13
PNPM MANDIRI PERUMAHAN PERMUKIMAN

PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PNPM MANDIRIPERUMAHAN PERMUKIMAN

Page 2: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pelaksanaan PROGRAM PNPM MANDIRI

PERKIMDasar :

1.Surat dari Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya, Nomor : UM.01.01-Ds/1167/2009 tanggal 17 Nop 2009

2.Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Nomor : 648/22639/2009 tanggal 7 Des 2009.

Page 3: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kab/Kota Jawa Tengah Yang Tercantum Dalam PelaksanaanKab/Kota Jawa Tengah Yang Tercantum Dalam PelaksanaanPNPM Mandiri Perkim Th. 2010PNPM Mandiri Perkim Th. 2010

1. Kota Semarang2. Kota Surakarta3. Kota Magelang4. Kota Pekalongan

5. Kab. Banyumas6. Kab. Sukoharjo7. Kab. Magelang8. Kab. Wonogiri9. Kab. Demak10. Kab. Wonosobo11. Kab. Jepara12. Kab. Grobogan13. Kab. Pati

14. Kab. Rembang15. Kab. Batang16. Kab. Cilacap (CSR)17. Kab. Kendal 18. Kab. Semarang (CSR)19. Kab. Tegal20. Kab. Brebes21. Kab. Purbalingga22. Kab. Kudus (CSR)23. Kab. Pekalongan24. Kab. Pemalang25. Kab. Banjarnegara26. Kab. Sragen

Page 4: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Program PNPM Mandiri Perkim ini segera dilaksanakan dng ketentuan :

1. Program telah dilaunching pada tanggal 14 Oktober 2009.2. Sesuai dengan Perpres 13 Tahun 2009 ttg Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan, bahwa PNPM Mandiri Perkim mrpk bagian dari Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan Bagian Program Pemberdayaan Masyarakat malalui PNPM Mandiri dibawah Kemenko Kesra.

3. Berkenaan dng hal tsb maka bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) yang sdh berjalan harus bersinergi dengan kebijakan PNPM mandiri, baik dalam penyusunan program, penetapan lokasi, pembentukan kelembagaan maupun teknis pelaksanaan di lapangan.

4. Kab/Kota yang telah mengusulkan lokasi kegiatan BSP2S maupun PKP utk T.A. 2010, dapat menyesuaikan dgn Permenegpera No. 05/Permen/M/2009 ttg Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkim

5. Pemprov/ Kab/ Kota dapat segera menyampaikan data kondisi rumah dan/ atau perumahan tidak layak huni, dengan merinci rumah yang telah atau sedang ditangani baik oleh Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat, sbg pendukung proses pengusulan penganggaran PNPM Mandiri Perkim sbg prioritas utama.

Page 5: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BANYAKNYA RUMAH KAB/KOTA DI JAWA TENGAH TH 2007

1. Kota Semarang 386.736

2. Kota Surakarta 141.440

3. Kota Magelang 35.264

4. Kota Pekalongan 65.312

5. Kab. Banyumas 396.224

6. Kab. Sukoharjo 221.216

7. Kab. Magelang 305.696

8. Kab. Wonogiri 273.632

9. Kab. Demak 270.576

10. Kab. Wonosobo 193.760

11. Kab. Jepara 274.624

12. Kab. Grobogan 373.680

13. Kab. Pati 331.120

14. Kab. Rembang 154.432

15. Kab. Batang 167.328

16. Kab. Cilacap (CSR) 424.608

17. Kab. Kendal 261.424

18. Kab. Semarang (CSR) 240.816

19. Kab. Tegal 336.520

20. Kab. Brebes 448.416

21. Kab. Piurbalingga 198.880

22. Kab. Kudus (CSR) 190.512

23. Kab. Pekalongan 185.632

24. Kab. Pemalang 317.952

25. Kab. Banjarnegara 212.544

26. Kab. Sragen 246.928

Page 6: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PROSENTASE BANYAKNYA RUMAH BERLANTAI TANAH KAB/KOTA DI JAWA

TENGAH TH 20071. Kota Semarang 7,69

2. Kota Surakarta 2,50

3. Kota Magelang 4,77

4. Kota Pekalongan 6,31

5. Kab. Banyumas 18,09

6. Kab. Sukoharjo 13,58

7. Kab. Magelang 34,13

8. Kab. Wonogiri 24,15

9. Kab. Demak 36,91

10. Kab. Wonosobo 26,54

11. Kab. Jepara 31,92

12. Kab. Grobogan 70,64

13. Kab. Pati 36,96

14. Kab. Rembang 52,34

15. Kab. Batang 38,31

16. Kab. Cilacap (CSR) 24,44

17. Kab. Kendal 41,98

18. Kab. Semarang (CSR) 31,33

19. Kab. Tegal 16,25

20. Kab. Brebes 25,73

21. Kab. Purbalingga 21,94

22. Kab. Kudus (CSR) 9,26

23. Kab. Pekalongan 18,01

24. Kab. Pemalang 26,55

25. Kab. Banjarnegara 23,26

26. Kab. Sragen 44,91

Page 7: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PROSENTASE BANYAKNYA RUMAH BERDINDING BAMBU KAB/KOTA DI JAWA

TENGAH TH 20071. Kota Semarang 0,12

2. Kota Surakarta 2,97

3. Kota Magelang 1,15

4. Kota Pekalongan 4,58

5. Kab. Banyumas 12,76

6. Kab. Sukoharjo 9,46

7. Kab. Magelang 12,60

8. Kab. Wonogiri 6,39

9. Kab. Demak 6,08

10. Kab. Wonosobo 0,74

11. Kab. Jepara 2,18

12. Kab. Grobogan 8,87

13. Kab. Pati 14,86

14. Kab. Rembang 20,72

15. Kab. Batang 3,82

16. Kab. Cilacap (CSR) 29,81

17. Kab. Kendal 2,70

18. Kab. Semarang (CSR) 1,07

19. Kab. Tegal 9,41

20. Kab. Brebes 18,00

21. Kab. Purbalingga 19,66

22. Kab. Kudus (CSR) 3,04

23. Kab. Pekalongan 8,15

24. Kab. Pemalang 9,71

25. Kab. Banjarnegara 4,25

26. Kab. Sragen 15,26

Page 8: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PROSENTASE BANYAKNYA RUMAH TIDAK PUNYA TEMPAT BUANG AIR BESAR DI KAB/KOTA DI JAWA TENGAH TH 2007

1. Kota Semarang 3,00

2. Kota Surakarta 1,09

3. Kota Magelang 5,10

4. Kota Pekalongan 11,75

5. Kab. Banyumas 38,87

6. Kab. Sukoharjo 14,90

7. Kab. Magelang 24,96

8. Kab. Wonogiri 5,58

9. Kab. Demak 38,64

10. Kab. Wonosobo 15,07

11. Kab. Jepara 9,84

12. Kab. Grobogan 21,62

13. Kab. Pati 17,73

14. Kab. Rembang 40,22

15. Kab. Batang 43,94

16. Kab. Cilacap (CSR) 22,92

17. Kab. Kendal 36,92

18. Kab. Semarang (CSR) 14,31

19. Kab. Tegal 39,67

20. Kab. Brebes 49,35

21. Kab. Purbalingga 36,38

22. Kab. Kudus (CSR) 16,53

23. Kab. Pekalongan 41,25

24. Kab. Pemalang 47,33

25. Kab. Banjarnegara 41,86

26. Kab. Sragen 12,67

Page 9: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kriteria Umum PNPM Mandiri Perkim• Kab/Kota memiliki kebijakan, program, dan kegiatan

perumahan dan permukiman• Kab/Kota memiliki lembaga yang menangani program

dan kegiatan perumahan dan permukiman• Kab/Kota yg memiliki dana penyertaan untuk

melaksanakan program dan kegiatan perumahan dan permukiman

• Merupakan lokasi PNPM Mandiri• Tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan• Terdapat kebutuhan rumah dan/atau perumahan

dan/atau permukiman dalam PJM Pronangkis atau RTK

Page 10: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kriteria Khusus PNPM Mandiri Perkim• Sesuai rencana tata ruang Kab/Kota• Kepadatan bangunan paling rendah 50

unit per hektar di perkotaan, dan/atau 30-50 unit per hektar di perdesaan

• Paling rendah 40% kondisi bangunan tidak memenuhi persyaratan layak huni

• PSU perumahan dan permukiman mengalami penurunan kualitas lingkungan atau belum memenuhi syarat kelayakan.

Page 11: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kriteria Lembaga Pengelola Stimulan1. Jenis Lembaga :- Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau- Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), atau- Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)2. Syarat :- Berbadan Hukum- Telah Mwelaksanakan Rapat Anggota Tahunan- Direkjomendasi oleh masyarakat penerima

manfaat3. Diaudit oleh instani berwenang.

Page 12: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kriteria Kesiapan Lokasi Peningkatan Kualitas Kampung. • Ditetapkan sbg kampung kumuh/tidak layak huni oleh Pemda

Kab/ Kota• Ditetapkan sbg kiawasan permukiman dalam tata ruang

wilayah• Diprioritaskan oleh Pemda Kab/Kota untuk ditangani secara

terpadu• Telah memiliki Rencana Tindak Komunitas (RTK)/ Community

Action Plan (CAP) yang disusun oleh masyarakat dan diakomodasikan dalam rencana pembangunan daerah

• Dapat merupakan bagian dari lokasi Penanggulangan Kemiskinan

• Terjadi penurunan kondisi sosial dan lingkungan yang dpt berdampak negatif bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Page 13: PNPM MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kriteria Penurunan Kondisi Sosial dan Lingkungan PKK• Tumbuh dan berkembang penyakit sosial spt

kenakalan remaja, wabah penyakit, tindak asusila, tindak kriminal, dll

• Kepadatan bangunan (KDB) paling sedikit 60%• Tata bangunan tidak teratur/hampir tdk berpola• Paling sedikit 60% kondisi bangunan tidak

layak(mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan)

• Terlayani PSD/PSU paling banyak 60%.