BUKU REPOSISI PUSDIKLAT INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REPOSISI PENGEMBANGAN UNIT PENDIDIKAN DAN BALAI DIKLAT INDUSTRI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Cetakan Pertama, 2012

Hak Cipta: Pusdiklat Industri – Kementerian Perindustrian

Dilarang mengutip sebagian ataupun

Seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun

Tanpa izin dari penerbit

ISBN: 978‐602‐96218‐6‐0

Dicetak oleh:

Pusdiklat Industri – Kementerian Perindustrian

Jl. Widya Chandra VIII No. 34

Jakarta ‐ 12190

SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM

Telp. 5255509

PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : 09/SJ‐IND/PER/10/2012

TENTANG

REPOSISI PENGEMBANGAN UNIT PENDIDIKAN DAN BALAI DIKLAT INDUSTRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tuntutan globalisasi untuk ketersediaan

Sumber Daya Manusia (SDM) Industri yang kompeten dan profesional, maka peran dan fungsi Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri yang profesional dan kompeten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu untuk melakukan Reposisi Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.

Mengingat : 1. Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009‐2014;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M‐IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 145/M‐IND/PER/10/2009 tentang Statuta Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta;

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 146/M‐IND/PER/10/2009 tentang Statuta Akademi Pimpinan Perusahaan;

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 148/M‐IND/PER/10/2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M‐IND/PER/10/2009 tentang Statuta Akademi Teknik Industri Makassar;

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 151/M‐IND/PER/10/2009 tentang Statuta Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan;

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32/M‐IND/PER/3/2011 tentang Statuta Akademi Kimia Analisis Bogor;

16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M‐IND/PER/3/2011 tentang Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Industri;

17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M‐IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian

Nomor : 09/SJ‐IND/PER/10/2012

18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M‐IND/PER/8/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan ‐ SMTI;

19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M‐IND/PER/8/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan ‐ SMAK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Reposisi Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri dilingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini sebagai acuan dalam Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri dilingkungan Kementerian Perindustrian.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya Peraturan Sekretaris Jenderal ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perindustrian sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2012 Mei

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Perindustrian; 3. Wakil Menteri Perindustrian; 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian; 6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Anggaran yang terkait; 7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Kepala Biro Keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian; 8. Kepala Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian; 9. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran yang terkait; 10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang terkait; 11. Kepala Balai Diklat Industri 12. Pimpinan Unit Pendidikan dilingkungan Kementerian Perindustrian; 13. Pertinggal.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian

Nomor : 09/SJ‐IND/PER/10/2012

LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/SJ‐IND/PER/10/2012 TANGGAL : 03 Oktober 2012

REPOSISI PENGEMBANGAN UNIT PENDIDIKAN DAN BALAI DIKLAT INDUSTRI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI

TAHUN ANGGARAN 2012

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/SJ‐IND/PER/10/2012 TANGGAL : 03 Oktober 2012

REPOSISI PENGEMBANGAN UNIT PENDIDIKAN DAN BALAI DIKLAT INDUSTRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 4 1.3. Kerangka Pikir Reposisi ......................................................................... 5

BAB II PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI ................................................................. 9

2.1. SDM Dalam Perkembangan Global ....................................................... 9 2.2. SDM Dalam Pembangunan Ekonomi .................................................... 14 2.3. SDM Dalam Pengembangan Sektor Industri ......................................... 17

BAB III KONDISI UNIT PENDIDIKAN DAN BALAI DIKLAT INDUSTRI .......................... 21

3.1. Balai Diklat Industri ............................................................................... 22 3.2. Pendidikan Tinggi Vokasi Industri ......................................................... 23 3.3. Sekolah Menengah Kejuruan ................................................................ 24

BAB IV REPOSISI UNIT PENDIDIKAN DAN BALAI DIKLAT INDUSTRI ......................... 25

4.1. Makna dan Kerangka Reposisi Unit Pendidikan dan BDI ...................... 25 4.2. Sasaran dan Indikator Reposisi ............................................................. 28 4.3. Program Reposisi .................................................................................. 29

BAB V PENUTUP ....................................................................................................... 53

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah‐Nya

sehingga Buku Reposisi Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat

Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian dapat diselesaikan dan

diterbitkan.

Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing industri nasional salah

satu pilar yang perlu dibenahi adalah manusianya dengan melalui

pembangunan basic mentality SDM sehingga berkembang kesadaran mutu di

setiap struktur industri. Basic mentality adalah suatu sikap mental yang

mendasari cara berfikir, cara bersikap dan cara bertindak dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawab yang selaras dengan nilai‐nilai dan arah

pembangunan industri nasional.

Pengembangan basic mentality SDM Industri ini harus dilakukan

dengan menata dan menguatkan lembaga pendidikan dan pelatihan industri

yang meliputi perangkat keras (Hardware), manajemen dan teknologi

(Technoware), penyempurnaan Organisasi (Organware) dan peningkatan

kemampuan sumber daya manusia (Humanware). Sehingga dapat

menghasilkan Sumber daya manusia Industri yang kompeten dan sesuai

dengan kebutuhan dunia usaha industri.

Reposisi Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri di

lingkungan Kementerian Perindustrian ini diharapkan dapat menjadi pedoman

untuk perencanaan dan pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat

Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Sekretaris Jenderal

Ansari Bukhari

Kebijakan Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri Hal | 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reposisi penting dilakukan sejalan dengan tuntuan MP3EI yang

menyatakan bahwa untuk menjadi negara maju pada 2025, dengan

PDB per kapita antara USD 14.250‐15.000 diperlukan pertumbuhan

ekonomi 6,4‐7,5% per tahun selama 2011‐2014 dan sekitar 8‐9%

pertahun selama 2015‐2025. Untuk mendukung pencapaian target

pertumbuhan ekonomi seperti di atas, sektor industri harus mencapai

pertumbuhan 8,5% pada 2014 dan terus naik hingga mencapai 9,75%

pada 2020‐2025

Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional menjadi salah

satu strategi utama pelaksanaan MP3EI dan Akselerasi Industrialisasi.

Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin

pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil

penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber

daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh

karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan

untuk mendukung hal tersebut diatas haruslah bisa menciptakan

sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap

perkembangan sains dan teknologi.


Sumber daya manusia yang produktif merupakan penggerak

pertumbuhan ekonomi. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang

produktif, maka diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan

dengan kebutuhan pembangunan. Dalam ekonomi yang semakin

bergeser ke arah ekonomi berbasis pengetahuan, peran pendidikan

sangat penting, antara lain untuk menghasilkan tenaga kerja yang

unggul dan produktif, yang semakin mampu menerapkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan, untuk meningkatkan nilai

tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan daya saing industri nasional merupakan pilar

terpenting dalam membangun pertumbuhan ekonomi bangsa, untuk

meningkatkan kualitas dan daya saing industri nasional salah satu pilar

yang perlu dibenahi adalah manusianya dengan melalui pembangunan

basic mentality SDM‐nya sehingga berkembang kesadaran mutu di

setiap struktur industri. Basic mentality adalah suatu sikap mental yang

mendasari cara berfikir, cara bersikap dan cara bertindak dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang selaras dengan nilai‐nilai

dan arah pembangunan industri nasional. Pengembangan basic

mentality SDM Manusia Industri ini harus dilakukan dengan menata

dan menguatkan lembaga pendidikan dan pelatihan industri melalui

penataan dan penguatan perangkat kerasnya (Hardware), manajemen

dan teknologinya (Technoware), penyempurnaan Organisasinya

(Organware) dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia

(humanware).


Menurut data BPS yang diolah oleh Kementerian Perindustrian

kebutuhan tenaga kerja industri manufaktur dari 2011‐2014 dalam

rangka MP3EI berdasarkan koridor ekonomi, untuk koridor Sumatera

diproyeksikan bertambah sebesar 112.356 tenaga kerja per tahun

(1.698.730 pada tahun 2011, 1.800.303 pada tahun 2012, 1.910.818

pada tahun 2013, dan 2.035.799 pada tahun 2014). Sedangkan untuk

koridor Jawa diproyeksikan kebutuhan tenaga kerja industri meningkat

sebanyak 217.317 orang per tahun. Persebaran kebutuhan tenaga kerja

sektor industri masih terkonsentrasi di dua koridor, yaitu koridor Jawa

(75,80%) dan koridor Sumatera (13,30%). Sedangkan untuk koridor

Kalimantan, Sulawesi, Bali‐NT, Papua‐Maluku kebutuhan tenaga kerja

industri masih rendah dikarenakan persebaran industri yang masih

terpusat di Jawa dan Sumatera.

Proyeksi kebutuhan tenaga kerja industri manufaktur tersebut

dikelompokan juga menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa

pasar tenaga kerja di Indonesia masih membutuhkan tenaga kerja

dengan tingkat pendidikan minimal di sektor industri padat karya

(62,80% pada tahun 2011, 61,70% pada tahun 2012, 60,30% pada

tahun 2013, 58,50% pada tahun 2014), meskipun memiliki tren

menurun dari tahun ke tahun. Minimnya tingkat pendidikan yang

dimiliki oleh tenaga kerja masih bisa ditunjang dengan keterampilan

yang dimiliki terkait sektor industri yang bersangkutan. Untuk level

pendidikan SMA/SMK dan Diploma diproyeksikan mencakup kurang

lebih 40% dari total kebutuhan tenaga kerja industri (2,2 juta untuk

level SMA, 2,7 juta dengan tingkat pendidikan SMK, serta 1 juta untuk


tingkat Diploma). Untuk kebutuhan tenaga kerja industri manufaktur

dengan tingkat pendidikan D4 ke atas diproyeksikan membutuhkan

kurang lebih 270.000 tenaga kerja per tahun

Sedangkan Jumlah tenaga kerja industri manufaktur dalam

rangka akselerasi industrialisasi diproyeksikan pada tahun 2011‐ 2014

akan terserap oleh tiga sektor industri non migas, meliputi Industri

Makanan, Minuman, dan Tembakau (28,20% atau sekitar 4,2 juta

tenaga kerja), Industri Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki (25,30% atau

sekitar 3,8 juta tenaga kerja), serta Industri Barang Kayu dan Hasil

Hutan Lainnya (16,50% atau sekitar 2,5 juta tenaga kerja). Sedangkan

untuk industri migas, kebutuhan tenaga kerja diproyeksikan stabil di

angka +/‐ 35.000 tenaga kerja (0,30% dari total proyeksi kebutuhan

tenaga kerja industri manufaktur).

1.2. Maksud dan Tujuan

Sejalan dengan tuntutan MP3EI dan Akselerasi Industrialisasi,

reposisi lembaga pendidikan dan pelatihan industri menjadi semakin

penting untuk dilakukan dengan maksud untuk mengantisipasi

perubahan‐perubahan yang cepat akibat globalisasi dan perdagangan

bebas khususnya dalam pengembangan kompetensi sumber daya

manusia industri. Selain itu, melalui reposisi lembaga pendidikan dan

pelatihan industri diharapkan dapat membangun SDM Industri yang

profesional dan kompeten, menyediakan tenaga kerja terampil, ahli

madya dan ahli sesuai kebutuhan sektor industri, dan membangun


manajemen pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan

bertaraf internasional.

Adapun tujuan reposisi lembaga pendidikan dan pelatihan

industri yaitu :

1. Terwujudnya Pusdiklat Industri sebagai holding dalam menyiapkan

SDM Aparatur dan SDM Industri yang kompeten;

2. Terwujudnya Balai Diklat Industri yang berbasis pada spesialisasi

dan kompetensi dalam menciptakan SDM Industri yang siap pakai

dan Wirausaha Industri Kecil dan Menengah;

3. Terwujudnya Sekolah Menengah Kejuruan yang bertaraf

internasional, berbasis spesialisasi dan kompetensi dalam

menciptakan tenaga kerja terampil yang siap pakai dan dapat

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

4. Terwujudnya Perguruan Tinggi Vokasi yang berbasis spesialisasi dan

kompetensi dalam menciptakan ahli madya terampil yang siap

pakai.

Dengan demikian reposisi pengembangan pendidikan vokasi

industri dan balai diklat industri diharapkan dapat mengembangkan

kompetensi SDM sesuai kebutuhan dunia usaha, sehingga dapat

mendukung peningkatan daya saing industri nasional.

1.3. Kerangka Pikir Reposisi

Kekuatan kelembagaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Industri yang tersebar di berbagai kota strategis di Indonesia


merupakan modal awal yang sangat baik untuk melaksanakan reposisi.

Pembangunan ekonomi mengisyaratkan pengembangan sumber

manusia hendaknya dibangun dengan dua pendekatan, yaitu

pendekatan koridor ekonomi, dan pendekatan pengembangan tenaga

kerja industri.

Dengan pendekatan enam koridor ekonomi sesuai dengan

MP3EI, terlihat dengan jelas dimana industri‐industri yang

pertumbuhannya perlu didorong oleh pemerintah. Peran Pusdiklat

Industri, Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri adalah menentukan

daerah yang memerlukan suplai sumber daya manusia industri untuk

membantu dorongan pemerintah tersebut. Pendekatan Koridor

Ekonomi merupakan pendekatan yang berorientasi lebih ke wilayah

maupun kebutuhan by design yang telah dituangkan dalam MP3EI.

Diharapkan dengan adanya pusat‐pusat akademis, maka industri disana

akan tumbuh dengan pesat sesuai dengan desain dan harapan

pemerintah. Misalnya, Pendidikan Tinggi Teknologi Industri Medan

yang diharapkan akan mengambil spesialisasi di kelapa sawit, baik

lulusannya maupun hasil penelitiannya akan mampu mendorong

bertumbuhnya industri pengolahan kelapa sawit di koridor sumatera.

Berbeda dengan pendekatan koridor ekonomi yang by‐design,

Pendekatan pengembangan tenaga kerja industri lebih kepada

orientasi pasar, atau by demand, dimana reposisi dilakukan karena

permintaan akan kebutuhan tenaga kerja ahli maupun ahli madya

begitu tinggi pada sektor industri tertentu di wilayah tertentu. Peluang

ini mendorong Seluruh Unit Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan


Kementerian Perindustrian terdorong untuk menyuplai pendidikan dan

pelatihan yang diperlukan oleh tenaga kerja maupun calon tenaga kerja

sektor industri.

Berdasarkan kedua pendekatan itu kerangka pikir reposisi Unit

Pendidikan, Balai Diklat Industri dan Pusdiklat Industri ini

dikembangkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah

dirumuskan yaitu: “Menjadi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Di

Bidang Industri Yang Unggul, Berbasis Kompetensi Dan Berdaya Saing

Pada tahun 2025”. Dalam rangka menacapai visi tersebut, berikut

disajikan tahapan yang harus dicapai oleh Pusdiklat Industri.

2014PemantapanSistemPendidikan Dan PelatihanBerbasisKompetensi&Spesialisasi

2020Pelopor Institusi PendidikanDan Pelatihan Yang TerpercayaDalam Pengembangan SDM Industri Profesional

2025Menjadi LembagaPendidikan Dan PelatihanDi Bidang Industri Yang Unggul, BerbasisKompetensi Dan BerdayaSaing

Gambar 1 Visi Pusdiklat Industri


Visi tersebut akan diwujudkan dengan tiga Misi yang fokus

utamanya :

1. Membangun SDM Industri yang kompeten dan profesional;

2. Menyediakan tenaga kerja terampil, ahli madya dan ahli sesuai

kebutuhan sektor industri;

3. Membangun manajemen pendidikan dan pelatihan yang berbasis

kompetensi dan bertaraf internasional.

Secara sederhana kerangka pikir reposisi Unit Pendidikan, Balai

Diklat Industri dan Pusdiklat Industri digambarkan sebagai berikut.

Kebijakan Industri Nasional

Akselerasi Industrialisasi

MP3EI

Pendekatan Koridor Ekonomi

Pendekatan Pengembangan Tenga

Kerja Industri

MENJADI LEMBAGA PENDIDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG INDUSTRI YANG UNGGUL, BERBASIS KOMPENTENSI DAN

BERDAYA SAING

1. Membangun SDM Industri yang kompeten dan professional; 2. Menyediakan tenaga kerja terampil, ahli madya dan ahli sesuai

kebutuhan sektor industri; 3. Membangun manajemen pendidikan dan pelatihan yang berbasis


VISI PUSDIKLAT INDUSTRI 2025

MISI S.D. 2015

MENJADIKAN PUSDIKLAT INDUSTRI SEBAGAI HOLDING DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM INDUSTRI

MENJADIKAN BDI SEBAGAI PUSAT PELATIHAN IKM

BERBASIS KOMPETENSI DAN

SPESILISASI

MEMBANGUN PENDIDIKAN KEJURUAN INDUSTRI

SEPENUHNYA BERBASIS SBI DAN KOMPETENSI

PENGUATAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS ANTAR PIHAK (DIREKTORAT JENDERAL, BPKIMI, DUNIA

USAHA, ASOSIASI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN DALAM DAN LUAR NEGERI )

MEMBANGUN PENDIDIKAN VOKASI

INDUSTRI SEPENUHNYA BERBASIS

SPESILISASI DAN KOMPETENSI

Aparatur Industri Kompeten

Wirausaha Industri Kompeten

Tenaga Kerja Industri

Kompeten

Reposisi Kebijakan Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri

Gambar 2 Kerangka Pikir Reposisi


BAB II PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI

2.1. SDM Dalam Perkembangan Global

Perkembangan global secara langsung dan tidak langsung

memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di dalamnya.

Budaya global berinteraksi dengan budaya regional, nasional,

organisasi dan fungsi‐fungsi organisasi termasuk sikap dan perilaku

individu di dalamnya sehingga perubahan global juga dapat direspon

dan mempunyai hubungan dan pengaruh dengan aktivitas manusia

dalam organisasi. Perkembangan global memiliki pengaruh yang besar

terhadap perkembangan ilmu MSDM karena pada dasarnya memang

perubahan itu terjadi pada segenap manusia yang selama ini berada

dalam organisasi‐organisasi. Perubahan merupakan fenomena yang

tidak mungkin dihindari, tetapi bagaimana SDM dapat memanfaatkan

perubahan bagi kepentingan organisasi dan anggota‐anggota di

dalamnya. Jika tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan

yang terjadi maka organisasi akan menjadi ‘status quo’ yang berakhir

pada pengurangan bahkan pemusnahan organisasi di masa yang akan

datang.

Perubahan‐perubahan yang terjadi dalam lingkungan MSDM

adalah kecenderungan‐kecenderungan yang mencakup keragaman

angkatan kerja, teknologi, globalisasi, dan perubahan dunia jabatan

dan kerja. Keragaman angkatan kerja akan terus berubah secara


dramatis akan lebih beragam seperti angkatan kerja wanita, kelompok

minoritas, para pekerja manula memasuki dunia kerja. Perubahan

teknologi akan terus menggeser pekerjaan dari suatu tempat ke

tempat lain dan berperan besar dalam meningkatkan produktivitas,

berkurangnya tenaga kerja buruh kasar ke tenaga kerja ahli, lingkungan

yang semakin kompetitif serta menyusutnya peranan hirarki.

Globalisasi adalah kecenderungan perusahaan/organisasi untuk

memperluas penjualan atau manufakturing mereka ke pasar baru di

luar negeri. Akibat proses globalisasi menimbulkan tren dalam dunia

kerja dalam aspek teknologi yang akhirnya melahirkan dunia jabatan

dan kerja. Kita bisa melihat perangkat dan peralatan kantor

bermunculan seperti mesin fax, fotokopi, mesin cetak, komputer

personal (PC), internet, chatting, facebook, laptop, hand phone,

blackberry yang semakin kuat mempengaruhi perubahan SDM dalam

organisasi.

Globalisasi dan perdagangan dunia merupakan dua arus yang

saling mempengaruhi atau memperkuat satu dengan yang lainnya,

yang sekarang sedang menghadang dunia dan kedua arus tersebut

akan semakin kuat pada masa yang mendatang, seiring dengan

kemajuan teknologi serta peningkatan pendapatan per kapita dan

penambahan jumlah penduduk dunia. (Tulus T.H. Tambunan, 2004).

Globalisasi ekonomi diartikan sebagai suatu proses dimana semakin

banyak negara di dunia yang terlibat langsung dengan kegiatan

ekonomi atau produksi dunia. Proses globalisasi ekonomi adalah

perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau


struktural, dan perubahan ini semakin kuat dengan berlangsungya juga

proses perdagangan dunia. Munculnya dua arus ini yang mengubah

tatanan perekonomian dan perdagangan dunia jelas akan berpengaruh

sangat kuat terhadap setiap negara, terutama yang menerapkan

kebijakan perdagangan bebas atau ekonomi terbuka. Pengaruh

tersebut tidak hanya pada kegiatan produksi di dalam negeri, tetapi

juga pada aspek‐aspek kehidupan masyarakat sehari‐hari.

Globalisasi menurut Thomas I. Friedman dalam Hendra Halwani

(2005) mempunyai tiga dimensi : Pertama, dimensi idea atau ideology,

yaitu kapitalisme, termasuk seperangkat nilai lain yang menyertainya

yaitu falsafah individualisme, demokrasi dan HAM. Kedua, dimensi

ekonomi, yaitu pasar bebas dengan seperangkat tata nilai lain yang

harus membuka kesepakatan terbukanya arus barang dan jasa dari

suatu negara ke negara lain. Ketiga, dimensi teknologi, khususnya

teknologi informasi, yaitu akan terbuka batas‐batas negara sehingga

negara makin tanpa batas (bordless country).

Tren yang paling besar mencakup pergeseran dari industri

manufaktur ke industri jasa. Industri jasa sangat pesat meliputi jasa

makanan yang serba instant, industri eceran, konsultasi, pendidikan

dan pengajaran maupun bidang jasa konsultan hukum, dan seterusnya.

Perubahan mendasar yang kedua mengenai semakin besarnya peran

pekerjaan pengetahuan dan modal manusia (human resource capital).

Penekanan para spesialis pada organisasi seperti yang dinyatakan oleh

Peter F. Drucker adalah semakin besarnya peran pengetahuan dan

modal manusia yaitu penekanan pada pengetahuan, pendidikan,


pelatihan, keterampilan, dan keahlian manusia dengan mengorbankan

modal fisik seperti peralatan, mesin dan pabrik secara fisik. Kekuatan

otak semakin dominan dalam SDM. Organisasi tidak akan lepas dari hak

paten, proses, keterampilan manajemen, informasi tentang pelanggan

dan pemasok. Jadi pengetahuan adalah modal intelektual yang semakin

dibutuhkan SDM di masa yang akan datang.

Tantangan MSDM menurut Mathis dan Jackson (2006,h.46)

adalah lingkungan yang mempengaruhi perubahan yang signifikan

sebagai berikut :

a. Perubahan ekonomi dan teknologi

b. Ketersediaan dan kualitas angkatan kerja

c. Pertumbuhan angkatan kerja tidak tetap

d. Persoalan demografi

e. Penyeimbangan pekerjaan/keluarga

f. Penyusunan ulang organisasional dan merger/akuisisi

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan membuka

peluang sekaligus tantangan bagi dunia usaha di Indonesia. Menjadi

peluang bila organisasi dapat mensikapi perubahan secara positif.

Artinya, organisasi memiliki tingkat reponsivitas yang tinggi terhadap

perubahan yang ada di sekitarnya. Dengan demikian organisasi telah

menyiapkan dirinya dengan berbagai perangkatnya sedemikian rupa

sehingga mampu untuk bersaing dengan organisasi‐organisasi lain, baik

dari dalam maupun dari luar. Organisasi yang demikian ini memang

telah dibentuk untuk selalu siap berubah. Untuk keperluan ini,

organisasi telah menyiapkan dan memiliki berbagai sumber daya, baik


manusia, finansial, tehnologi, sistem informasi, jaringan bisnis, budaya

organisasi dan lain‐lain. Namun sebaliknya bagi organisasi yang miskin

(kreativitas dan sumber daya), maka mensikapi perubahan dan

perkembangan industri sebagai tantangan dan ancaman. Sikap seperti

ini dikarenakan perusahaan luput atau enggan untuk bersiap diri atau

enggan berubah.

Salah satu faktor yang amat penting untuk dipersiapkan adalah

sumber daya manusia (SDM). Pada era akhir milenium dua yang lalu,

penyiapan SDM ini belum menjadi prioritas organisasi dunia usaha.

SDM belum dipandang sebagai aset perusahaan yang memiliki potensi,

tetapi SDM masih dipandang sebagai sumber pengeluaran biaya.

Paradigma seperti ini adalah sebuah pandangan yang tidak benas

secara keseluruhan. Mereka memandang SDM sebagai objek sebuah

organisasi, bukan sebagai subjek. Pola pandang seperti ini akan

menimbulkan cara mengelola yang keliru, yaitu SDM sebagai sumber

pengeluaran biaya. Pengelolaan dan pengembangan SDM yang

demikian ini lebih dianggap sebagai ‘fixed cost’ daripada investasi.

Namun dalam tahun‐tahun belakangan ini seiring dengan maraknya

globalisasi, pendekatan terhadap faktor SDM mulai berubah. SDM

dipandang sebagai kekayaan perusahaan. Karyawan sebagai subjek

perusahaan yang memiliki potensi dan kemampuan untuk lebih

berkinerja. Banyak organisasi, terutama pada perusahaan‐perusahaan

besar telah merubah paradigmanya. Mereka lebih berpandangan

bahwa SDM adalah aset perusahaan yang dapat membawa

keuntungan, baik dari sisi finansial maupun dalam brand image. Untuk


itu, mereka merelokasikan pos biaya SDM menjadi biaya investasi

(investment cost) yang dalam jangka waktu tertentu akan mampu

memberikan ‘return’ bagi organisasi, sehingga rumusan ROI (return on

investment) pun dapat diterapkan untuk menghitung IRR (Internal Rate

of Return) maupun NPV (Net Present Value) dari faktor SDM.

Paradigma terhadap Unit SDM (yang dulu terkenal dengan istilah

Personalia atau Kepegawaian) yang tadinya dianggap sebagai

‘supporting function’ telah bergeser menjadi ‘strategic function’ oleh

karena SDM telah menjelma menjadi faktor produksi yang penting.

Sebenarnya pergeseran paradigma inilah yang telah dan sedang terjadi

di dunia internasional, sehingga perusahaan‐perusahaan yang tidak

menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan dan pengembangan

SDMnya cepat atau lambat akan tertinggal jauh di belakang. Dunia

bisnis saat ini telah menyadari bahwa perusahaan hanya dapat ‘survive’

dan memperoleh ‘value added’ (nilai tambah) yang baik apabila

dikelola oleh SDM yang profesional dan kompeten.

2.2. SDM Dalam Pembangunan Ekonomi

Sumber daya manusia (SDM) adalah modal dasar pembangunan

yang terdiri atas dimensi kuntitatif yaitu jumlah dan struktur penduduk,

serta dimensi kualitatif yaitu mutu hidup penduduk. Disamping itu,

SDM juga merupakan faktor dominan yang harus diperhatikan dalam

penyelenggaraan pembangunan guna memperlancar pencapaian

sasaran pembangunan nasional yaitu antara lain kualitas manusia dan


masyarakat Indonesia dan penguasaanya terhadap iptek, serta disiplin

nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan kepada hukum

dan norma‐norma yang berlaku dalam masyarakat.

Suatu bangsa dapat dikatakan semakin mandiri bila bangsa

tersebut semakin mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan

sederajat dengan bangsa lain dengan kekuatan sendiri. Ini berarti

terpenuhinya beberapa syarat, antara lain meningkatnya kualitas

sumber daya manusia yang tercermin dari semakin banyak tenaga

profesional yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan

pembangunannya.

Dengan demikian betapa pentingnya kualitas sumber daya

manusia, baik sebagai tenaga penggerak atau pelaku pembangunan

maupun sebagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dengan

perkataan lain, sumber daya manusia sebagai inti pembangunan adalah

merupakan salah satu input (faktor) yang menentukan keberhasilan

pembangunan, maupun sebagai output atau yang ingin dihasilkan dari

proses pembangunan nasional tersebut.

Untuk menangani masalah ketenagakerjaan maka pemerintah

menetapkan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam

UU tersebut pasal 4 menetapkan bahwa pembangunan

ketenagakerjaan bertujuan untuk:

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal

dan manusiawi,


b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan

daerah,

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan

kesejahteraan, dan

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Selanjutnya dikatakan, bahwa semua tenaga kerja memperoleh

perlakuan yang tidak diskriminatif untuk memperoleh pekerjaan

maupun dari pelaku usaha. Dalam aturan ini juga dilengkapi dengan

aturan tentang upah, pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian

perselisihan antara tenaga kerja dengan pelaku usaha.

Peran dan fungsi pemerintah dalam ketenagakerjaan adalah

menciptakan kesempatan kerja seluas‐luasnya, baik sendiri maupun

bersama masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 39. Dalam

kapasitasnya memperluas lapangan kerja, pemerintah harus

mendayagunakan berbagai sektor ekonomi baik berbasis sumber daya

alam maupun teknologi.

Upaya di bidang pendidikan yang terkait dengan peningkatan

SDM industri adalah dalam Program Pendidikan Menengah yang di

dalam salah satu kegiatan pokoknya adalah pengembangan pendidikan

kejuruan mengacu pada standard kompetensi kerja nasional,

internasional dan industri serta penataan bidang keahlian pada

pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan

lapangan kerja serta mendukung upaya meningkatkan kerjasama

dengan dunia usaha dan industri.


2.3. SDM Dalam Pengembangan Sektor Industri

Akselerasi industrialisasi 2012‐2014 berfokus pada 15 (lima

belas) subsektor industri. Lima belas subsektor tersebut tercakup ke

dalam tiga kelompok besar, yaitu: (1) Kelompok industri berbasis hasil

tambang, (2) Kelompok industri berbasis hasil pertanian, dan (3)

Kelompok industri berbasis sumber daya manusia dan pasar

domestik.

Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki keunggulan dalam hal

ketersediaan bahan mentah hasil tambang dan hasil pertanian

[terutama perkebunan) dan jumlah penduduk besar. Jumlah penduduk

besar menciptakan keunggulan komparatif (comparative advantage)

bagi industri padat karya dan industri berbasis pasar domestik.

Penetapan industri yang menjadi fokus pengembangan dilakukan

berdasarkan pertimbangan berikut:

a. Ketersediaan bahan baku;

b. Kebutuhan pasar domestik dan penggunaan tenaga kerja; dan

c. Cita‐cita mengenai bangun industri nasional di masa depan.

Akselerasi Industrialisasi dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi

utama, yaitu:

1. Mendorong Partisipasi Dunia Usaha Dalam Pembangunan

Infrastruktur;

2. Percepatan Proses Pengambilan Keputusan untuk Menyelesaikan

Hambatan Birokrasi (Debottlenecking);

3. Reorientasi Kebijakan Ekspor Bahan Mentah dan Sumber Energi;


4. Mendorong Peningkatan Produktivitas & Daya Saing;

5. Meningkatkan Integrasi Pasar Domestik.

Pada tahap pelaksanaannya, kelima strategi utama di atas

dijalankan melalui penerapan pada 6 (enam) area kebijakan, yaitu: (1)

Kebijakan Pengamanan Industri Dalam Negeri, (2) Pembangunan

Infrastruktur, (3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Birokrasi, (4)

Penyempurnaan dan Harmonisasi Regulasi, (5) Kebijakan Fiskal, serta

(6) Pembangunan SDM Industri.

Melalui akselerasi industrialisasi 2012 – 2014, industri

manufaktur diharapkan dapat tumbuh 8,59% pada 2014 dengan target

rata‐rata pertumbuhan industri manufaktur 6,79% dan tren yang

semakin lama semakin meningkat menjadi 8,95% di tahun 2014. Target

rata‐rata menurut cabang industri bervariasi dari 3,40% (industri kayu)

hingga industri makanan, minuman dan tembakau 9,16 % selama

periode 2010‐2014 sesuai tabel berikut.

Tabel 1 Proyeksi Pertumbuhan Industri Manufaktur (%)

JENIS INDUSTRI PERSENTASE

2012 2013 2014

Makanan, Minuman dan Tembakau 8.15 8.94 10.40

Tekstil, barang kulit & alas kaki 3.75 4.30 5.60

Barang kayu & hasil hutan lainnya 2.90 3.40 3.90

Kertas dan barang cetakan 4.90 5.30 5.58

Pupuk, kimia dan barang dari karet 5.75 7.00 8.30

Semen dan barang galian bukan logam 4.05 4.60 5.30

Logam dasar besi dan baja 4.00 4.50 5.50

Alat angkut, mesin dan peralatannya 7.78 8.30 10.20

Barang lainnya 6.00 6.40 6.80

Pertumbuhan Industri 6.74 7.66 8.59


Target yang relatif tinggi ini tentunya akan diikuti dengan

penyerapan tenaga kerja berkualitas agar produktifitas sektor industri

meningkat, mengingat peranan pentingnya pembangunan SDM

Industri dalam rangka akselerasi industrialisasi tersebut maka

Kementerian Perindustrian telah menyusun proyeksi kebutuhan tenaga

kerja sektor Industri baik jumlahnya maupun presentase dihitung

berdasarkan target pencapaian pertumbuhan industri 2011 sampai

dengan 2014, sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2 Proyeksi Jumlah Tenaga Kerja Industri Tahun 2012‐2014

JENIS INDUSTRI JUMLAH

2012 2013 2014

Makanan, Minuman dan Tembakau 3.994.405 4.135.950 4.295.760

Tekstil, barang kulit & alas kaki 3.660.459 3.755.202 3.864.315

Barang kayu & hasil hutan lainnya 2.615.341 2.558.541 2.510.718

Kertas dan barang cetakan 648.539 680.995 717.287

Pupuk, kimia dan barang dari karet 858.748 871.735 887.656

Semen dan barang galian bukan logam 1.029.668 1.058.143 1.090.769

Logam dasar besi dan baja 118.592 107.626 97.976

Alat angkut, mesin dan peralatannya 1.213.993 1.337.845 1.478.892

Barang lainnya 279.225 275.053 271.780

Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Industri 14.418.970 14.781.090 15.215.153

Berdasarkan data pada Tabel 1 dan Tabel 2, proyeksi rata‐rata

pertumbuhan industri manufaktur diharapkan dapat tumbuh mencapai

6.74% pada tahun 2012, 7.66% pada tahun 2013, dan 8.59% pada

tahun 2014 dan dibutuhkan tenaga kerja industri sebanyak 14.4 juta

orang pada tahun 2012, 14.8 juta orang pada tahun 2013, dan 15.2 juta


orang pada tahun 2014 atau rata‐rata dibutuhkan sebanyak 400 ribu

orang setiap tahunnya.


BAB III KONDISI UNIT PENDIDIKAN DAN BALAI DIKLAT INDUSTRI

Secara hierarkis di Kementerian Perindustrian, Pusdiklat Industri

merupakan Unit Kerja Eselon II yang bertanggung jawab langsung

kepada Sekretariat Jenderal sebagai Unit Eselon I. Pusdiklat Industri

memiliki 24 Satuan Kerja yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 105/M‐

IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian, Pusdiklat Industri mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber

daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pusdiklat

Industri didukung oleh 24 (dua puluh empat) satuan kerja yang

tersebar di berbagai daerah di Indonesia, terdiri dari:

a) 7 (tujuh) Balai Diklat Industri, masing‐masing di Medan, Padang,

Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar

b) 8 (delapan) Unit Pendidikan Tinggi Vokasi Industri yaitu 6 (enam)

Akademi/Pendidikan Tinggi untuk Tingkat D3, dan 2 (dua) Sekolah

Tinggi untuk Tingkat D4. Masing‐masing adalah Pendidikan

Teknologi Kimia Industri (PTKI) di Medan, Akademi Teknologi

Industri (ATI) di Padang, Akademi Pimpinan Perusahaan (APP)

Jakarta, Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Jakarta, Akademi

Kimia Analisis (AKA) Bogor, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT)


Bandung, Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta, dan Akademi

Teknik Industri (ATI) Makassar.

c) 9 (sembilan) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terdiri dari 3

SMK Analis Kimia (SMAK) masing‐masing di Padang, Bogor dan

Makassar; dan 6 (enam) SMK Teknologi Industri (SMTI) masing‐

masing di Banda Aceh, Padang, Bandar Lampung, Yogyakarta,

Pontianak, dan Makassar.

3.1. Balai Diklat Industri

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.50/M‐

IND/PER/6/2006, Balai Diklat Industri (BDI) memiliki tugas pokok dan

fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan,

fungsional, teknis dan dunia usaha sektor industri dengan ruang

lingkup wilayah yang bersifat regional. Dalam pelaksanaan tupoksi

tersebut, BDI selama ini lebih banyak memberikan pelatihan bagi

Aparatur Dinas Perindustrian, sementara jumlah pelatihan untuk IKM

masih sangat terbatas.

Dengan meningkatnya kebutuhan SDM IKM yang kompeten,

diharapkan peran BDI yang selama ini bersifat regional dan masih

banyak melakukan pelatihan terhadap aparatur, dapat dikembangkan

menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bagi Industri Kecil Menengah

secara nasional dengan kompetensi/spesialisasi teknis dan fungsional

tertentu.


3.2. Pendidikan Tinggi Vokasi Industri

Legalitas status Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian

Perindustrian saat ini masih mempergunakan SKB antara Mendikbud

dan Menperin tahun 1984 tentang Perguruan Tinggi Kedinasan dan

dilandaskan juga pada Peraturan Kementerian Perindustrian. Legalitas

tersebut menyebabkan status perguruan tinggi menjadi sangat lemah,

sehingga perlu adanya upaya dalam memberikan legalisasi yang lebih

kuat. Oleh sebab itu, saat ini dibuat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pedidikan dan

Kebudayaan. Disamping itu, agar legalitas dari pendidikan vokasi di

lingkungan Kementerian Perindustrian segera diperolah, maka

diupayakan juga untuk memberikan masukan ke dalam RUU PT agar

Kementerian lain dan LPNK diberikan kewenangan untuk

menyelenggarakan pendidikan vokasi.

Disamping permasalahan status dimaksud, saat ini masih

terdapat beberapa Unit Pendidikan yang program studinya

terakreditasi C, sementara yang akreditasi A masih kurang dari 25%.

Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing Unit Pendidikan Vokasi

Kemenperin, yang ditunjukkan juga dengan rendahnya rasio pendaftar

pada beberapa Unit Pendidikan Vokasi. Untuk itu diperlukan adanya

reposisi dan pengembangan Unit Pendidikan Vokasi Kemenperin yang

diarahkan untuk membangun Pendidikan Vokasi Industri sepenuhnya

berbasis Spesialisasi dan Kompetensi, dilengkapi dengan Lembaga

Sertifikasi Profesi (LSP) dan TUK. Disamping itu perlu juga dilakukan


kajian ulang terhadap Program Studi yang sudah tidak sesuai dengan

kebutuhan pasar dunia usaha industri.

3.3. Sekolah Menengah Kejuruan

Kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Kemenperin sudah cukup

baik karena seluruhnya telah terakreditasi “A”. Namun sesuai dengan

MoU antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional (RSBI), maka SMK Kementerian Perindustrian diharapkan

segera meningkat statusnya menjadi Sekolah Bertaraf Internasional.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal terhadap 14

elemen kinerja Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang diterapkan di

SMK Kemenperin, rata‐rata baru mencapai nilai 52%. Oleh sebab itu,

diperlukan langkah‐langkah percepatan dalam bentuk reposisi dan

pengembangan SMK sebagai Sekolah Kejuruan Industri yang Berbasis

SBI dan Kompetensi sepenuhnya, dengan target mencapai minimal 80%

dari 14 instrumen kinerja SBI.


BAB IV REPOSISI UNIT PENDIDIKAN DAN BALAI DIKLAT INDUSTRI

4.1. Makna dan Kerangka Reposisi Unit Pendidikan dan BDI

Menurut The United Nations Development Program (UNDP),

pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan

sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat

diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan

pilihan‐pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari

oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan

diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan

jalan hidup manusia secara bebas.










Peningkatan daya saing industri nasional merupakan pilar

terpenting dalam membangun pertumbuhan ekonomi bangsa, untuk

itu meningkatkan kualitas dan daya saing industri yang perlu dibenahi


adalah manusianya dengan melalui pembangunan basic

mentality SDM‐nya sehingga berkembang kesadaran mutu di setiap

lapisan industri. Basic mentality adalah suatu sikap mental yang

mendasari cara berfikir, cara bersikap dan cara bertindak dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang selaras dengan nilai‐nilai

dan arah pembangunan industri nasional. Pengembangan basic

mentality dapat dilakukan melalui penataan dan penguatan lembaga

pendidikan dan pelatihan meliputi perangkat kerasnya (Hardware),

manajemen dan teknologinya (Technoware), penyempurnaan

Organisasinya (Organware) dan peningkatan kemampuan sumber daya

manusianya (humanware).

Ada 4 alasan utama mengapa reposisi lembaga pendidikan dan

pelatihan industri menjadi semakin penting untuk dilakukan:

1. Perubahan‐perubahan yang cepat akibat globalisasi dan

perdagangan bebas khususnya dalam kompetensi sumber daya

manusia industri.

2. Tuntutan Pembangunan ekonomi baik melalui MP3EI, KIN dan

akselerasi industrialisasi untuk menyiapkan tenaga kerja sektor

industri yang terampil dan siap pakai

3. Perubahan‐perubahan dalam harapan‐harapan dan komposisi

angkatan kerja

4. Kompetensi dan tekanan‐tekanan dunia usaha demi peningkatan‐

peningkatan dalam kualitas produk‐produk maupun jasa‐jasa.

Karena itu Pengembangan program pendidikan akademik

diarahkan pada penyelarasan bidang dan program studi dengan


potensi pengembangan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Program

akademik harus menjadi jejaring yang mengisi dan mengembangkan

rantai nilai tambah dari setiap komoditas atau sektor yang

dikembangkan di setiap koridor ekonomi.

Gambar 3 Tema Pembangunan Masing‐masing Koridor Ekonomi

Program pendidikan vokasi didorong untuk menghasilkan lulusan

yang terampil. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan

vokasi harus disesuaikan dengan potensi di masing‐masing koridor

ekonomi. diharapkan akan menghasilkan lulusan yang langsung dapat

diserap oleh kegiatan ekonomi di pusat‐pusat pertumbuhan ekonomi di

setiap koridor ekonomi.

Selain itu juga, pengembangan sumber daya manusia juga

dilakukan melalui pengembangan pelatihan kerja, dan pengembangan

lembaga sertifikasi

Sehingga Reposisi Unit Pendidikan, Balai Diklat Industri dan

Pusdiklat Industri memiliki sebuah kerangka pikir yang sederhana yaitu

mengantisipasi perubahan, awal dari munculnya reposisi adalah


mengadopsi dari kebijakan baru pemerintah yang memerlukan

tindakan dan ide baru, yang dengan apabila dijalankan secara business

as usual sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini.

4.2. Sasaran dan Indikator Reposisi

Sasaran program reposisi adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas SDM industri

2. Unggul di bidang pendidikan dan pelatihan industri

3. Sistem pendidikan dan pelatihan industri di Pusdiklat, BDI dan Unit

Pendidikan Kejuruan dan Vokasi industri sepenuhnya berbasis

kompetensi sesuai dengan kebutuhan bangun industri nasional

4. Penguatan dan peningkatan konektivitas antar pihak (Direktorat

Jenderal, BPKIMI, dunia usaha, asosiasi dan lembaga pendidikan &

pelatihan dalam dan luar negeri)

Indikator kinerja pencapaian program reposisi terdiri atas:

1. Peningkatan animo masyarakat,

2. Penyerapan lulusan pada dunia industri (masa tunggu lulusan dalam

mendapatkan pekerjaan yaitu 3 s.d. 6 bulan),

3. Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi

Profesi (LSP) pihak pertama,

4. Pembentukan unit produksi / Teaching Factory,

5. Peningkatan akreditasi, dan

6. Menciptakan suasana kerja yang kondusif.


4.3. Program Reposisi

MENJADI LEMBAGA PENDIDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG INDUSTRI YANG UNGGUL, BERBASIS KOMPENTENSI DAN

BERDAYA SAING

1. Membangun SDM Industri yang kompeten dan professional; 2. Menyediakan tenaga kerja terampil, ahli madya dan ahli sesuai

kebutuhan sektor industri; 3. Membangun manajemen pendidikan dan pelatihan yang berbasis


VISI PUSDIKLAT INDUSTRI 2025

MISI S.D. 2015

MENJADIKAN PUSDIKLAT INDUSTRI SEBAGAI HOLDING DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM INDUSTRI

MENJADIKAN BDI SEBAGAI PUSAT PELATIHAN IKM

BERBASIS KOMPETENSI DAN

SPESILISASI

MEMBANGUN PENDIDIKAN KEJURUAN INDUSTRI

SEPENUHNYA BERBASIS SBI DAN KOMPETENSI

PENGUATAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS ANTAR PIHAK (DIREKTORAT JENDERAL, BPKIMI, DUNIA

USAHA, ASOSIASI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN DALAM DAN LUAR NEGERI )

MEMBANGUN PENDIDIKAN VOKASI

INDUSTRI SEPENUHNYA BERBASIS

SPESILISASI DAN KOMPETENSI

Aparatur Industri

Kompeten

Wirausaha Industri

Kompeten

Tenaga Kerja Industri

Kompeten

Reposisi Kebijakan Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri

Gambar 4 Kerangka Desain Reposisi

Untuk mendorong daya saing industri, diperlukan sumber daya

manusia yang juga mampu bersaing dengan industri luar negeri. Untuk

itulah diperlukan lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki

daya saing, dan dapat diakses dengan mudah oleh kalangan SDM

industri.

Kekuatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang tersebar

di berbagai kota strategis di Indonesia merupakan modal awal yang

sangat baik untuk melaksanakan reposisi. Jumlah total satuan kerja

Unit Pendidikan dan BDI yang ada di lingkungan Kementerian

Perindustrian adalah 24, dengan pembagian 7 BDI, 8 Pendidikan Tinggi

dan 9 Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan demikian, Pusdiklat

Industri memiliki modal untuk menyediakan 3 jenis pendidikan dan

pelatihan dalam rangka menyiapkan kompetensi sumber daya manusia


industri, yaitu pendidikan non formal/Pelatihan (short course) oleh BDI,

pendidikan tenaga kerja terampil di SMK, serta tenaga kerja ahli dan

ahli madya yang dipersiapkan oleh Pendidikan Tinggi.

Kerangka pikir dalam merancang program reposisi terbagi dalam

tiga jenis pendidikan dan pelatihan yaitu pelatihan/pendidikan non

formal, pendidikan vokasi, dan pendidikan kejuruan. Ketiga bidang

tersebut dilakukan oleh tiga jenis institusi yang berbeda, sehingga

program reposisi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia

industri dapat difokuskan terhadap empat pengembangan utama,

yaitu:

1. BDI sebagai pusat pelatihan IKM berbasis kompetensi dan

spesialisasi;

2. Pendidikan kejuruan industri bertaraf internasional dan sepenuhnya

berbasis spesialisasi dan kompetensi;

3. Pendidikan tinggi vokasi industri sepenuhnya berbasis spesilisasi dan

kompetensi;

4. Pusdiklat industri sebagai holding dalam peningkatan kualitas sdm

industri.

4.3.1. Program Reposisi Balai Diklat Industri

Program reposisi untuk Balai Diklat Industri (BDI) adalah

diarahkan untuk menjadi pusat pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan

kompetensi. Hal ini disebut reposisi, karena (posisi) saat ini, BDI di

lingkungan Kementerian Perindustrian lebih banyak menyelenggarakan

pelatihan bagi aparatur daerah. Aparatur daerah yang dimaksud adalah


PNS di lingkungan Dinas Perindag provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, peningkatan penran IKM untuk mendukung penguatan

struktur industri dengan memperbesar keterkaitan antara industri

besar dan IKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam reposisi, Balai

Diklat Industri akan menjadika SDM IKM sebagai target peserta. Selama

ini tupoksi BDI sebagai penyelenggara diklat untuk aparatur, data IKM

masih belum tergarap secara optimal. Berikut gambaran umum

perkembangan IKM di Indonesia.

Tabel 3 Proyeksi Perkembangan IKM Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun 2010‐2014

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Pulau Jawa (unit) 2.548.634 2.549.487 2.555.973 2.568.010 2.594.514

2 Luar P.Jawa (unit) 1.257.932 1.359.856 1.470.651 1.591.292 1.729.676

Jumlah (unit) 3.806.566 3.909.343 4.026.624 4.159.502 4.324.190

Tabel 4 Persentase Distribusi Populasi IKM di Jawa dan Luar Jawa Tahun 2010‐2014

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 20141 Jawa 67 65 63 62 60

2 Luar Jawa 33 35 37 38 40

Tabel 5 Proyeksi Perkembangan Unit Usaha IKM Berdasarkan Wilayah Tahun 2010‐2014

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 20141 Wil I 619.805 670.025 724.615 784.155 852.241

2 Wil II 2.647.445 2.656.303 2.671.492 2.693.022 2.730.380

3 Will III 539.317 583.015 630.517 682.235 741.569

Total IKM 3.806.566 3.909.343 4.026.624 4.159.502 4.324.190


Dengan begitu diharapkan peranan BDI dapat memperkuat

struktur IKM melalui penyiapan SDM IKM yang berdasarkan data BPS

proyeksi kebutuhan tenaga kerja IKM pada tahun 2012 sebanyak

9.462.565 ; tahun 2013 sebanyak 9.816.425 dan pada tahun 2014

sebanyak 10.378.056.

Peran BDI yang semula terbagi dalam regional atau wilayah perlu

disempurnakan menjadi bersifat nasional dengan didukung spesialisasi

dan kompetensi masing‐masing BDI. Balai Diklat Industri akan

melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM Industri Kecil dan

Menengah yang berbasis pada spesialisasi dan kompetensi.

Adapun spesialisasi dan kompetensi yang akan dikembangkan

pada masing‐masing BDI adalah:

a. BDI Jakarta sebagai pusat pelatihan IKM dibidang Tekstil dan Produk

Tekstil

b. BDI Makassar sebagai pusat pelatihan IKM dibidang Kakao, Rumput

laut dan Rumah Kemasan

c. BDI Denpasar sebagai pusat pelatihan IKM dibidang Industri Kreatif

dan Kerajinan,

d. BDI Yogyakarta sebagai pusat pelatihan IKM dibidang Aneka

Kerajinan, Logam dan Plastik

e. BDI Medan sebagai pusat pelatihan IKM dibidang Kelapa Sawit dan

produk turunannya

f. BDI Padang sebagai pusat pelatihan IKM dibidang Industri Produk

Bordir

g. BDI Surabaya sebagai pusat pelatihan IKM dibidang Elektronika,

telematika, dan tekstil.


Reposisi Balai Diklat Industri merupakan rencana besar berjangka

waktu panjang bagi pembangunan industri nasional. Oleh karenanya,

implementasi yang bertahap namun berkesinambungan adalah kunci

keberhasilan Reposisi. Implementasi Reposisi ini direncanakan untuk

dilaksanakan di dalam tiga fase hingga tahun 2025, sebagai berikut:

2012 2015 2020 2025

Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Reposisi BDI

Fase 1 : Pengembangan Fase 2 : Pemantapan Fase 3 : Pertumbuhan Berkelanjutan


Fase 1

Pembentukan & operasionalisasi Tim Reposisi di Balai Diklat Industri

Penyusunan Naskah Akademik Kajian Spesialisasi dan Kompetensi

Balai Diklat Industri

Penyusunan Rencana Aksi 2012‐2015 Pengembangan Balai Diklat

Industri

Pemetaaan Potensi dan Spesialisasi dan Kompetensi BDI

Penyempurnaan Organisasi kearah spesialisasi dan bukan

Regionalisasi

Membangun Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Mengembangkan Unit Produksi (Teaching Factory) sesuai

kompetensi

Melengkapi sarana prasarana, SDM, dan tata pamong berbasis

kompetensi

Fase 2

Menyusun standar kompetensi

Membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Menyusun program pelatihan/pendidikan berbasis kompetensi


kompetensi Unit Pendidikan

Membangun sistem TNA dan Pola Diklat Berbasis Kompetensi

Membangun Sistem Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendidikan

Berbasis Kompetensi

Membangun Manajemen Pelatihan yang unggul

Menerapkan Diklat Untuk IKM berbasis kompetensi


Fase 3

Mempertahankan keberlanjutan Kompetensi SDM Industri.

Memperluas penerapan teknologi tinggi untuk pengembangan SDM

Industri secara berkelanjutan.

Mempelopori menerapkan penyelenggaraan sistem pelatihan IKM

berbasis kompetensi

Penguatan kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri secara

berkelanjutan.

4.3.2. Program Reposisi Sekolah Menengah Kejuruan Industri

Program reposisi untuk Pendidikan Kejuruan Industri akan

direposisi menjadi “Sekolah Kejuruan Industri Yang Berbasis SBI dan

Kompetensi Sepenuhnya“ diharapkan mencapai minimal 80%

memenuhi persyaratan SBI dari 14 instrumen kinerja. Ada beberapa

dimensi standar SBI, yang merupakan kriteria umum yaitu meliputi

input, proses yang ditunjang oleh kurikulum, sarana prasarana,

organisasi dan manajemen serta didukung pula oleh pendidik dan

tenaga kependidikan yang dipersyaratkan dalam SBI sehingga

menghasilkan output berdaya saing tinggi. Adapun 14 instrumen

meliputi:

1. Akreditasi

SMK SMAK/SMTI diharapkan selain memiliki akreditasi “A” dari

Badan Akreditasi Nasional (BAN) juga dapat berakreditasi

tambahan dari badan akreditasi sekolah pada salah satu lembaga

akreditasi pada salah satu negara anggota OECD dan/atau negara


maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang

pendidikan.

2. Kurikulum

SMK SMAK/SMTI diharapkan dapat menerapkan sistem

administrasi akademik berbasis teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) dimana setiap siswa dapat mengakses

transkripnya masing‐masing. Selain itu, muatan pelajaran (isi)

dalam kurikulum diharapkan setara atau lebih tinggi dari muatan

pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salah satu negara

diantara 30 negara anggota OECD dan/atau dari negara maju

lainnya.

SMK SMAK/SMTI diharapkanmemiliki standar kelulusan yang

setara atau lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan.

3. Proses pembelajaran /proses belajar mengajar

Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran diharapkan

menjadi teladan atau rujukan bagi sekolah lainnya dalam

pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian

unggul, kepemimpinan, jiwa kewirausahaan, jiwa patriot, dan jiwa

inovator. Proses pembelajaran dapat diperkaya dengan model‐

model proses pembelajaran sekolah unggul dari salah satu negara

diantara 30 negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya,

dimana sudah menerapkan Team Teaching, Sistem Kredit

Semester, penerapan project work, dan moving class.


Selain itu, pembelajaran pada mata pelajaran IPA, Matematika,

dan lainnya diharapkan disampaikan dalam bahasa Inggris, kecuali

mata pelajaran bahasa Indonesia.

4. Pengembangan Sistem Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2000

atau sesudahnya

Sekolah diharapkan dapat menerapkan Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001: 2000 yang meliputi: pendokumentasian, pelaksanaan

internal audit, pelaksanaan eksternal audit, pelaksanaan audit

surveilance, dan pada akhirnya memperoleh sertifikat ISO

9001:2000 atau sesudahnya

5. Standard Training Workshop

Memiliki fasilitas standar training dimanfaatkan untuk proses

belajar dengan tahapan adanya: program diklat penguasaan

kompetensi dasar, integrasi unit produksi dengan pembelajaran

kompetensi dasar, dan menggabungkan berbagai pembelajaran

kompetensi untuk menghasilkan produk utuh.

6. Advance Training workshop

Memiliki fasilitas advance training dimanfaatkan untuk proses

belajar dengan tahapan adanya: paket pembelajaran, memiliki

program training keterampilan untuk masyarakat, sertifikasi

dengan pengakuan internasional, pelanggan dari sekolah lain dan

industri ikut dalam paket training, dan sebagai perwakilan

pelaksana training institusi internasional.


7. Teaching Factory (TF)

Memiliki fasilitas yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran,

meliputi: adanya paket training kewirausahaan, memiliki satu

produk yang dapat dijual, adanya lima produk yang merupakan

hasil inovasi setiap tahunnya.

8. Self Asses Study (SAS)

Diharapkan memiliki fasilitas Self Asses Study yang dimanfaatkan

untuk proses peningkatan kemampuan kompetensi bahasa asing

dan TIK dengan sarana dan prasarana yang meliputi: multimedia

komputer (minimal 18 unit), LAN, koneksi internet, digital library,

E‐Learning, dan adanya Operator SAS.

9. Penataan lingkungan sekolah menjadi Green School

Sekolah memperoleh sertifikat ISO 14000. Selain itu, SMK

SMAK/SMTI terbebas dari rokok, narkoba, kekerasan, kriminal,

pelecehan seksual, dan lain‐lain.

10. Institusi pasangan MN‐MI/DN‐LN

Sekolah telah menjalin hubungan “sister school” dengan sekolah

bertaraf/berstandar internasional diluar negeri. Selain itu, SMK

SMAK/SMTI juga diharapkan dukungan fasilitas, Tempat Uji

Kompetensi (TUK) dan sertifikasi.

11. Peningkatan kualifikasi siswa di dunia kerja internasional

pada instrumen ini diharapkan 50% siswa memiliki sertifikat

kompetensi, 50% siswa kelas 3 memiliki sertifikat OJT industri

bertaraf internasional. 10% lulusan terserap di pasar kerja

internasional, tiga industri luar negeri yang loyal untuk


memerlukan lulusan, dan adanya program penelusuran alumni,

serta 10% lulusan memiliki usaha sendiri.

12. Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris melalui score TOEIC

SMK SMAK/SMTI di lingkungan Kementerian Perindustrian

diharapkan agar guru‐guru memiliki skor TOEIC di atas 600 dan

para siswa kelas 3 diharapkan memiliki skor TOEIC di atas 400.

13. Program ICT (EMIS dan FMIS)

SMK SMAK/SMTI diharapkan memiliki website dalam dua bahasa,

memanfaatkan ICT untuk administrasi pendidikan, pembelajaran

berbasis ICT, pemanfaatan ICT untuk pembelajaran E‐Learning,

dan adanya program pengelolaan keuangan.

14. Sertifikat Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Instrumen ini mengharapkan SMK SMAK/SMTI memiliki Tempat

Uji Kompetensi.

Gambar berikut menjelaskan beberapa dimensi standar SBI

(Sumber: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2007).


Gambar 6 Dimensi Standar SBI

Disamping itu SMK SMAK/SMTI juga harus menyediakan fasilitas

pendidikan yang bermutu dan berkualitas berpengaruh pada

pengembangan wilayah sekitar yaitu dengan adanya sebaran dan

jangkauan pelayanan sekolah yang melayani penduduk sekitar,

aksesibilitas yaitu jarak dan transportasi yang mudah dan terjangkau,

serta adanya preferensi atau perlakuan memilih dari masyarakat.

Fasilitas sekolah sebagai Tempat Uji Kompetensi, Bursa Kerja Khusus

(BKK), pusat pelayan jasa dan pelatihan bagi sekolah lain, serta unit

produksi yang melayani masyarakat umum.

Untuk itu, kegiatan penguatan kelembagaan yang akan dilakukan

antara lain:

a. Membentuk LSP Pertama dan TUK sesuai dengan Kompetensi

b. Membangun Unit Produksi (Teaching Factory)

c. Lulusan SMK memiliki sertifikasi Profesi, dengan spesialisasi:

OUTPUT


Tabel 6 Spesialisasi SMK SMAK/SMTI

No. Sekolah Produk

1. SMAK Bogor Jasa Analisis dan Jasa Pelatihan

2. SMAK Padang Jasa Analisis dan Jasa Pelatihan

3. SMAK Makassar Jasa Analisis dan Jasa Pelatihan

4. SMTI Banda Aceh Minyak Atsiri dan Kelapa Sawit

5. SMTI Padang Sarung Tangan Karet dan Sabun Padat

6. SMTI Bandar Lampung Tepung Cassava dan Sarung Tangan Karet

7. SMTI Pontianak Busa Karet dan Komponen/Mesin Pengolahan Hasil pertanian

8. SMTI Makassar Kakao (Bubuk, Lemak, Cokelat Candy dan Selai) dan Rumput Laut (Makanan Ringan)

9. SMTI Yogyakarta Virgin Coconut Oil

Reposisi Pendidikan Kejuruan Industri merupakan rencana besar

berjangka waktu panjang bagi pembangunan industri nasional. Oleh

karenanya, implementasi yang bertahap namun berkesinambungan

adalah kunci keberhasilan Reposisi. Implementasi Reposisi ini

direncanakan untuk dilaksanakan di dalam tiga fase hingga tahun 2025,

sebagai berikut.


2012 2015 2020 2025

Gambar 7 Tahapan Pelaksanaan Reposisi SMK Industri

Fase 1

Pembentukan & operasionalisasi Tim Reposisi dan Pengembangan

Pendidikan kejuruan Industri


Pendidikan Kejuruan Industri

Penyusunan Rencana Aksi 2012‐2015 Pengembangan Pendidikan

Kejuruan Industri

Sertifikasi Guru



Membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) & TUK


kompetensi

Menerapkan 14 Komponen RSBI


kompetensi

Fase 2


Menyusun program pendidikan kejuruan berbasis kompetensi

Menerapkan pendidikan vokasi industri yang berbasis spesialisasi

dan kompetensi



Membangun Manajemen Pendidikan Kejuruan yang unggul

Fase 3




Mempelopori menerapkan penyelenggaraan sistem pendidikan

kejuruan berbasis kompetensi

Menerapkan pendidikan kejuruan yang berbasis kompetensi

Penguatan kerjasama pendidikan kejuruan dalam dan luar negeri

secara berkelanjutan.


4.3.3. Program Reposisi Pendidikan Vokasi Industri

Program reposisi untuk Pendidikan Tinggi Vokasi Industri akan

direposisi menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi Industri berbasis

Spesialisasi dan Kompetensi, peran pendidikan tinggi sangat penting,

antara lain untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan

produktif, yang semakin mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dibutuhkan, untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan

ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan program pendidikan

tinggi vokasi industri ini diarahkan pada penyelarasan bidang dan

program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap

koridor ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan

vokasi industri ini harus disesuaikan dengan potensi di masing‐masing

koridor ekonomi yang diharapkan akan menghasilkan lulusan yang

langsung dapat diserap oleh kegiatan ekonomi di pusat‐pusat

pertumbuhan ekonomi di setiap koridor ekonomi.

Disamping itu Pendidikan Tinggi Vokasi Industri juga harus

menyediakan fasilitas pendidikan yang bermutu dan berkualitas

berpengaruh pada pengembangan wilayah sekitar yaitu dengan adanya

sebaran dan jangkauan pelayanan sekolah yang melayani penduduk

sekitar, aksesibilitas yaitu jarak dan transportasi yang mudah dan

terjangkau, serta adanya preferensi atau perlakuan memilih dari

masyarakat.

Salah satu permasalahan yang cukup mendesak pada

kelembagaan Pendidikan Vokasi Industri adalah Legalitas status

Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang masih


lemah, sehingga menjadi kendala dalam berbagai kegiatan

pengembangan Unit Pendidikan Vokasi Kementerian Perindustrian,

salah satunya adalah tidak dapat dilaksanakannya proses sertifikasi

dosen. Untuk itu, hal yang paling utama erlu dilakukan dalam program

Reposisi Pendidikan Vokasi adalah perlu terus dipantau perkembangan

RUU Perguruan Tinggi untuk memastikan bahwa pasal yang

memberikan legalitas Unit Pendidikan Vokasi di bawah Kementerian

dan LPNK dapat terakomodir sehingga menjadi UU Pendidikan Tinggi.

Disamping itu, untuk dapat meningkakan daya saing, maka Unit

Pendidikan Vokasi Kemenperin perlu menetapkan spesialisasi atau

kekhasannya serta peningkatan akreditasi dan pemenuhan terhadap

Standar Nasional Pendidikan (SNP), dengan spesialisasi sebagai berikut.

Tabel 7 Spesialisasi Perguruan Tinggi

No PerguruanTinggi Spesialisasi

1. Akademi Kimia Analisis Bogor Kimia Analisis

2. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung

TeknologiTekstil, Garmen, dan Fesyen

3. Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Teknologi Kulit dan Produk Kulit/Alas Kaki

4. Akademi Teknologi Industri Padang Teknologi Pangan

5. Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan

Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit dan Turunannya

6. Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta

Kewirausahaan

7. Akademi Teknik Industri Makassar Teknologi Manufaktur

8. Sekolah Teknologi Manajemen Industri Jakarta

Sistem Industri Manufaktur


Dengan pengembangan dan penguatan pada beberapa hal,

sebagai berikut:

1) Membentuk LSP pertama dan TUK Sesuai Kompetensinya, sehingga

setiap Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri memiliki sertifikasi

profesi.

2) Membangun Unit Produksi (Teaching Factory) sesuai Spesialisasinya

3) Setiap Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri memiliki sertifikasi

profesi

Reposisi Pendidikan Vokasi Industri merupakan rencana besar

berjangka waktu panjang bagi pembangunan industri nasional. Oleh

karenanya, implementasi yang bertahap namun berkesinambungan

adalah kunci keberhasilan Reposisi. Implementasi Reposisi ini

direncanakan untuk dilaksanakan di dalam tiga fase hingga tahun 2025,

sebagai berikut.


2012 2015 2020 2025

Gambar 8 Tahapan Pelaksanaan Reposisi Pendidikan Vokasi

Fase 1

Pembentukan & operasionalisasi Tim Reposisi dan Pengembangan

Pendidikan Vokasi Industri.


Unit Pendidikan Vokasi Industri

Penyusunan Rencana Aksi 2012‐2015 Pengembangan Unit

Pendidikan Vokasi Industri

Sertifikasi Dosen

Membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) & TUK




kompetensi


kompetensi

Fase 2



dan kompetensi




dan kompetensi

Membangun Manajemen Pendidikan Vokasi Industri yang unggul

Fase 3




Mempelopori menerapkan penyelenggaraan sistem pendidikan

vokasi berbasis kompetensi

4.3.4. Pusdiklat Industri

Untuk dapat terlaksananya program Reposisi ini dengan baik,

maka Pusdiklat Industri ke depan akan diarahkan fungsinya sebagai

Holding (regulator, fasilitator dan Evaluator) dalam rangka peningkatan


kualitas SDM Industri. Sehingga fungsi Pusdiklat akan menjalankan

peran:

a. Pengembangan dan Pelatihan Aparatur Industri Berbasis

Kompetensi

b. Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis SBI

dan Kompetensi

c. Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis

Spesialisasi dan Kompetensi

d. Fasilitasi Pengembangan Balai Diklat Industri Sebagai Pusat

Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi

e. Fasilitasi Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Sektor Industri

f. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas di Bidang

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur dan

Sumber Daya Manusia Industri

g. Pelaksanaan Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Pusdiklat Industri

Disamping itu peran khusus pusdiklat dalam menjalan fungsinya

agar terwujudnya program reposisi, yaitu :

1. Sebagai regulator:

a. Membuat masterplan pengembangan SDM Industri

b. Reposisi BDI dan Unit Pendidikan

c. Menyusun sistem TNA berbasis kompetensi sesuai dengan

kebutuhan sektor industri

d. Pengembangan sistem pendidikan

e. Pengembangan perencanaan program terintegrasi


2. Sebagai fasilitator:

a. Fasilitasi penyusunan SKKNI

b. Fasilitasi pembentukan LSP Pihak 1 dan TUK

c. Fasilitasi pengembangan kerja sama teknis di bidang

pengembangan SDM Industri, baik melalui pengembangan

kerja sama di bidang pendidikan maupun pelatihan

d. Fasilitasi Pengembangan Unit Pendidikan Kejuruan Industri

Berbasis SBI dan Kompetensi

e. Fasilitasi Pengembangan Unit Pendidikan Vokasi Industri

Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi

f. Fasilitasi Pengembangan Balai Diklat Industri dan Penerapan

Diklat IKM Berbasis Kompetensi

g. Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Industri

3. Sebagai Evaluator:

a. Monitoring dan Evaluasi program reposisi secara terintegrasi

dan berkelanjutan.

b. Monitoring dan Evaluasi kinerja Unit Pendidikan dan Balai

Diklat Industri.

Untuk menjalankan peranan tersebut, masing‐masing bidang di

Pusdiklat Industri menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

a. Fasilitasi program dan anggaran berbasis kinerja

b. Pelayanan administrasi kepegawaian

c. Menjaga Ketertiban, Kerapian, Kebersihan, Kelestarian, dan

kedisiplinan


d. Pengembangan kerjasama

e. Evaluasi kinerja Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri

2. Bidang Pengembangan SDM Industri

a. Fasilitasi pembentukan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI), Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan Lembaga

Sertifikasi Profesi

b. Fasilitasi pembentukan asosiasi profesi

c. Penyusunan peta kompetensi tenaga kerja industri

d. Fasilitasi penyusunan kompetensi (sistem dan database)

e. Pembinaan Balai Diklat Industri sebagai Pusat Pelatihan Industri

Kecil dan Menengah

f. Pelaksanaan diklat tenaga kerja industri (kewirausahaan, asesor

lisensi, asesor kompetensi, dan lain‐lain).

g. Melakukan pengembangan SDM Industri

h. Supervisi dan evaluasi Balai Diklat Industri

3. Bidang Diklat SDM Aparatur

a. Penyusunan pola pengembangan SDM Aparatur Berbasis

Kompetensi

b. Penyusunan pedoman diklat SDM Aparatur

c. Penyelenggaraan diklat (Diklat Kepemimpinan, Teknis, dan

Fungsional) dan program rintisan gelar bagi SDM Aparatur

d. Fasilitasi penyusunan modul diklat aparatur

e. Pembinaan widyaiswara/Instruktur


4. Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi

a. Penyusunan pola pengembangan Unit Pendidikan berbasis

spesialisasi dan kompetensi

b. Peningkatan kualitas dosen dan guru

c. Fasilitasi penyusunan kurikulum dan pengembangan program

studi

d. Fasilitasi sertifikasi guru dan dosen

e. Fasilitasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya

f. Fasilitasi dengan lembaga Luar Negeri

g. Supervisi dan evaluasi Unit Pendidikan


BAB V PENUTUP










Program reposisi dalam rangka pengembangan sumber daya

manusia industri dapat difokuskan terhadap empat pengembangan

utama, yang terbagi dalam tiga jenis pendidikan dan pelatihan yang

pertama pelatihan/pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh 7

BDI, sehingga 7 BDI ini akan direposisi menjadi pusat pelatihan IKM

berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai kompetensi dan potensi

yang akan dikembangkan dalam koridor ekonomi, dengan begitu

diharapkan peranan BDI dapat memperkuat struktur IKM melalui

penyiapan SDM IKM yang berdasarkan data BPS proyeksi kebutuhan

tenaga kerja IKM pada tahun 2012 sebanyak 9.462.565 ; tahun 2013

sebanyak 9.816.425 dan pada tahun 2014 sebanyak 10.378.056.

Adapun spesialisasi yang akan dikembangkan oleh 7 BDI antara lain BDI


Medan : Karet, Kelapa Sawit dan produk turunannya; BDI Padang :

Produk Bordir; BDI Jakarta : Tekstil dan Produk Tekstil; BDI Yogyakarta:

Aneka Kerajinan & Logam : BDI Surabaya : Elektronika, Telematika dan

Tekstil: BDI Denpasar : Industri Kreatif dan BDI Makassar : Kakao,

Rumput laut dan Rumah Kemasan.

Yang Kedua pengembangan pendidikan kejuruan Industri (SMK)

akan direposisi menjadi Program reposisi untuk Pendidikan Kejuruan

Industri akan direposisi menjadi “Sekolah Kejuruan Industri Yang

Berbasis SBI dan Kompetensi Sepenuhnya“ diharapkan mencapai

minimal 80% memenuhi persyaratan SBI dari 14 instrumen kinerja. Ada

beberapa dimensi standar SBI, yang merupakan kriteria umum yaitu

meliputi input, proses yang ditunjang oleh kurikulum, sarana prasarana,

organisasi dan manajemen serta didukung pula oleh pendidik dan

tenaga kependidikan yang dipersyaratkan dalam SBI sehingga

menghasilkan output berdaya saing tinggi. Adapun 14 instrumen

meliputi: Akreditasi ;Kurikulum; Proses pembelajaran /proses belajar

mengajar; Pengembangan Sistem Mutu Manajemen (SMM) ISO

9001:2000 atau sesudahnya; Standard Training Workshop; Advance

Training workshop; Teaching Factory (TF); Self Asses Study (SAS);

Penataan lingkungan sekolah menjadi Green School; Institusi pasangan

MN‐MI/DN‐LN; Peningkatan kualifikasi siswa di dunia kerja

internacional; Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris melalui

score TOEIC; Program ICT (EMIS dan FMIS) dan Sertifikat Tempat Uji

Kompetensi (TUK). Disamping itu SMK SMAK/SMTI juga harus

menyediakan fasilitas pendidikan yang bermutu dan berkualitas


berpengaruh pada pengembangan wilayah sekitar yaitu dengan adanya

sebaran dan jangkauan pelayanan sekolah yang melayani penduduk

sekitar, aksesibilitas yaitu jarak dan transportasi yang mudah dan

terjangkau, serta adanya preferensi atau perlakuan memilih dari

masyarakat. Fasilitas sekolah sebagai Tempat Uji Kompetensi, Bursa

Kerja Khusus (BKK), pusat pelayan jasa dan pelatihan bagi sekolah lain,

serta unit produksi yang melayani masyarakat umum. Untuk itu,

diperlukan: Membentuk LSP Pertama dan TUK sesuai dengan

Kompetensi; Membangun Unit Produksi (Teaching Factory) dan Lulusan

SMK memiliki sertifikasi Profesi. Adapun spesialisasi dan jenis produk

untuk teaching industri yang akan dikembangkan di masing‐masing

SMK Industri adalah sebagai berikut : SMK SMAK Bogor: Jasa Analisis

dan Jasa Pelatihan; SMK SMAK Padang: Jasa Analisis dan Jasa Pelatihan;

SMK SMAK Makassar: Jasa Analisis; SMK SMTI Banda Aceh: Minyak

Atsiri dan Sabun Padat; SMK SMTI Padang: Sarung Tangan Karet dan

Sabun Padat; SMK SMTI Bandar Lampung: Tepung Cassava dan Sarung

Tangan Karet; SMK SMTI Pontianak: Busa Karet dan Komponen/Mesin

Pengolahan Hasil Pertanian; SMK SMTI Makassar: Kakao (Bubuk,

Lemak, Cokelat Candy dan Selai) dan Rumput Laut (Makanan Ringan);

SMK SMTI Yogyakarta: VCO.

Yang Ketiga program reposisi untuk Pendidikan Tinggi Vokasi

Industri akan direposisi menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi Industri

berbasis Spesialisasi dan Kompetensi, peran pendidikan tinggi sangat

penting, antara lain untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan

produktif, yang semakin mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan


teknologi yang dibutuhkan, untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan

ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan program pendidikan

tinggi vokasi industri ini diarahkan pada penyelarasan bidang dan

program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap

koridor ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan

vokasi industri ini harus disesuaikan dengan potensi di masing‐masing

koridor ekonomi yang diharapkan akan menghasilkan lulusan yang

langsung dapat diserap oleh kegiatan ekonomi di pusat‐pusat

pertumbuhan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Disamping itu

Pendidikan Tinggi Vokasi Industri juga harus menyediakan fasilitas

pendidikan yang bermutu dan berkualitas berpengaruh pada

pengembangan wilayah sekitar yaitu dengan adanya sebaran dan

jangkauan pelayanan sekolah yang melayani penduduk sekitar,

aksesibilitas yaitu jarak dan transportasi yang mudah dan terjangkau,

serta adanya preferensi atau perlakuan memilih dari masyarakat.

Fasilitas sekolah sebagai Tempat Uji Kompetensi, Bursa Kerja Khusus

(BKK), pusat pelayan jasa dan pelatihan bagi sekolah lain, serta unit

produksi yang melayani masyarakat umum. Untuk itu, diperlukan:

Membentuk LSP Pertama dan TUK sesuai dengan Kompetensi;

Membangun Unit Produksi (Teaching Factory); Lulusan Pendidikan

Tinggi Vokasi Industri Memiliki Sertifikasi Profesi. Adapun spesialisasi

yang dikembangkan meliputi: Akademi Kimia Analisis Bogor: Kimia

Analisis; Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung: Teknologi Tekstil,

Garmen, dan Fesyen; Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta: Teknologi

Kulit dan Produk Kulit/Alas Kaki; Akademi Teknologi Industri Padang:


Pengolahan Hasil Pertanian (Pangan); Pendidikan Teknologi Kimia

Industri Medan: Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit dan Turunannya;

Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta: Manajemen Industri Berbasis

Teknologi Informasi Komunikasi dan K3 Lingkungan; Akademi Teknik

Industri Makassar: Teknologi Manufaktur dan Sekolah Teknologi

Manajemen Industri Jakarta: Sistem Industri Manufaktur.

Dengan demikian reposisi pengembangan pendidikan vokasi

industri dan balai diklat industri diharapkan dapat mengembangkan

kompetensi SDM sesuai kebutuhan dunia usaha, sehingga dapat

mendukung peningkatan daya saing industri nasional.


Documents

BUKU REPOSISI PUSDIKLAT INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN