Kebijakan dan strategi persampahan

  • Published on
    15-Jun-2015

  • View
    4.342

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kebijakan dan strategi nasional pengelolaan persampahan

Transcript

  • MENTERI PEKERJAAN UMUMREPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR: 21/PRT/M/2006

    TENTANG

    KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONALPENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

    (KSNP-SPP)

    Tahun 2006

  • MENTERI PEKERJAAN UMUMREPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR: 21/PRT/M/2006

    TENTANGKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

    PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN(KSNP-SPP)

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PEKERJAAN UMUM

    Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yangberkelanjutan, perlu dilakukan pengembangan sistempengelolaan persampahan yang ramah lingkungan;

    b. bahwa permukiman yang sehat dengan lingkungan yang bersih sangatdiperlukan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakatIndonesia sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif;

    c. bahwa dalam upaya mewujudkan situasi dan kondisi permukimansehat yang diinginkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,diperlukan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu,efisien, dan efektif;

    d. bahwa untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang diinginkanpada huruf c diperlukan Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan yangditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

    Mengingat: 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPermukiman;

    2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Nasional;8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

    Daerah;

  • 9. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

    10. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional;

    11. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 tentang KawasanSiap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri;

    12. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentangPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

    13. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum;

    14. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009;

    15. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaKementerian Negara Republik Indonesia;

    16. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasidan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

    17. Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang PembentukanKabinet Indonesia Bersatu.

    Memperhatikan:1. Adanya kebutuhan Kebijakan dan Strategi Nasional

    Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan sebagai salahsatu pedoman penyehatan lingkungan permukiman;sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah no. 16/2004;

    2. Adanya Deklarasi sidang-sidang PBB khususnya DeklarasiHabitat dan Agenda 21 tentang tempat tinggal yang layakbagi manusia dan pembangunan permukiman berkelanjutanyang perlu diwujudkan dalam kebijakan dan strategi penangananpersampahan permukiman;

    3. Adanya KTT Millenium PBB bulan September 2000 yangmenghasilkan Tujuan Pembangunan Milenium atau MilleniumDevelopment Goals (MDG) dalam rangka mewujudkanlingkungan kehidupan yang lebih baik.

  • MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANGKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONALPENGEMBANGANAN SISTEM PENGELOLAANPERSAMPAHAN

    Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan

    Persampahan, yang selanjutnya disingkat KSNP-SPP merupakan pedoman untukpengaturan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaanpersampahan, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta,dan masyarakat.

    2. KSNP-SPP meliputi uraian tentang visi dan misi pengembanagn sistempengelolaan persampahan; isu strategis, permasalahan dan tantangan,pengembangan SPP, tujuan / sasaran; serta kebijakan dan strategi nasionalpengembangan sistem pengelolaan persampahan dengan rencana tindak yangdiperlukan

    Pasal 2KSNP-SPP digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, danpengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baikditingkt pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat .

    Pasal 3Peraturan teknis dan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dalam rangkapengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahansebagai penjabaran dari KSNP-SPP perlu disusun dan ditetapkan lebih lanjut olehinstansi-instansi terkait.

    Pasal 4(1). Dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

    2, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahandi daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mengacu padaPeraturan Menteri ini;

    (2). Bagi Daerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang pengembangansistem pengelolaan persampahan sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan,agar peraturan daerah tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yangdimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

  • Pasal 5Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka pengaturan, proses penyusunanrencana, program, pelaksanaan kegiatan pengembanagn sistem pengelolaanpersampahan harus mengacu pada Peraturan Menteri ini.

    Pasal 6

    (1). Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, segalasesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

    (2). Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada para pihak yang bersangkutanuntuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

    DITETAPKAN DI : JAKARTAPADA TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2006

    MENTERI PEKERJAAN UMUM

    DJOKO KIRMANTO

  • Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)

    1

    BAB IPENDAHULUAN

    1.1. Latar BelakangMenurunnya kinerja pengelolaan persampahan dalam beberapa tahun terakhir ini tidak lepas daridampak perubahan tatanan pemerintahan di Indonesia dalam era reformasi, otonomi daerah sertakrisis ekonomi yang telah melanda seluruh wilayah di Indonesia. Adanya perubahan kebijakan arahpembangunan infrastruktur perkotaan, menguatnya ego otonomi, menurunnya kapasitaspembiayaan daerah, menurunnya daya beli dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihanlingkungan merupakan pemicu terjadinya degradasi kualitas lingkungan perkotaan termasukmasalah kebersihan kota.Penurunan kinerja tersebut ditunjukkan oleh berbagai hal seperti : menurunnya kapasitas SDMkarena banyaknya pergantian personil yang sebelumnya pernah terdidik dalam bidangpersampahan melalui program training atau capacity building; tidak jelasnya organisasi pengelolasampah karena adanya perubahan kebijakan pola maksimal dan pola minimal suatu Dinas;menurunnya alokasi APBD bagi pengelolaan sampah; menurunnya penerimaan retribusi (secaranasional hanya dicapai 22 %); menurunnya tingkat pelayanan (tingkat pelayanan dari data BPStahun 2000 hanya 40 % yang sebelumnya pernah mencapai 50 %); menurunnya kualitas TPA yangsebagian besar menjadi open dumping dan timbulnya friksi antar daerah / sosial; pengelolaanteknis pembuangan yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan korban jiwa sepertidalam kasus longsornya TPA Leuwigajah dan Bantar Gebang; tidak adanya penerapan sanksi ataspelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan lain-lain.Timbulnya friksi antar daerah/sosial dalam pengelolaan sampah terutama di TPA makin banyakterjadi seperti kasus TPA Bantar Gebang yang diakibatkan oleh pola pengelolaan TPA yang tidakprofesional dan cenderung mencemari lingkungan sehingga menimbulkan NIMBY (Not In MyBack Yard) Syndrome seperti yang terjadi dalam berbagai kasus.Timbulnya pencemaran lingkungan disekitar TPA disebabkan karena tidak adanya prosespemilihan lokasi TPA yang layak dan tidak adanya alokasi lahan TPA dalam Rencana Tata RuangWilayah sehingga lokasi TPA yang ada saat ini tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai denganstandar nasional. Selain itu fasilitas TPA yang sangat minim terutama berkaitan dengan terbatasnyafasilitas perlindungan lingkungan (buffer zone, pengumpulan dan pengolahan leachate, ventilasigas dan penutupan tanah), dan pengoperasian TPA yang cenderung dioperasikan secara opendumping. Larangan ijin mendirikan bangunan disekitar TPA juga tidak dilakukan sehingga lokasiTPA yang semula jauh dari permukiman kemudian justru dikelilingi oleh permukiman penduduk.Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPAmenjadi sangat berat, selain diperlukannya lahan yang cukup luas, juga fasilitas perlindungan

  • Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)

    2

    lingkungan yang sangat mahal. Hal tersebut disebabkan karena belum dilakukannya upayapengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumber, termasuk pemisahansampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga.Mengacu pada berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia maka Pemerintahharus menyediakan pelayanan sistem pengelolaan persampahan yang mengikuti kaidah-kaidahteknis, ekonomis, dan lingkungan.Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maka Departemen PekerjaanUmum telah menyusun Rencana Strategis tahun 2005 2009 yang bertujuan untuk : memberikanakses ke seluruh pelosok tanah air dan menangani tanggap darurat untuk memberikan pelayananminimal bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sosial ekonomi agar terwujud Indonesiayang aman dan damai; membina penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbukadengan melibatkan masyarakat, meningkatkan peran Pemerintah Daerah agar terwujud Indonesiayang adil dan demokratis; serta menyelenggarakan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktifagar terwujud Indonesia yang lebih sejahtera.Disamping itu Pemerintah Indonesia juga telah ikut serta dalam meratifikasi berbagaikesepakatan/komitmen Internasional yang harus diupayakan pemenuhannya sebagai bangsa yangbermartabat. Kesepakatan tersebut mencakup : Agenda 21 mengenai pengurangan volume sampahyang dibuang ke TPA (3R/Reduce-Reuse-Recycle), Prinsip Dublin, Kesepakatan Rio, MDGs(Millenium Development Goals) mengenai peningkatan separuh dari jumlah masyarakat yangbelum mendapatkan akses pelayanan pada tahun 2015, Kyoto Protocol mengenai mekanismepembangunan bersih (CDM/Clean Development mechanism) dan lain-lain;Untuk mencapai tujuan diatas dan sebagai tindak lanjut amanat PP no 16 tahun 2005 tentangPengembangan Sistem Penyedaan Air Minum, maka disusunlah KEBJAKAN DAN STRATEGINASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (KSNP-SPP) yang tegas dan realistis dan dapat digunakan sebagai acuan bagi Pusat dan Daerah dalammeningkatkan sistem pengelolaan persampahan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

    1.2. MaksudKebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan ini dimaksudkan sebagaipedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman dan kegiatan lain yangterkait dengan pengelolaan persampahan baik di lingkungan Departemen, Lembaga PemerintahNon Departemen, Pemerintah Daerah, maupun bagi masyarakat dan dunia usaha.1.3. TujuanKebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud di atasbertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan persampahan melalui rencana,

  • Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)

    3

    program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efektif dan efisien.

    1.4. Landasan HukumPenyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem pengelolaan Persampahan ini memiliki arahkebijakan yang didasarkan pada :a. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan permukimanb. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarac. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Aird. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasionale. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerahf. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahang. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupSerta mengikuti Peraturan teknis yang mencakup :a. PP No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005- 2009b. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minumc. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

  • Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)

    4

    BAB IIVISI DAN MISI

    PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

    2.1. VisiUntuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akandatang, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan, akan sangat diperlukanadanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan maka kata sehat akanberarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baiksehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktivitas di dalamnya.Secara umum, daerah perkotaan atau perdesaan yang mendapatkan pelayanan persampahanyang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai berikut :a. Seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan memiliki akses

    untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, baik di lingkunganperumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya

    b. Masyarakat memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena sampah yangdihasilkan dapat ditangani secara benar.

    c. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yangberpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti diarhea, thypus, disentri, dan lain-lain; serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara, air, atau tanah.

    d. Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalampengelolaan persampahan sehingga memperoleh manfaat bagai kesejahteraannya

    Kondisi tersebut di atas akan dapat tercapai bila visi pengembangan sistem pengelolaanpersampahan dapat dicapai yaitu :

    Permukiman sehat yang bersih dari sampahVisi di atas merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai dimasa depan secara mandirimelalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sinergis antar pemangku kepentingan yangterkait secara langsung maupun tidak dalam pengelolaan persampahan.Visi tersebut di atas selanjutnya dirumuskan dalam beberapa misi sebagai terjemahan lebihlanjut arti visi yang telah ditetapkan; untuk dapat mengidentifikasi arah kebijakan yang akanditempuh.2.2. MisiUntuk dapat mewujudkan visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan makadirumuskan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

  • Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)

    5

    1. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yangberkelanjutanData sampah di berbagai kota menunjukkan kecenderungan semakin besarnya timbulansampah yang dihasilkan oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan bebanpelayanan persampahan di setiap daerah manjadi semakin berat dari wa...

Recommended

View more >