34
PENGELOLAAN KEBERSIHAN & PERSAMPAHAN KOTA PAYAKUMBUH

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengelolaan Persampahan dikota Payakumbuh

Citation preview

Page 1: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PENGELOLAAN KEBERSIHAN & PERSAMPAHAN

KOTA PAYAKUMBUH

Page 2: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Page 3: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PROFIL KOTA PAYAKUMBUH

Tahun berdiri 1970

Luas Wilayah 80,43 Km 2

Kecamatan 5

Kelurahan 76

Penduduk 118.000 Jiwa

Suhu rata-rata 26° C

Ketinggian dari muka laut 514 M

Page 4: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

KEPALA DAERAH

Berdasarkan hasil PEMILUKADA Kota Payakumbuh Tahun 2012,

H. RIZA FALEPI, ST.MT Drs. SUWANDEL MUKHTAR, MM.

Page 5: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

TATA RUANG & PERSAMPAHAN

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan, harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)) Kota Payakumbuh telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012.

Pengelolaan Persampahan dan penempatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah harus diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Page 6: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Dinas Tata Ruang & Kebersihan Kota Payakumbuh

Pengelolaan Persampahan & Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh

Page 7: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DASAR HUKUM

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH DIDASARKAN KEPADA :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH.

3. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KETERTIBAN , KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

Page 8: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 8Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;

b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan

d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam 1 (satu) provinsi.

KewenanganUU. No. 18 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan

Sampah

Page 9: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 9 1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota

mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Page 10: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pembagian Kewenangan Pasal 10

Pembagian kewenangan pemerintahan di

bidang pengelolaan sampah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Page 11: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

TIMBULAN SAMPAHKOTA PAYAKUMBUH

Timbulan sampah di kota Payakumbuh ± 53 Ton per hari, yang terdiri dari : Sampah Rumah Tanga. Sampah Pasar. Sampah Industri Kecil. Sampah Jalan . dll.

Pengelolaan :• Diantar ke TPA .................................. 40 Ton / Hari.• Diolah di TPST Ibuh.............................3 Ton / Hari.• Dikelola langsung oleh masyarakat. 10 Ton / Hari

Page 12: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PAYAKUMBUH

PEWADAHAN / PENAMPUNGAN

PENGUMPULAN

PENGANGKUTAN

PEMROSESAN DI TPA

1

2

3

4

SAMPAH RUMAH TANGGA, PERKANTORAN, PERTOKOAN

& INDUSTRI KECIL.

Page 13: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

SAMPAH PASAR & JALAN UMUM

1. PEWADAHAN & PENYAPUAN

4. PEMROSESAN DI TPST & TPA

2. PENGUMPULAN

3. PENGANGKUTAN

1

3

4

2

Page 14: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PENGOLAHAN LIMBAH CAIR, TINJA & LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT

JENIS LIMBAH SUMBER PENGOLAHAN

1. Limbah Cair • Pedagang Makanan Malam

IPLT. Sungai Durian

• Rumah Sakit IPAL Rumah Sakit

2.Limbah Tinja • Rumah Tangga IPLT Sungai Durian

• Kantor

• Pasar dll.

3.Limbah Medis

• Rumah Sakit Incinerator RSUD Adnaan WD.

• Klinik dll.

Page 15: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

TPST UNIT PENGOLAHAN KOMPOS PASAR IBUH

TPST Unit Pengolahan Kompos Pasar Ibuh bekerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli, untuk melakukan pengolahan sampah organik pasar menjadi Pupuk berkualitas tinggi.

Dari hasil uji laboratorium terhadap kompos yang dihasilkan, hampir semua unsur yang ada dalam kompos telah memenuhi standar.

Kompos hasil TPST Pasar Ibuh,

dimanfaatkan untuk :

• Petani sayur organik.

• Penjual tanaman hias.

• Perkebunan kakao.

• Taman Kota, dll.

Page 16: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

SARANA & PERSONIL PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

NO JENIS JUMLAH

1. Dump Truck 11 Unit

2. Becak Motor 16 Unit

3. Mobil Tanki Tinja 2 Unit

4. Mobil Tangki Taman 1 Unit

5. Mobil Operasional / Pick Up 1 Unit

Personil Pengelolaan Kebersihan 186 Orang

Page 17: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PENGHARGAAN BIDANG KEBERSIHAN & LINGKUNGAN HIDUP

NO JENISPEROLEHAN

10 TAHUN TERAKHIR

1. Adipura 2007, 2008, 2009,2010,2012

2. Adiwiyata 2012

3. Laporan SLHD 2012

4. Pembina Kalpataru 2012

Page 18: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Tempat Pemrosesan Akhir ( TPA ) SampahRegional Payakumbuh

Sanitary Landfill

Page 19: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Nota Kesepahaman / Kesepakatan Bersama Kerjasma Pembangunan dan pemanfaatan TPA Regional

Penandatanganan Nota Kesepahaman/ Kesepakatan Bersama antara 6 (enam) Bupati dan Walikota di yang diketahui oleh Gubernur Sumatera Barat.

Lokasi disepakati di Baso Kabupaten Agam dan apabila tidak

layak secara teknis akan diajukan lokasi lain.

Lokasi di Baso tidak dapat

diwujudkan, Kota Payakumbuh

mampu menyediakan lahan untuk

tahap awal seluas 8 HA yang juga

sudah direncanakan untuk TPA.

Page 20: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Daerah Yang Direncanakan Melaksanakan Kerrjasama

1. Kota Payakumbuh2. Kota Bukittinggi3. Kota Padang Panjang4. Kabupaten Lima Puluh Kota5. Kabupaten Agam6. Kabupaten Tanah Datar

Page 21: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Dasar Pelaksanaan Kerjasama

Page 22: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kesepakatan Kerjasama

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 7 Desember 2009 antara Bupati Agam, Bupati

Tanah Datar, Bupati Lima Puluh Kota, Walikota Bukittinggi, Walikota Padang Panjang dan Walikota

Payakumbuh yang diketahui oleh Gubernur Sumatera Barat di Padang, telah disepakati sebagai

berikut:

• Melakukan kerjasama untuk mewujudkan pengelolaan TPA Regional.

• Lokasi disepakati di Baso Kabupaten Agam dan apabila tidak layak secara teknis akan diajukan

lokasi lain.

• Pembiayaan berasal dari APBN,APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

• Prinsip kerjasama mengacu kepada kepentingan umum, saling menguntungkan, saling

membutuhkan, saling memperkuat, keterbukaan, kepastian hukum dan akuntabilitas.

• Realisasi rencana kegiatan lebih rinci dan terarah diatur lebih lanjut sesuai dengan keputusan

para pihak.

Dalam perjalanannya, ternyata lokasi yang direncanakan di Baso tidak dapat diwujudkan, sementara

kota Payakumbuh mampu menyediakan lahan untuk tahap awal seluas 8 HA dari 17 HA lahan yang

dimiliki Pemko Payakumbuh yang juga sudah direncanakan untuk TPA.

Page 23: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PERBANDINGAN TIMBULAN SAMPAH DAN SAMPAH YANG AKAN DIANTAR KE TPA REGIONAL DARIMASING-MASING KABUPATEN DAN KOTA YANG BEKERJASAMA

NOKOTA /

KABUPATEN

TIMBULAN SAMPAH

DALAM M3

YANG DIANTAR KE TPA REGIONAL

DALAM M3

1. Agam 936,86 4,43

2. Tanah Datar 200,81 7,71

3. Lima Puluh Kota 742 22,64

4. Bukittingi 464,12 449,2

5. Payakumbuh 240,55 240,55

Page 24: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pembangunan TPA dibiayai dengan APBN melalui SATKER. PLP. Sumatera Barat, APBD Prop.Sumbar & APBD Kota Payakumbuh mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, dengan rincian :

Pembangunan

NO URAIAN BIAYA (Rp.) SUMBER

1. Pembebasan Lahan Tahun 2007 3.200.000.000,- APBD Pyk.

2. Pembangunan Fisik Tahun 2009 2.660.643.000,- APBN

3. Penyusunan Dokumen UKL/UPL Tahun 2009 189.000.000,- APBD Pyk.

4. Pembangunan Fisik Tahun 2010 9.350.000.000,- APBN

5. Pembangunan Fisik Tahun 2011 2.655.908.000,- APBN

6. Pengadaan Buldozer & Excavator Tahun 2011 3.650.000.000,- APBN

7. Pengadaan Dump Truck Tahun 2011 328.350.000,- APBN

8. Penyusunan Dokumen DELH Tahun 2011 350.000.000,- APBD Sumbar

9. Penyusunan Studi Pemanfaatan Tahun 2011 140.800.000,- APBD Pyk

J U M L A H 22.534.701.000,-

Page 25: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

• Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi beberapa kali pertemuan antara kaupaten dan kota yang akan melakukan kerjasama .

• Melakukan pembahasan awal terhadap Draft Perjanjian bersama dengan kabupaten & kota yang bakal melakukan kerjasama pemanfaatan TPA Regional Payakumbuh.

• Membentuk TKKSD Prov.Sumbar Dengan Kep.Gubernur No.120-334.1-2010 Tanggal 29 Oktober 2010, sebagai fasilitator Kerja Sama.

• Pembentukan kelembagaan TPA Regional Payakumbuh dengan UPTD. DISPRASJALTARKIM Prov. Sumatera Barat.

• Pembentukan Tim Penyusunan Perjanjian Kerjasama Pemrosesan Akhir Sampah Regional Payakumbuh / Kep.Gubernur Sum-Barat No.500-345-2012.

• Kesepakatan bersama daerah yang bekerjasama dengan memberikan kontribusi pemerosesan sampah di TPA Regional Rp.20.000,- per ton sampah yang diantar ke TPA dari Rp.60.000,- biaya yang dibutuhkan, dengan sisanya Rp.40.000,- disubsidi oleh pemerintahProvinsi Sumatera Barat.

Persiapan Kerja Sama Pemanfaatan

Page 26: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

• TPA sistem sistem Sanitary Landfill setingkat diatas sistem control landfill, yaitu pada pengendalian lindi yang tidak langsung diserap tanah akan tetapi dikelola dengan teknologi sebelum dialirkan ke saluran umum/ sungai.

• Pengendalian Gas Methan juga dilakukan dari lapisan awal timbunan sampah dengan membuat pipa-pipa pembuang dari dasar sel sampah sampai sel sampah penuh (pada akhir masa pemakaian).

• Pemilahan sampah apabila tidak dilakukan dihulu, TPA Regional Payakumbuh tidak dapat melakukan pemilahan dilokasi, karena tidak tersedianya sarana untuk itu berupa Waste Recycling Conveyor beserta bangunannya dengan kapasitas memadai untuk jumlah timbulan sampah yang bakal diterima, berarti sampah yang masuk disel sampah tidak hanya residu akan tetapi seluruh sampah yang tidak dipilah.

Gambaran TPA Regional Payakumbuh (Sanitary Landfill)

Page 27: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

• Biaya Operasional berupa upah, BBM, Pelumas, Pemeliharaan alat ,

Suku cadang Kendaraan dan alat berat serta peralatan lainnya.

• Rekening listrik.

• Pemeliharaan jalan menuju TPA.

• Peralatan dan pakaian kerja.

• Asuransi / Jamsostek petugas TPA.

• Biaya kompensasi bagi pemerintah Kota Payakumbuh sebagai

pemilik lahan

• Kompensasi bagi masyarakat yang menerima dampak.

• Biaya tamu.

• Investasi pengadaan peralatan dan mesin setelah habis umur pakai,

sementara TPA tetap operasional sampai akhir masa operasional

yang direncanakan 20 Tahun.

• Biaya penanaman pohon untuk green belt serta biaya pemeliharaan

dan reboisasi setelah berakhirnya masa pakai TPA minimal selama 5

tahun.

Garis Besar Pembiayaan Operasional Pemanfaatan TPA Regional Payakumbuh

Page 28: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

• Infrastruktur yang dibangun dan sarana serta prasarana yang sediakan pada TPA Regional Payakumbuh, tidak untuk memproses sampah agar dapat memberikan keuntungan secara finansial.

• Kalau masing-masing daerah yang bekerjasama untuk memanfaatkan TPA Regional Payakumbuh dapat melakukan pemilahan sampah di hulu/ disumber, maka pengolahan hasil pemilahan dapat dilakukan di TPA Regional Payakumbuh, terutama untuk sampah plastik dan sampah organik, meskipun dalam skala kecil.

• Bertitik tolak dari dua hal diatas, maka operasional TPA Regional Payakumbuh harus dibiayai oleh seluruh daerah yang bekerjasama dan subsidi dari pemerintah provinsi.

Page 29: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

SARANA & PRASARANA TPA REGIONAL PAYAKUMBUH

Jemb. Timbang

Alat Pencacah & Pengomposan Kapasitas Kecil

Sel Sampah Sanitary Landfill

Instalasi Pengolah Lindi

Alat Berat & Dump Truck

Pencucian Kendaraan

Page 30: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

OPERASIONAL PROSEDUR TPA REGIONAL PAYAKUMBUH APABILA SAMPAH DIPILAH DIHULU / SUMBER

Truk sampah yang masuk ditimbang terlebih dahulu mengetahui Tonase Sampah Yang diangkut

1

Hasil Pemilahan sampah yang dilakukan pemilahan dari sumber / hulu diproses jadi biji plastik dan kompos

1

2

Residu dibuang ke sel sampah, sampah dipadat dan ditimbun

tanah setiap hari 3

Page 31: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

OPERASIONAL PROSEDUR TPA REGIONAL PAYAKUMBUH APABILA SAMPAH

TIDAK DIPILAH DIHULU / SUMBER

Truk sampah yang masuk ditimbang terlebih dahulu mengetahui Tonase Sampah Yang diangkut

1Seluruh Sampah dibuang ke sel sampah, sampah dipadat dan ditimbun tanah setiap

hari2

Page 32: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PENGENDALIAN GAS METHAN

GAS Methan dibuang dari awal melalui Pipa-Pipa yang ditanam dari dasar Sel Sampah

Page 33: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

• Tahun 2012 Kota Payakumbuh melakukan

ujicoba pemanfaatan TPA Regional Payakumbuh

dengan biaya dari APBD. Kota Payakumbuh.

• Operasional oleh UPTD DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Provinsi Sumatera Barat direncanakan terlaksana mulai Januari 2013.

• Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kabupaten dan kota yang akan memanfaatkan TPA Regional akan ditandatangani setelah diperolehnya Persetujuan Kerjasama dari DPRD Kota Payakumbuh terkait pemanfaatan aset.

OPERASIONAL TPA REGIONAL PAYAKUMBUH

Page 34: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Terimakasih