PAPER

Implementasi politik strategi nasional dibidang politik dan hukum

Disusun untuk memenuhi tugas

Pendidikan Pancasila

Dosen pengampu : Natal Kristiono,S.Pd.,M.H.

Disusun oleh:

Sekar Rachmawati (4201413039)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN AKADEMIK 2013/2014

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Ilahi Robbi, akhirnya kami dapat

menyelesaikan makalah mengenai Politik Strategi Nasional. Makalah ini dimaksudkan untuk

mempermudah mahasiswa dalam memahami bahan ajar kewarganegaraan bab politik strategi

nasional. Dengan penyajian yang ringkas dimaksudkan agar mahasiswa dapat memahami

makalah mengenai politik strategi nasional dengan pemahaman yang baik.

Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam

makalah ini karena kami menyadari bahwa tiada gading yang tak retak . Terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu proses pembuatan paper ini.

Semarang, Mei 2014

Penyusun

ABSTRAK

Politik dan Strategi Nasional merupakan landasan operasional Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang bersumber dari Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, Undang-

Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sejak tahun 2004 Politik dan Strategi Nasional merupakan

kewenangan Presiden dan Wakil Presiden, dijabarkan melalui Visi dan Misi Presiden dan

Wakil Presiden untuk jangka waktu lima tahun. Politik dan Strategi Naional merupakan

pencerminan masalah kesejahteraan, dan pertahanan keamanan sebagai wujud politik

pembangunan yang dilaksanakan melalui visi dan misi pemerintah. Untuk melaksanakan

pembangunan tersebut diperlukan telaahan strategis, perkiraan strategis dan batas waktu

perkiraan strategis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang merdeka

tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa proklamasi di tahun

1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama tentang

kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik. Pada awal masa kemerdekaan, kondisi

politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi indonesia masih morat-marit dan tidak

stabil. Namun, setelah beberapa tahun berlalu kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur

dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem

pemerintahannya sendiri. Pada saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika

Serikat, banyak negara yang terpengaruh oleh kedigdayaan kedua negara tersebut. Kedua

negara tersebut saling berlomba ntuk menunjukkan kepada dunia siapa yang lebih hebat.

Untuk melancarkan usaha mereka tersebut, mereka banyak meletakkan pengaruh di beberapa

negara dunia sehingga negara-negara tersebut akan mendukung usaha dan tindak tanduk

mereka. Mereka saling berlomba dalam segala hal, mereka berlomba untuk mendapatkan

simpati dan empati serta bantuan dari negara-negara di dunia. Oleh karenanya banyak negara-

negara di dunia yang menjadi pengikut mereka. Pada saat itu dunia di bagi dalam dua

kelompok, blok barat dan blok timur. Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak terpengaruh oleh

keadaan yang terjadi. Indonesia dan beberapa negara lainnya berkoordinasi dan membentuk

sebuah kelompok yang tidak memihak salah satu dari kedua blok tersebut, kelompok tersebut

dikenal dengan gerakan negara-negara non-blok. Pada saat itu Indonesia menganut politik

bebas aktif yang berarti tidak terikat dengan salah satu kelompok yang ada pada saat itu, dan

aktif yang berarti aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan kerja sama

antar negara-negara di dunia di segala bidang. Selain itu Indonesia juga menetapkan strategi

nasional untuk mengembangkan negara dan menjaga keutuhan negara. Saat ini banyak

pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang di anut oleh

Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas

aktif tersebut. Oleh karena itu, kiranya kami perlu untuk membahas tentang politik dan

strategi bangsa Indonesia. Kami akan coba untuk membahas hal tersebut dalam makalah kami

yang kami beri judul “Politik Dan Strategi Nasional”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari Politik, strategi, politik nasional,dan strategi nasional?

2. Apa yang menjadi dasar pemikiran dalam perumusan politik strategi nasional?

3. Bagaimana proses penyusunan politik strategi nasional?

4. Bagaimana implementasi dari politik strategi nasional dalam bidang politik?

5. Bagaimana implementasi dari politik strategi nasional dalam bidang hukum?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian dari Politik, strategi, politik nasional,dan strategi

nasional.

2. Untuk mengetahui dasar pemikiran dalam perumusan politik strategi nasional.

3. Untuk mengetahui proses penyusunan politik strategi nasional.

4. Untuk mengetahui implementasi dari politik strategi nasional dalam bidang politik.

5. Untuk mengetahui implementasi dari politik strategi nasional dalam bidang hukum.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik, Strategi, dan Polstranas

Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan

masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan.

Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk

lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi

kepentingan penggunaan, yaitu :

a. Dalam arti kepentingan umum (politics)

Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum,

baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik

(Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat

yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki

disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita

inginkan.

b. Dalam arti kebijaksanaan (Policy)

Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap

lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita

kehendaki.

Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :

- proses pertimbangan

- menjamin terlaksananya suatu usaha

- pencapaian cita-cita/keinginan

Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah

dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan

dengan :

a. Negara

b. Kekuasaan

c. Pengambilan keputusan

d. Kebijakan umum

e. Distribusi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art of the general

atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz

berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk

memenangkan peperangan, sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik. Dalam abad

modern dan globalisasi, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni

seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu

ekonomi maupun olah raga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan

kemenangan atau pencaipan suatu tujuan.

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk

mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional

adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan,

pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk

mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik

nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi

nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang.

B. Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang

terkandung dalam system manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD

1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen

nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional,

karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa

Indonesia.

C. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem

kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan

bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan

suprastruktur politik, lembagalembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA.

Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik

yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi

kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan

(pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan

memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur

oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan

Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh

rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang

disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji

Presiden/Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam

menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sebelumnya

Politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.

Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang

akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara

negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat

dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang. Dalam era reformasi saat ini

masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi

nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.

D. Implementasi Politik dan Strategi Nasional

Implementasi politik strategi nasional di bidang politik:

1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan

masalah– masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–

undang.

2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan

kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara

kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga

tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung

jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang

jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis

dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati

keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan

pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan

perundang–undangan dibidang politik.

5. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan

aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan

secara efektif terhadap kineja lembaga–lembaga negara dan meningkatkan

efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi

dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya

kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan

tegaknya negara hukum.

2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui

dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui

perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif,

termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui

program legalisasi.

3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum,

keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan

hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam

bentuk undang undang.

5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum,

termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan

kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana

dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya

adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian

asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu

yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses

pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses

pembuatan keputusan dalam negara. Sedangkan kata strategi berasal dari bahasa

Yunani Strategia  yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa

Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan

konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian

politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai

suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara

melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh

politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung

terwujudnya politik nasional.

Politk Strategi Nasional disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat

dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945,

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen

nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional,

karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa

Indonesia. Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai

oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah

pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas

pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar

dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap

penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan

sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.

B. Saran

Dalam membahas Politik Strategi Nasional harus tetap berpedoman pada Pancasila dan

UUD 1945. Setiap hal yang berhubungan dengan politik harus berlandaskan Pancasila.

Begitu juga dengan kinerja pemerintah daam menerapkan Strategi Politik Nasional

yakni harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah diharapkan mampu

berintegritas dan membuat strategi politik yang mampu menjiwai seluruh bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

http://id.wikipedia.org/wiki/

Geopolitik_di_Indonesia#Implementasi_dalam_Kehidupan_Politik.htmldiakses pada tanggal

22 Mei 2014

http://risdyanto.blogspot.com/2013/05/makalah-politik-dan-strategi-nasional.html diakses

pada tanggal 22 Mei 2014

http://www.lemhannas.go.id/portal/daftar-artikel/1630-implementasi-konsepsi-ketahanan-

nasional-dan-perkembangannya.htmldiakses pada tanggal 22 Mei 2014