Embed Size (px)
Citation preview
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN KEPALA BMKG DAN KEPALA BNPP
Tahun Sidang : 2021-2022 Masa Persidangan : I Rapat ke- : 3 Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Sifat Rapat : Terbuka Hari, Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021 Waktu : Pukul 10.00 s.d. 13.10 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI (KK V) Gedung
Nusantara DPR RI, Jakarta Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si./Ketua Komisi V DPR RI/F-PDIP Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H./Kabagset. Komisi V DPR
RI Acara : 1. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
APBN TA 2020; 2. Realisasi APBN TA 2021 sampai dengan bulan
Agustus 2021; 3. Membahas RKA K/L TA 2022 dalam Nota Keuangan
RAPBN TA 2022. Hadir Anggota : 46 orang Angota hadir, 1 orang Anggota sakit dari 53
Anggota Komisi V DPR RI dengan rincian sebagai berikut:
A. Anggota DPR RI:
PIMPINAN :
1. Lasarus, S.Sos, M.Si/Ketua Komisi V DPR RI/F-PDIP
2. Ir. Ridwan Bae/Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG
3. H. Andi Iwan Darmawan Aras.,S.E.,M.Si/Wakil Ketua
Komisi V DPR RI/F-GERINDRA
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:
8 orang Anggota dari 9 Anggota: 1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
- 2 -
2. Mochamad Herviano
3. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
4. Sukur H Nababan, S.T.
5. Ir. Sudjadi
6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
7. Sri Rahayu
8. H. Irmadi Lubis
FRAKSI PARTAI GOLKAR:
7 orang Anggota dari 7 Anggota:
1. Drs. Hamka B Kady, MS
2. Cen Sui Lan
3. Ir. H. Anang Susanto, M.Si
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
5. Ilham Pangestu
6. Bambang Hermanto, S.E.
7. Muhammad Fauzi, S.E.
FRAKSI PARTAI GERINDRA: 6 orang Anggota dari 6 Anggota: 1. Sudewo, S.T., M.T. 2. Iis Edhy Prabowo, S.Hum.,M.M. 3. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
4. Drs. H. Mulyadi, M.MA
5. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
6. Ir.Sumail Abdullah
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:
3 orang Anggota dari 4 Anggota:
1. Drs. H. Soehartono, M.Si.
2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
3. Sri Wahyuni
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA : 6 orang Anggota dari 6 Anggota: 1. H. Ruslan M. Daud 2. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th. I. 3. Sofyan Ali, S.H. 4. H. Syafiuddin, S.Sos. 5. H. Sukamto, S.H. 6. H. An’im Falachuddin Mahrus
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 5 orang Anggota dari 5 Anggota: 1. Dr. H. Irwan, S.IP., M.P. 2. Willem Wandik, S.Sos. 3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
- 3 -
4. Lasmi Indaryani, S.E. 5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 2 orang Anggota dari 5 Anggota: 1. Ir. H.Sigit Sosiantomo 2. H. Syahrul Aidi Maazat.,Lc.,M.A.
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
5 orang Anggota dari 5 Anggota:
1. H.A.Bakri H.M.,S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.
5. Mesakh Mirin
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
1 orang Anggota dari 1 Anggota:
1. Dr. H. Muh. Aras, S.Pd., M.M.
ANGGOTA YANG SAKIT:
1. KH. Toriq Hidayat, Lc./F-PKS
B. UNDANGAN:
1. Kepala BNPP/BASARNAS (Marsekal Madya TNI Henri
Alfiandi)
2. Kepala BMKG (Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc.,
Ph.D.)
KETUA RAPAT (LASARUS, S.Sos., M.Si./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDIP): Baik Bapak Ibu, kita mulai rapat kita pada pagi hari ini. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI, Yang saya hormati Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan beserta seluruh jajarannya dan Hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nyalah kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa hadir pada pagi hari yang berbahagia ini, untuk melaksanakan rapat sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati dan undangan yang sudah kami sampaikan baik secara fisik maupun secara virtual.
- 4 -
Sebelum dilanjutkan, perkenalkan kami, perkenankan kami menyampaikan bahwa ada pergantian Anggota di sini Bapak Ibu sekalian, Pimpinan dan Anggota, dari Fraksi Partai Amanat Nasional atas nama Saudara Mesakh Mirin, silakan berdiri, Pak. Ya, Pak Mesakh Mirin Nomor Anggota A-521, Daerah Pemilihan Papua. Beliau menggantikan Saudara Sungkono yang pindah ke Komisi IX. Menurut keterangan dari Sekretariat, jumlah Anggota yang hadir sebanyak 25 orang Anggota, hadir secara fisik 10 orang sudah menandatangani absen dan secara virtual 15 orang dari 8 unsur Fraksi yang berbeda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan kami membuka rapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI pada hari ini dengan BASARNAS dan BMKG saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum.
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)
Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, Bapak, Ibu sekalian. Kita kehilangan satu Anggota Pak, di masa reses kemarin yaitu Saudara Jimmy Demianus Ijie, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Papua Barat. Mungkin saya mohon kepada kita semua sebagai penghormatan kepada beliau. Beliau meninggal di Ujung Pandang kemarin Sulawesi Selatan terkonfirmasi positif Covid-19. Saya mohon kita berdoa sejenak untuk beliau, semoga beliau mendapat, Almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita hening sejenak berdoa menurut keyakinan kita masing-masing.
(BERDOA)
Selesai, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BASARNAS dan Kepala BMKG beserta seluruh jajaran yang sudah menghadiri undangan kami. Berdasarkan surat Badan Anggaran mengenai Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2020 dan Perubahan RUU tentang APBN Tahun 2022, maka hari ini Komisi V DPR RI melaksanakan RDP dengan BMKG dan Badan Pencarian dan Pertolongan membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN untuk APBN Tahun 2020 dan Realisasi APBN Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2021 dan RKA K/L Tahun 2022 BMKG maupun BASARNAS dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2022. Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 Ayat (2), dinyatakan bahwa tugas Komisi dalam bidang anggaran meliputi diantaranya; membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian Lembaga yang menjadi mitra kerja
- 5 -
Komisi dan mengadakan pembahasan Laporan Keuangan Negara dalam pelaksanaan APBN. Oleh karena itu pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Tahun 2020 serta Realisasi Anggaran BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut: Yang pertama, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2020, BMKG mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sampai dengan Agustus adalah sebesar 34,19%. Untuk opini BPK kita tepuk tangan untuk BMKG ya. Kemudian yang ke dua, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2020 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BASARNAS juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, kita kasih apresiasi. Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sampai dengan Agustus adalah sebesar 57,59%. Terkait dengan agenda berikutnya yaitu pembahasan RKA K/L BMKG dan BNPP atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2022, perlu kiranya kita bangun kesepahaman bersama bahwa Rapat Dengar Pendapat pada hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2022 yang telah kita laksanakan pada bulan Juni yang lalu. Dalam rapat, dalam RAPBN Tahun 2022 alokasi BMKG sebesar 3,108 triliun yang bersumber dari rupiah murni 74,5%, pinjaman luar negeri 18,18%, serta SBSN 4,7% dan pagu penggunaan PNBP 2,8%. Alokasi tersebut akan digunakan untuk melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya untuk penanggulangan bencana, peningkatan ketahanan iklim dan pencegahan, pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui program meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan output prioritas antara lain: Yang pertama, pembangunan alat pendeteksi geser angin dengan target 2 unit. Yang ke dua, layanan peringatan dini cuaca dengan target 24 layanan. Sedangkan untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BASARNAS pada RAPBN Tahun 2022 memperoleh anggaran sebesar 1,967 triliun yang bersumber dari 100% rupiah murni. Dari total anggaran tersebut 27,02% untuk belanja pegawai, 55,58% untuk belanja barang dan 17,40% untuk belanja modal. Untuk Alokasi Anggaran Tahun 2022, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan melanjutkan kegiatan prioritas nasional untuk pemenuhan sarana dan prasarana SAR dengan output prioritas antara lain, pengelolaan sarana dan prasarana SAR, pengelolaan operasi SAR untuk 44 satuan kerja, pengelolaan sistem komunikasi SAR untuk 44 satuan kerja, pembinaan Diklat dan pembinaan Tenaga SAR untuk 6.080 orang. Kegiatan prioritas nasional tersebut antara lain dalam rangka peningkatan kinerja dalam bidang SAR, khususnya berkenaan dengan
- 6 -
jangkauan pemetaan layanan SAR, percepatan waktu tanggap atau response time dan peringatan dan peningkatan keberhasilan evakuasi. Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati. Demikianlah pengantar rapat kita pada hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing Kepala BASARNAS dan Kepala BMKG untuk dapat menyampaikan paparannya dimulai dari Kepala BMKG terlebih dahulu Bu mungkin singkat, padat, jelas ya Bu ya, sehingga ini kan merupakan kelanjutan dari rapat-rapat kita sebelumnya.
Saya persilakan. KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc.,Ph.D.): Terima kasih. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi V DPR RI dan Bapak Wakil Ketua beserta para Anggota Komisi V DPR RI, Juga yang saya hormati Bapak Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BASARNAS, beserta seluruh jajarannya, Serta Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati. Syukur Alhamdulillaah kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat wal'afiat. Perkenankanlah kami BMKG menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020, monitoring Realisasi APBN Tahun Anggaran 2021 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022 dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2022. Bapak, Ibu yang kami hormati. Izinkan kami memulai, yang pertama adalah Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020 dan 2019 atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020. Di sini kita lihat bahwa adanya penurunan Pagu Anggaran APBN, termasuk target PNBP tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 disebabkan pada Tahun 2020 ini mengalami pandemi. Kemudian juga di sini terlihat bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak tahun 2021 saat ini juga mengalami penurunan, meskipun tahun 2019 terjadi apa melampaui target. Berkaitan dengan realisasi belanja di tahun 2020, BMKG mencapai capaian 92,6% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 89,49%. Hal tersebut di tahun 2019 terdapat belanja modal yang bersumber dari pinjaman luar negeri untuk kegiatan strengthening II. Realisasi belanja modal sebesar 81,94% disebabkan tidak terealisasinya kegiatan MMS-I atau masih dalam proses tender dan kegiatan SUS di mana alokasi uang muka yang bersumber dari rupiah murni pendamping belum
- 7 -
mencukupi pembayaran uang muka, sehingga tidak dapat melakukan realisasi anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Kemudian penjelasan atas Neraca atas Aset dapat kami jelaskan sebagai berikut: Aset lancar BMKG Tahun 2020 sebesar 158,7 miliar, terdiri dari pendapatan yang masih harus diterima, piutang bukan pajak, persediaan kas, dan belanja dibayar di muka. Aset tetap tahun 2020 sebesar 6,4 triliun, terdiri dari tanah kantor pusat dan UPT, peralatan penunjang operasional dan administrasi serta gedung dan bangunan kantor. Aset lainnya BMKG tahun 2020 sebesar 32 miliar, terdiri dari aset tak berwujud dan aset lain. Kemudian kewajiban jangka pendek tahun 2020 sebesar 3 miliar kurang lebihnya, terdiri dari tunggakan gaji serta tunggakan listrik, telepon dan air. Nah kemudian dari uraian di atas, terjadi penambahan ekuitas sebesar 131, sekitar koma 39 M dari tahun 2019 dari 6,47 di tahun 2019 menjadi 6,6 di tahun 2020. Nah kemudian perlu kami sampaikan tentang Laporan Operasional Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 sebesar 68,5M. Kemudian beban kegiatan operasional 1,97T. Kegiatan non operasional sebesar 9,6M dan artinya terjadi penambahan defisit. Jadi defisit kami di tahun 2020 ini meningkat dari 1,7 di tahun 2019, defisit menjadi 1,89 di tahun 2020, antara lain penambahan defisit ini akibat dari penurunan penerimaan PNBP selama pandemi dan penambahan belanja pegawai, serta adanya penyusutan aset tetap. Mohon izin kami melompat ke Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas awal 1 Januari 2020 sebesar 6,4T, diperoleh dari ekuitas akhir pada tahun 2019. Defisit Laporan Operasional diperoleh dari Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar 1,89T. Kemudian koreksi yang menambah ekuitas sebesar 43M. Kemudian terjadi transaksi antar entitas sebesar 1,9T, terdiri dari selisih realisasi pendapatan dan belanja, transfer ke luar aset TNI AU dan pengesahan hibah dalam dan luar negeri. Mohon izin kami melompat tidak saya bacakan semua. Nah kemudian perkembangan ini kita ganti slide 13 mohon izin. Ini perkembangan Pagu tahun 2021. Di sini kita lihat Pagu awal kita lihat di paling bawah 3,274, namun kemudian mengalami 4 kali penghematan, akhirnya Pagu akhir di tahun 2021 adalah 2,9T. Kemudian sebagaimana slide berikutnya kita lihat Realisasi Anggaran Tahun 2021 update per 22 Agustus, yaitu Realisasi BMKG ini mohon maaf masih rendah yaitu 34,19% dari pagu 2,9M, yang terealisasi masih sekitar 1,011M. Ini masih rendah, untuk itu kami menyiapkan langkah-langkah untuk menggenjot agar realisasi ini segera dilompatkan. Tentang Realisasi Fisik, ini juga kita lihat masih 35,76.
Nah kami melakukan evaluasi slide berikutnya, penyebab rendahnya serapan yang terjadi di BMKG yaitu ada 3 hal utama. Yang pertama, terutama sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi ini, proses Factory Acceptance Test, Factory Training yang merupakan syarat pengiriman peralatan yang akan dipasang mengalami penundaan. Karena tim dari BMKG tidak dapat mengunjungi pabrik untuk melakukan Factory Acceptance Test, ataupun Training, sehingga sebelum itu dilakukan, barang-barang belum bisa dicek sebelum
- 8 -
dipaketkan ke Indonesia. Nah ini baru disiapkan, kami baru akan berangkat itu kalau kondisi memungkinkan di bulan September dan Oktober.
Nah akibat lanjut dari tidak berhasilnya Tim BMKG ke Factory, maka
terjadilah Satu B keterlambatan barang dalam pengiriman Aloptama dan suku cadang dari pabrikan ke Indonesia. Kemudian selain itu juga adanya pembatasan pergerakan selama PPKM dan ada cukup meningkat Petugas BMKG yang terpapar Covid, sehingga hal itu mengakibatkan keterlambatan signifikan dalam pemasangan aloptama dan suku cadang sebagai akibat lanjut dari poin (a) hingga poin (b) dan akibat dari Covid-19 penerbangan menjadi sangat merosot. Akibatnya PNBP juga kami belum menerima secara memadai barang-barang yang akan dibeli dari PNBP itu juga belum bisa diproses dan ini mengakibatkan serapan menjadi sangat rendah karena PNBP masih dihitung dalam menghitung serapan.
Penyebab yang kedua, adanya kegiatan dari loan yang sudah dialokasikan
yaitu loan dari World Bank tetapi masih belum proses, maksudnya masih dalam proses penyiapan. Artinya uang itu belum dapat dibelanjakan karena masih dalam proses penyiapan. Kami sedang menggenjot agar uang tersebut dapat terserap sebelum akhir tahun.
Dan yang ketiga, adanya perubahan mekanisme pelaksanaan lelang di
BMKG dari sistem gugur ke sistem nilai untuk mendapatkan aloptama dengan kualitas yang terbaik, ini berdasarkan evaluasi mandiri oleh BMKG yang didukung juga beberapa pihak dari luar BMKG seperti LKPP, BPKP dan Tim Ahli Pengadaan. Nah sehingga akibat dari hal tersebut, maka serapan menjadi masih rendah, namun kami terus menggenjot. Nah ini secara detail serapan yang rendah itu terutama di belanja modal yang terhambat oleh berbagai hal tersebut di atas. Namun untuk belanja dukungan manajemen serapannya sudah mencapai rata-rata 52,78%, itu untuk dukungan manajemen.
Nah untuk yang tadi terkait dengan kegiatan meteorologi, klimatologi,
geofisika, terutama yang belanja modal, rata-rata masih 31,49%. Kemudian mohon izin kami sampaikan RKA K/L Tahun Anggaran 2022 dalam
Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2022. Saya mohon izin untuk melompat. Saya rasa slide yang ini sudah sering kita paparkan, mohon berkenan untuk kami lompati. Jadi sekali lagi kami fokus pada Prioritas Nasional I, V dan VI yang terkait dengan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
Izin melompat. Kami ini slide Nomor 22 juga mohon izin ini sudah sering kami
paparkan, masih sama isu strategisnya SDM, organisasi, layanan, infrastruktur, serta kebutuhan data.
Kemudian melompat slide Nomor 24. Nah ini mohon izin kami sampaikan,
baik untuk meteorologi, klimatologi dan geofisika serta inskalrekjarkom program utama kami adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, melalui modernisasi peralatan yang sedang kami lakukan melalui beberapa project tadi yang ada
- 9 -
hambatan dengan kegiatan ke luar negeri. Selain itu peningkatan layanan juga melalui peningkatan kapasitas SDM kami tingkatkan jumlah SDM yang training, kursus, tugas belajar kami tingkatkan. Serta ini yang sangat vital bagi kami adalah meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan informasi BMKG, sehingga program-program edukasi masyarakat, lilterasi, advokasi antara lain melalui Sekolah Lapang itu sangat kami genjot. Target kami tahun 2022 akan kami lebih tingkatkan lagi.
Nah, mohon izin ini kami sampaikan melompat bahwa slide Nomor 26 yaitu
Pagu Anggaran BMKG Tahun 2022 secara total untuk operasional adalah mohon maaf total jumlahnya 3,108 miliar eh sorry trilun mohon izin 3,1 triliun, di mana operasional sebesar 939,7M dan non operasional sebesar 2,168T. Nah break down-nya dari 3,1T untuk dukungan manajemen sebesar 1,2T dan untuk operasional meteorologi, klimatologi dan geofisika sebesar 1,89T.
Nah kemudian sumber dananya dari 3,1T ini untuk dukungan manajemen 1,2
sumber dananya baik dari rupiah murni, PNBP dan kami mulai tahun 2022 mendapatkan SBSN. Ini terutama untuk pengembangan kapasitas SDM dengan pengembangan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebesar 144,9M dan sumber dana untuk kegiatan MKG juga berasal dari rupiah murni 1,2T, dari PNBP 65,285M, kemudian dari pinjaman luar negeri sebesar 559,290M. Nah jadi itu sumber dana dan bagaimana alokasinya dan kalau ini kami lihat mohon izin kami melompat.
Kita lihat bahwa sebagian besar atau ini hampir seimbang 41% adalah untuk
belanja barang, ini terutama termasuk untuk pemeliharaan peralatan yang semakin bertambah. Ini terima kasih berkat dukungan dari Komisi V kami mendapat penambahan yang berarti untuk pemeliharaan. Kemudian belanja modal 35%, tadi belanja barang 41% dan belanja pegawai kurang dari 30% yaitu 24%.
Kemudian slide berikutnya Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2022
terhadap Renstra, saya rasa ini mohon izin kami lewati, karena apa memang masih di bawah Renstra, tapi kami memahami situasinya memang tidak memungkinkan dan di slide 29, ini program dukungan manajemen distribusi Pagu Anggarannya kita lihat 1,2T yang besar terutama di pengelolaan Sumber Daya Manusia, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga yaitu 273M dan juga dukungan manajemen UPT bidang Meteorologi yaitu 364M, karena memang Stasiun-stasiun Meteorologi yang kita banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk dukungan UPT-UPT yang jumlahnya apa ya sekitar 294 stasiun ini yang membuat angkanya menjadi tinggi dan juga cukup tinggi ini penyelenggaraan pendidikan program Diploma STMKG, karena ini pengembangan sumber daya manusia kami fokuskan penting sekali dan Alhamdulillaah mendapat SBSN semacam hibah demikian.
Nah kemudian distribusi Pagu Anggaran Tahun 2022 sebesar 1,89T, yang
terbesar adalah untuk pengelolaan instrumentasi, kalibrasi dan rekayasa BMKG. Mohon izin maaf saya ulang yang terbesar adalah untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami BMKG. Ini terima kasih juga dukungan dari Komisi V sehingga kami terus mendapat dukungan penganggaran untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami.
- 10 -
Selain itu juga pengelolaan instrumentasi kalibrasi dan rekayasa BMKG. Hal
ini sangat penting karena kalibrasi instrumentasi dan rekayasa ini yang sangat penting dalam menjaga kualitas data agar data tetap valid dan tetap akurat. Jadi itu perlu dilakukan dan rekayasa ini sangat penting, karena mulai 2 tahun lalu kami mengembangkan rekayasa produk-produk BMKG sendiri dalam negeri untuk penghematan anggaran dari belanja impor. Karena impor BMKG masih 77% dari seluruh peralatan yang ada di BMKG, sehingga kami selama 2 tahun ini sudah mulai mengembangkan teknologi yang di apa, dibuat oleh BMKG sendiri dengan mitra.
Kemudian pengelolaan meteorologi maritim, ini cukup besar alokasinya 200
miliar lebih, karena kita harus terus meningkatkan keselamatan pelayaran penyebrangan yang selalu masih ada kecelakaan. Ini perlu dukungan sistem dan peralatan yang handal.
Kemudian mohon izin slide 31, ini rincian Prioritas Nasional. Major project-nya
kami lihat kami sampaikan menurut SPPA Tahun 2022 itu dialokasikan 1,3T, namun exercise BMKG ini mendapatkan 1,29T. Dari total 14 kegiatan ini, kami terus mengupayakan agar Sekolah Lapang itu tetap ditingkatkan, baik Sekolah Lapang Iklim, Cuaca untuk nelayan, bahkan kami akan menambahkan beberapa jenis Sekolah Lapang lainnya.
Nah jadi itulah Bapak, Ibu alokasi yang kami sampaikan dan mohon izin kami
meneruskan tentang Sekolah Lapang, kami evaluasi ini perkembangannya di slide 33. Untuk Sekolah Lapang Iklim ini grafiknya terus kami tingkatkan. Awalnya dari segi peserta dan anggaran masih terbatas tahun 2015, tetapi tahun 2022 ini pesertanya akan kami genjot dari 2.200 menjadi 2.400 dan lokasinya kami pertahankan sekitar 60 lokasi.
Untuk Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami atau Geofisika, ini kami genjot
karena meningkatnya resiko gempa bumi dan tsunami, kami tingkatkan targetnya di tahun 2022 menjadi 4.680 peserta, meskipun anggarannya agak turun tapi kami akan melakukan langkah-langkah dari non APBN misalnya dengan kerja sama.
Demikian juga untuk nelayan, ini meskipun anggarannya turun, tetapi tetap
kami akan tingkatkan kegiatannya menjaga jumlah pesertanya jangan turun dengan menggunakan langkah kerja sama.
Nah mohon maaf ini kami lewati beberapa statistik bagaimana upaya kami
untuk menggenjot Sekolah Lapang. Ini grafiknya dan peta-peta lokasinya ini. Ini mohon perkenan Bapak, Ibu apa ya, persani di lokasi dan ini mohon koreksi kami mohon masukan apabila ada hal yang masih kurang tepat tentang lokasi ini, nanti mohon kami diberikan masukan.
Demikian Ibu, Bapak, jadi mungkin beberapa peta ditayangkan tentang lokasi
dan list-nya. Untuk penutup mohon izin kami menyampaikan. Pertama, terima kasih atas
dukungan Komisi V, sehingga BMKG dapat meraih penilaian opini WTP 6 tahun berturut-turut sejak 2015 sampai 2020. Kemudian realisasi penerimaan PNBP dalam
- 11 -
kurun waktu sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, namun setelah pandemi tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan karena penerimaan PNBP BMKG utamanya dari jasa navigasi penerbangan. Kemudian juga beban operasional BMKG Tahun 2020 mengalami kenaikan disebabkan karena bertambahnya jumlah beban pemeliharaan peralatan operasional, beban daya dan jasa, serta beban pegawai. Jadi kami menerima sekitar 250 pegawai baru di tahun 2020 untuk menggantikan beberapa yang apa purna tugas.
Kemudian juga terjadi defisit di BMKG dari 1,7T pada Tahun 2019 meningkat
menjadi 1,89T pada tahun 2020 antara lain akibat dari penurunan penerimaan PNBP akibat pandemi dan penambahan belanja pegawai serta adanya penyusutan aset tetap.
Kemudian Realisasi Anggaran Tahun 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021
sebesar 34,19% dengan prognosis sampai dengan 31 Desember 2021 kami proyeksikan sebesar 90% dengan cara menggenjot kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan luar negeri yang terhambat oleh pandemi.
Kemudian rendahnya serapan di bulan Agustus akibat dari dampak Covid-19
serta ini penyebabnya selain pandemi, juga adanya kegiatan loan yang masih dalam proses penyiapan dan pembenahan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Demikian untuk selanjutnya saya rasa tadi sudah disampaikan. Kami mohon
Bapak Ketua yang terhormat, Bapak Wakil Ketua, para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati berkenan untuk memberikan arahan, saran, dukungan, masukan demi perbaikan BMKG ke depan.
Terima kasih. Mohon maaf apabila masih beberapa kekurangan.
Wabillaahittaufik walhidayah, Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam. Terima kasih Kepala BMKG.
Selanjutnya saya persilakan Kepala BASARNAS. KEPALA BNPP/BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI): Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Ketua Komisi V DPR RI selaku Pimpinan Rapat, Yang saya hormati para Wakil Ketua, para Anggota Komisi V DPR RI, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual, Yang saya hormati Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Serta Hadirin yang berbahagia.
- 12 -
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh, Shaloom, Om swastyastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya kita dapat mengikuti rapat ini secara baik secara virtual maupun secara langsung.
Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BASARNAS untuk menyampaikan penjelasan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020, Realisasi APBN Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2021 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022 dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2022. Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V yang saya hormati. Pada bagian pertama paparan ini kami akan menjelaskan tentang Laporan Keuangan BASARNAS Tahun Anggaran 2020. Pagu Alokasi Anggaran BASARNAS Tahun 2020 sebesar 2,25 triliun dan telah mengalami realokasi menjadi 1,58 triliun. Rincian anggaran tersebut sebelum dan sesudah realokasi adalah sebagai berikut; Belanja pegawai sebesar 450,9 miliar tidak mengalami perubahan. Belanja barang semula 866,12 miliar menjadi 701,21 miliar, dan belanja modal semula 936,55 miliar menjadi hanya 433,41 miliar. Dari anggaran setelah refocusing 1,58 miliar tersebut, telah terealisasi sebesar 1,49 triliun atau sebesar 94,59%. Sebagian kegiatan mengalami refocusing anggaran sebesar 670,48 miliar telah dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021, di mana kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah; pengadaan 1 unit Rescue Boat panjang 66 Meter; 6 unit Rescue Boat panjang 40 Meter; pengadaan 12 unit RIB Kelas 1; pengadaan 8 unit RIB Kelas 2; pengadaan 25 Rubber Boat, pengadaan 45 unit Rapid deployment Tactical Tent; pengadaan 1 paket peralatan pendukung uji kompetensi dan yang terakhir adalah renovasi Hanggar di Lanud Atang Sanjaya. Laporan Neraca BASARNAS per 31 Desember 2020 menunjukkan nilai aset BASARNAS sebesar 5,99 triliun. Sedangkan nilai ekuitas dan kewajiban masing-masing sebesar 3,6 miliar dan 5,98 triliun. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 yang menunjukkan defisit sebesar 1,92 triliun. Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan perubahan dari ekuitas awal tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 6,35 triliun menjadi ekuitas akhir per tanggal 31 Desember 2020 adalah 5,98 triliun. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Nomor 16A/HP/XIV/05/2021, tanggal 24 Mei 2021 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BASARNAS Tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
- 13 -
Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V yang saya hormati. Bagian selanjutnya akan menjelaskan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2021 BASARNAS sampai dengan bulan Agustus 2021. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S903/MK/02/2020, tanggal 2 Oktober 2020, BASARNAS mendapatkan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2021 sebesar 2,26 triliun. Pagu alokasi tersebut mengalami 4 kali pemotongan yaitu refocusing tahap pertama sebesar 102,28 miliar, tahap kedua 26,51 miliar, tahap ketiga 13,66 miliar, tahap keempat sebesar 255,67 miliar, tahap keenam belum kita terima. Pada fokus tahap keempat, Kementerian dan Lembaga diberikan kebebasan untuk menentukan anggaran yang akan dipotong, sehingga BASARNAS setelah refocusing memiliki anggaran sebesar 1,8 triliun yang terdiri dari program dukungan manajemen mengalami pemotongan sebesar 77,76 miliar menjadi 781,79 miliar; program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan mengalami pemotongan sebesar 320,37 miliar sehingga menjadi hanya 1,08 triliun. Rincian kegiatan BASARNAS yang mengalami refocusing anggaran tahap I sampai tahap IV adalah sebagaimana ditampilkan pada slide. Beberapa kegiatan penting tersebut harus memperoleh prioritas untuk dianggarkan di tahun 2022.
Kegiatan tersebut antara lain pembangunan Kapal Penyelamat Rescue Boat panjang 66 Meter semula multiyears di tahun 2020 sampai 2021 akan diselesaikan pada tahun 2022 dan masih memerlukan anggaran sebesar 60,92 miliar; Kedua, pengadaan rescue truck 4 wheel drive akan diselesaikan di tahun 2022 dan masih memerlukan anggaran sebesar 19 miliar, sementara dari sistem pemantauan signal marabahaya Cospas Sarpras Sarsat akan diselesaikan di tahun 2022 dan masih memerlukan anggaran sebesar 50,11 miliar; pengembangan sistem teknologi informatika informasi dan diselesaikan akan diselesaikan di tahun 2022 dan masih memerlukan anggaran sebesar 3,191 miliar.
Sedangkan kegiatan di tahun 2021 yang tidak dapat dilaksanakan sesuai
dengan target antara lain; pelatihan potensi SAR sebanyak 5.000 hanya terealisasi 2.400 orang saja; Pemeliharaan sarana SAR media komunikasi peralatan komunikasi; Rapat Koordinasi dan tindak awal operasi tidak bisa kita laksanakan.
Setelah mengalami pemotongan Pagu Anggaran BASARNAS per jenis
belanja adalah sebagai berikut: Belanja pegawai 490,6 miliar menjadi 464,08 miliar; Belanja barang 1,02 triliun menjadi 849,91 miliar; Belanja modal 747,66 miliar menjadi 555,31 miliar.
Hingga saat ini sesuai dengan Aplikasi Online Monitoring atau SPAN,
Realisasi Anggaran BASARNAS per jenis belanja adalah 1,05 triliun atau 56,60% dengan rincian: realisasi belanja pegawai 275,05 miliar atau 59,27%; realisasi belanja barang 386,84 miliar atau 45,52%; realisasi belanja modal sebesar 396,12 miliar rupiah atau 71,33%. Sedangkan realisasi anggaran masih dalam proses pencairan adalah sebesar 18,52 miliar, sehingga total realisasi menjadi 1,7 triliun atau 57,59%. Hal ini sesuai dengan waktu yang berjalan dan kita bisa menempati penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang diberikan.
- 14 -
Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V yang kami hormati. Dari Januari sampai dengan Agustus 2021, BASARNAS telah melaksanakan 1.231 Operasi SAR meliputi: 2 Ops SAR terhadap kecelakaan pesawat udara; 441 Ops SAR terhadap kecelakaan kapal; 80 Ops SAR terhadap bencana; 686 Operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia; dan 22 Operasi SAR terhadap kecelakaan penanganan khusus. Beberapa Operasi SAR menonjol dilaksanakan oleh BASARNAS mulai Mei sampai dengan 2021 Agustus ditampilkan pada slide Operasi SAR tersebut antara lain seperti tertampil ada Karya Indah yang di Kepulauan Sula 2021 Mei; Yunicee di Selat Bali; Speed Boat Rezeki Baru di Tanjung Salor; Kapal Boat Penyebrangan Gunsa 8 terbakar; Kecelakaan 18 kapal di Kalimantan; Kecelakaan banjir di Kalimantan Barat; Kecelakaan Kapal Motor Super Jet 17 di Bau-bau; Bencana banjir Nias; Bencana banjir Aceh; dan adanya pendaki yang tersesat di Bawakaraeng baru-baru ini.
Perlu menjadi catatan bahwa Operasi SAR terhadap kecelakaan Kapal nelayan sering mengalami kendala karena satu, kapal nelayan kebanyakan tidak dilengkapi dengan Emergency Position Indicating Radio atau EPIRB atau tracking system lainnya. Yang kedua, kapal nelayan sering tidak dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang memadai dan adanya keterlambatan laporan dari keluarga korban maupun instansi terkait. Hal-hal inilah yang membuat kita menjadi sedikit kurang bereaksi karena kendala tersebut.
Selain Operasi SAR, pada tanggal 10 Mei 2021 BASARNAS juga
melaksanakan kegiatan simulasi evakuasi udara di jalan tol bersama bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, PT Jasa Marga, TNI POLRI, Badan Pengatur Jalan Raya Tol atau BPJT, Kementerian PUR, dan Rumah Sakit Yarsi. Simulasi dilaksanakan di dua lokasi, di Jalan Mohamed Bin Zayed KM.40 yang elevated road jalan yang di atas dan Tol Jagorawai KM.19. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Wakil Ketua Komisi V Bapak Ridwan Bae, dan tentu saja seluruh instansi yang terlibat, dengan ini BASARNAS siap melaksanakan Operasi SAR terhadap kecelakaan di tol. Hasil latihan tersebut BASARNAS siap melaksanakan Operasi SAR dengan menggunakan sarana udara dijalan tol umpamanya kejadian, siap bekerja sama dengan instansi terkait apabila terjadi kecelakaan besar di jalan tol, siap melaksanakan Siaga SAR khususnya lebaran atau Natal dan Tahun Baru dan libur-libur nasional berkaitan dengan adanya permasalahan atau kecelakaan di jalan tol.
Selanjutnya BASARNAS juga melaksanakan Siaga SAR Angkutan Lebaran
Tahun 2021 pada tanggal 6 sampai dengan 24 Mei 2021 mulai H-7 sampai dengan H+10 di 380 lokasi pemantauan. BASARNAS menyediakan personil dan sarana SAR di Kantor Pusat dan Kantor SAR di seluruh Indonesia.
- 15 -
Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Komisi V yang saya hormati.
Tema Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Selanjutnya BASARNAS menyusun rencana kerja untuk mendukung RKP Tahun 2022 terutama terkait prioritas nasional yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dan program prioritas berupa; infrastruktur pelayanan dasar, serta kegiatan prioritas keselamatan dan keamanan transportasi.
BASARNAS menyelenggarakan kegiatan proyek prioritas nasional yaitu satu,
Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi dan SAR. Kedua, pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia keselamatan keamanan transportasi, pencarian dan pertolongan.
Dalam RKP Tahun Anggaran 2022, BASARNAS ditargetkan melaksanakan
kegiatan prioritas nasional berupa pengadaan peralatan SAR; penyedia sarana SAR laut; sarana SAR darat; pengelolaan Operasi SAR; pengelolaan sistem komunikasi SAR; pengembangan sumber daya manusia; pemeliharaan sarana dan prasarana SAR; pemeliharaan peralatan sistem komunikasi dan pemeliharaan peralatan teknologi informasi; dengan anggaran sebesar 861,68 miliar.
Beberapa target yang ditetapkan dalam RPJMN belum dapat dipenuhi karena
terbatasnya anggaran. Perbandingan rincian target prioritas nasional sesuai RPJMN dan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2022 tertuang dalam tabel berikut. Target kegiatan prioritas nasional yang tidak dapat dipenuhi Tahun Anggaran 2022 antara lain: pengadaan Kapal Rescue Boat panjang 40 Meter dan Rescue Car tipe I. Anggaran direncanakan untuk pembiayaan kegiatan tersebut akan digunakan penyelesaian kegiatan pada Tahun Anggaran Tahun 2021 yang tertunda. Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Komisi V yang saya hormati. BASARNAS mengusulkan Pagu Kebutuhan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar 5,18 triliun dengan rincian sebagai berikut: Program dukungan manajemen sebesar 1,35 triliun dan program pencarian pertolongan pada kecelakaan bencana sebesar 3,83 triliun.
Berdasarkan Surat Edaran BASARNAS, Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 23 Juli 2021 Pagu Anggaran BASARNAS Tahun Anggaran 2022 adalah 1,9 triliun dengan rincian sebagai berikut: Program dukungan manajemen sebesar 907,5 miliar dan program pencarian pertolongan pada kecelakaan bencana sebesar 1,05 triliun. Apabila Anggota anggaran tersebut sebesar 1,96 triliun dibandingkan Pagu Kebutuhan sebesar 5,18 triliun akan terdapat backlog sebesar 3,21 triliun. Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi V yang saya hormati.
Pada Tahun 2022 BASARNAS merencanakan beberapa kegiatan sebagaimana disajikan pada slide antara lain: perencanaan dan kerja sama dengan anggaran 16,35 miliar; pengelolaan hukum Ortala dan kepegawaian sebesar 23,18
- 16 -
miliar; pembagian gaji, operasional perkantoran, rumah tangga, keuangan, tata usaha, Humas, protokol, sebesar 786,9 miliar; pembangunan sarana prasarana aparatur dengan anggaran 52,21 miliar; pengelolaan pusat anggaran sebesar 22,8 miliar; dan sampai dengan kesiapan Operasi SAR anggaran sebesar 36,52 miliar. Anggaran yang tertera di slide atau di atas digunakan untuk menyelesaikan kegiatan di tahun 2021 yang mengalami refocusing sebesar 134.122.000.000 koma sekian.
Untuk pembangunan, untuk membangun kemampuan, BASARNAS telah
merencanakan berbagai kegiatan di tahun 2022, namun kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan tambahan anggaran. Anggaran tambahan akan digunakan untuk pengelolaan sarana SAR, peralatan SAR dan pembangunan fasilitas Balai Diklat sebagaimana tersebut di dalam tabel. Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Komisi V yang saya hormati.
Beberapa permasalahan yang dihadapi BASARNAS adalah kurangnya
anggaran yang diberikan dan besarnya refocusing anggaran penyebab besarnya backlog, tidak terpenuhinya target Renstra yang digunakan anggaran tahun 2022 untuk menyelesaikan kegiatan di tahun 2021. Kurangnya jumlah SDM karena terbatasnya perekrutan rescuer dan ABK, serta terkendalanya peningkatan kompetensi SDM karena terbatasnya anggaran untuk fasilitas diklat.
Mengingat terbatasnya anggaran tersebut, saat ini BASARNAS
memprioritaskan kegiatan berupa: pemeliharaan dan pengoptimalan sarana, prasarana SAR yang dimiliki; pemenuhan kebutuhan mendasar Operasi SAR dan inovasi metode dan peralatan SAR.
Sejak Tahun Anggaran 2018 BASARNAS mengalami pengurangan anggaran
karena efisiensi refocusing, namun demikian kondisi tersebut tidak mengurangi tekad personil BASARNAS dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehingga layanan SAR tetap tersedia bagi masyarakat secara optimal. Hal ini terbukti dengan berbagai peningkatan kinerja BASARNAS di berbagai bidang antara lain: jumlah Operasi SAR tidak berkurang meskipun di masa pandemi; nilai SAKIP, nilai reformasi birokrasi, indeks audit kearsipan, merit sistem kepegawaian dan sistem monitoring evaluasi kinerja terpadu, opini BPK, response time, Sistem Pemeliharaan Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Ketua dan Wakil Ketua dan para Anggota Komisi V yang saya hormati. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020, Realisasi APBN di Tahun 2021 sampai dengan Agustus 2021, RKA K/L Tahun Anggaran 2022 dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2022. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI kepada BASARNAS selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Aamiin. Sekian. Shaloom,
- 17 -
Om shanti shanti om, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam. Terima kasih paparan dan penjelasan dari Kepala BMKG dan Kepala BASARNAS atas agenda rapat kita pada hari ini.
Di tempat Pimpinan ada beberapa Anggota yang sudah memohon waktu untuk menyampaikan pendalaman. Untuk mempersingkat waktu saya tentu tidak ingin mengulas apa yang sudah disampaikan oleh Kepala BASARNAS dan Kepala BMKG tadi, karena bahan semua sudah ada pada Anggota dan setahu saya dari Sekretariat juga sudah mengirim bahan rapat ini sebelum kita rapat pada hari ini. Saya yakin teman-teman sudah mempelajari secara seksama. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan sesuai daftar hadir ya. Yang pertama Pak Muhammad Aras, bersiap-siap Pak Eddy Santana.
Silakan. F-PPP (Dr. H. MUH ARAS, S.Pd., M.M.): Terima kasih, Pak Pimpinan. Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Pak Ketua dan Wakil Ketua, dan seluruh Teman-teman Komisi V, Yang saya hormati Kepala BMKG Bu Prof, Kepala BASARNAS Pak Henry dan seluruh jajaran yang sama saya hormati. Tentu yang pertama saya mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK yang kedua-duanya mitra kita ini mendapatkan WTP. Semoga ini menjadi langkah yang baik untuk memberikan gambaran bahwa integritas dari ke dua lembaga ini tetap terjaga dengan baik. Yang ke dua, tentu melihat capaian di tahun 2021 ini masih perlu ya tadi Ibu Prof sudah sampaikan harus paling tidak melompat, karena sangat-sangat minim capaian yang tentu dicapai tahun 2021, tapi saya sangat yakin bahwa pengalaman yang lalu tentu ini bisa dicapai di akhir tahun. Mudah-mudahan semua elemen pendukung juga tetap bisa menjadi pertimbangan utama.
- 18 -
Kemudian tentu ucapan terima kasih beberapa program yang dilaksanakan oleh BASARNAS maupun BMKG di tahun 2021, tentu kami di Dapil kami juga berterima kasih ya di BASARNAS sudah melaksanakan pelatihan untuk masyarakat, juga begitu juga BMKG pelatihan untuk para nelayan terkait dengan Sekolah Lapang Iklim. Namun untuk produk-produk ke depan harus selalu ditingkatkan, karena memang karena mungkin baru pertama kali dikoordinasikan dengan teman-teman Komisi V itu penuh dengan keterbatasan, baik pencernaan maupun waktu pelaksanaan, apalagi untuk mensiasati terkait dengan pandemi yang tidak boleh di ruangan harus jaga jarak dan seterusnya. Ini betul-betul harus tetap diperhatikan, tetapi tidak mengabaikan juga jumlah orang yang dilatih. Karena sekedar penyampaian bahwa para nelayan kita khusus untuk BMKG, para nelayan kita ternyata tadinya kami berpikir bahwa para nelayan ini akan kaya-kaya semua di daerah, ternyata mereka semua di bawah garis kemiskinan karena ketidaktahuannya terkait dengan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dari kegiatan penangkapan ikan dan seterusnya, sehingga BMKG kami mohon berperan aktif untuk bisa meningkatkan pengetahuan para nelayan kita agar mereka juga bisa menikmati hasil yang maksimal.
Begitu juga dengan BASARNAS bahwa pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat sangat penting juga karena kenapa? Bahwa tidak semua daerah dijangkau oleh kehadiran BASARNAS di daerah ya, apalagi misalnya di Sulawesi Selatan yang begitu luas dan bahkan terakhir saya tinjau ke tempat sekretariat mereka, ternyata juga pelabuhannya juga belum tersedia di sana. Olehnya itu perlu dipikirkan agar ada pelabuhan tempat posko kapal-kapal yang dipergunakan oleh BASARNAS agar bisa cepat untuk melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan.
Kemudian untuk BASARNAS kemarin ada terobosan baru untuk pengamanan
jalan tol, ya karena memang ya agak kesulitan kalau misalnya harus ada apa, ada kecelakaan di jalan tol yang harus hadir di tempat harus melalui darat, ya situasinya sangat-sangat lambat untuk bisa mencapai target kejadian. Olehnya itu kami sangat mendukung untuk penyediaan sarana dan prasarana sehingga BASARNAS juga bisa terlibat dalam atau wajib terlibat dalam apa namanya, tindakan-tindakan preventif atau misalnya penyelesaian masalah di jalan tol ya.
Kemudian yang selanjutnya untuk penganggaran prioritas tahun 2022, khusus
untuk BMKG. Saya tadi melihat di situ untuk Sekolah Lapang di Sulawesi Selatan itu hanya tiga titik. Ya perlu diketahui bahwa untuk melibatkan teman-teman, kami di Komisi V dari Sulawesi Selatan hari ini sudah ada 5 orang, Bu. Jadi tentu ini harus ada pembagian yang proporsional, sehingga mereka-mereka juga bisa hadir yang di tempat yang berbeda. Kan tidak etis kalau misalnya di satu tempat ada dua atau tiga orang teman-teman yang hadir.
Kemudian yang untuk BASARNAS, kami sangat mendukung apa yang
menjadi program-program untuk prioritas 2022. Oleh karena tentu dua tahun terakhir ini kan program-program strategis yang diprogramkan oleh BASARNAS seluruhnya mengalami refocusing, sehingga tentu mudah-mudahan 2022 bisa dilaksanakan.
Sebagai pertimbangan bahwa negara kita adalah Negara Kesatuan Republik
Indonesia betul-betul yang sangat luas dan negara kepulauan yang tentu dari kesigapan dari Tim Penyelamatan, Pencarian dan Pertolongan menjadi sangat
- 19 -
penting harus disiapkan seluruh fasilitas-fasilitas sehingga tidak terlambat. Kita menghargai bahwa satu jiwa pun sangat berharga untuk negeri ini, tidak boleh kita biarkan selama itu masih bisa kita lakukan secara maksimal.
Kemudian tentu kita berharap bahwa dalam segala kegiatan-kegiatan di
beberapa daerah misalnya. Di beberapa daerah yang terjadi peristiwa musibah atau misalnya kecelakaan itu berharap bahwa kesigapan dari kedua lembaga ini betul-betul harus ditingkatkan, sehingga berharap bahwa pengembangan SDM ini menjadi prioritas. Kenapa? Dalam masa-masa yang akan datang tentu cuaca ekstrim ini akan semakin sering kita alami, sehingga kesigapan dari kedua lembaga ini harus menjadi perhatian di negeri kita ini, terutama teman-teman dari Komisi V.
Terkait dengan penganggaran, tentu kami selalu memperjuangkan,
mendukung untuk peningkatan anggaran yang ada di kedua lembaga ini, tentu dengan harapan bahwa bisa maksimal pelayanan kita kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Barangkali itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian.
Wabillaahittaufik Walhidayah, Wallaahulmuafik illa aqwamittoriq, Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Aras.
Silakan, Pak Eddy. F-P.GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.): Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Pimpinan Komisi V yang saya hormati, Pak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi V yang saya cintai, Kepala BASARNAS yang saya hormati, Kepala BMKG yang sama beserta seluruh jajaran. Yang pertama untuk BMKG, Bu. Walaupun saya juga memberikan apresiasi WTP ke maaf kepada ke dua badan ini lembaga ini, tetapi perlu saya ingkatkan juga WTP itu bukan segalanya. Artinya WTP tidak identik dengan bersih gitukan. Nah jadi harus ada pengawasan internal yang lebih baik lagi tentu seperti itu. Karena Wajar Tanpa Pengecualian itu sudah keharusan, kalau tidak, itu ada kesalahan pasti, pasti ada sistem akuntansi yang harusnya mengikuti SOP tapi tidak dilakukan, nah saya kira itu. Kemudian Kepala BMKG, saya juga memberi apresiasi setiap hari itu kami diberi informasi begitu dan ini sudah saya, untuk saya pribadi di Dapil gitu ya sudah
- 20 -
saya sebarluaskan Bu, karena percuma kita, kita yang tahu tapi masyarakat tidak tahu mengenai ramalan cuaca, iklim dan sebagainya ya. Nah ini jadi saya bantu sebarluaskan terutama di media online. Nah tapi saya sudah minta itu tolong langsung saja ke media online yang saya tunjuk gitu ya, supaya mereka juga menyebarkan ini. Yang selanjutnya Bu, saya prihatin sebetulnya bahwa realisasi fisik itu 34%, sedangkan ini akhir bulan 8 Agustus ya. Jadi kalau kita logikanya 8/12 dikali 100 itu di 66%. Katakanlah tertinggal sedikit 60% itu sudah kurang bagus sebetulnya, nah ini 34% realisasi fisik. Tolong ini juga menjadi perhatian Tim BASARNAS juga kita kejarnya di mana? Padahal Ibu cuma melakukan apa gitu, tidak proyek fisik buat jalan apa, hanya pengadaan apa gitu kan, nah pemeliharaan. Harusnya jangan dijadikan alasan Bu, Pandemi Covid-19, tadi saya dengar begitu. Jadi kalau orang ini karena ada pandemi jadi kita lambat. Nah seharusnya tidak begitu. Kita tidak tergantung itu. Saya bingung juga kalau ada kaitannya seperti itu, kaitan pengadaan gitu pengadaan barang, jasa, kaitan pemeliharaan, pemeliharaan barang yang ada gitu ya, peralatan-peralatan BMKG yang ada, itu saya kira tidak tergantung tidak ada kaitannya dengan pandemi. Jadi jangan dijadikan alasan Bu itu Bu, mohon maaf. Jadi kita tinggal 4 bulan lagi mau mencapai 100% itu ya harus kerja keras gitu ya. Nah saya kira ini. Saya juga mohon maaf karena PPKM jadi Sekolah Lapang yang rencananya untuk nelayan ya di Sungsang Banyuasin, nah itu tertunda atau bagaimana saya juga belum menerima laporan, tapi saya baca di sini Sekolah Iklim ada Sekolah Lapang di Palembang, Sekolah Lapang Nelayan ini. Kita apresiasi tapi dengan catatan itu WTP tidak berarti semuanya bersih, bagus, identik dengan itu. Harus kita lakukan pengawasan internal yang baik. Ada pesan dari Dapil Pak, ini sudah berkali-kali Kelas BASARNAS Sumatera Selatan yang B itu tolong ini dinaikkan jadi Kelas A, besar Pak Sumatera Selatan ini, kita lebih besar kalau wilayahnya lebih besar dari Jawa Barat. Nah mohon ini jadi perhatian, kalau tidak salah ini nyangkutnya di ini juga, ya ASN dan juga di maksudnya di instansi lain ya di Pak Cahyo ya di kementerian apa itu PAN ya. Saya kira mohon dukungan juga Pak Ketua ini. Jadi ini kalau kelasnya B ketinggalan sekali kita, Pak. Kan Bapak dekat Pak dengan Pak Menterinya ya. Kemudian saya juga menyarankan bahwa kalau BASARNAS ini begini Pak, dana itu banyak dana stand by, artinya stand by kalau ada kejadian itu dipakai, ada juga gitu kan, tidak begitu? Tidak, tidak? KEPALA BNPP/BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI):
PNBP itu. F-P.GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):
Itu PNBP. Jadi ini dibelanjakan habis.
KEPALA BNPP/BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI):
- 21 -
Habis Pak. F-P.GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.): Dibelanjakan habis untuk peralatan-peralatan semuanya apa. Jadi kalau ada kejadian itu nah saya mohon penjelasan juga jadi yang biaya operasionalnya, biaya operasinya ada tidak gitu. Justru itu kalau ini sampai kosong ya, karena kekurangan backlog tadi, ini memprihatinkan gitu. Jadi ya saya kira di instansi lain ada yang dikasih ratusan triliun tapi sisanya banyak tidak bisa belanjakan dengan baik gitu kan, tidak bisa 20% gitu. Kalau 100 belanja modal belanja barang, jadi ada 20 triliun yang sisa. Sayang sekali kalau diberikan kepada BASARNAS sama BMKG lebih, lebih bermanfaat saya kira misalnya. Nah ini ini tentu di Pimpinan juga Pak ini kita harus bicarakan tuntas gitu kan. Nah mitra kita juga gitu nanti saya tapi tidak saya sebutkan mitra. Kita butuhkan BASARNAS ini mohon maaf Pak, saya tetap BASARNAS nyebutnya ya, ya BASARNAS. Kalau bisa itu dibalikan lagi aja BASARNAS, SAR, SAR Indonesia, SAR and Rescue Indonesia. Nah ini jadi negara lain tahu gitu. Kalau Bapentol tidak tahu Pak, BNPP gitu, Singapura tidak tahu. Kecepatan, kesigapan, kecepatan itu yang paling penting. Jadi peralatan untuk supaya kita lebih cepat, lebih tanggap, lebih sigap itu yang saya yang paling mengerti kan Bapak-bapak sekalian apa yang dibutuhkan, butuh helikopter walaupun misalnya helikopternya sudah cukup kurang misalnya kurang tapi dengan koordinasi dengan instansi lain kan pasti ada Pak, dengan Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat gitu kan. Nah saya kira makanya ditunjuk BASARNAS itu bintang tiga gitu kan, saya kira itu arahnya juga ke sana koordinasinya lebih mudah itu.
Nah ini yang ingin saya sampaikan, jadi kecepatan untuk melakukan mengevakuasi suatu kejadian itu kita sangat membutuhkan.
Terima kasih saya kira ini.
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Sekarang Bu Cen Sui Lan. Ibu, Musang Kingnya jangan lupa Bu kirim sini. Saya sama Pak Ridwan nunggu-nunggu akhirnya makan kue saja kita ini Bu. F-PG (CEN SUI LAN): Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Jadi imun kita naik, Bu. F-PG (CEN SUI LAN): Pimpinan, itu Musang King itu dari BASARNAS itu.
- 22 -
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V, Yang terhormat Ibu Kepala BMKG dan jajarannya, Yang terhormat Bapak Kepala BASARNAS dan jajarannya. Saya ke Ibu dulu ya Bu ya. Ibu, saya minta Sekolah Lapang Iklim di Tanjung Pinang, karena saya lihat itu memang belum ada tolong dibantu ya, juga itu Pos Pemantauan Hilal dan Teropong Hilal, supaya ada di Batam untuk menentukan hari-hari besar keagamaan dan saya mau tanyakan mengenai radar di Natuna seperti apa progress-nya. Mudah-mudahan bisa sesuai jadwal dan kita bisa menerima itu. Jadi tolong diprioritaskan Ibu. Itu saja untuk Ibu. Untuk Kepala Bapak Kepala BASARNAS. Saya tidak mengerti mau ngomong apa Bapak. Saya ngucapin terima kasih saja ya Pak ya. KEPALA BNPP/BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI): Ya Bu. F-PG (CEN SUI LAN): Karena di Dapil saya sudah di untuk pembuatan kapal, otomatis itu meningkatkan ekonomi masyarakat Dapil saya, juga membuat banyak pekerja dari Dapil saya. Saya juga minta kalau bisa Pak Kepala, itu ada program padat karya karena saya lihat yang lain, saya belum dapat itu. Jadi kalau bisa di Batam atau di mana bisa diadakan ya. Kalau yang lain-lain tidak ada, kecuali Bapak nanti mau mengirim durian melalui saya tidak apa-apa ya. Terima kasih semua, terima kasih Bapak, terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Kita kan mintanya dari Ibu, bukan dari Pak Kepala. F-PG (CEN SUI LAN): Becanda Pimpinan, Pak kan BASARNAS kasih ke saya. KETUA RAPAT: Nampaknya Pak Ridwan besok sampai di rumah, Pak.
Baik, selanjutnya Mas Dewo. Monggo Mas. F-P.GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.): Terima kasih, Pimpinan. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
- 23 -
BNPP BASARNAS ya BASARNAS dengan BMKG itu sebenarnya dilihat dari anggaran tidak begitu besar. Di BMKG hanya sebesar kurang lebih 3,1 triliun, di BASARNAS kurang lebih 1,9 triliun, tetapi di sisi yang lain dua lembaga ini memiliki satu kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar, karena kedua-duanya terkait dengan keselamatan atau nyawa seseorang. Satu nyawa saja sangat berharga, apalagi bila terjadi puluhan ratusan atau bahkan ribuan dan itu tentu tidak kita kehendaki. Kembali kepada Tupoksinya, tentu dengan tanggung jawab dan kewajiban ini menjadi sesuatu yang bagaimana Pimpinan kedua lembaga ini memeras keringat begitu ya atau berpikir secara serius, supaya keselamatan seseorang itu betul-betul menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Saya ingin mengkritisi kepada BMKG atau mungkin juga melakukan pendalaman dan sekaligus ingin mendapatkan suatu penjelasan. Utamanya adalah item tentang pengelolaan gempa bumi dan tsunami muncul program pengelolaan gempa bumi dan tsunami sebesar 421 miliar. Kalau terkait dengan gempa bumi dan tsunami itu ya kaitannya dengan penyelamatan nyawa seseorang juga ya, tapi mengelola program ini tentu sesuatu yang sangat tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah, BMKG atau lembaga mana saja, itu tidak bisa memprediksikan kapan akan terjadi tsunami, di mana akan terjadi tsunami ya. Jadi kapan, di mana, itu tidak bisa diprediksikan, tetapi dalam anggaran ini sudah muncul seolah-olah bahwa tsunami di Tahun Anggaran 2022 itu betul akan terjadi gitu ya, betul akan terjadi. Kalau gempa bumi memang bisa diprediksikan, bisa diprediksikan. Gempa bumi susulannya bisa tsunami, tapi gempa bumi juga bisa tidak terjadi tsunami gitu kan. Kalau mengalokasikan anggaran untuk program pengelolaan gempa bumi dengan satu nominal angka tertentu, itu bisa diterima secara logika oleh karena kejadian itu bisa diprediksikan gitu ya, tapi kalau menggabungkan anggaran untuk pengelolaan tsunami yang sekaligus untuk gempa bumi, itu bagaimana dasar sampai pengelolaan program tsunami itu menjadi muncul di tahun ini ya kan. Ini memang sesuatu yang tidak gampang. Kalau tidak dialokasikan, bilamana nanti gempa susulannya adalah tsunami, didapatkan anggaran dari mana untuk menangani itu, tetapi kalau ini dialokasikan, dialokasikan, kalau tidak terjadi tsunami anggaran ini ke mana.
Jadi memang ini salah satu contoh bahwa BMKG itu satu lembaga yang tidak mudah untuk me-manage program, tidak mudah untuk me-manage keuangan yang terinci menjadi sebuah program untuk atau kegiatan. Oleh karena apa, sesuatu yang terjadi itu tidak semuanya bisa diprediksikan secara rigid, secara pasti itu ya. Jadi muncul angka sebesar 421 miliar, menyedot anggaran yang begitu besar. Jadi saya hanya ingin mendapatkan penjelasan saja.
Kemudian yang ke dua, saya mendukung kebijakan BMKG yang bekerja
sama dengan satu mitra di dalam negeri untuk penyediaan satu peralatan yang dibutuhkan oleh BMKG ya. Mitra itu yang dimaksud adalah seperti apa kriterianya dan siapa itu. Apakah sebuah Perguruan Tinggi atau Badan Penelitian tertentu yang memang mempunyai kompetensi untuk memproduksi satu peralatan yang dibutuhkan yang dipakai oleh BMKG dan bagaimana perbandingannya dengan
- 24 -
produksi luar negeri ya baik dari sisi harga, efisiensi maupun dari sisi kualitas. Kalau memang itu bisa tercapai sisi efisiensi dan kualitas, menggandeng mitra di dalam negeri itu pasti pilihan yang tepat, karena begitu banyaknya wilayah Republik Indonesia yang perlu secara detil dilakukan satu mitigasi oleh BMKG. Kalau begitu banyaknya peralatan yang dibutuhkan supaya lebih detail dalam mitigasi itu, seluruh peralatan dibelanjakan dari luar negeri, saya membayangkan itu pasti over cost dan saya juga percaya bahwa anak-anak bangsa kita itu juga mempunyai satu sumber daya manusia yang memadai. Ini satu langkah maju yang dilakukan oleh Kepala BMKG ada satu terobosan. Ya begini inilah yang namanya satu bukti bahwa kita itu cinta terhadap produk dalam negeri dan itu dipelopori oleh Kepala atau Pimpinan lembaga yang punya kewenangan. Saya dukung itu.
Kemudian kepada BASARNAS, BASARNAS ini kan seringkali menangani
suatu kejadian yang force majeure gitu. Sesuatu yang tidak diprediksikan, misalnya kebakaran kapal dan segala macam, itu tadi ada berapa saja kecelakaan yang selama ini terjadi begitu ya di Tahun Anggaran 2021 pada Semester Pertama begitu.
Saya tidak bisa membayangkan BASARNAS yang begitu sigap melakukan
penanganan, begitu cepat supaya bisa melakukan penyelamatan nyawa seseorang, korban seminimal mungkin ya, tapi saya juga tidak bisa tahu ini sebenarnya diambilkan dari pos anggaran yang mana hal-hal yang semacam ini. Karena kalau saya melihat semua yang disampaikan oleh BASARNAS uraiannya sudah secara rinci itu untuk peralatan ini, untuk dukungan manajemen, untuk belanja pegawai dan segala macam itu sudah rinci, tapi BASARNAS bisa melakukan sesuatu di luar dari pada item yang diuraikan ini.
Nah anggaran ini dari mana begitu ya, anggaran itu dari mana, masuk dalam
pos yang mana gitu. Ini memang sesuatu yang tidak mudah, ini sama saja dengan BMKG. Kalau tidak dianggarkan tiba-tiba ada satu kecelakaan memang butuh anggaran untuk menangani, kecelakaan namanya kecelakaan itu juga tidak bisa diprediksi memang di luar dari perencanaan, tapi kalau itu dianggarkan masuk dalam pos anggaran yang mana gitu. Itu apakah yang semacam ini kemudian ada satu modifikasi atau penyesuaian program atau item pada tahun anggaran berjalan. Kalau memang itu terjadi satu penyesuaian pada tahun anggaran berjalan, secara aturan bagaimana begitu ya. Secara aturan bagaimana gitu. Karena yang namanya satuan tiga itu sudah ditentukan sebelumnya, tapi yang semacam ini yang dinamis, yang di luar dugaan sesuai aturan apa tidak begitu. Ini minta penjelasan supaya semua yang dilakukan itu dalam koridor peraturan dan perundang-undangan, tetapi penyelamatan nyawa itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk segera dilakukan.
Kepada dua lembaga, ya BMKG juga BASARNAS kan berkali-kalilah setiap
rapat dengan kami Komisi V, termasuk yang kali ini, mengatakan bahwa kami selalu mendapatkan dukungan dari Komisi V dan itu memang real Ibu dan Pak Henry real. Kami memang mendukung karena kami juga cinta terhadap Indonesia, semua lembaga yang menjadi mitra kerja kita itu pasti kita dukung dalam rangka peningkatan kinerja, dalam rangka memberikan pelayanan semaksimal kepada masyarakat, tetapi kali ini saya akan meminta kepada Ibu dan kepada Kepala BASARNAS kali ini supaya ada satu keseimbangan antara BMKG dengan kami di Komisi V, antara BASARNAS dengan kami di Komisi V.
- 25 -
Kami ini sudah menghadapi tahun-tahun politik , tahun-tahun politik, kita fair
saja terbuka. Saya tidak tahu apakah ini juga mendapatkan dukungan dari kawan-kawan Anggota Komisi V atau tidak, tapi dari suara saya yang saya dengarkan kawan-kawan kayanya satu bahasa dengan apa yang akan saya sampaikan.
Februari 2024 itu sudah Pemilu. Efektif kami melakukan pembinaan Dapil itu
adalah 2022 dan 2023. Kalau saya berbicara begini bukan kepentingan pribadi, karena memang amanat undang-undang yang diberikan kepada Anggota Dewan bahwa Anggota Dewan harus memperjuangkan Dapil. Dari klausul ini, saya harus menyampaikan kepada mitra kami, bahwa mitra kami sudah selayaknya 2022 dan 2023 paling tidak memikirkan bagaimana kami bisa melakukan pembinaan Dapil.
Kalau 3,1 triliun di BMKG, tolong bisa diambilah kira-kira 150 atau 200 miliar
diberikan kepada kami misalnya dalam bentuk Ibu kan punya namanya program mensosialisasikan mitigasi cuaca ya kan? Bagaimana kalau misalnya itu diwujudkan kami kumpul dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Dapil, kami berikan satu penjelasan BMKG unsur BMKG datang ya bagaimana cara menangkap informasi itu dan bagaimana menindaklanjuti dengan informasi itu kita lakukan pertemuan, misalnya dengan satu target 2.000 orang dalam satu Dapil. Tolong dianggarkan seperti itu, karena ini juga wujud dan itu juga merupakan bagian dari pada tugas BMKG bukan berarti kami ini mengarang di luar dari pada koridor aturan.
Termasuk BASARNAS, BASARNAS tadi Kepala BASARNAS menyampaikan
ada 5.000 orang yang menjadi target pelatihan BASARNAS, tapi baru sekitar 2.000 karena kondisi Covid. 2.000 itu saja yang sudah berjalan belum menyentuh Anggota Komisi. Pernah kami ditelepon oleh unsur BASARNAS bahwa akan dilakukan latihan. Sudah sekian bulan yang lalu sampai sekarang tidak ada kejelasan, tapi tahun yang depan ini masih ini. Ya mungkin ada refocusing, tapi yang sifatnya untuk pembinaan Dapil, untuk tahun 2022 itu tolong jangan ini. Saya berbicara 2022 saja Pak. Yang saya sampaikan 2021 hanya koreksi saja supaya tidak terjadi nanti 2022. Saya tidak ingin menyalahkan karena kita ingin bekerja sama. Ada satu keseimbangan diantara kita.
Kalau 1,97 triliun anggaran BASARNAS cukuplah misalnya dialokasikan 100
miliar untuk pelatihan BASARNAS yang itu dibagi ke kawan-kawan Anggota Komisi V itu juga dalam rangka mendukung tugas BASARNAS, bukan kami minta dukungan tapi semata-mata tidak dalam koridor peraturan.
Saya kira itu yang saya sampaikan Ketua, terima kasih.
Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.. KETUA RAPAT: Terima kasih, Mas Dewo.
Pak Tamanuri. Siap-siap Bu Sri Rahayu.
- 26 -
F-P.NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.): Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Wakil Ketua, Rekan-rekan para Anggota yang saya banggakan, Yang saya hormati Ibu Kepala BMKG, Bapak Kepala BASARNAS beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, saya akan mengawali dari Ibu Ketua BMKG. Saya mengucapkan terima kasih karena Sekolah Lapang saya malah kewalahan. Ada 3 tempat tidak bisa saya hadiri dengan adanya pandemi ini, saya mohon maaf Bu, karena Ibu sudah instruksikan kepada staf Ibu yang ada di lapangan tidak boleh buka kalau tidak Anggota Komisi V, nah ini mohon maaf saya. Saya tidak bisa menghadiri itu, oleh karena itu mudah-mudahan di masa yang akan datang kita akan lebih tingkatkan lagi koordinasinya. Ibu Profesor, ini keberadaan Ibu sekarang ini sangat-sangat didambakan oleh masyarakat, baik dia petani nelayan atau pun yang lain-yang lainnya, terutama petani nelayan dia itu sangat mengharapkan informasi-informasi tentang kondisi cuaca, kenapa, karena mereka untuk keselamatan mereka di lautan. Demikian juga petani yang ada di darat, jangan sampai terjadi seperti waktu-waktu yang dulu bahwa karena hujan sekali dua kali mereka masih bertanam, rupanya ini sudah masuk di musim kemarau. Nah ini perlu ini kita sampaikan sama mereka, kalau tidak kan mereka rugi. Mereka lihat bahwa masih hujan sekali dua kali, mereka masih tanam, akhirnya selanjutnya sudah masuk musim kemarau. Nah oleh karena itu tentu informasi-informasi ini ya saya sarankan Ibu bekerja sama dengan media, terutama media televisi bahwa tiap minggu atau tiap bulan atau, ya kalau perlu tiap hari ada mencantumkan bahwa daerah ini daerah ini daerah ini kondisi cuacanya. Kemudian selain dari pada itu, Bu Kepala, bahwa saya lihat ini tahun 2020 capaian belanja modal ini baru 81,94%. Nah ini sekarang ini sudah tinggal 3 bulan efektif lagi kita. Kira-kira bagaimana Ibu bisa mengejar ini. Kemudian selanjutnya ini saya lihat 2021 bahwa ada belanja pegawai 400 miliar, ada belanja barang 434 miliar, ada belanja modal satu titik dua 19 miliar eh triliun. Capaian yang dicapai pada saat itu hanya di tahun 2021 34,19 miliar. Nah ini lebih lagi dibandingkan dengan yang tadi. Walaupun kita memang dihadapkan dengan kondisi pandemi seperti ini, tetapi capaian yang baru kita dapat lakukan 34,19 miliar ini hal yang tidak mungkin bisa kita kejar dalam waktu 4 bulan atau 3 bulan efektif. Nah oleh karena itu harapan saya adalah supaya Ibu segera mengambil langkah-langkah yang dapat diambil secepat mungkin sehingga harapan Ibu bahwa anggarannya bisa mencapai 90% bisa tercapai. Nah lumayanlah yang lalu kita sudah mendapatkan satu predikat WTP, jangan sampai yang akan datang menurun drastis menjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian pagu 20-22 ini saya lihat belanja operasional pegawai 736.735, belanja operasional barang 202, belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit 762. Yang perlu saya pertanyakan belanja operasional pegawai meningkat sedemikian rupa menjadi 736. Kira-kira hal-hal apa yang akan dilakukan dalam
- 27 -
belanja pegawai ini? Padahal tentunya belanja pegawai ini dari 1 tahun ke tahun yang lain tidak jauh berbeda karena itu-itu saja, pegawai kita ya itu-itu saja dan juga yang diperlukan ya begitu-begitu saja, karena itu minta satu penjelasan. Kemudian layanan informasi iklim terapan melalui Sekolah Lapang Iklim itu tahun 2022, harapan kita adalah 2.400 orang. Untuk layanan informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan 3.000 orang dan Alhamdulillaah Dapil saya Lampung mendapat satu titik. Nah ini walaupun satu titik harapan saya adalah supaya orangnya ditambah, sehingga aparat Ibu yang ada di lapangan baik yang formil maupun informil itu bisa bertambah, kenapa? semakin banyak yang informil ini maka semakin baik karena di Lampung selain dari pada daerah pegunungan, daerah pantai, daerah goncangan gempa di daerah belahan Barat, kemudian di belahan Timur adalah perairan. Saya rasa itulah yang saya sampaikan untuk Ibu Kepala BMKG, harapan saya semoga kerja sama kita ke depan lebih baik lagi. Sekarang saya masuk ke Bapak Kepala BASARNAS. Bapak Kepala BASARNAS, bahwa ini uraian dari pada persentase tahun 2020 belanja pegawai ini 89 koma sekian persen, belanja barang 94%, belanja modal luar biasa 99,79%. Jumlah belanja...(rekaman suara kurang jelas) belanja di persentasi 94,59%. Oke lah baik, ini perlu dipertahankan dan tentu kualitasnya juga di masa yang akan datang perlu kita tingkatkan. Kemudian ini banyak sekali pembelian baik secara multiyears ataupun pertahun, pembelian peralatan-peralatan, baik itu kapal laut maupun helikopter. Harapan saya adalah peralatan ini tidak numpuk di tempat satu Pak, tetapi menyebar setidak-tidaknya ada pemusatan di belahan Timur di mana, di belahan Tengah di mana, di belahan Barat di mana. Sehingga ada jangan sampai nanti kalau ada yang terjadi di Maluku situ kita harus terbang dari sini dari Jakarta sini ngedrop di situ, tapi memang ada juga setidak-tidaknya secara standar ada yang peralatan kita yang memang sudah siap di situ, sehingga waktu tidak memerlukan waktu lagi untuk menunggu dropan dari pusat sini. Oleh karena itu perlu penyebaran sedemikian rupa. Kemudian, saya rasa. KETUA RAPAT: Cukup, Pak? F-P.NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.): Sedikit lagi, Pak.
Saya rasa keberadaan Bapak di tengah-tengah setiap kejadian luar biasa, tapi kami mohon informasi seperti sekarang ini apakah itu kewenangan Bapak, seperti dulu kan SJ 192, 182 yang tenggelam di situ yang terjun itu, sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana yang kotak hitam itu sudah dapat apa tidak. Jadi tidak tahu kita, jadi perkembangannya perlu juga disampaikan.
Terima kasih.
- 28 -
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Tamanuri.
Bu Sri Rahayu, silakan Bu. Siap-siap Pak Bob Andika. F-PDIP (SRI RAHAYU): Terima kasih Pimpinan. Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati, Ibu Kepala BMKG dan Bapak Kepala BASARNAS. Saya langsung saja yang pertama di tahun 2019 eh 2020 data yang Ibu sampaikan dari BMKG, di situ terdapat defisit laporan yang luar biasa. Nah tolong saya diberikan penjelasan untuk itu. Defisit laporan, defisitnya itu seperti apa dan bagaimana solusinya untuk itu. Kemudian yang ke dua, ada apa itu ketidak tercapainya anggaran tahun 2021 atau belum tercapainya kegiatan tahun anggaran 2021, itu antara lain adalah perubahan mekanisme pelaksanaan lelang dari sistem gugur ke sistem nilai. Saya minta penjelasannya Bu dan itu apa yang menyebabkan sehingga dengan perubahan itu menjadi tidak bisa jalan atau mungkin memerlukan waktu yang relatif lama untuk pelaksanaan kegiatan itu. Kemudian yang ke tiga, terkait dengan Sekolah Lapang. Kami semua saya kira mendukung sekali dengan adanya Sekolah Lapang, karena memang ini dibutuhkan oleh masyarakat, pengetahuan-pengetahuannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ini kalaupun toh itu ada anggaran yang bisa ditingkatkan, saya kira teman-teman juga akan sepakat dan lebih senang. Yang ingin saya minta penjelasan adalah tadi Ibu sudah memberikan grafik bagaimana peningkatan Sekolah Lapang, monitoring-nya seperti apa. Nah yang ingin saya tanyakan adalah sampai sejauh ini selain monitoring yang Ibu laksanakan atau BMKG laksanakan itu dampak kepada masyarakat itu seperti apa? Dan kira-kira apa, hal-hal apa yang memang perlu diperbaiki dari hasil Sekolah Lapang yang sudah dilaksanakan beberapa kali? Sehingga perlu nanti adanya langkah-langkah peningkatan untuk di tahun-tahun yang akan datang. Artinya tidak hanya sekolah memberikan, memberikan sekolah setelah selesai tetapi ada evaluasi monitoring-nya dan tentu langkah-langkah yang menuju kepada perbaikan dari sistem yang ada. Di satu sisi saya hanya ingin menyampaikan bahwa SLG di tempat kami ada dua dari Komisi V Ibu, saya dan Pak...(rekaman suara kurang jelas) ya ada dua. Di dalam daftar yang Ibu berikan, khususnya di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung itu ada SLCN atau Sekolah Cuaca Lapang, ini sudah dilaksanakan Bu
- 29 -
tahun 2021. Saya berharap karena Tulungagung itu merupakan lumbung pagi di sana itu tanaman-tanaman, selain itu juga ada tanaman lain, mungkin ini tidak diberikan program mungkin ditambah juga bisa, itu yang dibutuhkan adalah gantian maksudnya Sekolah Iklim ya di sana. Jadi jangan nelayannya lagi dulu, tapi Sekolah Iklim sambil mengevaluasi Sekolah Cuaca yang sudah atau baru dilaksanakan tahun 2021 kemarin. Sehingga ini bisa kita berkesinambungan. Dan selanjutnya juga karena Dapil saya itu ada 5 Bu, meskipun satunya kota, kota ini kelihatannya tidak pernah disentuh, karena kota ini juga dekat dengan kabupaten dan dekat dengan Pantai Selatan, tentu ini juga membutuhkan Sekolah Lapangan tentang gempa karena sangat dekat juga, baik di Kabupaten Kediri maupun eh Kota Kediri maupun Kota Blitar. Kalau Kabupaten Blitar-nya Sekolah Gempanya sudah, tetapi Kota Blitar-nya belum dan itu dekat dengan Pantai Selatan juga karena kalau ada gempa pasti akan terjadi juga, sehingga ini dibutuhkan hal tersebut. Itu untuk Ibu. Dan Pak Kepala BASARNAS. Yang ingin saya tanyakan adalah yang paling dibutuhkan memang selain peralatan dan aset yang dimiliki oleh BASARNAS itu antara lain adalah selain sumber daya manusia ya, itu adalah biaya operasional SAR itu sendiri. Kami belum pernah atau belum, saya mungkin belum pernah mendengar bahwa sampai sebatas mana sih anggaran-anggaran SAR atau Badan Pencarian dan Pertolongan ini digunakan? Karena biasanya kalau ada kejadian itu kan tidak hanya SAR saja yang datang ke situ, tetapi banyak dari yang lain-lain itu juga datang ke situ, untuk ikut menangani. Lalu mana yang ditangani oleh Badan A ataupun Kementerian A dan B dan C itu sampai sejauh mana. Khususnya yang ingin saya tanyakan adalah yang BASARNAS itu sendiri yang ditangani, sehingga anggaran yang sejumlah ini kan unpredictable ya untuk BASARNAS. Karena kejadian kan terus terang kita juga tidak tahu sejauh mana yang dibutuhkan, kuantitasnya juga berapa kita juga tidak tahu secara persis. Namun saya ingin tahu batas-batasnya itu, pembiayaannya, batasan-batasan pembiayaan, meskipun sering disampaikan karena BASARNAS ini istilahnya kalau orang Jawa itu lilo legowo lah, apapun yang sudah diberikan kepada BASARNAS itu akan diterima dan dijalankan tanpa menghitung untung rugilah. Itu yang selalu disampaikan kepada kita, tetapi kan Bapak/Ibu sekalian terutama Bapak yang kerja yang di lapangan itu kan juga ada keluarga dan sebagainya. Kemudian yang ke dua, anggaran tahun 2022 itu kan antara lain ada pengembangan Balai Diklat. Tentu untuk pengembangan ini kan tidak hanya mengembangkan saja, tetapi juga diimbangi atau dibarengi dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, tentu juga sumber daya manusianya. Yang ingin saya tanyakan pertama, Diklat ini dari apa menjadi seperti apa, sehingga ke depan membutuhkan peralatan maupun sumber daya manusia yang bagaimana. Karena itu akan tentu akan diikuti dengan anggaran yang dibutuhkan ke depan. Tentu kita semua juga setuju bahwa BASARNAS ini akan menjadi badan yang memang punya peralatan yang canggih, karena apa ya kecelakaan ataupun bahaya yang kita hadapi bersama kita tidak bisa memprediksi juga.
Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.
- 30 -
Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Sri.
Silakan Pak Bob. F-PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi V, Yang saya hormati Kepala BMKG beserta jajarannya dan Kepala BASARNAS beserta jajarannya. Saya langsung saja kepada Kepala BMKG. Pertama Bu, saya di sini mau ingin mempertanyakan di poin penyebab realisasi rendah Ibu. Ada ini adanya kegiatan dari loan sudah dialokasikan tetapi masih proses penyiapan. Ini nanti tolong Bu, Ibu jelaskan proses penyiapan seperti apa. Jadi Ibu hanya memaparkan kepada kita ini proses penyiapan, jadi kita mikir penyiapan seperti apa ini. Ke depan Bu lebih kita mau lebih rinci lagilah Bu pemaparan-pemaparan seperti ini. Selanjutnya saya di sini lihat juga ada keterlambatan dalam pengiriman aloptama dan suku cadang dari pabrikan ke Indonesia. Aloptama ini kan Bu, Alat Operasi Utama, ini Bu. Bagaimana ini kalau suku cadangnya bisa terlambat gini bagaimana ini bisa kita mengoperasikan alat operasi utama. Namanya ini saja sudah Alat Operasi Utama Bu, kalau suku cadangnya saja terlambat datang, bagaimana BMKG mau memberikan informasi yang terbaik terhadap masyarakat. Nah nanti ini tolong juga penjelasannya, Bu. Terus Bu mengenai Sekolah Iklim Lapangan Bu. Saya lihat tadi ada beberapa di Sumatera Utara itu, tapi saya 2 tahun ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, saya tidak ada dapat Sekolah Iklim Lapangan. Nah itupun saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, karena saya tidak dapat program Sekolah Iklim Lapangan, karena di Dapil saya saya lihat tidak ada ini, Bu. Saya koordinasi dengan Kepala BMKG Deli Serdang, saya minta Sekolah Iklim itu salah satunya di Kabupaten Karo, tapi sampai sekarang tidak ada koordinasi yang baik dengan kita. Mungkin itu dari BMKG, pertanyaan saya. Untuk langsung ke BASARNAS. Saya lihat ini Pak ada cukup besar ini pemeliharaan, pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SAR sampai 700 miliar. Berarti ini kan ada yang di dalam ini memang sarana dan prasarana kita memang yang sudah pemeliharaannya cukup besar ini Pak, karena mungkin ada umur yang sudah cukup tua atau memang yang alat-alatnya memang yang tidak layak lagi sebenarnya digunakan sehingga pemeliharaan ini cukup besar.
Saya yakin ke depan Pak, ya di bawah kepemimpinan Bapak ke depan ini ya jangan pula ini pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ini SAR ini
- 31 -
lebih besar, hampir sama ini Pak dengan gaji operasional perkantoran dan keuangan ini 786 miliar, tapi pemeliharaan sarana 700 miliar, berarti ini ada yang poin-poin memang yang poin-poin ini pemeliharaan ini kan ada yang saya lihat 400 miliar di depan, tapi ini pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SAR ini 700 miliar ini, Pak. Berarti kan ada ini pemeliharaan-pemeliharaan sarana alat-alat ini yang memang membutuhkan biaya yang lebih besar. Apakah ini peralatannya memang yang sudah cukup lama dan masih layak dipakai lagi ataukah memang ini memang pemeliharaan yang alat-alat yang Bapak beli memang cukup besar untuk pembiayaannya. Mungkin ini sedikit pertanyaan dari saya.
Terima kasih Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI (Ir. RIDWAN BAE/F-PG): Terima kasih Pak Bob.
Berikutnya Pak Syahrul Aidi. F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.): Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi V, Ibu Kepala BMKG beserta jajaran dan Bapak Kepala SAR beserta jajaran.
Pertama, saya apresiasi Anggota Ibu di Dapil saya berkomunikasi dengan baik dan saya sering kalau kunjungan kerja ke kabupaten kota saya bawa dan mereka senang dan saya ikut memfasilitasi mengkomunikasikannya dengan Pemda. Karena kadang-kadang kalau mereka yang langsung komunikasi dengan Pemda kadang-kadang tersumbat.
Jadi kebetulan Pemda-nya ada keinginan dan kebutuhan melalui kita untuk
pembangunan infrastruktur misalnya, nah saya masukkan di situ, ini tolong apa yang menjadi kebutuhan baik itu SAR atau BMKG tolong difasilitasi. Alhamdulillaah Bu jadi saling bantu kita dan sempat berkunjung ke BMKG ke di Pekanbaru di samping Bandara Sultan Syarif Kasim.
Begitu juga SAR. SAR ini karena dia memang ada dibutuhkan daerah-daerah
seperti pesisir ya, itu butuh tambatan kapal, butuh kantor, ini saya komunikasikan. Kebetulan anggaran untuk SAR ini untuk penyediaan tanah ini tidak ada ya Pak ya. Memang itu mengharap hibah dari Pemerintah, hibah dari Pemerintah Daerah ya, Pemerintah Daerah maksudnya. Alhamdulillaah saya sudah komunikasikan Pak beberapa daerah kemarin yang tadinya dia harus numpang di Angkatan Laut, sekarang sudah ya sudah Pemerintah Daerah melalui kita kemarin, karena ketika turun kunjungan kerja saya membawa seluruh mitra dan termasuk SAR dan BMKG.
Kemudian ini ada kegiatan baik itu SAR itu ada kegiatan untuk apa namanya,
untuk pelatihan pencarian orang ya untuk, begitu juga BMKG. Saya berpikir begini,
- 32 -
selama ini yang menjadi objek kita itu adalah memang masyarakat umum gitu. Nah kalau bisa buat alternatif kami juga bisa menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sudewo tadi, bisa ada pilihan, bisa masyarakat umum, bisa dalam bentuk sekolah Pak, Bu.
Jadi begini di sekolah-sekolah kita di SMA itu misalnya kan mereka juga tentu
ada ketika kita berikan pendidikan iklim misalnya, mana tahu terinspirasi untuk kemudian fokus dan ingin berkarir di BMKG nantinya dan kalaupun mereka tidak melanjutkan pendidikan itu, ini akan lebih mudah mereka cerna dari pada kita melibatkan langsung ke petaninya. Jadi kita membangun generasi ilmu itu dari dari generasi muda, sehingga lama itu terpakainya mohon maaf, bukan mengapakan. Kadang-kadang kita kasih pelatihan ke petani juga dari segi fungsionalnya kadang-kadang tidak berfungsi begitu maksimal gitu. Nah kita berharap ini segmentasinya itu diperlebar atau dibuat program khusus untuk misalnya BMKG Goes To School atau SAR Goes To School gitu ya, ini dalam rangka pembinaan generasi.
Nah kalau yang sekarang ini sudah ada tetap dilanjutkan, tetapi ada lagi
program sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Sudewo, kami ingin juga berinteraksi melalui program kepada anak-anak muda yang ya tadi kalau dikatakan tadi bahwasanya ini pembinaan Dapil, ini sangat menarik sekali kalau nanti kita kumpulkan anak-anak SMA atau mungkin dalam komunitas Pramuka misalnya. Ya ini kan untuk iklim untuk SAR ini Pramuka itu bisa lebih spesifik lagi begitu, kalimatkan Pramuka untuk Penegak-nya yang SMA ke atas ya. Nah itu jadi dibuat ruangnya untuk itu, sehingga kita nanti bisa mengusulkan, Pak. Itu saja mungkin masukkan saya.
Untuk realisasi tadi kita lihat memang rendah, baik itu BMKG dan SAR. Kita
mungkin bisa memahami, tetapi perlu juga perlu klarifikasi dari Bapak Ibu untuk menyampaikan kenapa realisasi rendah, tak paham juga karena ada keterbatasan-keterbatasan kita membuat acara. Terus terang kami kemarin sudah agendakan sebetulnya untuk BMKG kita sudah agendakan di bulan Juli tetapi tertunda, begitu juga SAR itu tertunda karena ada PPKM kemarin.
Terima kasih.
Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI (Ir. RIDWAN BAE/F-PG): Terima kasih Pak Syahrul.
Pak Jhonni Allen. Siap-siap Pak Willem Wandik. F-PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.): Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
- 33 -
Yang saya hormati mitra kerja Pemerintah BASARNAS dan BMKG dan seluruh jajarannya. Yang pertama acara kita hari ini adalah poin pertama adalah membahas LKP Laporan Keuangan Tahun 2020, Realisasi 2021 dan RKA K/L 2022. Poin yang paling utama dalam pertemuan ini sebetulnya adalah bagaimana membahas anggaran 2020, karena memang ini forumnya. Kalau kemarin kan sudah habis tahun anggaran ini, itu yang paling fokus saya lihat, tetapi Pak Ketua dalam laporan ini hampir tidak bisa kita baca. Hanya apa oke kita apresiasilah dalam proses WTP, justru sebenarnya ini harus memiliki satu apa di sini anggaran 2020 itu kita harus tahu betul, sehingga nanti bisa kita lihat daripada konteks realisasi 2021 dan konteks di RKA K/L 2022, tetapi semua BASARNAS, BMKG hanya 4 lembar ya, apa. Justru di sini. Jadi nanti saya minta ini 2020 justru fokusnya di sini ya, karena ini memang kenapa, karena dia sudah selesai. Waktu tahun lalu kita membahas tidak bisa, kenapa masih apa masih realisasi separuh per Agustus sama, sehingga di sini sebetulnya poinnya anggaran 2020 harus tuntas dan detail, sehingga tergambarlah kira-kira pengawasan kita dari sisi political will anggaran, dari sisi pengawasan-pengawasan lain, baru kita berprediksi kepada 2021 atas 2020 itu dan seterusnya kepada 2022. Sebenarnya pola pikirnya itu Bapak bahas anggarannya. Dari situlah kita sekaligus melakukan pengawasan terhadap kepentingan daripada program Pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat dan kepentingan kesejahteraan masyarakat dalam konteks dari kita Dapil masing-masing. Saya kira itu poinnya.
Oleh karena itu Ketua, saya garis bawahi nanti dalam kesimpulan untuk dalam katakanlah karena hanya di sini tidak ada lagi, tahun depan atau tahun nanti katakanlah the next, kita tidak lagi pernah lagi bicara soal 2020, bicaranya 2021 dan 2022 dan seterusnya-dan seterusnya, tetapi tidak ada saya lihat 2020 di sini.
Contoh saya ambil BASARNAS ya 2020 belanja pegawai realisasinya 403
Miliar, 89,5% ya toh. Oleh karena itu begitu ada penyesuaian belanja pegawai disikat. Berarti ada salah perencanaan, ini belanja pegawai ya toh dari 450 realisasinya 403 89,5%. Begitu ada refocusing pada katakanlah 2021 dia diambil menjadi 400 sekian kepada belanja pegawai, berarti ada belanja pegawai yang tidak terencana dengan baik. Itu contoh misalnya ya.
Kita lihat misalnya katakanlah di 2021, belanja pegawai langsung dia potong
sekian banyak ya toh itu misalnya. Ini penting penjelasan itu apa kenapa misalnya, harusnya belanja pakai ini relatif tidak terlalu jauh, relatif ya, kecuali belanja barang, baru belanja katakanlah modal, berapa dia. Nanti saya minta penjelasan secara khusus itulah maksud saya gambaran umumnya, karena itu nanti kita lihat kenapa misalnya contoh Pak, maksud saya sedikit contoh case di kawasan saya Danau Toba misalnya bulan Juli kemarin jatuh mobil dari apa gitu, tidak ada BASARNAS di sana sama sekali. Apa karena kurang pegawai atau bagaimana kan gitu kan...(rekaman suara kurang jelas) masyarakat, bahkan meninggal satu misalnya.
Nah dari sini case demi case ini baru BASARNAS buka mana yang harus kita pertahankan untuk katakanlah kalau mau dipotong, mana yang harus ditambah
- 34 -
walaupun keadaan situasi dalam katakanlah anggaran terbatas tapi sangat prioritas. Nah di sini sebetulnya fungsi kita di dalam melihat mitra kerja kita dengan kita bersama-sama untuk mengatakan. Nah sekarang saya tahu bahwa antar pemerintah juga dalam hal ini Departemen Keuangan bisa kita memberikan masukan ya, tapi ya terus terang saja ya kenapa departemen Bapak ini kan dipotong dalam eksekutif ini pembahasan ini kan dan seterusnya. Demikian juga di 2021 dan seterusnya pemotongan fokus ini semuanya belanja pegawai dipotong. Ini salah satu. Oleh karena itu sekali lagi mohon di dalam katakanlah pertanggung apa untuk modal kita anggaran-anggaran untuk yang masa habisnya itu tidak hanya sekedar ya toh malah equitas paling menonjol oke, itu adalah sebagai katakanlah terakhir, tapi kita lebih detail dari pada realisasi anggaran katakanlah yang sudah selesai dalam hal ini sudah selesai 2020 ini adalah menjadi batas akhir pembahasan kita 2020 ya toh, the next tidak ada lagi pembahasan 2020, paling 2021 dan apa realisasi 2021 dan anggaran 2022 nantinya. Ini Pimpinan menjadi satu garisbawahi di dalam soal katakanlah Laporan Keuangan Pemerintah terhadap mitra kerja kita pada habis masih tahun anggarannya, dalam hal ini yang sekarang adalah 2020. Jadi saya minta nanti ini untuk lebih apa lebih apa, lebih detail diberikan kepada Sekretariat ya diberikan kesempatan khusus 2020, khusus 2020 baik itu BMKG maupun juga BASARNAS maupun nanti mitra kerja kita sebetulnya, karena itu itu poinnya. Yang ke dua, BMKG. Sama BMKG ya toh, pertanyaan apa sih kalau kita lihat terminologi-terminologi penyedia apa namanya penanganan ini, penanganan ini. Harusnya itu kita harus sudah juga dapat gambaran ya toh kalau direalisasikan sudah, gambaran di 2020-nya Bu ya toh, tidak sekedar hanya menggambar keuangan habis sekian, tapi uang itu katakanlah misalnya apa namanya Bapak istilahkan di sini contoh ya, apalagi ini di Banggar sudah tidak lagi se apa sudah dipotong kewenangannya, justru di Komisi kewenangan pengawasan anggaran itu lebih tinggi sekarang ya. Contoh misalnya BMKG misalnya ya, yang toh. Yang dipertanyakan teman-teman tadi yaitu misalnya katakanlah pengelolaan apa namanya gempa bumi dan tsunami. Apa sih ya toh. Supaya kita tidak ya toh, baru yang lain, ada yang lain, ada yang lain, tolong dong apa sih itu sudah harus di...(rekaman suara kurang jelas). Direalisasi tidak usah, tapi di 2020 ya harusnya itu kita sudah terang benderang. Oke di 2022 the next masih RKA K/L tidak usah, tetapi di 2020-nya sudah jelas itu item-item pekerjaan yang sudah, kenapa? Karena sudah Ibu selesaikan, karena Ibu sudah selesaikan, Ibu sudah bayar, namanya sudah selesai pertanggungjawabannya, bahkan sudah dilihat oleh dalam hal ini adalah BPK. Jadi kita harus tahu, jadi kita jangan hanya sebagai katakanlah angka yang tidak kita tidak pahami, hanya Ibu yang paham. Padahal apa kewenangan kita di dalam kawasan pengawasan anggaran itu justru dari situ kita masuk dalam pengawasan-pengawasan teknis lainnya ya, walaupun secara ini kita tidak pengawas seperti BPK, tapi pengawasan political will tapi political will juga tidak lepas dari pada program-program kerja Ibu di dalam masyarakat ya. Walaupun kita tidak bisa mengatakan oh ini salah ini tidak, tapi kita lebih kepada political will-nya ya, tapi kita harus tahu item-nya.
- 35 -
Nah saya kira secara khusus Pak Ketua, catatan menjadi nanti di kesimpulan untuk program 2020 dan selanjutnya tahun-tahun berikutnya harus menjadi detail dari pada sampai satuan tiga, karena satuan tiga tidak ada lagi di Badan Anggaran. Waktu zaman saya dulu sampai lebih banyak dibahas di Badan Anggaran bekerja sama dengan Komisinya. Kalau sekarang di Komisi, tidak ada bertentangan dengan undang-undang, karena di situlah fungsi mereka hanya sekarang pengawasan anggaran itu adanya di Komisi, di Komisi dengan katakanlah adanya perubahan dari pada fungsi dari pada DPR terhadap Badan Anggaran sebenarnya yang dulu kita masuk sampai ke satuan tiga walaupun cuma masalah tapi ya oke lah kita tidak menghormati keputusan itu, tetapi di Komisi ini sebagai katakanlah mitra kerja langsung. Jadi kita harus betul-betul kita paham sehingga untuk berikutnya dan selanjutnya kita sama-sama tahu ya toh, walaupun kita bukan pemeriksa teknis tapi pemeriksa kebijakan dalam konteks anggaran. Saya kira demikian Pimpinan, mohon maaf, ini untuk adalah kebersamaan kita, sehingga pembahasan-pembahasannya tidak terlalu lama kalau kita sudah lihat oh ini tinggal begini ini, ini tinggal begini. Jadi nyambung Pak Ibu, nyambung kalau saya baca 2020, saya lihat realisasi 2021 baru masuk kepada katakanlah the next RKA K/L 2022 dia nyambung dia, tidak terlalu banyak kita apa bertafsir sendiri gitu loh, bertafsir sendiri terhadap dari pada apa yang kita mau gitu loh, kan bisa kelihatan di situ. Ini menjadi poin catatan penting Bu apa Pimpinan ya, terhadap mitra kerja BASARNAS maupun juga BMKG. Apalagi BMKG adalah lebih banyak kepada soal-soal pengadaan...(rekaman suara kurang jelas), BASARNAS lebih banyak juga pengadaan dan teknis dan sekali lagi tolong belanja pegawai itu relatif menurut saya tidak terlalu lari, supaya anggaran Bapak terbatas tetapi banyak yang tidak terserap seperti 2020 BASARNAS tidak terserap, sementara di bidang lain Bapak kekurangan, kenapa ini bisa terjadi misalnya ya begitu ya gituloh.
Nah demikian juga yang lain. Contoh misalnya BMKG ya...(rekaman suara kurang jelas) adalah soal apa namanya yang b tadi sudah saya kasih sama Ibu nanti...(rekaman suara kurang jelas) belum dilaksanakan adalah soal katakanlah apa namanya pengadaan radar ya toh cuaca ya toh saya sudah...(rekaman suara kurang jelas) 2021 juga saya lihat belum ada ininya ya toh, sementara juga sisa anggarannya ada untuk di...(rekaman suara kurang jelas) untuk bisa apa menginikan kawasan Danau Toba. Itu juga hasil kunjungan saya dengan stasiun apa namanya di sana untuk radar cuaca yang ada di apa namanya, supaya dibikin di apa namanya di Huta Ginjang Tapanuli Utara, ya suratnya sudah pernah saya kasih ke katakanlah Pak Gusmanto ya saat Oktober 2020. Nanti suratnya nanti saya kasih lagi nanti supaya bisa di-follow up.
Saya kira itu saja tambahan saya terima kasih mohon maaf.
Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI (Ir. RIDWAN BAE/F-PG): Wa'alaikumsalam.
- 36 -
Terima kasih Pak Jhonni Allen untuk menjadi perhatian ya Ibu Kepala BMKG dengan Kepala BASARNAS terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jhonni Allen. Sedikit, sedikit ini soal Ibu tadi ya soal persoalan gaji. Saya sedikit cerita karena sudah tegang kita semua ini, cerita sedikit dulu. Saya juga pernah jadi Bupati dulu Pak ya, kenapa pegawai kan statis dia. Jumlahnya katakanlah 1.000 orang, gaji sekian, tunjangan jabatan sekian gitu. Kok gaji dilebihkan gitu. Saya bertanya karena seperti ini ini, saya lihat begini Pak Jhonni Allen, ya Pak kita naikkan 10% Pak perkiraan saja dia bilang. Karena ada kenaikan pangkat, ada yang pindah karena jabatan dan seterusnya itulah penggajian di situ katanya, oh masuk di akal saya. Nah mungkin yang Pak Jhonni Allen sampaikan tadi adalah mesti profesional hitunganya kira-kira berapa dalam tahun ini akan kenaikan pangkat, kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya Pak Willem Wandik. F-PD (WILLEM WANDIK, S.Sos.): Baik. Pak Ketua, Bapak Ibu Anggota Komisi V dan juga Kepala BASARNAS, BMKG serta seluruh jajarannya yang kami hormati. Dari kami pertama terkait Laporan Keuangan APBN Tahun Anggaran 2020, kami ingin coba dalami dulu untuk BMKG terkait adanya penurunan aset lancar BMKG dari Tahun Anggaran 2019 ke Tahun Anggaran 2020 sebesar 1,38% bisa dijelaskan bagian aset lancar yang mana saja. Yang berikut BMKG dan BASARNAS telah memperoleh penilaian WTP 6 kali dari tahun 2015 sampai 2020 dan kami berharap pada tahun 2021 ini, juga bisa kembali dapat memperoleh penilaian yang sama WTP. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Agustus 2021, kami melihat di sini seperti yang telah disorot oleh rekan-rekan tadi pendahulu kami memang dilihat masih rendah. Oleh karena itu dengan kondisi PPKM masih seperti ini, apakah BMKG dan BASARNAS masih optimis dengan target realisasi sampai triwulan ke III nanti, eh sorry triwulan ke IV nanti. Terus yang berikutnya terkait dengan kegiatan penyelenggaraan agenda nasional PON ke XX Tahun 2020 sesungguhnya, tapi karena pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, sehingga juga mempengaruhi agenda nasional ini dan ini akan berlangsung pada tahun 2021 ini akhir tahun ini. Oleh karena itu kami ingin menanyakan kepada rekan-rekan BMKG dan juga BASARNAS sejauh mana kesiapan yang telah dilakukan, karena dalam mempersiapkan agenda nasional ini dukungan sepenuhnya ada di Komisi V dalam rangka mempersiapkan infrastruktur penyelenggaraan PON ke XX Tahun 2020 di Tanah Papua. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini juga kami menanyakan kepada BASARNAS dan juga BMKG sejauh mana kesiapan yang telah dilakukan dalam rangka menyongsong PON ke XX itu.
- 37 -
Dan terkait dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga di
BMKG dan BASARNAS untuk Tahun 2022, itu kami lihat di sini BMKG sebesar 3,108 triliun dan juga BASARNAS sebesar 1,96 triliun dan kami berharap tidak ada lagi kebijakan refocusing, karena bagaimanapun juga fungsi dan peran dari pada BASARNAS dan juga BMKG sangat penting.
Ya mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan Pak Ketua, sekian terima
kasih. WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI (Ir. RIDWAN BAE/F-PG):
Terima kasih. Yang hadir secara fisik sudah selesai? Pak Ruslan? Pak Bakri? Tidak ya?
Cukup ya. Baik, silakan sekarang terakhir yang virtual Pak Sukamto. Pak Sukamto silakan Pak Sukamto.
Silakan Pak. Mute-nya Pak.
F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):
Sudah, sudah, sudah. WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI (Ir. RIDWAN BAE/F-PG): Ya. F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):
Baik, terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Pimpinan Yang terhormat, Bapak Ibu Anggota Komisi V yang sangat saya hormati, Ketua BMKG dan BASARNAS yang terhormat juga, Hadirin sekalian yang kami hormati.
Terima kasih. Langsung saja kepada permasalahan pokok yang kecuali menyampaikan
aspirasi bahwa apresiasi bahwa 7 kali atau 6 kali WTP, WTP yang sesuai dengan...(rekaman suara kurang jelas) dan itu memang kewajiban dan WTP bukan merupakan suatu jaminan itu tidak ada penyimpangan.
Langsung saja pada permasalahan pokok. Baik kepada BMKG maupun kepada BASARNAS yang saya jadikan satu. Khusus BMKG, apakah sampai saat ini BMKG ini belum mempunyai alat yang digunakan untuk mendeteksi akan terjadinya bencana. Apakah itu angin, apakah itu Gunung Merapi, ataukah itu tsunami, ataukah
- 38 -
itu gempa, karena di Yogyakarta ini termasuk daerah yang rawan tentang bencana juga.
Nah mestinya harus mempunyai alat itu, karena lebih baik apa itu
pencegahan dari pada nanti penanggulangan. Misalnya terjadi gempa, sebelum terjadi gempa mungkin ada pemberitaan 1 jam sebelumnyalah, sudah orang sudah pada keluar dari rumah setidak-tidaknya mengamankan dirinya, angin atau dan sebagainya, kalau banjir itu jelas ada data-data mungkin ada hujan deras lebih dulu.
Yogyakarta perlu diketahui bahwa di situ rawan, di Selatan adalah masalah
tsunami, di sebelah Utara adalah Merapi sedangkan di tengah-tengah itu adalah banjir dan angin. Untuk itu kami sangat berharap BMKG memiliki alat untuk mendeteksi sebelum terjadi masalah. Ini saya kira lebih-lebih-lebih meminimalisir tentang tentang apa itu resiko.
Yang ke dua, saya juga sangat prihatin juga sebetulnya kami ingin
menggarisbawahi apa yang disampaikan saudara kita, yaitu Mas Dewo. Di Yogyakarta di kampung-kampung di sana sini dibangun, apa itu bangunan-bangunan Pos SAR - Pos SAR - Pos SAR, karena kenyataannya yang menangani masalah bencana itu yang paling utama adalah masyarakat. Meskipun tidak lepas dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi tapi biasanya sudah akhir-akhir itulah contoh kalau ada pohon tumbang saja tidak mungkin sampai menunggu dari kabupaten atau provinsi, biasanya juga masyarakat yang terdekat.
Nah untuk itu saya sangat sependapat Anggota Dewan itu adalah
memperjuangkan nasib dari pada masyarakat, apa yang menjadi kehendak dan apa yang menjadi kegiatan masyarakat. Karena di sana sini dibangun apa itu Pos-pos SAR, saya berharap untuk di DIY khususnya, karena DIY bergarisan dengan berbatasan dengan Jawa Tengah yang rawan bencana juga karena Merapi itu banyak yang ke Jawa Tengah. Nah ini diberikan pos untuk pelatihan SAR, sehingga apa Tim SAR yang istilahnya itu dari masyarakat ini benar-benar mempunyai bekal, tidak hanya seperti saat ini hanya dengan modal keberanian. Ya hanya modal dengan golok, kayu saja dan sebagainya yang digunakan karena banyak angin, banyak pohon-pohon yang tumbang. Ini amat sangat kami berharap bahwa kami sebagai wakil rakyat itu selalu menjadi dambaan daripada masyarakat, sedangkan masyarakat kami di Yogyakarta rawan gempa, tolong tidak hanya Jawa Tengah Pak Dewo, Yogyakarta juga diberikan alokasi.
Yang selanjutnya BASARNAS tadi mengatakan kurangnya anggaran,
kurangnya SDM, kurangnya biaya Diklat. Ini perlu mendapat perhatian, bagaimana untuk bisa disampaikan kepada daerah, kalau memang untuk Diklat dari di pusat saja kurang. Tidak ada artinya juga, ini otomatis berdampak pada peralatan yang dimiliki.
Satu contoh kami melihat kemarin ada kapal yang tenggelam dicari justru
yang banyak aktif di situ adalah Polisi dan Militer, bukan dari Anggota BASARNAS-nya. Ini yang perlu mendapatkan suatu pemahaman pengertian dari apa yang telah terjadi kemarin, ini menjadi guru kita menjadi contoh kita yang ke depan menjadi pembelajaran kita.
- 39 -
Demikian saja Pimpinan, terima kasih. Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (LASARUS, S.Sos., M.Si./ KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDIP): Baik. Demikian dari Anggota, sudah? Pak Ridwan? WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI (Ir. RIDWAN BAE/F-PG): Cukup. KETUA RAPAT: Pak Ridwan pas. Saya hanya menambahkan sedikit saja Pak.
Pak Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, saya tetap menggunakan itu Pak karena sudah sudah berbentuk undang-undang Pak. Jadi undang-undang-nya pun yang buatnya Komisi V bersama BASARNAS. Jadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Beberapa tahun terakhir memang kita lihat anggaran dari BASARNAS ini saya juga miris Pak, miris. Kita sering kali kesulitan dan masih cenderung mengandalkan kekuatan di luar BASARNAS, fasilitas sarana prasarana baik dari milik umum, milik TNI, milik POLRI yang dikerahkan setiap kali ketika ada kejadian. Namun demikian kan BASARNAS kan harus memiliki peralatan yang memang milik sendiri yang dengan gampang cepat untuk bisa digerakkan dalam digunakan terkait dengan response time, Pak. Karena upaya penyelamatan itu kita hitungannya detik Pak ya, terlambat sekian detik itu bisa menentukan nyawa orang yang kita tolong.
Kemarin saya ada kasih pemikiran Pak, kita kan ada BA.99, malah pemikiran saya ini dipakai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya Pak ya, yang memiliki dana cadangan. Nah harusnya BASARNAS juga bisa seperti itu Pak, sehingga dana yang ada sekarang Bapak bisa fokus untuk sarana prasarana, untuk kebutuhan operasi sewaktu-waktu ketika ada kejadian negara menyiapkan slot khusus di BA.99. Kita kan ada dana cadangan di BA.99. Nah ini yang pernah saya kasih usul dulu kepada BASARNAS sebagai jalan keluar, Pak.
Soal program, saya lihat cukup bagus program yang disusun memang ya
dengan dana yang ada ini Pak Henry memang mesti mesti apa ya? Harus memutar otak kuat Pak, bagaimana memprioritaskan yang paling prioritas gituloh dari kondisi yang ada.
Nah saya juga ada bicara dengan beberapa teman yang di Komisi V Pak
yang di Badan Anggaran, untuk kiranya ketika rapat dengan Menteri Keuangan apa yang tadi saya sampaikan itu bisa dibicarakan. Kenapa, karena itu sangat memungkinkan Pak Bangun ya sangat memungkinkan, Pak. Kita kan tidak tahu kejadian itu kapan, ya kan. Namanya bencana ini kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, malahan kalau bisa kita prediksi tidak ada bencana gitu. Kan kita tidak
- 40 -
pernah doain datang bencana, kita doanya jangan ada bencana gitulah, tapi manakala bencana itu ada, Bapak itu untuk operasi sudah tidak pusing gituloh. Kan semua bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan mobilitas yang dilakukan dan seterusnya. Mekanisme itu sebetulnya bisa diatur Pak.
Nah ini menurut saya sebagai salah satu jalan keluar. Salah satu jalan keluar
bagi BASARNAS, karena BASARNAS ini dengan BMKG ini beda Pak beda sekali, sangat beda, Tupoksi-nya sangat beda. Kalau di BASARNAS menurut saya seperti itu kalau bisa dilakukan itu sudah sangat membantu BASARNAS. Karena dana operasi ini kadang-kadang sangat besar sekali, Bapak terpaksa nyetop operasi karena duit sudah tidak ada ya kan. Membebankan itu di anggaran apa namanya lain misalnya TNI POLRI, TNI POLRI kan bersandar leading sector-nya kan BASARNAS Pak ya kan. Kalau sifatnya membantu namanya juga membantu tidak bisa jadi yang utama, Pak. Tidak bisa jadi yang utama.
Nah saya juga tidak tahu sejauh mana koordinasi sinkronisasi dan seterusnya
dengan TNI POLRI yang selalu hadir bersama BASARNAS, ya di setiap kali ada kejadian terkait dengan pembiayaan dan seterusnya. Ini kita mesti ikhtiar ini, Pak.
Kami dari Komisi V ini sudah sampai membuat surat resmi Pak, ya untuk
BASARNAS untuk Kementerian Perhubungan. Saya masih ingat siapa yang menandatangani kepada Pimpinan DPR kemudian Kementerian Keuangan, Pak terkait dengan kondisi ini, tetapi dengan keadaannya sekarang kita sama-sama tahu ya efek dari Covid ini juga sangat mengganggu fiskal kita ya. Namun demikian pemikiran tadi mungkin, ya itu bisa dilakukan teman-teman yang ada di Banggar juga ada di Komisi V tolong dibicarakan juga nanti kalau kita rapat dengan Menteri Keuangan di Banggar.
Kemudian untuk BMKG, saya yakin seluruh program yang disusun oleh
BMKG ini pastilah sudah dikonsultasikan dan seterusnya, acuannya pasti hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya dan seterusnya mana yang boleh mana yang tidak dan seterusnya. Kita percayakan sepenuhnya kepada BMKG. Saya juga tidak mendengar teman-teman mengkoreksi secara detail tadi seluruh program-program yang disampaikan ya, tapi sekali lagi Ibu Kepala BMKG memang kalau dibilang cukup ya tidak pernah cukup Bu, tapi dana Ibu ini tidak terlalu kecil-kecil amatlah ya. BMKG ini kan 3 koma, 3 koma berapa dia? 3,1 kan? 3,108 ya? Ya 3,108 ini saya berharap Bu terutama alat-alat yang ada Bu di-maintenance. Kalau saya tidak salah kita punya kan sudah connect semua kan Bu ya? Terintegrasikan? Sudah terintegrasi semua kan. Nah ini kalau terintegrasi semua kan memang sisi maintenance ini sangat penting.
Kita berharap peralatan-peralatan yang ada ini maintenance-nya betul-betul
diawasi Bu ya. Jangan seperti early warning system kita yang lewat apa namanya itu bantuan dari Jerman kalau saya tidak salah juga ada dulu yang peringatan dini tsunami itu, Bu. Kalau saya tidak salah itu kan di bawahnya BPPT ya? Nah Buoy ya? Nah harusnya kan tidak usah di bawah BPPT itu, kenapa tidak ke BMKG dulunya gituloh. Yang paling tepat kan di BMKG itu sebetulnya, karena peringatan dini tsunami itu kan BMKG yang keluarkan. BMKG keluarkan peringatan dini tapi alatnya dari tempat lain. Alatnya dirawat apa tidak, Ibu tidak tahu bagaimana coba.
- 41 -
Ya kan Ibu harus memastikan seluruh peralatan itu berfungsi dengan baik, sehingga peringatan dininya itu kan nanti dibantu oleh alat Bu kan gitu.
Nah ini kalau memang itu masih diinikan kita usulkan Bu, supaya tidak usah
lagi itu di bawah BPPT, langsung di bawah BMKG saja, biar di satu tempat gitu satu rumah. Toh kalau memberi kabar, informasi dan seterusnya kepada masyarakat kan dari BMKG supaya lebih mudah menurut saya ya. Jadi tidak lagi di dua rumah yang berbeda yang harusnya bisa digabung jadi satu saja.
Saya rasa barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan
ya. Lain-lain tadi seluruh Anggota sudah memberikan masukan, pendapat dan saran. Saya berharap kita ini jam 1 sudah bisa selesai, ya nanti Kepala BMKG dan Kepala BASARNAS.
Kalau terkait dengan penganggaran Bu masukan dan saran teman-teman tadi
saya minta untuk dilakukan perbaikan sesuai saran dan masukan karena itu MD3 Bu, undang-undang, tapi yang lain-lain cukup Ibu nanti jawab tertulis saja ya, tidak usah secara detail, sehingga kita bisa cepat selesai di rapat. Kita ini kan masih di PPKM level 3 kita ini Pak ya, ya level 3 Pak. Saya berharap tetap kita menjaga situasi yang sudah mulai kondusif ini ya, trendnya sudah menurun dengan baik dan saya sebagai Pimpinan dengan Pak Ridwan dan lain-lain juga memastikan seluruh rapat ini juga bahwa menerapkan protokol secara baik dan mengacu kepada kaidah-kaidah yang sudah disampaikan oleh Pemerintah mengenai lamanya rapat dan seterusnya. Oleh karenanya nanti jawabannya yang penting-penting saja, yang lain nanti bisa dijawab tertulis dan disampaikan berupa buku kepada kami, sehingga sebagai dokumen untuk kita hasil rapat hari ini.
Saya persilakan yang pertama Ibu Kepala BMKG untuk menyampaikan
jawaban dan penjelasan atas masukan, saran dan pendapat dari Pimpinan dan seluruh Anggota.
Silakan, Bu.
KEPALA BMKG (Prof.Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc.,Ph.D.): Terima kasih Bapak Ketua Komisi V dan juga Bapak Ibu yang telah memberikan banyak masukan dan koreksi, kami akan segera tindaklanjuti. Nanti secara tertulis kami laporkan detail.
Yang perlu kami sampaikan di sini yang paling pokok terakhir dari Bapak Ketua Komisi V bahwa sistem peringatan dini tsunami memang idealnya semua harus berada dalam satu atap, namun faktanya peralatan yang ada langsung di bawah BMKG adalah untuk sensor-sensor gempa bumi itu saja. Bahkan untuk tsunami itu untuk mengukur tinggi gelombang sejak tahun 2008 itu ada di bawah Badan Informasi Geospasial. Jadi memang kami sangat tergantung dengan pihak lain, tidak hanya BPPT. Nah yang di BPPT itu karena masih eksperimen.
Jadi BMKG tidak, tidak di apa ya, tidak berwenang untuk melakukan eksperimen, sehingga Buoy itu belum pernah sekalipun dioperasikan karena hasil eksperimennya belum proven, datanya belum dianggap bisa ini. Jadi Kami memang
- 42 -
masih sangat tergantung dari luar. Bahkan untuk tsunami seperti Selat Sunda, BMKG tidak bisa memonitor, karena erupsi gunung api adalah di luar jangkauan BMKG. Sehingga saat ini kami menggalakan sinergi kerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai data untuk memperoleh data itu agar kami bisa bekerja.
Dan yang terakhir kenapa kami menggalakan Sekolah Lapang, lalu BMKG Go to School sampai ke desa-desa? Karena faktanya di lapangan informasi BMKG itu hanya mandek di kabupaten, hanya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di situ. Wewenang BMKG hanya sampai di situ. Lalu informasi ini bagaimana bisa sampai ke lokasi bencana di desa-desa yang jaraknya kiloan meter, itu di luar wewenang BMKG. Itu berada di wewenang Pemerintah Daerah dan ternyata peralatannya kami cek di lapangan tidak memadai, sehingga kalau ada peringatan dini, kami melalui digital, melalui mobile phone seluruh Indonesia menerima, kecuali yang akan menjadi calon korban tidak bisa menerima karena mobile phone di sana jam (rekaman suara kurang jelas), tidak ada.
Nah ini PR BMKG bagaimana agar informasi yang mandek di bawah
Pemerintah Daerah bisa sampai ke masyarakat, sehingga kami sangat sependapat dengan saran para Anggota Dewan menggalakkan segment ini sudah kami siapkan programnya di Tahun 2022 melalui goes to School, melalui Pramuka ini kami tingkatkan anggarannya InsyaAllah dua kali lipat. Jadi mohon izin nanti yang untuk Sekolah Lapang itu anggarannya akan kami tingkatkan yang sudah kami paparkan, karena harus bisa menjangkau sekolah-sekolah, itu tepat sekali dengan cara itu bisa lebih jauh, lebih abadi, lebih berkelanjutan. Jadi itu kendala yang kami hadapi Bapak. Jadi kami sangat sependapat yang disarankan Bapak Sudewo akan kami galakkan. Kemudian hal pokok penting yang perlu kami sampaikan juga. Tadi terima kasih ada yang memberikan koreksi jangan pandemi itu disalahkan. Beliau yang salah satu Bapak di sebelah sana. Kami berterima kasih Pak Eddy Santana mohon izin dan Pak Tamanuri juga mengingatkan, dengan adanya pandemi itu menyadarkan kami bahwa impor itu harus dikurangi. Berbahaya sekali kenapa serapan kami sangat rendah, terutama belanja modal kami masih cukup banyak, cukup besar ratusan miliar yang tidak bisa dibelanjakan serupiah pun karena sangat tergantung impor dan dari impor itu mereka punya yang punya alasan itu negaranya sana, bahwa di sana pandemi petugasnya kena Covid, pabriknya tidak jalan, pabriknya tutup. Nah ini yang membuat kami bukan salahnya pandemi, tetapi salah kami mengimpor. Jadi itu yang perlu kami lakukan, sehingga kami sedang tadi ditanyakan mitranya mana.
Kami mempunyai beberapa peralatan bekerja sama dengan Perguruan
Tinggi. Perguruan Tinggi sudah mulai ada yang mampu membuat sensor gempa. Paling tidak ada dua Perguruan Tinggi besar yang mampu. Persoalannya produksi masalnya yang masih terhambat karena kebutuhan kami adalah ratusan. Mereka bisa membuat 1-2. Jadi sedang bekerja sama dengan kementerian apa. Kemenko Marves, kemudian juga yang Perindustrian untuk menyiapkan produk-produk itu diproduksi oleh PT miliknya BUMN itu. Jadi ini mohon doa restunya perlu waktu dan nantinya harganya itu bisa 50% atau kurang Bapak dan InsyaAllah mau ada pandemi mau ada apapun kita nggak akan terkunci dan kemarin hanya ada yang
- 43 -
rusak mau diperbaiki harus mendatangkan dari luar, tidak bisa. Ternyata ada locking juga.
Nah jadi poin ini yang menjadi catatan kami. Jadi benar bukan salahnya
pandemi, tapi kesalahan saat itu kenapa kami memang belum mampu masih impor. Jadi yang penting itu Bapak Ibu banyak masukan yang kami catat, terutama untuk lokasi Sekolah Lapang kami masih sangat fleksibel, bahkan akan melibatkan karena melalui berbagai program, antara lain juga televisi Bapak. TVRI sudah memberikan laporan prakiraan cuaca setiap hari dari BMKG. Metro TV juga sudah, kemudian Detik 20 juga sudah, tapi benar kami harus melompatkan lagi karena targetnya harus 200 jiwa, itu minimal terjangkau oleh informasi.
Dan yang terakhir adalah untuk Papua. Kami PON siap mendukung sudah
berkoordinasi BMKG di Jayapura, terutama untuk menyiapkan informasi cuaca setara saat Asian Games dan juga tadi Ibu Endang, jadi kami kenapa tadi oh mohon maaf Ibu Sri Rahayu nuwun sewu, Ibu Sri Rahayu nuwun sewu sekali. Jadi kenapa ada defisit? Karena apa kami menghitungnya adalah penerimaan dari APBN ini, itu kan negara mengeluarkan uang, lalu kami bisa dari PNBP. Jadi itu dikurangi PNBP-nya sangat kecil hanya 68 miliar, dari Negara berapa 2 koma sekian T ya saat itu. Jadi itulah Ibu yang tadi ada pertanyaan asetnya kenapa berkurang? Karena ada aset tetap yang mengalami penyusutan demikian dan juga ada penambahan belanja pegawai.
Nah kenapa penambahan belanja pegawainya meningkat jadi 700? Karena
selama 2 tahun kami tidak menerima pegawai saat pandemi pegawai yang kami maksud adalah yang sekolah kedinasan Ibu. Tadi ada yang bertanya dari sekolah kedinasan rutin kami menerima 250, selama 2 tahun ini kami tidak membuka. Inikami membuka terakhir sehingga ada lonjakan tambahan 250 pegawai itu yang tentunya mengakibatkan gajinya bertambah.
Jadi demikian mohon maaf apabila masih ada yang kurang. Terima kasih
sekali masukannya. Demikian secara lengkap akan kami laporkan. Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik. Ini menarik yang Ibu disampaikan tadi bagaimana berita itu bisa diterima
baik di seluruh lokasi manakala ada tsunami. Celakalah kita kalau peringatan itu kita kirim dan orang di wilayah itu tidak tahu bahwa itu akan ada tsunami. Itu sangat memungkinkan terjadi dengan situasi yang sekarang.
Namun Bu nanti ini dibicarakan juga dengan Bappenas dan seterusnya
supaya betul-betul terintegrasi gituloh. Jadi satu kendali, satu komando dan kalau kita masih nunggu lagi bertanya kepada Geoparsial kalau infonya cepat nyampai ke tempat Ibu, cepatlah Ibu bisa sampaikan, kalau terlambat kan masalah Bu, karena kita kalau tsunami itu pasti kita kejaran sama waktu juga. Itu seperti saya tadi bilang antara 1 menit bisa menyelamatkan banyak orang atau dalam 1 menit mungkin terlambat kita bisa mencelakakan banyak orang.
- 44 -
Jadi saya rasa ini PR besar yang harus kita kerjakan ke depan bagaimana supaya ini bisa ada jalan keluar ya, karena Ibu harus mengeluarkan informasi yang seakurat mungkin ya seakurat mungkin diterima oleh masyarakat, ya supaya masyarakat di lokasi ini betul-betul bisa kita selamatkan dari informasi yang kita berikan, baik dari tenggat waktu maupun keakurasi maupun akurasi informasi yang kita sampaikan.
Terima kasih, Bu Kepala BMKG. Selanjutnya dari BASARNAS saya persilakan Pak Henri.
KEPALA BNPP/BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI): Terima kasih, Bapak Ketua. Sesuai dengan yang Bapak Ketua sampaikan tadi, mungkin nanti apabila ada
jawaban yang kurang akan kami lengkapi di laporan tertulis Pak. Yang pertama, yang kami hormati seluruh Anggota Komisi V yang hadir
maupun yang ngikutin virtual. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan kami rangkumkan saja.
Yang pertama masalah anggaran operasional yang ini memang laporan
tentang anggaran yang harus kami jawab. Jadi anggaran operasional kita itu kita anggarkan kurang lebih 74 miliar ini adalah average dan kami kok bisa bisa menjalankan bila terjadi sebuah Operasi SAR yang besar, kita memiliki kerja sama dan aturan yang ada dengan Menteri Keuangan dan biasanya di akhir tahun itu ada anggaran, apabila minus kita minta tambahan dan itu sampai saat ini berjalan dengan lancar.
Jadi saya sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan Pak Ketua, Bapak
Lasarus untuk kita meiliki pos anggaran cadangan, seperti di BNPB. Kemarin kami juga sudah didengar pendapatnya dengan Anggota yang lain bahwa kita akan diupayakan mendapatkan anggaran cadangan seperti yang dimiliki oleh BNPB. Ini sangat membantu Pak dan akan lebih mempermudah lagi apabila terjadi emergency yang selama ini kita pakai anggaran itu yang sudah kita sediakan. Jadi dalam hal ini kami belum mengalami hal yang urgent sekali tidak bisa diselesaikan, tetapi semua diselesaikan. Jadi anggaran untuk anggaran tersebut.
Kemudian untuk anggaran yang tadi pemotongan Bapak Jhonni Allen mohon
maaf. Kami jawab bahwa tadi pemotongan anggaran belanja rutin itu kami pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tidak membayarkan Tunkin, tunjangan ya tunjangan tidak diberikan, sehingga bukan karena kita salah memprediksi tetapi pemerintah pada waktu itu tidak mengeluarkan sehingga jadi potongan Tunkin kita. Jadi kami yang bekerja tidak mendapatkan tunjangan kinerja kita.
Kemudian lagi untuk anggaran perawatan yang tadi disampaikan sebesar 700
miliar itu, kita hanya menggunakan perawatan tidak semuanya 700 untuk merawat, sekitar kurang lebih hanya beberapa 30% saja, lainnya adalah pemenuhan untuk kebutuhan SAR ya. Jadi pembelian peralatan terutama pemenuhan untuk kegiatan
- 45 -
SAR yang selama ini memang kurang, terutama adalah pemenuhan kebutuhan SAR untuk laut.
Setiap hari kami menerima hampir 20-27 laporan 70%-nya adalah kecelakaan
laut, kecelakaan permukaan. Nah inilah tantangan buat kami dan kami juga tadi menjawab jadi Pak siapa tadi, yang dari virtual yang menanyakan bahwa yang hadir kebanyakan TNI POLRI. Alhamdulillaah Pak dengan TNI POLRI yang jelas BASARNAS ada di sana itulah keberhasilan BASARNAS membina potensi SAR. Jadi bukan karena banyaknya, karena di Banyuwangi itu yang paling banyak adalah TNI POLRI yang siap, sedangkan di daerah Jawa Timur peralatan kita adanya di Surabaya. Nah ini selama itu ada BASARNAS, kita mengkoordinasikan potensi yang ada dan memang demikianlah kondisi kita yang kekurangan baik peralatan maupun sumber daya manusia.
Juga tadi kepada Bapak Jhonni Allen kenapa tidak ada laporan kecelakaan,
BASARNAS bekerja berdasarkan adanya laporan dan permintaan yang bukan, kalau tidak ada laporan dan permintaan kita tidak bisa juga akan segera hadir. Kalau pun hadir mohon maaf sekali lagi karena jangkauannya yang sangat besar.
Kemudian selanjutnya masalah Sriwijaya Bapak. Sudah ditemukan Pak black
box lengkap VCR dan FDR-nya sudah ketemu semua dan sudah kita laporkan dan kita memperpanjang sampai kurang lebih 2 bulan itu stand by sifatnya, Pak. Jadi anggarannya tidak kita gunakan tetapi kita stand by-kan dan yang banyak bekerja adalah dari KNKT. Jadi Alhamdulillaah sudah ketemu semua.
Yang terakhir tadi dari Bu Sri masalah Badiklat tadi. Mohon diketahui semua
pada Pimpinan di DPR ini, Badan SAR Nasional kita ini sudah setaraf dengan di tingkatannya dengan internasional, negara-negara di Asia. Badiklat kita ini sangat prihatin. Bisa dibayangkan Badan SAR Nasional tidak memiliki kolam renang, baik kolam renang bersih, kolam renang atau tempat latihan untuk membalikan kapal, apalagi kolam renang untuk selam. Bagaimana kita misalnya ada kapal tenggelam dan di situ ada orang terperangkap kita tidak bisa latihan dan kita mendapatkan latihan hanya beberapa orang, ketika kita ada kerja sama dengan luar negeri dan kita bisa meniru dan melihat negara-negara maju, terutama di Asia ini, China, Jepang, Korea Selatan, itu sangat modern sekali.
Mengapa kami mengajukan anggaran kita ini sampai 5 triliun itu adalah untuk
membangun itu, sama sekali tidak punya, hanya gedung tempat mereka menginap, ruang makan dan ruang kelas saja. Jadi sangat prihatin. Jadi ini yang kami sampaikan, sehingga kami tidak bisa mengembangkan ini lebih maju lagi dan kita tidak bisa mensertifikasi mereka standar dengan internasional. Yang lebih malu lagi apabila kita berlatih dengan negara tetangga, kita selalu meminta bantuan ke Angkatan Laut terutama yang untuk teknik menyelam, kemudian juga untuk kolam renangnya di Kopasus juga demikian. Nah ini kita tidak memiliki. Jadi kita tidak memiliki standar khusus, terlebih kita akan melatih anggota-anggota kita. Kita harus izin kepada instansi TNI bukan BASARNAS beda lagi peraturannya ini banyak sekali.
Kita memiliki areal 24 hektar di Jonggol sudah siap Bapak dan Ibu dan mohon
ini bila ada kita perjuangkan untuk bisa dibangun Badiklat yang standarnya
- 46 -
memenuhi syarat dan lokasinya saya melihat sendiri sangat strategis dekat dengan sungai. Jadi pemenuhan untuk latihan kolam di air itu bisa terpenuhi. Nah ini yang kami bisa jawab dari Ibu Sri tadi mengapa pelatihan kita ini sangat kurang, demikianlah keadaannya.
Kemudian yang terakhir.
INTERUPSI F-PDIP (SRI RAHAYU):
Saya interupsi Pimpinan boleh?
KETUA RAPAT:
Silakan Bu. F-PDIP (SRI RAHAYU):
Pak, menarik sekali apa yang disampaikan Bapak ya. Sudah punya tanah? KEPALA BNPP/BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI): Siap. F-PDIP (SRI RAHAYU): Artinya belum ada biayanya kan gitu. Nah ini menurut saya ini sesuatu yang sangat penting sekali Pimpinan untuk diwujudkan, karena yang kita hadapi ke depan itu kalau dikatakan teknologi harus lebih maju. KEPALA BNPP/BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI): Siap. F-PDIP (SRI RAHAYU):
Kemudian dari umur atau usia dunia kita ini kan sudah semakin tua ya kan. Nah menurut saya ini perlu dibuat semacam apa road map-nya begitu, sehingga nanti ke depan bisa kan mesti multiyears tidak mungkin sekaligus dikerjakan. Oleh karena itu Pimpinan saya mohon dengan hormat dan sangat menurut saya ini sangat penting sekali dan ini pelatihan ini memang tidak hanya murni untuk untuk BASARNAS sendiri, tetapi juga masyarakat-masyarakat terlibat di dalamnya dan kita juga banyak bersama-sama dengan BASARNAS untuk melatih masyarakat. KEPALA BNPP/BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI):
Siap.
- 47 -
F-PDIP (SRI RAHAYU):
Oleh karena itu mohon dengan hormat ini menjadi perhatian dan sedikit lagi Pimpinan. Di Kabupaten Trenggalek Munjungan itu ada orang hilang di laut yang sampai hari ini belum ketemu dan yang mencari itu adalah nelayan itu sendiri. Artinya ini diduga tidak ada perhatian dari Pemerintahan Daerah dan mohon dengan hormat Bu BMKG, sampai hari ini pelatihan di sana juga belum sempat terlaksana karena mungkin Covid, karena daerah sana kebetulan lagi tidak hanya merah, tapi lagi hitam juga. Nanti kalau misalnya sudah bagus itu segera diberikan pelatihannya karena anunya sudah ada, titiknya sudah ada, tetapi karena sekarang tidak bagus lagi Covid-nya dan menurut saya sangat penting karena nelayan di sana sebagian besar hanya mengandalkan feeling untuk berlayar dan termasuk Pantai Selatan yang ombaknya luar biasa dan itu juga tempat tsunami juga pernah terjadi tsunami di sana. Mohon dengan hormat.
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT: Siap. KEPALA BNPP/BASARNAS (MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI): Siap dilanjut Pak. Terima kasih.
Kemudian untuk masalah quick response seperti tadi Ibu sampaikan memang kita bekerja berdasarkan laporan Bu, tapi kalaupun itu memang lapor dan pasti kita akan bergerak demikian juga yang lainnya.
Untuk quick response Bapak, kita sudah memiliki road map untuk mencapai quick response dengan pembelian peralatan atau yang sifatnya umum dan sederhana namun kita inovasi. Tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan sebuah inovasi RnD atau Riset and Development dari pihak BASARNAS untuk percepatan pencarian orang hilang di bawah permukaan air dan mudah-mudahan akhir tahun ini bisa terlaksana, sehingga pencarian itu bisa cepat dipenuhi dan dengan sistem menggunakan sonar bawah laut yang biasa digunakan untuk orang mencari ikan sehingga mudah ketemu. Selama ini kita mencari berdasarkan pandangan mata ya tidak menggunakan alat deteksi dan mudah-mudahan bisa terpenuhi dan anggaran itu kita ambil dari sisa anggaran yang kita dapatkan melalui penghematan bahan bakar semisal seperti itu.
Jadi kita sudah berupaya sedemikian mungkin, walaupun kita dipotong
anggaran pun, kita tetap akan bisa bekerja dan kami mohon untuk anggaran tahun depan yang mendapatkan potongan tahun ini itu tidak menjadi beban anggaran tahun depan. Akibatnya kalau ini menjadi anggaran yang ditambahkan, bukan ditambahkan, dimasukkan ke dalam anggaran tahun depan, maka anggaran kita sebetulnya berkurang yang sesungguhnya dan kita tidak bisa membangun Renstra yang sudah kita bangun.
- 48 -
Terutama masalah kapal, kapal yang kita buat sekarang ini hanya mampu mencapai 2 sampai 3 Meter ombak saja. Kita sudah membuat road map untuk Pantai Selatan, Pantai Utara, khususnya di lautan lepas, kita sudah akan merancang memesan kapal dengan yang mampu menembus ombak ketinggian 4-5 Meter. Nah ini yang perlu sangat perlu Bapak Ibu sekalian, karena yang hilang di laut hingga sampai di perairan Australia itu kita tidak mampu kapal kita ke sana, sampai pun ke sana dalam kondisi mungkin yang sudah amat sangat. Karena desain kapal kita memang desain kapal yang sifatnya di Laut Jawa itu masih mampu, tapi untuk Lautan Indonesia, Laut China Selatan, kemudian di atas Maluku, kemudian Sulawesi Utara, kita tidak mampu. Nah ini perlu kami mendapat dukungan sehingga realisasi untuk memenuhi kebutuhan alat yang kita butuhkan esensial yang benar-benar bisa terpenuhi dengan cepat, mudah-mudahan ini bisa terealisasi dan kami mohon dukungannya.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu yang bertanya mungkin tidak terjawab atau kurang mendapatkan tanggapan akan kami jawab nanti secara lengkap secara tertulis dan kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kekurangan.
Terima kasih.
Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari Kepala BMKG dan Kepala BASARNAS. Ya catatan
khusus tadi Bu Sri sampaikan terkait dengan fasilitas latihan, nanti kita bicarakan Pak lebih lanjut ya. Ini karena kalau sudah nyangkut pembiayaan ini kan sudah tidak sepenuhnya berada di kita ya, tapi saya berharap seluruh teman-teman yang di Badan Anggaran di Komisi V bisa menyimak, sehingga nanti ketika bicara dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan hal-hal seperti ini bisa dibantu untuk kita sampaikan kepada Pemerintah, sehingga ini bisa menjadi prioritas juga dari Pemerintah karena itu penting Pak. Saya rasa demikian ya, tidak ada lagi dari Anggota dan Pimpinan. Sekarang kita ke Kesimpulan Rapat. Saya persilakan.
Baik Draf Kesimpulan Rapat kita pada hari ini, Rabu 25 Agustus 2021. Pertama, poin 1 Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG dan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BASARNAS terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BASARNAS untuk mempertahankan capaian kinerja dan opini ini di tahun mendatang.
Yang kedua, Komisi V DPR RI memahami penjelasan BMKG, BASARNAS,
memahami penjelasan BMKG dan BASARNAS tentang capaian APBN Tahun 2020, Capaian Serapan, tolong ya, kan capaian, capaian apa dulu gitu loh. Capaian
- 49 -
Serapan APBN Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan rincian sebagai berikut:
Yang pertama, BMKG per 22 Agustus 2021 realisasi keuangan 34,19%,
realisasi fisik 32,13%. BASARNAS per 24 Agustus 2021, realisasi keuangan 56,60% dan realisasi fisik 58,47%.
Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG dan BASARNAS untuk
meningkatkan capaian kinerja sesuai target 2021 dengan memperhatikan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
Yang ketiga, Komisi V DPR RI memahami penjelasan BMKG dan
BASARNAS terhadap alokasi anggaran masing-masing badan dalam RAPBN Tahun 2021-2022 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan Nomor 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07 2021 tanggal 23 Juli 2021, perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian Lembaga Tahun 2022 sebagai berikut:
Yang pertama, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika,
Pagu Kebutuhan Rp3.584.625.798.000,-. Nota Keuangan RAPBN Tahun 2022 Rp3.108.611.438.000,-. Ada selisih atau backlog sebesar Rp476.014.360.000,-.
BASARNAS Pagu Kebutuhan Rp5.182.550.788.000,-. Di Nota Keuangan di
RAPBN Tahun 2022 disetujui Rp1.967.176.959.000,-. Ada backlog sebesar Rp3.215.373.829.000,-.
Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan BMKG dan BASARNAS akan
memperjuangkan kekurangan anggaran sesuai Pagu Kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.
Poin ke-4, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BASARNAS untuk
menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran Belanja dalam penyusunan program dan kegiatan RKA K/L RAPBN Tahun 2022 berdasarkan usulan dan pendapat, berdasarkan usulan dan saran Komisi V DPR RI terkait program pembangunan nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi dari daerah pemilihan Anggota Komisi V DPR RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pak Jhonni silakan.
F-PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):
Tadi Pimpinan saya mau mengomentari tadi dalam pembahasan hari ini sebenarnya yang paling detail menonjol kita adalah pembahasan anggaran dari pada 2020, karena ini akhir dari pada pembahasan anggaran 2020. Sementara RKA K/L itu akan berlanjut terus, termasuk juga realisasi 2021 akan ketemu lagi pada tahun di berikutnya.
Namun di dalam katakanlah laporan ini hanya 4 lembar...(rekaman suara
kurang jelas), artinya justru di sinilah sebetulnya laporan itu agak dia lebih detail
- 50 -
sampai satuan tiga daripada hasil kinerja yang sudah mendapatkan WTP daripada BPK.
Oleh karena itu saya usulkan di dalam kesimpulan agar dicantumkan nanti
apa, yaitu pembahasan akhir Laporan Keuangan Pemerintah Pusat BMKG maupun BASARNAS ya toh tahun anggaran sebelumnya supaya dilaporkan secara detail sampai satuan tiga. Itu usulan saya setelah poin 1. Artinya dia sampai satuan tiga, jangan hanya 4 lembar begini. Bahkan dia kalau perlu tersendiri karena inilah akhir dari pada pengetahuan kita terhadap pembahasan anggaran 2020, di mana dulu kita sudah bahas realisasinya satu semester ya toh, di akhir tahunlah kita mendapatkan laporan sesungguhnya dari pada mitra kerja kita. Artinya 2020 tidak ada lagi cerita, justru di sini gituloh.
Oleh karena itu tadi usulan saya pada saat tadi apa agar dibuatkan laporan
yang detail terhadap 2020, demikian juga mitra-mitra kerja yang lain. Oleh karena itu kita masukkan dalam kesimpulan setelah poin 1 atau tambahkan dari pada gabungan dari pada kalimat poin 1 atau berdiri sendiri. Itu Pimpinan. KETUA RAPAT: Baik saya usul di poin 2 ya? F-PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.): Oke. KETUA RAPAT: Poin 2, coba tolong disimak nanti kalimat saya mungkin begini Pak Jhonni. Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG dan BASARNAS agar membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2020 secara detail sampai kepada satuan tiga. F-PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.): Setuju. KETUA RAPAT: Untuk disampaikan kepada Komisi V DPR RI. F-PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.): Boleh, tapi dalam hal ini tidak hanya 2020, demikian juga the next 2021. KETUA RAPAT: Nah nanti waktu kita bahas 2022 kita sebut 2021.
- 51 -
F-PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.): Oke good, oke. KETUA RAPAT: Nah sesuai tahun berjalan. Ya ini kok jadi berubah di ujungnya. Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG dan BNPP agar membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara Detail sampai kepada satuan tiga. Komisi V DPR RI meminta.
Coba dengarkan ya. Dengarkan, Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG dan BASARNAS agar membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2020 ya, itu nanti kalau kamu tidak bikin tahunnya sapu jagat sampai 2000 berapa nanti itu barang. Tahun Anggaran 2020 secara detail dan disampaikan kepada Komisi V DPR RI. Sudah gitu saja cukup. Kalau akuntabel, transparan dan seterusnya urusan BPK itu nanti, itu sudah ada LHP Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Cukup ya Pak Jhonni ini? Cukup ya? Baik, Anggota semua sudah setuju. Dari Bapak Ibu setuju?
(RAPAT : SETUJU)
Baik, terima kasih, jangan tunggu lagi Pak. Ikan Sepat Ikan Gabus. Saya tahu Pak Kepala BASARNAS sudah ada acara di luar sebentar lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya sampaikan kepada Kepala BMKG dan Kepala BASARNAS beserta seluruh jajarannya yang sudah mengikuti rapat ini secara seksama. Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI, saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan Ibu Kepala BMKG untuk menyampaikan kata-kata penutup mewakili Pemerintah.
Silakan Bu. KEPALA BMKG (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.): Bismillaahirrahmaanirrahiim. Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI yang sangat kami hormati dan banggakan.
Atas nama Pemerintah saya BMKG dan Bapak Kepala BNPP atau BASARNAS mengucapkan terima kasih atas arahan-arahan, masukan-masukannya. Kami siap untuk menindaklanjuti dan mohon maaf apabila masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan ditingkatkan lagi.
Terima kasih.
Wabillaahittaufik Walhidayah,
- 52 -
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
Terima kasih. Dengan demikian selesailah rapat kita pada hari ini ya. Dengan mengucap
syukur Alhamdulillaah, rapat saya nyatakan selesai dan kita tutup. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh, Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.10 WIB)
a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT,
TTD
NUNIK PRIHATIN B, S.H. NIP.196912021998032002
