View
2.065
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
disampaikan oleh:MENTERI KEUANGAN RI
pada acara:
RAKORNAS PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
Jakarta, 23 Desember 2014
KEBIJAKAN, PELAKSANAAN DAN ROAD MAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI APBN
1
2
OUTLINE
KEBIJAKAN DANA DESA DALAM UU NO.6 TAHUN 2014TENTANG DESA
3
KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN(PP No. 60 Tahun 2014)
3
2
1
3
ROADMAP PEMENUHAN DANA DESA3
PENGANGGARAN
PENGALOKASIAN
PENYALURAN
PENGGUNAAN
PELAPORAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DASAR HUKUM
PP 60 Tahun 2014Tentang Dana Desa
yang bersumberdari APBN
UU No 6 Tahun 2014Tentang Desa
PP 43 Tahun 2014Tentang Peraturan
PelaksanaanUU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa
Rapermen tentang :a. Pemilihan Kepala Desab. Pengelolaan Keuangan
Desac. Peraturan Desad. Musyawarah Desae. Pembangunan Desa
RPMK MengenaiTatacara
pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa
POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (1)
5
KEUANGAN DESA [Pasal 71 ayat (1) dan (2)] :• Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban desa.
• Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa.
PENDAPATAN DESA [Pasal 72 Ayat (1)] :
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) terdiri dari:1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota;5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (2)
6
Pengelolaan keuangan Desa [Pasal 72, 73, dan 75]:a. Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah;b. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;
c. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;d. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan
Permusyaratan Desa;
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada [Pasal 27]:a. Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan;b. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yangdisepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas PemerintahDaerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah [Pasal 74].
7
Pendapatan asli Desa
Lain-lain Pendapatan yang sah
hibah dan sumbanganpihak ketiga
1
5
6
7
bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN :• Dari realokasi anggaran
pusat berbasis desa• 10% dari dan diluar
dana transfer ke
daerah secara
bertahap
Bagian dari PDRDkabupaten/kota• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)• Paling sedikit 10% dari dari
dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangiDAK
• Pemerintah dapat menundadan/atau mengurangi danaperimbangan jika kab/kotatidak mengalokasikan ADD
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Anggaran bersumber dari APBN
• Anggaran bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melaluiAPBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai:
• Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat denganmengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan [Pasal 72 Ayat(2)].
• Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluardana transfer ke daerah (on top) secara bertahap [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)].
Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota
• Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari PDRD [Pasal 72 Ayat (3)];
• Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus [Pasal 72 Ayat (4)];
• Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota [Pasal 72 Ayat (1)]
PENDAPATAN DESA DARI APBN DAN APBD
8
1. Penyelenggaraan pemerintahan;2. Pembangunan;3. Pemberdayaan masyarakat;4. Kemasyarakatan.
Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18):a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; danb. kewenangan lokal berskala desa antara lain
tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embung desa dan jalan desa.
PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (1)
Money follows functionPenyelenggaraan pemerintahan desa menganut
asas desentralisasi dan tugas pembantuan
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadikewenangan desa (desentralisasi) didanai dari danatas beban APBDes (keuangan desa)
Penyelenggaraan pemerintahan sesuai asastugas pembantuan (tugas yang diperbantukan),didanai oleh tingkat pemerintahan yangmenugaskan (APBN, APBD Provinsi, dan/atauAPBD Kab./Kota)
Pasal 22Penugasan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Desa meliputi:• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;• Pelaksanaan Pembangunan Desa;• Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan• Pemberdayaan masyarakat Desa.
9
Azas Desentralisasi Azas Tugas Pembantuan
PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (2)
Kewenangan berdasarkan hak asal usul
Kewenangan lokal berskala Desa
Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota
Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan
1
2
3
4
Kewenangan
Diatur dan diurus oleh Desa
Pelaksanaan
Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota
1. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya danpartisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi APBN;3. Bagian dari hasil Pajak
Daerah dan RetribusiDaerah Kab./Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian daridana perimbangan yang diterima Kab./Kota;
5. Bantuan keuangan dariAPBD Provinsi danAPBD Kab./Kota;
6. Hibah dan sumbanganyang tidak mengikatdari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatanDesa yang sah.
Hak asal-usul : merupakan warisan ygmasih hidup dan prakarsa Desa atauprakarsa masyarakat Desa sesuai denganperkembangan kehidupan masyarakat
Kewenangan untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat Desayang telah dijalankan oleh Desa ataumampu dan efektif dijalankan oleh Desaatau yang muncul karena perkembanganDesa dan prakarsa masyarakat Desa
Cakupan Kewenangan
• Penugasan meliputi penyelenggaraanpemerintahan Desa, pelaksanaanpembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa, danpemberdayaan masyarakat Desa.
• Penugasan disertai biaya:PemerintahPemda ProvPemda Kab/kota
Pendanaan
PENGANGGARAN DANA DESADALAM APBN 2015
Pool Dana Transfer ke Daeraho Pemberdayaan Masyarakat Desa
o Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan
Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang
Aman, Sehat
o Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
o Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
o Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada
o Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian
Alokasi dari PDN
Belanja Pusat K/L Berbasis Desa
Realokasi belanja Pusat berbasis
desa
o Pengentasan kemiskinan/pemberdayaan masyarakat (PNPM)
o Infrastruktur Desao Pertanian
Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18) terkait dengan (Pasal 19) :a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; danb. kewenangan lokal berskala desa antara lain:• tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan
terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embug desa dan jalan desa11
Dana Desa (earmarked)
IMPLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014
12
PEMERINTAH PUSAT :1. Menyiapkan peraturan pelaksanaan berupa PP, Peraturan menteri yang
menangani desa, Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, pedoman umum perencanaan dan pengelolaan keuangandesa.
2. Melakukan re-alokasi belanja K/L untuk program berbasis desa ke Dana Desa;3. Melakukan pelatihan kepada apparat pemda dan apparat desa;4. Melakukan pendampingan kepada desa;5. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
PEMERINTAH DAERAH1. Menyiapkan Perda APBD yang menampung penerimaan Dana Desa dan alokasi
Dana Desa dari APBN, ADD, bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah;2. Menyiapkan peraturan bupati/walikota tentang pembagian Dana Desa dari APBN
ke masing-masing Desa;3. Menyiapkan pelatihan kepada aparat desa;4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Dana Desa;5. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Desa.
13
2
3
KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN (PP No. 60 Tahun 2014)
2
PENGANGGARAN
PENGALOKASIAN
PENYALURAN
PENGGUNAAN
PELAPORAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
OUTLINE
14
PENGANGGARAN DANA DESA
Besaran alokasi anggaran dari APBN yg peruntukannya langsung ke desaditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secarabertahap;
Alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan programyang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
Belanja pusat yang berbasis desa harus direalokasi untuk memenuhikebutuhan anggaran Dana Desa;
Hasil realokasi anggaran 2015:1. Program PNPM Mandiri Perdesaan (Kemendagri)
2. SPAM Perdesaan dan PPIP (Kemen PU)
Rp.9.066.200.000000(pagu APBN 2015)
PENGALOKASIAN DANA DESA MENURUT PP 60/2014
15
Jumlah Desa saat ini tercatat sebanyak 74.045 Desa;
Dalam rangka pengalokasian Dana Desa, jumlah Desa ditetapkan berdasarkan
Permendagri.
Alokasi DD per Kab./Kota = Jumlah Desa x Rata-rata Dana Desa per Provinsi
VARIABEL DAN BOBOTPERHITUNGAN DANA DESA
VARIABEL
BOBOT
KETERANGANPer Kab/Kota
Per Desa
Jumlah Penduduk 30% 30% • Alokasi kab./kota menggunakan Data Dasar Perhitungan DAU
• Alokasi per-Desa oleh kab./kota menggunakan data dari BPS
• Angka kemiskinan Desa adalah persentase rumah tanggapemegang “Kartu Perlindungan Sosial”.
Luas Wilayah 20% 20%
Angka Kemiskinan 50% 50%
Tingkat Kesulitan Geografis
IKK IKG
Data IKK per kab/kota (indeks kemahalan konstruksi) yang digunakan adalah data yang digunakan dalam penghitunganDAU (data tersedia setiap tahun dan telah mencerminkan kesulitan geografis);
IKG (indeks kesulitan geografis) per desa ditetapkan oleh kepaladaerah, berdasarkan faktor (1)ketersediaan pelayanan dasar;(2)kondisi infrastruktur;(3)transportasi; dan (4)komunikasi desa ke kabupaten/kota.
Jumlah Desa Berdasarkan Permendagri
Catatan:Untuk tahap awal, dalam rangka membantu daerah dalam mengalokasikan Dana Desa ke setiap Desa, IKG DesaTahun 2015 ditetapkan oleh Pemerintah (TNP2K) berikut pedoman penyusunannya.
1. Disparitas Dana Desa antar desa berdasarkan penghitunganformula PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sangat tinggi.
2. Perlu menambah pagu Dana Desa melalui APBNP mengingatpagu Dana Desa yang dianggarakan untuk tahun 2015 masihrelative kecil (1,5%) dari transfer ke daerah (sesuai usulandan kesepakatan dengan DPR).
3. Penyaluran Dana Desa perlu dilaksanakan secara lebih awalagar dapat digunakan oleh Desa secara lebih optimal sesuaidengan perencanaan dalam APBDes, sehingga penyaluranDana Desa tahap ketiga yang semula dilaksanakan padabulan November dimajukan menjadi bulan Oktober (sesuaiusulan dan kesepakatan dengan DPR).
17
HAL-HAL YANG MENDASARI PERLUNYA REVISI PP 60/2014
Page 18
PAGU DANA
DESA APBN
90% ALOKASI
DASAR
90%
PERUBAHAN PENGALOKASIAN DANA DESA
DALAM REVISI PP 60/2014
PAGU DANA
DESA
KABUPATEN/
KOTA
10% FORMULA
25% X JML PENDUDUK
35% X JML PENDUDUK MISKIN
20% X LUAS WILAYAH
20% X IKK
25% X JML PENDUDUK
35% X JML PENDUDUK MISKIN
20% X LUAS WILAYAH
20% X IKK
10% FORMULA
90% ALOKASI
DASAR
PAGU DANA
DESA SETIAP DESA
PENYALURAN DANA DESA
PEMERINTAH PUSAT(Mekanisme Transfer APBN)
PEMERINTAH KAB/KOTA
(Mekanisme Transfer APBD)
KPA DJPK
Menerbitkan SPM
1
KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN
Menerbitkan SP2D
2Bank Operasional
Melaksanakan Transfer DD ke Kab/Kota
(dari RKUN ke RKUD)
3
Pemerintah Kab/Kota
Melaksanakan Transfer DD ke Desa
(dari RKUD ke RKUDes)
4
19
REKENING KAS DESA
5
Dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q Dirjen PK
Persyaratan : peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa;
peraturan daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
Persyaratan : APB Desa. Laporan realisasi pengggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
Dilakukan oleh bupati/walikota
Pereodisasi : Tahap I : 40% Minggu II Bulan April Tahap II : 40% Minggu II Bulan Agustus Tahap III : 20% Minggu II Bulan November
Pereodisasi : Tahap I : 40% Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah Tahap III : 20%
DARI RKUN
KE RKUD
DARI RKUD
KE RK DESA
PENYALURAN DANA DESA
Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakatDesa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam RPJMDes,RKPDes, dan APBDes;
Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukansepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaanmasyarakat telah terpenuhi;
Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkanpersetujuan bupati/walikota;
Persetujuan bupati/walikota diberikan pada saat evaluasi terhadap Rancangan PeraturanDesa tentang APB Desa;
Dalam memberikan persetujuan, bupati/walikota memastikan bahwa pengalokasianDana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritastelah terpenuhi.
Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
Kementerian/lembaga teknis terkait dan kabupaten/kota dapat melakukanpendampingan pelaksanaan Dana Desa.
21
PENGGUNAAN DANA DESA
Catatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk :1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa2. meningkatkan kualitas hidup manusia serta3. penanggulangan kemiskinan
PELAPORAN DANA DESA
PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
KAB/KOTA
PEMERINTAH
DESA
PELAPORAN JENIS LAPORAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
Desa ke kab/kota Semester ISemester II
Minggu IV bulan Juli TA berjalanMinggu IV bulan Januari TA berikutnya
Kab/kota ke Pusat Tahunan Minggu ke IV bulan Maret TA berjalan
Realisasi
Penggunaan
1Realisasi
Penyaluran
2
Realisasi
Penyaluran dan
Konsolidasi
Penggunaan
4
Konsolidasi
Realisasi
Penggunaan
3
22
PEMANTAUAN DAN EVALUASI(oleh Pusat)
a. penerbitan peraturan bupati/walikotamengenai tata cara pembagian danpenetapan besaran Dana Desa setiap Desa;
b. penyaluran Dana Desa dari RKUD kerekening kas Desa;
c. laporan konsolidasi realisasi penyaluran danpenggunaan Dana Desa.
PEMANTAUAN
EVALUASIa. penghitungan pembagian besaran Dana
Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota
b. realisasi penggunaan Dana Desa.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI(oleh bupati/walikota)
Dilakukan terhadap SiiLPA Dana Desa
Jika terdapat SiLPA yang tidak wajar : meminta penjelasan kepada Kepala Desa meminta aparat fungsional untuk melakukan
pemeriksaan. Jika terdapat penyimpangan bupati/walikota
mengurangi Dana Desa yang bersangkutan sebesar Dana Desa yang tidak digunakan
Pengurangan di laporkan ke Dirjen PerimbanganKeuangan
Dirjen PK akan mengurangi Dana DesaKabupatenKota yang bersangkutan pada TA berikutnya
PEMANTAUAN
EVALUASI
Peta Daerah Provinsi, Kab/Kota, dan Desa
No Pulau ∑ Prov ∑ Kab ∑Kota ∑ DesaLuas Wilayah
(km2)
Jumlah penduduk
(jiwa)
1 Sumatera 10 120 34 22.910 480.793,28 56.874.456
2 Jawa 6 84 29 22.481 129.438,28 139.846.727
3 Bali & Nusa Tenggara 3 37 4 4.560 73.070,48 14.579.150
4 Kalimantan 5 47 9 6.486 544.150,07 15.535.884
5 Sulawesi 6 70 11 8.635 190.166,67 19.984.495
6 Maluku 2 17 4 2.255 78.896,53 3.047.430
7 Papua 2 40 2 6.718 418.707,68 4.957.892
Jumlah 34 415 93 74.045 1.915.222,99 254.826.034
Peta Sebaran Desa Per Provinsi
Aceh 6474
Sumut5389
Sumbar880
Bengkulu 1341
Kepri275
Jambi1398
Riau 1592
Babel 309
Sumsel2817
Lampung 2435
Banten1238
Jateng7809
Jabar5319
DIY 392
Jatim7723
Bali634
NTB995
NTT2931
Kalbar1908
Kalteng1434
Kalsel1864
Kaltim833
Kaltara447
Gorontalo657
Sulut1491
Sulteng1838
Sulbar576
Sulsel2253
Sultra1820
Malut1064
Maluku1191
Papua5090
PaBar1628
Jumlah Desa 74.045
(Kemendagri)
Roadmap Dana Desa
RAPBN-P 2015
2016
2017
20182019
28
Dana Desa (DD):Rp19.066,2MRata-rata DD per Desa:Rp 257,4 jutaADD:Rp33.430,8 MBagi Hasil PDRD:Rp2.091,1 MTOTAL= Rp54.589,0MRata2 perdesa:Rp737 juta
Dana Desa (DD):Rp44.250,37 MRata-rata DD per Desa:Rp597,6jutaADD:Rp35.606,0MBagi Hasil PDRD:Rp2.412,4 MTOTAL= Rp82.268,8MRata2 perdesa:Rp1.111,0 juta
Dana Desa (DD):Rp74.233,78MRata-rata DD per Desa:Rp1.002,4 jutaADD:Rp39.125,87MBagi Hasil PDRD:Rp2.733,8MTOTAL= Rp116.083,53MRata2 perdesa:Rp1.568,0 juta
Penggunaan:- Sesuai kewenangan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala desa- Open menu dg prioritas utk
mendukung program pembangunan &pemberdayaan masyarakat desamelalui pembangunan infrastrukturdasar desa
- Tdk dapat digunakan utk penghasilantetap Kades dan Perangkat Desa
Perencanaan:- APBDes- RKP DesPedoman Pelaksanaan;Pendampingan;Pengembangan Database Target Keberhasilan
Penggunaan:- Sesuai kewenangan hak asal
usul dan kewenangan lokalberskala desa
- Open menu dg prioritas utkmendukung program pembangunan &pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunaninfrastruktur dasar desa
- melalui pembangunaninfrastruktur dasar Desa
- Tdk dapat digunakan utkpenghasilan tetap Kades danPerangkat Desa
Perencanaan:- APBDes- RKP Des- RPJM Des
Penggunaan:- Sesuai kewenangan hak
asal usul dan kewenanganlokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utkmendukung program pembangunan &pemberdayaan masyarakat desa melaluipembangunan infrastrukturdasar desa
- Tdk dapat digunakan utkpenghasilan tetap Kadesdan Perangkat Desa
Perencanaan:- APBDes- RKP Des- RPJM Des
Penggunaan:- Sesuai kewenangan hak
asal usul dan kewenanganlokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utkmendukung program pembangunan &pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunaninfrastruktur dasar desa
- Tdk dapat digunakan utkpenghasilan tetap Kadesdan Perangkat Desa
Perencanaan:- APBDes- RKP Des- RPJM DesPedoman Pelaksanaan;Pendampingan;Pengembangan Database:Target Keberhasilan
Penggunaan:- Sesuai kewenangan hak asal
usul dan kewenangan lokalberskala desa
- Open menu dg prioritas utkmendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melaluipembangunan infrastruktur dasardesa
- Tdk dapat digunakan utkpenghasilan tetap Kades danPerangkat Desa
Perencanaan:- APBDes- RKP Des- RPJM DesPedoman Pelaksanaan;Pendampingan;Pengembangan Database:Target Keberhasilan
Dana Desa (DD):Rp88.622,892MRata-rata DD per Desa:Rp 1.196,8 jutaADD:Rp43.300,6MBagi Hasil PDRD:Rp3.055,3MTOTAL= Rp134.978,857MRata2 perdesa:Rp1.823,0juta
Dana Desa (DD):Rp103.723,92MRata-rata DD per Desa:Rp 1.400,8 jutaADD:Rp45.799,8 MBagi Hasil PDRD:Rp3.376,7MTOTAL= Rp152.900,53MRata2 perdesa:Rp2.065,0 juta
Jumlah Desa 74.045
2019
2018 Penggunaan;Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:- Perbup/Perwali
Pendampingan Pemda- Fasilitator dari Pemda
(rata-rata 1 fasilitator = 4 desa)
Pengembangan Database:- Rekonsiliasi dan
validitasi data denganpenyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)
- Koord: KemdesPDT
Target keberhasilan(fokus Monev):- Tersusunnya RKP Des
dan APBDes- Laporan realisasi dan
penggunaan sesuai dg aturan
- Terbentuknya desa2 unggulan disetiapkab/kota (min 40% darijumlah Desa)
2017 Penggunaan;Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:- Perbup/Perwali
Pendampingan Pemda- Fasilitator dari Pemda
(rata-rata 1 fasilitator = 4 desa)
Pengembangan Database:- Rekonsiliasi dan validitasi
data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)
- Koord: KemdesPDT
Target keberhasilan(fokus Monev):- Tersusunnya RKP Des
dan APBDes- Laporan realisasi dan
penggunaan sesuai dg aturan
- Terbentuknya desa2 unggulan disetiapkab/kota (min 30% darijumlah Desa)
2016 Penggunaan;Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:- Perbup/Perwali
Pendampingan Pusat :- Fasilitator (rata-rata 1
fasilitator = 4 desa)
Pelatihan Aparatur:
- Training 74.045 aparatDesa
PengembanganDatabase:- Rekonsiliasi dan validasi
data dengan penyediadata (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)
- Koordinator : KemdesPDT
Target keberhasilan(fokus Monev):- Tersusunnya RKP Des dan
APBDes- Laporan realisasi dan
penggunaan sesuai dg aturan
- Terbentuknya desa2 unggulan disetiapkab/kota (min 20% darijumlah Desa)
2015 Penggunaan;Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:- Perbup/Perwali
Pendampingan Pusat:- Fasilitator (rata-rata 1
fasilitator = 4 desa)
Pelatihan Aparatur:
- Training 74.045 aparatDesa
PengembanganDatabase:- Rekonsiliasi dan validasi
data dengan penyediadata (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)
- Koordinator : KemdesPDT
Target keberhasilan(fokus Monev):- Tersusunnya RPJM Des,
RKP Des, APBDes- Laporan realisasi dan
penggunaan sesuai dg aturan
- Terbentuknya desa2 unggulan disetiapkab/kota (min 10% darijumlah Desa)
Penggunaan;Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:- Permen (alokasi,
penyaluran, penggunaandan monev)
- Perbup/Perwali(pembagian/alokasiDana Desa perDesa);
Pendampingan Pusat:- Fasilitator eks-PNPM - Fasilitator baru- Pelatihan fasilitator baru
Pelatihan Aparatur:
- TOT /Training for Master Trainer 418 aparatkab/kota
- Training 74.045 aparatDesa
PengembanganDatabase:- Koordinasi dengan
penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)
Target keberhasilan:- Tersusunnya RKP Des
dan APBDes- Laporan realisasi dan
penggunaan dana sesuaidg aturan
Roadmap Dana Desa
Roadmap Alokasi Dana Desa TA 2015 - 2019
URAIAN2015 2016 2017 2018 2019
APBN RAPBN-P APBN APBN APBN APBN
Transfer ke Daerah 637.975,1 650.975,1 680.775,0 738.545,1 805.662,6 853.694,8
% Dana Desa 1,42% 2,93% 6,50% 10,05% 11,00% 12,15%
Dana Desa (miliar) 9.066,2 19.066,2 44.250,37 74.233,78 88.622,892 103.723,92
Rata-rata per desa(juta)
122,4 257,4 597,6 1.002,4 1.196,8 1.400,8
Alokasi Dana Desa-ADD (miliar) 33.430,8 33.430,8 35.606,0 39.125,8 43.300,6 45.799,8
Bagi Hasil PDRD (miliar)2.091,1 2.091,1 2.412,4 2.733,8 3.055,3 3.376,7
Total (DD+ADD+BH PDRD) 44.589,0 54.589,0 82.268,8 116.083,53 134.978,857 152.900,53
Rata-rata per desa(juta)
603,0 737,0 1.111,0 1.568,0 1.823,0 2.065,0
Keterangan:1. Alokasi Transfer ke Daerah TA 2016-2019 berdasarkan Medium-Term Budget Framework2. Dari 508 kab/kota, yang mempunyai Desa sebanyak 419 kab/kota.3. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari DAU dan DBH dan bagian hasil PDRD sebesar 10% dihitung berdasarkan jumlahkab/kota yang memiliki Desa.
4. Jumlah Desa berdasarkan data dari Kemendagri per 19 Des 2014 sebanyak 74.045 Desa, dan diasumsikan s.d. tahun 2019tidak bertambah.
Sumber Anggaran :
Realokasi belanja pusat yang berbasis desa pada kementerian teknis/lembaga pemerintah non-kementerian.
Alokasi on top berasal dari realokasi pos belanja negara berdasarkan kemampuan keuangan Negara.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Gd Radius Prawiro Lantai 9,
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021-345 2579 Faks: 021-345 2579
Website: www.djpk.depkeu.go.id
E-mail : dbhpajak@yahoo.com
Recommended