POLITIK, sebuah kata yang banyak mengandung makna,

karena politik tidak terlepas dari kehidupan manusia baik

sebagai individu maupun sebagai warga negara. Sebagai bagian

dari umat manusia, maka baik secara sadar maupun tidak sadar

tiap manusia pasti melakukan kegiatan yang bersifat politik. Atas

dasar itu, Aristoteles dalam bukunya Politics (ditulis tahun 335

SM) dikatakan “secara alamiah manusia adalah mahluk yang

berpolitik”. Dalam bahasa latin atau yunani disebut “Zoon

Politicon” Yang dimaksudkan Aristoteles adalah bahwa politik

merupakan hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan

bermasyarakat. Jika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama

lain, maka mereka tidak lepas dari keterlibatan dalam hubungan

yang bersifat politik. Aristoteles melihat hal ini sebagai

kecenderungan alami dan tak dapat dihindarkan oleh manusia

dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya

daripada bekerja sama dengan orang lain.

Politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni

”polis” yang artinya ”negara-kota”. Antara abad XVI sampai

abad XX, ”politik” diartikan secara lebih sempit dibandingkan

dengan pengertian yang dipahami orang-orang Yunani. Jean

Bodin (1530-1596), seorang filosof politik Perancis

memperkenalkan istilah ”ilmu politik” (Science politique).

Tetapi karena ia seorang pengacara, sorotannya mengenai ciri-

ciri negara menyebabkan ilmu politik dihubungankan dengan

organisasi dari lembaga yang mempunyai sangkut paut dengan

hukum. Pandangan Jean Bodin ini kemudian diperkuat filosofis

Prancis lainnya, Monetesquieu (1969-1755) yang mengemukakan

1

BAB 1POLITIK DAN ILMU

POLITIK

bahwa semua fungsi pemerintahan dapat dimasukkan dalam

kategori legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Begitu luasnya cakupan politik, sehingga pendefenisian

ilmu politik disesuaikan dengan sudut pandang masing-masing

ilmuwan. Sudut pandang itu dilihat dari negara dan

pemerintahan, perumusan dan implementasi kebijakan,

bagaimana memperolah dan mempertahankan kekuasaan serta

ada yang melihat politik sebagai usaha-usaha warga negara

untuk mewujudkan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat.

Bahkan luasnya ruang lingkup kajian politik, Peter H

Odegard dan David Easton menyebut ilmu politik sebagai

ratunya ilmu-ilmu sosial (the queen of social sciences) yang

berkedudukan pada peringkat paling atas diantara ilmu-ilmu

sosial atau ilmu utama (the master science), khususnya

diantara kelompok ilmu sosial (kemasyarakatan dan

kemanusian). Dari pandangan ini, nampak bahwa untuk ilmu

politik merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas manusia

sebagai individu maupun warga negara yang memiliki kebebasan

untuk menentukan masa depannya.

Sejak awal hingga perkembangan yang terakhir, lima

pandangan mengenai politik. Kelima cara pandang dalam

melihat politik tersebut adalah :

1. Klasik

Aristoteles mengemukakan pandangan klasik melihat

politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi

membicarakan dan menyelenggarakan hal ikhwal yang

menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat.

Filosof ini membedakan urusan-urusan yang menyangkut

kebaikan bersama (kepentingan publik) dengan urusan-urusan

yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok

2

masyarakat (swasta). Pada hemat Aristoteles, urusan-urusan

yang menyangkut kebaikan bersama memiliki nilai moral yang

lebih tinggi daripada urusan-urusan yang menyangkut

kepentingan swasta.

Menurut Aristoteles, manusia merupakan mahluk politik

dan sudah menjadi hakikat manusai untuk hidup dalam ”polis”.

Hanya dalam Polis itu manusia dapat memperoleh sifat moral

yang paling tinggi, karena di sana urusan-urusan yang

berkenaan dengan seluruh masyarakat akan dibicarakan dan

diperdebatkan dan tindakan-tindakan untuk mewujudkan

kebaikan bersama akan diambil. Di luar Polis manusia

dipandang sebagai mahluk yang berderajat dibawah manusia

seperti binatang ataukah sebagai mahluk yang berderajat di atas

manusia seperti Dewa atau Tuhan.

Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan

kepentingan umum atau kebaikan bersama? Rumusa

kepentingan umum yang dikemukakan oleh para sarjana sangat

bervariasi. Sebagian orang mengatakan kepentingan umum

merupakan tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat

abstrak seperti keadilan, kebajikan, kbahagiaan dan kebenaran.

Sebagian lagi merumuskan kepentingan umum sebagai

keinginan orang banyak sehingga mereka membedakan general

will (keinginan orang banyak atau kepentingan umum) dari will of

all (keinginan banyak orang atau kumpulan keinginan banyak

orang). Ilmuwan politik kontemporer, Samuel P. Huntington

melukiskan kepentingan umum secara singkat sebagai

kepentingan pemerintah karena lembaga pemerintahan dibentuk

untuk menyelenggarakan kebaikan bersama.

Konsep politik menurut pandangan klasik, tampak sangat

kabur. Ketidakjelasan ini akan menghadapkan kita kepada

3

kesukaran dalam menentukan patokan kepentingan umum yang

disetujui bersama dalam masyarakat. Namun, satu hal yang

patut mendapatkan perhatian dari pandangan klasik berupa

penekanan yang diberikan pada ”apa yang seharusnya” dicapai

demi kebaikan bersama seluruh warga negara polis dan ”dengan

cara apa sebaiknya” tujuan-tujuan itu dicapai. Dengan kata lain

pandangan klasik lebih menekankan aspek filosofis (idea dan

etik) dari pada aspek politik.

2. Kelembagaan

Pandang ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan

dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Max Weber

merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara

sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam

wilayah tertentu. Oleh karena itu, politik bagi Weber merupakan

persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk

mempengaruhi pembagian kekuasaan antarnegara maupun

antarkelompok di dalam suatu negara. Menurutnya, negara

merupakan suatu struktur administrasi atau organisasi yang

kongkret dan dia membatasi pengertian negara semata-mata

sebagai paksaan fisik yang digunakan untuk memaksakan

ketaatan.

Berdasarkan pendapat Weber disimpulkan tiga aspek

sebagai ciri negara, yaitu :

1. Berbagai struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda,

seperti jabatan,peran dan lembaga-lembaga yang semuanya

memiliki tugas yang jelas batasnya yang bersifat kompleks,

formal dan permanen.

2. Kekuasaan untuk menggunakan paksaan dimonopoli oleh

negara. Negara memiliki kewenangan yang sah untuk

4

membuat putusan yang final dan mengikat seluruh warga

negara. Para pejabatnya mempunyai hak untuk menegakkan

putusan itu sendiri seperti menjatuhkan hukuman dan

menanggalkan hak milik. Dalam hal ini untuk melaksanakan

kewenangan maka negara menggunakan aparatnya seperti

militer, polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga

pemasyarakatan.

3. Kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya

berlaku dalam batas-batas wilayah negara tersebut.

3. Kekuasaan

Pandangan ketiga melihat politik sebagai kegiatan mecari

dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh

karena itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang

mempelajari hakikat, kedudukan dan penggunaan kekuasaan di

manapun kekuasaan itu ditemukan. Robson merupakan salah

seorang yang mengembangkan pandangan tentang kekuasaan

ini. Menurutnya, ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan

perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan

mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan,

mempengaruhi pihak lain ataupun menentang pelaksanaan

kekuasaan. Ilmu politik mempelajari hal ihwal yang berkaitan

dengan kekuasaan dalam masyarakat, yakni sifat, hakiki, dasar,

proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil kekuasaan.

4. Fungsioalisme

Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan

merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Menyimpang

dari pandangan kelembagaan diatas, dewasa ini para ilmuwan

5

politik dari kacamata fungsional. Menurut mereka, politik

merupakan kegiatan para elit politik dalam membuat dan

melaksanakan kebijakan umum.

Diantara ilmuwan politik yang menggunakan kacamata

fungsional dalam mempelajari gejala politik ialah David Easton

dan Harlod Lasswell. Easton merumuskan politik sebagai ”the

authoritative allocation of values for a society” atau alokasi nilai-

nilai otoritatif, berdasarkan kewenangan dan karena itu mengikat

untuk semua masyarakat.

Oleh karena itu, yang digolongkansebagai perilaku politik

berupa setiap kegiatan yang mempengaruhi (mendukung,

mengubah, menentang) proses pembagian dan penjatahan nilai-

nilai dalam masyarakat. Sementara itu Lasswel menyimpulkan

proses politik sebagai masalah ”Who gets, when, how” atau

masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.

”Mendapatkan apa” artinya mendapatkan nilai-nilai. ”Kapan”

berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan

siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. ”Bagaimana”

berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai.

Nilai yang dimaksudkan disini adalah sebagai hal-hal yang

diinginkan, hal-hal yang dikejar oleh manusia, dengan derajat

kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya. Nilai-nilai

itu ada yang bersifat abstrak berupa prinsip-prinsip hidup yang

dianggap baik seperti keadilan, keamanan, kebebasan,

persamaan, demokrasi, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa, kemanusiaan, kehormatan dan nasionalisme. Disamping

bersifat abstrak, ada pula nilai-nilai yang bersifat kongkret

seperti pangan, sandang, perumahan, fasilitas kesehatan,

fasilitas pendidikan, sarana perhubungan, komunikasi dan

rekreasi.

6

5. Konflik

Menurut pandangan ini, kegiatan untuk mempengaruhi

proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain

sebagai upaya untuk mendapatkan dan atau mempertahakan

nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu seringkali terjadi

perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan

pertentangan yang bersifat fisik diantara berbagai pihak. Dalam

hal ini antara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan

mereka yang berupaya keras mempertahankan apa yang

selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama

berupaya keras untuk mendapatkan nilai-nilai yang sama dan

pihak yang sama-sama mempertahankan nilai-nilai yang selama

ini mereka kuasai.

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan

pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan

dan/atau mempertahakan nilai-nilai disebut konflik. Oleh karena

itu menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah

konflik. Pandangan ini ada benarnya sebab konflik merupakan

gejala yang serba hadir dalam masyarakat termasuk dalam

proses politik. Selain itu, konflik merupakan gejala yang melekat

dalam setiap proses politik.

Akan tetapi, konseptualisasi ini tidak seluruhnya tepat. Hal

itu disebabakan, selain konflik, konsensus, kerjasama dan

integrasi juga terjadi dalam hampir semua proses politik.

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan dan pertentangan

untuk mendapatkan dan atau mempertahakan nilai-nilai justru

diselesaikan melalui proses dialog sehingga sampai pada suatu

konsensus maupun diselesaikan lewat kesepakatan dalam

bentuk keputusan politik yang merupakan pembagian dan

7

penjatahan nilai-nilai. Oleh karena itu, keputusan politik

merupakan upaya untuk penyelesaian konflik politik.

A. Perkembangan Ilmu Politik

Ilmu Politik masa kini telah berkembang dari berbagai

bidang studi yang berkaitan termasuk sejarah, filsafat, hukum

dan ekonomi. Ditinjau dari tahap perkembangannya sebagai

ilmu, memang tidak dapat disangkal bahwa ilmu politik agak

tertinggal dibelakang jika dibandingkan ilmu lainnya, seperti ilmu

ekonomi (yang mengalami kemajuan pesat seiring dengan era

“revolusi industri” pertengahan abad XVIII).

Lalu mengapa ada pakar ilmu politik yang menyebut ilmu

politik sebagai “ratu” ilmu-ilmu kemasyarakat ? Seperti halnya

matematika sebagai ratu ilmu-ilmu eksakta. Kemungkinan

alasannya antara lain adalah karena ilmu politik mempelajari

serta memusatkan kajiannya pada hal ikhwal yang menyangkut

gejala-gejala (fenomena) paling hakiki dan mendasar dalam

kehidupan manusia, yaitu perjuangan untuk kekuasaan (struggle

of power), atau minimal perjuangan untuk hidup (stuggle of life)

di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Selain itu karena

ilmu politik mempelajari negara dan pemerintahan yang

merupakan organisasi pada peringkat tertinggi dalam kehidupan

bermasyarakat dan berbangsa bagi manusia. (May Rudy, 2003).

Ilmu politik dapat kita katakan sebagai ilmu yang tertua,

baik di antara ilmu-ilmu sosial, maupun jika mencakup ilmu-ilmu

eksakta. Ilmu politik dalam bentuk awalnya yang paling

sederhana yaitu praktek-praktek politik telah dikenal dan

dipelajari sejak 25 abad yang lalu. Sejak sekitar 500 tahun

sebelum masehi, pada zaman yunani kuno ketika masyarakat

politik masih bersig polis atau politeia (negara kota, city-- state)

8

didalam bentuknya yang sangat sederhana. Sayangnya, ilmu

politik agak lambat dalam tahap-tahap perkembangannya untuk

menjadi disiplin ilmu tersendiri.

Bahkan kata “ilmu politik” baru dikembangkan oleh Jean

Bodin (pertengahan abad XVI, tahun 1576), setelah Niccolo

Machiavelli (awal abad XVI, era “Renaissance”) melalui bukunya

The Prince merintis pengkajian (limu) politik secara semi—

ilmiah. Lalu sekitar akhir abad XVIII muncul pemikir baru seperti

Montesquiueu, J.J Rosseu dan Jhon Locke (dalam “era

pencerahan” atau “enligh—enment”. Hingga kemudian pada

awal abad XX baru menjadi perhatian lagi guna dikembangkan

secara ilmiah, sebagai disiplin ilmu yang mandiri.

Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu politik dilahirkan di Yunani

(dengan tokoh Plato, Aristoteles, Thuycidides) sekitar 4 – 5 abad

sebelum bermulanya tahun masehi, berlanjut pada zaman

Romawi (dengan tokoh Polybius dan Cicero). Lalu dibangkitkan

kembali oleh Niccolo Machiavelli di Italia (awal abad XVI),

sebelum dibahas di Prancis (akhir abad XVI), dimantapkan di

Inggris dan Jerman (awal abad XIX). Sampai pada akhirnya,

diakui dan berkembang dengan pesat sebagai disiplin ilmu yang

mandiri di Amerika Serikat (awal abad XX).

Akan tetapi perkembangannya sebagai disiplin ilmu yang

dikembangkan secara mandiri barulah terwujud menjelang akhir

abad XIX. –Di Indonesia disiplin ilmu politik berkembang abad 13

M yang dibuktikan dengan kitab Negarakertagama dan Babad

Tanah Jawi.

Miriam Budiardjo (Dasar-dasar Ilmu Politik, 2005:2-3)

menulis bahwa sesudah perang dunia II perkembangan ilmu

politik semakin pesat. Di Negara Belada, dimana sampai waktu

itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum,

9

didirikan Faculteit der Sociale en Politieke Wetencshappen

(sekarang namanya Faculteit des Sociale Wetenschappen) pada

tahun 1947 di Amsterdam. Di Indonesia pun didirikan fakultas-

fakultas yang serupa, yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan

Politik (seperti pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta) atau

Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (seperti pada Universitas Indonesia,

Jakarta) di mana ilmu Politik merupakan Departemen tersendiri.

Akan tetapi, oleh karenan pendidikan tinggi ilmu hukum sangat

maju, tidaklah mengherankan apabila pada permulaan

perkembangannya, ilmu politik di Indonesia terpengaruh secara

kuat oleh ilmu itu. Akan tetapi dewasa ini konsep-konsep ilmu

politik yang berangsur-angsur mulai dikenal.

Pesatnya perkembanga ilmu politik sesudah perang Dunia

II tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari

beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Terdorong

oleh tidak adanya keseragaman dalam terminologi dalam Ilmu

Politik, UNESCO dalam tahun 1948 menyelenggarakan suatu

survey mengenai kedudukan ilmu politik dalam kira-kira 30

negara. Proyek ini dipimpin oleh W. Ebenstein dari Princeton

University Amerika Serikat kemudian dibahas oleh beberapa ahli

dalam suatu pertemuan di Paris dan menghasilkan buku

Contemporary Political Science (1948).

B. Defenisi Ilmu Politik

Politik berlangsung pada lingkungan yang disebut “Sistem

Politik” . Demikian pula, ilmu politik adalah ilmu untuk diterapkan

dalam menganalisis interaksi dalam sistem politik. Kegunaannya

adalah untuk memahami apa yang terjadi, hal-hal apa atau

faktor apa saja yang mempengaruhinya, sampai pada predikat

tentang apa yang akan terjadi sebagai kelanjutannya.

10

Menurut May Rudy (Pengantar Ilmu Politik, 2003:10) Ilmu

politik dalam arti sempit, menyangkut negara dan pemerintahan

tapi ilmu politik dalam arti luas mencakup sekitar lima macam

objek, sasaran atau pusat perhatian yaitu :

1. Negara (the state)

2. Pemerintahan (government)

3. Kekuasaan dan kewenangan (power and authority)

4. Kelembagaan masyarakat (organization of society)

5. Kegiatan dan tingkah laku politik (political activity and

behavior)

Keanekaragaman objek ilmu politik ini, terlihat dari

defenisi-defenisi ilmu Politik yang saling berbeda, tergantung

pada sudut pandang orang yang merumuskan defenisi tersebut.

Dibawah ini beberapa kutipan tentang defenisi ilmu politik.

Miriam Budiardjo (Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2005:9-13)

Defenisi ilmu politik hingga saat ini menurut para ahli belum bisa

disatukan dalam satu defenisi. Hal ini lebih disebabkan adanya

cara pandang/sudut pandang para ahli politik tersebut yang

berbeda-beda. Perbedaan itu menurut, dapat dibedakan dalam

beberapa konsep yang meliputi :

1. negara (state)

2. kekuasaan (power)

3. pengambilan keputusan (dicision making)

4. kebijaksanaan (policy, beleid)

5. pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)

a. Negara (state)

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang

mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh

rakyatnya.

11

Menurut Roger F. Soltau, “Ilmu Politik adalah mempelajari

negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang

akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dan

warga negaranya serta dengan negara-negara lain.”

J. Barents, dalam ilmu politika: Ilmu politik adalah ilmu yang

mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari

kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-

negara itu melakukan tugas-tugasnya.

b. Kekusaan (Power)

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu

kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau

sekelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Harold D. Lasswell dan A. Kaplan, “Ilmu politik adalah

mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.”

Deliar Noer, mengatakan “Ilmu politik adalah memusatkan

perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan

bersama atau masyarakat.”

c. Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa

alternatif.

Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public

Policy : “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau

pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat

seluruhnya.”

Karl. W Deutsch, mengatakan bahwa : “Politik adalah

pengambilan keputusan melalui sarana umum.”

d. Kebijaksanaan (Policy)

Menurut Haoogerwerf, kebijaksanaan umum adalah

membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian

kekuasaan.

12

David Elton, “Ilmu Politik adalah studi mengenai terbentuknya

kebijaksanaan umum.”

e. Pembagian (Distribution)

Pembagian adalah pembangian atau penjatahan dari nilai-nilai

dalam masyarakat.

Berdasarkan defenisi beberapa para ahli di atas, secara

umum Ilmu politik memiliki kajian yang lebih luas. Dimulai

bagaimana kelompok mengorganisir diri dan membentuk sebuah

negara, bagaimana masyarakat mendapatkan kekuasaan,

merumuskan kebijakan politik, hubungan antara lembaga-

lembaga kekuasaan. Jadi penulis mendefenisikan “ilmu politik

adalah yang mempelajari Negara (mulai dari proses

pembentukannya), hubungan lembaga-lembaga negara dalam

menjalankan kekuasaanya serta bagaimana suatu kebijakan

publik diputuskan”.

C. Ruang Lingkup Ilmu Politik

Wajar bila pendefenisian ilmu politik berbeda-beda. Karena

kajian ilmu politik sangat luas sehingga dalam pendefenisiannya

pun masing-masing melihat dari sudut pandang berbeda. Tapi

yang pasti, ilmu politik kajiannya begitu luas sehingga beragam

pendapat tentang bidang telaahan ilmu politik. UNESCO

merumuskan ke dalam 4 (empat) bidang utama dengan 15

(limabelas) , yaitu :

I. Teori Politik

1. Teori-teori Politik

2. Sejarah Pemikiran Politik

II. Lembaga-lembaga Politik

1. Undang-undang Dasar

13

2. Pemerintahan Nasional

3. Pemerintahan Daerah

4. Administrasi Negara

5. Pelaksanaan Fungsi Sosial dan Ekonomi oleh

Pemerintah

6. Perbandingan Pemerintahan dan Lembaga-lembaga

Politik

III. Partai Politik dan Pendapat Umum

1. Partai-partai Politik

2. Kelompok Kepentingan dan Kelompok Pendesak

3. Partisipasi Warga Negara dalam Pelaksanaan

Pemerintahan

4. Pendapat Umum (Opini Publik)

IV. Hubungan Internasional

1. Politik Internasional

2. Administrasi dan Organisasi Internasional

3. Hukum Internasional (Lihat Robson (Rapporteur), The

University Teaching of Social Science, UNESCO, Paris

1954, hlm 183; dan UNESCO, Comtemprary Political

Science, Paris, 1950 hlm 4).

Joseph S. Roucek (dalam Introduction to Political Science, 1950.

Ne York; ThomasY. Crowell Co; hlm 18-19) dalam buku May Rudy

Pengantart Ilmu Politik,2003:25)) membagi ilmu politik ke dalam

lima cabang, yaitu :

1. Teori Politik

2. Hukum Kewarganegaraan dan Ketatanegaraan

3. Kekuatan-kekuatan Politik

4. Hubungan Internasional

14

Politik sudah lama diakui sebagai disiplin ilmu pengetahuan

sosial yang berdiri sendiri. Salah satu persyaratan untuk dapat

disebut sebagai disiplin ilmu adalah adanya obyek. Obyek formal

politik adalah kekuasaan, sedangkan obyek formal ilmu

pemerintahan adalah hubungan-hubungan antara yang

memerintah dan yang diperintah. Sementara obyek formal ilmu

negara adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan

pertumbuhan , perkembangan, sifat, hakikat dan bentuk-bentuk

negara yang meliputi pengkajian konstitusi, lembaga tertinggi

negara, penduduk dan wilayah.

Obyek materi ilmu negara sama dengan obyek materi ilmu

politik, pemerintahan, administrasi negara dan hukum tata

negara yaitu negara. Obyek materi yang dimaksudkan disini

adalah persoalan pokok dan obyek formal adalah pusat

perhatian.

Inu Kencana (2000:28), perbedaan obyek materi dan obyek

formal ilmu-ilmu kenegaraan tersebut dapat dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Objek Materi dan Formal Ilmu-Ilmu Kenegaraan

NoNama Disiplin Ilmu

Pengetahuan

Obyek

MateriObyek Formal

1.

2.

Ilmu Politik

Ilmu Pemerintahan

Negara

Negara

Kekuasaan, kekuatan kelompok elit, keresahan masyarakat dan interest group

Hubungan-hubungan pemerintahan, gejala-gejala pemerintahan, peristiwa-peristiwa

15

3.

4.

5.

Ilmu Negara

Ilmu Hukum Tata Negara

Ilmu Administrasi Negara

Negara

Negara

Negara

pemerintahan

Pertumbuhkembangan negara, sifat dan hakikat negara, bentuk dan teori negara

Peraturan-peraturan, undang-undang, konvensi, konstitusi, yurispuredensi, keputusan-keputusan serta hukum-hukum lainnya.

Administrasi, ketatausahaan, pelayanan, manajemen, pengelolaan, pengawasan serta koordinasi

16