DEWAN PENDIDIKAN

Menggunakan pengalaman sekolah swasta yang memiliki ketergantungan sangat rendah, sehingga sekolah cenderung lebih berorientasi kepada kemungkinan yang memungkinkan keterlibatan orang tua/masyarakat secara lebih bermakna dalam penyelenggaraan pendidikan

penyelenggaraan pendidikan di daerah akan lebih efektif bila didukung oleh sistem berbagi kekuasaan (power sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan karena bagaimanapun juga yang mengetahui kondisi riil mengenai pendidikan di daerah itu adalah Pemerintah daerah itu sendiri

Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan

Meningkatkan

Terbentuklah

f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.b. Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-

2004c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;e.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 559/C/Kep/PG/ 2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Nomor 0106.0/023-03.0/-2007, tanggal 31 Desember 2006.

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan dinas pendidikan kabupaten/kota maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya

mandiri

Didasarkan pada kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosio-demografis, dan nilai-nilai daerah setempat,

Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.

Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelengaraan pendidikan.

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;

2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

DEWAN PENDIDIKAN BERFUNGSI 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: a) kebijakan dan program pendidikan; b) kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan; c) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; d) kriteria fasilitas pendidikan; dan e) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; 5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; 6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

1.Dalam perannya sebagai badan pendukung(Supporting Agency) dan fungsinya dalam managemen mengelolaan sumber daya, dewan pendidikan memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah-sekolah dan memobilisasi tenaga sukarela untuk menghadapi kekurangan tenaga pendidik.

2.Masih dalam perannya sebagai badan pendukung dan fungsinya dalam managemen mengelolaan sarana dan prasarana dewan pendidikan memantau kondisi sarana prasarana pendidikan yang ada dan memobilisasi bantuan sarana prasarana dari masyarakat

3.Dalam dan fungsi managemennya pengelolaan anggaran, dewan pendidikan memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah-sekolah.

4.Dalam perannya sebagai badan pengontrol(Controlling Agency) dan fungsi managemen sebagai pemantau out put(keluaran) pendidikan, dewan pendidikan harus memantau hasil UAN pada setiap sekolah.

5. Dalam perannya sebagai badan penghubung (Mediator Agency) sebagai fungsinya sebagai pengelolaan sumber daya, dewan pendidikan mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah-sekolah.

6. Dalam perannya sebagai Badan pertimbangan (Advisory Agency), sebagai fungsinya sebagai pengelolaan sumber daya (SDM, Sarpras, Anggaran), dewan pendidikan memberikan pertimbangan terhadap standar teknis sekolah.

Bagaimana Organisasi Dewan Pendidikan???

Keanggotaan Dewan Pendidikan

Unsur Masyarakat

Unsur Birokrasi / Legislatif (Max 4-5

orang)

1. LSM bidang pendidikan2. Tokoh masyarakat3. Tokoh pendidikan 4. Yayasan penyelenggara pendidikan5. Dunia usaha/industri/asosiasi profesi6. Organisasi profesi tenaga pendidikan7. Komite SekolahJumlah anggota Dewan Pendidikan maksimal 17 (tujuh belas) orang

dan jumlahnya gasal

Kepengurusan Dewan Pendidikan

Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Ketua: 2. Sekretaris; 3. Bendahara

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;

Masa jabatan pengurus Dewan Pendidikan adalah 5 (lima)

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali

masa jabatan (Pasal 192, ayat 8) Masa jabatan pengurus Dewan

. Ketua bukan dari unsur pemerintah daerah dan DPRD

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

Dewan Pendidikan

WajibAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga

(ART)

1. Nama dan tempat kedudukan: 2. Dasar, tujuan dan kegiatan; 3. Keanggotaan dan kepengurusan; 4. Hak dan kewajiban anggota dan

pengurus; 5. Keuangan; 6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat; 7. Perubahan AD dan ART dan

pembubaran organisasi

Sekurang-kurangnya memuat :

Bagaimana Proses Pembentukan Dewan Pendidikan???

Pembentukan Panitia Persiapan

Panitia Persiapan Mempersiapkan Pembentukan

Dewan Pendidikan

Bupati/Walikota dan/atau masyarakat membentuk panitia persiapan yang sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi

pendidikan, dan pemerhati pendidikan1. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat tentang Dewan

Pendidikan;2. Menyusun kriteria dan mengindentifikasi calon anggota berdasarkan

usulan dari masyarakat;3. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat; 4. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat; 5. Menyusun nama-nama anggota terpilih; 6. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan; 7. Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati/Walikota8. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Bupati/Walikota

menetapkan Dewan Pendidikan.

Prinsip-prinsip pembentukan:transparan, akuntabel, dan demokratis serta merupakan mitra

pemerintah Kabupaten/Kota

Bagaiamana Penetapan dan Apa saja Larangan Dewan Pendidikan ?

Calon anggota Dewan Pendidikan yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Dewan Pendidikan sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur.

Larangan bagi Dewan Pendidikan :a)Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;b)Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orangtua/walinya di satuan pendidikan;c)Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung maupun tidak langsung;d)Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/ataue)Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung

Apa Saja Indikator Kinerja Dewan Pendidikan??

Dewan Pendidikan sebagai :Badan pertimbangan

Badan pendukungBadan pengontrol

Badan penghubung/mediator

Peran Dewan Pendidikan

Fungsi manajemen Pendidikan

Indikator Kinerja

Badan pertimbangan(Advisory Agency)

1.pengambilan keputusan

a. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat dalam bidangpendidikan.

b. Memberi masukan kebijakan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

c. Memberi pertimbangan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota dalam membuat keputusan

d. Memberi rekomendasi terhadap keputusan Dinas Pendidikan Kab./Kota

e. Memberikan masukan untuk mensosialisasikan kebijakan dan program pendidikan di daerah

2. pelaksanaan Program

- Kurikulum- PBM- Evaluasi

a. Memberikan pertimbangan mengenai muatan lokal kepada Dinas Pendidikanb. Memberikan pertimbangan tentang pemilihan strategi belajar mengajar kepada Dinas Pendidikanc. Memberikan pertimbangan tentang evaluasi pendidikan kepada dina pendidikan

3. Pengelolaan Sumber Daya

- SDM- Sarpras- Anggaran

a. Memberikan pertimbangan mengenai kualifikasi gurub. Memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan guru dan kepala sekolah

c. Memberikan pertimbangan tentang rotasi tenaga guru dan kepala sekolah

d. Memberikan pertimbangan terhadap standar teknis sekolah

e. Memberikan pertimbangan mengenai sumber-sumber anggaran



Indikator Kinerja

Badan pendukung (Supporting Agency)

1. pengelolaan sumber daya

a. Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah-sekolah

b. Mengidentifikasi tenaga ahli dalam masyarakat untuk mendukung sumberdaya pendidikan di daerah.

c. Mobilisasi tenaga ahli dalam masyarakat untuk meningkatkan sumberdaya pendidikan di daerah

d. Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru

e. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk menanggulangi kekurangan

2. Pengelolaan sarana dan Prasarana

a. Memantau kondisi sarana prasarana pendidikan yang ada.

b. Mobilisasi bantuan sarana prasarana dari masyarakatc. Mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana dari masyarakat

d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan masyarakat3. Pengelolaan Anggaran

a. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah-sekolah.

b. Mobilisasi dukungan masyarakat dalam hal anggaran pendidikan

c. Mengkoordinasikan dukungan masyarakat dalam hal anggaran pendidikan

d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan masyarakat dalam hal anggaran pendidikan



Indikator Kinerja

Badan pengontrol (Controlling Agency)

1. Mengontrol perencanaan pendidikan

a. Mengontrol proses pengambilan keputusan di lingkungan dinas pendidikan.

b. Mengontrol kualitas kebijakan di lingkungan dinas pendidikan.

c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan

d. Mengontrol kualitas program pendidikan2. Mengontrol pelaksanaan program

a. Mengontrol organisasi pelaksana pendidikan.b. Mengontrol penjadwalan program.c. Mengontrol alokasi dana pelaksanaan program.d. Mengontrol sumber-sumber daya pelaksanaan programe. Mengontrol partisipasi sekolah dan masyarakat

3. Memantau out put(keluaran) pendidikan

a. Memantau angka partisipasi pendidikan.b. Memantau angka mengulang.c. Memantau angka bertahan.d. Memantau angka transisie. Memantau hasil UAN

4. Memantau out comes (dampak) pendidikan

a. Memantau pertumbuhan ekonomi daerah.b. Memantau ketenagakerjaan di daerahc. Memantau kondisi sosial budaya daerah



Indikator Kinerja

Badan Penghubung (Mediator Agency)

1. perencanaan a. Menjadi penghubung antara Dinas Pendidikan dengan DPRD atau Dinas Pendidikan dengan sekolah.b. Mengidentifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat.c. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada pemerintah daerah.

2. pelaksanaan program

a. Mensosialisasikan kebijakan dan program pendidikan kepada masyarakatb. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan kepada dinas pendidikanc. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikand. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan

3. Pengelolaan sumber daya

a. Mengidentifikasi kondisi sumberdaya di sekolah-sekolah.b. Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakatc. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan.d. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat

Kumara:Apakah dewan pendidikan berada di lingkungan sekolah atau berada di luar sekolah?Wira:Mengapa anggota dewan pendidikan berjumlah ganjil?Bagaimana contoh dewan pendidikan di singaraja?Trisna Dimana letak dewan pendidikan? Bagaimana peran dewan pendidikan terhadap lulusan?Suma Bagaimana solusi jika pelaksanaan dewan pendidikan tidak berjalan dengan maksimal?

Documents

DEWAN PENDIDIKAN