Teks Pidato Bahasa IndonesiaUntuk memenuhi tugas Ujian Praktek Berbicara Bahasa Indonesia

TopikHiburan

TemaPerfilman

Judul

Pencabutan Hak Pendistribusian Film Asing ke Indonesia

Oleh

Fithrotul Mumtaz (7)14952

XII Akselerasi ’09 - ‘11

SMA NEGERI 1 MALANG

Jalan Tugu Utara No. 1

Telp. 366454

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat Ibu Hana selaku penguji ujian praktik bahasa Indonesia

dan teman-teman yang saya cintai.

Tiada seindah kata yang patut kita ucapkan pada pagi yang cerah ini selain

ucapan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nyalah pada hari ini

kita dapat melaksanakan ujian praktik bahasa Indonesia.

Pada kesempatan ini saya akan berpidato dengan topik Pencabutan Hak

Distribusi Film Asing ke Indonesia.

Hadirin yang terhormat,

Berita tentang Pencabutan Hak Distribusi Film Asing ke Indonesia yang akhir

akhir ini sering dibicarakan di media massa menimbulkan pro dan kontra di

masyarakat Indonesia. Seniman Indonesia yang pro terhadap keputusan ini akan

lebih leluasa untuk berkarya dalam bidang film, sedangkan masyarakat Indonesia

yang kontra, menganggap bahwa peraturan baru mengenai dunia hiburan di

Indonesia, yakni “Bea masuk atas hak distribusi” yang tidak lazim dan tidak

pernah ada dalam praktik bisnis film di seluruh dunia tidak perlu dilaksanakan.

Hadirin yang berbahagia,

Meskipun banyak pihak yang kontra terhadap keputusan tentang bea masuk atas

hak distribusi benar benar menolak, Ditjen Bea Cukai tidak mau menanggapi

seluruh penolakan tersebut. Menurut pihak Motion Picture Association (MPA),

Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia (Ikapifi) dan Bioskop XXI ketentuan itu

tidak lazim di negara mana pun di dunia ini sehingga MPA sebagai asosiasi

produser film Amerika memutuskan bahwa selama ketentuan bea masuk atas hak

distribusi film impor itu diberlakukan, seluruh film Amerika Serikat tidak akan

didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia sejak Kamis, 17 Februari 2011.

Menurut mereka, film bioskop bukan barang dagangan sebagaimana

produk otomotif, melainkan karya cipta yang tidak bisa diperjualbelikan. Film

bioskop merupakan hak cipta yang diberikan oleh pemilik film kepada bioskop.

Penonton hanya membayar tanda masuk untuk bisa menikmatinya dan tidak bisa

membawa film sebagai barang.

Film-film impor baru yang telah masuk dan telah membayar bea masuk

sesuai ketentuan yang berlaku selama ini, tidak akan ditayangkan di Indonesia,

sedangkan film-film impor yang sedang tayang, bisa dicabut sewaktu-waktu

apabila pihak pemilik film impor menyatakan mencabut hak edarnya di Indonesia.

Hadirin yangn saya cintai,

Berita tersebut menimbulkan banyak kontroversi dari berbagai pihak. Bagaimana

tidak? Dunia perfilman Indonesia akan dirugikan dalam berbagai hal.

Akibat langsung dicabutnya hak distribusi film impor untuk Indonesia,

Ditjen Bea Cukai akan kehilangan rencana anggaran pendapatan dari film impor

atas bea masuk barang dan Pemda akan kehilangan 10-15% pajak tontonan

sebagai pendapatan asli daerah. XXI Cinepleks dengan sekitar 500 layarnya akan

kehilangan pasokan ratusan judul film setiap tahun, sementara film nasional saja

selama ini baru mampu memproduksi 50-60 judul per tahun. Dengan akan

merosotnya jumlah penonton film impor bioskop, eksistensi industri bioskop di

indonesia akan terancam. Apakah Indonesia mau dikucilkan dalam pergaulan

perfilman internasional ? Tentu saja tidak. Nasib sepuluh ribu karyawan XXI

Cinepleks dan keluarganya akan terancam, Industri food dan beverage cafe-resto

akan terkena dampaknya, juga pengunjung pusat perbelanjaan, tempat parkir, dll.

Karena itu, industri perfilman nasional harus meningkatkan jumlah

produksi dan jumlah kopi filmnya bila ingin memanfaatkan peluang tersebut yang

berarti harus meningkatkan permodalannya sementara kecenderungan penonton

film Indonesia terus merosot.

Apakah penggemar film-film impor Indonesia mau negeri ini kembali ke

tahun 1960-an saat film-film Amerika diboikot di Indonesia? Sudah pasti

jawabannya tidak. Mereka tidak akan mau kehilangan hak atas informasi dan hak

untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, lapangan pekerjaan di bidang

perfilman.

Selain untuk menanggulangi permasalahan ini dan Kemenkeu tidak akan

kehilangan Rencana Anggaran Pendapatan dari Pph film impor, ketentuan tidak

lazim tersebut yang merupakan tafsir baru atas UU/peraturan tentang perpajakan

yang lama itu harus dicabut.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Atas perhatian

hadirin, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.