemen Kesehatan; Departemen Pertanian; Departemen Keuangan; Kementerian Perencanaan Pembangunan

1 PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum


6Nasional/Bappenas; dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Maksud pilot project bagi ketujuh K/L adalah sebagai pengenalan lebih mendalam mengenai ARG yang dilengkapi petunjuk cara penyusunan dan cara penelaahannya. Harapannya ketujuh K/L pilot project tersebut dapat menyusun ARG secara praktis. Kegiatan berkenaan dengan ARG pada tujuh K/L tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan fokus kegiatan yang dianalisis dengan menggunakan Gender Budget Statement (GBS). Kelompok 1 terdiri dari Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan Departemen Pertanian dengan fokus pada kegiatan pelayanan (service delivery) yang dilaksanakan unit teknisnya, contohnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Non-Formal dan Informal pada Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kelompok 2 terdiri dari Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan fokus pada kegiatan capacity building dan advokasi gender. Disamping fokus pada kegiatan-kegiatan berdasarkan kriteria tersebut di atas, ARG juga memfokuskan pada program-program prioritas nasional dan program-program fungsional yang mendapat alokasi dana terbesar yang ada pada K/L pilot project.Konsep Gender dan Pengertian Gender bukan semata-mata perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati dan universal, tetapi lebih merujuk pada arti sosial bagaimana menjadi perempuan atau laki-laki sebagai hasil dari cara dibesarkan; diajari berperilaku; dan diharapkan untuk berperan ‘menjadi perempuan’ dan untuk ‘untuk menjadi laki-laki’ menurut masyarakat budayanya.Selanjutnya, dalam diskursus ilmu sosial, gender merupakan konsep yang dinamis karena budaya masyarakat beragam dan berubah terkait dengan: peran, status, hubungan gender, tanggung jawab, wewenang, suku bangsa, kelas sosial-ekonomi, usia, zaman, situasi krisis, serta ‘apa yang dianggap tepat/pantas untuk perempuan dan laki-laki’.Berdasarkan konsep tersebut di atas maka, yang disebut dengan anggaran responsif gender adalah anggaran yang memberi/mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal:

1. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.

2. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.


7

Kerangka Logis ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran. ARG lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan lelaki secara memadai.Oleh karena itu ARG melekat pada struktur program dan kegiatan yang ada dalam RKA-KL. Suatu output kegiatan akan mendukung pencapaian hasil terukur dan outcome program. Hanya saja muatan/substansi kegiatan dalam struktur RKA-KL tersebut dilihat dari sudut pandang/perspektif gender.

D. Beberapa PenyempurnaanDalam rangka penyusunan RKA-KL 2010 ada beberapa penyempurnaan dengan tujuan sebagai penegasan atau pengaturan yang lebih jelas sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh petugas penyusun dan penelaah RKA-KL. Beberapa penyempurnaan tersebut meliputi:a. Pengalokasian Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di LN meliputi:

1) Tunjangan penghidupan Luar negeri (TPLN) terdiri dari tunjangan pokok dan tunjangan keluarga. Tunjangan pokok merupakan perkalian antara ADTLN dengan prosentase APTLN masing-masing Home Staff. Tunjangan keluarga terdiri dari tunjangan isteri (15 % kali tunjangan pokok) dan tunjangan anak (10% kali tunjangan pokok) dengan jumlah anak yang dapat diberikan tunjangan anaknya maksimal 2 anak sesuai dengan ketentuan pemberian tunjangan anak bagi PNS;

2) Alokasi Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk alokasi anggaran untuk gaji local staff.

b. Hal-hal yang dibatasi dalam pengalokasian anggaran seperti pengadaan seragam kerja pada unit organisasi dan pemasangan iklan layanan masyarakat dengan maksud efisiensi anggaran.

c. Monitoring dan Evaluasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Sebagaimana diamanatkan dalam PP 21/20042 bahwa Menteri Keuangan cq. Ditjen Anggaran memiliki tugas untuk membuat aturan main dan praktek-praktek yang mendukung dan menuntut pemanfaatan sumber daya secara efisiensi. Ditjen Anggaran pada tahun 2010 akan melaksanakan monitoring. Monitoring dimaksud dilakukan melalui penelitian dan kajian atas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada tahun berkenaan dan/atau hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh K/L atas pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya. Hasil monitoring tersebut akan

2 Penjelasan PP No.21/2004, pada bagian I. Umum, sub bagian 2. Lingkungan yang Mendukung


8digunakan sebagai alat untuk perbaikan perencanaan tahun yang direncanakan.

d. Penegasan mengenai penggunaan jenis belanja Bantuan Sosial dalam rincian belanjaPenggunaan jenis belanja Bantuan Sosial dalam penyusunan RKA-KL 2010 perlu diinformasikan dan dinyatakan dalam kerangka acuan kegiatan/TOR mengenai kejelasan penerima manfaat (beneficiaries) dan pengalokasian anggaran kegiatan dimaksud berkaitan langsung dengan resiko sosial.

e. Ada beberapa catatan mengenai penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) dalam Penyusunan RKA-KL 2010, meliputi: 1) SBK diharapkan dapat menjadi alat ukur dalam penerapan efisiensi dan

angka dasar penyusunan perencanaan penganggaran tahun berikutnya, terutama untuk pengalokasian anggaran pada kegiatan-kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan oleh K/L dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan KPJM;

2) Data-data SBK yang telah ditelaah oleh Ditjen Anggaran dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Khusus, menjadi bagian dari tabel referensi aplikasi RKA-KL pada subkegiatan dengan kode 5 (lima) digit, dari 50001 sampai dengan 99999;

3) Satker yang telah mempunyai SBK tidak perlu lagi memasukkan uraian maupun rincian detail biaya dalam proses penyusunan RKA-KL tahun 2010 sepanjang SBK tidak mengalami perubahan, namun cukup dengan memasukkan kode kegiatan/sub kegiatan yang telah menjadi SBK.Langkah operasional SBK dalam penyusunan RKAKL adalah sebagai berikut :a) Menentukan kode Satuan Kerja;b) Menentukan program, kegiatan dan lokasi;c) Menentukan pilihan sub kegiatan SBK;d) Menentukan volume dan satuan sub kegiatan SBK;e) Menentukan pilihan akses detail SBK atau akses detail SBK ;

- Akses detail SBK digunakan dalam hal tidak dilakukan perubahan rincian, sehingga rincian RKA-KL sama dengan rincian SBK;

- Tidak akses detail SBK digunakan dalam hal akan dilakukan perubahan rincian, sehingga harus dilakukan perekaman secara manual untuk perubahan rincian SBK.


9BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL

Materi buku pada bab ini menjelaskan mengenai cara penyusunan RKA-KL yang terkait dengan hal-hal baru dalam pengalokasian anggaran 2010 dan beberapa penyempurnaan. Namun pedoman penyusunan RKA-KL 2010 secara umum masih mengacu pada pedoman penyusunan RKA-KL 2009 sepanjang tidak diatur lain dalam pedoman di bawah ini. Penjelasan mengenai hal dimaksud sebagaimana uraian di bawah ini.

A. Kegiatan yang Dibatasi

Kegiatan/subkegiatan ataupun rincian kegiatan yang dibatasi dalam RKA-KL 2010 masih mengacu pada PMK 156/PMK.02/2008 dengan beberapa tambahan pembatasan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan seragam kerja pada suatu unit organisasi dibatasi dengan

kriteria: a. Adanya dasar hukum yang jelas (minimal setingkat Peraturan Presiden

dan diperkuat penetapan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) sebagai organisasi yang mewajibkan pegawainya untuk berseragam; dan

b. Unit dimaksud mempunyai tugas khusus yang berhubungan dengan keamanan, pertahanan, keselamatan serta pengawasan dan pemeriksaan.

2. Pengalokasian pemasangan iklan layanan masyarakat dibatasi dengan kriteria:a. Iklan yang mengajak/mendorong partisipasi masyarakat untuk turut aktif

dalam pelaksanaan dan pengawasan program/kebijakan Pemerintah. Contohnya, iklan mengenai: cara penanggulangan suatu penyakit menular, mendukung keberhasilan program pendidikan sembilan tahun, ajakan untuk berpartisipasi dalam PEMILU atau bayar pajak; dan

b. Tetap mempertimbangkan bahwa manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

B. Pengalokasian Anggaran

1. Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPengalokasian anggaran dalam RKA-KL untuk kegiatan-kegiatan K/L yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme DK dan TP, disamping mengacu pada PMK No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, juga mengacu pada PMK No.105/PMK.05/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2009.


10Pengalokasian anggaran dalam rangka penyusunan RKA-KL 2010 dengan menggunakan mekanisme DK/TP perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-KL, dan

sepenuhnya dari APBN melalui RKA-KL/DIPA;b. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping;c. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah

yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan;

d. Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur;

e. Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

f. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: i). Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;ii). Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan

yang belum dihibahkan;iii). Honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi

dan/atau dana tugas pembantuan;daniv). Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan

kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.g. Pengalokasian Dana Dekon dan Dana TP memperhatikan kemampuan

keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah),dan kebutuhan pembangunan di daerah

h. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan

i. Karakteristik DKi). Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran

yang tidak menambah aset tetapii). Kegiatan non-fisik, antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi

perencanaan, fasilitasi,bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.

j. Karakteristik TPi). Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang

menambah aset tetap;ii). Kegiatan fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan

mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya;

iii). Kegiatan bersifat fisik lainnya, antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bansos yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.


11

k. Catatan i). Sebagian kecil dana DK/TP dapat dialokasikan sebagai dana

penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap;

ii). Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L.

2. Penyusunan RKA-KL untuk Satker Badan Layanan Umum (BLU)Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU, disamping mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU, juga mengacu pada PMK No.105/PMK.05/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL Tahun 2009. Dalam rangka penyusunan anggaran BLU dimaksud supaya memperhatikan hal–hal sebagai berikut :a. Satker BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada strategi

bisnis; b. RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran

penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal dan estimasi saldo akhir kas BLU;

c. RBA disusun berdasarkan :i). Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis

layanannya; dan ii). Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan

diterima dari masyarakat.d. Satker BLU yang telah menyusun RBA menurut jenis layanannya dan

selanjutnya menyusun standar biaya, serta menggunakan standar biaya tersebut;

e. Pagu dana pada ikhtisar RBA pada komponen PNBP dan Rupiah Murni (RM) harus sama dengan alokasi anggaran pada pagu sementara.

3. Penyusunan Anggaran Responsif GenderHal-hal yang Perlu DiperhatikanAda beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran responsif gender yaitu:1. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil

kebutuhan setiap warga negara dari berbagai kelompok yang berbeda, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender);

2. Bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran


12keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Prinsip tersebut mempunyai arti: a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan

status, peran dan tanggungjawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain;

c. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran;

d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan;

e. Bukan berarti bahwa alokasi ARG berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan;

f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan;

g. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender.

Mekanisme ARG dalam Penyusunan RKA-KLK/L menyusun RKA-KL yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:1. Gender Budget Statement (GBS)

GBS adalah alat untuk menelaah seberapa jauh suatu program telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah dana yang memadai telah dialokasikan pada program tersebut untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan/TOR hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan ARG. GBS disusun dengan mengikuti format sebagaimana Lampiran Tabel Bab III.

2. Kerangka Acuan Bagi kegiatan yang telah dibuat GBS-nya, maka Kerangka Acuan dari subkegiatan yang telah diidentifikasi dan relevan dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender mencakup grup-grup akun yang telah diuraikan pada GBS tersebut.Secara operasional, perencana memasukkan isu gender pada beberapa bagian kerangka acuan kegiatan/TOR sebagai berikut :a. Dalam menyusun TOR tetap memakai alat analisis seperti biasanya

(5W+1H), ditambah dengan penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam TOR tersebut;

b. Agar TOR yang disusun telah responsif gender, perencana dapat memasukkan isu gender pada bagian :

i). Latar belakang, telah menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;


13ii). Tujuan kegiatan, secara jelas memberikan informasi tentang manfaat

yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;

iii). Dalam proses pelaksanaan kegiatannya, menyatakan telah melibatkan, berkonsultasi atau berdasarkan informasi dari masyarakat atau kelompok sasaran, laki-laki dan perempuan;

iv). Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya.

4. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP (bukan satker BLU) maka, tata cara penyusunannya dalam RKA-KL 2010 diatur sebagai berikut : a. Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP

menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada Aplikasi RKA-KL;

b. Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-KL mengacu pada surat Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP.


14Lampiran Tabel Bab III. Gender Budget Statement dan Cara Penyusunannya

Nama K/L : ………………………Unit Organisasi : ………………………

Program Nama program yang ada pada K/LKegiatan Nama Kegiatan sebagai penjabaran

programSub-program Nama sub-kegiatan sebagai penjabaran

lebih lanjut dari program/kegiatanAnalisa Situasi(diharapkan tersedia angka kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan. Jika tidak hanya berupa gambaran bahwa subkegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran)

Uraian yang menggambarkan keterkaitan kegiatan sebagai bagian dari pemecahan masalah atas persoalan kependudukan, terutama fokus pada problem kesenjangan gender

Perencanaan Kegiatan(Dipilih hanya pada Grup Akun yang secara langsung mengubah kondisi kesenjangan gender)

Grup Akun 1 Berisikan aktiviti/bagian/tahapan kegiatan yang merupakan upaya perwujudan kesetaraan gender sebagaimana diidentifikasi dalam analisa situasi.

Indikator input Minimal berisikan 1 indikator input bagi aktiviti yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi

Indikator Output Minimal berisikan 1 sub-indikator output bagi aktiviti yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi

Grup Akun 2 Berisikan aktiviti/bagian/tahapan kegiatan yang merupakan upaya perwujudan kesetaraan gender sebagaimana diidentifikasi dalam analisa situasi.

Indikator Input Minimal berisikan 1 indikator input bagi aktiviti yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi

Indikator Output Minimal berisikan 1 sub-indikator output bagi aktiviti yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi

Dst…Anggaran Sub- kegiatan Jumlah anggaran yang dialokasikan

pada subkegiatan yang spesifik terkait aspek gender

Indiaktor Hasil/Dampak 2-3 indikator yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi


15

Lampiran Tabel Bab III. Contoh GBS

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian Negara/Lembaga : Departemen KesehatanUnit Organisasi : Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Sub-kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Analisis Situasi Meningkatnya Kejadian Luar Biasa DBD di berbagai wilayah menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian penduduk akibat DBD. Pola distribusi penderita DBD mengindikasikan adanya persoalan gender seperti terlihat dari data berikut: Angka kesakitan pada laki-laki (54/100.000

penduduk) lebih tinggi dibandingpada perempuan (35/100.00 penduduk).Angka kesakitan DBD per kelompok umur sbb :- Umur < 1 tahun : laki-laki 62%, perempuan

38%- Umur 1-4 tahun : laki-laki 58%, perempuan

412%- Umur 5-14 tahun : laki-laki 57 %, perempuan

43%- Umur . 15 tahun : laki-laki 66%, perempuan

34% Angka kematian DBD pada perempuan lebih

tinggi dibanding laki-laki (berikan angkanya)Ada penelitian imunologi yang menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh lelaki lebih rentan terhadap DBD dibandingkan perempuan. Walaupun demikian, lebih tingginya angka kematian DBD pada perempuan dibandingkan lelaki mengindikasikan adanya faktor sosial yang turut berperan. Perlu penelitian lebih lanjut tentang pemahaman umum berkaitan dengan DBD, cara jangkitnya serta cara pandang di masyarakat terkait dengan penanganan terhadaplelaki dan perempuan jika terkena penyakit DBD.Di banyak tempat, terjadi kesulitan mendapatkan Tenaga Jumantik (Juru Pemantai Jentik) laki-laki karena persepsi bahwa kader kesehatan berasal dari PKK yang umumnya adalah perempuan yang melakukan tugas secara sukarela (tanpa bayaran).


16

Kegiatan yang direncanakan

Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko (harus disusun berdasarhasil penelitian tentang pemahaman umum berkaitan dengan DBD, dan cara penanganan yang berspektif gender)

Grup Akun 1Penyediaan Tenaga Jumantik (pastikan bahwa petugas terdiri dari perempuan dan laki-laki, serta melibatkan diskusi dengan target pemanfaat perempuan dan laki-laki)

Indikator Input 1 Tersedianya Tenaga Jumantik laki-laki dan perempuan di kelurahan

Indiakor Output 1 Lebih dari 95% wilayah bebas jentik nyamuk

Grup Akun 2

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan EdukasiPelatihan Tenaga Penyuluh (libatkan penyuluh perempuan dan laki-laki, serta pastikan anggota masyarakat/keluarga terlibat dalam pelatihan)Penyediaan Media Penyuluhan (agar efektif, pastikan bahwa media penyuluhanyang berbeda diberikan pada kelompok sasaran yang memerlukan media dan informasi yang berbeda).

Indikator Input 2Tersedianya tenaga penyuluh kesehatan laki-laki dan perempuanTersedianya media penyuluhanyang sesuaiuntuk masing-masing kelompok sasaran

Indikator Output 2Pelaksanaan penyuluhan yang efektif kepada kelompok sasaran yang relevan (dewasa & anak sekolah, perempuan & laki-laki, miskin & kaya)

Grup Akun 3

Tata Laksana Penderita :Penyediaan layanan kesehatan (pastikan pelayanan memadai bagi kelompok keluarga miskin, kelompok perempuan yang saat terjangkit DBD sedang hamil; pastikan tidak terdapat kontraindikasi atas pemakaian obat tertentu)Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) bagi Keluarga Miskin (pastikan bahwa keluarga miskin mendapatkan Jamkesmas dengan pelayanan yang adil dan kualitas yang sama dengan layanan bagi pemanfaat lain; pastikan bahwa keluarga miskin yang dikepalai perempuan juga mendapat akses dan pelayanan serta manfaat yang sama dengan pemanfaat yang lain)

Indikator Input 3 Tersedianya sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Indikator Output 3Tertanganinya seluruh penderita DBD dengan layanan berkualitas, baik perempuan dan laki-laki, miskin dan kaya

Anggaran sub-kegiatan

Rp. 1.000.0000,- (contoh)

Indikator Outcome (dampak/hasil)

Menurunnya angka kesakitan, baik penderita perempuan dan laki-laki, menajdi < 20/100.000 penduduk;Menurunnya Cash Fatality Rate, baik penderita perempuan dan penderita laki-laki, menjadi < 1%;(dapat mengambil outcome pada tingkat kegiatan


17atau program)


18BAB IV

TATA CARA PENELAAHAN RKA-KL

Materi buku pada bab ini menjelaskan mengenai cara penelaahan RKA-KL yang terkait dengan hal-hal baru dalam pengalokasian anggaran 2010 dan beberapa penyempurnaan. Namun pedoman penelaahan RKA-KL 2010 secara umum masih mengacu pada pedoman penelaahan RKA-KL 2009 sepanjang tidak diatur lain dalam pedoman di bawah ini. Penjelasan mengenai hal dimaksud sebagaimana uraian di bawah ini.

A. Proses Penelaahan

Penelaahan RKA-KL oleh DJA dan Kementerian Negara/Lembaga, terutama berkaitan dengan hal-hal baru dalam penganggaran 2010 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :1. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Ada beberapa hal sebagai fokus penelaahan RKA-KL 2010 yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran melalui mekanisme DK/TP yaitu:a. Penetapan Peraturan menteri/Pimpinan Lembaga tentang

program/kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ditugaspembantukan;b. Karakteristik DK/TP;c. Pemenuhan kebutuhan anggaran dalam RKA-KL termasuk biaya untuk

memenuhi:i). Biaya penyusunan dan pengiriman laporan SKPD;ii). Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan

yang belum dihibahkan. Aset tetap dan aset tetap lainnya sebagai hasil pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selama masih belum dihibahkan supaya disediakan alokasi biaya pemeliharaannya;

iii). Honorarium pejabat pengelola keuangan; daniv). Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan

kegiatan.2. Mekanisme penelaahan RKA-KL pada Badan Layanan Umum (BLU)

a. Rencana Bisnis dan Anggaran atau RBA (termasuk ikhtisar RBA) yang telah disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga diajukan sebagai bagian dari RKA-KL kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

b. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan RKA-KL BLU dengan meneliti:i). Kesesuaian RKA-KL dengan besaran alokasi pagu sementara per

program berdasarkan sumber pembiayaannya (PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimana tertuang dalam ikhtisar RBA;


19ii). Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;

iii). RBA dan ikhtisar RBA, fokus penelaahan pada : Anggaran BLU dan standar biaya. Penerapan standar biaya BLU

berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. Apabila BLU dapat menunjukkan bahwa standar biaya yang digunakan dalam penyusunan RBA telah berdasarkan kedua hal tersebut maka, pengalokasian anggarannya dalam RKA-KL dapat disetujui/diterima. Sedangkan apabila BLU yang belum mampu menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya maka, BLU menggunakan standar biaya umum (SBU). Sebagai informasi tambahan bahwa BLU yang telah menggunakan standar biaya berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, supaya mengusulkan kepada Menteri Keuangan c.q. Ditjen Anggaran sebagai SBK pada perencanaan tahun yang akan datang;

Pencapaian kinerja dan kinerja Keuangan; Besaran presentase ambang batas. Besaran presentase tersebut

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU;

c. Pengkajian sebagaimana dimaksud pada butir (b) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan unit yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga serta satker BLU yang bersangkutan.

d. Dalam pengkajian RBA, Direktorat Jenderal Anggaran dapat mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

e. Hasil kajian atas RBA, menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-KL sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN.

3. Mekanisme penelaahan ARGDepartemen Keuangan c.q. DJA mempunyai tugas melakukan penelaahan RKA-KL berdasarkan dokumen GBS dan Kerangka Acuan Kegiatan/term of reference (TOR) yang relevan untuk menilai apakah keduanya telah konsisten. Penelaahan RKA-KL dengan muatan ARG dilakukan melalui langkah sebagai berikut: a. Suatu ARG berada pada tingkat subkegiatan;b. Isu kesenjangan gender dan gambaran perbaikannya tercermin dari

uraian analisis situasi yang ada dalam GBS maupun isu gender dalam Kerangka Acuan Kegiatan (TOR);

c. GBS minimal harus mencakup aspek-aspek seperti pada Lampiran Tabel Bab III;

d. Meneliti adanya kesinambungan antara uraian GBS dengan TOR. Jika antara TOR dan GBS tidak sinkron, maka subkegiatan dimaksud belum


20dapat dikatakan responsif gender dan tidak dapat diproses untuk tahap selanjutnya. Oleh karena itu agar subkegiatan dimaksud memenuhi kriteria ARG maka, K/L harus memperbaiki TOR kegiatannya supaya sinkron dengan GBS-nya;

e. Memutuskan apakah sub-kegiatan dimaksud sudah responsif gender atau belum berdasarkan butir b, c, dan d;

f. Apabila telah responsif gender, petugas penelaah DJA membuat kode (semacam check list) pada aplikasi RKA-KL bahwa kegiatan/subkegiatan tersebut telah responsif gender.

4. Mekanisme penelaahan kegiatan yang dananya bersumber dari PNBPPenelaahan kegiatan dalam RKA-KL 2010 yang dananya bersumber dari PNBP pada dasarnya sama dengan dengan penelaahan kegiatan dalam RKA-KL yang dananya bersumber dari rupiah murni, yang membedakan adalah sumber dananya. Oleh karena itu, mekanisme penelaahannya diatur sebagai berikut: a. Meneliti kelayakan kegiatan ditinjau dari analisis manfaat dan biayanya

(cost benefit analysis), kesesuaian dengan tupoksi K/L, dan konsistensi dengan RKP dan Renja K/L.

b. Meneliti kesesuaian RKA-KL dengan besaran alokasi Pagu Sementara meliputi:i). Meneliti alokasi pagu dana per program; ii). Meneliti alokasi pagu dana berdasar sumber pembiayaan.

c. Meneliti kesesuaian usulan RKA-KL meliputi :i). Meneliti kesesuaian penuangan program dan pemilihan kegiatannya; ii). Meneliti kesesuaian antara sasaran program dengan output kegiatan; iii). Meneliti pencantuman indikator keluaran dan keluarannya; iv). Meneliti kesesuaian rangkaian komponen kegiatan

(subkegiatan, grouping MAK, dan header) dengan output kegiatan; v). Meneliti kesesuaian jenis belanjanya dengan Bagan Akun Standar.

d. Meneliti penerapan standar biaya dalam Kertas Kerja RKA-KL.

B. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

1. Kerangka Acuan Kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) a. Rencana kegiatan yang diajukan oleh K/L tercermin dalam Kerangka

Acuan Kegiatan atau Terms of Reference, yang selanjutya disebut TOR;b. TOR tersebut menggambarkan rencana tindak pada tingkat subkegiatan

dalam stuktur RKA-KL. TOR menjelaskan secara garis besar keterkaitannya dengan pencapaian output pada tingkat kegiatan dan kontribusinya dalam mencapai hasil/dampak (outcome) pada tingkat program. Disamping itu TOR juga menjelaskan secara garis besar bagaimana subkegiatan tersebut dilaksanakan/didukung oleh rincian kegiatan yang ada di bawah subkegiatan, biasa disebut grup akun.


21c. Suatu grup akun dapat dinilai keterkaitannya dengan subkegiatan

berdasarkan sifat dukungannya: i) grup akun yang langsung mendukung pencapaian keluaran pada tingkat subkegiatan; dan ii) grup akun yang tidak langsung mendukung pencapaian keluaran pada tingkat subkegiatan, tetapi benar-benar dapat dinilai/dilihat keterkaitannya.

d. Suatu TOR dilampiri dengan RAB yang tertuang dalam dokumen Kertas Kerja RKA-KL.

2. Penuangan dan penetapan suatu alokasi anggaran berdasarkan pengelompokan kegiatan tertentu selain ARG, juga akan difasilitasi dalam penyusunan RKA-KL 2010 sepanjang tolok ukur/parameternya tertuang secara jelas dalam TOR, seperti: climate change; infrastruktur; pendidikan; atau penanggulangan kemiskinan.


22BAB V

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun, dengan harapan dapat memperlancar pelaksanaan tugas penyusunan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada Departemen Keuangan.Sebagai tambahan informasi bahwa pengembangan sistem penganggaran pada tahun 2011 akan menerapkan secara penuh hasil restrukturiasasi program dan kegiatan yang selama tahun 2010 disusun oleh seluruh K/L atas dasar pendekatan fungsional. Salah satu hal yang mendasar dari pendekatan tersebut adalah setiap program dirancang secara spesifik untuk dilaksanakan/dipertanggungjawabkan hanya oleh satu unit organisasi eselon I saja. Format baru RKA-KL akan mendukung konsep tersebut dengan memberikan informasi kinerja pada masing-masing unit organisasi. Pengembangan sistem penganggaran dimaksud akan didukung dengan landasan hukum Peraturan Pemerintah (PP) sebagai revisi PP No. 21 tentang RKA-KL yang sekarang sedang dipersiapkan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Documents

· Web viewLAMPIRAN IPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR …. / PMK.02 / 2009 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA