LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Lembagadewan perwakilan rakyat

MUFAZZALILMU POLITIK UNSYIAH

MAHASISWA ILMU POLITIKUNIVERSITAS SYIAH KULA

OLEH

MUFAZZAL

Pokok-Pokok Bahasan Dalam Kajian Ini

A. Pengertian DPRB. Sejarah Lahirnya DPRC. Hak, Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD. Keanggotaan DPRE. Alat Kelengkapan DPRF. PimpinanG. Badan MusyawarahH. KomisiI. Badan LegeslasiJ. Panitia Anggaran K. Badan Urusan Rumah Tangga

L. l. Badan Kehormatan

M. m. Panitia Khusus (Pansus)

N. n. Panitia Kerja (Panja)

O. o. Seketaris Jendral

P. p. Kode Etik

a. Periode KNIPSesuai dengan ketentuan dalam aturan peralihan tanggal 29 agustus 1945, di bentuk KNIP pusat yang beranggotakan 137 orang dengan komposisi sbg:ketua: Mr. Kasman Singodimedjowakil ketua I: M. Sutarjho Kartohadikusumowakil ketua II: Mr. J. Latuharharywakil ketua III: Adam Malik

Sidang-sidang KNIP:1. tanggal 27 November 1945 => resolusi menentang keras kepada pucuk

pimpinan tentara inggris di indonesia atas penyerangan angkatan laut, darat, dan udara.

2. 1946 di Kota Solo3. 1947 di Kota Malang5. 1949 di Jogjakarta

SEJARAH


Dewan Perwakilan Rakyat adalah dewan perwakilan rakyat republik indonesia, sebagimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

PENGERTIAN


HAK, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANGHak..1. Interpelasi2. Angket 3. Menyetakan Pendapat


1. Legeslasi2. Anggaran3. Pengawasan

a. Fungsi


b. Tugas dan Wewenang1. Membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untuk

mendapatkan persetujuan bersama.2. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah

penggati undang-undang.3. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang dari DPD

berkaitan dengan Otonomi, hubungan pusat-daerah, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan SDA-SDM, dan dana perimbangan pusat-daerah.

4. Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang di ajukan DPR atau Pemerintah pada pembicaraan tingkat I.

5. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan UU anggaran pendapatan, belanja, pajak, pendidikan, dan agama pada pembicaraan tingkat I.

6. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja bersama presiden dengan pertimbangan DPD.

7. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.


Lanjutan..

8. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai Otda.

9. Memlih anggota BPK dengan memerhatikan pertimbangan DPD.

10.Membahas dan menindaklanjuti hasil audit BPK.11.Mengajukan/ menganjurkan, memberikan

persetujuan, pertimbangan, dan pendapat.12.Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak

lanjuti aspirasi rakyat.13.Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yng di

tentukan dalam UUD dan UU.


KEANGGOTAAN DPR

PengertianAnggata DPR adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. (gumawan: 2008)


a. Hak dan kewajiban

HAK..Mengajukan rancangan undang-undang (min-13 anggota).Mengajukan pertanyaan. Setiap anggota dapat mengajukan pertanyaan kepada presiden secara tertulis, singkat, dan jelas, serta di sampaikan kepada pimpinan dan seterusnya di sampaikan kepada presiden.Menyampaikan usul dan pendapat. Memilih dan di pilih.Membela diri.Imunitas. Anggota tidak dapat di tuntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang di kemukakan secara lisan atau tertulis dalam rapat DPR selam tidak bertentangan dengan kode etik.Anggota tidak dapat diganti antar waktu karena. pernyataan, pertanyaan, dan pendapan yg di kemukakan dalam rapat DPR> protokoler, keuangan, dan administratif.


mengamalkan pancasila. Melaksanakan UUD serta peraturan perundang-undangan. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggara negara. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional. Memerhartikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Mendahulukan kepentingan negara atas kepentingan pribadi, kelompk, dan golongan.

Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih daerahnya.

Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPR. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.

b. Kewajiban Anggota


Anggota tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Anggota tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, ukunta publik, konsultan, advokat, notaris, dokter praktik dll.

Anggota tidak boleh melakukan KKN

c. Larangan anggota


1. Anggota berhenti antar waktu karena: Meninggal dunia Mengundurkan diri secara tertulis Diusulkan parpol yang bersangkutan2. Anggota di berhentikan karena: Tidak dapat melaksanakan tugas Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota Melanggar sumpah/janji Melarang peraturan rangkap jabatan Dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum.

d. Pemberhentian Anggota


Fraksi merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Setiap anggota salah satu fraksi dan pimpinan fraksi ditetapkan oleh fraksinya masing-masing. Fraksi bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban DPR dengan jumlah anggota fraksi tertentu sekurang-kurangnya 13 orang.

Fraksi dibentuk oleh partai politik hasil pemilihan umum dan dapat juga dibentuk oleh gabungan anggota dari 2 (dua) atau lebih partai politik hasil pemilihan umum.

Fraksi bertugas mengoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR, serta bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, keedektifan, dan efesiensi kerja anggota dalam melaksanakan tugasnya.

FRAKSI


Pimpinan => adalah alat kelengkapan DPR dan

merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas 1 orang ketua dan 3 wakil ketua yang di pilh dari dan oleh anggota rapat paripurna.

Pemilihan pimpinan => Pemilihan ketua diusahakan dengan

musyawarah untuk mencapai mupakat sehingga merupakan keputusan yang bulat.

ALAT KELENGKAPAN DPR


Tugas pimpinan: Memimpin sidang Menyusun rencara kerja Menjadi juru bicara DPR Melaksanakan dan memasyarakatkan kepustusan DPR Melaksanakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya

Mewakili DPR/ alat kelengkapan di pengadilan Melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai peraturan perundang-undangan

Menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR.

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPR.

Lanjutan..


Badan musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Anggota badan musyawarah berjumlah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari jumlah anggota yang ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap praksi.

TUGAS Menetapkan acara DPR untuk satu (1) tahun sidang. Memberikan pendapat kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan pelaksanaan

tugas dan wewenang. Meminta kesempatan kpd alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan

keterangan yang menyangkut tugas dan alat kelengkapan. Mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal undang-undang tentang melakukan

koordinasi dan konsultasi dengan lembaga DPR Menetapkan penanganan suatu rancangan Undang-Undang atau pelaksanaan Tugas

DPR lainnya oleh alat kelengkapan. Melaksanakan hal-hal yang oleh rapat paripurna di serahkat kpd badan

musyawarah.

Badan Musyawarah


Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapa DPR bersifat tetap menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Penggantian anggota komisi dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Komisi


1. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.

2. Tugas komisi dalam bidang anggaran:o mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai rancangan penyusunan rancangan

pendapatan dan belanja dengan pemerintah.o Mengadakan pembahasan dan usul penyempurnaan rancangan pendapatan dan belanja

dengan pemerintah.o Membahas dan Menetapkan alokasi anggaran untuk program, proyek atau kegiatan

kementrian yang menjadi patner.o Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan anggaran hasil

audit BPK.o Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dan hasil pembahasan kpd panitia

anggaran.o Menyempurnakan hasil sinkronisasi panitia anggaran berdasarkan penyampain usul

komisi.o Hasil pembahsan komisi diserahkan kembali kpd panitia anggaran untuk bahan

akhir penetapan APBN.

Tugas Komisi


3. Tugas komisi di bidang pengawasano Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-

undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara.

o Membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan PBK.

o Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

o Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD

Lanjutan..


Badan legeslasi berkedudukan sebagai pusat pembentukan undang-undang atau hukum nasional, dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Penetaan susunan dan keanggotaan badan legeslasi menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Badan Legeslasi


1. Sebagai pembentukan undang-undang Menyusun program legeslasi untuk program setiap tahun anggaran Menyiapkan rancangan undang-undang usul inisiatif DPR Melakukan keharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi rancangan

undang-undang tsb Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan undang-undang Melakukan pembahasan, penyempurnaan RUU yg secara khusus ditugaskan badan

musyawarah Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk RUU yang sedang dan

akan dibahas dan sdg disosialisasikan Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi UU melalui

koordinasi dgn komisi Melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan tata tertb dan kode etik Memberikan masukan kpd pimpinan atas RUU usul DPD Memberikan pertimbangan terhadap RUU yang sedang dibahas presiden bersam

DPR Membuat invertarisasi masalah hukum dan peraundang-undangan pada akhir

masa keanggotaan DPR

Tugas badan legeslasi


badan legeslasi dalam melaksanakan tugasnya bisa melakukan hal-hal sbg brk: Mengadakan rapat dgn pimpinan fraksi, komisi alat kelengkapn DPD

Mengadakan koordinasi dan konsultasi dgn pihak pemerintah, DPD, MK, MA dan badan negara lainnya.

Memberikan rekomendasi kpd badan musyawarah komisi yg terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi undang-undang.

Mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.

Mengadakan kunjungan kerja dlm rangka menyerap aspirasi rakyat dan studi banding dlm hal menyiapkan RUU

Membentuk panitia kerja atau tim Mengusulkan kpd badan musyawarah hal yang di pandang perlu dimasukkan dlm acara DPR.

Lanjutan..


Panitia anggara dibentuk oleh DPR sbg alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Pimpinan panitia anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolegtif, terdiri atas (satu) org ketua dan (empat) orang wakil ketua yg dipilih dari dan oleh anggota panitia anggaran berdasarkan prinsip musyawarah unuk mufkat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Panitia Anggaran


1. Panitia anggaran bertugas melakukan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Panitia anggaran dlm melaksanakan tugas bisa melakukan hal-hal sbg brk: Mengadakan rapat kerja dgn presiden Mengadakan rapat dengar pendapat Mengdakan konsultasi dgn DPD Mengadakan studi banding atas persetujuan pimpinan DPR Membentuk panitia kerja atau tim Melakukan tugas atau keputusan rapat paripurna Mengusulkan kpd badan musyawarah hal yg dipandang perlu

untuk dimasukkan dlm acara DPR Membuat invertarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan.

Tugas panitia anggara


Badan urusan rumah tangga (BURT) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pimpinan yang bersifat kolegtif, terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wkl ketua, yang dipilih dari dan oleh angota BURT berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

.

Badan urusan Rumah Tangga


BURT bertugas sebagai brk: menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR; melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;

melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;

menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan Badan Urusan Rumah Tangga kepada setiap anggota; dan

menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

Tugas BURT


Badan Kehormatan dibentuk oleh dewan perwakilan Rakyat Republik indonesia dan merupakan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat indonesia yang bersifat tetap.

Dewan perwakilan rakyat indonesia menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap [fraksi] pada permulaan masa keanggotaan dewan perwakilan rakyat indonesia dan permulaan tahun sidang.

Badan Kehormatan Dewan perwakilan rakyat indonesia beranggotakan 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 8 anggota lainnya

Badan Kehormatan DPR


Tugas Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota; tidak lagi memenuhi syarat calon anggota; melanggar sumpah; kode etik; dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai aggota.

Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi. Menyampaikan keputusan kepada pimpinan DPR.

Wewenang Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan serta memanggil pelapor, saksi, atau pihak-pihak lain yang terkait untuk diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau barang bukti.

a. Tugas Dan Wewenang


Terguran tertulisPemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR.

Pemberhentian anggota.Melakukan rehabilitasi, jika anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar perungdang-undangan dan kode etik , rehabilitasi tersebut diumumkan dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.

b. Sanksi


Apabila dipandang perlu, DPR dapat membentuk panitia khusus yang bersifat sementara. Jumlah anggota panitia sekurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Pimpinan panitia khusus terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (orang) wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Tugas..Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Panitia Khusus (pansus)


Pengertian => Alat kelengkapan DPR dapat membentuk panitia atau tim yang disebut Panja. Susunan keanggotaan Panja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dgn sedapat mungkin didasarkan pd perimbangan jumlah anggota alat kelengkapan yg bersangkutan, kecuali Panja yg dibentuk oleh

pimpinan DPR.Tugas => Panja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

PANITIA KERJA / TIM


Seketariat Jenderal adalah unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.Keanggotaan: 1. Sekjen dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang

dalam melaksanaka tugasnya bertanggung jawab kpd pimpinan DPR.

2. Sekjen dibantu oleh seorang Wasekjen dan beberapa deputi sekjen.

3. Sekjen, wasekjen dan Deputi sekjen diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul pimpinan DPR.

4. Pimpinan DPR mengusulkan pengengkatan Sekjen, Wasekjen, dan Deputi kpd presiden.

5. Usul pengangkatan Sekjen, Wsekjen, dan deputi setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan.

SEKRETARIAT JENDERAL


6. DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.

7. Para pakar/ahli merupakan kelompok pakar/ahli dibawah koordinasi Sekjen DPR.

8. Untuk membantu pelaksanaan tugas alat kelngkapan DPR, sekjen dapat membentuk tim asistensi yang diatur lebih lanjut oleh sekjen DPR.

9. Pakar/ ahli dan tim asisten dari DPR yang hadir dalam rapat DPR atas undangan pimpinan DPR atau alat kelangkapan DPR yang bersangkutan, memiliki hak berbicara atas izin ketua rapat.

Lanjutan..


1. Memberikan bantuan teknis, administratif, dan keahlian kpd DPR.2. Melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan DPR yang telah ditentukan

oleh pimpinan DPR, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai sekjen.

3. Membantu BURT dalam mengsingkronisasikan penyusunan rancangan anggaran DPR yang bersumber dari pengajuan masing-masing alat kelengkapan DPR dengan ketentuan hasil singkronisasi penyusunan rancangan anggaran.

4. Membantu anggota, komisi, gabungan komisi, banleg menyiapkan naskah akademis dan naskah awal RUU

5. Memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh BURT.6. Melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh pimpinan DPR.7. Melaporkan secara terulis pelaksanaan tugasnya selama tahun

sidang yang lalu kpd pimpinan DPR pd setiap permulaan tahun sidang dengan memberikan tembusan kpd badan musyawarah dan BURT.

tugas


Jika suatu persetujuan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan atau memberikan persetujuan atas calon untuk mengisi suatu jabatan. Tata cara pembahasan ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan antara lain penelitian administrasi, penyampain visi dan misi, uji kelayakan (fit and proper test), dan penentuan urutan calon.

a. Pemilihan anggota badan pemeriksa keuangan.b. Pertimbangan terhadap calon duta besar.c. Pemilihan pimpinan komisi pemberantasan korupsi.d. Mengusulkan 3 anggota Mahkamah konstitusi.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN, KONSULTASI, DAN PENDAPAT


Kode etik DPR ialah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPR.

1. Anggota wajib bertakwa kpd tuhan, berjiwa pancasila, taat kpd UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya, beritegritas tinggi, dgn senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan.

2. Anggota bertanggungjawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legeslatif.

3. Anggota bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kpd pemerintah, lembaga atau pihak terkait.

4. Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampain hasil rapat, konsul, atau pertemuan adalah sbg kapasitas anggota.

KODE ETIK


5. Anggota yg tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan seyogianya tidak menyampaikan hasil mengatasnamakan forum tsb kpd publik.

6. Anggota harus mengutamakan tugasnya dgn cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.

7. Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat sgbaimana diatur dlm peraturan tata tertib DPR.

8. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota berpakain rapi, sopan, dan pantas.

9. Anggota dapan melakukan perjalanan dinas di dalam atau keluar negeri dgn biaya negara sbg mana diatur dalam perundang-undangan.

10. Anggota wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sbg mana diatur di dlm perundang-undangan.

11. Anggota dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dgn perundang-undangan.

12. Sebelum mengemukakan pendapatnya dlm pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yg sedang dibahas dgn kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai anggota.

Lanjutan..


13. Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

14. Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan diri pribadi dan atau pihak lain.

15. Anggota dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

16. Anggota dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

17. Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yg telah ditentukan.

18. Anggota bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan dgn mitra kerjanya.

19. Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPR harus mengutamakan tugasnya sbg anggota. Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi, wajib memberitahukan lebih dulu kpd pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

Lanjutan..


TERIMAKASIH


Documents

LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA