24
LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI ASN DI TEMPAT TUGAS Oleh : drg. Yuni Putriyani, S.KG Ndh. 01 Peserta Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan I Tahun 2015 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KERJAMA DENGAN BADAN DIKLAT PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI ASN DI TEMPAT TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Embed Size (px)

Citation preview

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR

PROFESI ASN DI TEMPAT TUGAS

Oleh :

drg. Yuni Putriyani, S.KG

Ndh. 01

Peserta Diklat Prajabatan Golongan III

Angkatan I Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KERJAMA DENGAN

BADAN DIKLAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang ASN no.5 tahun 2014, Aparatur Sipil Negara (ASN)

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN memiliki tiga peran utama, yaitu: sebagai

pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam

hal ini, dapat dikatakan ASN berperan penting dalam menentukan keberhasilan

pemerintahan. Untuk itu, setiap ASN dituntut harus memiliki integritas yang tinggi,

bertindak sesuai dengan nilai dasar dan kode etik ASN.

Fenomena yang terjadi saat ini, sebagian besar ASN masih kurang profesional.

Faktanya, masyarakat menganggap ASN sebagai pekerja yang paling tidak disiplin bila

dibandingkan profesi lainnya. Citra buruk negatif ASN itu seolah mengakar kuat dan

menjadi turun menurun. Akibatnya, sistem pemerintahan pun terganggu. Masyarakat

banyak yang mengeluhkan berbelitnya birokrasi, buruknya pelayanan publik, ditambah

lagi dengan korupsi yang sudah membudaya.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, khususnya ASN, maka

dipandang perlu untuk melakukan peningkatan kinerja ASN. Usaha perbaikan tersebut

diawali dengan melakukan reformasi terhadap diklat prajabatan bagi Calon ASN. Diklat

prajabatan pola baru sekarang ini telah memadukan antara tahap internalisasi dan

aktualisasi. Tahap internalisasi merupakan tahap penanaman nilai-nilai dasar

akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Sedangkan,

tahap aktualisasi merupakan tahap perwujudan dari nilai-nilai dasar tersebut di tempat

tugas/ tempat magang.

Dokter gigi puskesmas yang merupakan salah satu unsur ASN sangat perlu untuk

bersikap profesional dan berintegritas. Sebagai pusat kesehatan gigi masyarakat yang

berada di garda terdepan, puskesmas, khususnya dokter gigi, dituntut untuk memberikan

pelayanan prima. Hal ini sejalan dengan Visi Indonesia Sehat 2020, yaitu pelayanan

kesehatan yang bermutu, adil, dan merata merupakan unsur pokok dalam pembangunn

nasional.

Untuk itu, melalui diklat prajabatan pola baru, diharapkan dokter gigi puskesmas,

yang menjadi calon ASN, dapat memberikan pelayanan prima, sebagai wujud aktualisasi

dari nilai-nilai dasar: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti

korupsi. Sehingga, secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat.

I.2 Tujuan

Diklat prajabatan dokter gigi calon ASN memiliki tujuan:

1. Untuk membentuk dokter gigi yang akuntabel, yaitu bertanggung jawab penuh untuk

melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dengan baik dan

maksimal.

2. Untuk membentuk dokter gigi yang melayani masyarakat dengan jiwa nasionalisme

3. Untuk membentuk dokter gigi yang melayani masyarakat dengan menerapkan etika

publik

4. Untuk membentuk dokter gigi yang melayani masyarakat dengan komitmen mutu,

yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas

5. Untuk membentuk dokter gigi yang memiliki nilai anti korupsi dalam melaksanakan

tugas.

I.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rancangan kegiatan aktualisasi meliputi tugas pokok dan fungsi

dokter gigi puskesmas dalam bidang pelayanan dan promosi kesehatan gigi dan mulut

masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,

komitmen mutu, dan anti korupsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Konsepsi Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN)

Untuk membentuk Aparatur Sipil Negara yang berintegritas tinggi, maka setiap ASN

harus mengamalkan lima nilai dasar ASN.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk

memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. ASN yang akuntabel adalah ASN

yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak

terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam

menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Nasionalisme

Nasionalisme merupakan paham atau pandangan tentang rasa cinta yang wajar

terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme

sangat penting dimiliki oleh setiap ASN. Nasionalisme tidak hanya sekedar wawasan,

tetapi mengaktualisasikannya dalam menjalankan tugas dan fungsi. Adanya jiwa

nasionalisme kuat diharapkan dapat membentuk ASN yang senantiasa: menempatkan

persatuan-kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan

pribadi atau golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan

negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa

rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama

manusia dan sesama bangsa; dan menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia

dan bertenggang rasa.

3. Etika Publik

Etika publik merupakan refleksi tentang standar norma, yang menentukan baik

buruk, benar salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan

publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik tergambar

dalam cara memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang ramah dan

santun serta sesuai dengan kode etik, baik kode etik ASN maupun kode etik profesi.

4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu mengacu kepada ukuran baik buruk yang sipersepsikan oleh

individu terhadap nilai suatu produk ataupun jasa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan,

mutu sering dikaitkan dengan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Indikator komitmen

mutu:

a. Mampu memahami tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi dan

kinerja berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik;

b. Menunjukan sikap perilaku kinerja kreatif dan inovatif yang berorientasi mutu dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

5. Anti Korupsi

Anti korupsi merupakan sikap yang menolak atau tidak berpihak pada tindakan

korupsi. Menurut KPK, nilai-nilai dasar anti korupsi, antara lain: jujur, peduli, mandiri,

disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

II.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

II.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

1. Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang

kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan

2. Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kesehatan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi: Ketatalaksanaan, kepegawaian,

perlengkapan, dan peralatan.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

II.2.2 Tugas dan Fungsi Organisasi (Puskesmas)

Berdasarkan Permenkes no. 75 tahun 2014, tugas dan fungsi puskesmas

dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Tugas Puskesmas (Pasal 4)

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai

tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung

terwujudnya kecamatan sehat.

2. Fungsi Puskesmas (Pasal 5)

Dalam melaksanakan tugas tersebut Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah

kerjanya; dan

b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah

kerjanya.

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Puskesmas dapat

berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.

II.2.3 Tugas dan Fungsi Dokter Gigi Puskesmas

1. Tugas Dokter Gigi Puskesmas

Tugas pokok dokter gigi puskesmas adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi

dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif,

dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran

serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada

masyarakat.

2. Fungsi Dokter Gigi Puskesmas

Fungsi dokter gigi puskesmas adalah membantu kepala puskesmas dalam pelayanan

kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

II.3 Visi dan Misi Organisasi

Visi Puskesmas Malili adalah "Puskesmas Malili menjadi unit pelayanan kesehatan

terbaik menuju kecamatan sehat".

Sedangkan misi Puskesmas Malili adalah:

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau

2. Meningkatkan sarana dan prasarana

3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia

4. Meningkatkan penyuluhan kesehatan masyarakat dan penyakit

BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR

PROFESI ASN DI TEMPAT TUGAS

Nama : drg. Yuni Putriyani, S.KG

N D H : 01/ Angkatan 1

Unit Kerja/Instansi : Puskesmas Malili/ Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

A. KETERKAITAN NILAI DASAR DENGAN KEGIATAN

NoKegiatan/ Waktu

PelaksanaanNilai Dasar Uraian Pelaksanaan Kegiatan

1. Membuat catatan rekam

medik pasien rawat jalan

6-15 April 2015

Akuntabilitas Catatan medik pasien dibuat dengan

cermat, lengkap, dan jelas. Rekam

medik pasien berisi identitas,

riwayat penyakit serta pengobatan

pasien.

Etika Publik Catatan rekam medik pasien wajib

dirahasiakan, tidak boleh

dipublikasikan ke khalayak ramai.

Komitmen

Mutu

Rekam medik yang lengkap dan

jelas dapat memudahkan

pengontrolan penyakit pasien oleh

dokter, sehingga terapi yang

diberikan dapat lebih efektif dan

efisen serta memudahkan pasien

untuk kunjungan selanjutnya.

2. Melakukan pencabutan gigi

pada pasien

6-15 April 2015

Akuntabilitas Pencabutan gigi dilakukan secara

profesional sesuai dengan

kompetensi dokter gigi umum.

Nasionalisme Dalam memberikan pelayanan,

tidak memandang status sosial,

suku, agama, maupun jenis

kelamin pasien.

Etika Publik Pasien mendapatkan kejelasan

informasi mengenai tahap-tahap

yang akan dilalui dalam perawatan

dengan tutur kata yang santun dan

ramah.

Komitmen

Mutu

Pencabutan gigi dilakukan sesuai

dengan standar operasional

prosedur, sehingga dapat

menghindari terjadinya malpraktik.

Tindakan dilakukan secara tepat,

cepat, dan cermat. Setelah selesai,

pasien diberikan instruksi pasca

pencabutan serta diminta untuk

mengisi kotak kepuasan pasien.

Anti Korupsi Tidak meminta/menerima upah

atas pelayanan yang diberikan

terhadap pasien.

3. Melayani atau menerima

konsultasi serta melakukan

pemeriksaan pasien di poli

gigi

6-15 April 2015

Akuntabilitas Pasien memperoleh konsultasi dan

pemeriksaan secara profesional.

Nasionalisme Konsultasi dan pemeriksaan yang

dilakukan tidak membedakan

status sosial, jenis kelamin, suku,

dan agama pasien.

Etika Publik Memberikan konsultasi dan

pemeriksaan dengan santun dan

ramah.

Komitmen

Mutu

Konsultasi dan pemeriksaan pasien

dilakukan dengan teliti, efektif,

dan efisien serta sesuai dengan

keluhan pasien.

Anti Korupsi Pasien tidak dikenakan biaya atas

jasa yang diberikan.

4. Melakukan penanganan

sementara pada pasien

dengan nyeri akut

6-15 April 2015

Akuntabilitas Pasien mendapatkan penanganan

yang profesional.

Nasionalisme Penanganan dilakukan tanpa

membedakan status sosial, jenis

kelamin, suku, dan agama

pasien.

Etika Publik Pasien ditangani dengan tutur kata

yang santun dan ramah.

Komitmen

Mutu

Penanganan dilakukan sesuai

standar operasional prosedur

dan diberikan penjelasan mengenai

prosedur perawatan yang akan

dilalui.

Anti Korupsi Penanganan dilakukan tanpa

menerima upah/ biaya dari

pasien.

5. Membuat surat rujukan ke

rumah sakit

6-15 April 2015

Akuntabilitas Rujukan tersebut dibuat sebagai

bentuk tanggung jawab agar

pasien dapat memperoleh

penanganan di rumah sakit.

Etika Publik Memberikan pemahaman dengan

jelas kepada pasien mengenai sebab

pasien dirujuk dengan tutur kata

yang santun dan ramah.

Komitmen

Mutu

Pasien yang tidak dapat ditangani

di puskemas, langsung dibuatkan

rujukan ke rumah sakit agar dapat

segera mendapatkan penanganan

yang optimal, efektif, dan efisien.

6. Membuat resep obat

kepada pasien

6-15 April 2015

Akuntabilitas Memberikan resep obat kepada

pasien sesuai dengan indikasi dan

kontraindikasinya.

Etika Publik Menerangkan dengan jelas,

santun, dan ramah aturan pakai

obat tersebut.

Komitmen

Mutu

Dosis obat yang diberikan sesuai

dengan aturan dosis obat yang

berlaku.

Anti korupsi Pemberian obat diarahkan ke

apotek puskesmas, tanpa ada

kerjasama dengan perusahaan

farmasi tertentu.

7. Menuliskan surat

keterangan sakit kepada

pasien yang membutuhkan

6-15 April 2015

Akuntabilitas Surat sakit diberikan kepada pasien

yang membutuhkan dan diberikan

sesuai dengan kondisi pasien.

Etika Publik Tidak menerbitkan surat

keterangan sakit palsu. Pasien

diberikan penjelasan dengan

santun dan ramah mengenai

kondisi penyakit pasien yang

menyebabkan pasien tersebut harus

beristirahat.

8. Melakukan penyuluhan

kesehatan gigi dan mulut

terhadap ibu hamil

13 April 2015

Akuntabilitas Ibu hamil mendapatkan penjelasan

tentang kondisi kesehatan gigi dan

mulutnya.

Etika Publik cara menjaga kesehatan gigi dan

mulut selama kehamilan

disampaikan dengan bahasa yang

santun dan ramah serta mudah

dipahami.

Komitmen

Mutu

Dengan adanya penyuluhan,

diharapkan dapat mengurangi

masalah kesehatan gigi dan

mulut pada ibu hamil dan

janinnya.

9. Membuat laporan kinerja

harian

6-15 April 2015

Akuntabilitas Membuat laporan harian yang jelas

dan mudah dipahami sebagai

salah satu bentuk

pertanggungjawaban kegiatan

yang dilaksanakan.

Komitmen

Mutu

Laporan kinerja harian, dapat

menjadi acuan evaluasi untuk

memberikan pelayanan yang lebih

efektif dan efiesien.

Anti korupsi Laoran dibuat sesuai dengan data

rill, tanpa adanya manipulasi.

10. Membuat informed consent

terhadap tindakan medik

gigi dan mulut yang

dilakukan

6-15 April 2015

Akuntabilitas Sebelum melakukan tindakan

medik, pasien diminta untuk

menandatangani informed consent

sebagai bukti persetujuan pasien

terhadap tindakan yang akan

dilakukan.

Etika Publik Pasien diberikan penjelasan dengan

ramah dan santun mengenai

tindakan medik yang akan

dilakukan.

B. TEKNIK AKTUALISASI NILAI DASAR

NONilai Dasar dan Teknik

Akuntabilitas

Uraian Penggunaan Teknik Aktualisasi Nilai

Dasar dan Manfaatnya bagi Pihak Lain dan

Perwujudan Visi Organisasi

1. 1.1. AKUNTABILITAS:

Teknik Kecermatan/Ketelitian,

lengkap dan jelas sesuai

dengan prosedur yang berlaku

1.2 ETIKA PUBLIK:

nilai Kerahasiaan/ menjamin

rahasia pasien

1.3 KOMITMEN MUTU:

nilai efektif dan efisien

Pencatatan rekam medik dilakukan dengan

teknik kecermatan, lengkap, dan jelas sesuai

dengan prosedur yang berlaku serta bersifat

rahasia. Rekam medik yang jelas dan lengkap

akan memudahkan untuk melakukan

pengontrolan penyakit pasien pada kunjungan

selanjutnya, sehingga dapat memberikan

pengobatan atau terapi yang efektif dan efisien.

Pengobatan yang efektif dan efisien akan

meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan di puskesmas serta secara tidak

langsung dapat meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

2. 2.1 AKUNTABILITAS:

Teknik profesionalisme

2.2 NASIONALISME:

Teknik nondiskriminatif

2.3 ETIKA PUBLIK:

Nilai keramahan dan

kesantunan

2.4 KOMITMEN MUTU:

teknik pelayanan sesuai

dengan SOP, teknik pengisian

kotak kepuasan pasien

2.5 ANTI KORUPSI:

nilai kejujuran dengan tidak

memungut biaya

Pencabutan gigi yang dilakukan pada pasien

secara profesional Pasien dilayani tanpa

memandang status sosial, suku, agama,

maupun jenis kelamin pasien. Pasien

mendapatkan kejelasan informasi mengenai

tahap-tahap yang akan dilalui dalam perawatan

dengan tutur kata yang santun dan bersahabat.

Pencabutan gigi dilakukan sesuai dengan standar

operasional prosedur. Sebelum pulang, pasien

diminta mengisi kotak kepuasan pasien,

sebagai indikator kepuasan pasien. Setelah

selesai, tidak meminta/menerima upah atas

pelayanan yang diberikan terhadap pasien.

Pelayanan yang bermutu, merata, dan gratis

dapat meningkatkan kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan puskesmas. Sehingga, secara

tidak langsung dapat meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat.

3. 3.1 AKUNTABILITAS:

Nilai profesionalisme

3.2 NASIONALISME:

Teknik nondiskriminatif

3.3 ETIKA PUBLIK:

Nilai keramahan dan

kesantunan

3.4 KOMITMEN MUTU:

Teknik pelayanan sesuai

dengan standar operasional

prosedur

3.5 ANTI KORUPSI:

nilai kejujuran dengan tidak

memungut biaya

Pemeriksaan pasien dilakukan dengan cermat

dan profesional tanpa membedakan status

sosial, jenis kelamin, suku, dan agama pasien,

sehingga dapat ditegakkan diagnosis yang tepat.

Konsultasi diberikan dengan bahasa yang

santun dan ramah sehingga pasien merasa

nyaman untuk berkonsultasi dan menyampaikan

keluhannya. Pemeriksaan pasien dilakukan

secara efektif dan efisien sesuai dengan standar

operasional prosedur. Pasien tidak dikenakan

biaya atas jasa yang diberikan. Dengan

demikian, pasien tidak perlu berpikir keras untuk

segera memeriksakan penyakit gigi dan mulut

yang dideritanya dan secara tidak langsung dapat

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4. 4.1 AKUNTABILITAS:

Teknik kecermatan dan

profesionalisme

4.2 NASIONALISME:

Teknik nondiskriminatif

4.3 ETIKA PUBLIK

Nilai kesantunan dan

keramahan

4.4 KOMITMEN MUTU

Pelayanan sesuai dengan

standar operasional prosedur

4.5 ANTI KORUPSI

Pasien mendapatkan penanganan dengan teknik

kecermatan dan profesional tanpa

membedakan status sosial, jenis kelamin,

suku, dan agama pasien. Sebelum dilakukan

penanganan, diberikan penjelasan mengenai

prosedur perawatannya dengan bahasa yang

santun, ramah, dan mudah dimengerti

terhadap nyeri yang dikeluhkan Prosedur

penanganan yang dilakukan sesuai dengan

standar operasional prosedur, sehingga

terjadinya malpraktik dapat dihindari dan pasien

mendapatkan penanganan yang efektif dan

Nilai kejujuran dengan teknik

tidak menerima upah/ biaya

efisien. Selain itu, penanganan dilakukan dengan

tanpa menerima upah/ biaya dari pasien.

Dengan demikian, secara tidak langsung dapat

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

tercipta pelayanan yang bermutu, merata, dan

terjangkau.

5. 5.1 AKUNTABILITAS:

Nilai tanggung jawab

5.2 ETIKA PUBLIK

Jelas, Santun, Ramah

5.3 KOMITMEN MUTU

efektif, dan efisien

Rujukan dibuat sebagai bentuk tanggung jawab

agar pasien mendapatkan penanganan yang

optimal. Sebelum surat rujukan dibuat, pasien

diberikan pemahaman dengan jelas secara

santun dan ramah mengenai sebab pasien

diberikan rujukan ke rumah sakit. Pasien yang

diberikan surat rujukan ke rumah sakit adalah

pasien yang penyakitnya tidak bisa ditangani di

puskesmas, dengan harapan pasien mendapatkan

penanganan yang efektif, dan efisien di rumah

sakit rujukan. Sehingga, secara tidak langsung

dapat meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat

6. 6.1 AKUNTABILITAS

Teknik profesionalitas

6.2 ETIKA PUBLIK

Nilai kesantunan dan

keramahan

6.3 KOMITMEN MUTU

Sesuai dengan aturan dosis

6.4 ANTI KORUPSI

Nilai kejujuran, tanpa ada

keuntungan pribadi

Memberikan resep obat kepada pasien secara

profesional, yaitu sesuai dengan indikasi dan

kontraindikasinya. Sehingga, pasien

mendapatkan terapi yang tepat dan terhindar dari

malpraktik. Setelah itu, kemudian menerangkan

dengan jelas, santun, dan ramah aturan pakai

obat tersebut dengan dosis obat yang diberikan

sesuai dengan aturan dosis obat yang berlaku.

Pemberian obat diarahkan ke apotek puskesmas,

tanpa ada kerjasama dengan perusahaan

farmasi tertentu. Hal tersebut dapat

meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan

yang diberikan, serta dapat menciptakan

pelayanan yang bermutu, merata, dan terjangkau.

7. 7.1 AKUNTABILITAS

Nilai profesionalisme

7.2 ETIKA PUBLIK

Nilai kesantunan dan

keramahan, sesuai dengan

kode etik dokter gigi

Surat sakit diberikan kepada pasien yang

membutuhkan secara profesional, yaitu

diberikan sesuai dengan kondisi pasien, dalam

hal ini tidak menerbitkan surat keterangan

sakit palsu. Pasien diberikan penjelasan dengan

santun dan ramah mengenai kondisi penyakit

pasien yang menyebabkan pasien tersebut harus

beristirahat.

8. 8.1 AKUNTABILITAS

Nilai tanggung jawab, yaitu

menyampaikan informasi

keilmuan dengan jelas

8.2 ETIKA PUBLIK

Nilai kesantunan, keramahan,

mudah dipahami

8.3 KOMITMEN MUTU

Penyampaian informasi terkini

Ibu hamil mendapatkan penjelasan tentang

kondisi kesehatan gigi dan mulutnya, serta

informasi terkini bagaimana cara menjaga

kesehatan gigi dan mulutnya selama kehamilan

dengan bahasa yang santun dan ramah serta

mudah dipahami. Dengan bertambahnya

wawasan masyarakat khususnya ibu hamil

mengenai kesehatan gigi, diharapkan dapat

mengurangi masalah kesehatan gigi dan mulut

pada ibu hamil dan janinnya, sehingga secara

tidak langsung dapat meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat.

9. 9.1 AKUNTABILITAS

Nilai transparansi, yaitu

laporan yang jelas dan mudah

dipahami

9.2 KOMITMEN MUTU

Nilai efektivitas dan efisiensi

9.3 ANTI KORUPSI

Nilai Kejujuran, yaitu tanpa

manipulasi

Membuat laporan harian yang jelas dan mudah

dipahami sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban kegiatan yang

dilaksanakan. Laporan dibuat sesuai dengan data

rill, tanpa adanya manipulasi. Dengan adanya

laporan kinerja harian, dapat dijadikan acuan

evaluasi ke depannya untuk memberikan

pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

10. 10.1 AKUNTABILITAS

Nilai transparansi

10.2 ETIKA PUBLIK

Nilai keramahan dan

kesantunan

Sebelum melakukan tindakan medik, pasien

diberi informasi yang jelas dengan ramah dan

santun mengenai tindakan yang akan dilakukan

baik dampak positif maupun negatif tindakan

tersebut. Keputusan untuk dilakukannya tindakan

medik, mutlak ada pada pasien. Apabila pasien

menyetujui tindakan yang dilakukan, maka

pasien diminta untuk menandatangani informed

consent sebagai bukti persetujuan pasien

terhadap tindakan yang akan dilakukan.

BAB IV

LAPORAN KEGIATAN

Nama Peserta : drg. Yuni Putriyani, S.KG

Nomor Daftar Hadir : 01/ Angkatan 1

Unit Kerja/Instansi : Puskesmas Malili/ Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

KEGIATAN 1 Membuat catatan rekam medik pasien rawat jalan di

poli gigi

TANGGAL 6-15 April 2015

DAFTAR LAMPIRAN Dokumentasi Foto

Deskripsi keterkaitan dengan

nilai-nilai dasar PNS

Akuntabilitas

Etika Publik

Komitmen Mutu

Catatan rekam medik pasien rawat jalan dibuat

dengan jelas dan lengkap, yang merupakan bagian

dari instrumen sistem pencatatan dan pelaporan di

puskesmas.

Rekam medik berisi identitas pribadi pasien, riwayat

penyakit, serta riwayat pengobatan, sehingga

bersifat rahasia, tidak boleh disebarluaskan ke

publik.

Catatan rekam medik yang lengkap dan jelas akan

menjadi pedoman bagi setiap dokter dalam

memberikan pengobatan atau penanganan pada

kunjungan berikutnya. Selain itu, catatan medis

pasien disatukan dalam satu buku Rekam Medis

Keluarga atau Family Folder, yang merupakan

kumpulan rekam medik suatu keluarga atau rumah

tangga. Hal ini bertujuan untuk memudahkan

identifikasi riwayat suatu penyakit yang dalam

keluarga terutama bila terdapat penyakit keturunan

maupun penyakit yang menular akibat kontak

serumah. Sehingga, dapat memberikan upaya

preventif dan kuratif yang efektif dan efisien.

KEGIATAN 2 Melakukan pencabutan gigi pada pasien poli

gigi

TANGGAL 6-15 April 2015

DAFTAR LAMPIRAN 1. Fotocopy buku register pasien poli gigi

2. Dokumentasi Foto

Deskripsi keterkaitan dengan nilai-

nilai dasar PNS

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Komitmen Mutu

Pencabutan gigi dilakukan secara profesional,

yaitu sesuai dengan kompetensi saya sebagai

dokter gigi umum.

Pelayanan yang diberikan sama terhadap semua

pasien yang datang, tanpa membedakan status

sosial, suku, agama, dan ras pasien.

Pasien diberikan penjelasan mengenai tahap-

tahap yang akan dilalui dengan bahasa yang

mudah dimengerti, sopan, dan santun.

Pelayanan diberikan sesuai dengan kode etik

profesi dokter gigi.

Pencabutan gigi dilakukan sesuai dengan

standar operasional pencabutan gigi di

puskesmas sehingga dapat memperkecil

kemungkinan terjadinya malpraktik. Pasien

dilayani berdasarkan nomor antrian pasien, dan

setelah selesai diberikan instruksi post

pencabutan gigi dengan jelas. Untuk

mengetahui kepuasan pasien, pasien diminta

mengisi kotak kepuasan pasien. Hal ini

bertujuan sebagai alat evaluasi kualitas

pelayanan poli gigi, sehingga diharapkan dapat

meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelayanan.

KEGIATAN 3 Melayani atau menerima konsultasi serta

melakukan pemeriksaan pasien di poli gigi

TANGGAL 6-15 April 2015

DAFTAR LAMPIRAN 1. Fotocopy buku register pasien poli gigi

2. Dokumentasi Foto

Deskripsi keterkaitan dengan nilai-

nilai dasar PNS

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika Publik

Pemeriksaan pasien dilakukan dengan cermat

dan profesional sehingga dapat ditegakkan

diagnosis yang tepat. Konsultasi dan

pemeriksaan dilakukan berdasarkan keluhan

pasien.

Pelayanan pasien dilakukan tanpa membedakan

status sosial, suku, agama, dan ras pasien.

Sehingga pelayanan yang diberikan bersifat adil

dan merata

Konsultasi pasien diberikan dengan bahasa yang

mudah dimengerti, ramah dan santun. Sehingga

pasien merasa nyaman untuk mnyampaikan

keluhannya.

Komitmen Mutu

Anri Korupsi

Pemeriksaan pasien dilakukan secara efektif dan

efisien sesuai dengan standar operasional

prosedur.

Pemeriksaan dan konsultasi dilakukan secara

gratis, tanpa dipungut biaya. Sehingga

pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat

dijangkau oleh semua kalangan tanpa

terkecuali.

KEGIATAN 4 Melakukan penanganan sementara pada pasien

dengan nyeri akut

TANGGAL 9 April 2015

DAFTAR LAMPIRAN 1. Fotocopy buku register pasien poli gigi

2. Dokumentasi foto

Deskripsi keterkaitan dengan nilai-

nilai dasar PNS

Akuntabilitas

Nasionalisme

Etika publik

Komitmen Mutu

Pasien ditangani secara profesional sesuai

dengan kompetensi dokter gigi umum

Penanganan dilakukan tanpa membedakan

status sosial, suku, agama, ras, dan jenis

kelamin pasien. Sehingga penanganan yang

diberikan secara adil dan merata.

Pasien ditangani dengan bahasa yang mudah

dimengerti, ramah, dan santun serta ditangani

sesuai dengan kode etik profesi dokter gigi.

Penanganan pasien dilakukan sesuai dengan

standar operasional prosedur dan diberikan

Anti Korupsi

penjelasan mengenai tahap-tahap perawatan

yang akan dilalui. Setelah selesai, pasien

diminta untuk mengisi kotak kepuasan pasien.

Kotak kepuasan pasien dapat dijadikan sebagai

alat evaluasi kepuasan pasien. Dengan

demikian, kualitas pelayanan dapat senantiasa

dikontrol.

Setelah selesai, pasien tidak dipungut biaya.

Sehingga, pelayanan dapat dijangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat.

KEGIATAN 5 Membuat surat rujukan ke rumah sakit

TANGGAL 9 April 2015

DAFTAR LAMPIRAN 1. Fotocopy buku register pasien

2. Dokumentasi foto

Deskripsi keterkaitan dengan nilai-

nilai dasar PNS

.

Akuntabilitas

Etika Publik

Komitmen mutu

Surat rujukan dibuat sebagai bentuk tanggung

dokter gigi terhadap pasien yang tidak dapat

ditangani di puskesmas.

Pasien diberikan penjelasan dengan bahasa yang

mudah dimengerti secara santun dan ramah

mengenai sebab pasien dirujuk ke rumah sakit.

Pasien diberikan rujukan dengan tujuan agar

pasien mendapatkan penanganan yang optimal,

efektif, dan efisien di rumah sakit rujukan.

KEGIATAN 6 Membuat resep obat kepada pasien

TANGGAL 9 April 2015

DAFTAR LAMPIRAN Dokumentasi Foto

Deskripsi keterkaitan dengan nilai-

nilai dasar PNS

Akuntabilitas

Etika publik

Komitmen Mutu

Anti Korupsi

Pemberian resep obat kepada pasien dilakukan

secara profesional, yaitu sesuai dengan indikasi

dan kontraindikasi.

Setelah resep dibuat, pasien diberikan instruksi

secara santun dan ramah mengenai aturan pakai

obat tersebut.

Dosis obat yang diberikan sesuai dengan aturan

dosis obat yang berlaku.

Resep yang dibuat berdasarkan obat yang

tersedia di puskesmas, pasien tidak diarahkan

membeli obat di luar atau obat paten untuk

kepentingan pribadi dokter gigi.

KEGIATAN 7 Menuliskan surat keterangan sakit kepada

pasien yang membutuhkan

TANGGAL 13 April 2015

DAFTAR LAMPIRAN Dokumentasi Foto

Deskripsi keterkaitan dengan nilai-

nilai dasar PNS

Akuntabilitas

Etika Publik

Surat sakit dibuat kepada pasien yang

membutuhkan, yaitu berdasarkan kondisi

pasien.

Pasien diberikan penjelasan dengan santun dan

ramah mengenai kondisi penyakit pasien yang

menyebabkan pasien harus beristirahat. Sesuai

dengan kode etik profesi, saya tidak

menerbitkan surat keterangan sakit palsu.