UPAYA PERLINDUNGAN INDUSTRI LOKAL MELALUI PENERAPAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

(P3DN) GUNA MEMPERKUAT DAYA SAING PERINDUSTRIAN DALAM

MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Mata Kuliah Hukum Perindustrian

Dosen Pengampu Bapak Dona Budi Kharisma, S.H., M.H

\

Disusun Oleh :

Arga Vella Nirwana P. E0012055

(Ketua Kelompok)

Anisa Dwi Wulandari E0012043

Christiana Okti Pratiwi E0012090

Novia Yuli Enty E0012285

Satria Nur Fauzi E0012354

\

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan

makalah ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan juga

kami berterima kasih pada Bapak Dona Budi Kharisma S.H., M.H selaku

Dosen mata kuliah Hukum Perindustrian yang telah memberikan tugas ini

kepada kami.

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka

menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai perindustrian. Kami

juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan

dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik,

saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang

akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang

membangun.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang

membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi

kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon

maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami

memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Surakarta, 8 Desember 2015

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang melimpah akan hasil sumber daya

alam. Hasil sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk memenuhi

berbagai kebutuhan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945

dimana seluruh kekayaan alam yang ada harus diusahakan guna kepentingan

untuk mensejahterakan rakyat. Selain sumber daya alam yang melimpah

Indonesia juga kaya akan sumber daya manusia. Dengan demikian, Indonesia

menjadi tempat tujuan yang ideal bagi para investor baik investor domestik

maupun asing untuk menanamkan modalnya dalam bidang industri. Industri

adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang

setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan

industri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian). Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses

produksi dimana bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak

langsung, kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai

lebih bagi masyarakat. Terdapat berbagai jenis usaha industri seperti industri

tekstil, perabotan rumah tangga (furniture), sepatu dan industri-industri

lainnya yang terbagi dalam tiga golongan industri yaitu industri besar,

industri menengah, dan industri kecil.

Penduduk Indonesia yang berjumlah sangat besar rata-rata memiliki

sifat konsumerisme yang tinggi, artinya menjadi pemakai barang-barang hasil

produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan

berkelanjutan. Selain itu, banyak penduduk Indonesia yang bangga bila

memiliki dan menggunakan produk-produk buatan luar negeri karena

dianggap lebih berkelas dan modern dibanding menggunakan produk dalam

negeri. Hal tersebut tentunya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri

dikarenakan bagi industri-industri dalam negeri akan terjadi pelemahan dan

kemerosotan hasil pendapatan industri yang akan berefek pada pendapatan

dalam negeri serta pertumbuhan ekonomi negara. Selain merugikan

kaum industriawan, hal tersebut lama-kelamaan akan mengikis rasa

nasionalisme dan kebangaan rakyat Indonesia terhadap bangsa sendiri.

Melihat kenyataan tersebut, pemerintah Indonesia harus melakukan

suatu tindakan atau upaya untuk menanggulangi hal tersebut. Pemerintah

mencanangkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri

(P3DN) dengan tujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan

produk dalam negeri dibandingkan produk-produk impor. Program ini tidak

hanya ditujukan kepada masyarakat Indonesia saja melainkan mewajibkan

bagi instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi

dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai oleh

APBN/ APBD. Ajakan lansung dari Menteri Perindustrian, Saleh Husin

mengajak kalangan pimpinan instansi pemerintah termasuk para Menteri,

Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk memaksimalkan penggunaan barang/

jasa hasil produksi dalam negeri sesuai dengan kewenangan masing-masing

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku1.Hal tersebut dapat

meningkatkan iklim industri yang kondusif bagi industry-industri lokal pada

khususnya.

Oleh karena itu, Pemerintah harus terus mendorong peningkatan

penggunaan produk dalam negeri (P3DN), di tengah persaingan dunia yang

makin ketat salah satunya yaitu pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN

pada akhir 2015. MEA merupakan integrasi ekonomi ASEAN dalam

menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN yang akan

meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan

mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN.

Adanya MEA sangat menguntungkan bagi negara yang telah siap

dengan perdagangan bebas sedangkan Indonesia belum secara penuh siap

menghadapi hal tersebut khususnya bidang perindustrian. Secara umum

pemerintah dan pelaku usaha mengakui, industri nasional belum siap

menghadapi MEA. Kementerian Perindustrian melansir, hanya 31% industri

1NN. 2015. Pemerintah Terus Dorong Peningkatan Penggunan Produk Dalam Negeri.

http: //www.antaranews.com/berita/510903/pemerintah-terus-dorong-peningkatan-penggunaan-

produk-dalam-negeri). Diakses pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 20.26 WIB.

manufaktur yang punya kemampuan daya saing di pasar ASEAN. Sisanya

69% industri lainnya masih megap-megap bertarung di pasar bebas ini.

Sehingga dibutuhkan stategi dari pemerintah dalam bidang industri untuk

melindungi dan meningkatkan daya saing antar industri dengan mengatasi

permasalahan sektor industri seperti kenaikan upah minimum yang tidak

sebanding dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja, kurangnya pasokan

gas untuk industri manufaktur, belum terjaminnya pasokan bahan baku dalam

negeri, belum optimalnya pemanfaatan insentif fiskal dan tingginya ekspor

bahan baku dalam keadaan mentah, pasar dalam negeri belum dimanfaatkan

secara optimal, serta rendahnya kualitas SDM di sektor industri.2

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkeinginan mengangkat

masalah perkembangan perindustrian terhadap perekonomian ke dalam

bentuk penulisan makalah sekaligus sebagai bahan diskusi yang berjudul

“UPAYA PERLINDUNGAN INDUTRI LOKAL MELALUI

PENERAPAN PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN

PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) GUNA MEMPERKUAT DAYA

SAING PERINDUSTRIAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT

EKONOMI ASEAN (MEA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis

dapat menarik dua buah rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kesiapan industry local dalam menghadapi Masayarakat

Ekonomi Asean (MEA) ?

2. Bagaimana peran Program Peningkatan pengadaan Produk Dalam Negeri

(P3DN) memperkuat daya saing industri lokal pada era Masyarakat

Ekonomi Asean (MEA) ?

2NN. 2015. Pemerintah Bentuk Program Komprehensif. http://www.kemenprin.go.

id/artikel/8095/Pemerintah-Bentuk-Program Komprehensif. Diakses pada tanggal 8 Desember

2015 pukul 20.30 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

a. Tinjauan tentang Program Peningkatan pengadaan Produk Dalam

Negeri (P3DN)

Dalam rangka optimalisasi belanja pemerintah dalam pengadaan

barang/jasa, sekaligus menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan

industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam

negeri, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009).

Program Peningkatan pengadaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih

menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Bukan

hanya ditujukan kepada masyarakat melainkan mewajibkan instansi

pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam

negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh

APBN/APBD.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan instansi

masing masing, agar:

1) Melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing

guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam

negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta

penggunaan penyedia barang/jasa nasional;

2) Memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri

dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan

penyedia barang/jasa (Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009)

Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa bagi

industri lokal adalah:

1) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri ,rancang bangun

dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas

lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam

rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam

negeri pada perdagangan internasional.

2) Instansi pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa

hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan

perekayasaan nasional dalam pengadaan barang dan jasa dan

memaksimalkan penggunaan penyedia barang dan jasa nasional.

3) Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikan preferensi

harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa

pemborongan nasional.

Pengaturan Program Peningkatan pengadaan Produk Dalam Negeri

(P3DN)

Aturan yang terkait langsung Program Peningkatan pengadaan Produk

Dalam Negeri (P3DN) yaitu:

1) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk

Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penggunaan Produksi Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah perubahan atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barana/Jasa Pemerintah,

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk

Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Dalam peraturan Inpres tersebut terdapat 9 (Sembilan) point yang

diintruksikan Presiden dalam rangka mengoptimalisasi belanja pemerintah

dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, sekaligus menggerakkan

pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri melalui

peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penggunaan Produksi Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah:

Pasal 96

1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib:

a. memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam

negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam

Pengadaan Barang/Jasa;

b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa nasional; dan

c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha

Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Pasal 97

1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 96 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam

negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian :

Pasal 85

Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan

penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 86

1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib

digunakan oleh:

a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam

pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal

dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran

pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah

dari dalam negeri atau luar negeri; dan

b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan

usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya

berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran

pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaan-nya

dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan

badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang

dikuasai negara.

Penyelenggara Program Peningkatan pengadaan Produk Dalam

Negeri (P3DN)

Untuk memaksimalkan kebijakan pengadaan barang/jasa hasil

produksi dalam negeri seta penyedia barang/jasa nasional dalam

pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi

Presiden ini, membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang untuk

selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut Timnas P3DN.

Timnas P3DN sebagaimana dimaksud dalam memaksimalkan

kebijakan tersebut bertugas:

a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program untuk

mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri

dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah;

b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka

memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri

dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah;

c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif

penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia

barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

d. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian

permasalahan yang menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden ini;

dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi

Presiden ini (Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009).

Ketentuan Sanksi Program Peningkatan pengadaan Produk Dalam

Negeri (P3DN)

Pasal 86

2) Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif

berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c.

pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan

dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum

mencukupi (UU Perindustrian).

b. Tinjauan Pustaka mengenai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

1. Konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

ASEAN Community merupakan wujud dari kerjasama intra-

ASEAN dalam Declaration of ASEAN Concord II di Bali, Oktober

2003. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu

pilar dari perwujudan ASEAN Vision 2020, bersama-sama dengan

ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN Socio-Cultural

Community (ASCC) (Arifin, 2008). Suatu komunitas negara-negara

ASEAN yang sangat luas, tidak ada batasanbatasan wilayah dalam

bidang perekonomian. Dimana suatu negara dapat masuk bebas dalam

persaingan pasar. Masyarakat ekonomi ASEAN yang bebas dari

berbagai hambatan, pengutamaan peningkatan konektivitas,

pemanfaatan berbagai skema kerja sama baik intra-ASEAN maupun

antara ASEAN dengan negara mitra khususnya mitra FTA, serta

penguatan peran pengusaha dalam proses integrasi internal ASEAN

maupun dengan negara mitra.

Menurut Rizal dan Aida dalam (Arifin: 2008) pembentukan MEA

dilakukan melalui empat kerangka strategis yaitu pencapain pasar

tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya

saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan

perekonomian global. Langkah-langkah integrasi tersebut menjadi

strategis mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan

berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan

maupun individual negara anggota. Pembentukan MEA juga

menjadikan posisi ASEAN semakin kuat dalam menghadapi negosiasi

Internasional, baik dalam merespon meningkatnya kecenderungan

kerja sama regional, maupun dalam posisi tawar ASEAN dengan

mitra dialog, seperti China, Korea, Jepang, Australia-Selandia Baru,

dan India.

Pencapaian MEA memerlukan implementasi langkah-langkah

liberalisasi dan kerja sama, termasuk peningkatan kerja sama dan

integrasi di area-area baru antara: pengembangan sumber daya

manusia dan peningkatan kapasitas; konsultasi yang lebih erat di

kebijakan makro ekonomi dan keuangan; kebijakan pembiayaan

perdagangan; peningkatan infrastruktur, dan hubungan komunikasi;

pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; integrasi

industri untuk meningkatkan sumber daya regional; serta peningkatan

keterlibatan sektor swasta.3

2. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Pembentukan kawasan perdagangan bebas yang dicapai melalui

mekanisme AFTA merupakan suatu keberhasilan karena tarif di

kawasan telah berhasil secara bertahap diturunkan sampai dengan nol.

ASEAN kemudian ingin lebih meningkatkan kerjasama ekonomi

tersebut. Mengalirnya investasi asing ke kawasan ASEAN yaitu

3 Sjamsul Arifin. 2008. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:Memperkuat Sinergi ASEAN

Ditengah Kompetisi Global. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm 44.

dengan banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di

kawasan membutuhkan penyalur barang (supplier) yang juga harus

ada di kawasan sehingga terjadi efisiensi biaya produksi. Pasar

ASEAN yang sudah terbuka dan menyatu dengan pasar global

ditambah dengan tersedianya barang-barang produksi yang dihasilkan

oleh supplier d ari negaranegara ASEAN maka akan sangat membantu

Negara-negara anggota ASEAN untuk semakin menarik investor

asing masuk ke kawasan. Sehingga, Cebu Declaration pada 13 Januari

2007 (12th ASEAN Summit) memutuskan untuk mempercepat

pembentukan MEA menjadi 2015 guna memperkuat daya saing

ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China dan

India.4

Dengan beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut

adalah: (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20

persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi;

(ii) meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar

dan praktik internasional, intelectual proverty rights, dan peningkatan

daya saing. Dengan integrasi ekonomi diharapkan infrastruktur

kawasan dapat lebih berkembang bersamaan dengan integrasi

transportasi, telekomunikasi dan energi.5

Untuk memperkuat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut,

ASEAN melakukan transformasi kerja sama ekonomi dengan

meletakkan sebuah kerangka hukum yang menjadi basis komitmen

negara ASEAN melalui penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN

Charter) pada KTT ASEAN ke-13, 20 November 2007. Selanjutnya,

pada tahun 2008, MEA Blue Print mulai diimplementasikan dan

ASEAN Charter mulai berlaku pada 16 Desember 2008. Cetak biru

yang merupakan arah panduan MEA dan jadwal strategis tentang

waktu dan tahapan pencapaian dari masing-masing pilar juga

disepakati.

4Koesrianti. 2013. Pembentukan Asean Economic Community (Aec) 2015: Integrasi

Ekonomi Berdasar Komitmen Tanpa Sanksi. Jurnal Law Review, Volume XIII, No. 2, Hlm 16. 5Op.Cit. Sjamsul Arifin.

Dalam rangka memantau kemajuan implementasi MEA disusun

ASEAN Baseline Report (ABR) yang berperan sebagai score card

melalui tiga kategori yaitu: indikator proses (process indikators),

indikator output (output indikators) dan indikator hasil (outcome

indikators) yang kemudian menjadi indeks tingkat negara dan kawasan.

Indeks tingkat negara digunakan untuk perbandingan antarnegara dalam

pencapaian tujuan Masyarakat ASEAN. Sementara, indeks level kawasan

digunakan untuk menilai kinerja secara keseluruhan kawasan pada setiap

tujuan Masyarakat ASEAN.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kesiapan Industri Lokal dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi

Asean

Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan

membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari

tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Terdapat empat hal

yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu

momentum yang baik untuk Indonesia6.

1. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah

wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan

pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi,

modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada

hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

2. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi

yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition

policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation,

dan E-Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang

adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen

perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta;

menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi;

menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan perdagangan

dengan media elektronik berbasis online.

3. MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan

ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil

Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan

ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi

6 Arya Baskoro. TT. Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia dengan Adanya

Masyarakat Ekonomi Asean. Center For Risk Management Studies: http:// crmsindonesia.org.

diakses pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 16.33 WIB.

terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal

peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

4. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global.

Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan

koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan

partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan

global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara

Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya

terjadi peningkatkan partisipasi mereka pada skala regional namun juga

memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Dengan melihat fokus tujuan MEA yang sedemikian rupa, bagi

Indonesia sendiri MEA dapat menjadi sebuah tantangan untuk

mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus ancaman apabila

bangsa Indonesia belum mampu bersaing di dalamnya. MEA akan menjadi

kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung

berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada

peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP

Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa

permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya

untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang

elektronik 7. Mencermati hal tersebut, maka MEA sendiri sekaligus dapat

menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia karena dengan sendirinya akan

memunculkan persaingan bebas antar negara-negara ASEAN apabila

Indonesia tidak mampu mengelola perekonomian dengan baik. Banyaknya

barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang

akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar

negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan

meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

7Santoso, W. et.al. 2008. Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: Integrasi ekonomi

ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional. Jakarta: Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset

Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Oleh sebab itu, peningkatan kualitas produk industri lokal perlu ditata dan

sekaligus menjadi fokus kerja pemerintah.

Dinamika kondisi industri lokal saat ini memerlukan sebuah tatanan

baru dan dorongan dari pemerintah guna dapat bersaing dengan negara-

negara lain di kawasan Asean dalam upaya mewujudkan perekonomian

nasional yang semakin berkembang. Hal tersebut didasarkan pada

lemahnya tingkat persaingan dari industri lokal itu sendiri. Menurut Niken

Paramita Purwanto, kondisi industri lokal dapat dipengaruhi beberapa

faktor sebagai berikut8:

1. Memburuknya perekonomian Indonesia telah diikuti gelombang

pemutusan hubungan kerja (PHK). Tercatat per Juli 2015, terdapat

11.350 pekerja yang harus menjadi pengangguran. Data tersebut

diperoleh dari lima provinsi yang melapor, Meliputi Jawa Barat,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Kalimantan Timur. Di

industri tekstil sudah terdapat beberapa pabrik tutup, yang berakibat

PHK lebih dari 36 ribu orang.

2. Memburuknya industri Indonesia juga tercermin dari penurunan

ekspor maupun impor. Neraca perdagangan Indonesia memang

mengalami surplus di bulan Juli 2015 sebesar 1,33 milyar dolar AS.

Namun demikian, kinerja ekspor maupun impor mengalami

penurunan. Sampai dengan semester I 2015, impor Indonesia hanya

mencapai 10,08 miliar dolar AS atau turun sebesar 28,44 persen

dibandingkan Juli 2014. Sementara ekspor hanya mencapai 11,41

miliar dolar AS atau mengalami penurunan sebesar 19,23 persen dari

tahun lalu.

3. Investasi sebagai pendorong sektor industri juga masih mengalami

kendala. Hal ini tercermin dari indeks kemudahan berusaha Industri

yang masih belum begitu baik. Berdasarkan data Bank Dunia tahun

2015, daya saing Indonesia untuk berusaha sangat buruk. Indeks

8 Niken Paramita Purwanto. 2015. Kebijakan Penguatan Industri Dalam Negeri. Dalam

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Vol. VII,

No. 18/II/P3DI/September/2015. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi

(P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Hlm. 14-15.

kemudahan dalam berusaha menunjukan Indonesia berada di

peringkat 114 dari 189 negara yang di survei. Posisi Indonesia jauh

berada di bawah negara tetangga di Asean, dimana Singapura berada

di peringkat 1, Malaysia di peringkat 18, Thailand di peringkat 26,

Vietnam di peringkat 78, bahkan Philipina berada di peringkat 95.

Indikator kinerja daya saing Indonesia dapat dilihat pada tabel

berikut.

Dengan mencermati kondisi industri di Indonesia yang sedemikian

rupa, maka dapat dikatakan kesiapan industri lokal untuk menghadapi era

MEA masih perlu dibenahi dan seyogyanya mendapatkana perhatian yang

serius dari pemerintah. Dimana pemerintah berkewajiban untuk

meminimalisir hambatan-hambatan berupa stabilitas perekonomian, ekspor

dan impor, serta investasi. Sehingga dari pada itu, pemerintah dapat

melindungi industri lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan

perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu dengan adanya MEA itu sendiri,

pemerintah diharapkan dapat mengambil peluang tersebut secara maksimal.

Dengan meminimalisir hambatan-hambatan yang sedemikian rupa maka

diharapkan pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Indonesia yang merupakan tujuan negara, sebagaimana yang tertuang dalam

Alenia ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan

Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

B. Peran kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

(P3DN) dalam Memeperkuat Daya Saing Industri Lokal untuk

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Memasuki bulan Desember tahun 2015, kita disadarkan bahwa pembukaan

pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) semakin didepan mata,

berbagai usaha dilakukan pemerintah dalam hal mempersiapkan diri untuk

turut bersaing dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Berbagai

kebijakan telah cetuskan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan

kesiapan salah satunya dalam bidang indiustri. Industri memegang peranan

penting dalam pembangunan nasional. Sebagai tulang punggung

pembangunan ekonomi nasional, sektor industri harus mampu menciptakan

lapangan pekerjaan, memberikan nilai tambah dalam negeri yang besar,

memberikan sumbangan devisa, yang pada akhirnya dapat memberikan

kesejahteraan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008

tentang Kebijakan Industri Nasional menyatakan bahwa Strategi

Pembangunan Industri Nasional meliputi strategi pokok dan strategi

operasional. Strategi pokok berupa memperkuat keterkaitan tingkatan rantai

nilai, meningkatkan nilai tambah, peningkatan produktivitas, efisiensi, dan

pendalaman struktur, serta pengembangan industri kecil dan menengah.

Sementara strategi operasional berupa pengembangan lingkungan bisnis yang

kondusif, mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas, dan

menumbuhkan kompetensi inti industri daerah.

Salah satu strategi yang digunakan pemerintah dalam upaya pembangunan

industri dalam negeri adalah dengan keluarnya kebijakan Peningkatan

Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang berlaku bagi pengadaan

barang/ jasa pemerintah berlaku bagi kementrian, lembaga, dinas, instansi dan

Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta

kontraktor kontrak kerjasama yang pembiayaanya melalui pola kerjasama

antara pemerintah dengan Badan Usaha. Kebijakan ini telah diamanatkan

dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk

Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana inpres ini

mengacu pada Kepres Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa.

Kebijakan umum pemerintah yang dapat dilakukandalam pengadaan

barang dan jasa sekaligus menerapkan P3DN adalah9:

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun

dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas

lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam

rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produk dalam negeri

pada perdagangan internasional.

2. Instansi pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa

hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan

perekayasaan nasional dalam pengadaan barang dan hasa dan

memaksimalkan penggunan penyedia barang dan jasa nasional.

3. Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikan preferensi harga

untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan

nasional.

Dengan menciptakan pasar dalam negeri yang besar diharapkan sebagai

katup penyelamat bagi industri yang semula berorientasi ekspor untuk

mengalihkan pasarnya ke pasar domestik. Hal ini sejalan dengan tujuan

peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang telah dipaparkan Menteri

Perindustrian saat ini yang di muat dalam harian antaranews pada selasa, 12

Mei 2015, menyatakan bahwa10:

"Dasar hukum dan komitmen pemerintah sangat jelas, dalam

rangka pemberdayaan industri dalam negeri dilakukan melalui

9Fasochah. 2010. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam

Menghadapi Dampak Krisis Global. Semarang : STIE Dharmaputra. Vol 17, No 31. 10Sella Panduarsa Gareta. 2015. Antaranews, diakses pada tanggal 8 Desember 2015

pukul 23.12 WIB, melalui alamat http://www.antaranews.com/berita/495825/p3dn-dorong-

pemberdayaan-industri-nasional.

kebijakan P3DN. P3DN juga ditujukan untuk mewujudkan

kemandirian ekonomi nasional,"

Komitmen dari pemerintah telah jelas terlihat guna menyelamatkan

perindustrian dan memperkuat perindustrian Indonesia salah satunya dengan

membuka pasar dalam negeri dimana pemerintah memulai untuk

mengkonsumsi barang hasil industri dalam negeri melalui pembelanjaan

pengadaan barang/jasa instansi pemerintah yang menggunakan hasil industri

dalam negeri. Hal ini tentunya akan berdampak pada semakin besarnya

pendapatan bagi industri dalam negeri. Dengan adanya dasar hukum yang

jelas dalam penerapaan P3DN sebagai salah satu sarana pemerintah untuk

mewajibkan kepada seluruh lembaga dan stakeholder terkait guna

menerapkan kebijakan P3DN.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam upaya

optimalisasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

(P3DN) antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sektor potensial dalam Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri (P3DN)

Terdapat beberapa sektor yang potensial dalam Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) antara lain, yaitu11:

1. Sektor Migas yang meliputi : Kontraktor Kontrak Kerja

Sama(K3S).

2. Sektor Energi,yang meliputi:

a. Pengadaan tabung LPG, Kompor Gas dan perlengkapannya.

b. Program Pembangkit Tenaga Listrik.

3. Sektor Telekomunokasi,yang meliputi :

a. Program Palapa Ring(Jaringan Fiber Optic)

b. Program Broadband Wireless Access (BWG)

c. Wimax (Koneksi Internet)

4. Sektor Pertahanan,yang meliputi: Pengadaan Alutsista

5. Sektor Kesehatan yang meliputi : Pengadaan alat kesehatan

(ALKES)

11 Op.cit , Fasochah.

6. Sektor Transportasi yang meliputi: Kapal, Kendaraan Bermotor,

Pesawat Terbang, Kereta Api.

7. Sektor Pakaian Dan Kelengkapan Kerja.

Sebagai contoh penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri (P3DN) pada sektor pakaian, dimana potensi dapat dilihat dalam

penggunaan seragam antara lain pada Pegawai Negeri Sipil, anak sekolah,

TNI/POLRI dan lainnya, dapat di asumsikan penggunaan seragam bagi

berbagai kalangan tersebut pastinya dapat menjadi peluang besar bagi

produk garmen, pakaian jadi, serta peralatan kantor dan tulis lainnya.

Apabila juga diwajibkan memakai kemeja/blous batik sebagai salah satu

seragamnya, maka secara langsung akan menghidupkan industri batik

dalam negeri yang umumnya industri kecil menengah.

Melihat potensi yang dapat diperoleh dengan penggunaan seragam

dalam berbagai profesi pekerjaan, maka pemerintah dapat mendukung

dengan cara mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil, maupun

TNI/POLRI menggunakan seragam yang merupakan hasil industri dalam

negeri. Hal ini sebagai salah satu wujud nyata dukungan dari pemerintah

dam optimalisasi penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri (P3DN).

2. Pembentukan Tim Nasional Penggunaan Produk Dalam Negeri

(P3DN)

Penerapan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri (P3DN) perlu adanya dukungan dari lembaga pemerintah

terkait. Sarana lain yang dapat digunakan untuk memaksimalkan

kebijakan penggunaan barang/jasa hasil produksi serta penyediaan

barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa seperti yang telah

diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, yaitu dengan pembentukan Tim Nasional P3DN dimana

tersusun atas :

Ketua: Menteri Perindustrian

Anggota :

1. Menteri Dalam Negeri

2. Menteri Keuangan

3. Menteri Perdagangan

4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional

6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah

7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

8. Sekretaris Kabinet

9. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Tim Nasional P3DN dibentuk memiliki tugas-tugas sebagai berikut

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 :

a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program untuk

mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam

negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah;

b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka

memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam

negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah;

c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif

penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia

barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

d. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian

permasalahan yang menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden ini;

dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi

Presiden ini (Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009).\

Pembentukan Tim Nasional adalah untuk memaksimalkan kebijakan

pemerintah yang ada terkait dengan Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri (P3DN). Tentunya dengan dibentuknya Tim Nasional

P3DN ini dapat benar-benar memberikan efek nyata terhadap peningkatan

industri dalam negeri. Dimana kebijakan-kebijakannya diharapkan sangat

mendukung dan melindungi industri dalam negeri dalam menghadapi

Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

3. Pemberian Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri (P3DN)

Selain itu, dalam rangka mendorong diterapkannya optimalisasi

penggunaan produk dalam negeri, Menteri Perindustrian telah

menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2011

tentang Pedoman Penggunaan Barang/Jasa Produk Dalam Negeri.

Sesuai pedoman tersebut Menteri akan melakukan penilaian dan

memberikan peringkat setiap tahun kepada Pimpinan Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah, BI, BHMN, BUMN,

BUMD, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terhadap

penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah.

Tujuan dari pemberian penghargaan P3DN adalah sebagai

berikut12:

1. Mendorong penggunaan produk dalam negeri secara maksimal

pada instansi tersebut di atas.

2. Mendorong pertumbuhan penggunaan produk dalam negeri pada

pengadaan barang/jasa di instansi tersebut di atas

3. Memacu dunia usaha nasional untuk selalu meningkatkan Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta mutu produknya guna

meraih kepercayaan konsumen dalam negeri.

12 Pedoman Pemberian Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

(P3DN) Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2012. Hlm. 3.

4. Mendorong tumbuhnya produk-produk baru dalam negeri untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat.

5. Memperkuat basis produksi nasional agar mampu bersaing di pasar

dalam negeri dan menjadi prioritas bagi belanja pemerintah.

6. Membangun kesadaran serta menciptakan pemahaman bahwa

industri dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat.

7. Memberikan teladan bagi masyarakat untuk menggunakan produk

dalam negeri.

8. Membangun kecintaan bangsa Indonesia terhadap produk dalam

negeri.

Dasar penilaian yang digunakan adalah13:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah.

2. Inpres Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam

Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2011, tentang

Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Pada Tim Nasional

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri Dalam Pengadaan

Barang/jasa Pemerintah.

4. Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN).

7. Peraturan-peraturan serta Program lain yang terkait dengan P3DN

yang diimplementasikan Institusi terkait.

13 Ibid. Hlm 4.

Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan

semangat dalam menyukseskan kebijakan P3DN ini, karena pada

dasarnya kebijakan ini memiliki tujuan yang baik untuk melindungi

dan menguatkan industri dalam negeri. Dengan demikian memang

perlu adanya dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah guna

semakin mendorong penggunaan produk dalam negeri.

4. Pemberian Sanksi

Pengaturan tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri (P3DN), terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan.

Salah satu peraturan yang tegas mengatur yaitu dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dimana dalam Pasal 85

dijelaskan bahwa “Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri,

Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri” .

Pengaturan tersebut diteruskan dalam Pasal 86 dimana dinyatakan

bahwa :

2) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib

digunakan oleh:

c. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam

pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal

dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran

pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah

dari dalam negeri atau luar negeri; dan

d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan

badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang

pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja

negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau

pekerjaan-nya dilakukan melalui pola kerja sama antara

Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau

mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

3) Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif

berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c.

pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif dan besaran denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau

belum mencukupi (UU Perindustrian).

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas dapat diketahui bahwa

pemerintah berhak untuk memberikan saknsi administrasi terhadap

lembaga atau instansi yang tidak mendukung pelaksanaan kebijakan

P3DN. Hal ini tentunya didasarkan bahwa tanggung jawab untuk

melakukan perlindungan serta mendukung industri dalam negeri bukan

hanya tanggung jawab salah satu pihak saja, namun perlu adnya

dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan

P3DN dapat benar-benar dilaksanakan guna mendukung industri dalam

negeri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dinamika kondisi industri lokal saat ini memerlukan sebuah tatanan baru

dan dorongan dari pemerintah guna dapat bersaing dengan negara-negara

lain di kawasan Asean dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional

yang semakin berkembang. Hal tersebut didasarkan pada lemahnya tingkat

persaingan dari industri lokal itu sendiri. Dengan mencermati kondisi

industri di Indonesia yang sedemikian rupa, maka dapat dikatakan

kesiapan industri lokal untuk menghadapi era MEA masih perlu dibenahi

dan seyogyanya mendapatkana perhatian yang serius dari pemerintah.

Dimana pemerintah berkewajiban untuk meminimalisir hambatan-

hambatan berupa stabilitas perekonomian, ekspor dan impor, serta

investasi. Sehingga dari pada itu, pemerintah dapat melindungi industri

lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

2. Langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam upaya

optimalisasi peran kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri (P3DN) antara lain dengan cara sebagai berikut :

a. Pemanfaatan sektor potensial dalam Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri (P3DN)

Melalui mekanisme pengoptimalkan beberapa sektor yang potensial

dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

b. Pembentukan Tim Nasional

Pembentukan Tim Nasional adalah untuk memaksimalkan kebijakan

pemerintah yang ada terkait dengan Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri (P3DN). Tentunya dengan dibentuknya Tim Nasional

P3DN ini dapat benar-benar memberikan efek nyata terhadap

peningkatan industri dalam negeri. Dimana kebijakan-kebijakannya

diharapkan sangat mendukung dan melindungi industri dalam negeri

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

c. Pemberian Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri (P3DN)

Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat

dalam menyukseskan kebijakan P3DN ini, karena pada dasarnya

kebijakan ini memiliki tujuan yang baik untuk melindungi dan

menguatkan industri dalam negeri.

d. Pemberian Sanksi

Salah satu peraturan yang tegas mengatur yaitu dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dalam Pasal 85

dan 86 UU Perindustrian dapat diketahui bahwa pemerintah berhak

untuk memberikan saknsi administrasi terhadap lembaga atau instansi

yang tidak mendukung pelaksanaan kebijakan P3DN.

B. Saran

1. Ada beberaapa hal yang harus dipersiapkan Indonesia Indonesia untuk

memenangkan MEAantara lain :

a. Indonesia harus memperbaiki kualitas SDM nya karena itu faktor

terpenting untuk memenangkan MEA

b. Indonesia harus meningkatkan produktivitasnya agar pasar Indonesia

tidak di banjiri barang dari luar negeri

c. Indonesia harus meningkatkan daya saing agar tidak kalah bersaing

dengan penduduk negara ASEAN yang lain dalam rangka menghadapi

MEA

2. Tanggung jawab untuk melakukan perlindungan serta mendukung industri

dalam negeri bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak saja, namun

perlu adnya dukungan dari berbagai pihak termasuk stakeholders. Dengan

demikian pelaksanaan kebijakan P3DN dapat benar-benar dilaksanakan

guna mendukung industri dalam negeri dalam menghadapi Masyarakat

Ekonomi Asean (MEA) 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sjamsul Arifin. 2008. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:Memperkuat

Sinergi ASEAN Ditengah Kompetisi Global. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk

Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Pada Tim Nasional Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan

dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Jurnal

Fasochah. 2010. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Dalam Menghadapi Dampak Krisis Global. Semarang : STIE Dharmaputra. Vol

17, No.31.

Koesrianti. 2013. Pembentukan Asean Economic Community (AEC) 2015:

Integrasi Ekonomi Berdasar Komitmen Tanpa Sanksi. Jurnal Law Review, Vol.

XIII, No. 2.

Niken Paramita Purwanto. 2015. Kebijakan Penguatan Industri Dalam

Negeri. Dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Pengkajian

Pengolahan Data dan Informasi Vol. VII, No. 18/II/P3DI/September/2015.

Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat

Jenderal DPR RI.

Lainnya

Arya Baskoro. TT. Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia

dengan Adanya Masyarakat Ekonomi Asean. Center For Risk Management

Studies: http://crmsindonesia.org.

Pedoman Pemberian Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri (P3DN) Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tahun 2012.

Santoso, W. et.al. 2008. Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: Integrasi

ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional. Jakarta: Biro Riset

Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Sella Panduarsa Gareta. 2015. Antaranews, diakses pada tanggal 8

Desember 2015 pukul 23.12 WIB, melalui alamat

http://www.antaranews.com/berita/495825/p3dn-dorong-pemberdayaan-industri-

nasiona.l

http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_8.pdf.

http://www.kemenprin.go.id/artikel/8095/Pemerintah-Bentuk-Program-

Komprehensif.

http://www.antaranews.com/berita/510903/pemerintah-terus-dorong-

peningkatan-penggunaan-produk-dalam-negeri.