Contoh Tugas Akhir UI

UNIVERSITAS INDONESIA

PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA X

KARYA AKHIR

GISSELA CLARA APRODITA

0906542296

PROGRAM VOKASI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

DEPOK

MEI 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA X

KARYA AKHIR

diajukan sebagai salah satu pemenuhan syarat tugas akhir studi

GISSELA CLARA APRODITA

0906542296

PROGRAM VOKASI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

DEPOK

MEI 2012

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan magang ini diajukan oleh :

Nama : Gissela Clara Aprodita

NPM : 0906542296

Program Studi : Vokasi Akuntansi

Kekhususan : Akuntansi Sektor Publik

Judul Laporan Magang : Proses Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Agama Kota X

Sebagai salah satu syarat untuk mengajukan ujian presentasi magang

Depok, 5 Juni 2012

Dosen Pembimbing

(Marsdenia., SE., Ak., MARS)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan Karya Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber

baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.


NPM : 0906542296

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Karya Akhir ini diajukan oleh :


NPM : 0906542296

Program Studi : Vokasi Akuntansi

Kekhususan : Akuntansi Sektor Publik

Judul Karya Akhir : Proses Penyusunan Anggaran Instansi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima

sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli

Madya pada Program Vokasi Bidang Studi Akuntansi, Universitas

Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Nama TTD

Pembimbing : Marsdenia., SE., Ak., MARS

Penguji : Arthaingan H. Mutiha SE.,M.Ak

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proses

magang selama kurang lebih 3,5 bulan serta karya akhir dengan judul “ Proses

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Agama Kota X” dengan

baik dan tepat waktu. Tujuan penyusunan karya akhir ini adalah sebagai salah

satu prasyarat guna menyelesaikan program studi Vokasi bidang ilmu Akuntansi

Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa pada saat prosesi magang sampai penyusunan

karya akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan

saran yang membangun sangat penulis harapkan. Dalam proses penyusunan

karya akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih

kepada :

1. Program Vokasi Bidang Studi Akuntansi Universitas Indonesia, yang telah

memberi penulis kesempatan untuk bisa menimba ilmu dan mendapatkan

banyak pengalaman yang berharga selama masa kuliah.

2. Ibu Dini Marina, S.E., M.Com., DEA, selaku Ketua Bidang Studi

Akuntansi, Program Vokasi Universitas Indonesia.

3. Ibu Marsdenia selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu

memberikan pengarahan dengan penuh sabar kepada penulis sehingga

laporan karya akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Yofti Nugraha, Bapak Wildan Nurrachman dan Ibu Eva Fauziah

yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk bisa melaksanakan

proses magang di Kantor Kementerian Agama Kota X, juga dengan baik

hati memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis untuk

menyelesaikan laporan ini. serta staf lainnya yang selalu membimbing,

mendukung, serta mengarahkan penulis dalam proses magang.

5. Ayah, Mami, dan tante non yang selalu memberikan dukungan kepada

penulis selama proses magang sampai pada penyusunan karya akhir ini

baik secara moril maupun materil.

6. Sahabat-sahabat tersayang Fransiska Harsyanthi, Rhadinal Fahmi yang

terus memberikan semangat dan menghibur penulis selama menyelesaikan

laporan magang.

7. Seluruh teman-teman di Vokasi Akuntansi antara lain Ibnu Faisal teman

seperjuangan dari awal mencari tempat magang, Indria Febian yang

sudah membantu meminjamkan charger laptop disaat charger laptop saya

rusak, Azka Shabrina, Sidiq Dwi Narno, Hendra Ari Wibowo, Irene

Yolanda, Namira, Gobin, Nikkie, Didi, Karin, Cetrin, Bep, Aza, Jiwo dan

semua teman-teman angkatan 2009 dan 2010 yang telah banyak

memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

8. Goguma chinggu Ima unnie, Miem, Choding, acar, irma dan Azure unnie,

yang selalu menghibur dikala bosan dan selalu mengingatkan untuk

menyelesaikan laporan magang tepat waktu.

9. Pihak-pihak lain yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu per

satu.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan

semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan karya akhir ini.

Semoga karya akhir ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis sendiri

khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Jakarta, 30 Mei 2011

Gissela Clara Aprodita

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di

bawah ini:


NPM : 0906542296

Program Studi : Vokasi

Bidang Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Karya Akhir (Magang)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive

Royalty-Free Right) atas tugas akhir saya yang berjudul :

Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-

Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-

kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan

mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai

penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 30 Mei 2011

Yang menyatakan

(Gissela Clara Aprodita)

ABSTRAK


Program studi : Vokasi Akuntansi

Judul : Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Agama kota X

Laporan karya akhir ini membahas mengenai proses penyusunan anggaran di

lingkungan Kementerian Agama kota X, dengan melakukan interview kepada

pegawai yang bersangkutan dan membandingkannya dengan peraturan yang

membahas tentang proses tersebut. Ternyata proses penyusunan rencana kerja dan

anggaran sudah dilaksankan oleh kementerian agama kota X secara wajar,

meskipun ada hambatan namun bukan hambatan yang signifikan. Secara

keseluruhan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran berjalan sesuai

dengan standar dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci:

Anggaran, RKA-KL

ABSTRACT

Name : Gissela Clara Aprodita

Study program : Vocational Accounting

Title : Preparation process of Work Plan and Budget at the Religion

Ministry at X City

This final assignment discusses about planning and budgeting process on religion

ministry at X City. Writer do the interviews with the key person and compare the

result with the standards and laws in Indonesia. Although there are obstacles on

the process, its not a significant barrier. The whole process of preparing a work

plan budget are in according to the standards and laws in force in Indonesia.

Key words:

Budgeting, RKA-KL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iv

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ......................................................... vii

ABSTRAK ...................................................................................................... viii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiii

1. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Program Magang .................................... 1

1.2 Tujuan Program Magang .................................................................... 2

1.3 Manfaat Program Magang ................................................................. 3

1.4 Ruang Lingkup Pelaksanaan Magang................................................. 4

1.5 Ruang Lingkup Karya Akhir .............................................................. 4

1.6 Sistematika Penulisan Karya Akhir ..................................................... 4

2. GAMBARAN UMUM TEMPAT MAGANG ............................................... 6

2.1 Profil Kementerian Agama Kota X ..................................................... 6

2.1.1 Sejarah ....................................................................................... 6

2.1.2 Visi & Misi ................................................................................ 7

2.2 Struktur Organisasi ............................................................................. 8

2.3 Jasa yang Ditawarkan ......................................................................... 9

2.4 Pagu Definitf Kementerian Agama Kota X ....................................... 10

3. LANDASAN TEORI .................................................................................... 11

3.1 Konsep Dasar Anggaran ................................................................... 11

3.1.1 Definisi Anggaran .................................................................... 11

3.1.2 Karakteristik Anggaran Sektor Publik ...................................... 12

3.1.3 Prinsip Anggaran Sektor Publik ............................................... 12

3.1.4 Pendekatan Penyusunan Anggaran Sektor Publik ..................... 13

3.2 Asas Penyusunan Rencana Kerja ...................................................... 15

3.2.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran .................... 15

3.2.2 Penyusunan RKA-KL .............................................................. 19

4. PEMBAHASAN ........................................................................................... 23

4.1 Gambaran Umum Penyusunan Anggaran Kementerian Agama

kota X ............................................................................................. 23

4.2 Penelaahan Tugas dan Fungsi ......................................................... 23

4.3 Penelaahan Kebijakan ..................................................................... 23

4.4 Tujuan Penyusunan Anggaran ......................................................... 24

4.5 Melakukan Penentuan Prioritas kegiatan ......................................... 24

4.6 Penjabaran Program ........................................................................ 27

4.7 Rencana Kerja K/L ......................................................................... 27

4.8 Penyusunan RKA-KL ...................................................................... 33

4.9 Perbandingan Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Agama kota X dengan PMA nomor 85 tahun 2008...... 37

5. KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 38

5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 38

5.2 Saran ................................................................................................ 39

5.2.1 Saran Untuk Program Vokasi Bidang Studi Akuntansi UI ........ 39

5.2.2 Saran Untuk Kementerian Agama Kota X ................................ 40

DAFTAR REFERENSI ................................................................................... 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : RKA-KL Kementerian Agama Kota X …………………………..42

\

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi................................................................ 8

Gambar 4.1 Siklus Penyusunan RKA-KL Kementerian Agama Kota X .. 36

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penjelasan Umum Renja K/L Tahun 2011 ............................... 28

Tabel 4.2 Renja K/L 2011 ...................................................................... 29

Tabel 4.3 Renja K/L 2011 Kegiatan dan Sumber Pendanaan................... 29

Tabel 4.4 Renja K/L 2011 Sumber Pendanaan ........................................ 30

Tabel 4.5 Renja K/L 2011 Rincian Pendanaan ....................................... 31

Tabel 4.6 Usulan Program/Kegiatan/Target Baru 2011 ........................... 32

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan Program Magang

Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi negeri yang mempunyai

kualitas dan reputasi sangat baik di Indonesia telah banyak melahirkan bibit-bibit

unggul yang ikut turut serta membangun perekonomian di negara Indonesia.

Termasuk di dalamnya adalah Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang

Studi Akuntansi.

Secara umum, Program Vokasi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik

menjadi tenaga ahli profesional dan menerapkan, mengembangkan,

menyebarluaskan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi, memiliki visi

yaitu menjadi center of excellence dalam pendidikan tinggi non gelar di bidang

akuntansi di Indonesia dan sekaligus sebagai acuan bagi penyelenggaraan

program sejenis di lembaga pendidikan lainnya di Indonesia. Mengacu pada visi

tersebut, Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi memiliki

misi untuk menghasilkan lulusan dengan dua karakteristik yang saling mendukung

yaitu:

Tenaga akuntansi dan teknologi sistem informasi dengan kompetensi yang

tinggi.

Praktisi yang memahami disiplin ilmu pendukung untuk pengembangan

karir atau melanjutkan ke jenjang sarjana.

Untuk menjalankan misi tersebut, Program Vokasi Universitas Indonesia

Bidang Studi Akuntansi merancang sebuah program magang yang merupakan

salah satu usaha untuk menyiapkan lulusan-lulusan yang kompeten di bidang

penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan dengan gelar ahli madya di

bidang akuntansi. Dengan adanya program magang tersebut, mahasiswa dapat

melatih tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab kepada orang

lain, selain itu mahasiswa juga dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan yang

telah diterima selama masa perkuliahan serta dapat belajar dan melihat secara

langsung bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya.

Program magang sendiri merupakan salah satu prasyarat kelulusan untuk

dapat menyandang gelar Ahli Madya di bidang Akuntansi. Program magang

biasanya dilaksanakan mahasiswa menjelang semester 6, jika mahasiswa tersebut

telah memenuhi persyaratan untuk magang. Jangka waktu magang yang

ditetapkan adalah maksimal 4 bulan untuk yang ditempatkan oleh program, atau

minimal 3 bulan untuk yang mencari tempat magang sendiri.

1.2. Tujuan Program Magang

Tujuan dari pelaksanaan program magang yang diselenggarakan Program

Vokasi adalah penerapan pengetahuan, peningkatan kemampuan penyelesaian

masalah dan penyesuaian kultur kerja. Berikut tujuan magang secara umum dan

khusus.

Tujuan Umum :

Menghasilkan praktisi yang kompeten dalam penyusunan dan pemeriksaan

laporan keuangan untuk organisasi sektor publik di 6 (enam) bidang

kompetensi inti yaitu akuntansi keuangan dan manajemen, akuntansi keuangan

organisasi sektor publik, auditing, perpajakan, komputer akuntansi dan

manajemen keuangan.

Tujuan Khusus :

Agar mahasiswa memahami penerapan berbagai perangkat akuntansi,

manajemen dan sistem informasi yang telah dipelajari selama mengikuti

perkuliahan di Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi

Akuntansi pada perusahaan.

Mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi manajemen perusahaan sehari-hari dengan menggunakan

perangkat-perangkat akuntansi dan manajemen yang telah dipelajari.

Membiasakan mahasiswa dengan kultur kerja yang sangat berbeda dengan

kultur belajar mulai dari segi manajemen waktu, keterampilan

berkomunikasi, kerja sama tim, serta tekanan yang lebih tinggi untuk

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.

1.3. Manfaat Program Magang

Program magang ini sendiri memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa,

program vokasi dan perusahaan/entitas tempat dilaksanakannya magang. Berikut

manfaat yang diperoleh:

a. Bagi Mahasiswa

Memberikan pengalaman serta gambaran kepada mahasiswa tentang

dunia kerja yang sebenarnya.

Menerapkan langsung ilmu yang di dapat selama masa perkuliahan di

tempat magang.

Sebagai sarana untuk menyusun karya akhir agar dapat lulus dan

mendapat gelar ahli madya di bidang akuntansi.

Mendapatkan penghasilan tambahan.

b. Bagi Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi

Dapat menjaga hubungan baik dengan perusahaan tempat magang.

Dapat menjalankan misi dari Program Vokasi Universitas Indonesia

Bidang Studi Akuntansi.

c. Bagi tempat magang

Dapat memanfaatkan tenaga terdidik siap pakai yang mutu dan

kredibilitasnya telah dikenal demi membantu proses kegiatan agar

lebih efisien.

Memperoleh kesempatan untuk dipublikasikan dalam setiap kegiatan

Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi,

misalnya dalam promosi penerimaan mahasiswa, pertemuan orang tua

mahasiswa, acara wisuda, dies natalis, dsb.

Dapat dijadikan salah satu usaha dalam rangka early recruitment atau

perekrutan dini bagi perusahaan yang ingin mencari bibit unggul demi

kemajuan perusahaannya.

1.4. Ruang Lingkup Pelaksanaan Magang

Selama menjalankan program magang di Kantor Kementerian Agama Kota

X, penulis ditugaskan untuk membantu dalam proses :

Menghimpun dan menyusun data bidang administrasi, keagamaan dan

pendidikan dalam bentuk profil data dari masing-masing satuan kerja.

Sinkronisasi dan validasi data dari masing-masing satuan kerja dengan

database pada perencana tingkat Kantor Kementerian Agama Kota X.

1.5. Ruang Lingkup Karya Akhir

Dalam karya akhir ini, penulis akan menjelaskan aktivitas yang dilakukan

selama menjalankan proses magang di Kantor Kementerian Agama kota X yang

berfokus pada proses penyusunan rencana kerja dan anggaran di instansi

pemerintahan untuk tahun 2011.

1.6 Sistematika Penulisan Karya Akhir

Penulisan karya akhir ini, dibagi menjadi 5 bab, dimana setiap bab dibagi

menjadi beberapa sub-bab, agar mempermudah pembaca dalam membacanya.

Sistematika penulisan karya akhir tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan :

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang latar belakang program magang,

tujuan program magang, manfaat program magang, ruang lingkup

pelaksanaan magang, ruang lingkup karya akhir serta sistematika penulisan

karya akhir.

BAB 2 Gambaran Umum Tempat Magang :

Dalam bab ini penulis akan membahas gambaran umum Kantor

Kementerian Agama Kota X tempat penulis melaksanakan program magang

yang juga merupakan sumber data bagi penulis dalam penulisan karya akhir.

BAB 3 Landasan Teori :

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori dan konsep yang mendasari

penulisan karya akhir ini. Teori tentang anggaran yang diambil dari buku-

buku yang menunjang pembahasan materi laporan juga dari Undang-Undang

yang mengatur mengenai proses penyusunan anggaran.

BAB 4 Pembahasan :

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang topik utama yang akan

dibahas oleh penulis yaitu mengenai Proses Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran

BAB 5 Kesimpulan dan Saran :

Bab ini memuat kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab-bab

sebelumnya, bab ini juga berisi saran bagi Program Vokasi Universitas

Indonesia Bidang Studi Akuntansi, dan tempat magang yaitu, Kantor

Kementerian Agama Kota X.

BAB 2

GAMBARAN UMUM TEMPAT MAGANG

2.1 Profil Kementerian Agama Kota X

2.1.1 Sejarah

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah

berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan

pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan

kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan

gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial

Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan

Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa

kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan

Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan

karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna

rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen

Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan

kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas

juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29

tentang Agama ayat 1, dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan

kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai

hasil konsensus nasional dan konvensi dalam_praktek kenegaraan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Saat ini Kementerian Agama terus mendorong terjadinya reformasi birokrasi

sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih baik. Maka untuk menahan

lajunya kemerosotan moral bangsa serta menguatkan kembali mental masyarakat

untuk hidup berdasarkan nilai-nilai agama, pembinaan kehidupan beragama

menjadi sarana yang harus diaktifkan. Dalam hal itulah diharapkan Kantor

Departemen Agama bersikap lebih pro aktif untuk memfungsikan diri sebagai

dinamisator kegiatan pembinaan umat beragama yang lebih berkualitas.

Tata nilai departemen agama

1. Ikhlas beramal

Ikhlas dalam pengabdian kepada masyarakat negara dan bangsa.

Mengutamakan pengabdian kepada msayrakat.

2. Amanah

Memiliki integritas, jujur, adil, bertanggung jawab dan mampu

mengemban kepercayaan.

3. Profesional

Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami

bagaimana mengimplementasikannya, disiplin, kreatif dan inovatif.

4. Kebersamaan

Bekerjasama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling

menghargai dan partisipasi aktif bagi kepentingan bangsa dan negara,

menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan.

5. Keteladanan

Berusaha melakukan yang terbaik sehingga menjadi contoh bagi yang lain.

6. Azaz

Mematuhi tata tertib, prosedur kerja dan peraturan perundangan.

2.1.2 Visi & Misi Kementerian Agama Kota X

Visi dari Kementerian Agama kota X adalah Terwujudnya agama sebagai

landasan moral, etik dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara di kalangan masyarakat kota X. Untuk dapat mencapai visi

tersebut, Kementerian Agama kota x perlu melakukan misi-misi untuk

mewujudkan visinya. Misi yang dilakukan oleh Kementerian Agama kota

X adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kepemerintahan

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan ibadah haji dan umroh,

ibadah sosial dan keagamaan, kehidupan keluarga sakinah, dan kerukunan

umat beragama

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan pendidikan dasar dan

menengah pada Madrasah.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan.

2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 struktur organisasi Kementerian Agama Kota X

Sumber gambar : diolah sendiri oleh penulis berdasarkan wawancara

Seksi Pekapontren (Pondok Pesantren)

Mengurusi dan menangani seluk beluk pesantren

Seksi Penamas (Penanganan Masyarakat)

Fungsional Perencana

menangani bidang kemasyarakatan yaitu seperti memberikan penyuluhan-

penyuluhan mengenai agama kepada masyarakat setempat.

Seksi urusan agama islam

Mengurusi seluk beluk pernikahan dan juga memberikan konsultasi

terhadap pernikahan yang bermasalah

Seksi madrasah dan pendidikan agama islam

memberikan pelayanan bagi madrasah - madrasah di kota X seperti

menyediakan guru-guru agama di tiap-tiap sekolah dan madrasah.

Seksi penyelenggaran haji dan umroh

menangani proses penyelenggaan ibadah haji dan umroh bagi masyarakat

setempat.

Seksi penyelenggara zakat dan wakaf

Mengurusi mengenai tanah-tanah yang diwakafkan, juga menampung

zakat- zakat.

2.3 Jasa yang Ditawarkan

Jasa yang ditawarkan oleh Kementerian Agama Kota X antara lain adalah

sebagai berikut:

Menyediakan Program Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pengelolaan

Haji dan Umrah.

Peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah melalui penyediaan tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan serta kelengkapan bahan ajar

penyangga kurikulum yang memadai, pembudayaan agama pada satuan

pendidikan disertai dengan penyelenggaraan ujian nasional pendidikan

agama.

Program Bimbingan Masyarakat Islam, memberikan penyuluhan agama

kepada masyarakat

Melakukan pencegahan potensi konflik sosial keagamaan, penyelesaian

konflik sosial dan pemulihan kondisi sosial pasca konflik.

Pelayanan di bidang KUH mengenai seluk beluk pernikahan, konsultasi

perkawinan yang bermasalah

Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya)

untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan

etika; pembinaan remaja usia nikah atau calon pengantin perlu dilakukan

secara terprogram disamping pembinaan pasca nikah.

Program pelayanan Zakat dan wakaf Peningkatan kesadaran masyarakat

untuk membayar zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dana punia, kolekte, dll.

serta profesionalitas pengelolaannya yang lebih berdaya guna bagi

pembangunan masyarakat.

2.4 Pagu definitif Kementerian Agama Kota X tahun 2011

Secara keseluruhan Kementerian Agama Kota X mendapatkan pagu definitif

sebesar Rp.181.014.261.000. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program pendidikan islam Rp.160.669.694.000

2. Program penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah Rp. 476.556.000

3. Program bimbingan masyarakat Islam Rp. 17.763.926.000

4. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

Kementerian Agama Kota X Rp. 2.104.085.000

BAB 3

LANDASAN TEORI

3.1 Konsep Dasar Anggaran

3.1.1. Definisi Anggaran

Definisi anggaran berdasarkan National Committee on Governmental)

Accounting (NCGA) adalah : rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi

pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk

membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Sedangkan menurut Freeman (2003), anggaran adalah sebuah proses yang

dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang

dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of

allocating resources to unlimited demands). Selain itu, anggaran juga dapat

dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja dalam ukuran finansial

yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu.

Menurut Deddi Nordiawan (2007) ada beberapa pengertian lain dari

anggaran. Anggaran adalah sebuah rencana finansial yang menyatakan :

Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain

yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.

Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana

tersebut.

Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa

besar pemasukan tersebut.

Tujuan utama dari suatu anggaran adalah untuk stabilitas fiskal makro, alokasi

sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

3.1.2 Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Pada buku Akuntansi Pemerintahan oleh Deddi Nordiawan tahun 2007 ,

dikatakan bahwa Anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

Dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

Umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.

Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang

ditetapkan.

Usulan angggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih

tinggi dari penyusun anggaran.

Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

3.1.3. Prinsip Angggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Otorisasi oleh Legislatif

Sebelum anggaran dibelanjakan oleh eksekutif, anggaran sektor publik harus

mendapatkan otorisasi dari legislatif.

2. Komprehensif

Anggaran sektor publik yang komprehensif harus menunjukkan semua

penerimaan dan pengeluaran sehingga adanya dana non budgetair menyalahi

prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3. Keutuhan anggaran

Seluruh penerimaan dan belanja harus terhimpun dalam dana umum.

4. Nondiscretionary Appropriation

Anggaran publik yang telah disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan

secara ekonomis, efisien dan efektif.

5. Periodik

Anggaran yang disusun dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6. Akurat

Untuk menghindari pemborosan, ketidakefisienan anggaran, underestimate

pendapatan, dan overestimate pengeluaran, estimasi anggaran sebaiknya tidak

memasukkan cadangan yang tersembunyi.

7. Jelas

Anggaran sektor publik sebaiknya disusun secara sederhana sehingga mudah

dimengerti dan tidak membingungkan masyarakat.

8. Diketahui publik

Anggaran sektor publik harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

3.1.4. Pendekatan Penyusunan Anggaran Sektor Publik

1. Pendekatan Tradisional

Ada dua karakteristik utama pada pendekatan tradisional (line-item/object of

expenditure budget), yaitu penyusunan anggaran dengan pendekatan ini

berdasarkan pos-pos belanja dan pendekatan ini menggunakan konsep

inkrementalisme (jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah

tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu). Selain dua karakteristik

utama tersebut, karakteristik lain dari pendekatan tradisional adalah cenderung

sentralistis, bersifat spesifikasi, tahunan, dan menggunakan prinsip anggaran

bruto.

2. Era New Public Management (NPM)

Karena pendekatan tradisional memiliki banyak kelemahan, diperlukan suatu

pendekatan penyusunan anggaran yang mampu men-cover kelemahan-kelemahan

tersebut. Pendekatan baru tersebut, antara lain adalah pendekatan kinerja

(performance budgeting), pendekatan anggaran berbasis nol (zero based

budgeting), dan PPBS (Planning, Programming, and Budgeting System).

Pendekatan Kinerja

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja tidak hanya berorientasi

pada apa yang dibelanjakan dan berapa jumlah yang harus dikeluarkan

saja tetapi juga berorientasi pada rencana kegiatan, apa yang akan dicapai,

proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biayanya.

Pendekatan ini mengelompokkan pos-pos anggaran berdasarkan kegiatan.

Anggaran yang telah dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan akan

memudahkan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat

indikator-indikator yang relevan.

Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)

Pendekatan PPBS dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pada sistem

penganggaran tradisional dan juga penganggaran kinerja. PPBS

merupakan upaya sistematis yang memperhatikan integrasi dari

perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. Pada PPBS, sasaran,

manfaat, dan tujuan harus diterjemahkan secara eksplisit sehingga program

strategis yang berorientasi pada hasil dapat diidentifikasi. Dari sini, akan

dihasilkan informasi tentang anggaran yang membantu pengalokasian

sumber daya secara efektif. Penyusunan anggaran dengan pendekatan

PPBS menekankan pada penyusunan rencana dan program. Pos-pos

anggaran pada pendekatan ini disusun berdasarkan tujuan-tujuan yang

ingin dicapai di masa depan.

Pendekatan Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting)

Pendekatan Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting) merupakan

suatu pendekatan penyusunan anggaran didasarkan pada perkiraan

kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan

pada masa lalu. Semua kegiatan pada pendekatan ini menggunakan basis

nol sehingga tidak ada level pengeluaran minimum. Dengan kata lain,

setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun

sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Di samping itu,

dilakukan pula evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran untuk

menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat

kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi.

3.2 Asas Penyusunan Rencana Kerja

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 85 Tahun 2008, terdapat

Asas-asas dalam menyusun rencana kerja. Yaitu :

1. Asas sasaran obyektif, rencana disusun mengacu kepada pencapaian tujuan

dan misi pelaksanaan tugas umum pemerintahan

2. Asas kesederhanaan, logik, dan jelas, pemahaman dan kemampuan para

perencana dalam perencanaan sehingga melahirkan konsep kesederhanaan,

logik dan jelas

3. Asas keterpaduan, adanya keterpaduan dalam penyusunan perencanaan

4. Asas partisipasi, mengakomodasi kebijakan pimpinan tingkat atas dan

tingkat bawah.

5. Asas prioritas, ditujukan pada pencapaian nilai manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kepentingan nasional dan memperhatikan kepentingan

rakyat.

6. Asas pembagian kewenangan dan tanggungjawab, disusun secara

bertingkat dan dibagi secara jelas kewenangan dan tanggungjawab

perencana pada tiap eselon dan antara Satuan Kerja (satker) pusat dan

daerah agar tidak tumpang tindih.

7. Asas aspiratif, harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan

masyarakat.

8. Asas realitas, perencanaan harus melihat kemampuan anggaran yang

tersedia dengan tetap mengutamakan skala prioritas.

3.2.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

3.2.1.1 Tata Cara

Menurut PMA nomor 85 Tahun 2008 tata cara dalam proses penyusunan

rencana kerja dan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penelaahan tugas dan fungsi

Organisasi dan tata kerja merupakan mandat yang harus ditelaah dan

dijabarkan dalam program dan kegiatan. Dengan tetap berpegang pada visi dan

misi.

2. Penelahaan kebijakan

Sumber penelahaan kebijakan:

kebijakan nasional (TAP MPR)

kebijakan umum (UU, PP, Perpres, Keppres, Inpres)

kebijakan pelaksanaan (Permen, Kepmen, Insmen, SE)

kebijakan teknis (Per Dirjen/Es I, Kep Dirjen/Es. I, Instruksi Dirjen/Es.I,

SE)

kebijakan tingkat daerah (Perda, Kep Gub/Kada, kebijakan kanwil DJPB,

kakanwil Depag.

Sumber lain:

masukan para pejabat, usul dari satker, saran dan usul dari masyarakat

harapan dan keinginan masyarakat.

proses penelahaan kebijakan

1) Inventarisasi dan pengumpulan kebijakan

2) Penelaahan terhadap kebijakan/peraturan dengan maksud: sejauh mana

kebijakan dapat dilaksanakan, apa ada kesenjangan, apa masih konsisten.

3) Ikhtisar perumusan kebijakan, berupa penafsiran berdasarkan kepada

ketentuan/peraturan yang masih ada dan berlaku dengan harapan dapat

tersusun secara konkret tentang:

(1) apa yang harus dilakukan,

(2) Apa yang dilarang dilakukan,

(3) apa yang baik dilakukan,

(4) apa yang boleh dilakukan,

(5) nilai

3. Menetapkan Tujuan

Dirumuskan secara logis dengan memperhatikan pengukuran keberhasilan

Dengan perumusan yang tepat akan membantu mengenali permasalahan

dengan tepat.

4.Analisis Kedepan

Tersedia data berikut analisisnya

Perlu relevansi data

Perlu pembedaan data internal dan eksternal

5.Inventarisasi alternatif dan menetapkan prioritas kegiatan

Curah pendapat

Hasil seminar

Menghimpun usulan satker

Memperhatikan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

3.2.1.2 Proses Penyusunan Rencana

1.Inventarisasi:

a. curah pendapat

b. menghimpun hasil seminar, lokakarya, raker, hasil penelitian

c. menghimpun usulan dari satker

d. memperhatikan evaluasi

e. umpan balik dari hasil audit

f. menampung usul dan saran DPR. Hasil tersebut kemudian dirangkum

menjadi kebijakan prioritas.

2. Penentuan prioritas:

a. urgensi kegiatan

b. adanya sinergi

c. luasnya jangkauan sasaran

d. multiplier effect

e. resiko dan dampak paling minim

f. langsung melayani masyarakat

g. partisipasi masyarakat

3. Penjabaran program:

a. tujuan kegiatan

b. langkah-langkah kegiatan

c. tujuan tiap langkah kegiatan

d. keperluan staff/koordinator

e. waktu kegiatan dan jadual

f. tempat

g. hubungan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya

h. antisipasi permasalahan

i. penjabaran program perlu memperhatikan:

adanya pengelompokan kegiatan berdasarkan waktu penyelesaian

lima tahun atau satu tahun

rincian menurut unit kerja pusat atau daerah

dana

unit pelaksana/satker

4.Elemen Perencanaan

Setelah memperhatikan proses umum penyusunan perencanaan perlu diperhatikan

elemen-elemen penting dalam perencanaan, yaitu:

(1) unsur perencana

(2) jangka waktu perencana, 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJPN), 5 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMN), 1 tahun Rencana Kerja – Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (Renja KL- RKAKL);

(3) Tingkat perencana: Tingkat. Departemen, tingkat. Eselon I, tingkat

Propinsi, tingkat. Kabupaten/kota, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3.2.1.3 Penganggaran

langkah berikutnya menyusun anggaran tahunan dalam bentuk RKA-KL

dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, Kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah (KPJM) dan penganggaran berbasis kinerja.

A. Struktur Penganggaran, mengacu kepada Pasal 11 ayat 5 UU 17/2003

tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pengeluaran negara dibagi

atas unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja dengan disetujui terlebih

dahulu dengan DPR RI dan dirinci menurut unit organisasi; fungsi,

program, kegiatan dan jenis belanja.

B. Prioritas Penyusunan Anggaran, penyusunan RKA-KL terdiri dari renja

kementerian dan anggaran yang diperlukan. Dalam Renja diuraikan visi,

misi, tujuan, kebijakan program, hasil yang di harapkan, kegiatan,

keluaran yang diharapkan. Di dalam RKA-KL diuraikan biaya masing-

masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang bersangkutan

yang dirinci menurut jenis belanja, perkiraan maju untuk berikutnya serta

sumber dan sasaran pendapatan kementerian.

1. Form rincian, meliputi:

(1) rincian kegiatan dan keluaran

(2) rincian anggaran belanja per kegiatan

(3) rincian anggaran pendapatan

(4) rincian perhitungan biaya

2. Form uraian, meliputi

(1) uraian kegiatan dan keluaran

(2) uraian anggaran belanja

(3) uraian anggaran belanja per jenis belanja

(4) uraian anggaran belanja dan pendapatan

3. Form Peringkasan, meliputi:

(1) ringkasan kegiatan dan keluaran

(2) ringkasan anggaran belanja per kegiatan

(3) ringkasan anggaran belanja per jenis belanja

(4) ringkasan anggaran belanja dan pendapatan.

4. Form laporan/kertas kerja.

3.2.2 Penyusunan RKA-KL

Langkah-langkah penyusunan RKA-KL diatur dalam PMK.02/2010 :

Pasal 1 : Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun

RKA-KL yang dipimpinnya.

Pasal 2 : Penyusunan RKA-KL dilakukan dengan menggunakan pendekatan

Penganggaran Terpadu, KPJM, dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Pasal 3 : Dalam menyusun RKA-KL Menteri/Pimpinan Lembaga memperhatikan

pedoman umum penyusunan RKA-KL serta wajib:

mengacu pada Surat Edaran Mentri Keuangan tentang Pagu Sementara

Tahun Anggaran 2011

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

mengacu pada Rencana Kerja K/L Tahun 2011

mengacu pada Standar Biaya Tahun 2011

mencantumkan target kinerja secara spesifik dan terukur

mencantumkan perhitungan Prakiraan Maju untuk 2 (dua) tahun kedepan

melampirkan dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan Kerja

(KAK)/Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)

melampirkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk satuan kerja Badan

Layanan Umum (BLU).

Pasal 4 (1) : Pedoman umum penyusunan RKA-KL ditetapkan yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Menteri/Pimpinan Lembaga

menyusun RKA-KL dengan menggunakan format RKA-KL dan sistem aplikasi

RKA-KL Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4 (2) : RKA-KL yang telah disusun ditandatangani oleh pejabat eselon

selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 5 (1) : RKA-KL dibahas bersama antara Kementerian Negara/Lembaga dan

komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 5 (2) : RKA-KL hasil pembahasan disampaikan kepada Kementerian

Keuangan c.q. Direktur Jendral Anggaran untuk dilakukan penelaahan dengan

meneliti:

kesesuaian dengan pagu sementara, prakiraan maju yang telah ditetapkan

tahun sebelumnya dan standar biaya

kesesuaian dengan KAK/TOR, RAB dan/atau dokumen pendukung terkait

relevansi pencantuman target kinerja dan komponen masukan (input) yang

digunakan

kesesuaian dengan hasil kesepakatan antara Kementerian Negara/Lembaga

dan komisi terkait di DPR.

Pasal 6 : Format dan tata cara penyusunan serta penelaahan RKA-KL adalah

sebagaimana ditetapkan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan

ini.

Pasal 7 : RKA-KL hasil penelaahan sebagai dasar penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Rancangan Undang-Undang

tentang APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-KL.

Pasal 8 : Dalam hal RKA-KL hasil pembahasan belum diterima Kementerian

Keuangan c.q. DJA, RAPBN, RUU tentang APBN, Nota Keuangan dan

Himpunan RKA-KL disusun berdasarkan RKA-KL yang disampaikan oleh

Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 9 (1) : Dalam hal pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR tidak

mengakibatkan perubahan RKA-KL, DPR menjadi dasar penyusunan Satuan

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Pasal 9 (2) : Satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dijabarkan lebih

lanjut untuk setiap satuan kerja menjadi Satuan Anggaran per Satuan Kerja

(SAPSK).

Pasal 10 (1) : Dalam hal terjadi perubahan RKA-K/L berdasarkan hasil

kesepakatan dalam pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR,

Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L.

Pasal 10 (2) : Penyesuaian RKA-K/L disampaikan kepada DPR untuk mendapat

persetujuan.

Pasal 10 (3) : Penyesuaian RKA-K/L yang telah disetujui DPR menjadi dasar

penyesuaian Satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan penyusunan

SAPSK.

Pasal 11 : RKA-K/L menjadi dasar penyusunan Peraturan Presiden tentang

Rincian Anggaran Pemerintah Pusat.

Pasal 12 (1) : RKA-KL yang telah disepakati oleh DPR disampaikan oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. DJA paling lambat 2

(dua) minggu sebelum penetapan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.

Pasal 12 (2) : Dalam hal RKA-KL belum diterima, Peraturan Presiden tentang

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat disusun berdasarkan RKA-KL yang

disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 13 (1) : Seluruh dokumen pendukung RKA-KL disalin dalam bentuk data

elektronik oleh K/L dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. DJA

untuk diunggah ke dalam pusat penyimpanan data elektronik/server.

Pasal 13 (2) : Dokumen pendukung RKA-KL yang telah diunggah diserahkan

kembali kepada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan untuk

disimpan.

Pasal 14 (1) : Peraturan Presiden tentang RAB Pemerintah Pusat menjadi dasar

bagi penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pasal 14 (2) : Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan

DIPA Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan

tersendiri.

Pasal 15 : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

penyusunan dan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011 diatur dengan

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Proses Penyusunan anggaran

Tahap awal dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran pihak

Kementerian Agama kota X adalah melakukan :

penelaahan tugas dan fungsi yang mengacu pada visi dan misi. Visi dan

Misi sudah ditentukan oleh Kementerian Agama RI.

Penelaahan terhadap kebijakan – kebijakan. Penalaahan ini dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan.

Membuat tujuan dan melakukan analisis kedepan dengan melakukan

relevansi data dan juga memperhatikan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya.

4.2 Penelaahan Tugas dan Fungsi

Tahap ini dilakukan setiap tahun oleh pihak Fungsional Perencana -

Kementerian Agama Kota X bersama-sama dengan kepala-kepala dari tiap seksi

untuk membahas tugas-tugas dan fungsi dari tiap seksi. Tujuannya Agar

rancangan rencana kerja yang diajukan oleh tiap seksi sesuai dengan tugas dan

fungsi dari seksi tersebut, dan tetap mengacu pada visi dan misi Kementerian

Agama Kota X. Selain itu tahap ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah ada

perubahan dalam tugas dan fungsi di tiap-tiap satker / seksi.

4.3 Penelaahan Kebijakan

Pada tahap ini Kementerian Agama kota X tidak melakukan penelaahan

kebijakan. Karena menurut pihak Kementerian Agama kota X, tahap ini dilakukan

oleh pihak Kantor Wilayah DJPBN. Pada tahap ini Kementerian Agama kota X

mengumpulkan usulan-usulan dan menetapkan usulan yang akan dilakukan oleh

pihak Kementerian Agama kota X. Selanjutnya pihak fungsional perencana juga

menganalisa kebutuhan apa yang diperlukan dalam program yang dijalankan di

tiap-tiap satker/seksi. Berikut adalah seksi-seksi yang dibawahi oleh Kementerian

Agama kota X :

Seksi Pekapontren (Pondok Pesantren)

Seksi Penamas (Penanganan Masyarakat)

Seksi Urusan Agama Islam

Seksi Madrasah dan Pendidikan agama Islam

Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf

4.4 Tujuan Penyusunan Program dan Anggaran

Tujuan dari penyusunan program dan penganggaran agar tugas pokok dan

fungsi masing-masing satuan kerja dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan

memiliki kendali yang jelas. Bagi satu seksi/satker, penyusunan program dan

rencana kerja (RKA-K/L) merupakan suatu keharusan, karena pada dasarnya

merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya sudah dialokasikan

penganggarannya yang akan dilakukan dalam 1 tahun anggaran berjalan. Tanpa

program dan rencana kerja yang jelas maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

akan berjalan tanpa arah dan kendali yang jelas. Tujuan dari penyusunan Program

dan anggaran adalah sebagai berkut :

1. Setiap satuan kerja dapat menghimpun dan membuat data seperti profile

satker/seksi dan usulan - usulan kegiatan yang akan dilakukan, dalam

mendukung penyusunan program kerja dan rencana kerja (RKA-K/L) sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Setiap satuan kerja dapat menghimpun dan membuat usulan program kerja dan

rencana kerja (RKA-K/L) yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan riil

masing-masing satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota X

yang bisa dilihat pada lampiran 1.

4.5 Melakukan Penentuan Prioritas Kegiatan - Kegiatan

Kepala fungsional perencanaan yang berada di dalam sub bagian TU

beserta kepala-kepala seksi akan mengadakan rapat untuk membahas kegiatan-

kegiatan apa saja yang harus diprioritaskan dengan memperhatikan luasnya

jangkauan sasaran serta resiko dari kegitan tersebut. Dari tiap-tiap program dan

rencana kerja di masing masing seksi yang sudah dibuat oleh tiap satker akan

dilakukan sinkronisasi data fisik. Sinkronisasi data fisik adalah tahap dimana

dilakukan pembandingan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh tiap-tiap

seksi mengenai kebenaran datanya. Kemudian Kementerian Agama kota X akan

meminta Kanwil untuk melakukan pendampingan. Maka dari itu dalam

melakukan sinkronisasi data fisik tiap-tiap seksi perlu membawa dokumen-

dokumen yang diperlukan sebagai berikut.

Seksi madrasah dan pendidikan agama islam :

data isian sebagaimana format data yang sudah ditentukan

Daftar penerima tunjangan fungsional guru madrasah non PNS, baik S1

maupun non S1 tahun 2010, dan usulan tahun 2011

Daftar penerima tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil tahun

2010, dan usulan tahun 2011

Data Profil Madrasah terbaru dalam bentuk print out maupun soft copy nya

Usulan Program dan Penganggaran 2011 dari masing-masing seksi

berdasarkan format RKA-K/L

Print out dan Back Up File daftar gaji (GPP) bulan Oktober 2010 berikut

SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan

Dana) nya

SK GTT (Surat Keputusan Guru Tidak Tetap) , PTT (Pegawai Tidak

Tetap) , dan KJM (Kelebihan Jam Mengajar) tahun 2010

Data sertifikasi guru berdasarkan tahun kelulusan, yang sudah atau belum

dibayarkan tunjangannya, termasuk data guru yang belum mengikuti

proses sertifikasi tahun 2010

Copy rekening listrik, telepon, air ledeng, yang tertinggi dan provider

internet jika ada tahun 2010

TOR atau proposal dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) usulan kegiatan

tahun 2011 yang akan diusulkan penganggarannya

Stempel Dinas

Seksi Penamas :

Surat tugas dari kepala satuan masing-masing

Data isian sebagaimana format data yang sudah ditentukan

Daftar penerima tunjangan PAH tahun 2010 berikut SK-nya, dan usulan

tahun 2011

Daftar penerima bantuan block grant lembaga pendidikan keagamaan

tahun 2010 berikut SK-nya, dan usulan tahun 2011



TOR atau proposal dan RAB usulan kegiatan tahun 2011 yang akan

diusulkan penganggarannya

Seksi pondok pesantren :

Surat tugas dari kepala satuan kerjanya masing-masing


Daftar penerima bantuan block grant kegiatan madrasah diniyah tahun

2010 berikut SK-nya, dan usulan tahun 2011





Seksi urusan agama Islam :







Seksi penyelenggaraan haji dan umroh :







Seksi penyelenggaran zakat dan wakaf :







4.6 Penjabaran Program

Tahap selanjutnya adalah, kepala fungsional perencanaan beserta kepala

tiap-tiap seksi akan melakukan penjabaran program. Penjabaran program

dilakukan untuk melihat kebutuhan apa-apa saja yang harus disediakan di tiap-tiap

program yang direncanakan. Tahap ini dilakukan juga untuk membahas solusi

dalam mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul saat program

dilaksanakan. Penjabaran program perlu memperhatikan waktu pelaksanaan dan

unit pelaksana/seksi sebagai penanggung jawab dari kegiatan tersebut.

4.7 Rencana Kerja KL

Langkah berikutnya adalah membuat Rencana Kerja KL. Dalam Rencana

Kerja KL terdapat 3 formulir. Pada formulir pertama akan diuraikan visi, misi,

tujuan, kebijakan program, hasil yang di harapkan, kegiatan, keluaran yang

diharapkan yang bisa dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 penjelasan umum RENJA K-L

Sumber tabel : Kebijakan Reformasi Perencanaan anggaran kementerian

Keterangan : Untuk komponen nomor 4 kegiatan prioritas pihak KL bersifat

confidential.

Kemudian formulir kedua, terdiri dari tiga bagian yaitu

I. Umum

II. hasil outcome dan indikator

III. kegiatan dan sumber pendanaan.

Dibagian pertama pada formulir II ini akan diuraikan mengenai nama

kementerian, sasaran, nama program dan pendanaan. Kemudian bagian kedua

akan menguraikan tentang hasil outcome dan inikator kinerja. Bagian ini bisa

dilihat pada tabel 4.2.

Tabel4.2 RENJA KL

Sumber tabel : Kebijakan Reformasi Perencanaan anggaran Kementerian

Pada bagian ketiga dari formulir II Renja KL ini terbagi lagi menjadi 3 bagian

yaitu :

A. Uraian kegiatan

B. Sumber pendanaan

C. Rincian pendanaan

Pada poin A berisi tentang uraian dari riap-tiap kegiatan. Seperti prioritas

kegiatan,jenisnya, terget, indikator kinerjanya dan lain-lain yang dapat dilihat di

tabel 4.3.

Tabel4.3kegiatan dan sumber pendanaan

Sumber tabel: Kebijakan dan Reformasi anggaran Kementerian

Keterangan :

N : Prioritas Nasional.

Prioritas nasional terdiri dari : reformasi birokrasi dan tata kelola,

pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,

infrastuktur, iklim investas dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan

pengolahan bencana, kebudayaan kreatifitas dan inovasi teknologi, daerah

tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.

B : Prioritas Bidang.

Prioritas Bidang terdiri dari : bidang politik hukum dan keamanan,

bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat.

K/L : Alokasi K/L di Kementerian Agama yaitu penyediaan SDM seperti

penyediaan guru di tingkat madrasah

Masih dalam bagian formulir Renja K/L. Tabel 4.4 ini berisi tentang sumber-

sumber pendanaan bagi tiap-tiap kegiatan yang akan dijalankan nantinya.

Tabel4.4 Sumber Pendanaan


Selanjutnya di tabel 4.5 akan menginput data mengenai rincian kegiatan yang

sumber pendanaannya berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) atau

Pendanaan dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN).

Tabel 4.5 Rincian Pendanaan PHLN atau PDN


Pada formulir ketiga yang bisa dilihat pada table 4.6, berisi tentang ringkasan

dari seluruh program yang sudah dibuat oleh tiap-tiap satker/seksi beserta

dengan outcome, indikator, target dan mengenai kebijakan-kebijakan baru.

Yang kemudian akan ditandatangani oleh kepala kantor Kementerian Agama

Kota X.

Tabel 4.6 Usulan Program/kegiatan/target baru


4.8 Penyusunan RKA-KL

1. Pada bulan Januari dan Februari tahun 2010 tiap-tiap seksi akan mulai

menyusun usulan-usulan dan rencana baru untuk membuat kegiatan dan

program. Renja KL disusun dengan pendekatan berbasis kinerja. Renja KL

ini harus memuat :

kebijakan

program

kegiatan

sementara tiap-tiap seksi mulai meyusun rencana-rencana kegiatan baru,

kepala fungsional perencanaan bersama dengan kepala kantor akan

melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan tiap-tiap satker/seksi

yang sudah dijalankan pada tahun lalu. Setelah mendapatkan hasil dari

evaluasi akan dilakukan reward and punishment. Namun reward and

punishment ini ternyata baru akan mulai diterapkan oleh Kementerian

Agama kota X di tahun 2012.

2. bulan Maret tahun 2010, pihak Kementerian Agama kota X yang diwakili

oleh kepala fungsional peencanaan sudah mulai menyerahkan rancangan

kegiatan yang sudah di susun di bulan sebelumnya (Februari) kepada

pihak Kanwil DJPBN. Untuk nanti akan dibahas oleh seberapa besar pagu

anggaran untuk tiap-tiap kementerian/lembaga yang diberikan oleh

kementerian keuangan. Besarnya pagu yang diberikan ini dilihat

berdasarkan hasil evaluasi kinerja tiap-tiap kementerian/lembaga. (tahap

ini diluar dari topik yang dibahas oleh penulis) namun terkadang tahap ini

mengalami hambatan yaitu keterlambatan jadwal dalam menyerahkan

rancangan kegiatan, dikarenakan terlambatnya beberapa seksi dalam

menyerahkan rancangan nya.

3. Kementerian Agama kota X akan melakukan lagi pembahasan mengenai

RKA-KL dengan DPR pada bulan Juni 2010. Pembahasan ini dilakukan

untuk melakukan penyesuaian terhadap insiatif-inisiatif baru. Inisiatif-

inisiatif baru ini dapat dilakukan apabila masih sesuai dengan Rencana

Kerja Prioritas (RKP), pencapaian sasaran kinerja kementerian dan tidak

melebihi pagu anggaran.

4. Pada bulan Juli tahun 2010, pihak Kementerian Agama kota X akan

melakukan penelaahan terhadap RKA-KL setelah sebelumnya dilakukan

pembahasan bersama DPR. Penelaahan ini meliputi :

a. Kelayakan anggaran terhadap sasaran

Kelayakan disini dilihat dari apakah anggaran (pagu) yang

diberikan dari pihak menteri keuangan sesuai dalam artian

mencukupi tiap-tiap kegiatan yang sudah dibuat oleh tiap-tiap

satker/seksi di Kementerian Agama kota X dapat tercapai sesuai

sasaran.

b. Konsistensi sasaran kinerja kementerian dengan RKP

5. Kemudian di bulan Agusutus tahun 2010, Kementerian Agama kota X

akan meghimpun RKA-KL yang sudah ditelaah sebelumnya untuk

digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan, RAPBN, RUU

APBN dan sebagai dokumen pendukung pembahasan RAPBN. RKA-KL

yang sudah dikumpulkan akan kemudian menjadi dasar bagi Menteri

Keuangan untuk menetapkan pagu RKA-KL yang bersifat final atau

disebut pagu definitif.

6. Setelah pagu definitif ditetapkan, pihak Kementerian Agama kota X akan

menunggu berita acara untuk melakukan rencana penarikan dari pihak

menteri keuangan Setelah sebelumnya dilakukan proses pembahasan ulang

mengenai RAPBN dan lain-lain oleh pihak DPR. Proses ini dilakukan

untuk mengoptimalisasikan pagu anggaran dan mencari kesepakatan

mengenai pembahasan RAPBN dan RUU APBN di tingkat pusat. Namun

terkadang pihak pusat terlambat untuk memberikan berita acara sehingga

pihak Kementerian Agama kota X hanya memiliki waktu yang sedikit

untuk mempersiapkan data-data yang harus dipenuhi untuk proses

selanjutnya.

7. Saat pagu definitif sudah jelas dan sudah menentukan bagian-bagian untuk

tiap-tiap satker/seksi (RKA-KL terlampir) pihak Kementerian Agama kota

X akan mendapatkan surat panggilan dari Kanwil DJPBN untuk

melakukan tahap pengesahan. Pihak Kementerian Agama kota X akan

mencetak DIPA yang kemudian akan disahkan dan ditandatangani oleh

kepala kantor Kementerian Agama kota X. Sekitar pertengahan Desember

2010 pihak kanwil DJPBN akan mendistribusikannya ke KPPN (Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara). KPPN akan membagikan ke satker-

satker yang ada di bawah naungan KPPN Kota X (KPPN Kota X

menaungi tiap-tiap satker di kota X, Y dan Z) . Kemudian akan dicairkan

dan dibagikan dari KPPN Kota X kepada Kementerian Agama kota X.

Gambar 4.1 Siklus Penyusunan RKA-KL Kementerian Agama kota X

Sumber gambar : Kementerian Agama Kota X (diolah kembali oleh penulis)

Januari-Februari

2010

Pengajuan usulan

rencana baru

untuk RKA-KL

2011

Maret 2010

Menyerahkan

rancangan

kegiatan

kepada pihak

kanwil DJPBN

Juni 2010

Melakukan

pembahasan

dengan DPR

mengenai RKA-

KL

Juli 2010

Melakukan

Penelaahan

terhadap

RKA-KL

Agustus 2010

Menghimpun RKA-

KL untuk digunakan

sebagai dasar untuk

pagu yang bersifat

final

September 2010

Menunggu surat

panggilan dari

Kanwil untuk

melakukan rencana

penarikan

Desember 2010

Pengesahan oleh

kepala kantor dan

Kanwil DJPBN dan

pencairan RKA-KL

dari KPPN Bogor

1 2

7

5

4

3

6

4.9 Perbandingan Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Agama kota X dengan PMA nomor 85 tahun 2008

Tahapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama kota X dalam

melakukan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah sebagai

berikut:

Melakukan penelaahan tugas dan fungsi

Menyusun tujuan penyusunan program kegiatan dan anggaran

Melakukan penentuan prioritas-prioritas kegiatan

Melakukan penjabaran program

Menyusun Renja K/L

Melakukan pengajuan usulan rencana baru untuk RKA-KL 2011

Menyerahkan rancangan kegiatan kepda pihak kanwil

Mengikuti diskusi dengan DPR mengenai RKA-KL

Melakukan penelaahan terhadap RKA-KL

Menghimpun RKA-KL untuk digunakan sebagai dasar pembuatan

pagu yang bersifat fix

Menunggu berita acara untuk melakukan rencana penarikan

Pengesahan dan pencairan RKA-KL

Pada dasarnya, pihak Kementerian Agama Kota X sudah melakukan

tahapan-tahapan dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sudah

hampir sesuai dengan tahapan yang tertera pada PMA 85 Tahun 2008. Pihak

Kementerian Agama Kota X hanya tidak melakukan tahapan dalam

penelaahan kebijakan, karena menurut mereka tahapan itu dlakukan di tingkat

kanwil.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah membahas mengenai proses penyusunan anggaran di kementerian

agama kota X pada bab sebelumnya, penulis mencoba memberikan

kesimpulan pada bab terakhir ini, yaitu:

1. Proses penyusunan anggaran di Kementerian Agama kota X sudah hampir

sesuai dengan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak pusat.

2. Pihak Kementerian Agama kota X tidak melakukan tahap penelaahan

kebijakan dalam proses penyusunan RKA-KL. Namun pada tahap ini

Kementeian Agama Kota X melakukan pemilahan terhadap usulan-usulan

yang akan digunakan oleh Kementerian Agana Kota X.

3. Terkadang terjadi keterlambatan penyampaian data-data/usulan mengenai

rencana kerja dari tiap-tiap satker/seksi yang menghambat proses

penyusunan anggaran di Kementerian Agama kota X.

4. Pihak pemerintah pusat juga terkadang telambat dalam penyampaian

berita-berita acara sehingga menyisakan waktu yang terlalu sedikit bagi

pihak Kementerian Agama kota X dalam menyiapkan data-data yang harus

disiapkan.

5. Secara keseluruhan Kementerian Agama kota X telah memenuhi

permintaan data dan informasi kepada penulis selama proses magang

berlangsung.

Berdasarkan prosedur yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa

tidak ada masalah sigifikan yang terjadi dan menghambat proses penyusunan

anggaran. Semua hal sesuai dengan standar dan undang-undang yang berlaku di

Indonesia.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan serangkaian proses magang selama kurang lebih 3,5

bulan, penulis ingin memberikan beberapa saran berdasarkan pengalaman yang

telah didapat. Penulis membaginya menjadi 2, yaitu saran untuk Program Vokasi

Universitas Indonesia Bidang Studi Akuntansi, dan saran untuk Kantor

Kementerian Agama kota X sebagai instansi tempat penulis melaksanakan

kegiatan magang. Penulis berharap semoga saran yang diberikan dapat berguna

bagi kedua elemen di atas di masa yang akan datang.

5.2.1. Saran untuk Program Vokasi Universitas Indonesia Bidang Studi

Akuntansi

1. Memperbanyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk pelaksanaan

program magang, karena program magang ini sangat berguna bagi para

mahasiswa dalam memperoleh pengalaman dalam menghadapi dunia

pekerjaan.

2. Buku pedoman laporan karya akhir seharusnya diberikan jauh hari sebelum

mahasiswa mengadakan pertemuan dengan dosen pembimbing agar

mahasiswa tidak kebingungan dan mempunyai pedoman dalam membuat

laporan.

3. Sebaiknya Program Vokasi Akuntansi juga memberikan modul tata cara

penulisan tugas akhir, agar mahasiswa dapat menulis laporan karya akhirnya

dengan sistematis dan teratur sesuai tata bahasa dan enak dibaca oleh para

pembacanya kelak.

4. Sebaiknya Program Vokasi Akuntansi dapat lebih komunikatif dengan

mahasiswa dalam hal pemberitahuan jadwal presentasi laporan, karena sempat

terjadi miscommunication sehingga mahasiswa yang seharusnya ditetapkan

oleh dosen untuk maju tanggal sekian, namun tiba-tiba berubah tanpa

sepengetahuan mahasiswa yang bersangkutan.

5.2.2 Saran untuk Kementerian Agama Kota X

1. Meningkatkan pengendalian mutu terhadap efektifitas para karyawan dengan

tidak membiarkan banyak waktu terbuang dan tidak efektif bagi para

karyawannya yang tidak melakukan kegiatan apa-apa.

2. Perlu memberikan pelatihan terhadap karyawan, agar pekerjaan yang

dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif lagi. Sehingga program-program

yang sudah di buat pun dapat terlaksana dengan baik.

3. Mulai menerapkan sistem reward and punishment dalam tahap evaluasi untuk

memacu kayawan dalam bekerja lebih baik lagi.

DAFTAR REFERENSI

Dedi Nordiawan dkk, 2007. Akuntansi Pemerintahan , Jakarta : Salemba Empat.

Kebijakan penyusunan program dan penyusunan anggaran Departemen Agama

2009-2010.

Peraturan Menteri Agama 85 Tahun 2008 tentang Proses Penyusunan anggaran

Departemen Agama.

Peraturan Menteri Keuangan 02 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011.

Lampiran 1

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Documents

Contoh Tugas Akhir UI