SISTEM PEMERINTAHAN DI BERBAGAI

NEGARA

DISUSUN OLEH:Linda Dewi.W.A.S

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

Standar Kompetensi:1. Memahami prinsip dasar ilmu sejarah

Kompetensi Dasar:2. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Ilmu sejarah.3. Menggunakan prinsip-prinsip dasar sejarah.

Indikator:4. Menjelaskan pengertian pemerimtah.5. Menjelaskan bentuk pemerintahan negara.6. Menjelaskan sistem pemerintahan negara.

Tujuan :

1. Melalui Mengkaji materi siswa dapat menjelaskan

pengertian sejarah

2. Melalui Presentasi siswa dapat mendiskripsikan hakekat

sejara sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni

3. Melalui Tanya Jawab siswa dapat mengidentifikasi

kegunaan edukatif sejarah dalam keidupan social

masyarakat

PETA KONSEP

Pemerintah Kekuasaan negara

Bentuk-bentuk pemerintahan

Teori klasikTeori

modern

Tercapainya prinsip dasar ilmu sejarah

Pengertian Pemerintah dan pemerintahan

PEMERINTAH

Pemerintah dalam arti luas, yaitu suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan

semua badan kenegaraan (alat perlengkapan negara) yang berkuasa memerintah di

suatu wilayah negara, yang meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pemerintah dalam arti sempit, yaitu suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan

atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif)

yang terdiri dari presideh,wakil presiden dan para menteri (dewan menteri)

PEMERINTAHAN

Pemerintahan dalam arti luas yaitu badan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Menurut

KBBI pemerintahan adalah cara, hal, perbuatan dan urusan dalam pemerintah.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah rezim penguasa

KEKUASAAN NEGARAKekuasaan negara adalah wewenang yang dimiliki gara untuk

mengatur dan mempengaruhi tingkah laku warga negara, agar sesuai dengan kehendak atau tujuan negara.

MACAM-MACAM CARA PEMBANGIAN KEKUASAAN NEGARAPembagian kekuasaan secara vertikal, artinya pembagian

kekuasaan atas beberapa tingkat pemerintahan. Misal : Pada Negara Kesatuan => Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pembagian kekuasaan secara horisontal, artinya pembagian kekuasaan menurut fungsinya; Misal: Indonesia => MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, MK, KY

SISTEM PEMERINTAHANSistem pemerintahan menyangkut bagaimana bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan legislatif. Secara umum sistem pemerintahan dibagi menjadi 3 macam:1. Sistem pemerintahan presidensiil

dalam pemerintahan presidensiial, kepala eksekutif dipilih tersendiri diluar parlemen untuk masa jabatannya yang tetap. Presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada para pemilih biasanya, presiden berlaku sekaligus kepala negara dan pemerintahan.

2. Sistem pemerintahan ParlementerDalam pemerintahan parlementer kepala pemerintahan (kepala mentri) memimpin suatu dewan mentri yang anggotanya berasal dari parlemen. Presiden sebagai kepala negara dipilih atau raja yang berkuasa secara turun temurun. Kepala negara hanya menjalankan tugas serimonial.

3. Sistem pemerintahan semi presiensiaalbentuk ketiga adalah pemerintahan semi presidebsiaal yang menggabungkan kedua sistem murni diatas. Presiden dipilih oleh rakyat dan menjalankan tugasnya bersama perdana mentri.

ASAS-ASAS KEKUASAAN NEGARA4. Asas pemisahan kekuasaan, artinya antar lembaga negara tidak

ada hubungan kerja sama, masing-masing lembaga terpisah secara kelembagaan maupun fungsinya.Tujuan: Menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa

Mencegah terjadinya pemusatan kekuasaanMelindungi HAMTokoh : John Locked, Montesquieu, Hans Kelsen, Cornelis Van

Vollenhoven dan Donner dan Goodnow2. Asas pembagian kekuasaan, antara lembaga negara terjalin

hubungan kerja (partnership).

BENTUK PEMERINTAHAN• BENTUK PEMERINTAHAN

Bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara tersebut.

BENTUK PEMERINTAHAN MENURUT AJARAN TEORI KLASIKBentuk pemerintahan menurut ajaran teori klasik dipelopori oleh Plato, Aritoteles, dan Polybius, dapat dibedakan menurut:a. Susunan pemerintahannyab. Sifat pemerintahannya

Menurut atas ukuran tersebut, maka ditemukan bentuk pemerintahan sbb:

BENTUK PEMERINTAHAN MENURUT AJARAN TEORI MODERN

1. Bentuk Pemerintahan Monarkhi, pemerintahan suatu negara dipimpin oleh seorang raja, ratu, syech atau kaisar yang bersifat turun menurun dan untuk jabatan seumur hidup. Macam-macam Monarkhi: Monarkhi Absolut, Monarkhi Konstitusional, Monarkhi Parlementer.

2. Bentuk Pemerintahan Republik, pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin oleh presiden untuk masa jabatan tertentu. Macam-macam Republik: Republik Absolut, Republik Parlementer, Republik Konstitusional.

TIPE PEMERINTAHAN (BENTUK KABINET)

Bagan Macam-macam Kabinet

1. Kabinet dilihat dari sudut pertanggung jawabannya:

a. Kabinet Presidensiil : Kabinet dimana pertanggungjawaban

atas kebijaksanaan pemerintahan dipegang langsung oleh presiden

sendiri.

b. Kabinet Ministerill : Kabinet yang dalam menjalankan

kebijaksanaan pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada

DPR

2. Kabinet Ministeriil dilihat dari sudut cara pembentukannyaa. Kabinet Parlementer : kabinet yang dibentuk dengan

memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada dalam parlemen.

b. Kabinet Ekstraparlementer : kabinet yang terbentuknya tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada dalam parlemen.

3. Kabinet Parlenenter dilihat dari sudut komposisinyaa. Kabinet Koalisi : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri atas

beberapa partai, yang bersama memiliki wakil dalam DPR lebih dari separo jumlah anggota DPR.

b. Kabinet Nasional : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mewakili berbagai macam partai dan aliran dalam negara dan memiliki wakil dalam DPR.

c. Kabinet Partai : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota suatu partai yang mempunyai wakil dalam DPR lebih dari separo jumlah anggota DPR

INDUK PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL

1.Pengaruh sistem pemerintahan suatu negara terhadap negara lainFaktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan terhadap negara lain antara lain : a. Faktor sejarah

berdasarkan pendekatan faktual, negara dapat terjadi karena:1. occupatie (pendudukan) artinya suatu wilayah belom ada

yang menguasai, lalu diduduki oleh suatu bangsa. Contohnya: Liberia diduki negro.

2. saparitis (pemisahan) artinya, suatu wilayah yang semua termasuk ilayah suatu negara kemudian melepaskan diri dari negara tersebut dan menyatakan kemerdekaannya. Contohnya: Belgia melepaskan diri dari Belanda.

3. Fusi peleburan artinya beberapa negara kecil mengadakan peleburan dan menjadi negara baru. Contonya : Federasi kerajaaan Jerman

b. Faktor idiologi

Idiologi dijadikan pandangan hidup atau dasar negara yan menjadi pedoman dasar dalam pengelolaan negara. Idiologi besar yang dipraktikkan dibagi menjadi tiga :

1. ideologi fasisme

Ciri-ciri fasisme

a. Control pemerintahan bersifat berpusat

b. Tidak boleh ada koposisi

c. Muncul nasionalisme yang berlebihan, contohnya negara Italia, Jerman, Jepang.

2. ideologi Liberialisme

a. Liberalisme adalah paham yang mengajarkan kebebasan individu yang seluas-luasnya.

b. Liberalisme merupakan usaha perjuangan menuju kebebasan. Contohnya: Amerika Serikat

3. idiologi Komunisme

Negara komunis mengenal satu partai dan bersifat totaliter, menerapkan sistem pemerintah diktator proletariat dengan sistem presidensiil yang terdiri dari satu partai. Contohnya: RRC, Korea Utara.

PEMERINTAHAN YANG BAIK

Pengertian Pemerintahan yang baik

Istilah pemerintahan yang baik merupakan terjemah bebas dari istilah

good govermrnt yang awalnya berkembang didunia barat. Pengertian

good governance menurut UNDP (United National Develpoment Progam).

Good Governance adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat.Orientasi pemerintah yang baik1. Orientasi menyatu pada demokrasi dalam kehidupan bernegara

dengan elemrn konstitusinya seperti legitimasi dan akuntabilitas2. Orientasi mnyangkut kemampuan pemerinyahan dapat

menjalankan fingsinya secara efektif dan efesien

DINAMIKA PELAKSANAAN SISTEM

PEMERINTAHAN RI1. Dinamika pelaksanaan sistem negara RI

Menurut UUD 1945 bahwa sistem pemerintahan negara RI, menganut sistem Distribution power. Dengan argumentasi bahwa UUD 1945.a. Tidak membatasi secara tajam bahwa tiap kekuasaan itu harus

dilakukan oleh suatu organisasi.b. Tidak membatasi kekuasaan itu dapat dibagi tiga bagian saja

dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh organ saja .c. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR pasl

1 ayat 2 kepada lembaga negara lainnya.

2. Sistem pemerintahan negara RI sebelum dan sesudah

diamandemen UUD 1945Masa orde baru sebelum amandemen UUD 1945

Masa reformasi setelah amandemen UUD 1945

Indonesia adalah negara hukum Negara Indonesia adalah negara hukum

Sistem konstitusional Sistem konstitusional

Kekuasaan tertinggi ditangan MPR Kekuasaan tertinggi ditangan MPR

Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi menurut UUD 1945

Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi menurut UUD 1945

Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR

Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR

Mentri negara ialah pembantu Presiden

Mentri negara ialah pembantu Presiden

Kekuasaan kepala negara tak terbatas

Kekuasaan kepala negara tak terbatas

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM

PEMERINTAHAN NEGARA RI

Sistem pemerintahan negara RI

Ada kepastian dari supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara

Masih ada oknum aparat penegak hukum yang belum bekerja secara profesional

MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah. Berwenang mengubah UUD 1945 dan memberhentikan presiden

MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan ketetapan sangat bergantung pada politik rezim

Jabatan presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR begitu juga sebaliknya

Pengiasaan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh sehinnga ada kecenderungan keotoriter.

Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil

Jika para menteri tidak terdiri orang-orang bersih dan jujur program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis

SOAL .....

1. Pemerintahan dalam arti luas adalah...

a. Pelaksanaan Kekuasaan Legislatif dalam Sebuah Negara

b. PelaksanaanKekuasaan Eksekutif dalam Sebuah Negara

c. Pelaksanaan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif bagi suatu Negara

d. Pelaksanaan Kekuasaan Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif bagi suatu Negara

2. Menurut Polibios demokrasi adalah pemerintahan yang lahir sebagai reaksi pemerintahan...

a. Monarki

b. Tirani

c. Oligarki

d. Aristokrasi

3. Pemerintah dalam arti sempit meliputi..

a. MPR, Presiden dan Menteri c. Presiden dan Wapres

b. MPR, DPR, Presiden d. Presiden,Wapres dan Menteri

4. Salah satu kelebihan sistem parlementer adalah...

a. Parlemen dapat mengontrol eksekutif dengan efektif

b. Banyak yang digunakan negara maju

c. Kekuasaan di tangan kepala negara

d. Pemerintah cepat diganti

5. Pada sistem pemerintahan parlementer hubungan antara eksekutif dan legeslatif cenderung …

a. Tidak harmonis

b. Sangat erat

c. Saling curiga

d. Kurang baik

6. Dibawah ini merupakan ciri sebelum amandemen UUD 1945, kecuali

a. Indonesia negara hukum

b. Sistem konstitusional

c. Presiden bertanggung jawab kepada DPR

d. Kekuasaan kepala negara terbatas

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu negara adalah

a. Faktor sejarah c. Good Governance

b. Idiologi liberalisme d. Idiologi vasisme

8. Dalam pelaksanaan bentuk Republik Absolut, konstitusional, dibedakan atas

a. Parlementer c. Presidensiil

b. Kerakyatan d. Demokratis

9. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden tidak berwenang untuk

a. Membentuk kabinet sebagai pembantunya

b. Memperhentikan para mentri

c. Membubarkan parlemen

d. Menjalankan fungsi

10. Dibawah ini adalah ciri-ciri dari pemerintahan parlementer, kecuali

a. Pemusatan kekuasaan ditangan Parlemen

b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

c. Kabinet bertanggung jawab pada parlemen

d. Parlemen dapat membubarkan kabinet

1. Jelaskan pengertian pemerintah dalam arti luas dan sempit ...(slide

ke 1)

2. Sebutkan bentuk pemerintahan menurut teori Klasik.... (slide ke 7 )

3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan

terhadap negara lain ... (slide ke 11)

4. Sebutkan asas-asas kekuasaan negara.... (slide ke 5)

5. Sebutkan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan sistem negara RI

... (slide ke 16)

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. 1980. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Budiman, Ariewf. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nasution, Adnan Buyung. 2001. Aspirasi Pemerintahan Kontitusional di Indonesia: Studi – Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Suteng, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga