Review Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

Indonesia Solid Waste Association

Jl. Letjend Suprapto 29N Jakarta

[email protected], www.inswa.or.id

Focus Group Discussion

Review Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan Sistem

Pengelolaan PersampahanHotel Ambhara Jakarta

23 November 2012

mailto:[email protected]

http://www.inswa.or.id




Outline Presentasi

• Pendahuluan

• 5 Aspek Pengelolaan Sampah

• Kerangka Pikir Kebijakan dan Strategi Nasional (Draft Okt 2011)

• Permasalahan

• Kebijakan

• Strategi






Hukum Sampah(The Law of Waste)

100% manusia di dunia menghasilkan sampah; (Kurang dari 1% yang mempelajari Sampah)

Tidak seorangpun yang bersedia ketempatan sampah.

(Not in my back yard)

Sumber: KLH & Sri B 2006

Pendahuluan…………(1)






Pergeseran Paradigma

Sumber: KLH, 2006

Pendahuluan………………(2)






Perlu penyelesaian PP yang sudah disusun dan penyusunan Juklak dan Juknis di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Sosialisasi dan penegakan hukum dari produk hukum yang sudah ada

Sumber: Sri B, 2006

Aspek Hukum

Lima Aspek Pengelolaan Sampah….…(1)






Integrasi dan koordinasi antar stakeholder, yaitu pemerintah, pengusaha dan sektor informal

Di tingkat lokal, perlu ada pemisahan institusi regulator/planner danoperator, sehingga tercipta manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel

Penguatan institusi di tingkat masyarakat (RT, RW, Kelurahan)

Apabila diperlukan dalam keadaan darurat dapat dibentuk Badan khusus di tingkat Nasional (SK Presiden) yang bertugas pokok untuk menyusun grand strategy kebijakan dan mempersiapkan implementasi program pengelolaan persampahan nasional

Sumber: Sri B, 2006

Aspek Institusi

Lima Aspek Pengelolaan Sampah…(2)






Kebersihan adalah investasi yang akan mendorong pertumbuhan dan produktivitas ekonomi, merupakan prioritas pembangunan yang sejajar dengan keamanan, listrik, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya

Prioritas diwujudkan pada alokasi APBN dan APBD

Selain penerapan prinsip polluters pay principle, produsen bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR).

Mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas persampahan

Sumber: Sri B, 2006

Aspek Pendanaan

Lima Aspek Pengelolaan Sampah……(3)






Meningkatkan kesadaran bahwa setiap makhluk adalah produsen sampah melalui pendidikan formal dan informal

Perlu dikembangkan desain socio engineering (top down) yang dikombinasikan dengan pemberdayaan masyarakat (bottom up)

Keterlibatan stakeholder termasuk LSM, swasta, dan sektor informal, diupayakan sejak awal perencanaan

Mekanisme pemantauan dan pengawasan pelaksanan kebijakan oleh masyarakat, misalnya pembuatan loket pengaduan di tingkat kelurahan

Sumber: Sri B, 2006

Aspek Peran Serta Masyarakat

Lima Aspek Pengelolaan Sampah……(4)






Melakukan pengkajian teknologi secara terus menerus, komprehensif, dan terintegrasi (kombinasi berbagai teknologi)

Strategi penerapan teknologi dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle)

a.Jangka pendek (1 - 5 tahun): memperbaiki TPA dan pengelolaan sampah terpadu di TPA

b.Jangka menengah (1 - 10 tahun): pengelolaan sampah terpadu skala kawasan

c.Jangka panjang (1 - 20 tahun): pengelolaan sampah di sumber (rumah tangga, industri, pertanian, pasar, pertokoan, perkantoran, hotel, dsb.)

Sumber: Sri B, 2006

Aspek Teknis Operasional

Lima Aspek Pengelolaan Sampah……..…(4)






Kerangka Pikir Kebijakan dan StrategiNasional Pengelolaan Sampah

IdentifikasiPermasalahanPengelolaan

Sampah

Analisisdampak

permasalahanpengelolaan

sampah

AnalisisKebijakan/PeraturanPerundangan terkaitPengelolaan SampahTingkat Kementerian

UsulanKebijakan dan

StrategiNasional

PengelolaanSampah






Jumlah sampah terus meningkat:• Komposisi sampah

didominasi organik• Peningkatan jumlah timbulan

sampah plastik, kertas, kacadan logam

• Jumlah sarana dan prasaranasampah tidak mencukupi

• Pengoperasian TPA belummemadai

• % Alokasi anggaranpersampahan terhadap APBD rendah

• Kenaikan alokasi anggaranrelatif rendah

• Iuran/retribusi tidak sesuaidengan standar

• Koordinasi antar lembagalemah

• Belum terciptanya sinergiantar pemangku kepentingan(pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM danmasyarakat)

• PP Pengelolaan sampahbelum terbit

• Perda pengelolaan sampahterhambat

• Perda sudah kadaluarsa• Kurangnya sosialisasi

mengenai peraturan

• Kesadaran masyarakatterhadap lingkungan rendah

• Rendahnya partisipasimasyarakat dalampengelolaan sampah

• Rendahnya kemauan danpartisipasi masyarakat dalamiuran sampah

• Kecil penerapan ilmu sosial, komunikais, psikologi sehari-hari tentang kebersihan

Dam

pak

Perm

asal

ahan

Perm

asal

ahan






• Sampah menyumbat salurandrainase mengakibatkangenangan di jalanan saathujan

• Pencemaran sungai olehsampah berdampak burukpada kesehatan masyarakat

• Buruknya pengelolaansampah mengakibatkansulitnya mencapai kota yang bersih dan indah

• Kurangnya koordinasimengakibatkan sulitnyamencapai kesepakatan antarkota/kabupaten mengenaiTPA regional

• Sulitnya implementasi UU 18 / 2008 seperti 3R, EPR, dst

Keb

ijaka

n&

Str

ateg

iN

asio

nal

Dam

pak

Perm

asal

ahan

• UU No 18 Tahun 2008• PP No 81 Thn. 2012• Visi & Misi KemenLH• Visi dan Misi KemenPU• Inisiatif 3R






Kebijakan Pengelolaan Sampah

• 100% TPA Sanitary Landfill dan Penutupan TPA Open Dumping

• Pengurangan sampah dari sumber (rumah tangga dan non-rumah tangga) mencapai 30% dari total sampah yang dihasilkan

• Peningkatan pelayanan persampahan perkotaan hingga 100%






Strategi Pengelolaan Sampah (5 thn)

Aspek Kebijakan

Hukum • Penerbitan peraturan perundangan terkait pengelolaan persampahan di tingkat nasional

• Penerbitan SNI dan NSPK

Kelembagaan • Penataan kembali kelembagaan pengelolaan persampahan• Peningkatan kapasitas pengelola persampahan• Pengembangan kerjasama antar daerah

Pendanaan • Peningkatan alokasi anggaran pengelolaan persampahan• Pengembangan strategi pemasaran produk pengolahan sampah• Pengembangan skema insentip

Teknis Operasional

• Pengurangan Sampah• Perluasan penerapan 3R di masyarakat;• Inisiasi 3R di tingkat industri dan penerapan EPR

• Penanganan Sampah• Persiapan penutupan TPA Open Dumping

• Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan persampahan• Penyusunan masterplan persampahan pada tiap kota

Sosial Budaya • Promosi, sosialisasi, advokasi dan peningkatan kesadaran danketerlibatan pemangku kepentingan;

• Inisiasi pemberdayaan pemulung;• Pengikutsertaan pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat dalam

kurikulum pendidikan sekolah.







Aspek Kebijakan

Hukum • Penerbitan peraturan perundangan di tingkat daerah• Sosialisasi peraturan perundangan • Penegakan hukum terkait pengelolaan persampahan

Kelembagaan • Pengembangan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah

• Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola persampahan• Pemantapan kerja sama antar daerah

Pendanaan • Pengembangan skema investasi pengelolaan persampahan (Public Private Partnership)

• Perluasan penerapan skema insentip

Teknis Operasional

• Pengurangan sampah• Pemantapan penerapan 3R di masyarakat; dan• Perluasan penerapan 3R dan EPR di Industri.

• Penanganan sampah• Penyediaan layanan pengelolaan sampah skala kota• Pengembangan TPA Sanitary Landfill

Sosial Budaya Pemantapan peberdayaan pemulung dalam pengelolaan persampahan






Aspek Kebijakan

Kelembagaan Pengembangan sistem monitoring dan manajemen informasi dalam pengelolaan persampahan

Pendanaan Dana dari pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaansampah seimbang secara proporsional dengan danapemerintah sesuai dengan perannya

Teknis Operasional • Pengurangan sampah• penerapan EPR di seluruh produk

• Penanganan sampah• peningkatan pelayanan hingga 100%

Sosial Budaya Internalisasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari




Health & Medicine

Review Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan