Hukum perikatan pakai

Aspek Hukum Dalam ekonomi

Ega Jalaludin SH., MM

STIE Bina Bangsa - Banten

HUKUM PERIKATAN

Istilah Perikatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah Perikatan = “Verbintenis” dan Persetujuan = “Overeenkomst”

Verbintenis berasal dari kata kerja Verbinden yang artinya mengikat

Overeenkomst berasal dari kata kerja “overeenkomen” yang artinya setuju atau sepakat

Definisi Perikatan

Menurut Hofmann :Suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu dengan seseorang atau beberapa prang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu

Definisi Perikatan

Menurut Pitlo :

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara 2 orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi

Definisi Perikatan

Menurut Subekti :

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu

Unsur-Unsur Perikatan

1. Hubungan Hukum

2. Para Pihak

3. Prestasi

4. Kekayaan

Unsur-Unsur Perikatan

1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada 1 pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya.

Perhatikanlah contoh sebagai berikut :

1. A menitipkan sepedanya dengan Cuma-Cuma kepada B, maka terjadilah perikatan antara A dan B yang menimbulkan hak pada A untuk menerima kembali sepeda tersebut dan kewajiban pada B untuk menyerahkan sepeda tersebut.

2. X menjual mobil kepada Y, apakah yang timbul dari perikatan antara X dan Y?

2. Para Pihak Para pihak dalam suatu perikatan disebut

dengan subjek perikatan Harus terjadi antara 2 orang atau lebih Pertama,pihak yang berhak atas prestasi,atau

pihak yang berpiutang disebut dengan KREDITUR

Kedua,pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi, atau pihak yang berutang disebut dengan DEBITUR

Debitur memiliki 2 unsur yaitu “schuld” dan “haftung”

Schuld adalah utang debitur kepada kreditur Haftung adalah harta kekayaan debitur yang

dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut

3. Prestasi Yang menjadi objek perikatan adalah prestasi,

yaitu hal pemenuhan perikatan Pasal 1234 KUHPerdata, menyatakan : “tiap-

tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”

Memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur, termasuk pemberian sejumlah uang, penyerahan hak milik atas benda bergerak dan tidak bergerak

Prestasi dengan “berbuat sesuatu”adalah perikatan untuk melakukan sesuatu misalnya membangun rumah

Prestasi dengan “tidak melakukan sesuatu” misalnya x membuat perjanjian dengan y ketika menjual butiknya, untuk tidak menjalankan usaha butik dalam daerah yang sama

Sifat Prestasi

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Jika prestasi itu tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan batal (nietig)

2. Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan menjadi batal

3. Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh UU, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi tidak halal, maka perikatan batal

4. Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan.

5. Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan.

4. Kekayaan Pasal 1131 BW menyatakan bahwa : “segala kebendaan si

berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupu yg akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserorangan”

Pada debitur terdapat dua unsur, yaitu Schuld (Kewajiban Debitor untuk membayar utang) dan Haftung (Debitor wajib membiarkan hartanya diambil kreditor sebanyak utang

debitor).

Ingkar Janji (wanprestasi)

Para debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan inkar janji (wanprestasi)

Ada 3 bentuk wanprestasi, yaitu :

a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

b) Terlambat memenuhi prestasi

c) Memenuhi prestasi secara tidak baik

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi adalah :

a) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 BW)

b) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan melalui hakim (pasal 1266 BW)

c) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 BW)

Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 BW)

Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri, dan debitur dinyatakan bersalah

Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua alasan, yaitu :

a) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja maupun lalai

b) Karena keadaan memaksa (overmacht)

Adanya kesalahan harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a) Perbuatan yang dihindarkan harus dapat dihindarkan

b) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya

Apakah suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, haruslah diukur secara obyektif dan subyektif

Obyektif, yaitu apabila menurut manusia normal akibat tsbt dapat diduga

Subyektif, jika akibat tersebut menurut keahlian seseorang dapat diduga

Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki

Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain

Jenis – Jenis Perikatan

A. Perikatan Menurut isi prestasinya :

1) Perikatan Positif dan Negatif (dituntut dan tidak)

2) Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan

3) Perikatan alternatif

4) Perikatan fakultatif (prestasi tetapi boleh phk 3)

5) Perikatan generik dan spesifik

6) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi

Jenis – Jenis Perikatan

2. Perikatan Menurut subjeknyaa. Perikatan Tanggung Renteng(P.1278)b. Perikatan pokok (principle)c. Perikatan Tambahan (accesoire)

3. Perikatan menurut mulai dan berakhirnya perikatan

a. Perikatan bersyaratb. Perikatan dengan ketentuan waktu

Perikatan Positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata, misalnya memberi atau berbuat sesuatu

Perikatan Negatif adalah perikatan yang prestasinya tidak berbuat sesuatu

Perikatan sepintas lalu adalah pemenuhan prestasi cukup dengan satu perbuatan saja. Misalnya perikatan untuk menyerahkan barang yang dijual dan membayarnya

Perikatan berkelanjutan adalah perikatan dimana prestasinya bersifat terus menerus dalam jangka waktu tertentu,misalnya perikatan yang tibul dari sewa menyewa atau persetujuan kerja

Perikatan alternatif adalah perikatan dimana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih

Perikatan Fakultatif adalah suatu perikatan yang obyeknya hanya berupa satu prestasi, dimana debitur dapat menggantikan dengan prestasi yang lainnya

Perikatan generik adalah perikatan, dimana obyeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya

Perikatan specifik adalah perikatan yang obyeknya ditentukan secara terperinci

Sumber PerikatanPerikatan

1233

Perjanjian1313

Undang-Undang1352

Perbuatan manusia1353

Ditentukan UU

Perbuatan MenurutHukum

1354 & 1359

Perbuatan Melawan Hukum

1365

Perikatan yang terjadi karena persetujuan (Overenkomst)

• Pasal 1313 :Persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Definisi persetujuan yang baru :

• Suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya pada lapangan harta kekayaan ( Abdulkadir Muhammad)

• Suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih ( setiawan )

Unsur – Unsur Perjanjian

1. Para Pihak ( Subjek)2. Ada persetujuan yang bersifat tetap3. Ada tujuan yang hendak dicapai4. Ada prestasi yang dapat dilaksanakan5. Ada bentuk tertentu ( Tulis/Lesan)6. Ada Syarat-syarat tertentu sebagai isi

perjanjian

Syarat Sah perjanjian

• Ps. 1320 BW :1. Sepakat Mereka yang mengikatkan

dirinya2. Kecakapan Untuk membuat Suatu

persetujuan3. Suatu Hal tertentu4. Suatu sebab yang halal

Sepakat mereka yg mengikatkan dirinya

• Kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yg bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan

• Kemauan yg bebas dianggap tidak terjadi ketika perjanjian itu terjadi karena paksaan(Dwang), kekhilafan(dwaling) atau penipuan (bedrof)

kekhilafan

• Periksa ps 1321 dan ps 1322• Dibedakan menjadi 2 yaitu kekhilafan

mengenai orangnya (error in persona) dan kekhilafan mengenai hakikat barangnya (error in subtansia)

Paksaan

• Periksa ps 1323, ps 1324• Yang dimaksud dengan paksaan adalah

kekerasan jasmani tau ancaman dgn sesuatu yg diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kpd sesorang sehingga ia membuat perjanjian

• Bandingkan dgn ps 1326 dan 1327

penipuan

• Lihat ps 1328• Penipuan mensyaratkan adanya tipu

muslihat• Penipuan tidak dipersangkakan,

tetapi harus dibuktikan

Kecakapan u/ membuat persetujuan

• Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum u/ bertindak sendiri

• UU telah menetapkan “tidak cakap” untuk melakukan perbauatan hukum

Suatu Hal tertentu

• Yang diperjanjikan dlm suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yg cukup jelas atau tertentu

• Kejelasan mengenai objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban

Suatu Sebab(Causa) Yang Halal

• “Causa” diartikan bahwa isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai para pihak

• Jadi isi dari perjanjian tsb tidak boleh melanggar UU, ketertiban umum dan kesusilaan

Akibat Hukum jika tidak terpenuhi syarat sah perjanjian

1. Syarat 1 dan Syarat 2 disebut sebagai syarat subyektif, jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Pemabatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun (ps.1454)

2. Syarat 3 dan 4 disebut syarat Obyektif, jika syarat ini tidak terpenuhi perjanjian batal. Perjanjian dianggap tidak pernah ada

Azas-Azas Umum perjanjian

1. Azas Kebebasan Berkontrak• Azas ini mrpkan perwujudan ps.1338• Azas ini memberikan kebebasan untuk :a) Berbuat/tidak berbuatb) Mengadakan perjanjian dgn siapapunc) Menentukan isi dan bentuk perjanj.

2. Azas Konsesualisme• Azas ini mrpkn perwujudan ps.1320 (1)• Suatu perikatan terjadi sejak saat

tercapainya kata sepakat antara para pihak

3. Azas Kekuatan mengikat• Ps 1338 : “semua persetujuan yg dibuat

secara sah berlaku sebagai UU bg mereka yang membuatnya”

4. Azas Pelengkap• Pasal-pasal yang terdapat dlm UU (BW) dpt

dikesampaingkan, apabila para pihak menghendaki dan membuat ketentuan yg berbeda dari UU

5. Azas Kepatutan• Azas ini dituangkan dalam pasal 1339 BW

Jenis-jenis Perjanjian

1. Perjanjian Timbal Balik• Adalah perjanjian yang mewajibkan kedua

belah pihak berprestasi secara timbal balik• Contoh; jual beli, sewa menyewa, tukar

menukar

2. Perjanjian sepihak• Adalah perjanjian yang mewajibkan pihak

yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi

• Contoh; perjanjian hibah, hadiah

3. Perjanjian Bernama• Adalah perjanjian yg sudah mempunyai

nama sendiri,yg dikelompokkan sbg perjanjian khusus karena ditentukan sedemikan oleh UU

• Misal : jual beli, sewa menyewa, tukar menukar

4. Perjanjian Tak Bernama• Adalah perjanjian yg tidak diatur dlm UU tetapi

terdapat dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dan nama yg disesuaikan dgn kebutuhan para pihak

• Misal : perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolahan

5. Perjanjian Atas Beban• Adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari

pihak yg satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum

• Misalnya; X menyanggupi memberikan Y sejumlah uang, jika Y menyerah-lepaskan suatu barang tertentu kpd X

6. Perjanjian Kebendaan (zakelijk overenkomst)• Adalah perjanjian u/ memindahkan hak milik

dlm perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator

Bagian-bagian Perjanjian

a) Esensialia• Bagian ini mrpkan sifat yg harus ada dlm

perjanjian• Sifat yg menetukan atau menyebabkan

perjanjian itu tercipta• Misalnya persetujuannya ttg apa, objeknya

b) Naturalia• Bagian ini mrpkan (sifat) bawaan perjanjian

sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian

• Misanya menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual

c) Aksidentialia• Bagian ini mrpkan sifat yang melekat pada

perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak

• Misal ketentuan mengenai domisili para pihak

Akibat Hukum Perjanjian Sah

Berlaku sebagai UU Tidak dapat ditarik kembali secara

sepihak Pelaksanaan dengan itikad baik

Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran

Alat bayar yg digunakan pada umumnya adalah mata uang. Pembayaran harus dilakukan ditempat yg telah ditentukan

Penyerahan bendadalam setiap perjanjian yang mengandung tujuan memindahkan penguasaan dan atau hak milik perlu dilakukan penyerahan bendanya. Penyerahan ada 2 macam yaitu penyerahan hak milik dan penyerahan penguasaan benda

Pelayanan JasaAdalah memberikan pelayanan dengan melakukan perbuatan tertentu. Misalnya servis, pengangkutan, perkerjaan buruh, dsb

ACTIO PAULIANA Berasal dari hukum Romawi Actio paulina adalah perwujudan pasal 1341

BW Adalah hak kreditur u/ membatalkan

perjanjian yang diadakan debiturnya dgn pihak ketiga karena merugikannya

Syarat actio paulina :1. Harus merupakan perbuatan hukum2. Bukan merupakan perbuatan hukum yang

diwajibkan3. Hanya kreditur yg dirugikan berhak

mengajukan pembatalan4. Debitur dan pihak ketiga harus mengetahui

bahwa perbuatannya merugikan kreditur

Hapusnya Perikatan/perjanjian

1. Pembayaran2. Penawaran pembayaran, diikuti

dengan penitipan3. Pembaharuan utang ( novasi )4. Perjumpaan Utang5. Percampuran utang6. Pembebasan utang7. Musnahnya barang yang terutang8. Pembatalan perikatan

Contoh Kasus :Materi : Aspek Hukum Dalam Ekonomi1.A mengancam B akan membuka rahasia perselingkuhannya jika tidak mau menandatangani perjanjian jual beli dari salah satu rumah B yang diinginkan oleh A.2.C mengancam D, akan menuntut ke Pengadilan dengan tuntutan penipuan, bila D tidak mau menandatangani perjanjian pengakuan hutang dengan jaminan rumahnya di Jalan Ciceri No. 12.

1.A mengadakan kontrak dengan seorang penyanyi bernama Syahrini, ternyata setelah kontrak ditandatangani baru diketahui bahwa penyanyi tersebut mempunyai nama yang sama dengan penyanyi Syahrini yang asli.2.B membeli oli yang diganti kalengnya dengan kaleng yang asli dengan merek Super, demikian pula label-label lainnya, sehingga persis seperti aslinya merek Super.3.A bermaksud mengadakan perjanjian jual beli mobil Avanza dengan B, ternyata dia mengadakan perjanjian dengan orang yang bernama sama dengan B. Sedangkan mengenai pokok perjanjian tidak ada keberatan sama sekali, hanya keliru orangnya.Pertanyaan :

1. Apakah perjanjian-perjanjian yang disebutkan dalam No. 1-5 dianggap sah ?

2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian yang pernah dilaksanakan dalam No. 1-5 ?