Embed Size (px)
Citation preview
Properti Investasi, Sewa & Penurunan Nilai AsetProperti Investasi (PSAK 13)
Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari
suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau
lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk
kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk :
a. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk tujuan
administratif; atau
b. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Sedangkan yang dimaksud properti yang digunakan sendiri adalah
properti yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk
digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk tujuan
administrasi.
Contoh dari properti investasi adalah sebagai berikut :
1. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan
untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari.
2. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum
ditentukan. (Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai
properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam
kegiatan usaha sehari-hari, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki
dalam rangka kenaikan nilai).
3. Bangunan yang dimiliki entitas (atau dikuasai entitas melalui sewa
pembiayaan) atau disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa
operasi.
4. Bangunan yang belum yang terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada
pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan
digunakan sebagai properti investasi.
1
Contoh yang bukan termasuk dalam properti investasi yaitu :
1. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari
atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual
contohnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud untuk
dijual dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan dijual kembali.
2. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak
ketiga.
3. Properti yang digunakan sendiri.
4. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
Pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti
memenuhi kriteria properti investasi. Entitas mengembangkan kriteria sehingga
kriteria tersebut dapat digunakan sebagai kebijakan yang konsisten sesuai dengan
definisi properti investasi dan petunjuk yang ada dalam PSAK 13.
Pengakuan atas Properti Investasi
Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika ;
a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dari aset yang tergolong
properti investasi akan mengalir ke entitas; dan
b. Biaya perolehan properti dapat diukur secara andal.
Entitas dapat mengevaluasi sesuai dengan prinsip pengakuan atas seluruh
biaya perolehan properti investasi pada saat terjadinya. Biaya perolehan termasuk
biaya yang terjadi pada saat memperoleh properti investasi dan biaya yang terjadi
setelahnya untuk penambahan, penggantian bagian properti atau perbaikan
properti.
Bagian dari suatu properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.
Contohnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding
aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui jumlah tercatat properti
investasi atas biaya penggantian properti investasi pada saat terjadi biaya, jika
kriteria dipenuhi. Jumlah tercatat atas bagian yang digantikan dihentikan
pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan.
2
Pengukuran atas Properti Investasi
1. Pengukuran pada saat pengakuan awal
Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi
termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan dari properti investasi
yang dibeli meliputi biaya pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat
diatribusikan secara langsung, seperti biaya jasa hukum, pajak penjualan dan
biaya transaksi lainnya.
2. Pengukuran setelah pengakuan awal
Setelah pengakuan awal, entitas diperbolehkan memilih model nilai wajar atau
model biaya sebagai kebijakan akuntansi entitas dalam mengukur properti
investasi yang dimilikinya. Dalam PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan ditetapkan bahwa perubahan
kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela hanya diizinkan apabila
perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian transaksi, kejadian atau kondisi
yang lebih sesuai dalam laporan posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas
entitas.
Nilai Wajar
Nilai wajar adalah nilai pada tanggal tertentu. Karena kondisi pasar dapat
berubah, jumlah yang dilaporkan berdasarkan nilai wajar mungkin salah atau tidak
tepat jika diestimasi pada waktu yang berbeda. Definisi nilai wajar
mengasumsikan pertukaran dan penyelesaian secara serempak dari kontrak
penjualan tanpa perbedaan harga juga dapat terjadi dalam suatu transaksi yang
wajar antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai
seandainya pertukaran dan penyelesaian tersebut tidak dilakukan secara serempak.
Nilai wajar properti investasi mencerminkan, antara lain, penghasilan
rental dari sewa yang sedang berjalan dan asumsi-asumsi yang layak dan rasional
yang mencerminkan keyakinan pihak-pihak yang berkeinginan bertransaksi dan
memiliki pengetahuan memadai mengenai asumsi tentang penghasilan rental dari
sewa di masa depan dengan mengingat kondisi sekarang. Dengan dasar pemikiran
yang sama, nilai wajar juga mencerminkan arus kas keluar (termasuk pembayaran
3
rental dan arus keluar Iainnya) yang dapat diperkirakan sehubungan dengan
properti tersebut.
Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif
untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada
sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya
perbedaan dalam sifat, lokasi,atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati
dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
Jika Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, suatu
entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, seperti harga
kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi
berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan
untuk mencerrninkan perbedaan tersebut atau harga terakhir properti serupa dalam
pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya
perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga
tersebut atau proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa
depan yang dapat diandalkan,didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam
sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti ekstemal seperti
pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan
penggunaan tarif diskonto yang mencerrninkan penilaian pasar kini dari
ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
Transfer
Ketika entitas menggunakan model biaya maka transfer tidak mengubah
jumlah tercatat properti yang ditransfer dan tidak mengubah biaya properti untuk
tujuan pengukuran dan pengungkapan sedangkan transfer ke properti investasi
yang dicatat dengan menggunakan nilai wajar menerapkan PSAK 16 hingga
tanggal perubahan. Perlakuan perbedaan antara jumlah tercatat menurut PSAK 16,
dan Nilai wajar dengan cara yang sama seperti revaluasi PSAK 16:Aset Tetap.
Perbedaan antara nilai wajar properti pada tanggal perubahan dan nilai tercatat
diakui dalam laporan laba rugi.
4
Pelepasan
Properti investasi harus dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari
laporan posisi keuangan) pada saat:
a. Pelepasan atau
b. Ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak
memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat
pelepasan.
Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti
investasi ditentukan dari selisih antara:
1. Hasil neto dari pelepasan dan
2. Jumlah tercatat asset dan diakui dalam laporan laba rugi (kecuali sale and
leaseback) dalam periode terjadinya.
Pengungkapan Properti Investasi
Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut ;
1. Apakah entitas tersebut menggunakan model biaya atau model nilai wajar.
2. Jika menerapkan model nilai wajar, apakah, dan dalam keadaan bagaimana,
hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dan
dicatat sebagai properti investasi.
3. Apabila pengklasifikasian ini sulit dilakukan, maka kriteria yang digunakan
untuk membedakan properti investasi dan properti yang digunakan sendiri
dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-
hari.
4. Metode dan asumsi yang signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai
wajar dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penetuan
nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak faktor lain
karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat
diperbandingkan.
5. Sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi (yang diukur atau
diungkapkan dalam laporan keuangan) berdasarkan penilaian oleh penilai
independen yang diakui dan memiliki kualifikasi profesional yang relevan
5
serta memiliki pengalaman mutakhir di lokasi dan kategori properti investasi
yang dinilai. Apabila tidak ada penilaian seperti itu, hal tersebut diungkapkan.
6. Jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk ;
a. Penghasilan rental dari properti investasi.
b. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang
timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental
selama periode tersebut.
c. Perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atas
penjualan properti investasi dari sekelompok aset yang mana model biaya
digunakan ke kelompok yang menggunakan model nilai wajar.
7. Eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau
pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan.
8. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan
properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.
Model Nilai Wajar
Di samping pengungkapan yang disyaratkan, entitas yang menerapkan
model nilai wajar mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti
investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan hal-hal berikut:
a. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari
akuisisi dan penambahan yang dihasilkan dari pengeluaran setelah perolehan
yang diakui dalam jumlah tercatat aset.
b. Penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui penggabungan usaha.
c. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau masuk dalam
kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual
d. Keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian terhadap nilai wajar.
e. Perbedaan nilai tukar neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan
dari mata uang fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda,
termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang
penyajian dari entitas pelapor
f. Transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri.
g. Perubahan lain.
6
Model Biaya
Sebagai tambahan dari pengungkapan yang disyaratkan, entitas yang
menerapkan model biaya mengungkapkan:
a. Metode penyusutan yang digunakan;
b. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
c. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi
rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
d. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode,
yang menunjukkan:
- Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan
dari akuisisi dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui
sebagai aset.
- Penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui penggabungan usaha;
- Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau masuk
dalam kelompok lepasan yang diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual.
- Penyusutan.
- Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi
penurunan nilai, selama satu periode.
- Perbedaan nilai tukar neto yang timbul pada penjabaran laporan
keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang penyajian yang
berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi
mata uang penyajian dari entitas pelapor.
- Transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri.
- Perubahan lain.
e. Nilai wajar properti investasi. Dalam kasus yang dikecualikan, jika entitas
tidak dapat menentukan nilai wajar properti investasi secara andal, entitas
mengungkapkan:
- Uraian properti investasi;
- Penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal; dan
- Apabila mungkin, rentang estimasi di mana nilai wajar kemungkinan
besar berada.
7
Sewa (PSAK 30)
Sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan kepada lessee
hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati.
Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran
kepada lessor.
Awal Sewa (Inception of the lease) adalah tanggal yang lebih awal antara
tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap
ketentuan-ketentuan pokok sewa. Pada tanggal ini:
a. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan
b. Untuk sewa pembiayaan , jumlah yang diakui pada awal masa sewa
ditentukan
Awal Masa Sewa (commencement of the lease term) adalah tanggal saat
lessee mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Tanggal ini merupakan
tanggal pertama kali sewa diakui (yaitu pengakuan aset, kewajiban, penghasilan
atau beban sewa)
Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial
seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik
pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Sedangkan sewa
operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan
manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.
Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan
substansial transaksi bukan pada bentuk kontraknya. Contohnya dari situasi yang
secara individual atau gabungan pada umumnya mengarah pada sewa yang
diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah
a. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa.
b. Lessee memiliki cukup opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup
rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan,
sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi dilaksanakan.
c. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak
milik tidak dialihkan.
8
d. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara
substansial mendekati nilai wajar aset sewaan.
e. Aset sewaaan bersifat khusus dan hanya lessee yang dapat menggunakannya
tanpa perlu modifikasi secara material.
Contoh
1. PT XYZ menyewa mobil selama 5 tahun. Masa manfaat mobil tersebut
adalah 7 tahun. PT XYZ diberikan opsi untuk membeli mobil tersebut pada
akhir masa sewa seharga 50% dari nilai pasar mobil ditambah 0.5% dari nilai
pasar mobil pada tanggal opsi dilaksanakan. Nilai pembayaran tersebut
adalah untuk menutup biaya penjualan mobil.
Kesimpulan
Sewa Pembiayaan, karena terdapat opsi untuk membeli aset tersebut pada harga
yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar
2. Pada tanggal 1 Januari 2009, PT ABC menyewakan sebuah peralatan kepada
PT XYZ. Peralatan tersebut dibeli seharga $ 20,000 (Nilai wajar peralatan).
Perjanjian sewa mengandung klausul – klausul berikut ini:
- Masa Sewa 8 tahun
- Pembayaran tahunan setiap tanggal 1/1 setiap tahunnya sebesar $ 4,500
- Masa manfaat peralatan adalah 10 tahun
- Estimasi nilai sisa pada akhir masa sewa adalah $ 3,000
Sewa ini bisa dibatalkan, dan PT XYZ akan dikenakan penalti yang tidak
signifikan. PT XYZ akan mengembalikan peralatan kepada PT ABC pada
akhir masa sewa. PV dari pembayaran sewa minimum (dihitung dengan
menggunakan tingkat bunga implisit 11.65%) adalah sebesar $ 18,271
Kesimpulan
Sewa diklasifikasikan sebagai Sewa Operasi.
Sewa Tanah dan Bangunan
Dalam perjanjian sewa mengandung elemen tanah dan bangunan
diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi yang diatur
tersendiri. Dalam menentukan klasifikasi pada umumnya tanah memiliki umur
ekonomik yang tidak terbatas.Pembayaran sewa dialokasikan antara elemen tanah
9
dan bangunan secara proporsional sesuai nilai wajar relatif bagian perjanjian sewa
pada awal kontrak. Apabila tidak dapat dialokasikan, seluruh sewa
diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan kecuali sangat jelas bahwa kedua
elemen tersebut adalah sewa operasi. Bila demikian maka seluruh sewa
diklasifikasikan sebagai sewa operasi.
Tanah dianggap tidak material, maka tanah dan bangunan dapat diakui
sebagai unit tunggal untuk tujuan klasifikasi sewa dan diklasifikasikan sebagai
sewa pembiayaan atau sewa operasi. Umur ekonomik bangunan dianggap sebagai
umur ekonomik seluruh aset sewaan. Pengukuran elemen tanah dan bangunan
secara terpisah tidak diperlukan apabila bagian lessee atas tanah dan bangunan
diklasifikasikan sebagai properti investasi PSAK 13 dan metode nilai wajar
diadopsi. Apabila pengklasifikasian tidak jelas, maka perlu dibuat suatu
perhitungan secara rinci untuk penilaian ini.
Sewa Pembiayaan dalam Laporan Keuangan Lessee
1. Pengakuan Awal
Pada awal masa sewa, lesse mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas
dalam lapora posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai
kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.
Penilaian ditentukan pada awal kontrak sewa. Tingkat diskonto yang digunakan
dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimun adalah tingkat suku
bunga implisit dalam sewa. Jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman
inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke
dalam jumlah yang diakui sebagai aset.
2. Pengukuran setelah Pengakuan Awal
Pembayaran sewa minimun dipisahkan antara bagian yang merupakan beban
keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan
dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga
menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik konstan atas saldo liabilitas.
Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya.
10
Suatu sewa pembiayaan menimbulkan beban penyusutan untuk aset yang dapat
disusutkan dan beban keuangan disetiap periode akuntansi. Kebijakan penyusutan
untuk aset sewaan konsisten dengan aset yang dimiliki sendiri, dan perhitungan
penyusutan yang diakui dalam PSAK 16 Aset Tetap dan PSAK 19 Aset Tak
Berwujud. Jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan
mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan
secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa
dan umur manfaatnya.
3. Pengungkapan
Dalam laporan keuangan lesse harus mengungkapkan hal-hal yang
berkaitan dengan sewa pembiayaan :
a. Jumlah neto tercatat untuk setiap kelompok aset pada tanggal pelaporan.
b. Rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada
tanggal pelaporan, dengan nilai kininya. Selain itu, entitas mengungkapkan
total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal pelaporan, dan
nilai kininya, untuk setiap periode berikut;
- Sampai dengan satu tahun.
- Lebih dari satu tahun sampai lima tahun.
- Lebih dari lima tahun
c. Rental kontijen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut.
d. Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa lanjut di masa depan
dari kontrak sewa lanjut yang tidak dapat dibatalkan.
e. Penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material yang meliputi, tetapi tidak
terbatas pada, hal berikut ;
- Dasar penentuan utang rental kontijen.
- Ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan
atau pembelian dan ekskalasi beserta syarat-syaratnya.
- Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa,
misalnya yang terkait dengan deviden, tambahan hutang dan sewa-lanjut.
11
Sewa Operasi dalam Laporan Keungan Lessee
1. Pengakuan
Pembayaran dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus
selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih
mencermin pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Dalam sewa
operasi, pembayaran sewa (tidak termasuk biaya jasa seperti biaya asuransi dan
pemeliharaan) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus kecuali terdapat
dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang
dinikmati pengguna, walaupun pembayaran dilakukan tidak atas dasar tersebut.
2. Pengungkapan
Untuk sewa operasi dalam laporan keuangan lessee mengungkapkan selain yang
disyaratkan dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan:Pengungkapan ;
a. Total pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi yang
tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut :
- Sampai dengan satu tahun.
- Lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun.
- Lebih dari lima tahun.
b. Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-lanjut di masa depan
dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal pelaporan.
c. Pembayaran sewa dan sewa-lanjut yang diakui sebagai beban periode
berjalan, dengan pengungkapan terpisah untuk masing-masing jumlah
pembayaran minimum sewa, rental kontijen dan pembayaran sewa-lanjut.
d. Penjelasan umum perjanjian sewa lessee yang signifikan, yang meliputi,
namun tidak terbatas pada :
a. Dasar penentuan utang rental kontijen.
b. Eksistensi dan persyaratan untuk memperbarui kembali perjanjian sewa
atau adanya opsi pembelian dan klausul eskalasi, dan
c. Pembatasan yang ada dalam perjanjian sewa, seperti pembatasan dividen,
utang tambahan dan sewa lanjutan.
12
Sewa Pembiayaan dalam Laporan Keuangan Lessor
1. Pengakuan Awal
Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan
di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto
tersebut. Pada hakikatnya dalam sewa pembiayaan semua resiko dan manfaat
yang terkait dengan kepemilikan legal dialihkan dari lessor ke lesse, dan dengan
demikian penerimaan piutang sewa diperlakukan oleh lessor sebagai pembayaran
pokok dan penghasilan dan penghasilan pembiayaan yang diterima lessor sebagai
penggantian dan imbalan atas investasi dan jasanya.
Lessor sering mengeluarkan biaya langsung awal meliputi antara lain komisi,
biaya legal dan biaya internal yang inkremental dan dapat diatribusikan langsung
dengan proses negosiasi dan pengaturan suatu sewa. Biaya langsung awal tidak
termasuk biaya umum seperti lazimnya dikeluarkan oleh tim penjualan dan
pemasaran. Untuk sewa pembiayaan, selain melibatkan lessor pabrikan atau
dealer, biaya langsung awal diperhitungkan sebagai bagian dari pengukuran awal
piutang sewa pembiayaan dan mengurangi penghasilan yang diakui selama masa
sewa. Tingkat bunga implisit dalam masa sewa ditentukan sedemikian rupa
sehingga biaya langsung awal secara otomatis sudah termasuk di dalam piutang
sewa pembiayaan, sehingga tidak diperlukan penjumlahan terpisah. Biaya yang
dikeluarkan oleh lessor pabrikan atau dealer yang terkait dengan negoisasi dan
pengaturan suatu sewa tidak termasuk biaya awal. Dengan demikian, biaya
tersebut tidak termasuk dalam investasi sewa neto dan diakui sebagai beban ketika
laba penjualan diakui, dimana sewa untuk sewa pembiayaan umumnya diakui
pada awal masa sewa.
2. Pengukuran setelah Pengakuan Awal
Pengakuan penghasilan pembiayaan diakui berdasarkan suatu pola yang
mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi
bersih lessor dalam sewa pembiayaan. Lessor mengalokasikan penghasilan
pembiayaan selama masa sewa dengan dasar sistematis dan rasional. Alokasi
penghasilan ini didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat
pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa
13
pembiayaan. Pembayaaran sewa dalam suatu periode, diluar biaya jasa, diterapkan
atas investasi sewa bruto untuk mengurangi pokok dan penghasilan pembiayaan
tangguhan.
Lessor pabrikan dan dealer mengakui laba atau rugi atas penjualan pada periode
sesuai kebijakan entitas atas penjualan biasa. Jika tingkat bunga ditentukan secara
artifisial terlalu rendah, laba penjualan dibatasi sebesar laba apabila menggunakan
tingkat bunga pasar. Biaya yang dikeluarkan oleh lessor pabrikan atau dealer
sehubungan dengan negosiasi dan pengaturan sewa diakui sebagai beban ketika
laba penjualan diakui.
3. Pengungkapan
Dalam sewa pembiayaan selain PSAK 60 Instrumen Keuangan:Pengungkapan
lessor mengungkapkan hal-hal berikut :
a. Rekonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran
sewa minimum pada tanggal pelaporan. Disamping itu, lessor
mengungkapkan investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa
minimum pada tanggal pelaporan, untuk setiap periode berikut :
- Kurang dari satu tahun.
- Lebih dari satu tahun sampai lima tahun.
- Lebih dari lima tahun.
b. Penghasilan pembiayaan tangguhan.
c. Nilai residu tidak dijamin yang diakui sebagai manfaat lessor.
d. Akumulasi penyisihan piutang tidak tertagih atas pembayaran sewa
minimum.
e. Rental kontijen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan.
f. Penjelasan umum isi perjanjian sewa lessor yang material.
Sewa Operasi dalam Laporan Keuangan Lessor
1. Pengakuan
Lessor menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat
aset tersebut. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan
dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain
14
yang lebih mencerminkan pola waktu dimana manfaat penggunaan aset sewaan
menurun.
Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor dalam proses negoisasi dan
pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewaan dan diakui
sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan
sewa. Kebijakan penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan kebijakan
penyusutan normal untuk aset sejenis, dan penyusutan dihitung sesuai PSAK
16:Aset Tetap dan PSAK 19:Aset Tak Berwujud.
2. Pengungkapan
Selain mengungkapkan hal yang dipersyaratkan dalam PSAK 60 Instrumen
Keuangan:Pengungkapan, lessor mengungkapkan hal berikut untuk sewa operasi :
a. Jumlah agregat pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa
operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut :
- Sampai dengan satu tahun.
- Lebih dari satu tahun sampai lima tahun.
- Lebih dari lima tahun.
- Total rental kontijen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode
berjalan.
- Penjelasan umum isi perjanjian lessor.
Transaksi Jual dan Sewa Balik
Transaksi jual dan sewa balik meliputi penjualan suatu aset dan
penyewaan kembali aset yang sama. Pembayaran sewa dan harga jual biasanya
saling terkait karena keduanya dinegosiasikan sebagai satu paket. Perlakuan
akuntansi untuk transaksi jual dan sewa balik tergantung pada jenis sewanya.
Jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa pembiayaan, selisih
antara lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak dapat diakui segera sebagai
pendapatan oleh penjual-lessee, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa
sewa.
Jika sewa balik adalah sewa pembiayaan, transaksi tersebut merupakan
suatu cara dimana lessor memberikan pembiayaan pada lessee dengan aset
sebagai jaminan. Karenanya tidak tepat jika selisih lebih hasil penjualan lebih
15
tercatat diakui sebagai penghasilan. Selisih lebih tersebut ditangguhkan dan
diamortasasi selama sewa.
Jika transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi dan jelas
bahwa transaksi tersebut terjadi pada nilai wajar, maka laba rugi diakui segera,
kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa dimasa depan
yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan
diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode
penggunaan aset. Jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar
tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset.
Untuk sewa operasi, jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan
sewa balik lebih rendah dari pada jumlah tercatatnya, rugi sebesar selisih antara
jumlah tercatat dan nilai wajar diakui segera. Sedangkan untuk sewa pembiayaan,
penyesuaian seperti diatas tidak diperlukan kecuali jika terjadi penurunan nilai.
Dalam hal tersebut, jumlah tercatat berkurang menjadi jumlah terpulihkan sesuai
dengan PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset.
Penurunan Nilai Aset (PSAK 48)
Penurunan nilai aset adalah suatu kondisi dimana nilai tercatat dari aset
melebihi jumlah terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi
antara nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan dan nilai pakai. Kerugian
penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat dikurangi dengan nilai
terpulihkan. Kerugian tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada saat
terjadinya. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset
melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui:
- penggunaan atau
- penjualan aset.
Dalam penurunan nilai, yang dipilih adalah nilai tertinggi antara nilai
yang dapat diperoleh kembali dengan nilai yang digunakan. Sebagai ilustrasi
suatu kendaraan nilai tercatatnya 400 juta, nilai jual dikurangi biaya penjualan 350
juta dan nilai pakainya 300 juta. Manajer akan memilih menjual aset tersebut
dengan harga 350 juta daripada terus memakainya, karena nilai pakai aset tersebut
hanya 300 juta. Namun jika nilai pakainya 370 juta dan nilai jual dikurangi biaya
16
penjualan 310 juta, maka manajer akan memilih terus menggunakan aset tersebut
sampai akhir masa manfaatnya.
Secara periodik perusahaan perusahaan harus mereview ada atau
tidaknya indikasi penurunan nilai pada akhir periode. Jika terdapat indikasi, maka
perusahaan harus menaksir jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Terlepas apakah
terdapat indikasi penurunan nilai entitas harus minimal setahun sekalimelakukan
pengujian penurunan nilai (impairment test) pada aset tidak berwujud dengan
masa manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum digunakan dan
goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Ada beberapa indikasi
penurunan nilai dari dalam maupun luar perusahaan, yaitu :
a. Informasi dari luar perusahaan
- Selama periode tertentu, nilai pasar aset telah menurun secara signifikan
melebihi pemakaian normal.
- Selama periode tertentu telah atau akan terjadi perubahan memburuk
dalam hal teknologi, pasar, kondisi ekonomi, hukum atau dalam pasar
produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut.
- Selama periode tertentu, suku bunga pasar dari investasi telah meningkat
sehingga akan menurunkan jumlah terpulihkan dari aset secara material.
- Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya.
b. Informasi dari dalam perusahaan
- Keusangan atau kerusakan.
- Perubahan signifikan dengan cara penggunaan aset.
- Kinerja ekonomi suatu aset memburuk.
- Untuk suatu investasi dalam entitas anak, entitas asosiasi dan
pengendalian bersama entitas yang disajikan dalam laporan keuangan
terpisah berdasarkan metode biaya, investor mengakui deviden dari
investasi dan terdapat bukti bahwa deviden melebihi total laba
komprehensif entitas anak dan entitas yang dikendalikan bersama dalam
periode deviden diumumkan.
17
Prosedur Penurunan Nilai
Pengujian adanya indikasi penurunan nilai merupakan tahapan awal
dalam menentukan penurunan nilai. Jika tidak ada indikasi, maka aset tidak
mengalami penurunan nilai sehingga tidak perlu melakukan pengukuran
penurunan nilai. Namun jika aset tersebut memiliki indikasi penurunan nilai,
maka dalam pengukuran penurunan nilai dapat dipastikan bahwa nilai tercatat
lebih tinggi dari pada nilai terpulihkan.
Langkah kedua setelah ditemukan indikasi penurunan nilai adalah
menentukan nilai terpulihkan. Entitas harus menghitung nilai wajar aset dan biaya
penjualan aset dan nilai pakai aset. Kedua nilai tersebut tidak harus tersedia
semuanya. Jika salah satu nilai tersebut lebih besar dari nilai tercatat, maka tidak
perlu dilakukan proses penurunan nilai berikutnya. Artinya nilai terpulihkan akan
menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari nilai tercatat sehingga tidak terjadi
penurunan nilai. Dalam kondisi lain, nilai pasar aset sulit dilakukan karena tidak
ada dasar untuk menentukan nilai pasar. Entitas dapat menggunakan pakai sebagai
nilai terpulihkan. Namun sebaliknya jika entitas tidak meyakini nilai pakai aset,
maka nilai wajar dikurangi biaya penjualan digunakan sebagai nilai terpulihkan.
Langkah ketiga adalah menentukan apakah aset mengalami penurunan
nilai atau tidak dengan membandingkan nilai tercatat dengan nilai terpulihkan.
Jika nilai tercatat lebih rendah dari nilai terpulihkan, aset tidak mengalami
penurunan nilai. Entitas akan mengakui penurunan nilai sebesar selisih nilai
tercatat dengan nilai pakai. Aset akan disesuaikan/diturunkan nilainya sebesar
nilai pakai. Kerugian penurunan nilai disajikan dalam laporan laba rugi periode
berjalan. Entitas harus mengungkapkan aset yang mengalami penurunan nilai
dalam catatan atas laporan keuangan.
Pengukuran Jumlah Terpulihkan
Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara Fair
Value Less Costs to Sell dan nilai pakai (Value in Use). Nilai pakai (Value in Use)
adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau
unit penghasil kas sedangkan Fair Value Less Costs to Sell adalah jumlah yang
dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi
18
antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan,
dikurangi biaya pelepasan aset.
1. Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan
a. Bukti terbaik.
Harga dalam suatu perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat
dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen, disesuaikan
dengan biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan
pelepasan aset.
b. Apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat namun aset
diperdagangkan di pasar aktif.
Berdasarkan harga pasar aset dikurangi biaya pelepasan aset tersebut.
c. Apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat dan tidak ada
pasar aktif untuk aset.
Berdasarkan pada informasi terbaik yang ada untuk menggambarkan
jumlah yang dapat diperoleh entitas, pada akhir periode pelaporan, dari
pelepasan aset pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.
2. Nilai pakai
Hal-hal yang dipertimbangkan dalam penghitungan nilai pakai aset:
a. Estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh
dari aset.
b. Ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus
kas masa depan tersebut.
c. Nilai waktu uang, diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang
berlaku.
d. Harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset.
e. Faktor-faktor lain, seperti likuiditas, yang akan dipertimbangkan oleh
pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas
akan diperoleh dari aset tersebut.
19
Pengestimasian nilai pakai meliputi langkah-langkah berikut :
1. Mengestimasi arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan dari
pemakaian aset tersebut dan pelepasannya pada akhirnya.
Dalam mengukur nilai pakai, suatu entitas harus yaitu :
a. Mendasarkan proyeksi arus kas pada asumsi-asumsi yang memadai dan
terdukungkan yang mencerminkan estimasi terbaik manajeman mengenai
rentang kemungkinan-kemungkinan kondisi ekonomi yang akan terjadi
selama masa manfaat aset. Bukti eksternal diberi bobot yang lebih tinggi.
b. Mendasarkan proyeksi arus kas pada anggaran atau prakiraan keuangan
terkini yang disetujui manajemen, tetapi harus mengeluarkan unsur estimasi
arus kas masuk atau arus kas keluar yang berkaitan dengan restrukturisasi
masa depan atau perbaikan maupun peningkatan kinerja aset. Proyeksi
berdasarkan anggaran atau prakiraan keuangan tersebut harus meliputi
jangka waktu maksimum lima tahun, kecuali jika penggunaan waktu yang
lebih panjang dapat dijustifikasi.
c. Mengestimasi proyeksi arus kas yang melewati periode yang tercakup dalam
anggaran atau prakiraan terkini dengan mengekstrapolasi proyeksi yang
didasarkan pada anggaran atau prakiraan tersebut dengan menggunakan
tingkat pertumbuhan tetap atau menurun untuk tahun-tahun berikutnya,
kecuali jika peningkatan tingkat pertumbuhan dapat dijustifikasi. Tingkat
pertumbuhan ini tidak boleh melebihi tingkat pertumbuhan rata-rata jangka
panjang suatu produk, industri, negara atau negara-negara tempat entitas
beroperasi, atau untuk pasar tempat aset digunakan, kecuali tingkat
pertumbuhan yang lebih tinggi dapat dijustifikasi.
Estimasi arus kas di masa depan meliputi :
a. Proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset.
b. Proyeksi arus kas keluar yang diperlukan untuk menghasilkan arus kas masuk
dari penggunaan aset (termasuk arus kas keluar untuk menyiapkan aset agar
dapat digunakan) dan dapat dikaitkan secara langsung, atau dialokasikan
dengan dasar yang layak dan konsisten pada aset.
20
c. Arus kas neto, jika ada, yang akan diterima (atau dibayarkan) untuk pelepasan
aset pada akhir masa manfaatnya.
Hambatan dalam memproyeksi arus kas :
- Didasarkan pada asumsi yang masuk akal dan didukung oleh fakta atau teori.
- Didasarkan pada anggaran keuangan yang terbaru dan telah disahkan oleh
manajemen.
- Tidak memasukkan komponen arus kas masa depan yang berasal dari
restrukturisasi.
- Pendasaran kepada anggaran hanya meliputi periode 5 tahun, kecuali jika
periode yang lebih lama dapat dijustifikasi.
- Periode setelah anggaran hanya dapat menggunakan tingkat yang tetap atau
menurun, kecuali jika tingkat yang naik dapat dijustifikasi.
- Tingkat pertumbuhan yang digunakan dalam proyeksi ekstrapolasi tidak
dapat melebihi rata-rata jangka panjang pertumbuhan untuk produk, industri,
atau negara tempat entitas beroperasi atau pasar dimana aset tersebut
digunakan, kecuali jika tingkat yang lebih tinggi dapat dijustifikasi.
Untuk estimasi arus kas depan valuta asing, arus kas masa depan
diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian
didiskonto menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata
uang tersebut. Entitas mentranslasikan nilai sekarang dengan menggunakan
tingkat pertukaran spot pada tanggal penghitungan nilai pakai.
2. Menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut.
Dasar penetapan tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang
menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas
aset dimana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Tingkat diskon ini
adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan investor jika seandainya mereka
hendak memilih suatu investasi yang menghasilkan arus kas dengan jumlah,
waktu dan profil risiko yang sama dengan yang entitas harapkan akan dihasilkan
dari aset tersebut. Tingkat diskonto ini diestimasi dari salah satu:
• Tingkat diskonto implisit pada transaksi pasar kini terhadap aset sejenis atau,
21
• Rata-rata tertimbang biaya modal entitas yang tercatat di bursa efek yang
memiliki aset sejenis.
Pengakuan
Rugi penurunan nilai diakui jika, dan hanya jika, nilai terpulihkan aset
lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tecatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai
terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai
segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah
direvaluasi sesuai dengan Pernyataan lain seperti model revaluasi pada PSAK 16
Aset Tetap.
Setiap rugi penurunan nilai aset revaluasian diperlakukan sebagai
penurunan revaluasi sesuai diakui dalam pendapatan komprehensif lain, sepanjang
kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang
sama dan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasi
untuk aset tersebut.
Unit Penghasil Kas (UPK)
Unit penghasil kas adalah adalah kelompok terkecil aset
teridentifikasikan yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar
independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Jumlah
terpulihkan dari aset individual tidak dapat ditentukan jika:
(a) nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi
biaya pelepasan; dan
(b) aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset
lain.
Dalam kasus ini, nilai pakai dan, jumlah terpulihkan, dapat ditentukan
hanya untuk Unit Penghasil Kas Aset. Contohnya suatu entitas pertambangan
memiliki jalur kereta api pribadi untuk mendukung aktivitas pertambangannya.
Jalur kereta api pribadi dapat dijual hanya untuk nilai sisanya dan itu tidak
menghasilkan arus kas masuk yang independen dari arus kas masuk dari aset lain
pertambangan itu. Tidak dimungkinkan mengestimasi jumlah terpulihkan dari
jalur kereta pribadi itu karena nilai pakainya tidak dapat ditentukan dan
kemungkinan berbeda dari nilai sisanya. Oleh karena itu, entitas mengestimasi
22
jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dimana jalur kereta pribadi tersebut
tercakup, yaitu pertambangan itu secara keseluruhan.
Jumlah terpulihkan dari UPK adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai
wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jumlah
tercatat dari UPK:
(a) Mencakup hanya jumlah tercatat dari aset-aset yang dapat diatribusikan
langsung, atau dialoksikan dengan dasar yang layak dan konsisten, ke UPK
dan akan menghasilkan arus kas masuk yang digunakan dalam menentukan
nilai pakai unit penghasil kas; dan
(b) Tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang diakui, kecuali
jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas tidak dapat ditentukan tanpa
mempertimbangkan liabilitas tersebut.
Rugi penurunan nilai diakui untuk unit penghasil kas jika, dan hanya jika,
jumlah terpulihkan dari unit tersebut (kelompok dari unit) lebih kecil dari jumlah
tercatatnya. Rugi penurunan nilai dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat
aset dari unit tersebut (kelompok dari unit) dengan urutan sebagai berikut:
a. pertama, untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang
dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut (kelompok dari unit).
b. selanjutnya, ke aset lain dari unit tersebut (kelompok dari unit) dibagi pro rata
atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut (kelompok dari
unit).
Dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai sesuai, entitas tidak harus
mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari:
(a) nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual (jika ditentukan).
(b) nilai pakainya (jika dapat ditentukan).
(c) nol.
Jumlah rugi penurunan nilai yang semestinya dialokasikan ke aset tersebut
menjadi harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit (kelompok dari unit).
23
Pembalikan Rugi Penurunan Nilai
Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang
telah diakui pada periode-periode sebelumnya untuk aset (selain goodwill)
mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun, entitas mempertimbangkan,
minimal, indikasi berikut ini:
1. Infomasi yang bersumber dari luar.
- Nilai wajar aset telah meningkat secara signifikan selama periode tersebut.
- Perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk entitas telah
terjadi selama periode tersebut, atau akan terjadi dalam waktu dekat,
dalam hal teknologi, pasar, kondisi ekonomi maupun legal tempat entitas
beroperasi atau di pasar tempat aset itu didedikasikan.
- Suku bunga pasar atau tingkat pengembalian investasi pasar yang lain
telah turun selama periode itu, dan penurunan itu sepertinya akan
mempengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai
pakai aset sehingga meningkatkan jumlah terpulihkan secara material.
2. Informasi yang bersumber dari dalam.
- Perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan bagi entitas telah
terjadi selama periode tersebut, atau diharapkan akan terjadi dalam waktu
dekat, seberapa jauh dan cara, aset tersebut digunakan atau diharapkan
untuk digunakan. Perubahan ini termasuk biaya-biaya yang timbul selama
periode tersebut untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja aset atau
merestrukturisasi operasi di tempat aset tersebut tercakup.
- Bukti tersedia dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja
ekonomi aset lebih baik atau akan lebih baik dari yang diharapkan.
Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode
sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika, dan hanya jika,
terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah
terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika
kasusnya seperti ini, jumlah tercatat aset, (ada pengecualian) dinaikkan ke jumlah
terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.
24
1. Pembalikan Rugi Penurunan Nilai Aset Individu
- Jumlah tercatat aset yang meningkat (selain goodwill ), yang disebabkan
pembalikan rugi penurunan nilai, tidak boleh melebihi jumlah tercatat
(neto setelah amortisasi atau depresiasi) seandainya aset tidak mengalami
rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya.
- Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset (selain goodwill ) diakui
segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi
sesuai dengan Pernyataan lain (contohnya, model revaluasi di PSAK 16).
- Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasian harus diperlakukan
sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait.
2. Pembalikan Rugi Penurunan Nilai UPK
- Dialokasikan kepada aset-aset dari unit (kecuali untuk goodwill ) pro rata
dengan jumlah tercatat dari asetnya.
- Diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset
individual dan diakui sesuai dengan PSAK ini.
Alokasi pembalikan rugi penurunan nilai UPK, jumlah tercatat aset tidak boleh
dinaikkan diatas nilai yang terendah dari:
a. Jumlah terpulihkan (jika ditentukan); dan
b. Jumlah tercatat yang telah ditentukan (amortisasi atau depresiasi neto)
seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset
tersebut dalam periode sebelumnya.
Jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaliknya telah
dialokasikan untuk aset tersebut harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit
itu, kecuali untuk goodwill .
Pengungkapan
Untuk setiap kelompok aset, entitas mengungkapkan hal berikut ini:
a. Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama
periode tersebut dan unsur laporan laba rugi komprehensif yang didalamnya
tercakup rugi penurunan nilai.
25
b. Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi
selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi komprehensif yang
didalamnya tercakup rugi penurunan nilai yang dibalik.
c. Jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam laporan
laba rugi komprehensif lainnya selama periode itu.
d. Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui
dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya selama periode tersebut.
Entitas yang melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK 5
mengungkapkan hal-hal berikut ini untuk setiap segmen:
(a) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi dan dalam
laporan laba rugi komprehensif lainnya selama periode.
(b) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi
dan dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya selama periode.
Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap rugi penurunan nilai
material yang diakui atau dibalik selama periode tertentu untuk suatu aset
individual, termasuk goodwill atau suatu unit penghasil kas:
(a) peristiwa dan kondisi yang mengarah pada pengakuan atau pembalikan rugi
penurunan nilai.
(b) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik.
(c) untuk aset individual.
(i) sifat dari aset.
(ii) jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK 5, segmen
terlaporkan yang mencakup aset tersebut.
(d) untuk unit penghasil kas;
(i) deskripsi unit penghasil kas (seperti apakah unit penghasil kas merupakan
suatu lini produksi, suatu pabrik, suatu operasi bisnis, suatu wilayah geografi ,
atau suatu segmen yang dapat dilaporkan seperti dijelaskan dalam PSAK 5).
(ii) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik oleh kelompok aset dan,
jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK 5, disajikan
berdasarkan segmen terlaporkan.
26
(iii) jika agregasi dari aset untuk mengindentifikasi unit penghasil kas telah
berubah sejak estimasi sebelumnya dari jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas
(jika ada), suatu uraian dari cara agregasi aset saat ini dan sebelumnya serta alasan
perubahan cara unit penghasil kas diidentifikasi.
(e) apakah jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) adalah nilai wajarnya
dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya.
(f) jika jumlah terpulihkan adalah nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual,
dasar yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk
menjual (seperti apakah nilai wajar ditentukan dengan mengacu kepada suatu
pasar aktif).
(g) jika jumlah terpulihkan adalah nilai pakai, tingkat diskonto yang digunakan
pada estimasi saat ini dan estimasi sebelumnya (jika ada) dari nilai pakai.
Entitas mengungkapkan informasi berikut untuk rugi penurunan nilai
agregat dan pembalikan rugi penurunan nilai agregat yang diakui selama periode
tertentu dalam hal tidak diungkapkannya informasi yaitu :
(a) kelompok utama aset yang mengalami rugi penurunan nilai dan kelompok
utama aset yang mengalami pemulihan rugi penurunan nilai.
(b) peristiwa dan keadaan utama yang menyebabkan pengakuan rugi penurunan
nilai dan pemulihan rugi penurunan nilai tersebut.
27
Kasus
Properti Investasi di BPJS
Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan
Laporan posisi keuangan konsolidasian pembuka BPJS Ketenagakerjaan disusun
berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian penutup PT Jamsostek
(Persero), entitas anak, dan entitas bertujuan khusus yang telah disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Pembuka
Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Pedoman Akuntansi BPJS disusun dengan
mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
Acuan yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:
a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
c. International Financial Reporting Standards; dan
d. Peraturan perudang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan
dengan Program Jaminan Ketenagakerjaan.
Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebagai
berikut:
a. Pengklasifikasian aset keuangan awal dalam kategori Diukur Pada Nilai Wajar
Melalui Penghasilan Neto, Tersedia Untuk Dijual, Dimiliki Hingga Jatuh Tempo,
dan Pinjaman yang Diberikan dan Piutang, sesuai persyaratan masing-masing
klasifikasi berdasarkan kondisi pada tanggal tersebut;
b. Jumlah tercatat aset awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang
ditetapkan pemerintah;
28
c. Jumlah tercatat liabilitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang
ditetapkan pemerintah; dan
d. Jumlah tercatat ekuitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang
ditetapkan pemerintah.
Laporan keuangan pembuka merupakan laporan yang disusun untuk memenuhi
ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial pasal 62 ayat 2 (c) disebutkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik
Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan Laporan Posisi
Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor
akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan
Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembuka Dana
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Laporan posisi keuangan konsolidasian pembuka BPJS Ketenagakerjaan disusun
berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian penutup PT Jamsostek
(Persero), entitas anak, dan entitas bertujuan khusus per 31 Desember 2013 yang
telah diaudit oleh kantor akuntan independen dan telah disahkan oleh Menteri
Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor:
SK-50/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pengesahan Laporan Keuangan
Penutup per 31 Desember 2013 Perusahaan Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Persero).
29
Properti Investasi
Properti investasi adalah penanaman dana investasi BPJS Ketenagakerjaan pada
tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional dan
ditujukan untuk menghasilkan pendapatan investasi.
Investasi dalam properti tanah disajikan sebesar biaya perolehannya properti
investasi tanah tidak disusutkan, karena BPJS Ketenagakerjaan berniat untuk
30
memperpanjang haknya apabila periode haknya telah berakhir. Investasi dalam
properti bangunan disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi dengan
akumulasi penyusutannya. Properti bangunan disusutkan dengan menggunakan
metode garis lurus sebesar persentase tetap 5% per tahun dari harga perolehannya.
Estimasi Umur Manfaat Properti Investasi, Aset Tetap dan Sarana Kesejahteraan
Peserta BPJS Ketenagakerjaan, entitas anak, dan entitas bertujuan khusus
melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis properti investasi,
aset tetap dan sarana kesejahteraan peserta berdasarkan faktor-faktor seperti
kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi di masa depan. Hasil
operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi
ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.
31
Adopsi Standar Baru Maupun Revisi Standar dan Intepretasi (Revisi atas
PSAK dan ISAK)
a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan
Berikut adalah standar baru, perubahan atas interpretasi standar yang wajib
diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2014:
- ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari pelanggan
- ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Selama Periode Berjalan
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor:
KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2014. Pada tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan beberapa
kebijakan baru antara lain sebagai berikut:
1) PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011)
Kebijakan baru atas piutang properti investasi merupakan kelanjutan dari
penerapan PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) berdasarkan
Keputusan Direksi Nomor: KEP/84/032014
32
2) PSAK 13 (Revisi 2011)
Kebijakan baru atas properti investasi merupakan penerapan PSAK 13 (Revisi
2011): Pengakuan Properti Investasi yang diterapkan pada 2014 sesuai Keputusan
Direksi Nomor: KEP/85/032014 tentang klasifikasi properti investasi berdasarkan
tujuan penggunaannya.
Properti Investasi pada Program Jaminan BPJS
33
Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan
Laporan keuangan pembuka Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan
Program Jaminan Hari Tua (JHT) disusun berdasarkan laporan konsolidasian
penutup PT Jamsostek (Persero) yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI).
Dasar Penyusunan, Pengukuran dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun dan disajikan mengikuti Pedoman Akuntansi Program
Jaminan Hari Tua. Pedoman Akuntansi Program JHT disusun dengan mengacu
pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Acuan yang
digunakan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi ini antara lain:
a. Standar Akuntansi Keuangan;
b. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan;
c. International Financial Reporting Standards; dan
d. Peraturan perudang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan
dengan Program JHT.
34
Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Program Jaminan
Hari Tua mulai diterapkan pada 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:
1) Penentuan aset investasi awal yang akan diukur pada nilai wajar dan yang akan
diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi sesuai persyaratan sesuai dengan
kondisi pada tanggal tersebut;
2) Jumlah tercatat aset awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang
ditetapkan pemerintah;
3) Jumlah tercatat liabilitas awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang
ditetapkan pemerintah;dan
4) Jumlah tercatat aset neto awal sesuai laporan posisi keuangan pembuka yang
ditetapkan pemerintah.
Laporan keuangan pembuka merupakan laporan yang disusun untuk memenuhi
ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial pasal 62 ayat 2 huruf c disebutkan bahwa Menteri Badan Usaha
Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan Laporan
Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh
kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan Posisi Laporan
Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan
Pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Laporan Aset Neto Pembuka
Program JHT disusun berdasarkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek
(Persero) per 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh kantor akuntan
independen dan telah disahkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai
dengan Surat Keputusan Nomor: SK- 50/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014
tentang Pengesahan Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013
Perusahaan Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero).
Properti Investasi
Pengelolaan properti investasi mengacu pada Keputusan Direksi Nomor
KEP/85/032014 mengenai klasifikasi properti investasi, klasifikasi properti
investasi berdasarkan tujuan penggunaanya sebagai berikut:
a. Tanah;
b. Bangunan Properti;
35
c. Aset Fasilitas Properti;
d. Peralatan Properti;
e. Peralatan Lain Properti;dan
f. Aset Properti Dalam Konstruksi.
Aset Properti Investasi dikuasai oleh Program Jaminan Hari Tua untuk
menghasilkan sewa (rent) atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Properti
investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan
penilaian (appraisal) oleh pihak yang berkompeten dan ditunjuk berdasarkan
Keputusan Direksi. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan
perubahan aset neto. Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan)
dari laporan posisi keuangan pada saat pelepasan atau ketika properti investasi
tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat
ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba
atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui
dalam laporan perubahan aset neto dalam tahun terjadinya penghentian atau
pelepasan tersebut.
Akun properti investasi merupakan penempatan dana investasi program JHT per 1
Januari 2014 dalam bentuk properti investasi sesuai Keputusan Direksi Nomor:
KEP/461/122013 tentang Pedoman Akuntansi Program JHT, pencatatan properti
investasi program JHT mengacu pada PSAK 18 (Revisi 2010) “Entitas Purna
Karya”, yaitu menggunakan model nilai wajar untuk pengukuran setelah
pengakuan awal. Laba atau rugi antara biaya historis dan nilai wajar diakui di
dalam laporan perubahan aset neto. Nilai wajar properti investasi per 1 Januari
2014 ditentukan berdasarkan hasil laporan Penilai Independen sebagai berikut:
a. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Muhammad Taufik Nomor :
122-01/PNL/MT/VIII/13 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Laporan Penilaian
Properti untuk Menara Jamsostek. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai
Independen menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan
pendapatan dengan metode arus kas yang didiskonto dan pendekatan kalkulasi
biaya.
36
b. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak
Uswatun dan Rekan Nomor :
0251-F/PNL/MBPRU-JKT/VII/13 tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Aset
yang berlokasi Jalan Raya Cariu, Desa Sirna Sari, Kecamatan Cariu, Kabupaten
Bogor. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode
penilaian dengan menggunakan pendekatan nilai pasar dan nilai jual paksa.
c. Laporan Penilaian Properti oleh KJPP Firman Azis dan Rekan Nomor :
54/KJPP_FA&R.BDG/ATB /UM/2/ 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang
Penilaian Aset yang berlokasi Jalan Desa Majasari RT 08/RW02, Desa
Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam
menentukan nilai wajar. Penilai Independen menggunakan metode penilaian
dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar, pendekatan
pendapatan dan pendekatan biaya.
37
Adopsi Standar Baru Maupun Revisi Standar dan Intepretasi (Revisi atas
PSAK dan ISAK)
a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan
Berikut adalah standar baru, perubahan atas interpretasi standar yang wajib
diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2014:
- ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari pelanggan
- ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Selama Periode Berjalan
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor
KEP/461/122013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Akuntansi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menetapkan Pedoman Akuntansi
Program Jaminan Hari Tua yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Pada tahun 2014 Perusahaan mengeluarkan beberapa kebijakan baru antara lain
sebagai berikut:
1) PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011)
Kebijakan baru atas piutang properti investasi merupakan kelanjutan dari
penerapan PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) berdasarkan
Keputusan Direksi Nomor : KEP/84/032014.
38
2) PSAK 13 (Revisi 2011)
Kebijakan baru atas properti investasi merupakan penerapan PSAK 13 (Revisi
2011): Pengakuan Properti Investasi yang diterapkan pada 2014 sesuai Keputusan
Direksi Nomor : KEP/85/032014 tentang klasifikasi properti investasi berdasarkan
tujuan penggunaannya.
39
DAFTAR PUSTAKA
https://www.staff.blog.ui.ac.id.martani2011PSAK-13-Properti-Investasi-IAS-40 120112.pptx&usg=AFQjCNHpfU320KOfywZzCgDjT0PnrRDIJw&sig2=TgloXz9n8bQ35i5FUz3Yg&bvm=bv.104226188,d.c2E
https://www.staff.blog.ui.ac.id.martani2011PSAK-30-Sewa-ISAK-8120212.pptx &usg=AFQjCNFWm1ttUwp7JnXUpePxzqVtUEebSA&sig2=CMakt6bHBZDemM9ossyTSg&bvm=bv.104226188,d.c2E
https://www.staff.blog.ui.ac.id.martani2011%2F04%2FPSAK-48-Penurunan-Nilai-Aset-IAS-36-Impairment-15092014.pptx&usg=AFQjCNHv_TJESc016lA6Wgyw52bKCYKSGQ&sig2=a7VE57sOLOXjYK_P8V2tAQ&bvm=bv.104226188,d.c2E
https://www.staff.blog.ui.ac.id.martanipendidikanartikel-psak%2Fimpairment-aset%2F&usg=AFQjCNHfnI7DTg0K77mBJCaV2yVN8QywpA&sig2=ViCoItzOQdZYWYbS88AvYw&bvm=bv.104226188,d.c2E
http://www.staff.uny.ac.id.pengabdian-indah-mustikawati-seakt-msiFppm-2012-materi-aset-tetap.pdf&usg=AFQjCNHHKzq3dU342HCSgrS2hYInUbgcVw&sig2=PXD3Tl-kNW p2pl3vA9XiQ&bvm=bv.104226188,d.c2E
http://www.merdeka.com
www.bpjsketenagakerjaan.go.id
40
